Juklak Program Penjaminan Mutu Pendidikan 2012

download Juklak Program Penjaminan Mutu Pendidikan 2012

If you can't read please download the document

Transcript of Juklak Program Penjaminan Mutu Pendidikan 2012

PETUNJUKPELAKSANAAN

PROGRAMPENJAMINANMUTU PENDIDIKAN KEMENTERIANPENDIDIKANNASIONALDANKEBUDAYAAN BADANPENGEMBANGANSUMBERDAYAMANUSIAPENDIDIKANDAN KEBUDAYAANDANPENJAMINANMUTUPENDIDIKAN PUSATPENJAMINANMUTUPENDIDIKAN 2012

KATA PENGANTARPenjaminan mutu pendidikan sebagai rangkaian upaya implementasi standar mutu secara konsisten merupakan kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh setiap satuan pendididikan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Upaya penjaminan mutu tersebut adalah untuk memastikan ketercapaian standar nasional pendidikan sekaligus memberikan peta mutu pendidikan yang menjadi basis pengembangan program teknis di tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional. Peta mutu tersebut juga akan memudahkan para pengambil kebijakan dalam menentukan skala prioritas program. Dalam rangka mengembangkan efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tersebut, Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan PPMP mengembangkan desain kegiatan yang komprehensif untuk memastikan keberhasilan pemetaaan sebagai basis perencanaan peningkatan mutu pendidikan. Rangkaian kegiatan penjaminan mutu dimulai dengan Capacity Building Penggunaan Instrumen EDS Tingkat Nasional oleh PPMP. Kegiatan capacity building nasional tersebut kemudian diikuti dengan rangkaian kegiatan di LPMP secara berurutan yang meliputi: Capacity Building Program EDSMSPD bagi Pengawas, Penguatan EDS, Program Supervisi EDS-MSPD Implementasi bagi EDS, Pengawas, Workshop

Pendampingan

Implementasi

Pengolahan Hasil EDS-MSPD, Workshop Analisis Hasil EDS-MSPD, dan Seminar Hasil EDS-MSPD.

Petujuk pelaksanaan program penjaminan mutu ini dikembangkan untuk menyamakan persepsi dan strategi sehingga seluruh LPMP dapat melaksanakan rangkaian kegiatan tersebut melalui perencanaan yang tajam, prosedur yang utuh dan hasil yang berkualitas. Kepala PPMP,

Dr. Ir. Bastari, MA NIP 19620203 198703 1 002i

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Daftar Isi Pendahuluan Panduan Capacity Building Program EDS-MSPD Bagi Pengawas Panduan Penguatan Program EDS-MSPD Bagi Pengawas Panduan Pendampingan Implementasi EDS Panduan Supervisi Implementasi EDS Panduan Workshop Pengolahan Hasil EDS-MSPD Panduan Workshop Analisis Hasil EDS-MSPD Panduan Seminar Hasil EDS-MSPD

I Ii 1 4 12 20 31 48 56 65

ii

PENDAHULUAN

Pendidikan bermutu merupakan sarana utama dan yang memberikan akses penting bagi upaya mencerdaskan kehidupan bangsa serta meraih kehidupan yang baik, maju, dan berkeadilan di masa depan. Pendidikan bermutu, dalam konteks ini, bukan sekadar pendidikan yang dapat memberikan kekuatan dan kekayaan intelektual sehingga setiap manusia Indonesia memiliki kemampuan berpikir dan olah nalar secara cerdas, melainkan juga pendidikan yang dapat memberikan bekal moral dan etika yang terpuji. Pendidikan bermutu diharapkan pula mampu mengembangkan potensi diri manusia Indonesia berikut melahirkan manusia-manusia kreatif, mandiri, dan beretos kerja tinggi. Pada ujungnya, pendidikan bermutu haruslah menjadi arena yang dapat menyediakan dan memberikan bekal kehidupan (life skill) bagi setiap manusia Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan yang ditetapkan melalui berbagai peraturan perundangan terkait sistem pendidikan nasional. Salah satu peraturan sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan adalah

kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penjaminan mutu pendidikan merupakan upaya untuk memastikan ketercapaian standar nasional pendidikan tersebut sekaligus memberikan peta mutu pendidikan yang menjadi basis pengembangan program teknis di tingkat satuan pendidikan,

kabupaten/kota, provinsi dan nasional. Peta mutu tersebut juga akan memudahkan para pengambil kebijakan dalam menentukan skala prioritas pekerjaan. Implementasi penjaminan mutu pendidikan memerlukan kesungguhan pemegang kapasitas manajerial pembina, penyelenggara, dan pengelola satuan pendidikan dalam memastikan bahwa masukan, proses, keluaran, dan outcome pendidikan

terselenggara dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik (public1

accountability). Penjaminan mutu pendidikan harus menjadi komitmen dan menjadi tanggung jawab bersama dari semua pihak dan semua tingkat pembina,

penyelenggara, dan pelaksana satuan pendidikan. Secara eksplisit, PP No. 19 Tahun 2005 menyebutkan bahwa penjaminan mutu pendidikan merupakan kewajiban satuan pendidikan baik formal maupun nonformal. Dengan prinsip peningkatan mutu berkelanjutan yang didorong oleh kemauan diri satuan pendidikan (internally driven), maka proses penjaminan mutu dijalankan secara mandiri oleh satuan pendidikan. Dalam rangka mendorong dan menfasilitasi penjaminan mutu di satuan pendidikan inilah maka perlu desain program yang secara sistematis dapat menjangkau satuan pendidikan maupun penyelenggara pendidikan sehingga secara sinergis kita dapat memperkuat kemandirian satuan pendidikan dalam melaksanakan penjaminan mutu pendidikan.

Pemenuhan standar yang dikembangkan dalam siklus perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan perbaikan memerlukan asistensi agar kegiatan penjaminan mutu di satuan pendidikan dapat mengantarkan pada pencapaian budaya mutu (quality culture) yang menjadi bagian dari kesadaran dan kebutuhan satuan pendidikan. Budaya mutu diharapkan muncul dan terinternalisasi dari kegiatan audit mutu internal atau evaluasi diri yang dilakukan secara periodik, berulang-ulang, dan berkelanjutan.

Dalam kerangka implementasi penjaminan mutu tersebut, Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan (PPMP) mengembangkan desain program untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan. Desain program tersebut dikembangkan secara komprehensif untuk memastikan kapasitas LPMP untuk meningkatkan kemampuan satuan pendidikan dalam melaksanakan penjaminan mutu pendidikan. Kemampuan tersebut meliputi penentuan data dasar (baseline) hingga rencana peningkatan mutu pendidikan berbasis data dasar tersebut. Pengembangan kapasitas tersebut juga bermaksud memastikan dihasilkannya peta mutu pendidikan di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional sebagai basis perencanaan dan penetapan daftar program prioritas untuk meningkatkan mutu prndidikan pada seluruh tingkatan.2

Kegiatan-kegiatan penjaminan mutu tahun 2012 ini mengalami perubahan dan perbaikan yang cukup berarti dalam hal instrumen yang digunakan untuk pemetaan, manual yang disediakan untuk satuan pendidikan, dan sistem informasi yang menopang pengelolaan data dan informasi. Perbaikan juga dilakukan dalam hal pelaksanaan program yang lebih jelas prosedurnya. Hasil evaluasi kegiatan penjaminan mutu pendidikan tahun 2011 menunjukkan adanya keragaman dalam penyelenggaran rangkaian kegiatan di LPMP. Keragaman prosedur ini memunculkan kesulitan di lapangan karena memerlukan improvisasi yang tinggi sehingga proses dan hasilnya sulit dikontrol.

Dalam kerangka tersebut, PPMP memandang perlu untuk membuat petunjuk pelaksanaan program penjaminan mutu pendidikan guna menyesuaikan perubahan yang ada dan memeperbaiki prosedur pelaksanaan sehingga memudahkan

pengendalian proses dan hasil. petunjuk pelaksanaan ini akan menjadi pedoman seluruh LPMP dalam mengimplementasikan rangkaian program penjaminan mutu pendidikan yang secara berurutan mencakup strategi pelaksanaan: Capacity Building Program EDS-MSPD bagi Pengawas, Penguatan Program EDS-MSPD bagi Pengawas, Pendampingan Implementasi EDS, Supervisi Implementasi EDS, Workshop

Pengolahan Hasil EDS-MSPD, Workshop Analisis Hasil EDS-MSPD, dan Seminar Hasil EDS-MSPD.

petunjuk pelaksanaan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan strategi dalam mengimplementasikan kegiatan penjaminan mutu pendidikan serta dalam penyediaan sumber daya yang diperlukan sehingga penyelenggaraan kegiatan penjaminan mutu dapat dilaksanakan dengan basis perencanaan yang tajam, prosedur yang utuh dan hasil yang berkualitas. Dengan juklak ini diharapkan seluruh rangkaian kegiatan penjaminan mutu pendidikan tersebut dapat dilaksanakan sesuai yang diharapkan.

3

PANDUANCAPACITYBUILDING PROGRAMEDSMSPD

BAGIPENGAWASTAHUN2012

4

BAB I PENDAHULUANA. LATAR BELAKANG Melalui Permendiknas No. 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) dan Inpres No. 1 Tahun 2010 tentang Percepatan

Pembangunan Nasional (khususnya tentang akselerasi SPMP), upaya peningkatan mutu pendidikan diharapkan menjadi fokus perhatian berbagai instansi terkait, khususnya satuan pendidikan, untuk dapat diimplementasikan secara baik dan benar sesuai dengan konsep dan mekanisme yang telah dirumuskan dalam SPMP. Dalam konsep SPMP, peningkatan mutu pendidikan harus dilaksanakan dengan berbasis data yang telah dianalisis dengan akurat dan benar. Analisis data ini kemudian menghasilkan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai base-line data untuk dasar merencanakan kegiatan dan program peningkatan mutu secara proporsional, akurat dan berkelanjutan. Dalam implementasinya, salah satu komponen utama SPMP adalah EDS dan MSPD, selain berbagai instrumen lainnya, misalnya hasil Ujian Nasional, atau Akreditasi Satuan pendidikan. EDS merupakan suatu alat yang diharapkan akan memfasilitasi dan membantu satuan pendidikan untuk dapat secara berkala dan berkelanjutan memotret dan memetakan prestasi dan kekurangan dirinya dalam mencapai 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan (SNP) atau Standar Pelayanan Minimal (SPM). Sedangkan MSPD, merupakan instrumen yang digunakan oleh Pengawas Satuan pendidikan untuk merangkum hasil EDS, dan digunakan sebagai laporan pencapaian SNP dari satu atau sekelompok satuan pendidikan kepada pemerintah daerah melalui kantor dinas pendidikan setempat. Hasil MSPD akan menjadi bahan masukkan dan rekomendasi yang akurat bagi pemerintah kota/kabupaten setempat untuk dapat menjadi dasar bagi perencanaan program peningkatan mutu pendidikan di tingkat kota/kabupaten untuk tahun berikutnya. Sebagai kegiatan yang sangat penting dalam implementasi program peningkatan mutu pendidikan, EDS dan MSPD menjadi kewajiban bagi setiap satuan pendidikan5

dan pemerintah daerah.

Program penjaminan mutu hendaknya dipahami dan

dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan, sehingga menumbuhkan budaya mutu, baik di tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, maupun di tingkat pusat.

Selain manfaat teknis akademis, EDS-MSPD yang dilaksanakan secara jujur dan akurat juga diharapkan dapat mengembangkan budaya karakter bangsa secara positif. Karakter bangsa yang mengandung nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dapat dikembangkan secara intensif melalui pembudayaan implementasi EDS-MSPD. Sesungguhnya peningkatan mutu pendidikan tidak dapat dilepaskan dari

peningkatan karakter bangsa, terutama bagi satuan pendidikan dan peserta didik.

Agar satuan pendidikan dapat memahami landasan filosofis dan melaksanakan program EDS-MSPD dengan baik, diperlukan suatu program pendampingan oleh pengawas yang telah menguasai konsep dan berpengalaman melaksanakan EDSMSPD. Keberhasilan implementasi EDS-MSPD sangat ditentukan oleh kompetensi, kapasitas, dan komitmen para pengawas dalam membimbing satuan pendidikan melaksanakan EDS.

Para pengawas tersebut perlu dipersiapkan dengan baik dan difasilitasi agar mereka dapat memiliki persamaan persepsi dan strategi serta kapasitas yang memadai dalam melakukan proses pendampingan. Program Pembekalan EDS-MSPD ini benar-benar merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi sebelum para pendamping terjun ke satuan pendidikan. Program Capacity Building ini juga dimaksudkan untuk memfasilitasi para pendamping dalam merencanakan dan menyusun strategi dan materi pendampingan.

6

B. TUJUAN 1. Tujuan Umum Secara umum, tujuan Capacity Building ini mempersiapkan para pengawas yang akan bertugas mendampingi dan membimbing TPS dalam proses implementasi sistem penjaminan mutu di tempat masing-masing.

2. Tujuan Khusus Setelah mengikuti pelatihan ini, secara khusus peserta diharapkan mampu a. memahami konsep penjaminan mutu pendidikan dan implementasinya, b. memahami manual penjaminan mutu pendidikan, c. melakukan pendampingan pengisian instrumen EDS, d. menyusun profil dan peta mutu dari hasil EDS, e. menggunakan aplikasi sistem informasi penjaminan mutu pendidikan, f. menyusun rencana tindak lanjut hasil EDS dalam bentuk RKS/RKAS dan daftar program tindak lanjut di tingkat kabupaten/kota, dan g. menyusun silabus pendampingan program EDS.

C. DASAR HUKUM Dasar hukum pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut. 1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang Republik Indonesia No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen 3. Peraturan Pemerintah No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Instruksi Presiden No. 1/2010 tentang Akselerasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63/2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 6. Surat Keputusan Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan

7

BAB II PELAKSANAAN

A. SASARAN PESERTA Peserta Kegiatan Capacity Building Program EDS-MSPD ini adalah para

pengawas satuan pendidikan yang berasal dari kabupaten/kota sasaran EDS Tahun 2012 dan diutamakan yang mempunyai kemampuan IT. Sasaran peserta kegiatan ini disesuaikan dengan DIPA LPMP.

B. FASILITATOR Fasilitator Capacity Building Program EDS-MSPD ini adalah tenaga fungsional LPMP yang telah mengikuti Capacity Building tingkat nasional atau tingkat LPMP (In House Training).

C. HASIL YANG DIHARAPKAN Hasil yang diharapkan dari Capacity Building ini adalah para calon pendamping memiliki kompetensi dalam 1. konsep penjaminan mutu pendidikan dan implementasinya, 2. manual penjaminan mutu pendidikan, 3. pengisian instrumen EDS, 4. penyusunan profil dan peta mutu dari hasil EDS, 5. penggunaan aplikasi sistem informasi penjaminan mutu pendidikan, 6. penyusunan RKS berbasis hasil EDS, dan 7. pendampingan program EDS di satuan pendidikan.

D. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN Capacity Building Program EDS-MSPD ini dilaksanakan setelah pelaksanaan Capacity Building nasional dan dilaksanakan mulai tanggal 14 Mei 2012 di provinsi atau masing-masing kabupaten/kota sasaran selama 4 (empat) hari8

yang setara dengan 40 (empat puluh) jam pelatihan. Kegiatan dilaksanakan sebelum pelaksanaan kegiatan pendampingan EDS tingkat satuan pendidikan.

E. SKENARIO KEGIATAN Kegiatan Capacity Building ini dilaksanakan dengan lebih menekankan pada kegiatan workshop dan simulasi untuk mengimplementasikan EDS-MSPD. Selain itu, peserta juga perlu menyusun SAP (Satuan Acara Pelatihan), silabus Program Pendampingan EDS, serta simulasi pelaksanaan pendampingan ke satuan pendidikan.

F. STRUKTUR PROGRAM

NO. MATERI/TOPIK 1. 2. 3. Regulasi dan Kebijakan Pre-Training Quiz Konsep penjaminan mutu pendidikan Pedoman Pelaksanaan (pendampingan, supervisi, workshop pengolahan hasil EDS-MSPD, workshop analisis hasil EDS-MSPD, seminar) Manual PMP di satuan pendidikan Konsep dan Instrumen EDS-MSPD (simulasi) Konsep Pendidikan Karakter Bangsa (PKB) dalam Implementasi EDS-MSPD Desain Peta & Profil Mutu Pendidikan Sistem informasi PMP Rencana pendampingan EDS (penyusunan jadual, SAP, silabus) Post-Training Quz JUMLAH

FASILITATOR Kepala LPMP Fasilitator LPMP/Pusat Fasilitator LPMP/Pusat Fasilitator LPMP/Pusat Fasilitator LPMP/Pusat Fasilitator LPMP/Pusat Fasilitator LPMP/Pusat Fasilitator LPMP/Pusat Fasilitator LPMP/Pusat

ALOKASI WAKTU 2 JP 1 JP 2 JP

4.

6 JP

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

10 JP 8 JP 2 JP 4 JP 2 JP 2 JP 1 JP 40 P

9

G. METODE/TEKNIK Metode dan teknik yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini dengan menggunakan prinsip-prinsip Andragogy yang mencakup antara lain meliputi: 1. ceramah, 2. tanya jawab, 3. diskusi, 4. brainstorming, 5. kerja kelompok, 6. penugasan 7. kerja mandiri, 8. presentasi, 9. metode atau teknik lain yang relevan, dan 10. bermain peran (role play).

H. PENILAIAN Penilaian tentang keberhasilan peserta dalam mengikuti kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk penilaian proses terhadap keaktifan dan komitmen peserta dalam mengikuti semua tahap kegiatan. Sedangkan penilaian hasil belajar dilakukan dengan membandingkan nilai pre- dan post training quiz. Penilaian hasil/produk didasarkan pada mutu hasil berbagai dokumen yang terkait dengan implementasi EDS-MSPD seperti diuraikan dalam tujuan umum maupun tujuan khusus program ini yang dikerjakan peserta sebagai bentuk penugasan dalam berbagai workshop selama Capacity Building ini.

I. PENDANAAN Pelaksanaan Capacity Building Program EDS-MSPD LPMP masing-masing pada tahun anggaran 2012. ini didanai dengan DIPA

10

BAB III PENUTUP

Pedoman pelaksanaan kegiatan ini disusun untuk dijadikan referensi bagi para pelaksana kegiatan (LPMP) agar pelaksanaan dan hasil kegiatan ini sesuai dengan yang diharapkan. Pedoman ini hanya memberikan acuan yang bersifat umum dan perlu disesuaikan konteks masing-masing LPMP. Pelaksana perlu melengkapi dengan datadata yang lebih detail agar pedoman ini benar-benar berdaya dan berhasil guna, misalnya SK Kepala LPMP tentang personalia yang terlibat dalam kegiatan pelaksanaan, daftar nama calon peserta.

Dengan melaksanakan kegiatan Capacity Building daerah, sesuai dengan pedoman ini, diharapkan LPMP dapat menghasilkan yang calon-calon pendamping dan untuk mampu untuk

mengimplementasikan

EDS-MSPD

benar-benar

kompeten

mendampingi dan membimbing Tim Pengembang Satuan pendidikan (TPS)

dapat mengimplementasikan berbagai kegiatan yang terkait dengan EDS-MSPD. Melalui Capacity Building ini, para pendamping mempunyai rasa percaya diri yang tinggi dalam melaksanakan tugas pendampingan sehingga TPS dan Pengawas benarbenar memahami dan mampu mengimplementasikan EDS-MSPD sebagai dasar penyusunan rekomendasi program peningkatan mutu pendidikan di satuan pendidikan dan di tingkat kabupaten/kota.

11

PANDUANPENGUATAN PROGRAMEDSMSPDBAGI PENGAWASTAHUN2012

12

BAB I PENDAHULUAN

D. LATAR BELAKANG Melalui Permendiknas No. 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) dan Inpres No. 1 Tahun 2010 tentang Percepatan

Pembangunan Nasional (khususnya tentang akselerasi SPMP), upaya peningkatan mutu pendidikan diharapkan menjadi fokus perhatian berbagai instansi terkait, khususnya satuan pendidikan, untuk dapat diimplementasikan secara baik dan benar sesuai dengan konsep dan mekanisme yang telah dirumuskan dalam SPMP. Dalam konsep SPMP, peningkatan mutu pendidikan harus dilaksanakan dengan berbasis data yang telah dianalisis dengan akurat dan benar. Analisis data ini kemudian menghasilkan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai base-line data untuk dasar merencanakan kegiatan dan program peningkatan mutu secara proporsional, akurat dan berkelanjutan.

Dalam implementasinya, salah satu komponen utama SPMP adalah EDS dan MSPD, selain berbagai instrumen lainnya, misalnya hasil Ujian Nasional, atau Akreditasi Sekolah. EDS merupakan suatu alat yang diharapkan dapat memfasilitasi dan membantu sekolah secara berkala dan berkelanjutan untuk memotret dan memetakan prestasi serta kekurangan dirinya dalam mencapai 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan (SNP) maupun Standar Pelayanan Minimal (SPM). Sedangkan MSPD, merupakan instrumen yang digunakan oleh Pengawas Sekolah untuk merangkum hasil EDS, dan digunakan sebagai laporan pencapaian SNP dari satu atau sekelompok sekolah kepada pemerintah daerah melalui kantor dinas pendidikan setempat. Hasil MSPD akan menjadi bahan masukkan dan rekomendasi yang akurat bagi pemerintah kota/kabupaten setempat untuk dapat menjadi dasar bagi perencanaan program peningkatan mutu pendidikan di tingkat kota/kabupaten untuk tahun berikutnya.13

Sebagai instrumen yang sangat penting dalam implementasi program peningkatan mutu pendidikan, EDS dan MSPD menjadi suatu kewajiban bagi sekolah untuk dapat memahami dan melaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan, untuk dapat menumbuhkembangkan budaya mutu, baik di tingkat sekolah, kabupaten/kota, provinsi, maupun di tingkat pusat. Selain manfaat teknis akademis, EDS-MSPD yang dilaksanakan secara jujur dan akurat juga diharapkan dapat mengembangkan budaya karakter bangsa secara positif. Karakter bangsa yang mengandung nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dapat dikembangkan secara intensif melalui pembudayaan implementasi EDS-MSPD. Sesungguhnya peningkatan mutu pendidikan tidak dapat dilepaskan dari peningkatan karakter bangsa, terutama bagi sekolah dan peserta didik.

Agar satuan pendidikan dapat

memahami landasan filosofis dan melaksanakan

program EDS-MSPD dengan baik, diperlukan suatu program pendampingan oleh pengawas yang telah menguasai konsep dan berpengalaman melaksanakan EDSMSPD. Keberhasilan implementasi EDS-MSPD sangat ditentukan oleh kompetensi, kapasitas, dan komitmen para pengawas dalam membimbing satuan pendidikan melaksanakan EDS-MSPD.

Para pengawas tersebut

perlu dipersiapkan dengan baik dan difasilitasi agar

mereka dapat memiliki persamaan persepsi dan strategi serta kapasitas yang memadai dalam melakukan proses pendampingan. Program Pembekalan EDSMPD ini benar-benar merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi sebelum para pendamping terjun ke sekolah. Kegiatan Penguatan Program EDS-MSPD Bagi Pengawas ini juga dimaksudkan untuk memfasilitasi para pengawas dalam merencanakan dan menyusun strategi serta materi pendampingan.

14

E. TUJUAN 1. Tujuan Umum Secara umum, tujuan kegiatan Penguatan Program EDS-MSPD bagi Pengawas ini mempersiapkan para Fasilitator/Pendamping yang akan bertugas

mendampingi dan membimbing TPS dalam mengimplementasikan sistem penjaminan mutu di tempat masing-masing.

2. Tujuan Khusus Setelah mengikuti pelatihan ini, secara khusus peserta diharapkan mampu a) memahami konsep penjaminan mutu pendidikan dan implementasinya, b) memahami manual penjaminan mutu pendidikan, c) melakukan pendampingan pengisian instrumen EDS, d) menyusun profil dan peta mutu dari hasil EDS, e) menggunakan aplikasi sistem informasi penjaminan mutu pendidikan f) menyusun rencana tindak lanjut hasil EDS dalam bentuk RKS/RKAS dan daftar program tindak lanjut di tingkat kabupaten/kota dan g) menyusun silabus pendampingan program EDS.

F. DASAR HUKUM Dasar hukum pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut. 1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang Republik Indonesia No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen 3. Peraturan Pemerintah No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Instruksi Presiden No. 1/2010 tentang Akselerasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63/2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 6. Surat Keputusan Kepala LPMP.

15

BAB II PELAKSANAAN

A. SASARAN PESERTA Peserta kegiatan Penguatan Program EDS-MSPD bagi Pengawas ini adalah para pengawas pembina yang berasal dari Kabupaten/Kota sasaran EDS Tahun 2010 & 2011. Sasaran LPMP. peserta kegiatan ini disesuaikan dengan DIPA masing-masing

B. FASILITATOR Fasilitator Penguatan Program EDS-MSPD bagi Pengawas ini adalah tenaga fungsional LPMP yang telah mengikuti Capacity Building tingkat nasional atau di tingkat LPMP.

C. HASIL YANG DIHARAPKAN Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah para calon pendamping/fasilitator kegiatan pendampingan di satuan pendidikan yang memiliki kompetensi dalam 1. konsep penjaminan mutu pendidikan dan implementasinya, 2. manual penjaminan mutu pendidikan, 3. pendampinan pengisian instrumen EDS, 4. penyusunan profil dan peta mutu dari hasil EDS 5. penggunaan aplikasi sistem informasi penjaminan mutu pendidikan, 6. penyusunan RKS berbasis hasil EDS dan 7. pendampingan program EDS di satuan rencana tindak lanjut.

D. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN Penguatan Program EDS-MSPD bagi Pengawas ini dilaksanakan setelah pelaksanaan Capacity Building tingkat Nasional dan dilaksanakan di provinsi atau16

masing-masing kabupaten/kota sasaran. Kegiatan ini berlangsung selama 3 (tiga) hari yang setara dengan 30 (tiga puluh) jam pelatihan sebelum pelaksanaan

kegiatan pendampingan EDS di tingkat satuan pendidikan.

E. SKENARIO KEGIATAN Kegiatan Penguatan Program EDS-MSPD bagi Pengawas ini dilaksanakan dengan lebih menekankan pada kegiatan workshop dan simulasi untuk

mengimplementasikan EDS-MSPD. Selain itu, peserta juga perlu menyusun SAP (Satuan Acara Pelatihan), silabus Program Pendampingan EDS, serta simulasi pelaksanaan pendampingan ke satuan pendidikan.

F. STRUKTUR PROGRAM NO. 1 2 3 MATERI/TOPIK Regulasi dan Kebijakan Pre-Training Quiz Konsep penjaminan mutu pendidikan Pedoman Pelaksanaan (Pendampingan, supervisi, workshop pengolahan hasil EDS, workshop analisis hasil EDS dan seminar hasil EDS) Manual PMP di satuan pendidikan Konsep dan Instrumen EDS/MSPD (simulasi) Konsep Pendidikan Karakter Bangsa (PKB) dalam Implementasi EDS/M-MSPD Desain Peta & Profil Mutu Pendidikan Sistem informasi PMP Rencana pendampingan EDS Post-Training Quz JUMLAH FASILITATOR Kepala LPMP Panitia Fasilitator LPMP/Pusat Fasilitator LPMP/Pusat Fasilitator LPMP/Pusat Fasilitator LPMP/Pusat Fasilitator LPMP/Pusat Fasilitator LPMP/Pusat Fasilitator LPMP/Pusat Fasilitator LPMP/Pusat Panitia ALOKASI WAKTU 2 JP 1 JP 2 JP

4

3 JP

5 6 7 8 9 10 11

7 JP 5 JP 2 JP 3 JP 2 JP 2 JP 1 JP 30 JP

17

G. METODE/TEKNIK Metode dan teknik yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini dengan menggunakan prinsip-prinsip andragogi yang mencakup antara lain meliputi: 1. ceramah, 2. tanya jawab, 3. diskusi, 4. brainstorming, 5. kerja kelompok, 6. penugasan 7. kerja mandiri, 8. presentasi, 9. bermain peran (role play) dan 10. metode atau teknik lain yang relevan.

H. PENILAIAN Penilaian tentang keberhasilan peserta dalam mengikuti kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk penilaian proses terhadap keaktifan dan komitmen peserta dalam mengikuti semua tahap kegiatan. Sedangkan penilaian hasil belajar dilakukan dengan membandingkan nilai pre dan post training quiz. Penilaian hasil/produk didasarkan pada mutu hasil berbagai dokumen yang terkait dengan implementasi EDS-MSPD seperti diuraikan dalam tujuan umum maupun tujuan khusus program ini.

I. PENDANAAN Pelaksanaan Penguatan Program EDS-MSPD bagi Pengawas ini didanai dengan DIPA LPMP pada tahun anggaran 2012.

18

BAB III PENUTUP

Pedoman pelaksanaan kegiatan ini disusun untuk dijadikan referensi bagi para pelaksana kegiatan (LPMP) agar pelaksanaan dan hasil kegiatan ini sesuai dengan yang diharapkan. Pedoman ini hanya memberikan acuan yang bersifat umum dan perlu disesuaikan konteks masing-masing LPMP. Pelaksana perlu melengkapi dengan datadata yang lebih detail agar pedoman ini benar-benar berdaya dan berhasil guna, misalnya SK Kepala LPMP tentang personalia yang terlibat dalam kegiatan pelaksanaan misalnya daftar nama calon peserta.

Dengan melaksanakan kegiatan Penguatan Program EDS-MSPD, sesuai dengan pedoman ini, diharapkan LPMP dapat menghasilkan calon-calon pendamping untuk mengimplementasikan EDS-MSPD yang benar-benar kompeten dan mampu

mendampingi dan membimbing Tim Pengembang Sekolah (TPS)

untuk dapat

mengimplementasikan berbagai kegiatan yang terkait dengan EDS-MSPD. Melalui Penguatan Program EDS-MSPD ini, para fasilitator pendamping mempunyai rasa percaya diri yang tinggi dalam melaksanakan tugas pendampingan sehingga TPS dan Pengawas benar-benar memahami dan mampu mengimplementasikan EDS-MSPD sebagai dasar penyusunan rekomendasi program peningkatan mutu pendidikan di sekolah dan di tingkat kabupaten/kota.

19

PANDUANPENDAMPINGAN IMPLEMENTASIEDS TAHUN2012

20

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Melalui Permendiknas No. 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) dan Inpres No. 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pembangunan Nasional (khususnya tentang akselerasi SPMP), upaya peningkatan mutu pendidikan diharapkan menjadi fokus perhatian berbagai instansi terkait, khususnya sekolah, untuk dapat diimplementasikan secara baik dan benar sesuai dengan konsep dan mekanisme yang telah dirumuskan dalam SPMP. Dalam konsep SPMP, peningkatan mutu pendidikan harus dilaksanakan dengan berbasis data yang telah dianalisis dengan akurat dan benar. Analisis data ini kemudian menghasilkan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai base-line data untuk dasar merencanakan kegiatan dan program peningkatan mutu secara proporsional, akurat dan berkelanjutan.

Dalam implementasinya, salah satu komponen

SPMP adalah Evaluasi Diri

Sekolah/Madrasah (EDS) dan Monitoring Sekolah oleh Pemerintah Daerah (MSPD), selain berbagai instrumen lainnya, misalnya hasil Ujian Nasional, atau Akreditasi Sekolah. EDS merupakan suatu alat yang diharapkan akan memfasilitasi dan membantu sekolah untuk dapat secara berkala dan berkelanjutan memotret dan memetakan prestasi dan kekurangan dirinya dalam mencapai 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan (SNP). Sedangkan MSPD, merupakan instrumen yang digunakan oleh Pengawas Sekolah untuk merangkum hasil EDS, dan digunakan sebagai laporan pencapaian SNP dari satu atau sekelompok sekolah kepada pemerintah daerah melalui kantor dinas pendidikan setempat. Hasil MSPD akan menjadi bahan masukan dan rekomendasi yang akurat bagi pemerintah kota/kabupaten setempat untuk dapat menjadi dasar bagi perencanaan program peningkatan mutu pendidikan di tingkat kota/kabupaten untuk tahun berikutnya.

21

Sebagai kegiatan yang sangat penting dalam implementasi program peningkatan mutu pendidikan, EDS menjadi suatu kewajiban bagi sekolah untuk dapat memahami dan melaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan, sehingga menumbuhkan budaya mutu, baik di tingkat sekolah, kabupaten/kota, provinsi, maupun di tingkat pusat.

Selain manfaat teknis akademis, EDS yang dilaksanakan secara jujur dan akurat juga diharapkan dapat mengembangkan budaya karakter bangsa secara positif. Karakter bangsa yang mengandung nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dapat dikembangkan secara intensif melalui pembudayaan implementasi EDS.

Peningkatan mutu pendidikan tidak dapat dilepaskan dari peningkatan karakter bangsa, terutama bagi sekolah dan peserta didik.

Agar sekolah dapat memahami landasan filosofis dan melaksanakan program EDS dengan baik, diperlukan suatu program pendampingan oleh pengawas yang telah menguasai konsep dan berpengalaman melaksanakan EDS. Keberhasilan implementasi EDS sangat ditentukan oleh kompetensi, kapasitas, dan komitmen para pengawas dalam membimbing sekolah.

B. Dasar Hukum Dasar hukum pelaksanaan kegiatan meliputi: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Akselerasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional

22

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2011 tentang Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Pendidikan Nasional tahun 20102014 7. Surat Keputusan Kepala LPMP.

C. Tujuan 1. Tujuan Umum Secara umum, tujuan Pendampingan EDS ini adalah untuk memfasilitasi satuan pendidikan melakukan Evaluasi Diri Sekolah (EDS) dalam rangka penjaminan mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan.

2. Tujuan Khusus Setelah mengikuti kegiatan pendampingan ini, secara khusus peserta

diharapkan mampu a. mengimplementasikan SPMP melalui implementasi EDS di tingkat satuan pendidikan, b. mengimplementasikan EDS yang mengintegrasikan nilai-nilai PKB, c. memahami dan melaksanakan manual penjaminan mutu pendidikan, d. menyusun profil mutu satuan pendidikan, dan e. menyusun rencana tindak lanjut EDS dalam bentuk RKS dan RKAS.

D. Hasil yang diharapkan Hasil yang diharapkan dari kegiatan pendampingan EDS ini adalah: 1. Terlaksananya sistem penjaminan mutu pendidikan melalui implementasi EDS di tingkat satuan pendidikan. 2. Terpahaminya manual penjaminan mutu pendidikan yang dapat dilaksanakan satuan pendidikan dalam upaya penjaminan mutu di tingkat satuan pendidikan. 3. Tersusunnya profil mutu satuan pendidikan. 4. Terkirimya data mutu satuan pendidikan berdasarkan hasil EDS di tingkat propinsi ataupun nasional. 5. Tersusunnya draft RKS dan RKAS berbasis rekomendasi hasil EDS.23

E. Ruang Lingkup Ruang lingkup kegiatan ini adalah : 1. Capacity Building EDS bagi Tim Pengembang Sekolah 2. Pelaksaanaan EDS di satuan pendidikan 3. Pendampingan pelaksaanaan EDS

24

BAB II PELAKSANAAN

A. Waktu Pelaksanaan Kegiatan pendampingan EDS dilaksanakan diantara tanggal 4 Juni-15 Agustus tahun 2012 setelah pelaksanaan kegiatan Capacity Building (CB) Daerah. Untuk sasaran baru (tahun 2012) kegiatan pendampingan EDS menggunakan pola 50 JP (3 hari dalam bentuk Capacity Building TPS oleh Pengawas, dan 2 hari dalam bentuk pendampingan). Sedangkan untuk sasaran lama (tahun 2010 & 2011) kegiatan pendampingan EDS menggunakan pola 40 JP (2 hari dalam bentuk Capacity Building TPS oleh

Pengawas, dan 2 hari dalam bentuk pendampingan).

B. Tempat Pelaksanaan Pelaksanaan kegiatan pendampingan EDS dilaksanakan di titik wilayah

kepengawasan pendamping (terdiri dari beberapa sekolah yang dikumpulkan dalam satu tempat).

C. Peserta Peserta kegiatan pendampingan ini adalah 5 orang anggota Tim Pengembang Sekolah (TPS) yang terdiri dari Kepala Sekolah, Guru, dan Komite Sekolah yang berasal dari seluruh sekolah sasaran EDS tahun 2012.

D. Pendamping Pendamping dalam kegiatan ini adalah pengawas yang telah mengikuti Capacity Building Daerah.

E. Strategi Pelaksanaan Berikut ini adalah skenario pelaksanaan pendampingan dalam bentuk bagan, untuk sasaran baru dan sasaran lama.25

INSERVICE1 Pengawas bersamaTPSTPS disatutitik wilayah kepengawasan: Membahas tentangkonsep danmanual penjaminanmutu pendidikan Membahas tentang instrumen, uploading,desain profilsekolah,RKS danRKAS

`

ONSERVICE Secaramandiri TPS: mengisi instrumen melengkapibukti fisik

INSERVICE2 Pengawas bersamaTPSdi masingmasing sekolah: Menverifikasi isianinstrumen dankelengkapan buktifisik Mengupload instrumenyang sudahterverifikasi Menyusunprofil sekolah MenyusunRKS danRKAS

Strategi Pelaksanaan Pendampingan EDS

Keterangan 1. Capacity Building (CB) TPS (in service pertama) Kegiatan ini merupakan in service 1 kegiatan pendampingan EDS di satuan pendidikan sasaran, dilaksanakan di lokasi titik binaan berbasis pengawas. Contohnya jika seorang pengawas memiliki 8 sekolah binaan, maka CB TPS ini dilaksanakan di lokasi yang dapat menampung peserta (TPS) dari 8 sekolah tersebut, yang jumlahnya 40 orang. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah seluruh peserta (TPS) mampu untuk 1. memahami konsep penjaminan mutu pendidikan, 2. melakukan pengisian instrumen EDS yang berbasis nilai-nilai pendidikan karakter bangsa, 3. menyusun profil mutu satuan pendidikan, 4. mengirimkan data hasil EDS secara on line,

26

5. menyusun rencana tindak lanjut peningkatan mutu pendidikan berdasarkan hasil EDS dalam bentuk RKS/RKAS, dan 6. menyusun action plan kegiatan on service di satuan pendidikan masingmasing.

2. Praktek EDS di satuan pendidikan (on service) Setelah mengikuti CB TPS, TPS di setiap satuan pendidikan langsung melaksanakan EDS dengan mengisi instrumen EDS dan melengkapi bukti fisik pendukungnya secara mandiri.

3. Pendampingan praktek EDS (in service kedua) Kegiatan ini merupakan in service 2 kegiatan pendampingan EDS di satuan pendidikan sasaran, dilaksanakan di lokasi titik binaan pengawas. Kegiatan pendampingan praktek EDS dilaksanakan 2 minggu setelah kegiatan CB TPS sebanyak 2 kali pertemuan masing-masing dilaksanakan 1 hari.

Pertemuan ke-1 dilaksanakan untuk mendampingi langsung TPS di sekolah dalam melakukan proses pengisian instrumen EDS. Fasilitator pada pertemuan ke-1 ini adalah pengawas sekolah sasaran EDS. Produk dari pertemuan ke-1 adalah : Terisinya instrumen EDS secara utuh dan sesuai Terkirimnya data EDS secara on line

Pertemuan ke-2 dilaksanakan untuk mendampingi langsung TPS di sekolah dalam melakukan proses penyusunan profil mutu sekolah dan RKS dan RKAS. Fasilitator pada pertemuan ke-2 ini adalah pengawas sekolah sasaran EDS. Produk dari pertemuan ke-2 adalah: Tersusunnya Profil Mutu Sekolah; dan Tersusunnya Rencana Peningkatan Mutu sekolah dalam bentuk RKS dan RKAS.27

F. Struktur Program 1. Sasaran Lama Kegiatan Pendampingan untuk sasaran lama (tahun 2010 & 2011) secara keseluruhan menggunakan pola 40 JP yang terbagi pada 3 kegiatan, yaitu CB TPS (20 JP), Pertemuan ke-1 (10 JP) dan Pertemuan ke-2 (10 JP) seperti tercantum pada tabel berikut.

Tabel 1. Struktur Program Sasaran Lama No 1. 2. 3. Mata Diklat Waktu Materi In Service 1 (CB TPS) Regulasi & Pedoman Pelaksanaan 2 JP Implementasi EDS Manual Penjaminan Mutu Pendidikan 4 JP (PMP) di Satuan Pendidikan Konsep & Implementasi EDS 6 JP berbasis Nilai Pendidikan Karakter Bangsa Desain Profil Mutu Satuan 2 JP Pendidikan Rencana Tindak Lanjut (RKS/RKAS) 3 JP Sistem Informasi Penjaminan Mutu 3 JP Pendidikan (PMP) On Service Pengisian instrumen EDS di satuan 2 minggu pendidikan Materi In Service 2 Pertemuan ke-1 Verifikasi isian instrumen EDS & 10 JP Pengiriman secara on line Materi In Service 2 Pertemuan ke-2 Penyusunan Profil Mutu Satuan 5 JP Pendidikan Penyusunan RKS dan RKAS 5 JP Jumlah 40 JP Fasilitator Pengawas Pengawas Pengawas

4. 5. 6.

Pengawas Pengawas Pengawas

7.

TPS

8.

Pengawas

9. 10.

Pengawas Pengawas

2. Sasaran Baru Kegiatan Pendampingan untuk sasaran baru (tahun 2012) secara keseluruhan menggunakan pola 50 JP yang terbagi pada 3 kegiatan, yaitu CB TPS (30 JP),

28

Pertemuan ke-1 (10 JP)dan Pertemuan ke-2 (10 JP) seperti tercantum pada tabel berikut. Tabel 2. Struktur Program Sasaran Baru No 1. 2. Mata Diklat Waktu Materi In Service 1 (CB TPS) Regulasi & Pedoman Pelaksanaan 2 JP Implementasi EDS Manual Penjaminan Mutu 7 JP Pendidikan (PMP) di Satuan Pendidikan Konsep & Implementasi EDS 10 JP berbasis Nilai Pendidikan Karakter Bangsa Desain Profil Mutu Satuan 4 JP Pendidikan Rencana Tindak Lanjut 3 JP (RKS/RKAS) Sistem Informasi Penjaminan Mutu 4 JP Pendidikan (PMP) On Service Pengisian instrumen EDS di 2 minggu satuan pendidikan Materi In Service 2 (Pertemuan ke-1) Verifikasi isian instrumen EDS & 10 JP pengiriman secara on line Materi In Service 2 (Pertemuan ke-2) Penyusunan Profil Mutu Satuan 5 JP Pendidikan Penyusunan RKS dan RKAS 5 JP Jumlah 50 JP Fasilitator Pengawas Pengawas

3.

Pengawas

4. 5. 6.

Pengawas Pengawas Pengawas

7.

TPS

8.

Pengawas

9. 10.

Pengawas Pengawas

29

BAB III PENUTUP

Panduan pendampingan EDS ini disusun untuk dijadikan acuan dan petunjuk bagi para pelaksana kegiatan (LPMP) agar pelaksanaan dan hasil kegiatan sesuai dengan yang diharapkan. Pelaksana perlu melengkapi dengan data-data yang lebih detail agar panduan ini benar-benar berdaya dan berhasil guna.

Melalui program pendampingan EDS para anggota TPS diharapkan mampu memahami dan mengimplementasikan EDS sebagai dasar penyusunan rekomendasi program peningkatan mutu pendidikan di sekolah, sehingga EDS benar-benar menjadi bagian integral pengembangan budaya mutu pendidikan di sekolah.

30

PANDUANSUPERVISI PELAKSANAANEDS TAHUN2012

31

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Penjaminan mutu pendidikan digerakkan oleh semua unsur di dalam institusi satuan pendidikan. Proses perbaikan yang dilaksanakan secara terus menerus ini akan bermuara pada terciptanya budaya mutu pendidikan. Kegiatan yang berbentuk siklus ini diawali dengan penetapan base line SNP, menjalankan proses pemenuhan standar, monitoring proses, melakukan evaluasi diri, audit mutu internal, perumusan perbaikan SNP. Kegiatan Evaluasi Diri Sekolah (EDS) merupakan salah satu kegiatan pengukuran strategis karena kegiatannya mencakup seluruh komponen sistem sekolah yang terkait dengan kegiatan pememuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Karena itu pula secara umum dapat dinyatakan bahwa EDS merupakan kegiatan mengukur keberhasilan sekolah yang terkait erat dengan usaha mewujudkan visi-misi yang dituangkan dalam program jangka menengah, dan program tahunan sekolah. Fokus kajiannya adalah seberapa efektif sekolah dapat memenuhi delapan SNP dalam rangka menjamin mutu layanan pendidikan yang berkualitas. Untuk memastikan ketepatan mekanisme dan prosedur pelaksanaan EDS di setiap satuan pendidikan perlu adanya supervisi dari pihak terkait, dalam hal ini pengawas dan widyaiswara LPMP. Dalam memberikan bimbingan atas permasalahan yang ditemukan, petugas supervisi juga perlu mengacu kepada Peraturan Menteri yang berkaitan dengan delapan SNP. Hal ini karena SNP sebagai acuan mutu yang dijadikan rujukan dan panduan menentukan keberhasilan setiap satuan pendidikan. Sampai saat ini, banyak satuan pendidikan menyusun program peningkatan mutu pendidikan tanpa didasarkan pada data mutu sebagai base line sehingga setiap kemajuan dan pencapaian standar mutu tidak dapat diukur dan dibandingkan antarwaktu, antarsatuan pendidikan, dan antardaerah. Profil mutu pendidikan32

diharapkan dapat membantu program dan/atau satuan pendidikan untuk menyusun program dan anggaran pendidikan berdasarkan data mutu yang lengkap, akurat, dan mutakhir.

Kegiatan supervisi EDS diharapkan dapat memastikan bahwa seluruh langkah pada proses pelaksanaan EDS dan pemanfaatan hasilnya untuk menyusun profil sekolah, RKS dan RKAS sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang benar. Melalui pelaksanaan supervisi juga diharapkan ada alternatif pemecahan masalah yang ditemukan dalam bentuk kegiatan bimbingan. Ketepatan program atau kegiatan sekolah dalam RKS dan RKAS dapat membantu memperbaiki dan meningkatkan pengelolaan sekolah yang berujung pada tercapainya kondisi kegiatan

pembelajaran yang berkualitas.

B. DASAR HUKUM Dasar hukum pelaksanaan kegiatan meliputi: 1. Undang-Undang R.I No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang- undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan; 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2011 tentang Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Pendidikan Nasional tahun 20102014; 6. SK Kepala LPMP.

33

C. TUJUAN Kegiatan supervisi EDS Tahap 1 tahun 2012 ini bertujuan untuk: 1. Memastikan pelaksanaan Training EDS untuk TPS sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang tepat. 2. Memberikan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi satuan pendidikan dalam melaksanakan Training EDS untuk TPS.

Kegiatan supervisi EDS Tahap 2 tahun 2012 ini bertujuan untuk: 1. Memastikan pengisian instrumen di setiap satuan pendidikan tuntas dan benar hasil EDS telah dikirim secara on-line 2. Memastikan hasil EDS dimanfaatkan secara tepat untuk menyusun profil sekolah, RKS dan RKAS. 3. Memberikan alternatif pemecahan masalah.

D. HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil dari kegiatan supervisi tahap 1 adalah laporan hasil Supervisi EDS tentang pelaksanaan Training EDS untuk TPS serta alternatif pemecahan masalah yang dihadapi satuan pendidikan dalam melaksanakan Training EDS untuk TPS. Sedangkan hasil Kegiatan supervisi EDS Tahap 2 adalah laporan hasil supervisi tentang pengisian instrumen di setiap satuan pendidikan dan penyusunan profil sekolah, RKS dan RKAS.

34

E. SUBSTANSI YANG DISUPERVISI Tahap 1. Training EDS untuk TPS oleh Pengawas a. Deskripsi pelaksanaan Training EDS untuk TPS 1) Waktu pelaksanaan Training EDS untuk TPS 2) Tempat kegiatan Training EDS untuk TPS 3) Sasaran supervisi (sasaran EDS 2011/sasaran EDS 2012) Nama Pengawas Daftar sekolah dan anggota TPS yang mengikuti kegiatan Training EDS untuk TPS

b. Temuan masalah 1) Masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan 2) Masalah yang berkaitan dengan substansi/materi

c. Pemecahan masalah 1) Pemecahan masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan 2) Pemecahan masalah yang terkait dengan substansi/materi

Tahap 2: Pendampingan EDS oleh Pengawas terhadap TPS a. Deskripsi pelaksanaan pendampingan 1) Waktu pelaksanaan pendampingan 2) Tempat kegiatan pendampingan 3) Sasaran supervisi (sasaran EDS 2011/sasaran EDS 2012) Nama Pengawas pendamping Daftar nama anggota TPS dari 1 titik kegiatan pendampingan

b. Temuan masalah dan solusinya yang terkait dengan 1) Pelaksanaan pendampingan EDS35

2) Materi pendampingan EDS a) Pengisian instrumen EDS b) Pengiriman data hasil EDS secara on-line c) Penyusunan profil mutu satuan pendidikan d) Penyusunan RKS dan RKAS

36

BAB II PELAKSANAAN A. WAKTU PELAKSANAAN Kegiatan supervisi dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu: Tahap 1 dilaksanakan untuk mensupervisi kegiatan Training EDS yang dilakukan pada saat kegiatan Training EDS berlangsung. Tahap 2 dilaksanakan untuk mensupervisi kegiatan pendampingan EDS oleh pengawas terhadap TPS dan dilakukan pada saat kegiatan pendampingan EDS. Lama pelaksanaan kegiatan Tahap 1 dan Tahap 2 masing-masing 1 hari.

B. TEMPAT PELAKSANAAN Kegiatan supervisi Tahap 1 dilaksanakan dengan mengunjungi 1 titik kegiatan Training EDS. Kegiatan Supervisi Tahap 2 dilaksanakan di 1 titik kegiatan yang mendapatkan pendampingan EDS dari pengawas pendamping.

C. PESERTA Peserta dari kegiatan supervisi ini adalah Tim Pengembang Sekolah (TPS) dan pengawas fasilitator Capacity Building daerah pendamping (fasilitator) sasaran program EDS.

D. PETUGAS (SUPERVISOR) Petugas kegiatan supervisi (supervisor) adalah widyaiswara, pejabat fungsional lainnya dan Staf yang sudah mengikuti Capacity Building Nasional atau In House Trainning EDS yang dilaksanakan oleh LPMP.

37

E. STRATEGI PELAKSANAAN

Supervisi Tahap I

Dilaksanakan selama 1 hari saat pelaksanaan Training EDS untuk TPS dengan mengunjungi 1 titik kegiatan

Laporan Hasil Supervisi Tahap I

Supervisi Tahap II

Dilaksanakan selama 1 hari saat pelaksanaan pendampingan dengan mengunjungi 1 titik kegiatan

Laporan Hasil Supervisi Tahap II

F. TEKNIK/METODE Teknik yang digunakan dalam kegiatan supervisi terkait dengan pengumpulan informasi/data tentang pelaksanaan Training EDS untuk TPS dan pendampingan EDS serta pemecahan atas masalah yang terjadi selama pelaksanaan kedua kegiatan tersebut. Beberapa teknik/metode yang dapat digunakan antara lain: 1. Teknik Pengumpulan data, antara lain: a. Observasi b. Wawancara c. Studi dokumen 2. Metode pembinaan (pemecahan masalah), antara lain: a. Sharing b. Diskusi c. Curah pendapat d. Pembimbingan Langsung

38

D. PEMBIAYAAN Pelaksanaan kegiatan ini dibiayai melalui (DIPA) LPMP Tahun Anggaran 2012. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

39

BAB III PENUTUP

Supervisi pelaksanaan program penjaminan mutu pendidikan di setiap satuan pendidikan merupakan tugas LPMP. Salah satu bentuk kegiatan dalam program penjaminan mutu tersebut adalah EDS. Kegiatan supervisi EDS yang difokuskan kepada pelaksanaan Training EDS untuk TPS dan pendampingan EDS ini diharapkan dapat menghasilkan informasi penting terkait dengan keterlaksanaan dan

permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan EDS di setiap satuan pendidikan.

Melalui supervisi ini juga diharapkan permasalahan-permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan EDS dapat dipecahkan dengan baik. Supervisi dimaksudkan untuk dapat memastikan bahwa pelaksanaan EDS dalam rangka penjaminan mutu pendidikan pada setiap satuan pendidikan terlaksana sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang tepat dan lancar.

40

Lampiran Instrumen Kegiatan Supervisi A. Supervisi Tahap I : Kegiatan Training EDS untuk TPS No Pertanyaan Keterlaksanaan Temuan Masalah Pemecahan Masalah

1. Apakah Training EDS untuk TPS yang dilakukan oleh pengawas membahas materi berikut? a. Regulasi & Pedoman Pelaksanaan Implementasi EDS b. Manual Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP) di Satuan Pendidikan c. Konsep & Implementasi EDS berbasis Nilai Pendidikan Karakter Bangsa d. Desain Profil Mutu Satuan Pendidikan e. Rencana Tindak Lanjut (RKS/RKAS) f. Sistem Informasi Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP) 2. Selama pelaksanaan Training EDS untuk TPS, materi apa yang disajikan tidak secara detail? a. .41

b. . c. . d. . No Pertanyaan e. . f. . 3. Selama pelaksanaan Training EDS untuk TPS, materi apa yang tidak disajikan secara jelas? a. . b. . c. . d. . e. . f. . 4. Di antara materi Training EDS untuk TPS berikut ini, apakah ada yang tidak dapat dipraktekkan TPS?

Keterlaksanaan

Temuan Masalah

Pemecahan Masalah

42

a. Pengisian instrument EDS b. Pengiriman data EDS secara online c. Penyusunan profil (peta mutu) sekolah d. Penyusunan RKS dan RKAS

A. Supervisi Tahap II : Pendampingan EDS oleh Pengawas terhadap TPS No 1. Pertanyaan Apakah pengawas sudah melakukan pendampingan EDS bagi setiap TPS dalam dua tahap? Keterlaksanaan Temuan Masalah Pemecahan

2.

Apakah materi pendampingan meliputi berikut ini? a. Praktek mengisi instrument EDS b. Mengirim data hasil EDS secara

43

on-line c. Menyusun profil (peta mutu) sekolah d. Menyusun RKS dan RKAS

3.

Apakah melalui pendampingan pengawas, TPS tidak kesulitan dalam mempraktekkan semua materi pendampingan?

4.

Apakah instrumen EDS sudah terisi dengan lengkap dan benar?

44

No 5.

Pertanyaan Apakah data hasil EDS sudah dikirim secara on-line?

Keterlaksanaan

Temuan Masalah

Pemecahan

6.

Apakah TPS sudah menyusun profil (peta mutu) sekolah dengan lengkap dan tepat sesuai hasil EDS?

45

7.

Apakah TPS sudah menyusun RKS dan RKAS berbasis EDS?

Petugas Supervisi

(Nama Jelas & ttd)

46

Lampiran SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN SUPERVISI

SAMPUL DEPAN KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I BAB II BAB III BAB IV PENDAHULUAN PELAKSANAAN DAN HASIL SUPERVISI REKOMENDASI PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

47

PANDUANWORKSHOP PENGOLAHANHASILEDSMSPD TAHUN2012

48

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Berdasarkan Permendiknas Nomor 63 tahun 2009 tentang SPMP dan Inpres Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pembangunan Nasional (khususnya tentang akselerasi SPMP) sekolah wajib mengupayakan peningkatan mutu pendidikan. Program peningkatan mutu pendidikan harus dilaksanakan berbasis data yang telah dianalisis dengan akurat. Analisis data ini kemudian menghasilkan rekomendasi

yang dapat digunakan sebagai base-line data untuk dasar merencanakan kegiatan dan program peningkatan mutu secara proporsional, akurat dan berkelanjutan.

EDS merupakan bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) untuk memetakan mutu sekolah dalam mencapai SNP. Prosedur mencapai baseline adalah hasil EDS di tingkat Kabupaten/Kota ditransfer oleh Pengawas Sekolah ke dalam MSPD. Melalui kegiatan MSPD pengawas sekolah dapat merangkum hasil EDS yang dilakukan oleh masing-masing sekolah. MSPD digunakan sebagai laporan pencapaian SNP dari satu atau sekelompok sekolah kepada pemerintah daerah melalui kantor dinas pendidikan setempat. Hasil MSPD merupakan bahan pertimbangan/referensi bagi pemerintah kota/kabupaten setempat dalam menyusun rencana program peningkatan mutu pendidikan di tingkat kota/kabupaten untuk tahun berikutnya.

Dalam

rangka

implementasi

program

peningkatan

mutu

pendidikan,

maka

pengolahan hasil EDS dan MSPD menjadi wajib dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan agar tercipta budaya mutu. Selain manfaat teknis akademis, pengolahan hasil EDS-MSPD perlu dilaksanakan secara jujur, valid dan akurat juga dapat mengembangkan karakter bangsa di sekolah. Peningkatan mutu pendidikan dengan cara implementasi EDS-MSPD tidak dapat dilepaskan dari peningkatan49

karakter bangsa, terutama bagi sekolah dan peserta didik.

Oleh karena itu

keseragaman dan kelengkapan penyelenggaraan workshop ini memerlukan keterpaduan dalam bentuk pedoman.

B. TUJUAN 1. Tujuan Umum Secara umum, tujuan Workshop Pengolahan Hasil EDS/MSPD ini adalah tersusunnya profil mutu sekolah dan draft peta mutu di tingkat Kabupaten/kota.

2. Tujuan Khusus Setelah mengikuti workshop ini, secara khusus peserta diharapkan dapat: 1. 2. 3. 4. mengolah hasil EDS menjadi draft rekomendasi, finalisasi profil mutu sekolah, menyusun Laporan MSPD tingkat kecamatan dan atau kabupaten/kota, melakukan Agregasi MSPD dari hasil EDS tingkat kecamatan dan atau kabupaten/kota, dan 5. menyusun draft peta mutu di tingkat kabupaten/kota.

C. DASAR HUKUM Dasar hukum pelaksanaan kegiatan ini adalah: 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, 4. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2010 tentang Akselerasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan, 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan, 6. Surat Keputusan Kepala LPMP.50

BAB II PELAKSANAAN

A. SASARAN PESERTA Sasaran peserta Workshop Pengolahan hasil EDS dan MSPD ini disesuaikan dengan DIPA Tahun Anggaran 2012 di masing-masing LPMP, terdiri dari Pengawas Satuan Pendidikan, Fasilitator (Pendamping Tim Pengembang Sekolah), dan operator IT tingkat Kabupaten/Kota.

B. FASILITATOR Fasilitator Workshop Pengolahan Hasil EDS/MSPD adalah kolaborasi dari unsur Staf dan Widyaiswara LPMP yang telah mendapatkan ToT EDS-MSPD di tingkat nasional dan provinsi, serta narasumber dari pusat.

C. PANITIA Panitia Workshop Pengolahan Hasil EDS/MSPD terdiri dari unsur Staf LPMP dan Dinas Kab/Kota.

D. HASIL YANG DIHARAPKAN Hasil yang diharapkan dari Workshop Pengolahan Hasil EDS/MSPD adalah sebagai berikut: 1. Draft rekomendasi 2. Profil mutu sekolah 3. Laporan MSPD tingkat kecamatan dan atau kabupaten/kota 4. Agregat MSPD tingkat kecamatan dan atau kabupaten/kota 5. Draft peta mutu di tingkat kabupaten/kota

E. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN Program ini dilaksanakan dengan pola workshop dan bertempat di LPMP atau di Kabupaten/kota sasaran. Workshop Pengolahan Hasil EDS/MSPD dilaksanakan sesudah terselesaikannya pelaksanaan program pendampingan EDS di tingkat51

sekolah dengan alokasi waktu selama 3 (tiga) hari kerja pada tanggal 15 -17 Agustus 2012 atau setara dengan 30 Jam Pelatihan (JP).

F. PENDANAAN Pelaksanaan Worksop Pengolahan hasil EDS/MSPD ini didukung dana dari DIPA LPMP Tahun Anggaran 2012.

52

BAB III STRATEGI DAN SKENARIO PELAKSANAAN

A. STRUKTUR PROGRAM Struktur program, materi, dan produk kegiatan pelatihan ini adalah sebagai berikut.

STRUKTUR PROGRAM WORKSHOP PENGOLAHAN HASIL EDS/MSPD NOMOR UMUM 1. 2. KHUSUS 3. Penyusunan draft rekomendasi hasil EDS Penyusunan dan finalisasi Profil Mutu Sekolah Penyusunan laporan Agregasi MSPD kecamatan dan atau kab/kota Penyusunan draft Peta Mutu Kecamatan dan atau Kabupaten/kota Presentasi Profil dan draft Peta Mutu 4 JP Fasilitator LPMP Kebijakan Pendidikan Nasional, Permendiknas RI No 63/2009 tentang SPMP 2 JP 2 JP Kepala LPMP Fasilitator LPMP MATERI/KEGIATAN ALOKASI WAKTU FASILITATOR

4.

5 JP

Fasilitator LPMP

5.

5 Jp

Fasilitator LPMP

6. 7.

5 JP 5 JP

Fasilitator LPMP Fasilitator LPMP

PENUNJANG 8. Tindak Lanjut JUMLAH 2 JP 30 JP Fasilitator LPMP

53

B. SKENARIO KEGIATAN Skenario pelaksanaan kegiatan Workshop adalah sebagai berikut:PROSES INPUT PermendiknasRI No63/2009 tentangSPMP Penyusunan draft rekomendasi hasil EDS Penyusunan dan finalisasi Profil Mutu Sekolah Penyusunan laporan Agregasi MSPD kecamatan dan atau kab/kota Penyusunan draft Peta Mutu Kecamatan dan atau Kabupaten/kota Presentasi Profil dan draft Peta Mutu

OUTPUT Profilmutusekolah DraftPetamutu kecamatandan ataukab/kota LaporanMSPD kecamatandan ataukab/kota

Penguatanuntukmengolahdan menganalisisEDS MSPD

C. METODE PELAKSANAAN Metode dan teknik yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan ini dengan menerapkan prinsip-prinsip Andragogy antara lain meliputi: 1. Brainstorming, 2. Ceramah, 3. Diskusi, 4. Kerja kelompok, 5. Presentasi, dan 6. Metode atau teknik lain yang relevan.

54

BAB IV PENUTUP

Pedoman pelaksanaan Workshop Pengolahan Hasil EDS-MSPD disusun untuk dijadikan acuan dan petunjuk bagi para pelaksana kegiatan (LPMP) agar pelaksanaan dan hasil kegiatan ini sesuai dengan yang diharapkan. Pedoman ini memberikan acuan yang bersifat umum. Pelaksana perlu melengkapi dengan data-data yang lebih detail agar pedoman ini benar-benar berdaya dan berhasil guna, misalnya SK Kepala LPMP tentang personalia yang terlibat dalam kegiatan pelaksanaan, daftar nama calon peserta.

Dengan melaksanakan Workshop Pengolahan Hasil EDS-MSPD sesuai dengan pedoman yang diberikan, diharapkan LPMP dapat menghasilkan Pengawas Sekolah yang benar-benar kompeten dan mampu menyusun laporan hasil MSPD dalam berbagai bentuk, yaitu profil peta mutu capaian 8 (delapan) Standar Nasional pendidikan, dan agregasi rekomendasi hasil MSPD tingkat kabupaten. Melalui program Workshop Pengolahan Hasil EDS dan MSPD para Pengawas diharapkan mempunyai rasa percaya diri yang tinggi dalam memahami dan mengimplementasikan EDS -MSPD sebagai dasar penyusunan rekomendasi program peningkatan mutu pendidikan di sekolah dan kabupaten, sehingga EDS-MSPD benar-benar menjadi bagian integral pengembangan budaya mutu pendidikan di wilayahnya masing-masing.

Sebagai salah satu rangkaian yang sangat erat terkait dengan peningkatan budaya karakter bangsa, Workshop Pengolahan Hasil EDS-MSPD diharapkan pula mampu meningkatkan implementasi nilai-nilai luhur budaya karakter bangsa Indonesia dalam kehidupan masyarakat sekolah sehari-hari, di mana akhir-akhir ini tampaknya telah banyak terdegradasi.

55

PANDUANWORKSHOPANALISIS HASILEDSMSPDTAHUN2012

56

BAB I PENDAHULUAN

D. PENDAHULUAN Melalui Permendiknas Nomor 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) dan Inpres Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pembangunan Nasional (khususnya tentang akselerasi SPMP), upaya peningkatan mutu pendidikan diharapkan menjadi fokus perhatian berbagai instansi terkait, khususnya Sekolah, untuk dapat diimplementasikan secara baik dan benar sesuai dengan konsep dan mekanisme yang telah dirumuskan dalam SPMP. Dalam konsep SPMP, peningkatan mutu pendidikan harus dilaksanakan dengan berbasis data yang telah dianalisis dengan akurat. Analisis data ini kemudian menghasilkan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai base-line data untuk dasar merencanakan kegiatan dan program peningkatan mutu secara proporsional, akurat dan berkelanjutan. Dalam implementasinya, salah satu kegiatan yang harus dilakukan oleh Sekolah, khususnya TPS adalah EDS yang dilakukan secara berkala setiap tahun. Hasil EDS ini selanjutnya akan dianalisis untuk dapat menghasilkan peta mutu dan rekomendasi program peningkatan mutu yang tepat sebagai upaya pemenuhan 8 (delapan) SNP di tingkat Sekolah. Berbagai rekomendasi yang dirumuskan berdasarkan hasil analisis EDS kemudian perlu dituangkan kedalam Rencana Kerja Sekolah (RKS), untuk jangka waktu menengah, dan RKAS (Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah) yang merupakan jangka pendek setiap tahun. Selanjutnya, hasil EDS diverifikasi oleh Pengawas selaku pembina Sekolah tersebut dengan menyusun Monitoring Sekolah oleh Pemerintah Daerah (MSPD). MSPD dari setiap satuan pendidikan perlu diagregasi dan selanjutnya dianalisis sebagai laporan hasil Evaluasi Diri Kabupaten/Kota (EDK). Kegiatan agregasi dan analisis MSPD dilakukan untuk mendapatkan data tentang capaian 8 (delapan) SNP. Dari hasil analisis ini akan didapat gambaran tentang tahapan pengembangan setiap indikator dari setiap SNP untuk setiap jenjang pendidikan. Analisis MSPD akan menghasilkan peta mutu dan berbagai rekomendasi yang akurat dan bermanfaat bagi pemerintah57

kota/kabupaten untuk dasar perencanaan program peningkatan mutu pendidikan di tingkat kota/kabupaten yang perlu dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya. Dalam rangka implementasi program peningkatan mutu pendidikan, hasil analisis dan agregasi MSPD menjadi acuan bagi pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan program peningkatan mutu pendidikan secara terus menerus dan berkelanjutan, sehingga menjadi suatu budaya mutu di tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun di tingkat pusat. Selain manfaat teknis akademis, analisis dan agregasi MSPD perlu dilaksanakan secara jujur, cermat, dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pengembangan karakter bangsa. Sebagai bagian dari rangkaian program EDS-MSPD, workshop analisis EDS-MSPD berguna untuk memfasilitasi pengawas sekolah dalam memberi makna dan interpretasi dari hasil pengolahan data EDS-MSPD. Untuk itu, LPMP perlu mengadakan Workshop Analisis EDS-MSPD bagi pengawas yang mendapat tugas sebagai pendamping EDS. Dari kegiatan ini diharapkan dapat dihasilkan peta mutu capaian 8 (delapan) SNP yang valid dan akurat sebagai dasar penyusunan rekomendasi bagi upaya pengingkatan mutu pendidikan di tingkat Sekolah, kota/kabupaten, provinsi, dan pada akhirnya di tingkat nasional. Tentu saja rekomendasi-rekomendasi tersebut perlu ditindaklanjuti dengan realisasi program peningkatan mutu yang melibatkan pemangku kepentingan pendidikan di berbagai tingkat, termasuk masyarakat. Di sisi yang lain, implementasi analisis hasil EDSMSPD yang dilaksanakan secara jujur dan akurat dapat menjadi bagian dari upaya pengembangan dan implementasi nilai-nilai luhur karakter bangsa Indonesia di tingkat Sekolah, pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan masyarakat.

E. TUJUAN 1. Tujuan Umum Secara umum, tujuan Workshop Analisis Hasil EDS-MSPD ini adalah untuk mendapatkan hasil kajian yang bisa dijadikan acuan/dasar pengembangan program peningkatan mutu pendidikan di tingkat Sekolah, kabupaten/kota, provinsi dan nasional.58

2. Tujuan Khusus Setelah mengikuti mampu: a. memahami prosedur analisis data hasil EDS-MSPD, b. menganalisis dan menyusun laporan EDS termasuk rekomendasinya, c. menganalisis laporan agregasi MSPD termasuk rekomendasinya, d. menganalisis peta mutu capaian 8 SNP untuk tingkat kabupaten dan provinsi, dan e. menyusun daftar program tindak lanjut hasil EDS-MSPD. Kegiatan workshop ini, peserta diharapkan dapat lebih

F. DASAR HUKUM Dasar hukum pelaksanaan kegiatan ini adalah: 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Akselerasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 6. Surat Keputusan Kepala LPMP.

59

BAB II PELAKSANAAN

A. SASARAN PESERTA Sasaran peserta Workshop Analisis Hasil EDS-MSPD ini adalah pengawas sekolah sebagai pendamping EDS, unsur Widyaiswara, pejabat fungsional lainnya dan staf LPMP yang terlibat dalam program EDS-MSPD serta staf TI dari dinas pendidikan kabupaten/kota yang jumlahnya disesuaikan dengan struktur DIPA masing-masing LPMP Tahun Anggaran 2012.

B. FASILITATOR Fasilitator pelatihan ini adalah Widyaiswara, pejabat fungsional lainnya, dan staf LPMP yang pernah mengikuti Capasity Building Nasional 2012.

C. HASIL YANG DIHARAPKAN Hasil yang diharapkan dari Workshop Analisis Hasil EDS-MSPD ini adalah: 1. Adanya kesamaan pemahaman peserta tentang prosedur analisis 2. Laporan hasil analisis EDS-MSPD yang berupa profil mutu capaian 8 SNP tingkat kabupaten dan provinsi 3. Daftar rekomendasi program peningkatan mutu pendidikan di tingkat

kabupaten/kota dan provinsi berdasarkan hasil analisis EDS-MSPD 4. Daftar program tindak lanjut hasil analisis EDS-MSPD

D. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN Workshop Analisis Hasil EDS-MSPD ini dilaksanakan di LPMP atau tempat lain dengan pola 50 jam pelatihan (5 hari). Workshop ini dilaksanakan sesudah kegiatan pendampingan EDS-MSPD dan pengolahan hasil EDS-MSPD tingkat kecamatan dan atau kab/kota. Kegiatan analisis ini dilaksanakan selambat-lambatnya awal September 2012.

60

G. PENDANAAN Pelaksanaan Workshop Analisis EDS-MSPD ini didukung dana dari DIPA LPMP Tahun anggaran 2012.

61

BAB III PELAKSANAAN

A. STRUKTUR PROGRAM Struktur program Workshop Analisis EDS-MSPD sebagai berikut:

STRUKTUR PROGRAM WORKSHOP ANALISIS EDS-MSPD (50 JAM PELATIHAN) NO. UMUM 1. Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2 JP Kepala LPMP MATERI ALOKASI WAKTU FASILITATOR

KHUSUS 2. 3. 4. 5. 6. Konsep Dasar Analisis Hasil EDS-MSPD Presentasi Hasil Agregasi MSPD Penyusunan Peta Mutu Capaian 8 SNP Analisis Peta Mutu Penyusunan Daftar Rekomendasi Program Peningkatan Mutu Penyusunan Daftar Tindak Lanjut Hasil EDS-MSPD Presentasi Hasil Analisis EDSMSPD JUMLAH 2 JP 4 JP 8 JP 12 JP 8 JP Fasilitator LPMP Fasilitator LPMP Fasilitator LPMP Fasilitator LPMP Fasilitator LPMP

7.

4 JP

Fasilitator LPMP

8.

10 jp 50 JP

Fasilitator LPMP

62

B. SKENARIO KEGIATAN Skenario pelaksanaan kegiatan Workshop Analisis Hasil EDS-MSPD ini adalah:

PEMBUKAAN Agregasi MSPD Penyusunan PetaMutu Capaian8SNP AnalisisPeta Mutu Penyusunan DaftarReko mendasiPe ningkatan Mutu

KonsepDasar AnalisisHasil EDSMSPD

Presentasi hasilkegiatan

PENUTUPAN

C. METODE PELAKSANAAN Metode dan teknik yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan ini antara lain: 1. Ceramah interaktif, 2. Tanya jawab, 3. Diskusi, 4. Brainstorming, 5. Kerja kelompok, 6. Penugasan 7. Presentasi, dan 8. Metode atau teknik lain yang relevan.

63

BAB IV PENUTUP

Pedoman pelaksasanaan Workshop Analisis Hasil EDS-MSPD disusun untuk dijadikan acuan dan petunjuk bagi para pelaksana kegiatan (LPMP) agar pelaksanaan dan hasil kegiatan ini sesuai dengan yang diharapkan. Pedoman ini hanya memberikan acuan yang bersifat umum dan masih general. Pelaksana perlu melengkapi dengan data-data yang lebih detail agar pedoman ini benar-benar berdaya dan berhasil guna, misalnya SK Kepala LPMP tentang personalia yang terlibat dalam kegiatan pelaksanaan, dan daftar nama calon peserta.

Dengan melaksanakan Workshop Analisis Hasil EDS dan Monitoring Sekolah oleh Pemerintah Daerah (MSPD) sesuai dengan pedoman yang diberikan, diharapkan LPMP dapat menghasilkan profil peta mutu capaian 8 (delapan) SNP dan daftar rekomendasi hasil EDS-MSPD untuk tingkat kabupaten/kota dan provinsi sebagai dasar penyusunan program-program peningkatan mutu pendidikan oleh pemerintah

kota/kabupaten dan provinsi. Melalui program Workshop ini para Pengawas dan staf IT di kantor dinas pendidikan diharapkan mempunyai rasa percaya diri yang tinggi dalam memahami dan melaksanakan proses analisis hasil laporan EDS-MSPD, sehingga EDS-MSPD benar-benar menjadi bagian integral pengembangan budaya mutu pendidikan di wilayahnya masing-masing.

Sebagai salah satu rangkaian yang sangat erat terkait dengan peningkatan budaya karakter bangsa, Workshop Analisis Hasil EDS-MSPD diharapkan pula mampu meningkatkan implementasi nilai-nilai luhur budaya karakter bangsa Indonesia dalam kehidupan masyarakat pendidikan sehari-hari, di mana akhir-akhir ini tampaknya nilainilai tersebut telah banyak terdegradasi.

64

PANDUANSEMINARHASIL EDSMSPDTAHUN2012

65

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Upaya peningkatan mutu pendidikan diharapkan menjadi fokus perhatian semua instansi terkait, khususnya sekolah. Untuk dapat melaksanakan secara baik dan benar sesuai dengan konsep dan mekanisme yang telah dirumuskan dalam Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP), sekolah perlu melaksanakan Evaluasi Diri Sekolah/Madrasah (EDS) dan ditindaklanjuti oleh Pengawas sekolah dengan melaksanakan Monitoring Sekolah oleh Pemerintah Daerah (MSPD). Hasil EDS MSPD merupakan kumpulan data yang akurat, objektif, dan valid tentang profil mutu capaian 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP), baik untuk tingkat sekolah maupun kota/kabupaten, dan bahkan tingkat provinsi, yang selanjutnya dijadikan dasar untuk merumuskan berbagai rekomendasi yang bermanfaat sebagi dasar penyusunan berbagai program peningkatan mutu pendidikan sesuai dengan tingkat ketercapaian 8 SNP di atas.

Agar hasil EDS-MSPD dapat benar-benar dipahami manfaat dan kegunaannya, hasil tersebut perlu dipublikasikan ke masyarakat, terutama masyarakat pendidikan dan para pemangku kepentingan pendidikan secara langsung, baik di tingkat kota/kabupaten, maupun provinsi. Dengan publikasi yang baik dan tepat sasaran, akan banyak umpan balik yang didapat guna penyempurnaan pelaksanaan EDSMSPD itu sendiri sehingga hasilnya akan benar-benar menjadi dasar pertimbangan utama bagi penyusunan program-program peningkatan mutu pendidikan oleh berbagai pihak-pihak terkait. Kegiatan publikasi itu dapat dilakukan dalam bentuk SEMINAR hasil analisis EDS-MSPD.

Melalui seminar, para pemangku kepentingan pendidikan di tingkat kabupaten/kota dan provinsi serta para pemerhati pendidikan lainnya yang ada di daerah dapat mengetahui secara langsung dan memahami hasil analisis EDS-MSPD yang berbentuk peta dan profil mutu pendidikan di berbagai jenjang di wilayahnya66

masing-masing serta berbagai bentuk rekomendasi yang sangat berguna untuk dasar penentuan penyusunan kebijakan program-program peningkatan mutu. Diharapkan dengan kegiatan seminar ini para pemangku kepentingan dan pemerintah tingkat kabupaten/kota melalui dinas pendidikan dapat menyusun program tindak lanjut hasil EDS-MSPD sesuai dengan kondisi daerah masingmasing dan mempunyai komitmen yang tinggi untuk merealisasikan program tindak lanjut tersebut dengan tindakan nyata.

B. TUJUAN 1. Tujuan Umum Seminar hasil EDS-MSPD ini bertujuan untuk melakukan sosialisasi profil dan peta mutu pendidikan serta program tindak lanjut hasil EDS-MSPD.

2. Tujuan Khusus Secara khusus para peserta Seminar Hasil EDS-MSPD diharapkan dapat: a. memahami konsep dan manfaat penjaminan mutu pendidikan, b. memahami profil satuan pendidikan dan peta mutu pendidikan serta rekomendasi pembinaan dan peningkatan mutu pendidikan di tingkat kabupaten/kota dan provinsi dan c. menyusun rencana tindak lanjut berdasarkan rekomendasi pembinaan dan peningkatan mutu pendidikan di tingkat kabupaten/kota dan provinsi.

C. DASAR HUKUM Dasar hukum pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut. 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan67

4. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2010 tentang Akselerasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 6. Surat Keputusan Kepala LPMP.

68

BAB II PELAKSANAAN

A. SASARAN PESERTA Sasaran peserta kegiatan Seminar Hasil EDS-MSPD adalah: 1. Kepala Dinas Pendidikan dari setiap Kabupaten/Kota dan Provinsi 2. Kepala Bappeda dari setiap Kabupaten/Kota dan Provinsi 3. Ketua Dewan Pendidikan dari setiap Kabupaten/Kota dan Provinsi 4. Para Widyaiswara dan Staf serta Pejabat Struktural LPMP 5. KKKS dan MKKS 6. KKPS dan MKPS

B. PENYAJI (PEMBICARA) Para penyaji atau pembicara dalam kegiatan seminar ini dapat terdiri dari berbagai unsur, sebagai berikut. 1. Narasumber EDS-MSPD dari pusat 2. Koordinator Klaster 3. Widyaiswara, pejabat fungsional lainnya atau staf LPMP yang telah mengikuti capacity building nasional 2012. 4. Tim Pengembang Sekolah (TPS) yang telah berpengalaman melaksanakan EDS 5. Penjabat dari dinas pendidikan atau Pengawas Sekolah yang telah

berpengalaman melaksanakan MSPD

C. HASIL YANG DIHARAPKAN Hasil yang diharapkan pada kegiatan seminar sehari ini adalah 1. mempunyai persamaan persepsi konsep dan manfaat penjaminan mutu pendidikan, 2. memiliki gambaran profil satuan pendidikan dan peta mutu pendidikan di tingkat kabupaten/kota dan provinsi 3. menyusun rencana aksi berdasarkan profil dan peta mutu pendidikan

69

D. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN Seminar Hasil EDS-MSPD ini dilaksanakan selama 3 (tiga) hari.

E. PENDANAAN Pelaksanaan Seminar Hasil EDS-MSPD ini di dukung dana dari DIPA LPMP tahun anggaran 2012.

70

BAB III PELAKSANAAN

A. SKENARIO KEGIATAN Skenario pelaksanaan kegiatan seminar Hasil EDS dan MSPD ini adalah diskusi panel dengan presentasi dari beberapa pembicara dalam satu sesi. Secara umum skenario seminar ini adalah sebagai berikut.

PEMBUKAAN

PRESENTASI SESI1

PRESENTASI SESI2

PRESENTASI SESI3

PRESENTASI SESI4

RTL SESI5

PENUTUP

B. STRUKTUR PROGRAM ALOKASI WAKTU

NO SESI 1

MATERI/PROGRAM

FASILITATOR

Konsep dan Kebijakan Penjaminan Mutu Pendidikan berbasis Evaluasi Diri 1 Sekolah/Madrasah (EDS) dan Monitoring Sekolah oleh Pemerintah Daerah (MSPD) sebagai Dasar Peningkatan Mutu Pendidikan Nasional SESI 2 2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) dan Peran LPMP dalam Implementasi SPMP Kepala LPMP Kepala Dinas Pendidikan71

Nara sumber pusat

2 JP

4 JP

Best Practice Implementasi EDS-MSPD di Kabupaten SESI 3 3. Paparan Hasil EDS-MSPD setiap Kabupaten/kota Paparan Hasil EDS-MSPD Provinsi

Kab/kota.. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten.. Wi/Staf LPMP. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wi/Staf LPMP. 6 JP 6 JP

SESI 4 4. Paparan Profil dan Peta Mutu setiap Kab/kota Paparan Profil dan Peta Mutu Provinsi. SESI 5 5. Penyusunan Program Tindak Lanjut tingkat kabupaten/kota JUMLAH

WI LPMP ..

2 JP

22 JP

C. JADWAL KEGIATAN Jadwal Seminar Hasil EDS-MSPD Tahun 2012 adalah sebagai berikut. PELAKSANA/ PRESENTER

NO

WAKTU

KEGIATAN

MODERATOR

HARI 1 12.00 14.00 Check-in PEMBUKAAN Panitia Kepala Pusat Kepala LPMP .

1.

14.00 15.30

Kebijakan Pendidikan Nasional PMP, Jakarta ISTIRAHAT

2.

15.30 17.00 SESI 1

Nara sumber

Widyaiswara72

Konsep dan Kebijakan Penjaminan Mutu Pendidikan berbasis Evaluasi Diri Sekolah/Madrasah (EDS) dan Monitoring Sekolah oleh Pemerintah Daerah (MSPD) sebagai Dasar Peningkatan Mutu Pendidikan Nasional 17.00 - 19.00 ISTIRAHAT SESI 2 Sistem Penjaminan Mutu 3. 19.00 20.30 Pendidikan (SPMP) dan Peran LPMP dalam Implementasi SPMP Hari 2 4. 07.30 09.00 SESI 2 (lanjutan) Best Practice Implementasi EDS-MSPD di Kabupaten SESI 3 5. 09.00 09.45 Paparan Hasil EDS-MSPD Kabupaten/kota

pusat

.

Kepala LPMP ..

Widyaiswara

Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota Kepala Dinas Pendidikan Kab/kota..

Widyaiswara

Widyaiswara ..

09.45-10.00

ISTIRAHAT SESI 3 (lanjutan) Kepala Dinas Pendidikan Kab/kota.. Widyaiswara .

6.

10.00 12.15

Paparan Hasil EDS-MSPD Kabupaten/kota

12.15-13.30

Istirahat

73

7.

13.30-15.00 15.00-15.30

Paparan Hasil EDS-MSPD Provinsi ISTIRAHAT Sesi 4

Wi/Staf LPMP.

Widyaiswara/ staf LPMP

Kepala Dinas Pendidikan Kab/kota..

Widyaiswara/ staf LPMP

8.

15.30-17.00

Paparan Profil dan Peta Mutu setiap Kabupaten/ Kota

.

17.00-19.00

ISTIRAHAT Sesi 4 (lanjutan) Kepala Dinas Pendidikan Kab/kota.. Widyaiswara/ staf LPMP

9.

19.00-20.30

Paparan Profil dan Peta Mutu setiap Kabupaten/ Kota

Hari 3 10 . 11 . 07.30-09.00 Paparan Profil dan Peta Mutu Provinsi Sesi 5 09.00-09.45 Penyusunan Program Tindak Lanjut tingkat kabupaten/kota 09.45-10.00 12 . ISTIRAHAT Sesi 5 (lanjutan) 10.00-10.45 Penyusunan Program Tindak Lanjut tingkat kabupaten/kota Wi/Staf LPMP. Kepala LPMP 10.45-11.30 PENUTUPAN Panitia Widyaiswara/ staf LPMP Wi/Staf LPMP. Wi/Staf LPMP. Widyaiswara/ staf LPMP Widyaiswara/ staf LPMP

74

D. METODE PELAKSANAAN Metode dan teknik yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Seminar Hasil EDSMSPD ini antara lain meliputi : a. Ceramah b. Tanya jawab c. Diskusi d. Presentasi

75

BAB IV PENUTUP

Pedoman pelaksanaan Seminar Hasil EDS-MSPD disusun untuk dijadikan acuan dan petunjuk bagi para pelaksana kegiatan (LPMP) agar pelaksanaan dan hasil kegiatan ini sesuai dengan yang diharapkan. Pedoman ini hanya memberikan acuan yang bersifat umum dan masih bersifat garis besarnya saja. Pelaksana perlu melengkapi dengan data-data yang lebih detail agar pedoman ini benar-benar berdaya dan berhasil guna.

Melalui kegiatan seminar ini diharapkan LPMP dapat mensosialisasikan profil peta mutu capaian 8 (delapan) Standar Nasional pendidikan untuk tingkat kabupaten/kota dan provinsi, serta agregasi rekomendasi hasil MSPD tingkat kabupaten/kota sebagai dasar penyusunan program-program peningkatan mutu pendidikan oleh pemerintah

kota/kabupaten dan provinsi. Di samping itu, para pemangku kepentingan pendidikan di daerah diharapkan akan mampu memahami manfaat yang besar dalam

mengimplementasikan EDS-MSPD di daerahnya dan menyusun program tindak lanjut sehingga EDS-MSPD benar-benar menjadi bagian integral pengembangan budaya mutu pendidikan di wilayahnya masing-masing.

Akhirnya kita semua berharap kegiatan seminar ini dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai hasil sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

76