Jurnal Dewan Pers Edisi No. 5, Mei 2011 Dewan Pers... · benar seperti preman. Setiap Jumat, mereka...

Jurnal Dewan PersEdisi No. 5, Mei 2011

Profesionalisme, Sejarah,dan Masa Depan Pers Daerah

Jurnal Dewan Pers

ii

Pengarah:Ketua: Prof. Dr. Bagir Manan, SH., MCLWakil Ketua: Bambang HarymurtiAnggota: Agus Sudibyo, Bekti Nugroho, Anak Bagus Gde Satria Naradha, Margiono,Muhammad Ridlo Eisy, Zulfiani Lubis, Wina Armada Sukardi

Dewan Pers:Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110Telp. (021) 3521488, 3504877, 3504874-75, Faks. (021) 3452030E-mail: [email protected] / Website: www.dewanpers.or.id

Jurnal Dewan PersEdisi No. 5 Mei 2011

Profesionalisme, Sejarah,dan Masa Depan Pers Daerah

Penyunting:Bekti Nugroho

Cetakan Pertama, Mei 2011xii + 95 halaman, 17 X 23 cmISSN: 2085-6199

Pengantar Penyunting

2. Menilik Pers Lokal 10 Tahun Setelah Reformasi

Ignatius Haryanto 15

3. Kecenderungan Pemberitaan Kasus Korupsi Pada Surat Kabar

Abdi Rufinus Tarigan, Pemilianna Pardede dan J Anto 25

4. Media, Kesetaraan Gender, dan Hak-Hak Perempuan

Georgia Wimhöfer dan Ignatius Haryanto 39

61

5. Mengawal Media agar Tak Jadi Tirani

Mustam Arif

v

1. Masa Depan Media Cetak Indonesia

Asmono Wikan 1

77

6. Fenomena Kebangkitan Industri Pers Daerah/Media Lokal

Petrus Suryadi Sutrisno

91

7. Etika Pemuatan Foto di Media Massa

Verrianto Madjowa

DAFTAR ISI

iii

Daftar Isi

Jurnal Dewan Pers

Pers Daerah: Mati Enggan, Hidup Segan

“Saya sering terganggu oleh ulah parawartawan yang selalu mencari-carikesalahan saja”. “Pers kurang berimbangdalam memberitakan pembangunan daerah,pers hanya menulis yang jelek-jelek saja,padahal banyak pula prestasi yang telahdicapai pemerintah daerah.” “Lebih baiksaya kasih aja Rp 10 ribu atau Rp 20 ribudaripada mereka enggak pulang-pulang.Saya terganggu melihat merekabergerombol di depan kantor.” “Inibagaimana pak? Mereka sudah benar-benar seperti preman. Setiap Jumat, merekamengerumuni pejabat di bandara, mencegatpejabat yang akan pergi keluar kota.Mereka juga kembali lagi pada Minggu sorebahkan membuntuti hingga ke parkiran.”

Inilah beberapa pertanyaan klise ataucomplaint yang sering terjadi pada sessiontanya jawab, bila Dewan Pers mengadakanforum dialog dengan masyarakat di daerah.Selain itu, ada pers daerah yang terus”menggempur” kepala daerah (Gubernur,Bupati atau Walikota) dengan berita-beritaheadline mereka. Tentu dengan isi beritayang cenderung membuat si penguasadaerah tidak nyaman. “Koran seperti ini

biasanya baru berhenti bila kita sudah dealuntuk memasang iklan atau kontrakhalaman,” ujar salah seorang pejabatHumas suatu Pemerintah Propinsi saatmenyampaikan uneg-unegnya ke DewanPers beberapa waktu lalu.

Padahal, sejak UU Pers No. 40diundangkan tahun 1999, berbagai sosialisasi,seminar, diskusi, pelatihan hingga penelitiansudah berpuluh kali diadakan. Tujuan semuakegiatan ini hanya satu: Dewan Pers inginmembuat pers Indonesia—termasuk persdaerah tentunya—lebih profesional. Selainitu, Dewan Pers juga mendambakan profesiwartawan semakin hari semakin terhormat,bermartabat dan bergengsi. Tapi, seiringdengan bertambahnya peran penguasadaerah karena besarnya peran otonomi,semakin besar dan leluasa pula polah tingkahpenumpang gelap profesi wartawan ini(oknum-oknum yang mengaku wartawantanpa disertai komitmen dan integritasprofesi) dalam melakukan aksi “premannya.”

Penumpang gelap wartawan ini jugasemakin pandai dan lihai memanfaatkancelah dan noktah pejabat-pejabat daerah.Maklum, mereka tahu persis banyak pejabat

Pengantar Penyunting


v

Jurnal Dewan Pers

daerah yang juga tidak lepas dari masalahpenyimpangan jabatan. Dan bagi yang jelidan melek media, mereka tahu persis bahwawartawan dan institusi pers adalah profesidan institusi strategis yang dengan gampangmereka manfaatkan untuk sekadarmemburu recehan rupiah (kendati kadangbukan tidak mungkin bisa mendapat jutaanrupiah). Dengan efektifnya komunikasigethok tular–word mouth–mereka tahupersis profesi wartawan tidak secara ketatmendapat pengawasan. UU Pers begituliberal sehingga penerbitan pers tidak lagimemerlukan ijin dari penguasa, sertasemakin canggihnya kemajuan teknologiinformasi dan komunikasi, klop sudahdeviasi profesi wartawan.

Kendati Dewan Pers hanya atau barumenetapkan tiga organisasi profesiwartawan (AJI, IJTI dan PWI) yangmemenuhi Standar Organisasi Wartawan,tapi mereka (pendompleng kemerdekaanpers) tidak peduli. Di daerah masih sajabermunculan organisasi profesi wartawandengan berbagai nama. Sehingga, bilamereka melakukan pelanggaran etikajurnalistik, tidak bisa dikenakan sanksi olehketiga organisasi tersebut karena merekabukan anggotanya. Sementara perusahaanpers tempat mereka bekerja–entah memilikibadan hukum atau tidak–belum tentu sudimemberi sanksi. Bahkan, dengan modal Rp25 ribu, mereka bisa berganti kartu pers

sebanyak mereka mau. Dengan kemajuancetak digital, membuat id card perssemudah membalik telapak tangan.

Jadi, lengkap sudah peluang mereka—secara yuridis tidak ada pasal di dalam UUPers yang bisa menjerat mereka secarapidana bila hanya melanggar kode etikjurnalistik (KEJ). Secara sosiologis, banyakpejabat daerah yang juga tidak bersih dalammenjalankan roda pemerintahan danpenggunaan anggaran. Secara ekonomis,oknum-oknum wartawan ini memang tidakmempunyai pekerjaan alternatif. Secaraorganisatoris, mereka tidak bisa ditindakoleh ketiga organisasi profesi (AJI, IJTI danPWI) karena mereka bukan anggotaorganisasi. Dan secara teknologi (eradigitalisasi) mereka begitu dimudahkan dandimanjakan untuk sekadar membuat IDcard atau namecard. Semua ini menjadisemakin lengkap, lantaran bangsa inimemang sudah begitu parah dalam tataranspiritualitas dan moralitas. Pada sisi lain, akalsehat masyarakat juga sudah sering terusakidan terasuki tingkah polah buruk elite politik,penguasa, pengusaha, aparat negarabahkan juga aparat penegak hukum. Makayang terjadi adalah suasana batiniah yangbegitu pesimis dan apatis. Jangan heran bilayang terwujud adalah gerakan-gerakanegois alam bawah sadar yang tidak lagipeduli dengan moralitas dan bangunanspiritualitas manusia.

v


Dalam sebuah surveinya, harianKompas pernah menurunkan laporanutama yang mengambarkan “PersIndonesia Menggenggam Bara“ (7 Febuari2005). Hasil jajak pendapat antara lainmenyimpulkan, setelah tujuh tahunkemerdekaan dinikmati, dunia persIndonesia kembali dihadapkan pada posisidilematis, antara mempertahankan ataukahmengerem kebebasan yang dimiliki. Di satusisi kekuasaan represif Orde Baru membuatdunia pers begitu tertekan dan terkontrolnamun saat reformasi bergulir, persmenikmati masa gemilang dengankebebasan yang seolah tidak terbatas. Padaakhirnya liberalisasi pers ini mengundangkekhawatiran publik. Kekhawatiran ini jugaterasa dan menggejala hingga ke daerah-daerah.

Tidak adanya perubahan keluhanpejabat daerah dari waktu ke waktu soaltingkah polah oknum wartawan pers daerah,maraknya penerbitan pers daerah yang asalterbit—bila ditelusuri masih panjang lagidaftar keluhan ini–menunjukkan betapakeadaan pers daerah dari dulu hinggasekarang belum banyak berubah. Jarangditemui di satu provinsi bisa terdapat duaatau tiga penerbitan pers daerah.Kebanyakan hanya ada satu pers daerahyang sehat untuk setiap provinsi. Sungguhsebuah keadaan pers daerah yang tidaksehat bila di setiap provinsi hanya ada satu

pers daerah yang muncul. Kondisi ini tidakakan menyehatkan bukan saja iklim bisnistapi juga iklim demokrasi di daerah, karenatidak adanya mekanisme persaingansehingga masyarakat bisa dirugikan dalamhal akses informasi. Bisa dibayangkan apayang akan terjadi bila pers lokal, baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota,bersekutu dengan kepala daerah ataukandidat kepala daerah, karenapertimbangan prospek bisnis dan kalkulasiekonomi politik.

Kita sungguh dibuat heran dengananomali bisnis pers daerah. Bandingkandengan produk-produk usaha bisnis lain.Apa pun jenis bisnis di tingkat lokal selaluada pemain lebih dari satu yang berhasilsurvive—dalam arti bisnisnya sehat. Sebutsaja bisnis air mineral dalam kemasan,restoran, hotel, perbankan dan masihbanyak lagi bisnis jasa yang tidak bersifatsingle business. Tapi, coba lihat koran apayang eksis di Jawa Tengah hanya adaSuara Merdeka, di Jawa Barat hanya adaPikiran Rakyat, di Jogjakarta hanya adaKedaulatan Rakyat, di Jawa Timur hanyaada Jawa Pos, di Bali hanya muncul BaliPost dan di Lampung hanya ada LampungPost, di Sumatra Barat hanya terbilangSinggalang, di Palembang hanya adaSumatra Expres dan di Sulawesi Selatanhanya ada Fajar. Kalau toh ada koranpesaing mereka, bisa dikatakan secara

vii

Jurnal Dewan Pers

skala bisnis belum bisa berimbang.“Yah, bisnis pers kan memang tidak

sama dengan bisnis rumah makan atau airmineral. Pers memang unik.” Inilahargumen yang sering kita dengar. Tapi,benarkah memang ini sudah menjadi hukumalam dan kita tidak bisa mengubah? Sebuahpertanyaan yang menggoda. Untuk itulahJurnal Dewan Pers kali ini mengulasfenomena pers daerah dari berbagai angledan paradigma. Ada tulisan IgnatiusHaryanto, Direktur Eksekutif LembagaStudi Pers dan Pembangunan Jakarta, yangmengulas indenpendensi pers daerahmenjelang Pilkada. Dalam pandanganHaryanto, masih banyak pers daerah yanggagal menjalankan peran idealnya sebagailembaga pengontrol. Bahkan banyak pulawartawanya yang terjebak kepentinganpragmatis, menjadi tim sukses kandidatkepala daerah.

Sementara tulisan Asmono, DirekturEksekutif SPS Pusat, memotret pers daerahyang tetap layak untuk optimis kendatisekarang muncul fenomena media sosialdan internet. Tulisan dibuat berdasar hasilpenelitian SPS dan LP3ES tahun 2010.Sedangkan dari Sumatera Utara, J. Anto,Direktur KIPPAS, menguraikan hasilpenelitian tentang bagaimana pers daerahmelihat gejala korupsi di daerah. Hasilnyasungguh mencengangkan. Bila dibanding-kan dengan koran-koran nasional, porsi

pemberitaan pers daerah tentang kasuskorupsi pejabat lokal terbilang sedikit.

Penelitian tentang pemberitaan mediamassa Indonesia serta keberpihakanterhadap isu hak asasi perempuan turutdimuat di sini. Penelitian dilakukan ataskerjasama Pemerintah Indonesia danPemerintah Federal Jerman, ditulis olehGeorgia Wimhofer dan Ignatius Haryanto.

Aktivis dari JURnaL CelebesMakassar, Mustam Arif, turutmenyumbangkan tulisan yang menguraipengalaman organisasinya dalammelakukan program media literasi untukmasyarakat dan lembaga swadayamasyarakat di Sulawesi Selatan. Sedangkandari Gorontalo ada praktisi media, VerriantoMadjowa, yang mengupas persoalan hakcipta fotografi yang terkait pers.

Jurnal ini juga dilengkapi ulasan dariPetrus Suryadi, Direktur EksekutifLembaga Kajian Informasi. Ia meng-gambarkan lebih detil soal fenomena persdaerah dari jaman ke jaman hingga erareformasi. Salah satu kesimpulannya adalahpers daerah atau media lokal di Indonesiamemiliki peluang untuk bangkit dan eksissebagai industri pers karena tersedianyapotensi perekonomian dan bisnis di masing-masing daerah serta ketertarikan investorluar daerah. Hal ini membuktikan bahwapers daerah dapat menjadi industri pers ataumedia yang memiliki peluang bisnis untuk

viii

tetap hidup dan berkembang setara denganindustri pers nasional.

Gambaran pers daerah inimenunjukkkan betapa kemerdekaan persyang sudah berjalan 12 tahun ini, belummenunjukkan ke arah pers yangmencerahkan alih-alih memberdayakanmasyarakat. Dengan kata lain, kondisi inimasih menunjukkan hasil survei Kompasitu hingga kini masih relevan untuk kitarenungkan. Padahal menurut sejarah,lahirnya pers di Indonesia tidak bisa dilepasdari pers perjuangan, yang nota benemempunyai peran misi sosial-ideal. Kendatikini bukan lagi era perjuangan ataukemerdekaan, sudah semestinya parapengelola media, selain harus berorientasikomersial, hendaknya tidak melupakanperan idealnya. Sebagaimana disebutkan didalam UU Pers, pers sebagai lembagasosial mempunyai peran dan tugas yangsungguh berat sekaligus mulia.

Pasal 6 UU Pers menyebut persnasional melaksanakan peranan sebagaiberikut:

1) Memenuhi hak masyarakat untukmengetahui.

2) Menegakkan nilai-nilai dasardemokrasi dan hak-hak asasimanusia serta menghormatikebhinekaan.

3) Mengembangkan pendapat umumberdasarkan informasi yang tepat

akurat, dan benar.4) Melakukan pengawasan, kritik,

koreksi dan saran terhadap hal-halyang berkaitan dengan kepentinganumum.

5) Memperjuangkan keadilan dankebenaran.

Sedangkan dilihat dari fungsinya persbisa dikatakan mempunyai fungsi antaralain: sebagai Informasi (to inform), sebagaiEdukasi (to educate), sebagai Koreksi (toinfluence), sebagai Rekreasi (toentertain), sebagai Mediasi (to mediate),dan sebagai Solusi (to solve the problem).

Di negara-negara maju, pers mulaiberkembang ke arah arus pers yang lebihsubstantif, interpretatif dan komprehensif.Pemberitaan bukan lagi sekadarmenyajikan data dan fakta tapi sudah mulaidikaitkan dengan hal-hal lain yang lebihproduktif dan positif. Peace journalism,Precision Journalism, Truth Journalismadalah perkembangan lebih lanjut daricabang mainstream ilmu jurnalistik saat ini.Artinya, di negara-negara maju dan beradabmulai ada kecenderungan wartawan bukansaja cukup puas melaporkan fakta tapi jugamulai ikut berpartisipasi bagaimana mencarisolusi dari setiap masalah yang muncul, baikitu masalah keamanan, sosial, ekonomi,konflik hingga persoalan-persoalan budaya.

Dengan tetap mengingat peran danfungsi pers itulah di era reformasi ini,


ix

Jurnal Dewan Pers

masyarakat Indonesia sudah seharusnyatidak perlu gamang. Karena dari UU Persdan KEJ jelas disebutkan pers yang benardituntut tetap profesional, kendati kini marakdi mana-mana terjadi disorientasi sistemnilai. Pengungkapan kasus: jaksa Urip TriGunawan, rekening tidak wajar Pati Polri,gratifikasi Irwandy Yunus, anggota KomisiYudisial dan tertangkapnya beberapaanggota DPR RI: Al Amin Nur Nasution,Athony Zedra Abidin, Bulyan Royan hinggamantan Dirjen AHU, Romli Atmasmita,menunjukkan bahwa kemerdekan pers diIndonesia telah berada di jalur yang benar.Hanya dengan kebebasan pers, keleluasaanwartawan dalam menggali berita dan aksesinformasi yang terbuka, serta dijaminnyasaksi pelapor korupsi, kasus-kasus korupsiakan terkikis habis.

Tugas utama pers di era refomasiadalah bagaimana pers senantiasa ikut sertamemberantas KKN, membuka forumkomunikasi yang sehat, agar terjadi prosesdialektika antara masyarakat danpemerintah. Proses dialektika inilah yangakan menyebabkan terjadinya interaksisehat bagi para Bupati, Walikota, Gubernur,Menteri, Presiden dan Anggota DPR dalamsetiap pengambilan keputusan. Sehingga,setiap kebijakan atau keputusan yangdiambil dijamin akan efektif karena telahmelalui proses mekanisme demokrasi yangbenar. Bukankah itu esensi demokrasi?

Bila kita lihat ke belakang, sejarah perstidak bisa dilepaskan dari penemuanpercetakan oleh Johannes Gutenberg tahun1445. Berkat percetakan inilah maka teksbisa diproduksi secara massal, cepat danmurah sampai kemudian munculah koranpertama kali di Eropa pada abad 17 dimanaabad politik modern mulai mengemuka.Jadi, sebenarnya sejarah kelahiran perssangat erat dengan percaturan kehidupanpolitik modern. Politik modern saat iniadalah bagaimana menjalankan praktek-praktek kehidupan bermasyarakat danbernegara berdasar asas-asas demokrasi.Inilah esensi gerakan politik modern,gerakan republik (res publica = urusanumum). Paham ini yakin kekuasaanbukanlah milik raja oleh karena itu yangberdaulat adalah rakyat.

Di sinilah pentingnya informasi,mengapa? Karena untuk menyelenggarakanurusan umum ini, perlu ada yang memerintah(eksekutif). Namun, kekuasaan yang telahdiberikan ini bukan absolut, perludipertanggungjawabkan dan dievaluasi.Sejauh mana pihak eksekutif telahmenjalankan kekuasaan yang dipinjamkan ituberjalan dengan amanah, atau justru malahterjadi perselingkuhan elite penguasa(eksekutif, legislatif dan yudikatif).Masyarakat perlu selalu mendapat informasi-informasi untuk bisa membantu dirinyamengambil keputusan, baik saat pemilihan

x

umum atau dalam kehidupan sehari-hari.Ini penting karena cita-cita negara

republik menuntut masyarakat di setiap linidan level, berpartisipasi dalam pengambilankeputusan politik, baik tingkat lokal, regional,nasional bahkan juga internasional. Untukitulah masyarakat berhak tahu, siapa yangbakal memimpim dan memerintah, partai-partai politik yang akan menguasai parlemendan berikut kebijakan-kebijakan yang akandiambil maupun yang telah diambilpenguasa. Di sinilah pentingnya fungsi pers.Di lain pihak manusia juga memiliki hakasasi atas informasi tentang apa yang terjadidalam masyarakat maupun hak untukmenyatakan pendapatnya tentang apapunsesuai dengan aspirasi warga negara.

Jadi, pemerintah yang baik dan bijakadalah yang bisa mengajak segenap unsurmasyarakat berpartisipasi sehinggapemerintah tersebut berjalan aspiratif danresponsif. Bisa dibayangkan situasipemerintahan seperti apa yang akan terjadibila tanpa disertai praktik-praktik kebebasanpers yang bertanggung jawab. Kendatikondisi ini juga sulit tercapai bila kondisi persdi Indonesia tidak semakin berkualitas.Padahal pers berkualitas hanya tercipta bilainsan-insan pers juga cerdas dengan tetapmenjaga integritas dan martabatnyasehingga tetap terhormat, di tengah situasiprofesi-profesi lain yang mulai kehilanganmartabat dan tidak lagi terhormat.

Sejatinya, dari jaman kemerdekaanhingga jaman digital ini, tugas dan peranpers tidak pernah berubah. Para insan pershendaknya selalu sadar mereka harusmemperdayakan mereka yang tidakberdaya, memperkuat yang lemah,mengontrol penguasa dan menyuarakankaum yang tidak mampu bersuara,menyampaikan aspirasi masyarakat secarabenar dan akurat, agar penguasa mengertisetiap kejadian dan fakta sosial, sebagaibahan masukan atau feedback. Semuatugas mulia pers ini tidak lain dan tidakbukan hanya untuk menciptakan kondisimasyarakat yang adil, aman sejahtera,rukun dan damai, sebagaimana cita-citakemerdekaan bangsa Indonesia. Adagiumini tentu saja bukan hanya berlaku untuktataran nasional atau regional tapi juga ditingkat lokal sekalipun.

Akhir kata, kepada rekan-rekanwartawan selamat berjuang dan teruslahmenjadi insan pers yang amanah danprofesional, karena bangsa ini membutuh-kan insan-insan pers yang bukan sajacerdas dan visioner tapi juga senantiasatetap tegar menjaga integritas dankredibilitasnya. Hanya dengan cara inilahinsan-insan pers akan tetap mendapatkepercayaan publik. Bisnis pers adalahbisnis kepercayaan, maka bila ada persyang tidak lagi mendapat kepercayaanmaka sejatinya pers itu telah mati dan


xi

Jurnal Dewan Pers

kehilangan roh kehidupan sosial. Untuk itujaga terus kepercayaan publik, caranyadengan terus mengerti, memahami danmengamalkan UU Pers No. 40/1999 danKEJ dalam praktek kerja jurnalis. Sayayakin bila para jurnalis amanah dan taatmenjalankan UU Pers dan KEJ, akan lahirnanti wartawan sebagai pahlawan

informasi kendati harus menjalanikehidupan di penjara atau harus kehilangannyawa.***

Hidup Pers Daerah dan SalamKemerdekaan Pers.

Bekti Nugroho

xii

1

Masa Depan Media Cetak Indonesia

“Apakah media cetak masih akanbertahan dalam kurun 10 – 20 tahun kedepan?” Itulah pertanyaan umum yangsering mengemuka dalam berbagaidiskusi di kalangan penerbit media cetaksejak beberapa tahun terakhir. Bill Gates,bahkan pernah meramalkan jika padatahun 2000, media cetak akan mati.Nyatanya sampai sekarang media cetak

masih terus bertahan dan diyakini akantetap ada hingga sampai kelak manusiatidak memerlukan lagi.

Philip Meyer, penulis buku VanishingNewspaper (2004), bahkan meramalkan diAmerika Serikat, koran terakhir akan terbit

pada kuartal pertama 2043. Seterusnya,koran cetak tidak akan ada lagi. SkenarioMeyer sangat menggetarkan para penerbitmedia cetak di seluruh dunia. Di Indonesia,ramalan Meyer bukan berarti tidakbergema. Namun tampaknya, dibandingmengurusi ramalannya, lebih baik parapenerbit melakukan langkah pengembanganyang lebih baik.

Betapa tidak. Walaupun membuatkecut hati para pelaku industri mediacetak di tanah air, ramalan-ramalan itumasih jauh panggang dari api. Jumlahpenerbit media cetak masih terusbertumbuh walaupun mengalami tren

Tabel-1Jumlah Penerbit Media Cetak di Indonesia (2006 - 2010)

Masa Depan Media Cetak IndonesiaOleh Asmono Wikan

Jurnal Dewan Pers

2

perlambatan sepanjang lima tahunterakhir (Lihat Tabel-1).

Jika pada 2006 seluruh titel penerbit(koran harian, mingguan, tabloid, majalah,dan buletin) mencapai 889 judul, limatahun kemudian, Juni 2010, melesatmenjadi 1076 penerbit. Atau mengalamipertumbuhan sebesar 21 persen. Dalamperiode tersebut, pertumbuhan terbesar

berlangsung pada tahun 2007 (10,6%),selanjutnya turun menjadi 2,5% (2008),dan 3,9% tahun ini (2010).

Bagaimana dengan tiras? Mengikutipertumbuhan jumlah penerbit, tiras mediacetak juga menunjukkan tren positiftumbuh 23,5% dalam rentang 2006 – 2010(lihat Tabel-2), sekalipun sempat terjadifluktuasi kecil pada 2007 – 2008. Dalamtiga tahun terakhir, sekalipunmenampakkan laju positif, namun

Tabel-2Tiras Media Cetak Nasional 2006 - 2010

pertumbuhan tiras masih di bawah duadigit, masing-masing 9,1 persen (2009)dan 3,3% (2010), ini konsisten denganpertumbuhan jumlah penerbit (Tabel-1),

Salah satu strategi untukmerangsang pertumbuhan media cetak –sisi iklan dan oplah—harus dimulai daripemetaan yang jelas mengenai potensipasar media cetak di Indonesia. Upaya

tersebut, tentu saja, mesti dilakukanmelalui sebuah riset atau survei pasar.Dalam konteks inilah, sebagai indukorganisasi penerbit media cetak di tanahair, Serikat Penerbit Suratkabar (SPS)Pusat pada Juni 2009 lalu melakukansebuah survei bertajuk Masa DepanMedia Cetak di Indonesia. Survei ini,yang pelaksanaannya dikerjakan olehLP3ES, hendak mengkaji beberapaasumsi sebagai berikut.

3


Mengetahui jumlah potensi pembacamedia cetak (koran, tabloid, danmajalah).

Mengetahui kemampuan daya belimasyarakat untuk membeli mediacetak.

Mengetahui perubahan valueproximity.

Mengetahui minat (membaca) kaummuda terhadap media cetak.

Mengetahui kecenderungan jenisberita yang disukai pembaca.

Mengetahui peluang pasar medianasional, lokal, dan komunitas.

Mengetahui berapa pangsa pasarmasing-masing media cetak di tiappropinsi.

Kebiasaan masyarakat membacamedia cetak.

Mengetahui efektivitas beriklan dimedia cetak dibanding di televisidan media online.

Mengetahui tren pembaca mudamedia cetak di setiap daerah.

Mengetahui peluang pasar iklan disetiap daerah.

Lima belas kota (Medan, Pekanbaru,Batam, Palembang, Padang, Jabodetabek,Bandung, Semarang, Yogyakarta,Surabaya, Denpasar, Pontianak,Banjarmasin, Manado, dan Makassar)dipilih sebagai lokasi survei yang

melibatkan 2.971 responsen, terbagisecara quota antara responden remaja(usia 12 – 18 tahun) dan respondendewasa (usia 18 tahun ke atas), maupunsecara gender.

Pilihan terhadap lima belas kota itudidasari pertimbangan antara lain kota-kota tersebut memiliki dinamika sosial-ekonomi yang cukup tinggi sekaligusberlangsung persaingan yang cukup tajamdi antara media-media cetak lokal yangterbit dan beredar di wilayah tersebut.Dalam berbagai survei pasar media yanghampir sejenis, umumnya jumlah kotayang disurvei hanya berkisar antara 9 –12 kota. Ini berarti dari sisi persebarancakupan kota, survei SPS lebih luas danmampu memberikan gambaran lebihbesar terhadap prospek media cetak diIndonesia.

Survei SPS adalah surveipembaca…! Bukanlah survei terhadappopulasi penduduk Indonesia secarakeseluruhan yang membaca media cetak.Lebih tepatnya, adalah survei yangdiadakan terhadap para pembaca mediacetak di 15 kota, untuk memperolehgambaran mengenai tren dan perilakupembaca dalam mengkonsumsi informasidari media cetak.

Dengan pemahaman seperti itu,sejak awal, survei SPS bukan untukmenggambarkan secara utuh potret

Jurnal Dewan Pers

4

pembaca media cetak di seluruhIndonesia dan perubahan perilakunya dariwaktu ke waktu. Melainkan untukmemotret (snapshot) respons parapembaca media cetak di 15 kota terhadapkebutuhan informasi dan perilakukonsumsi mereka terhadap media cetak.Sungguhpun demikian, survei ini bisamemberikan alternatif informasi terhadapkecenderungan-kecenderungan pembacamedia cetak di 15 kota tersebut.

Survei ini kira-kira bisa disebutsebagai merepresentasi pendapatmasyarakat pembaca media cetak di 15kota, mewakili kelompok pembaca remaja(usia 12 - 18 tahun) dan dewasa (di atas18 tahun). Pengambilan sampel sebanyak2.971 responden, dipilih secara acaklantas distratifikasi tidak proporsionalpada masing-masing kota(unproportional stratified randomsampling), seimbang secara gender dankategoris (remaja dan dewasa).

Stratifikasi sampel yang tidakproporsional ini sengaja dilakukan akibatketiadaan data yang memadai mengenaijumlah pembaca media cetak di seluruhIndonesia. Jikalau ada data pembacamedia cetak, itu berasal dari sebuahsurvei pembaca (readership survey)yang diselenggarakan Nielsen Indonesia.Sayangnya, data itu hanya mewakilipembaca di 9 kota dan bukan bersifat

data sensus selaiknya sensus penduduk.Pada sisi lain, survei SPS juga

hendak mengetahui tentang perilakuanak-anak muda (usia 12 – 18 tahun)dalam mengkonsumsi informasi darimedia. Apakah betul mereka sudah jarangmembaca media cetak? Apakah betulpula konsumsi informasi anak-anak mudakini sepenuhnya dipasok oleh internet?Dengan asumsi-asumsi seperti itulah, SPSbersama LP3ES lalu memilih pendekatansampel yang unproportional danmenetapkan model quota sampling diseluruh kota lokasi riset.

Pengumpulan data dilakukan melaluiwawancara tatap muka dengankuesioner, dari tanggal tanggal 23 - 29 Juni2009 secara serentak di 15 kota itu.Adapun margin of error (MoE) adalah+/- 1,7% pada tingkat kepercayaan 95%.Instrumen survei lain berupa wawancaramendalam menggunakan panduanditujukan kepada 2 – 3 pengelola medialokal, serta focus group discussion(FGD) yang mengundang peserta disetiap kota sebanyak 6 – 10 orang,mewakili pembaca media dari unsurprofesional, pelajar, ibu rumah tangga,akademisi, dan aktivis LSM.

Dengan pendekatan semacam itu,hasil dari survei ini diharapkan bisamemberikan gambaran mendekati realitasperilaku pembaca dalam mengkonsumsi

5


media cetak sekaligus mendeteksi tingkatpersaingan antarmedia di 15 kota. Surveiini juga diharapkan mampu menjawabpertanyaan besar: masihkah media cetakmemiliki potensi untuk berkembang?

Profil Demografi RespondenSecara kategoris, responden dibagi

dalam komposisi laki-laki (50,1%) danperempuan (49,9%), kemudian remaja(50,5%) dan dewasa (49,5%). Dengankategorisasi seperti itu, maka komposisiusia responden paling banyak di kisaran12 – 17 tahun (44,3%), disusul 35 – 44tahun (15%), 25 – 34 tahun (13,3%), 18– 24 tahun (11,5%), umur 45 – 54 tahun(10,1%), 55 – 64 (4,1%), dan di atas 65tahun sebanyak 1,7%.

Tingkat pendidikan responden jugadidominasi oleh mereka yang baru tamatSMP (34,3%), kemudian tamat SMA(33,3%), tamat SD (19,3%), tamatsarjana atau lebih (7%), tamat akademiatau diploma (4,3%), dan tidak tamat SD(1,4%). Dengan kategorisasi remaja dandewasa yang seimbang, umumnyapekerjaan mereka adalah pelajar ataumahasiswa (47,9%), diikuti pegawaiswasta (12,6%), ibu rumah tangga(11,4%), pedagang (7%), PNS/pensiunan(5%), dan pengusaha (1,4%).

Bagaimana dengan status sosialekonomi (SES) responden itu? Mayoritas

responden berada pada SES C ke atas,dengan minimal pengeluaran Rp 800 ribusampai Rp 1,25 juta per bulan. Bahkan29% di antara itu merupakan respondenkelas atas (A) dengan pengeluaranbulanan tak kurang dari Rp 1,75 juta. Dataini menggambarkan bahwa separuh lebihresponden survei SPS merupakan wargamasyarakat dengan pengeluaran rumahtangga menengah ke atas. Ini bisamewakili bayangan tentang strukturmasyarakat kelas menengah di Indonesia.

Profil Pembaca Media CetakResponden survei ini memang

semuanya mengakses media cetak.Namun disamping media cetak, mayoritasdari mereka (95,9%) juga mendapatkaninformasi dari media elektronik. Adapunyang mengakses internet mencapaisepertiga (34,1%). Di antara mereka yangmengakses media elektronik, cuma 2,3%mendengarkan radio, selebihnyamenonton televisi.

Suratkabar boleh dibilang idola bagipembaca media cetak. Hampir semuaresponden (91%) adalah pembacasuratkabar harian. Tabloid berada diperingkat kedua dengan jumlah pembaca13,6%, disusul majalah bulanan (9%), danmajalah mingguan (7,3%).

Berapa lama kemudian merekamembaca media cetak? Secara umum,

Jurnal Dewan Pers

6

pembaca suratkabar harian menghabiskan4 jam per minggu atau setara dengan 34menit per hari. Sedangkan pembacamajalah sebanyak 30 menit per hari dan27 menit per hari untuk pembaca tabloid.Sebagai perbandingan, di Inggris (2007),sebuah survei memperlihatkan lama waktuorang Inggris dalam membaca suratkabarharian adalah 40 menit per hari. Jadi,sebenarnya tidak jelek-jelek amatspending time yang dialokasikan pembacadi Indonesia terhadap media cetak.

Secara keseluruhan, pilihan terhadapwaktu membaca media cetak dijatuhkanpada saat sedang santai di rumah, yangtersebar pada suratkabar (80,2%), majalah(76%), dan tabloid (78%). Dalam situasiini, mereka bisa mengatur dirinya sendirikapan membaca, tidak tergantung padajadual sebagaimana sajian informasi TV.Dimaklumi pula, struktur pembaca mediacetak mayoritas berasal dari pembelianeceran dibanding berlangganan. Padakategori suratkabar harian, pelanggannyahanya 22,8%. Tapi ini sudah jauh lebihbesar dibanding pelanggan majalah (5,3%)dan tabloid (3,6%).

Untuk apa sebenarnya merekamembaca media cetak? Secara garisbesar karena dorongan kebutuhaninformasi. Dengan distribusi 86,9% padasuratkabar, 68,7% pada majalah, dan6,3% untuk tabloid. Secara khusus,

majalah dan tabloid bahkan memperolehdorongan masing-masing 24,6% dan23,6% dari pembaca yang memang gemarmembaca. Ini menunjukkan bahwa mediacetak mempunyai pembaca yang loyal.Berbeda dengan motif orang menontonTV, mendengarkan radio, atau mengaksesinternet.

Bagi responden yang tidakberlangganan, ada beberapa carapemenuhan informasi dari media cetakyang mereka tempuh. Mayoritasmemenuhinya dari membeli eceran.Untuk suratkabar kontribusinya hingga64,2%, disusul majalah 24,5% dan tabloid(20%). Kalau pun tidak membeli ecerandi jalan, pilihan lainnya adalah denganmeminjam teman, membaca di kantor, danmembaca di perpustakaan.

Dari tahun ke tahun, tren hargaberlangganan media cetak terusmerangkak naik. Nyaris tidak pernahterjadi adanya penurunan hargalangganan. Meskipun pada tingkat eceran,sampai saat ini masih sering berlangsung“perang harga” antarpenerbit di beberapawilayah. Belakangan, koran-koran yangmelakukan strategi seperti ini lalu disebut-sebut sebagai “koran seceng” alias koranseribu rupiah. Ada banyak alasan penerbitmelakukan ini. Salah satunya sebagai taktikpromosi, terutama bagi koran-koran yangbaru muncul di pasar.

7


Yang belum pasti adalah, apakahbenar taktik “banting harga” ecerankoran-koran di daerah tersebut berpijakdari alasan rendahnya daya belimasyarakat setempat. Temuan surveiSPS menunjukkan, bila rata-rata danayang dialokasikan untuk membeli eceranmaupun berlangganan oleh pembacadewasa terhadap suratkabar adalah Rp81 ribu per bulan. Sementara untukbelanja majalah dan tabloid masing-masing Rp 50 ribu dan Rp 39 ribu perbulan. Pada kategori remaja, belanjamereka terhadap suratkabar mencapai Rp65 ribu/bulan, majalah Rp 37 ribu/bulandan tabloid Rp 45 ribu/bulan.

Koran daerah menjadi rajaKedigdayaan koran-koran daerah

terbukti secara empiris melalui studi ini.Sebanyak 91,4% responden membacakoran daerah, sedangkan yang membacakoran nasional 8,6%. Secara rasionalmemang bisa dipahami, lantaran populasikoran nasional (baca: koran yang terbitdari Jakarta) kalah jauh dibanding korandaerah. Pada kelompok respondenremaja, mereka yang membacasuratkabar daerah sebanyak 91,2% danhanya menyisakan 8,8% untuk suratkabarnasional. Proporsi sama terjadi padakelompok responden dewasa, yangmembaca suratkabar nasional cuma

8,6%, selebihnya (91,4%) merupakanpembaca suratkabar daerah.

Situasi yang sama juga terjadi padakejayaan koran-koran pagi. Harian pagijauh lebih digemari (97,2%) pembacadaripada koran sore (2,5%). Di Indonesiasaat ini tercatat hanya ada lima koran sore(Suara Pembaruan, Sinar Harapan,Terbit, Wawasan, dan Surabaya Post).Jadi sangat masuk akal kalau pangsapasar koran sore sekecil itu.

Dilihat dari tingkatan pendidikanresponden, suratkabar daerah juga lebihsering dibaca oleh responden dari semualevel pendidikan. Kecenderungan jumlahpembaca koran nasional membesarberbanding lurus dengan tingkat pendidikan,justru terjadi pada responden dewasa,meskipun varian besarannya tidak terlalusignifikan. Ini pararel dengan tingkat sosialekonomi status (SES). Semakin tinggi SESresponden, proporsi pembaca suratkabarnasional ternyata lebih banyak dibandingSES di bawahnya. Bahkan, pada SES Bsampai A1, pengelompokan porsi pembacasuratkabar nasional terjadi untuk respondendewasa, begitu pula responden remaja.

Fakta ini mengindikasikan, bahwasegmen pembaca suratkabar nasional diseluruh Indonesia, umumnya adalahmasyarakat yang berlatar belakang SESmenengah ke atas, dengan tingkatpendidikan yang semakin tinggi. Positioning

Jurnal Dewan Pers

8

suratkabar nasional, pada dasarnyamemang lebih premium daripadasuratkabar daerah dari sisi kualitas konten.Oleh karena itu sangat masuk akalmanakala secara kuantitas pembaca korannasional di seluruh Indonesia jauh lebihsedikit dibanding pembaca koran daerah,lantaran berbanding lurus dengan populasipenduduk yang memiliki SES menengahke atas dan tingkat pendidikan tinggi.

Rubrik-rubrik di koran tentangkecelakaan, musibah, dan bencana, rupa-rupanya paling digemari (67,9%)pembaca di 15 kota. Urutan berikutditempati rubrik kriminal (60,6%),pendidikan (56,6%), olahraga (53,4%),dan gaya hidup (51,2%).

Profil Pembaca MajalahLain suratkabar, lain pula majalah.

Berbeda dengan karakteristik pembacasuratkabar atau koran yang memilikikecenderungan relatif sama pada kategoriresponden remaja dan dewasa, majalahjustru mempunyai tren pembaca lebihvariatif. Majalah remaja umumnyadigemari oleh reponden remaja, baik laki-laki (33,7%) maupun perempuan (63,4%).Setelah majalah remaja, reponden remajalaki-laki juga menyukai majalah gayahidup (16,9%) dan majalah berita (6,6%).Sedangkan responden remaja perempuanlebih sering membaca majalah wanita

(15,1%) dan majalah gaya hidup (6,4%).Kecenderungan berbeda ditunjukkan

oleh pembaca dewasa. Pada segmenpembaca ini, majalah berita digemari olehsebagian besar pembaca dewasa lagi-laki(26,2%), disusul majalah gaya hidup(15,4%), majalah remaja (7,7%), danmajalah ekonomi (6,9%). Sementarauntuk pembaca dewasa perempuan,sebagian besar lebih sering membacamajalah wanita (50,3%), disusul majalahgaya hidup (13,1%), majalah remaja(11,5%), dan majalah berita (7,3%).

Ditilik dari latar belakangpendidikan, majalah remaja lebih seringdibaca oleh sebagian besar respondenremaja dari semua tingkat pendidikan.Sementara untuk pembaca dewasa,sebagian besar lebih sering membacamajalah wanita, mulai dari tingkatpendidikan SD hingga diploma. Padakelompok pendidikan S1 atau lebih,prosentase yang membaca majalahwanita dan majalah berita sama banyak(antara 24% - 25%). Majalah beritamemiliki basis pembaca dari golonganPNS atau pensiunan dan profesional lebihbesar dibanding majalah wanita.

Tentang rubrikasi yang digemari,terdapat perbedaan signifikan dibandingpada suratkabar harian. Dalam segmenmajalah, kebanyakan respondenmenyukai rubrik gaya hidup (68,2%),

9


musik (51,8%), kesehatan (47,6%),pendidikan (46,9%), dan film atau drama(45,1%).

Profil Pembaca TabloidProfil pembaca majalah tampaknya

hampir mirip dengan pembaca tabloid.Hampir separuh responden remajaperempuan (40,6%), lebih menyukaimembaca tabloid remaja dibandingremaja laki-laki yang hanya 15,7%. Justrusebagian besar (46,5%) remaja laki-lakimemiliki preferensi membaca tabloidyang tidak loyal. Pada segmen remaja ini,dominasi tabloid remaja memang sangatkokoh (30,1%), baru disusul tabloidwanita (16.2%), tabloid gaya hidup(12,9%), dan tabloid hiburan (7%). Dikategori dewasa, tabloid wanita jugamenjadi penguasa dengan 39,1%. Barisanberikutnya adalah tabloid gaya hidup(15,7%), tabloid hiburan (8,8%), dantabloid berita (6,6%).

Koheren dengan segmen majalah,pada kategori tabloid ini rubrik palingdigemari responden adalah tentang gayahidup (65,6%), lantas disusul oleh rubrikkesehatan (49,6%), musik (44,8%),olahraga (43,6%), dan pendidikan (42%).

Penetrasi InternetSiapa sangka jika akses internet yang

cukup tinggi dari pembaca media cetak di

Indonesia, kebanyakan dilakukan terhadapsitus-situs jejaring sosial (59%), dibandingmedia online (19,9%), dan situs berita(11,6%). Akses terhadap situs jejaring sosialini semakin mencolok pada kalangan remaja(66,5%) dibanding mereka yang dewasa(34,8%). Masyarakat dewasa memang lebihbanyak yang memilih mengakses mediaonline (27%) dan situs berita (25%)berbanding remaja yang masing-masingcuma (17%) dan (7,6%).

Umumnya, lama waktu mengaksesinternet kebanyakan (63,2%) berkisarantara 1 – 2 jam. Hanya sedikit yangmengakses di bawah satu jam (17,9%)dan antara 3 – 4 jam (14,4%). Warunginternet adalah lokasi paling favorit parapengguna internet (67,1%). Bandingkandengan di rumah (19,3%) dan di kantor(7,9%). Tak pelak, dominasi personalcomputer (PC) sebagai alat mengaksesinternet belum terpatahkan (84,1%), jauhdi atas penggunaan laptop (9,6%) dantelepon seluler atau blackberry (5,9%).

Eksposur terhadap IklanSalah satu tujuan utama survei yang

dilakukan SPS adalah untuk mengukurseberapa besar potensi pembaca mediacetak dalam mengamati dan membacaiklan. Mayoritas responden survei masihmenempatkan televisi sebagai mediumteratas dalam memperhatikan iklan

Jurnal Dewan Pers

10

(84,2%). Tapi, dari seluruh respondensurvei ini yang notabene merupakanpembaca media cetak, 67,3% diantaranya merupakan pemerhati iklan dimedia cetak itu sendiri. Sementara yangmelihat iklan di internet hanya 11,8%.

Optimisme terkuak pada munculnya33,3% responden yang memperhatikaniklan di media cetak karena doronganingin melihat iklan tertentu di media itu.Kategori iklan yang paling sering dilihatdi media cetak itu adalah fashion dankosmetik (16,1%), otomotif (15,5%),produk kebutuhan rumah tangga danmakanan (15,3%), handphone danasesoris (15,1%), dan elektronik (10,8%).Iklan lowongan kerja juga cukup banyakmendapat perhatian (6,3%) diikuti iklanproperti (3,3%).

Pada kategori remaja, mereka yanghendak melihat iklan tentang fashion dankosmetik (22,1%) serta handphone danasesorisnya (24,9%), memilikiperbandingan lebih besar dibanding padakategori responden dewasa (10,7%) dan(5,4%). Ini merupakan sinyal positif bagitabloid dan majalah bersegmen remajauntuk menggarap pasar pengiklankategori fashion dan telekomunikasi.Sedangkan responden dewasa lebihmemilik melihat iklan otomotif (20,7%)serta produk kebutuhan rumah tangga danmakanan (19,4%).

Pers masih akan diminatiOptimisme masa depan media cetak

di Indonesia, diamini pula oleh SubagioDwijosumono, Deputi Bidang StatistikProduksi Badan Pusat Statistik (BPS),dalam paparannya ketika menjadi salahsatu narasumber Jambore Pers Indonesiadi Jakarta, 19 Agustus 2009 yang digelarSPS Pusat. Meskipun tidak menelaahmelalui survei khusus, BPS memandang,melalui pendekatan kecenderungan sosialekonomi masyarakat di waktu-waktumendatang, bahwa industri pers, dariperspektif kebutuhan masyarakat, akanterus berkembang dan diminati.

Diduga, jika tidak terjadi hal-hal yangluar biasa, jumlah penduduk miskin terusmenurun, jumlah yang memiliki daya belirelatif tinggi, meningkat. Jumlah merekayang berpendidikan menengah ke ataspun meningkat, berarti potensi pembacamedia cetak akan semakin tinggi. Ketikatingkat urbanisasi dari tahun ke tahunsemakin meningkat, maka jumlah danpersentase penduduk yang tinggal didaerah perkotaan juga akan meningkat.

Dalam konteks media, era digitaldengan E-paper akan terus berkembang,tetapi dalam dua dekade ke depandigitalisasi media belum akan menggeserminat untuk membaca media cetak. E-paper akan menjadi trend baru bagikelompok terdidik yang bekerja di

11


perkantoran dan kaum profesional,sementara lapisan terbesar masyarakatIndonesia masih akan didominasi olehkelompok besar di luar itu.

Semakin kompleksnya berbagaiproblema sosial, ekonomi dan budaya, akanmerangsang makin beragamnya segmenpasar yang terbuka untuk perkembanganpers khususnya suratkabar dan majalah.Perkembangan atau ekspansi mediaelektronik terutama televisi tidak akanmenggeser kecenderungan masyarakatuntuk membaca.

Merujuk pada Susenas tahun 2000,Dwijo menuturkan, 78,9 persenmasyarakat Indonesia menonton TV.Angka ini berkembang menjadi 85,9persen pada tahun 2006 (data yang samadari Susenas Modul Sosial Budaya tahun2009 sedang dalam tahap pengolahan).Pada kurun waktu yang sama, angkapembaca suratkabar dan majalahmeningkat dari 19,8 persen, menjadi 23,5persen.

Dari sisi pers, SDM Indonesiayang beker ja di dunia pers akansemakin t inggi mutunya, se i r ingmeningkatnya jumlah SDM terdidik diIndonesia. Kompetisi antar penerbitanpers atau suratkabar maupun mediadigital semakin kuat, mutu pers punakan semakin tinggi. Perkembangansosial-ekonomi Indonesia yang ke

depan diduga akan terus membaik,merupakan kesempatan yang sangatterbuka bagi semakin kuatnyaperkembangan dunia pers.

Media cetak menyalib televisiDominasi televisi secara umum

dalam persaingan pangsa pasar mediamemang belum terpatahkan. Merujuksurvei-survei Nielsen Indonesia dalamlima tahun terakhir, sejak 2005, penetrasitelevisi cenderung stabil pada kisaran 92– 95 persen terhadap populasi pendudukusia 10 tahun ke atas di sembilan kotayang mereka survei. Sebaliknya, radiojustru mengalami penurunan penetrasipada kurun yang sama dari sekitar 46%(2005), tinggal menjadi 39% (2009).

Serupa dengan radio, penetrasi(pembaca) suratkabar juga terusmenurun. Dari posisi 28% (2005) menjadi19% (2009). Adapun majalah dari 20%tinggal 12%, hampir sama dengan tabloidyang juga terkoreksi dari 20% ke 13%.Bioskop juga setali tiga uang, dari 13%menjadi 17% pada periode yang sama.Pada saat yang sama, internetmenemukan masa keemasannya denganmelambungkan tingkat penetrasinya darihanya 8% (2005) kini berkembangmenjadi 17% (2009).

Dibanding kota-kota lain, Jogjakartamencatatkan diri sebagai kota dengan

Jurnal Dewan Pers

12

penetrasi koran tertinggi (46%) dibandingkawasan Bogor, Tangerang, dan Bekasi,yang memiliki penetrasi terendah (10%).Pasar majalah dan tabloid jugamemperoleh penetrasi paling tinggi diJogja, masing-masing 31% dan 26%. Inimenegaskan, bahwa Jogja dengankarakteristiknya sebagai kota budaya dankota pelajar, memiliki media literasi dankultur membaca yang paling kuatdibanding kota-kota lain di tanah air.Adapun kawasan dengan penetrasi koranterendah adalah Botabek (11%) disusulGresik dan sekitarnya (12%).

Tak cuma penetrasi media cetak.Internet pun menemukan posisi tertinggipenetrasinya di Jogja (43%), disusulSemarang (31%) dan Jakarta (28%).Sedangkan penetrasi internet terendahsaat ini di kawasan Botabek (11%).

Kendati mengalami penurunantajam dalam hal penterasi pembaca, billingiklan media cetak yang dimonitor NielsenIndonesia justru malah meningkat pesat.Pada tahun 2008, misalnya, pangsa pasarmedia cetak tumbuh 36% dari posisi Rp4,8 triliun menjadi Rp 6,7 triliun.Sedangkan pada tahun 2009, terhitungsampai akhir semester I, market shareiklan media cetak kembali tumbuh 23%,dengan volume Rp 8,2 triliun.

Pada kategori televisi, sekalipunsecara volume masih meningkat, namun

persentase pertumbuhannya semakinmenurun. Pada tahun 2008, iklan televisicuma tumbuh 17 persen dibanding 2007,dengan volume Rp 12,1 triliun. Dan padatahun 2009, hanya tumbuh 8% menjadiRp 13 triliun. Pertumbuhan yangmelambat juga berlangsung pada majalahdan tabloid. Jika pada 2008 keduanyabisa berkembang 24 persen terhadap 2007dari Rp 619 miliar menjadi Rp 769 miliar,maka pada 2009 cuma tumbuh 3% keposisi Rp 793 miliar.

Dengan kata lain, di saat marketshare televisi cenderung terus melemah,kini (2009) tinggal 59%, bandingkandengan posisi 2000 yang masih 69%, makapangsa pasar iklan koran malahmeningkat ke posisi 37% (2009), jauhmelejit dari posisi 2000 yang hanya 25%.Artinya dalam waktu 9 tahun terakhir,pangsa iklan koran tumbuh 12%. Sebuahangka yang fantastis. Sementara pangsapasar majalah dan tabloid malah melemahdari 6% (2000) menjadi 4% (2009).

Menilik situasi tersebut, lalu apayang harus dilakukan media cetak dizaman digital ini? Ika Jatmikasari,Associate Director Nielsen MediaIndonesia menyarankan delapan langkahstrategis (2009). Pertama, membangunkanal internet dan melakukan reportasedalam beragam platform. Mengutip JayRosen, seorang profesor jurnalisme dari

13


New York University, yang mengatakansaat ini reporter koran harus mampumenulis atau melaporkan berita dariberbagai platform dan bukan cuma darisatu platform saja.

Mengapa harus demikian? Pasalnya,teknologi telah mengubah cara orang dalammengkonsumsi berita. Banyak di antarakonsumen memang masih memperolehinformasi melalui media cetak. Namunbanyak pula di antara konsumen yang telahberpindah untuk mendapatkan informasimelalui berbagai media sekaligus, sepertitelevisi, telepon seluler, dan internet.

Kedua, menjadi niche media. Modelmedia massa tidak lagi bisa bekerjasebaik model internet, dan kini semakinbanyak orang menemukan subyek danbidang spesifik yang lebih menarik melaluiinternet. Oleh karena itu, koran harusmulai memperhatikan subyek-subyekyang lebih ceruk (niche).

Ketiga, integrasi laporan yang real-time. Jejaring sosial media (Facebook,Twitter, dll) telah menuntun audienceuntuk menyampaikan berita yang merekabuat sendiri. Koran dapat menggunakanmedia sosial ini untuk menyampaikanberita hangat tiap saat. Keempat,mendorong inovasi. Kelima, berinvestasidi bidang mobile device. Lebih banyakorang kini menggunakan telepon pintardan memanfaatkannya untuk saling

berkoneksi. Dari hal inilah, terdapatpotensial pendapatan yang bisa diperoleh.Media bisa mengutip kepada setiappelanggan yang mengunduh aplikasi darimedia tersebut, seperti halnya ketikamemungut kepada pelanggan koran.

Keenam. Berkomunikasilah denganpembaca muda. Media sosial (Facebook,Twitter, dll) telah mendorong orang untukberkomentar terhadap apapun! Anda inginpembaca koran berkomentar ataumengirim respons terhadap apa yang telahmereka baca? Satu hal yang perludiperhatikan untuk membuat publikmenilai sebuah koran adalah ketika koranitu memberikan “nilai” (value) kepadapublik. Media harus berinteraksi denganpublik. Ketujuh, membangun komunitas.Suratkabar (dan versi web mereka)terlalu sederhana untuk diharapkansekadar menyediakan informasi. Mediajuga harus menciptakan komunitas.Manfaatkanlah media sosial untukmembangun komunitas (koran) Anda.Dengan menciptakan komunitas, Andatelah menciptakan hubungan yang loyaldengan para pembaca.

Dan kedelapan, berlangganan ataugratis? Haruskah versi online suratkabarmengutip dari pembaca yang hendakmengaksesnya? Apa model terbaik untukhal ini? Rupert Murdoch, CEO NewsCorp., mulai memungut bayaran dari

Jurnal Dewan Pers

14

pembaca untuk semua informasi dariwebsite. Mengapa? Suratkabar perlumenciptakan nilai bagi pembacanya danmenyediakan layanan yang orang mauuntuk membayarnya!

Sungguh pun demikian, ini tidak berartiinternet akan menggeser media cetak dalamkurun beberapa puluh tahun ke depan.Sebagaimana dinyatakan beberapa pakar.Kevin Sablan (Orange County Register),misalnya, “Berpijak dari pengalamanpuluhan tahun dan mitos kuno tentang kantoryang tanpa kertas (paperless), saya tidakyakin media cetak akan pergi dari kehidupansaya.” Sementara Mathew Ingram (The

Globe and Mail), berpendapat, “Saya tidakberpikir website akan sepenuhnya pernahmenggantikan koran. Saya masih mengiraakan selalu ada orang yang menginginkanmedia cetak untuk berbagai alasan,termasuk kenyamanan, kemudahanmenenteng, dll.”

Sebuah pendapat lain datang dariPaul Bradshaw (profesor jurnalisme dariBirmingham University). “Suratkabarsebagai sebuah platform , memilikibeberapa keuntungan dibanding website,baik secara teknikal maupun kultural.Dan suratkabar cukup fleksibel untukberadaptasi.”***

Sumber Rujukan:1. “Masa Depan Pers Indonesia”, Survei Serikat Penerbit Suratkabar (SPS) Pusat, Jakarta, Juni 2009.2. “Tentang BPS dan Masa Depan Pers Indonesia dalam Kacamata Statistik”, Subagio Dwijosumono,

Deputi Bidang Statistik Produksi Badan Pusat Statistik (BPS), Jakarta, Agustus 2009.3. “The Future of Newspaper Business in Indonesia”, Ika Jatmikasari, Associate Director Nielsen Media

Indonesia, Jakarta

Asmono Wikan adalah Direktur Eksekutif Serikat Penerbit Suratkabar (SPS) Pusat.Bisa dikontak melalui [email protected] danhttp://asmonowikan.wordpress.com.

15

Menilik Pers Lokal 10 Tahun Setelah Reformasi

Sepuluh tahun kerap jadi tonggakuntuk melakukan penilaian apapun,walaupun sepuluh tahun dalam ukuranpenelitian sejarah, terbilang sangatsingkat. Apalagi jika sepuluh tahundikaitkan dengan peristiwa yang masihterjadi. Tentu ini masih merupakan suatuevolusi, ketimbang suatu fenomen sejarahyang cukup patut untuk diteliti.

Namun begitu, sesuatu perludikatakan atas pers lokal di Indonesiadalam kurun waktu tersebut. Sebelummemulai itu, penulis ingin memberikansejumlah catatan terlebih dahulu. Pertama,penulis di sini hanya memberikan penilaiansejauh penulis melihat, terlibat, ataumengamati suatu fenomena. Tentu saja inibukanlah studi serius yang menyeluruh,karena untuk itu membutuhkan waktu danenergi yang tak mungkin dilakukan dalam


Oleh Ignatius Haryanto

waktu singkat.1 Kedua, untuk mem-bicarakan fenomena pers lokal secara lebihserius, bahan dasar untuk melakukan itutak terkumpul di satu tempat. Boleh dibilangtak ada lembaga yang cukup memadaiuntuk mengumpulkan aneka suratkabardaerah (yang sangat dinamis itu) dalamsatu tempat dan memungkinkan kerjaseorang peneliti dilakukan: membongkar-bongkar, membaca, mengamati dengantenang, melakukan perbandingan,memberikan catatan dan lain-lain. Ketiga,kesadaran dokumentasi dari para pelakupers lokal sendiri seringkali ada di titik yangpaling rendah, karena bahkan sebuahsuratkabar lokal pun tak memilikidokumentasi atas apa yang telah merekaproduksi, atas apa yang telah merekakerjakan, dan memungkinkan adanya suatupenelaahan lebih jauh.

1 Sejumlah pihak lain secara parsial juga melakukan kajian-kajian singkat atau ulasan-ulasan atas fenomenapers lokal ini dalam berbagai perspektif untuk melakukan pemberdayaan atas pers lokal yang ada diIndonesia. Silakan lihat misalnya Marlon F. Hutajulu (ed.) Pers yang Sehat Mendorong Otonomi Daerahyang Sehat, Jakarta: Indonesia Media Law and Policy Center, 2007; J. Anto et.al, Resolusi Konflik MelaluiJurnalisme Damai, Medan: Kajian Informasi, Pendidikan dan Penerbitan Sumatera, 2005), Puji Rianto,“Pers Daerah, Profesionalisme, dan Demokrasi Lokal”, dalam Rahayu (ed.) Menyingkap ProfesionalismeKinerja Suratkabar di Indonesia, Jakarta: Dewan Pers & Pusat Kajian Media dan Budaya Populer, 2006.

Jurnal Dewan Pers

16

Berangkat dari catatan-catatantersebut, maka ijinkanlah penulis membuatsejumlah catatan lain terhadap pers lokaldi Indonesia (lebih tepat di sejumlahtempat saja, karena Indonesia lalumengandaikan fenomena yang terjadi di33 provinsi). Harus diakui, catatan iniadalah catatan terserak. Lebih mirip suatumozaik. Gambaran yang tidak utuh.Ketimbang suatu catatan memadai yanglengkap atau komprehensif.

Untuk itu penulis mencoba untukmenguraikan gambaran ini lewat sejumlahproblem: problem institusional, problematas konten, dan problem etika sertaintegritas media dan wartawan.

Pers Lokal Pengawal Demokratisasi?Desentralisasi menjadi salah satu

fenomena penting yang harus disebutdalam era 10 tahun terakhir, dimanakekuasaan pemerintah pusat yang besardi masa lalu (tepatnya pada jaman OrdeBaru) kini tergantikan dengandiperkenalkannya otonomi daerah,walaupun pekerjaan ini masih terusdijalankan, direvisi di sana-sini, sambil kitamelihat juga fenomena makin banyakpemimpin daerah (walikota, bupati, atau

gubernur) yang menjadi tersangka kasuskorupsi di berbagai daerah. Tak pelakkorupsi menjadi sesuatu yangterdesentralisasi juga.

Dalam situasi ini, dimana posisi perslokal? Apakah ia turut mengawal prosesdemokratisasi yang ada, ataukah ia turutmenjadi bagian dari persoalan yang ada?Tepatnya apakah kita sedang berbicaraperan pers lokal sebagai solusi darimasalah korupsi, ataukah pers lokal justrumerupakan bagian dari masalah korupsi.

Dalam keriuhan pillkada di sejumlahtempat kita mendapati bagaimana perslokal ikut dalam hiruk pikuk tersebut, bukansemata sebagai pemberi informasi, tetapikerap kali menjadi partisan secaraterselubung atas kandidat-kandidattertentu. Salah satunya misalnya adalahapa yang terjadi di Riau, sebagaimanaditulis oleh Nankyung Choi 2. Sementaraitu orang seperti Jack Snyder 3 ketikabicara tentang negara-negara baru paskajatuhnya otoritarianisme, telah jauh-jauhhari mengingatkan, bagaimana peran darimedia sebagai pembuat opini publik yangbisa menyokong kepentingan paranasionalis sempit, karena pada masa awaldemokratisasi terjadi, suasana berpendapat

2 Local Elections and Democracy in Indonesia: The Case of the Riau Archipelago, Working Papers no. 91,Institute of Defence and Strategic Studies, Singapore, November 2005.3 Dari Pemungutan Suara ke Pemungutan Suara (From Voting to Violence), Jakarta: Kepustakaan PopulerGramedia, 2003.

17


bebas terjadi, pers lebih mudah didirikan,dan media bisa jadi alat bagi para maniakkekuasaan mengangkat kepentingannya.

Kerap kali memang pers jatuh dalamnasionalisme sempit dimana pers menjadiagen untuk mengobarkan nasionalismekesukuan (ethno-nationalism) sebagai-mana dihembuskan sejumlah elit politik.4

Arah menuju ethno-nationalism diIndonesia dan sejumlah diskusi atasmasalah konflik sosial dikemukakan olehsejumlah peneliti, misalnya dalam bukuyang diedit Edward Aspinall & GregFealy, Power and Politics in Indonesia:Decentralisation and Democratisation,2003, juga pada karya Dewi FortunaAnwar, Helene Bouvier, Glen Smith, &Roger Tol, eds, Konflik KekerasanInternal: Tinjauan Sejarah, Ekonomi,dan Kebijakan di Asia Pasifik, Jakarta:2004, juga dalam kajian berbagai penelitidalam jurnal Indonesia milik CornellUniversity edisi 72 (Oktober 2001) danedisi 73 (April 2002). Dan masih adabanyak lagi kajian lain soal dinamikaotonomi daerah pasca reformasi tersebut.

Pers bisa jatuh terlibat dalam upayamemajukan nasionalisme sempit itu karenabeberapa faktor penyebabnya. Pertama,banyak wilayah yang pertumbuhanekonominya rendah, namun pers malah

tumbuh subur di sana. Untuk kota sebesarAmbon misalnya, ada 6 buah harian, dan6 buah mingguan, yang total peredarankoran tak lebih dari 10.000 eksemplar.

Kedua, banyak pers didirikan lebihmerupakan bagian dari agenda politikmasing-masing elit, dan menjadikan mediasebagai corong untuk membelakepentingannya. Lihat saja box redaksidi berbagai media daerah, maka namapara elit politik lokal tercantum di sana.Idiom “maju tak gentar membela yangbayar” sangat tepat menggambarkansituasi ini. Pengelola media ikut terbiasdalam faktor bias kesukuan dalampemilihan kepala daerah langsung ini.Seolah orang satu suku harus dibela, takpeduli benar atau salah.

Ketiga, beberapa koran ada jugayang didirikan dengan motif ekonomi, tapijauh dari kerangka profesionalisme, tapilebih bermotif untuk melakukan pemeras-an lewat pemberitaan medianya.

Keempat, sangat sedikit profesio-nalisme jadi kerangka kerja bagi parawartawan lokal. Satu dua media yangcukup independen didirikan, tapi nasibmereka pun juga kembang kempis.

Di luar itu, pers lokal sangat meng-gantungkan hidupnya pada langgananratusan eksemplar dari kantor-kantor

4 Lihat Ignatius Haryanto, “Pers Lokal dan Demokratisasi”, Kompas 30 Juni 2005.

Jurnal Dewan Pers

18

pemerintahan. Selain itu mereka jugaberharap agar iklan-iklan pelantikan pejabatakan masuk ke media-media mereka, dananggaran rutin pemerintah dalam pos“komunikasi, informasi dan propaganda”.

Pada akhir tahun 2001, AliansiJurnalis Independen (AJI) misalnyapernah menghitung bahwa dana untukwartawan yang dikeluarkan oleh 64BUMN mencapai 864 milyar rupiah.Angka ini belum mencakup dana yang adadi berbagai departemen, pemerintahdaerah, dan dinas-dinas. Kalau angka itusemua dijumlah, maka jumlahnya akanmencapai trilyunan rupiah.

Sangat sulit melihat pers bisakonsisten menyoroti kebobrokan aparaturpemerintah daerah, karena sekali kasuskorupsi diangkat, maka setelah itu terjadinegosiasi antara pelaku korupsi denganpengelola media, untuk menyingkirkanberita yang ’tak menguntungkan’tersebut. Jika suap tak mempan, makaintimidasi atau kekerasan fisik pun yangdilancarkan oleh pejabat tersebut.

Dari penelitian atas dinamika perslokal di empat provinsi yang pernahdilakukan oleh Lembaga Studi Pers danPembangunan 5, sejumlah kesimpulan yangditarik menggambarkan hal-hal seperti:

- Liputan media lokal yang berkaitandengan good governance telahmampu menekan pemerintah ataupejabat publik di tingkat lokal untukmeningkatkan kinerjanya, tetapibelum cukup konsisten sampaipenuntasan sebuah kasus.

- Media/jurnalis masih seringmerasakan hambatan dalammendorong good governancekarena kultur birokrasi yangtertutup. Banyak sedikitnya kasuskorupsi terangkat ke permukaanseringkali karena hubunganpersonal yang mengakibatkanpemberitaan korupsi yang “putus”di tengah jalan, alias tak pernahdiberitakan lagi.

- Media lokal masih belummengoptimalkan perannya sebagai“anjing penjaga” demokrasi ditingkat lokal. Orientasi pemberitaanbelum mengarah pada upaya“muckraking” (upaya untukmemberantas korupsi) seperti yangdilakukan oleh koran legendarisseperti Indonesia Raya padatahun 1969 hingga 1974.

- Media lokal yang tergabung dalamgrup media besar cukup meng-

5 Tim LSPP, Media Sadar Publik: Media Lokal Mewartakan Korupsi dan Pelayanan Publik, Jakarta:LSPP, 2005. Riset difokuskan pada 4 provinsi: Jawa Barat, Lampung, Kalimantan Barat, dan NusaTenggara Barat.

19


ungkapkan isu-isu korupsi, tetapiketika menyangkut kepentingankorporasinya, isu korupsi cende-rung diabaikan.6

Pers Lokal dan Pilkada7

Ada dua hal yang perlu dicatat di sinidalam keterkaitan antara pers lokal danpemilihan kepala daerah secara langsung.Di satu sisi pers lokal sebagai saranainformasi dan juga sarana hiburan, kerapkali menjadi ajang untuk kampanye lewatmedia massa dengan pemuatan iklan-iklanpolitik dari para kandidat yang sedangbertarung. Menjadi suatu praktik umumdi mana media massa di berbagai wilayahtak bisa beroperasi sebagai perusahaanyang sehat, tidak profesional, dan me-nunjukkan ketergantungan yang sangatbesar pada dinamika yang terjadi dalampolitik lokal (mulai dari soal langganankoran oleh kantor-kantor pemerintah,iklan ucapan selamat kepada pejabat,hingga berbagai bentuk suap lainnya).

Tak mudah bagi masyarakat luasuntuk mengetahui praktik macam ini,namun masyarakat inilah yang pertamakali akan merasakan dampaknya, dalamrupa pemberitaan yang bias pada salah

satu tokoh politik, dan jika berbagaikontestan juga berkompetisi untukmemengaruhi isi media lokal, maka mediadan jurnalis mau tak mau masuk dalampanggung pertarungan politik pula.

Fenomena lain yang juga patut disebutdi sini adalah bagaimana para wartawanyang bekerja untuk media massa, yangbertugas untuk menjadi penyalur informasi,dalam kesempatan lain, berubah menjadikandidat politik terutama ketika terjadipemilihan umum nasional dimana dilakukanpula pemilihan anggota dewan perwakilanrakyat baik di pusat, tingkat provinsi dantingkat kabupaten atau kota. Padapemilihan umum 2009 lalu misalnya, didugaratusan wartawan mencoba untuk“mengadu nasib” dengan menjadi kandidatAnggota Dewan dari pelbagai tingkat.8

Sekadar gambaran, untuk wilayahGorontalo ada enam wartawan yangberlaga dalam pemilu tersebut. Di SulawesiUtara ada 14 nama, di Jawa Timur adatujuh nama, di Sulawesi Selatan ada 10nama, di Sumatera Barat ada 10 nama, diBinjai ada 20 wartawan, dan di KalimantanBarat ada 9 nama.

Tentu saja adalah hak setiap oranguntuk berpindah profesi, memilih bidang

6 Media Sadar Publik, hal. 101-1027 Beberapa bagian dari argumentasi ini pernah penulis tulis dalam artikel: “Pers Lokal dan Pilkadal”,Kompas 11 Februari 2005.8 Lihat Ignatius Haryanto, “Wartawan Calon Anggota Legislatif 2009”, Kompas 7 November 2008.

Jurnal Dewan Pers

20

tantangan baru, namun pertanyaanmendasar yang hendak diajukan di siniadalah: apakah profesi kewartawanandianggap hanya suatu batu loncatan untukmasuk ke bidang pekerjaan lain, ataukahpekerjaan wartawan dianggap suatubidang yang memang bisa menawarkanpersonel-personel yang nantinya bisamasuk dalam rekrutan bidang-bidang lain.Apapun jawabannya, yang paling menjadiperhatian penulis di sini adalah bagaimanaindependensi, sebagai nilai paling utamadari dunia jurnalistik, tidak dikorbankandengan adanya perpindahan posisi sepertiini. Wartawan yang memang siap masuk

dalam dunia politik, harus siap jugameninggalkan dunia jurnalistik, dan tidakmencampuri dua dunia yang kadangsering bertolak kepentingan ini.

Problem atas isi pers lokalPenulis pernah melakukan

penelusuran atas berbagai pengaduan yangmasuk ke Dewan Pers, maka ditemukanbahwa pengaduan masyarakat kepadaDewan Pers terutama menyangkut akurasidari pers, dan ketidakberimbangan atautidak adanya konfirmasi yang dilakukanterhadap pihak tertentu. Silakan melihattabulasi di bawah ini:

9 Tabulasi ini dikerjakan oleh Yoseptin T. Pratiwi, dikutip dari paper Ignatius Haryanto, “Dibuat untukDilanggar? Studi Awal tentang Laporan Masyarakat kepada Dewan Pers Pasca Reformasi (2000-2002),paper untuk diskusi “Mengapa Kode Etik Perlu Diperluas?” dalam Konggres Masyarakat Media, yangdiselenggarakan oleh Aliansi Jurnalis Independen, Jakarta, 16 Maret 2005. Tabulasi semacam ini mungkinmenarik untuk terus dilakukan perbandingan dengan kondisi yang lebih muktahir sembari memeriksa sudahseberapa membaik kinerja pers Indonesia saat ini.

Pengaduan Publik ke Dewan Pers Berdasar Kategori Permasalahan9

21


Dalam penelitian yang dilakukanoleh Dewan Pers pada tahun 2007, posisiatas pengaduan masyarakat kepadaDewan Pers yang menyangkut masalahisi berita tak jauh dari posisi di atas dimanamasalah akurasi masih menjadi faktorutama yang dikeluhkan masyarakat(26%), dan kemudian juga menyangkutmasalah ketidakberimbangan (17%),ataupun masalah tidak melakukanverifikasi/konfirmasi (17%).10

Kasus yang terlihat cukup jelasmisalnya adalah bagaimana dua buahsuratkabar yang ada di wilayah SumateraUtara, terlibat dalam polemikberkepanjangan yang menyangkut isurencana pembentukan Provinsi Tapanulidimana surat kabar Sinar IndonesiaBaru adalah kelompok pendukungpembentukan provinsi baru tersebut,sedangkan koran Waspada termasukpihak yang mengritik rencanapembentukan provinsi tadi. Polemik yangterjadi makin kasar dan makinmenggunakan kata-kata makian yang takpantas ketika akhirnya demonstrasipembentukan provinsi Tapanuli itu

berakhir dengan kematian Ketua DPRDI Sumatera Utara, Abdul Azis Angkat,pada tanggal 3 Februari 2009.11

Pelanggaran etika dalam pers lokalSayang tak ada data yang bisa

dirujuk untuk melihat bagaimanapelanggaran etika yang terjadi dalam perslokal sebagaimana yang dilaporkan olehmasyarakat. Mungkin data semacam iniperlu juga diolah untuk bisa mendapatkangambaran atas pers lokal dengan lebihtajam. Di sisi lain penulis berpendapatbahwa dengan posisi Dewan Pers yanghanya ada di Jakarta, membuat kasus-kasus pelanggaran etika yang terjadi diberbagai wilayah Indonesia menjadi tidakterdeteksi. Sudah waktunya Dewan Persmembuka kantor cabang untuk menerimapengaduan dari berbagai wilayah, karenahal ini sebenarnya sudah pernahdibicarakan juga pada saat melakukanrevisi atas Kode Etik Jurnalistik padatahun 2006 lalu.

Paling tidak pelanggaran yangdiadukan kepada Dewan Pers di atasmenyangkut masalah isi berita, namun jika

10 Lihat Lukas Luwarso et al. Mengelola Kebebasan Pers, Jakarta: Dewan Pers, 2008, hal. 102.11 LSPP dan KIPPAS melakukan penelitian terhadap fenomena ini Perang Protap di Sinar Indonesia Barudan Waspada: Analisis Isi Kecenderungan Pemberitaan Isu Pembentukan Provinsi Tapanuli pada SuratKabar Sinar Indonesia Baru dan Waspada Periode 28 Januari - 10 Februari 2009, Jakarta & Medan,Maret 2009. Ringkasan penelitian ini bisa lihat pada tulisan Ignatius Haryanto & J. Anto, “Perang Protapdi Sinar Indonesia Baru dan Waspada”, Jurnal Dewan Pers, Juni 2009.

Jurnal Dewan Pers

22

menyangkut pelanggaran etika, tentu sajatidak hanya melihat dari aspek penulisan/penyiaran berita semata, tetapi jugamenyangkut masalah sejak pencarianinformasi dilakukan.

Jika mencermati aneka kasus yangterdokumentasikan dalam bulletin ETIKAyang dikelola oleh Dewan Pers, makapersoalan yang dihadapi oleh pers lokaltidak jauh dari gugatan masyarakat ataupihak yang merasa dirugikan oleh pers,baik menyangkut akurasi, ketidakber-imbangan informasi, proses pencarianinformasi yang kerap mengabaikan privasidari narasumber dan lain-lain. Belum lagijika kita melihat pelanggaran etika yangmenyangkut sensor atas berita-berita yangdilakukan media dari grup-grup besar, yangkerap kali batal menayangkan berita yangdianggap merugikan kepentingan grupmedia atau kongsi bisnis mereka.12 Belumlagi jika masuk pada masa pemilihankepala daerah secara langsung dimanaindependensi redaksi bisa mudahdikorbankan karena kepentingan-kepentingan pragmatis semata.

Apa jalan keluarnya?Pers lokal harus makin profesional,

dan menggunakan standar umum

jurnalisme sebagai pegangan untuk tidakjatuh dalam pandangan-pandangan sempityang ada. Persoalan independensimemang menjadi masalah berat bagi perslokal, dan soal kemampuan wartawan yangtidak terasah oleh pelatihan yang baik, jugamenjadi faktor penyebab kondisi ini.

Para pengelola media lokal harusdiingatkan bahwa kekuasaan berumurlebih pendek daripada sebuah pers yangindependen. Pers yang independen akanhidup melewati berbagai penguasa politik,dan jika ia dicintai oleh pembacanya persakan terus bertahan.

Pelatihan, pendidikan, dan investasilain terhadap manusia-manusia yangmenjadi pelaku pers lokal harus makinditingkatkan. Liputan yang lebih men-dalam, lebih investigatif perlu dikedepan-kan untuk membuat pers lokal menjadilebih memikat bagi masyarakat setempat.

Harus pula diingat bahwa membelakepentingan politik salah satu kontestanberarti telah mengingkari hak masyarakatuntuk mendapatkan informasi yang benardan berimbang. Prinsip atas hakmemperoleh informasi ini haruslahditekankan karena ini merupakan bagiandari perlindungan hak asasi manusiaglobal. Pemberitaan yang bias akan

12 Ulasan atas masalah ini lihat Ignatius Haryanto, “Media Ownership and Its Implication to Journalistsand Journalism in Indonesia”, dalam Krishna Sen & David T. Hill (eds.) Politics and the Media in TheTwenty-First Century Indonesia: Decade of Democracy, London: Routledge, 2011. (akan segera terbit)

23


merugikan masyarakat luas. Media yangtelah jatuh dalam favoritisme ataskelompok politik tertentu akan membuatmasyarakat tak lagi percaya pada mediatersebut. Padahal kepercayaan masya-rakat (kredibilitas) adalah hal yang mahaldan sulit untuk diraih. Sekali kepercayaanitu ternodai, pers akan ditinggalkanmasyarakat.

Selain itu pihak Dewan Pers jugaharus melakukan pengawasan secaralebih proaktif ketimbang menunggupengaduan yang datang dari masyarakat.Pelanggaran etika yang tidak dilaporkankepada Dewan Pers jauh lebih banyakdaripada yang dilaporkan, dan untuk ituDewan Pers harus mengambil sikap

untuk bisa menjaring lebih banyakpengaduan dari masyarakat-masyarakatyang jadi stakeholders dari pers lokaltersebut.

Sementara itu lembaga-lembagaseperti media watch ataupun para penelitimedia perlu makin dapat dukungan untukmenjadi bagian yang sama-sama berupayauntuk meningkatkan performa dari perslokal tersebut. Pendeknya, upaya untukmakin meningkatkan profesionalitas perslokal bukan semata pekerjaan daripengelola pers lokal itu sendiri, namunsebagai suatu kerjasama lintas pihak untukmembuat pers yang profesional yangsekaligus bermakna untuk kepentinganpublik yang lebih luas.***

Ignatius Haryanto adalah Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pers dan Pembangunan(LSPP).

Jurnal Dewan Pers

24

25

Kecenderungan Pemberitaan Kasus Korupsi Pada Surat Kabar

PendahuluanPresiden Susilo Bambang Yudhoyono

dalam Forum Kerja Sama EkonomiAsia Pasifik (APEC) menyatakanbahwa saat ini korupsi adalah musuhterbesar Indonesia selain terorisme.

Dalam kaitan “perang media me-lawan korupsi”, kewajiban jurnalismeyang oleh Lasswell dan Wright (dalamMcQuail, 1987) disebut fungsi pengawasansosial (surveillance), adalah melakukanupaya distribusi informasi dan interpretasiobyektif tentang berbagai peristiwa yangterjadi di dalam dan di luar lingkungansosial dengan tujuan kontrol sosial agartidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Dalam konteks pemberantasankorupsi, media massa berkewajiban

Kecenderungan Pemberitaan Kasus KorupsiPada Surat Kabar Analisa, Waspada, Sumut Pos,

Sinar Indonesia Baru, dan Serambi IndonesiaPeriode 1 Agustus-13 September 2010

Oleh Abdi Rufinus Tarigan, Pemilianna Pardede dan J Anto(Yayasan Kajian Informasi, Pendidikan dan Penerbitan Sumatra (KIPPAS) Medan)

melakukan pemantauan sosial agar tindakkorupsi dapat dicegah, jika belum terjadiatau dibongkar jika telah/sedang terjadi.1

Pasal 6 Undang-undang Pers No. 40/1999menyebutkan bahwa media harus bisamenjalankan fungsi kontrol perilaku, kritik,koreksi, dan saran terhadap hal-hal yangmenjadi keprihatinan publik.

Namun dalam konteks pemberitaankorupsi, media juga dituntut memberikanpemberitaan yang akurat, independen,dan kritis. Tiga unsur pemberitaan inisesuai dengan prinsip transparansi yangmerupakan salah satu konsep goodgovernace .

Pertanyaannya, seperti apakecenderungan pemberitaan korupsi pada

1 Deputi Pencegahan KPK Eko Soesamto Tjiptadi dalam Lokakarya Media bertajuk Peran Jurnalisdalam Pemberantasan Korupsi di Semarang, Kamis (29/4), Tempo Interaktif.

Jurnal Dewan Pers

26

suratkabar cetak yang terbit di Medan danAceh?

Untuk memperoleh gambarankecenderungan pemberitaan korupsi disurat kabar Medan dan Aceh, YayasanKIPPAS didukung Yayasan TIFA Jakartabelum lama ini melakuan riset pemberitaankorupsi pada surat kabar Analisa,Waspada, Sumut Pos, Sinar IndonesiaBaru dan Serambi Indonesia. Riset itubertujuan untuk memperoleh gambarankecenderungan keseriusan kelima suratkabar ketika memberitakan korupsi.

Ada beberapa parameter yangdiriset, yaitu frekuensi pemberitaankorupsi, ada tidaknya berita lanjutan kasuskorupsi, sumber liputan, kasus korupsi yangdiberitakan, treatmen yang diberikanmedia, dan jenis berita yang dimunculkan.

Frekuensi yang dimaksud dalam risetini adalah jumlah berita korupsi yangdiberitakan oleh kelima surat kabarsepanjang periode pemberitaan yangdiriset. Semakin banyak berita korupsiyang diangkat, semakin tinggi dukungansurat kabar terhadap agenda pemberan-tasan korupsi. Asal berita yang dimaksudadalah darimana surat kabar memperolehinformasi korupsi yang dimuatnya,apakah hasil liputan sendiri, atau berasaldari sumber lain atau bukan hasil liputansurat kabar bersangkutan. Sedangkankesinambungan berita (follow-up news)

adalah berita lanjutan dari kasus korupsiyang pernah diberitakan sebelumnya.Adanya berita lanjutan mencerminkankeseriusan surat kabar dalam agendapemberantasan korupsi. Sedangkanorientasi liputan berita dibedakan antarayang berorientasi positif dan negatif.Orientasi positif jika dalam berita tersebutada rekomendasi penyelesaian kasuskorupsi, sedangkan orientasi negatif jikapemberitaan cenderung membela parapelaku korupsi dengan memilihnarasumber yang seluruh pendapatnyaatau pernyataannya menolak tuduhankorupsi yang ditujukan kepada tersangkakorupsi.

Surat Kabar Analisa, Waspada,Sinar Indonesia Baru dan SerambiIndonesia dipilih, karena merupakan suratkabar yang representatif, baik dari sisioplah maupun periodisasi, kecuali SumutPos yang merupakan surat kabar yangterbit pasca reformasi, namun mampubertahan sampai sekarang. Periode risetadalah 1 Agustus-13 September 2010.Periode ini dipilih karena pada rentangwaktu tersebut, ada beberapa kasuspenting berkaitan dengan korupsi. Pertamatemuan investigasi Indonesia CorruptionWatch (ICW) yang menyatakan bahwaProvinsi Sumatera Utara merupakanprovinsi terkorup di Indonesia, keduamaraknya pemberitaan kasus korupsi yang

27


dilakukan mafia pajak, Gayus Tambunancs. Sampel penelitian adalah seluruh beritakorupsi yang dimuat kelima media selamaperiode riset.

Hasil-Hasil Penelitian

Rata-rata Ada 5 Berita Korupsi PerHari

Selama periode tersebut, kelima suratkabar memuat 215 berita korupsi, baikyang terjadi di Sumut, Aceh dan maupundi luar Sumut. Surat kabar yang palingbanyak memuat berita korupsi adalahSinar Indonesia Baru 66 berita (31%),Serambi Indonesia 51 berita (24%),Waspada 45 berita (21%), Analisa 35berita (16%) dan Sumut Pos memuat 18berita (8%), seperti dapat dibaca tabel 1.

Dari tabel 1, diperoleh rata-ratajumlah berita korupsi yang dimuat kelimasurat kabar adalah 5 berita per hari. SinarIndonesia Baru merupakan surat kabaryang paling banyak memberitakan beritakorupsi (1,5 berita per hari) atau 3 berita

per dua hari, Serambi Indonesia (1,3berita per hari) 4 berita per tiga hari,Waspada (1,02 berita per hari) 1 beritaper hari, Analisa (0,9 berita per hari) 1berita dua hari, dan Sumut Pos (0,45berita per hari) 1 berita per tiga hari.

Tingginya pemberitaan korupsi diSIB, karena surat kabar ini banyakmemberitakan kasus mafia pajak yangdilakukan Gayus Tambunan cs. Dengankata lain surat kabar ini lebih banyakmengangkat kasus korupsi yang terjadi diluar Sumut. Kasus non lokal diangkatintensif oleh SIB karena subjek beritaadalah orang Batak, dalam hal ini GayusTambunan. Hal ini sesuai dengan asasproximity psikografis, dimana segmenpembaca surat kabar ini mayoritasmasyarakat Batak, terutama yang berdiamdi daerah Tapanuli Utara, Siantar danMedan. Dapat dikatakan segmenpembaca SIB ini tergolong fanatik yangtak mengenal stratafikasi sosial. Baik yangmiskin maupun kaya, yang berpangkatmaupun pekerja kasar, kalau mereka

Tabel 1. Frekuensi pemberitaan korupsiN= 215

Jurnal Dewan Pers

28

adalah orang Batak, umumnya merekaberlangganan SIB. Fanatisme pembacaSIB sebenarnya tak lepas dari rubrik-rubrikyang ada, yang umumnya memangditujukan untuk masyarakat Batak,misalnya rubrik “Marsipature Hutanabe”.SIB juga menjadi referensi masyarakatBatak untuk mengetahui sanak keluargadan ikatan klan baik yang tengahmengadakan pesta perkawinan, kematian,pertemuan marga, pelantikan pejabat dsb.2

Berkebalikan dengan SIB, SumutPos merupakan surat kabar yang palingsedikit memberitakan kasus korupsi,walau hasil Riset ICW pernah dijadikanheadline oleh surat kabar ini. Namundemikian, berita korupsi lokal yang dimuathanya berfokus pada dugaan korupsi yangdilakukan Syamsul Arifin, bekas bupatiLangkat yang sekarang Gubernur Sumut.

Sebanyak 37 Persen Berita KorupsiMengutip Media Lain

Selain meliput sendiri, hasil risetmenunjukkan kelima surat kabar masihbanyak (37%) yang membuat berita korupsidengan mengutip dari media lain sepertiKantor Berita Antara, Detik.com, VivaNews, Suara Pembaruan, dan Pos kota.Surat kabar yang paling banyak mengutipmedia lain adalah SIB, 45 berita, SerambiIndonesia 17 berita, Waspada 11 berita,Analisa 10 berita. Sumut Pos adalah suratkabar yang tidak mengutip satupun berita darimedia lain. Semua berita yang dimuat SumutPos adalah hasil liputan sendiri. Analisamenyajikan berita liputan sendiri adalah 25berita (71%), Waspada 36 berita (69%),dan Serambi Indonesia 35 berita (67%),dan yang paling sedikit melakukan liputansendiri adalah harian SIB 21 berita (59%).

Tabel 2. Asal Berita KorupsiN = 225

2 Proximity psikografis artinya fakta yang memiliki kedekatan emosional dengan mayoritas pembaca.Seperti harian SIB memberitakan berita kasus mafia pajak Gayus Tambunan lebih intensif, karena yangbersangkutan merupakan orang Batak.

29


Kesinambungan Berita (Follow-upNews)

Hasil riset menunjukkan, kelima suratkabar sebenarnya sudah melakukan follow-up terhadap berita-berita korupsi yangdimuat. Namun, berita follow up news ituumumnya dilakukan pada berita korupsi diluar Sumut. Misalnya untuk kasus Gayus,hampir semua media memuat kelanjutan/kesinambungan berita tersebut. SerambiIndonesia adalah surat kabar yang palingbanyak melakukan follow-up berita korupsiyaitu sebanyak 35 berita (69%), Analisa 23berita (66%), Sumut Pos 10 berita (56%),Sinar Indonesia Baru 36 berita (55%), danyang terakhir adalah harian Waspada 21berita (47 %). Tabel kesinambungan beritaadalah sebagai berikut:

Walaupun surat kabar selalu mencariberita yang paling aktual, namun mediamemegang peranan penting untukmengawal penanganan korupsi. Mediaharus tetap menginformasikan kepadamasyarakat perkembangan tentang

Tabel 3. Kesinambungan berita

sejauhmana pemerintah telah menanganikasus-kasus korupsi. Kesinambungankasus pemberitaan korupsi sangat pentingsehingga masyarakat bisa memahamisampai dimana keseriusan penanganankasus korupsi dan siapa saja orang yangterlibat didalamnnya.

Orientasi LiputanDari hasil riset menunjukkan bahwa

tidak semua berita korupsi yang dimuatberorientasi positif. Ada beberapa mediayang memberitakan kasus korupsi denganorientasi negatif. Dari 215 pemberitaankorupsi yang dimuat kelima media, ada 9berita (4%) yang berorientasi negatif.Serambi Indonesia memuat 4 berita,Sinar Indonesia Baru 2 berita, Waspada

2 berita dan Analisa 1 berita. Sepertiterlihat pada tabel 4. Meskipun kecil namunhal ini menjadi satu keprihatinan karenaidealnya berita korupsi harus ditujukanuntuk membantu penegak hukummembawa para koruptor ke pengadilan.

Jurnal Dewan Pers

30

Idealnya, penulisan berita korupsiuntuk membantu aparat penegak hukummengumpulkan informasi. Selain itupemberitaan kasus korupsi jugamemberikan informasi kepadamasyarakat tentang penyalahgunaanwewenang oleh para pejabat atau elitpolitik sehingga masyarakat mengetahuiada kejahatan yang tidak termaafkan yangmerampas hak-hak mereka. Masyarakattentu sangat mengharapkan bahwaorientasi pemberitaan korupsi adalahuntuk mendukung pemberantasankorupsi.Tapi kenyataannya masih adamedia menyajikan pemberitaan korupsidengan orientasi negatif.

Liputan Korupsi Lokal KurangMaksimal

Hasil riset menunjukkan bahwa suratkabar Analisa , Waspada, SinarIndonesia Baru kurang maksimal

meliput isu lokal Sumut.Yang dimaksuddengan berita korupsi lokal Sumut adalahberita korupsi di daerah dimana suratkabar yang diteliti terbit. Sedangkankorupsi non lokal adalah korupsi yangterjadi di luar Sumut. Dalam arti medialokal belum fokus pada kasus-kasuskorupsi lokal. Banyak kasus lokal tidakdiliput oleh keempat surat kabar, padahalperan media sebagai “watchdog” dankontrol sosial seharusnya mengungkapdan memberitakan lebih banyak kasus –kasus korupsi yang terjadi di tingkat lokal.

Dari empat media cetak yang diteliti,Sinar Indonesia Baru, lebih fokuskepada liputan korupsi non lokal. Duamedia yaitu Waspada dan Analisamemberikan porsi liputan yang hampirberimbang antara liputan korupsi nonlokal dan liputan korupsi lokal.SedangkanSumut Pos ¾ beritanya adalah kasuskorupsi lokal seperti tabel 5 berikut:

Tabel 4: Orientasi Pemberitaan Korupsi

31


Kecenderungan PemberitaanKorupsi Lokal

Dari hasil penelitian pemberitaankasus korupsi lokal oleh empat mediayang terbit di Medan, terlihat beberapakecenderungan pemberitaan sebagaiberikut: Pemberitaan tentang korupsi lokalpada umumnya hanya meliput dari satusisi. Jurnalis hanya mengandalkan satunarasumber yaitu kejaksaan ataukepolisian. Padahal peliputan yangberimbang (cover both sides) harusnyamenjadi tekanan pada pemberitaan kasuskorupsi.Namun kenyataannnya hampirsemua pemberitaan korupsi lokalmerupakan liputan satu sisi. Padaumumnya media tidak membuat beritalanjutan untuk berita lokal, artinya tidakada kesinambungan berita lokal (Follow-up News).Liputan korupsi lokal hanyadilakukan pada saat isu muncul.Tetapimedia tidak melakukan liputan lanjutan

untuk mengetahui informasi mendalamtentang kasus tersebut. Tidak heran kalaudalam pemberitaan media, isu korupsilokal tersebut hanya muncul sekali ataumaksimal dua kali, setelah itu beritanya“putus”. Kecuali Sumut Pos yang intensmeliput kasus dugaan korupsi mantanBupati Langkat, Syamsul Arifin.

Pelaku Korupsi EksekutifDari keseluruhan isu korupsi lokal

yang diliput, hasil penelitian menujukkanbahwa yang paling banyak melakukankorupsi di tingkat lokal Sumut adalaheksekutif 83 (82%), pejabat BUMN 9(9%), Anggota DPRD 4 (4%), Jaksa 2(2%) dan Polisi 1 (1%).Eksekutif sebagaipelaku korupsi lebih banyak dimuatWaspada 30 kali, SIB 25 kali, Analisa17 kali dan Sumut Pos 10 kali. Haltersebut dapat dilihat dari tabel 6 berikut.

Tabel 5: Jumlah Pemberitaan Kasus Korupsi Lokal dan Non Lokal

Jurnal Dewan Pers

32

Saatnya InvestigasiDengan Temuan ICW ini, media

lokal seharusnya mulai tanggap dan lebihmeningkatkan perannya sebagaipengawas (Watchdog) dan kontrol sosialuntuk ikut serta membongkar kasus-kasuskorupsi yang terjadi di Sumatera Utara.Bukan saatnya lagi media hanyamengendus dengan menuliskan beritayang ada, tetapi juga harus beranimenyalak mulai melakukan jurnalismeinvestigasi untuk bisa menemukan kasus-kasus korupsi yang saat ini belumterungkap. Memproses kasus korupsi danpenyelewengan yang dilakukan parapejabat tidak semudah menyelesaikankasus sengketa biasa. Dibutuhkan waktuyang cukup lama dan dana yang tidaksedikit untuk mengusut pidana semacam

ini. Namun kurangnya kemauanpemerintah dan para penegak hukummerupakan masalah yang paling utama.Dalam kasus seperti ini, sumbanganmedia menjadi sangat penting.

Dalam banyak kasus korupsi,pengungkapan kasus oleh media dinilaicukup efektif mendorong polisi danlembaga lain yang bertanggung jawabuntuk segera turun tangan – atau bekerjalebih keras untuk mengusutnya. Kalaupunpemberitaan media tidak mampumenggerakkan polisi untuk melakukanpengusutan, setidaknya media bisamembuat publik sadar ada praktikpelanggaran hukum yang terjadi namundibiarkan padahal kasus tersebut tak bisadimaafkan karena yang sangat dirugikanadalah publik.3

Tabel 6: Pelaku Korupsi

3 Memantau Korupsi Pemilu, Indonesia Corruption Watch, Tifa, Jakarta, 2009, hal 94

33


Untuk mengungkap kasus-kasuskorupsi yang terjadi di Sumut dan membantumembawanya ke pengadilan, media lokaltidak cukup hanya melakukan liputan hardnews atau stright news. Berita-beritakorupsi ini akan lebih terasa dampaknya jikadigali dengan investigative reporting,minimal dengan indepth reporting. Hal inimemang tidak mudah dilakukan karenamembutuhkan perhatian yang lebih serius,dan sumber daya yang lebih besar.Praktikkorupsi—yang biasanya bukan fakta yangterang benderang—tidak bisa mengungkapapa-apa jika dikerjakan dengan sistimsambilan atau sampingan dari rutinitasjurnalis menulis untuk menghasilkan duasampai tiga berita setiap hari. Kualifikasiini menuntut bukan hanya kesediaan jurnalisuntuk meluangkan pikiran dan waktu, tapijuga kesungguhan media untuk memberikansejumlah keleluasaan dan dukungan.

Kasus korupsi yang menggurita diSumatera Utara memang dianggapsebagai “isu biasa” karena banyakditemui hampir di semua pemberitaanmedia. Tetapi isu korupsi ini menjadinampak biasa karena didekati dengantehnik liputan yang juga biasa. Sebut sajabeberapa kasus korupsi yang melibatkanpejabat di Sumatera Utara hingga saat initidak berujung kemana-mana, bahkan

pejabat bersangkutan masih aktifmenjabat.

Saatnya jurnalis lokal di Sumut untukmengangkat isu yang dianggap “biasa” itumenjadi hal yang luar biasa.Cukup banyakberita-berita besar karya investigativereporting bermula dari berita biasa.Salah satunya adalah kasus Watergate,berita investigasi yang dilakukan BobWoodward dan Carl Bernstein dariWashington Post, juga merupakan beritabermula dari upaya penyusupan dimarkas Partai Demokrat. Minimnyapemberitaan media saat berita itu ditulispada masa-masa awal kasus tentu sajatak akan membuat orang berpikir bahwacerita akan berujung pada pengundurandiri Richard Nixon dari jabatannyasebagai Presiden Amerika Serikat.4

Jurnalisme investigasi, memang belummenjadi tradisi untuk dipraktekkan olehjurnalis di Indonesia, apalagi jurnalis lokal.Kalaupun ada itu hanya dilakukan olehbeberapa media saja. Tetapi yang harusdiingat adalah pendekatan hard news tidakakan memadai untuk mengungkap kasus-kasus korupsi yang memang faktanya sulitdilacak.Dan tool satu-satunya adalahJurnalisme investigasi. Kalau Sumut, maumembersihkan tikus-tikus koruptor yangmenggerogoti milik publik, mari basmi

4 Ibid, hal 94

Jurnal Dewan Pers

34

dengan investigative reporting.Semoga.!!!

PenutupPeran ideal media dalam mendorong

pemerintahan yang baik adalah sebagaipengawas dan kontrol sosial untukmengungkap kasus-kasus korupsi yangterjadi di Sumatera Utara. Dari hasil risetyang dilakukan dapat ditarik beberapakesimpulan yaitu intensitas pemberitaankorupsi belum maksimal, karena jumlahberita korupsi yang diliput surat kabarrara-rara hanya 1 perhari. Berita korupsiyang dimuat kelima surat kabar 37 persenmasih mengutip dari media lain. Sebagianbesar berita korupsi yang diliput tidak difollow-up,dan hanya berita-beritatertentu saja yang di follow-up kelimasurat kabar seperti kasus korupsi mafiapajak Gayus Tambuan dan RekeningGendut Polri. Walaupun orientasi liputanpada umumnya sudah positif, tapi masihditemukan orietasi liputan yang negatif.Untuk liputan korupsi lokal, empat mediayaitu Analisa, Waspada, Sumut Pos dan

Sinar Indonesia Baru masih kurangmaksimal meliput korupsi lokal. Karenabanyak kasus-kasus korupsi yang terjadiditingkat lokal tidak dimuat sama sekalioleh surat kabar.

Temuan dalam penelitian ini tentudapat dijadikan sebagai informasi kepadamasyarakat untuk menyadari bahwakorupsi adalah musuh utama yang harusdiperangi bangsa ini, khususnya untukpenduduk Sumatera Utara. Untukmengungkap kasus-kasus korupsi inisurat kabar tidak cukup hanyamemberitakan dengan hard news ataustright news . Praktek korupsi yangbiasanya gelap tidak mungkin diungkapdengan sistim rutinitas liputan yangbiasanya dilakukan setiap hari. Karena ituperlu peningkatan kapasitas jurnalisdalam meliput korupsi lokal. Selain itu,peningkatan akses masyarakat terhadapmedia lokal sangat penting agarmasyarakat dapat berpartisipasi dalamkegiatan-kegiatan yang berhubungandengan pembangunan pemerintahan yangbaik di Sumatera Utara.***

Abdi Rufinus Tarigan, Pemilianna Pardede, J Anto adalah peneliti di KIPPAS Medan

35

Ringkasan EksekutifPenelitian ini mengkaji pemberitaan

media massa Indonesia serta keberpihak-annya terhadap isu yang terkait denganhak asasi perempuan. Kajian inidilaksanakan dalam rangka satu proyekkerjasama internasional antaraPemerintah Indonesia dan PemerintahFederal Jerman.

Penelitian ini menganalisispemberitaan media dari 13 medianasional dan daerah dari mediasuratkabar dan televisi pada periodewaktu 1 Januari 2010 sampai 31 Maret2010. Pada periode ini, peneliti dapat

Media, Kesetaraan Gender,dan Hak-Hak Perempuan

Analisis Isi 13 Media Massa Indonesia1

Oleh Georgia Wimhöfer dan Ignatius Haryanto

mengidentifikasi 685 item berita yangmenyinggung kepada isu hak-hakperempuan. Analisis lebih mendalammembawa beberapa kesimpulan yangdapat diangkat sebagai titik berangkatuntuk diskusi lebih lanjut dengan wakilmedia serta para jurnalis. Temuan utamaadalah:

Frekuensi pemberitaan dalammedia masih rendah. Riset inimenemukan 685 item berita yangberkaitan dengan hak asasi perempuan,kesetaraan gender, atau kebijakanperkawinan yang dikembangkan oleh 13media massa. Jika jumlah tersebut dibagi

1 Tulisan ini merupakan hasil kajian yang dilakukan Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP) untukProyek Strengthening Women’s Rights (SWR) – sebuah proyek kerjasama antara KementerianPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP&PA) dan Deutsche Gesellschaft fürTechnische Zusammenarbeit GmbH (GTZ, yang sejak 1 Januari 2011 menjadi Deutsche Gesellschaftfür Internationale Zusammenarbeit atau GIZ). KPP&PA menjadi pelaksana Pemerintah RepublikIndonesia, sementara GIZ/GTZ adalah pelaksana proyek bagi Pemerintah Republik Federal Jerman.Kajian dilakukan LSPP, dengan supervisi dari tim Proyek Strengthening Women’s Rights (SWR).

Media, Kesetaraan Gender, dan Hak-Hak Perempuan

Jurnal Dewan Pers

36

tiga bulan dan jumlah media (=685/3/13),dapat diketahui bahwa rata-rata mediayang dikaji membertitakan ataumenyiarkan 18 berita per bulan yangterkait dengan hak asasi perempuan ataupersoalan kesetaraan gender.

Perhatian terhadap isu hak asasiperempuan dan kesetaraan genderbervariasi. Tiga isu utama yang diliputoleh media massa yang dikaji adalah: isupencatatan pernikahan, kekerasan dalamrumah tangga, dan partisipasi perempuandi ruang publik. Tiga isu utama yang palingjarang diliput oleh media adalah: isuperceraian, isu kepala keluarga, danpoligami. Namun, gambaran sedikitberubah jika membandingkan fokuspemberitaan antara media cetak nasionaldan provinsi dan televisi.

Keberpihakan media terhadapkesetaraan gender mencapai 50%saja. Hasil penelitian ini menyebutkankecenderungan media massa memberikandukungan terhadap isu kesetaraangender, mencapai 340 berita (50%).Sementara penerbitan yang netralmencapai 267 berita (39%), dan yangmenolak kesetaraan gender atau lebihmendukung nilai patriarki ada 38 berita(6%).

Isu hak-hak perempuan biasanyadiberitakan dalam berita langsung.

Kecenderungan umum pemberitaanmedia mengenai kesetaraan genderbertumpu pada jenis penulisan beritalangsung (66%), disusul penulisan feature(19%) dan opini penulis luar (13%). Yangpaling sedikit ditemukan terkait dengan isukesetaraan gender ada dalam tajukrencana dengan jumlah total 16 buah itemberita (2%). Mengingat tajuk rencanamerupakan wadah untuk membahas isuyang dianggap penting oleh redaksi media,angka 2% itu menunjukkan bahwa secararata-rata isu terkait dengan hak asasiperempuan belum dianggap krusial olehmedia yang dikaji.

Kepekaan terhadap dampakkebijakan perkawinan masih perluditingkatkan. Dari temuan ini dapatdisimpulkan bahwa dukungan mediaterhadap kesetaraan gender tampak lebihtinggi untuk isu terkait dengan hak asasiperempuan – seperti “partisipasi dalamranah publik”, “kekerasan dalam rumahtangga”, “akses kepada pelayanan”, danlain-lain. Diskriminasi perempuan yangdisebabkan oleh kebijakan perkawinanhanya diangkat melalui persoalanpencatatan pernikahan. Ini berarti bahwamedia belum terlalu peka terhadapketerkaitan antara kesetaraan gender,kerentanan perempuan, dan kebijakanperkawinan.

37

Latar Belakang Riset Media Latar Belakang dan Tujuan

PenelitianPenelitian ini dimaksud untuk

mempromosikan isu kesetaraan genderdan hak-hak perempuan. Penelitiandilakukan dengan menganalisispemberitaan di 13 buah media massa(sembilan suratkabar dan empat stasiuntelevisi) dalam periode penerbitan 1Januari hingga 31 Maret 2010. Timpeneliti berusaha mendapatkan gambaranbagaimana sesungguhnya media massamemotret isu-isu yang terkait denganmasalah kesetaraan gender dan hak-hakperempuan. Sembilan suratkabar yangditeliti di sini, empat di antaranya adalahsuratkabar nasional, dan lima lainnyamerupakan suratkabar daerah.

Undang-undang Dasar Indonesiadan sejumlah perangkat hukum telahmengakui dan membangun kesadaranperlu adanya kesetaraan posisi antaraperempuan dan laki-laki. Amendementerhadap UUD 1945 makin mempertegasperlunya semua warga Indonesia memilikihak yang sama, baik laki-laki maupunperempuan. Selain itu, pada tahun 1984pemerintah Indonesia telah meratifikasiCEDAW (Convention on the Eliminationof All Forms of Discrimination againstWomen). Kemudian, pada tahun 2004,pemerintah Indonesia juga telah

mengeluarkan Undang-Undang No. 23Tahun 2004 tentang PenghapusanKekerasan Dalam Rumah Tangga,disusul Undang-Undang No. 21 Tahun2007 tentang Pemberantasan TindakPidana Perdagangan Orang, yangmengatur pelarangan perdaganganmanusia (anti-trafficking). Sementaraitu, dalam hal perlindungan anak,pemerintah Indonesia juga telahmengeluarkan Undang-Undang No. 23Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam kenyataannya, sejumlahundang-undang tersebut tidak langsungmemperbaiki kondisi kehidupanperempuan dan anak di Indonesia.Perempuan di Indonesia masih banyakmengalami perlakuan diskriminatif dalambanyak sektor kehidupan. Akar masalahini bersumber dari ketidaktahuan banyakpihak (baik lelaki maupun perempuan)atas apa itu kesetaraan gender dan hak-hak perempuan. Kemunculan sejumlahperaturan daerah yang diberlakukanbahkan memberikan pengekangankepada perempuan dalam penampilan dihadapan publik. Kondisi inimencerminkan betapa masih kuatnyabudaya patriarkis yang ada di Indonesia,dan itu terjadi dalam lingkup nasionalataupun lingkup daerah. Akibatnya,banyak perempuan Indonesia tidakmenikmati kesempatan yang sama untuk


Jurnal Dewan Pers

38

mendapatkan akses, kontrol, dan manfaatpada bidang ekonomi, sosial, dan politik.

Penelitian ini dilaksanakan dalamrangka proyek Strengthening Women’sRights (SWR, atau “Penguatan Hak-hakPerempuan”). Proyek SWR adalahproyek kerjasama antara PemerintahRepublik Indonesia dan Republik FederalJerman yang dilaksanakan olehKementerian Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak serta Gesellschaftfür Internationale Zusammenarbeit GmbH(GIZ – Kerjasama Internasional Jerman).

Proyek SWR bertujuan untukmengurangi diskriminasi terhadapperempuan melalui perbaikan kerangkakebijakan di tingkat nasional maupundaerah. Salah satu kondisi perangkatperundang-undangan yang masihmenyebabkan banyak kesenjangan antaralelaki dan perempuan adalah kebijakanperkawinan sehingga proyek ini jugamendukung dialog tentang kebijakanperkawinan yang responsif gender.

Oleh karena itu, proyek SWRmelaksanakan kajian terhadap pemberita-an media yang berfokus kepada duaaspek: berita yang terkait dengan hakasasi perempuan dan berita yang terkaitdengan kebijakan perkawinan diIndonesia. Hasil penelitian ini hendak me-nunjukkan posisi media terhadap isu hakasasi perempuan dalam pemberitaan

Indonesia. Hasil analisis ini juga akandipakai oleh proyek SWR dalam peren-canaan kegiatan peningkatan kesadaran,baik untuk para pengelola media massamaupun untuk umumnya masyarakat.

Metodologi SurveiPertanyaan utama yang hendak

dijawab dalam survei ini adalah:- Isu mana yang terkait dengan hak

asasi perempuan, kesetaraangender, dan kebijakan perkawinanyang menerima perhatian yangpaling banyak atau paling sedikitdari media?

- Isu mana yang terkait dengan hakasasi perempuan, kesetaraangender, dan kebijakan perkawinanyang dapat menarik paling banyakdukungan pro kesetaraan gender?

- Apakah terjadi tendensi mediatertentu dan ada keterkaitannyadengan posisi media, golonganpembaca dan pemirsa?

- Apa rekomendasi kepada proyekStrengthening Women’s Rightsuntuk meningkatkan kepedulianmedia terhadap hak perempuan/kesetaraan gender?

Di sini, peneliti melakukan analisisisi terhadap pemberitaan dari 13 buahmedia massa (sembilan media cetak danempat media televisi) dalam periode

39

waktu 1 Januari hingga 31 Maret 2010.Data untuk penelitian ini disediakan olehtim pengumpulan data lainnya yangmengumpulkan kliping suratkabar/koranpada bulan Juni/Juli 2010. Item beritatelevisi dikumpulkan oleh tim SWRsendiri. Tim peneliti dari LSPP mengolahdata dari hasil pencarian data yangdilakukan tim pengumpulan data tersebut.

Setiap item berita diperiksa oleh paraenumerator yang telah membagipekerjaan analisis ini. Sebagai peganganuntuk survei, ada suatu kuesioner yang

menjadi panduan untuk mendata masing-masing item berita. Kuesioner ini lebihbersifat kuantitatif dengan pilihan-pilihanganda atas masing-masing pertanyaan.Khusus untuk pertanyaan menyangkutposisi media diberikan kemungkinan isiandilakukan pada lebih dari satu pilihan.

Kuesioner riset melihat apa saja isuyang diangkat oleh media massa terkaitdengan masalah kesetaraan gender.Untuk kepentingan survei ini, sejumlah isudiidentifikasi oleh tim bersama dengan timsupervisor, yaitu:

Tabel 1: Daftar isu-isu yang dipertimbangkan dalam kajian


Isu nomor 1 hingga 7 merupakan isudalam ranah hak perempuan secaraumum yang menyebabkan kerentananperempuan Indonesia serta kondisi hidupyang belum memadai atau belum sesuaidengan hak asasi perempuan. Sementaranomor 8 hingga 13 ada dalam ranah isukebijakan perkawinan yang seringkali

membuahkan diskriminasi terhadapperempuan.

Untuk mengetahui posisi media,perlu dilihat pemberitaan dalam sejumlahkategori di bawah ini:

a) Mendukung kesetaraan gender,yang dapat dilihat dari carapemberitaan, yakni apakah item

Jurnal Dewan Pers

40

berita tersebut: menggambarkanisu dari perspektif perempuan,mengadvokasi kesetaraan gender,melaporkan tanggapan perempuan,mendorong reformasi kebijakanperkawinan, dan mendorongperubahan implementasi hukumuntuk kesetaraan gender,

b) Menolak kemajuan kesetaraangender atau mendukung nilaipatriarkis, yakni apakah beritamemotret isu dengan:menggambarkan relasi genderberdasarkan nilai tradisional,mendukung hukum keluarga yangtidak setara, menolak tuntutanreformasi kebijakan perkawinan,dan alasan lain yang tidakmendukung kesetaraan gender,

c) posisi netral, dand) posisi tidak jelas.

Dalam pelaksanaan analisis,beberapa butir informasi dikorelasikanuntuk melihat hubungan antara beberapahasil analisis.

Data yang DipergunakanDengan berbagai pertimbangan dan

kriteria – antara lain: ketersediaan klipingatau daftar berita (dalam kasus televisi)untuk bulan Januari-Maret 2010, tirasatau oplah, lokasi (untuk lima surtakabartingkat provinsi), orientasi media dan

para pembaca – kemudian dipilih empatharian nasional, lima harian regional,serta empat stasiun televisi nasional.Lokasi provinsi tertentu dipilih karenalima provinsi ini merupakan lokasikegiatan proyek: Jawa Tengah, DaerahIstimewa Yogyakarta, Kalimantan Timur,Nusa Tenggara Barat , dan NusaTenggara Timur. Dengan demikian, yangkemudian diteliti adalah media cetaknasional: Kompas, Koran Tempo ,Republika, dan Suara Pembaruan;sementara media cetak provinsi, masing-masing adalah: Tribun Kalt im(Samarinda/Kalimantan Timur), SuaraMerdeka (Semarang/Jawa Tengah),Lombok Pos (Mataram/Nusa TenggaraBarat), Timor Ekspres (Kupang/NusaTenggara Timur), dan KedaulatanRakyat (Yogyakarta/Daerah IstimewaYogyakarta). Dan media televisi: TVOne, Trans TV, Metro TV, dan SCTV.

Secara keseluruhan, 1.451 itemberita dikoleksi: 566 berita dari korannasional, 738 dari koran provinsi, dan 147berita televisi yang dipublikasikan ataudisiarkan antara 1 Januari dan 31 Maret2010.

Setelah dilakukan enumerasi,ternyata tidak semua berita yangdikumpulkan bisa dianggap sebagai datayang relevan. Seringkali artikel yangmelaporkan tentang persoalan terkait

41

perempuan tidak mengandung kontenyang terkait dengan hak-hak asasiperempuan. Tabel 2 di bawahmenunjukkan jumlah total berita yangdikumpulkan sebagai dasar penelitianserta berita yang dapat dianggap relevan

setelah seleksi awal. Dari total beritayang dikumpulkan (1.451), hanya 685berita yang dapat dianggap relevan, yaitu48% dari sample awal. Berita yangdianggap tidak relevan disingkirkan padatahap analisis berikutnya.

Tabel 2: Jumlah berita total dan jumlah berita yang relevan


Jurnal Dewan Pers

42

Banyak berita yang tidak relevan,karena berita yang seolah berbicara soalperempuan tersebut terjebak karena lebihcondong memberitakan dalam ranahpemberitaan olahraga, pemberitaanmasalah luar negeri, berita infotainmen(tentang para selebritas atau pesohor),atau berita-berita lain yang tidak terkaitdengan masalah pemberdayaan perem-puan atau soal kesetaraan perempuan.

Analisis Pemberitaan Media Frekuensi PemberitaanPertama, jika melihat frekuensi

pemberitaan per bulan, dapat disimpulkanbahwa frekuensi pemberitaan pada bulanFebruari 2010 jauh lebih tinggi dibandingkan

dengan Januari atau Maret. Tingginyapemberitaan ini dapat dikaitkan dengandiangkatnya kembali kasus pernikahanLutfiana Ulfah, seorang gadis berumur 12tahun, dengan Pujiono Cahyo Widianto,pemilik sebuah pesantren, yang dikenaldengan panggilan Syekh Puji. Beritatersebut memunculkan pelaporan yangsangat tinggi di hampir semua media yangdipantau dalam riset ini.2 Pada Februari2010, pemberitaan tentang kesetaraangender memuncak dengan 300 berita atau44% dari semua berita yang dilihat dalamkajian ini, dibandingkan denganpemberitaan pada Januari 2010 (155 berita= 22%) atau berita pada Maret 2010 (230berita = 34%).

Gambaran 1: Jumlah berita per bulan

2 Pernikahan itu sendiri berlangsung pada Agustus 2008. Kemudian, pada 13 Oktober 2009 diselenggarakansidang pertama di pengadilan atas kasus pernikahan dini tersebut. Sidang inilah yang kemudian memicureaksi banyak pihak, terutama yang tidak bersetuju pada perkawinan di bawah usia. Komisi NasionalPerlindungan Anak (Komnas Anak) kemudian melakukan pendekatan pada Pujiono pada awal November2009, dan kasus pun bergulir hingga pada sidang kedua pada 7 Juli 2010 dan seterusnya.

43

Membandingkan jumlah pemberitaandi suratkabar dengan televisi dapat dilihatbahwa suratkabar tingkat nasional maupunprovinsi memberi jauh lebih banyakperhatian pada isu hak perempuan. Daritotal berita (685), 51% ditulis olehsuratkabar provinsi, 36% oleh suratkabarnasional, dan 13% disiarkan oleh televisi.Pemberitaan di televisi bisa dianggap cukuprendah, tetapi dalam fakta, dua stasiuntelevisi hampir tidak melaporkan isu terkait.3

Isu-isu yang Diangkat MediaIsu apa yang paling sering diangkat

oleh media secara umum? Jawabnya:“pencatatan pernikahan”, “kekerasandalam rumah tangga”, dan “partisipasiperempuan dalam publik” menempatiposisi paling sering diberikan perhatian.Tabel 3 juga menunjukkan bahwa isuyang paling sedikit mendapat perhatianadalah “perceraian”, isu “kepalakeluarga”, dan “poligami”.

Tabel 3: Isu-isu yang diangkatkan oleh media massa

3Data televisi dikumpulkan berdasarkan daftar siaran yang mencatat item berita secara detil. Dalampengumpulan data TV One dan Metro TV terdapat kesulitan sehingga tim pengumpulan data hanyamedapatkan empat dan lima berita yang terkait dengan hak asasi perempuan dan kebijakan perkawinan.


Jurnal Dewan Pers

44

Gambaran berubah ketikamembandingkan fokus pemberitaanantara media cetak nasional dan provinsidan televisi. Dari tabel di atas dapatdisimpulkan bahwa isu yang palingbanyak dilaporkan di koran nasionaladalah “kekerasan dalam rumah tangga”(16%), disusul oleh “pencatatanpernikahan” (16%) dan “kesehatanreproduksi” (14%). Bersama-sama, tigaisu tersebut mencapai hampir 50% darisemua pelaporan.

Di tingkat provinsi, isu “partisipasiperempuan dalam ranah publik”mendapat perhatian paling tinggi dengan22% dari semua berita daerah. Persoalanitu disusul dengan “pencatatan

pernikahan” (19%) dan “kesehatanreproduksi” (13%). Tiga persoalan inimelebihi 50% pemberitaan di tingkatprovinsi.

Pada pemberitaan televisi, isu“pencatatan pernikahan” mendapatperhatian paling tinggi dengan 34%,disusul oleh “kekerasan dalam rumahtangga” (30%) dan “kekerasan seksual”(22%). Di televisi, fokus pada tiga isutersebut malah lebih tinggi daripada dalampemberitaan koran: 86% dari pemberitaanmenyangkut tiga topik utama ini.

Pembandingan ini dapatmenunjukkan bahwa ada sedikit variasidalam perhatian media. Misalnya,“kekerasan seksual” hanya muncul dipemberitaan televisi sebagai salah satutopik utama. Sedangkan “partisipasidalam publik” adalah isu yang palingdiangkat di tingkat provinsi.

Selanjutnya, “pencatatanpernikahan” sebagai isu yang terkaitdengan kebijakan perkawinan mendapatperhatian yang cukup tinggi. Dapatdiasumsikan bahwa ini disebabkan satukasus yang terjadi pada bulan Februari.Selain itu, hal yang terkait dengankebijakan perkawinan tidak dapat banyakperhatian.Contoh Liputan Kasus KDRT

45

Secara umum, dapat disimpulkanbahwa yang paling banyak diangkat olehmedia adalah isu yang menyangkut hak-hak perempuan secara umum (70%)

Tabel 4: Isu-isu yang diangkat oleh koran nasional, koran provinsi,dan televisi

ketimbang memberikan liputan secarakhusus yang menyangkut isu terkaitkebijakan perkawinan (30%, lihatGambaran 2).

Gambaran 2: Perbandingan isu terkait hak perempuandan kebijakan perkawinan


Jurnal Dewan Pers

46

Akhirnya, Tabel 5 menunjukkanbahwa mayoritas pemberitaan terkaitdengan isu hak perempuan terjadi padaFebruari 2010. Ini juga berarti bahwafrekuensi pemberitaan yang dilaporkanpada kajian ini mungkin t idakrepresentatif: pemberitaan tentang isu

pencatatan pernikahan sangat meloncatkarena satu peristiwa yang memancingpembahasan tentang pengaruhkurangnya pencatataan pernikahansecara resmi di Kantor Urusan Agama(KUA) terhadap frekuensi nikah sirridan poligami.

Informasi Rinci: Jenis Berita,Lokasi, Asal BeritaBagian ini melacak jenis berita yang

dipilih oleh berbagai media tersebutdalam memberitakan masalah kesetaraangender: apakah pemberitaan tersebutdikemas dalam bentuk “pemberitaanlangsung”, “penulisan feature”, “tajukrencana” dari media tersebut, ataupun

Tabel 5: Isu yang diangkat antara bulan Januari hingga Maret 2010

juga lewat “opini” yang disampaikan olehpara kolumnis atau ahli dari luar.

Selain itu, bagian ini juga melacakpendekatan media-media tersebut dalammemberitakan masalah kesetaraan gender:apakah memberitakan atas inisiatif sendiri,atau lebih mengambil sebagai kutipan darisumber berita lainnya, seperti dari kantorberita luar, ataupun kantor berita internal.

47

Akhirnya, bagian ini juga menganalisislokasi berita, artinya apakah isu yangdiangkat bisa dianggap berita nasional, beritaprovinsi setempat (dalam kasus koranprovinsi), atau berita lainnya.

a. Jenis beritaTerutama dalam tulisan di media

massa, dikenal empat jenis tulisan, yangutama dikenal adalah: (1) penulisanstraight news (berita langsung), (2)penulisan features, (3) tajuk rencana, dan(4) opini pihak luar.

Straight news, atau berita langsungmendominasi penulisan di suratkabarkarena gaya penulisan ini yang cenderunglangsung memberitakan hal yang palingpenting untuk diketahui oleh pembaca ataupemirsa. Features merujuk pada penulisandengan gaya bercerita. Ia lebih inginmenghadirkan unsur penting dengan cara

bercerita yang memikat. Ini salah satu carayang dipergunakan untuk lebih mendalamisuatu peristiwa yang lebih bisa dilakukanketimbang penulisan straight news.

Wadah untuk menuangkan opiniresmi dari media yang memuat beritatersebut ada pada tajuk rencana ataueditorial. Tajuk rencana menjadi cerminantentang suatu hal yang dianggap pentingoleh redaksi dan untuk itu redaksimenyampaikan pandangan ataupunopininya. Sementara itu, opini pihak luaratau kolom merupakan ruang yangdiberikan oleh redaksi kepada sejumlahpenulis luar untuk memberikan pandanganatau penilaiannya terhadap situasi-situasiaktual.

Keempat jenis tulisan ini akan dilihatmana yang lebih dominan dipergunakan olehmedia massa untuk memberitakan masalahyang terkait dengan isu perempuan.

Gambaran 3: Jenis berita (jumlah)


Jurnal Dewan Pers

48

Dari Gambaran 3 ini dapat dilihatbahwa kecenderungan umum pemberitaanmedia mengenai masalah kesetaraangender bertumpu pada jenis penulisanberita langsung (sebanyak 449 berita atau66%), disusul penulisan feature 128 berita(19%) dan opini penulis luar sebanyak 92tulisan (13%). Yang paling sedikit tajukrencana dari media tersebut sebanyak 16buah tulisan (2%). Mengingat bahwa tajukrencana merupakan wadah untukmembahas isu yang dianggap penting olehredaksi media, angka 2% itu menunjukkanbahwa secara rata-rata isu terkait denganhak asasi perempuan belum dianggapkrusial oleh media yang dikaji.

Sesuai dengan ciri khas masing-masing media, sekitar dua per tiga beritadi suratkabar nasional dan provinsi ditulisdalam bentuk berita langsung, padahal di

media televisi 90% berita yang dianalisisadalah berita langsung. Namun, kondisidalam televisi di sini bisa dimaknaisebagai perbandingan yang tidak setaradengan dunia media cetak, mengingatmedia cetak mempunyai ruang relatiflebih leluasa dibanding televisi, karenauntuk media televisi ruang untukpemberitaan lebih kecil dibanding denganruang yang disediakan untuk tayanganhiburan, talk show, reality show, danprogram acara lainnya.

b. Lokus beritaLokus berita menyangkut lokasi

suatu peristiwa diberitakan, apakah ituberskala nasional, nasional dan daerah,hanya daerah setempat provinsi tempatjangkauan media tersebut diterbitkan,ataupun provinsi lain.

Tabel 6: Lokus berita yang terkait dengan isu hak asasi perempuan

49

Data soal lokus pemberitaanmenunjukkan bahwa koran nasionalberkecenderungan untuk menulis beritatentang kejadian tingkat daerah(17+25=42% dari berita koran nasional),disusul dengan berita di tingkat nasional(38%). Sementara itu, media provinsimemberi perhatian untuk berita ataukejadian di provinsi setempat, jumlahnyamencapai 195 berita (56%), sedangkanberita nasional sekitar 30%. Berita dariprovinsi lain hanya 9%.

Dari sini bisa disimpulkan bahwamedia lokal sudah menunjukkankecenderungan mengutamakan beritayang ada di sekitar mereka, dan tidak lagimenganggap berita-berita yang berskalanasional sebagai hal yang paling utamauntuk ditampilkan. Ini merupakan suatuhal yang cukup menggembirakan karenabagaimana pun media lokal yang adamencoba melayani kepentingankonsumen dalam wilayah terdekatmereka, dan untuk itu prinsip dalamjurnalistik soal “proximity” (kedekatan isu

dengan pembaca) menunjukkankebenarannya.

Untuk media televisi, berita terkaitdengan isu hak perempuan lebih banyakdisoroti di lokasi provinsi (68+8=76%), barukemudian berita berlokus nasional (19%).Fakta ini barangkali disebabkan oleh fokusberita televisi pada kasus-kasus, sedangkanpemberitaan di suratkabar akan menyorotipermasalahan hak perempuan daribeberapa perspektif, baik berdasarkankasus maupun berdasarkan lokus.

c. Asal beritaAsal berita bersangkutan dengan

rancangan berita: apakah media massayang dikaji memberitakan atas inisiatifsendiri, atau lebih mengambil kutipan darisumber berita lainnya, seperti dari kantorberita luar (seperti Kantor BeritaAntara), ataupun dari kantor beritainternal (seperti yang umumnya terjadidalam suratkabar yang tergabung dalamjaringan Jawa Pos Group yang memilikiJPNN – Jawa Pos News Network).

Tabel 7: Asal berita


Jurnal Dewan Pers

50

Dari tabel 7 tersebut kita dapatmelihat bahwa media massa nasionalsecara umum lebih melakukan pemberi-taan secara swadaya (61%) daripadamenumpukan pemberitaan yang datangdari pihak eksternal media. Sedangkanmedia provinsi dan televisi lebih memper-cayai sumber eksternal untuk mengem-bangkan berita (69% dan 67%).

Keberpihakan Media dalamPemberitaanBagaimana kecenderungan utama

sikap media terhadap masalah hak asasiperempuan? Gambaran ini menjadi intipenelitian ini untuk mengetahui apakahmedia yang dikaji menunjukkan sikapmendukung kesetaraan gender ataukah

cenderung menampilkan pandangan yanglebih berorientasi patriarkis.

Pertama, kajian ini akan memberigambaran umum tentang kecenderunganberpihak dalam pemberitaan. Tabel 8mengkaji sejauhmana media yang ditelitimendukung kesetaraan gender atau tidakdalam pemberitaan mereka.

Secara umum dapat dikatakanbahwa dukungan media massa terhadapisu kesetaraan gender mencapai 50%.Pemberitaan yang netral mencapai 39%,dan yang menolak kesetaraan genderatau lebih mendukung nilai patriarki adadalam 38 berita (6%). Untuk 6% darisemua berita tim peneliti tidak dapatmengidentifikasi secara jelas posisimedia.

Tabel 8: Dukungan media terhadap isu kesetaraan gender (KG)

51

Lebih detil lagi, berita media cetaknasional tercatat yang paling kuat dalamdukungannya terhadap kesetaraangender, setinggi 54% dari semua berita.Berita yang dianggap netral adalah 36%,dan hanya 4% artikel menunjukkantendensi tidak mendukung atau bernadapatriarkis dalam penulisannya.

Sedangkan media cetak provinsimendukung kesetaraan gender pada 50%artikel mereka, dan 35% artikel ditulisdengan posisi yang bisa dianggap netral.Media provinsi juga menunjukkan sifatyang paling tidak mendukung argumentasikesetaraan gender pada 8% dari semuaartikel yang mereka kembangkan.

Media televisi bisa dikatakan lebihmelaporkan dengan nada netral (60%),dan hanya 38% item berita merekadianggap sebagai pemberitaan yangmendukung kesetaraan gender.

Kesimpulannya adalah bahwa mediamassa yang diteliti rata-rata bisa dianggapcukup peka gender (50%), dengankomposisi suratkabar nasional palingmendukung kesetaraan gender (54%),sedangkan suratkabar dari provinsimenunjukkan tendensi nonkesetaraanyang paling tinggi (8% dari semua artikelyang disusun).

a. Posisi media terhadap isu hakasasi perempuanSelanjutnya, Tabel 9 di bawah ini

menunjukkan keberpihakan masing-masingmedia massa yang diteliti. Jika dilihat posisimasing-masing media, ternyata yang palingsensitif gender dari media suratkabarnasional adalah Kompas: 74% dari semuaberita yang terkait dengan perkara hakperempuan berpihak dengan kesetaraangender. Sedangkan yang paling sedikitmemperkenalkan perspektif kesetaraangender dalam penulisannya adalah SuaraPembaruan (43% dari semua penulisan),karena lebih mengambil posisi netral (51%).Yang menerbitkan paling banyak tulisanyang bersifat perspektif patriarkis adalahRepublika, walaupun 11% tidak dapatdianggap jumlah penerbitan yang sangatsignifikan.

Ketua Badan Pembina Lembaga Partisipasi Perempuan(LP2), sebagai narasumber Workhshop Partisipasi MediaDalam Upaya Menghapus Kekerasan Berbasis Gender diIndonesia, bekerjasama dengan UNFPA, yang dihadiriseluruh wartawan di Landak.

http

://k

apua

spos

tlan

dak.

blog

spot

.com


Jurnal Dewan Pers

52

Di tingkat provinsi, Suara Merdekayang paling sering mengambil posisi prokesetaraan gender dengan 53% darisemua berita koran tersebut. Yang palingsering memberi perspektif berkonotasipatriarkis adalah Lombok Pos dengan15% dari semua item berita. SedangkanTimor Express adalah suratkabar yangpaling sering memilih posisi netral dalampemberitaannya.

Di kalangan televisi, semua beritadapat dikategoriasikan berpihak“mendukung kesetaraan gender” atau“netral”. Walaupun TV One dan MetroTV menunjukkan persentase paling tinggipro kesetaraan antara semua stasiuntelevisi (100% dan 80%), hasil itu tidak

Tabel 9: Dukungan media terhadap isu kesetaraan gender (KG)

bisa dianggap representatif karena keduastasiun itu secara total hanya menyiarkanempat dan lima berita yang terkait denganhak asasi perempuan. Stasiun televisiTrans TV yang menyiarkan paling banyakberita dalam kurun waktu Januari sampaiMaret 2010, kebanyakan waktumengambil posisi netral (80% dari semuaitem berita).

b. Keterkaitan posisi dan jenismediaUntuk melihat lebih dalam jenis berita

mana yang memberi dukungan kepada isuhak perempuan dan kesetaraan gender,bisa membaca Tabel 11. Pada tabel inidapat dilihat bahwa dukungan yang paling

53

tinggi dalam persentase terjadi pada jenisberita “feature” dan “opini penulis luar”(masing-masing 65% dari beritamendukung kesetaraan gender). Ini dapatdiharapkan karena dua jenis berita inimemang bersifat tulisan yang akanmemperkenalkan suatu posisi tertentu.

Yang mengherankan adalah bahwa42% dari “straight news” juga

memperkenalkan isu yang terkait denganhak asasi perempuan dengan pandanganyang mendukung kesetaraan gender,walaupun jenis berita “straight news”mesti dianggap sebagai jenis yangbiasanya lebih bersifat netral.

Pemberitaan yang lebihmenggambarkan perspektif patriarkisatau tidak mendukung kesetaraan gender

terutama dapat diketemukan pada jenis“tajuk rencana”: 25% dari semua tajukrencana yang dikaji tidak mendukungperspektif kesetaraan gender. Sedangkanberita yang mengandung posisi netralmudah diketemukan dalam jenis beritastraight news, sesuai dengan sifat beritaini yang memang bisa dianggap pelaporannetral tentang suatu keterjadian.

c. Keberpihakan terhadap isuyang diberitakanPosisi media secara umum terkait

dengan isu-isu yang diangkat. Tabel 11

Tabel 10: Dukungan media berdasarkan jenis berita

di bawah menunjukkan bahwa tidaksemua isu menerima dukungan prokesetaraan gender yang sama.

Jika dilihat dari jumlah artikel, isuyang menerima paling banyak dukunganadalah “pencatatan pernikahan” (68artikel dari 340 artikel yang prokesetaraan gender), bersama dengan isu“partisipasi perempuan dalam ranahpublik” dan “kekerasan dalam rumahtangga”. Yang menarik, ada pemberitaanberkait isu pencatatan pernikahan namunsekaligus menolak prinsip kesetaraan,terhitung paling tinggi (19 artikel). Juga,


Jurnal Dewan Pers

54

isu “pencatatan pernikahan” berskorpaling tinggi untuk kategori “tidak jelas”.Itu menunjukkan bahwa dalam fasepemberitaan Januari sampai Maret 2010

terjadi suatu diskusi yang cukup beragamtentang persoalan tersebut.

Jika dilihat dari persentase terhadapjumlah total artikel tentang suatu isu tertentu,

Tabel 12: Keberpihakan terhadap isu yang diberitakan

gambarannya menjadi sedikit berubah.Ternyata, “akses pada pelayanan publik”merupakan isu yang paling sering dilaporkandengan perspektif yang mendukungkesetaraan gender; terhitung ada 84%artikel dari semua artikel tentang aksespelayanan menunjukkan dukungan.“Eksploitasi perempuan sebagai buruh” dan

isu “kesehatan reproduksi” juga menerimabanyak dukungan pro kesetaraan gender.

Sedangkan pemberitaan yang lebihcenderung netral adalah pelaporan tentang“pernikahan anak” (69% semua artikeltentang isu tersebut), isu “trafficking”(66%), dan “kekerasan seksual” yangdialami perempuan (57%).

55

Posisi yang mendukung nilaipatriarkis terfokus pada tiga isu yangsemuanya terkait dengan kondisikebijakan perkawinan, yaitu “perceraian”(29%), “konsep keluarga” (27%), serta“pencatatan pernikahan” (14%). Yangmenarik di sini, tiga hal ini juga yangberskor paling tinggi untuk kategori “tidakjelas”. Itu berarti bahwa pada tiga isu iniposisi yang berpihak pada hak asasiperempuan belum begitu didukung olehmedia.

Dari temuan ini dapat disimpulkanbahwa dukungan lebih tinggi terhadapkesetaraan gender terkait dengan hakasasi perempuan – seperti partisipasidalam ranah publik, kekerasan dalamrumah tangga, akses kepada pelayanan,dan lain-lain. Sementara isu yang terkaitdengan diskriminasi perempuan yangdisebabkan oleh kebijakan perkawinanhanya ada satu yang diberi perhatiancukup tinggi, yaitu persoalan pencatatanpernikahan. Ini berarti bahwa mediabelum terlalu peka terhadap keterkaitanantara kesetaraan gender dan kebijakanperkawinan.

d. Argumentasi media dalammendukung atau menolakkesetaraanUntuk mengetahui lebih persis

berdasarkan argumentasi apa media

mendukung atau menolak posisikesetaraan gender, kajian media inimelihat argumentasi yang diambil dalamsuatu artikel.

Pertama, Tabel 12 menggaliargumentasi pemberitaan yangmendukung kesetaraan gender dalampemberitaannya. Bisa dilihat bahwasebagian besar (216 dari 340 artikel)menggambarkan kasus atau isu dariperspektif perempuan. Juga, sekitarsepertiga atikel, yaitu 117 dari 340 artikel,mengadvokasikan kesetaraan gender.

Sedangkan sekitar 20% artikelmendukung reformasi kebijakanperkawinan atau mendorong perubahanimplementasi hukum untuk kesetaraangender (62 item berita). Argumentasiseperti ini justru dapat ditemukan dalamartikel yang membahas isu yang terkaitdengan “pencatatan pernikahan”.Sejumlah 57 dari 68 artikel yang ditulistentang pencatatan pernikahanmendorong reformasi hukum keluarga.Temuan ini merefleksikan bahwa mediamenganggap bahwa pencatatanpernikahan merupakan persoalan yangbelum diatur secara memadai dari segiperundang-undangan. Padahal, isu lainyang terkait dengan kebijakanperkawinan – seperti pernikahan anakatau status kepala keluarga – menerimasangat sedikit perhatian dari media.


Jurnal Dewan Pers

56

Kedua, Tabel 13 menunjukkanargumentasi atau perspektif yang diambiloleh media yang mendukung posisi yangmenolak kesetaraan gender ataumenggambarkan isu dengan nadapatriarkis.

Kenyataan yang muncul dari data iniadalah bahwa hanya beberapa isu yangmenolak kesetaraan, yaitu terutama“pencatatan pernikahan”, “konsepkeluarga” yang setara, serta “partisipasiperempuan dalam publik”. “Pencatatanpernikahan” menerima perhatian palingtinggi (16 dari 38 artikel), dengan

Tabel 12: Argumentasi saat mendukung kesetaraan gender*

* Khusus untuk pertanyaan menyangkut argumentasi media dalam mendukung kesetaraan genderdalam artikelnya, enumerator kajian ini diberi kemungkinan isian lebih dari satu pilihan.

argumentasi bahwa reformasi kebijakanperkawinan tidak diperlukan. Sedangkanpenolakan keterlibatan perempuan dalamranah publik lebih didasarkan atas relasigender yang berdasarkan nilai tradisional.

Walaupun analisis nilai tertinggi dalamTabel 12 menunjukkan sebuah tren, harusdiingat bahwa contoh artikel yang menolakkesetaraan gender sangat kecil: dari total685 berita, hanya 38 berita atau hanya 6%memberi perspektif yang menolakkesetaraan gender. Dan hanya 3% yangmenggambarkan isu dengan perspektifrelasi gender berdasarkan nilai tradisional.

57

e. Kesimpulan tentang keber-pihakan mediaBerdasarkan analisis di atas dapat

disimpulkan bahwa media massa yang ditelitidalam kajian ini secara garis besar cukuppeka terhadap isu gender serta mendukungkesetaraan gender. Dari total berita, 50%mendukung kesetaraan gender melaluibeberapa argumentasi, dan 39% mengambilposisi netral dalam pemberitaan. Hanya 6%item berita mengembangkan argumentasiyang menolak kesetaraan gender.

Tabel 13: Argumentasi saat menolak kesetaraan gender/mendukungperspektif patriarkis*

* Khusus untuk pertanyaan menyangkut argumentasi media dalam mendukung kesetaraan genderdalam artikelnya, enumerator kajian ini diberi kemungkinan isian lebih dari satu pilihan.

Terkait dengan keberpihakan, kitadapat melihat bahwa media massa lebihsering berpihak kepada isu yang sudahseringkali dibahas di ranah publik seperti“akses terhadap pelayanan”, “kekerasandalam rumah tangga”, “kesehatanreproduksi”, atau “eksploitasi buruhperempuan”. Isu seperti “pernikahananak” atau “kepala keluarga” belummenerima banyak perhatian walaupundampak negatif terhadap anak danperempuan sangat signifikan.


Jurnal Dewan Pers

58

Kesimpulan

Ada sederet kesimpulan daripenelitian ini, yakni:

1. Frekuensi pemberitaan dalammedia masih rendah. Secara total, risetini menemukan 685 item berita yangberkaitan dengan hak asasi perempuan,kesetaraan gender, atau kebijakanperkawinan yang dikembangkan oleh 13media massa antara 1 Januari hingga 31Maret 2010. Jika jumlah tersebut dibagitiga bulan dan jumlah media (=685/3/13),dapat diketahui bahwa rata-rata mediayang dikaji membertitakan ataumenyiarkan 18 berita per bulan yangterkait dengan hak asasi perempuan ataupersoalan kesetaraan gender. Walaupunperhitungan seperti ini dapat dianggapterlalu menyederhanakan, angka 18 beritaper bulan memberi gambaran awaltentang sedikitnya pemberitaan.

Frekuensi pemberitaan yangdiperiksa menunjukkan frekuensipemberitaan terbanyak adalah padabulan Februari, yaitu sebanyak 300 beritadari total 685 berita (44%). Hal ini terjadikarena maraknya pemberitaan terkaitdengan diangkatnya kembali kasuspernikahan seorang pemuka agama diJawa Tengah dengan seorang gadis dibawah umur.

2. Perhatian terhadap isu hakasasi perempuan dan kesetaraangender bervariasi. Tiga isu utama yangdiliput oleh media massa yang dikajiadalah: isu pencatatan pernikahan,kekerasan dalam rumah tangga, danpartisipasi perempuan di ruang publik.Tiga isu utama yang paling jarang diliputoleh media adalah: isu perceraian, isukepala keluarga, dan poligami.

Namun, gambaran sedikit berubahjika membandingkan fokus pemberitaanantara media cetak nasional dan provinsidan televisi. Isu yang paling banyakdilaporkan di koran nasional adalah“kekerasan dalam rumah tangga”, disusuloleh “pencatatan pernikahan” dan“kesehatan reproduksi”. Bersama-sama,tiga isu tersebut mencapai hampir 50%dari semua pelaporan. Di tingkat provinsi,isu yang paling kerap diliput adalah“partisipasi perempuan dalam ranahpublik”, “pencatatan pernikahan”, dan“kesehatan reproduksi”. Tiga persoalanini melebihi 50% pemberitaan di tingkatprovinsi. Pada pemberitaan televisi, isu“pencatatan pernikahan” mendapatperhatian paling tinggi, disusul oleh“kekerasan dalam rumah tangga” dan“kekerasan seksual”. Di media televisi,fokus pada tiga isu tersebut mencapai86% dari pemberitaan yang terkait.

59

Walaupun “pencatatan pernikahan”sebagai isu yang terkait dengankebijakan perkawinan menerimaperhatian yang paling tinggi, berdasarkandata dapat diasumsikan bahwa hal inidisebabkan oleh satu kasus yang terjadipada bulan Februari. Selain itu, hal yangterkait dengan kebijakan perkawinantidak banyak mendapat perhatian.

Dapat disimpulkan, terkait isukesetaraan gender, dalam kajian ini –secara umum – media sudahmemberikan liputan yang lebih tinggi.Namun, dalam hal isu menyangkutkebijakan perkawinan, media masihterlihat lemah atau kurang menguasai.Hal ini bisa dilihat dari jumlah total atasisu yang diliput media, yakni hanyamencapai 30% dibandingkan denganliputan atas hak perempuan secaraumum yang mencapai 70%.

3. Keberpihakan mediaterhadap kesetaraan gendermencapai 50% saja. Hasil penelitian inimenyebutkan kecenderungan mediamassa memberikan dukungan terhadapisu kesetaraan gender, mencapai 340berita (50%). Sementara penerbitan yangnetral mencapai 267 berita (39%), danyang menolak kesetaraan gender ataulebih mendukung nilai patriarki ada 38berita (6%). Kesimpulannya adalah:

media massa yang diteliti rata-rata bisadianggap cukup peka gender (50%),dengan komposisi suratkabar nasionalpaling mendukung kesetaraan gender(54%), sedangkan suratkabar dariprovinsi menunjukkan tendensinonkesetaraan gender paling tinggi (8%dari semua artikel yang disusun di tingkatprovinsi). Televisi bisa dikatakan bahwalaporannya bernada netral (60%).

4. Isu hak-hak perempuanbiasanya diberitakan dalam beritalangsung. Kecenderungan umumpemberitaan media mengenai kesetaraangender bertumpu pada jenis penulisanberita langsung (66%), disusul penulisanfeature (19%) dan opini penulis luar(13%). Yang paling sedikit ditemukanterkait dengan isu kesetaraan gender, hakasasi perempuan, atau kebijakanperkawinan ada dalam tajuk rencanadengan jumlah total 16 buah item berita(2%). Mengingat tajuk rencanamerupakan wadah untuk membahas isuyang dianggap penting oleh redaksi media,angka 2% itu menunjukkan bahwa secararata-rata isu terkait dengan hak asasiperempuan belum dianggap krusial olehmedia yang dikaji.

Yang mengherankan adalah bahwa42% dari straight news jugamemperkenalkan isu terkait hak asasi


Jurnal Dewan Pers

60

perempuan dengan pandangan yangmendukung kesetaraan gender,walaupun jenis berita straight newsbiasanya lebih bersifat netral .Pemberitaan yang lebih menggambarkanperspektif patriarkis atau t idakmendukung kesetaraan gender terutamadapat ditemukan di jenis berita “tajukrencana”: 25% dari semua tajuk rencanayang dikaji tidak mendukung perspektifkesetaraan gender. Sedangkan beritayang mengandung posisi netral palingmudah didapatkan dalam jenis beritastraight news, sesuai dengan sifat beritaini yang memang bisa dianggap pelaporannetral tentang suatu kejadian.

5. Kepekaan terhadap dampakkebijakan perkawinan masih perluditingkatkan. Dari temuan ini dapatdisimpulkan bahwa dukungan mediaterhadap kesetaraan gender tampak lebihtinggi untuk isu terkait dengan hak asasiperempuan – seperti “partisipasi dalam ranahpublik”, “kekerasan dalam rumah tangga”,“akses kepada pelayanan”, dan lain-lain.Diskriminasi perempuan yang disebabkanoleh kebijakan perkawinan hanya diangkatmelalui persoalan pencatatan pernikahan. Iniberarti bahwa media belum terlalu pekaterhadap keterkaitan antara kesetaraangender, kerentanan perempuan, dankebijakan perkawinan.***

Georgia Wimhöfer adalah Team Leader Proyek Strengthening Women’s Rights(SWR) atau Penguatan Hak-hak Perempuan.Ignatius Haryanto adalah Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pers danPembangunan (LSPP).

61

PendahuluanPers atau media massa sungguh

menemukan kebebasan di era reformasi.Namun, lewat dari 10 tahun runtuhnyarezim Orde Baru, pers Indonesia masihterperangkap antara kebebasan yangkebablasan dan kriminalisasi pers takterelakkan.

Keduanya menjadi ancaman jikadibiarkan. Kriminalisasi media akanbermuara pada antikebebasan.Sebaliknya, kebebasan tanpa etika, bisamenumbuhkan media menjadi tirani.Keduanya sama-sama mengancameksistensi demokrasi.

Kuncinya, media massa harusprofesional. Sebab, media yang

Mengawal Media agar Tak Jadi TiraniCatatan OMS Memantau Media di Sulawesi Selatan

Oleh Mustam Arif

Selama 2010, JURnaL Celebes, sebuah LSM di Makassar mendorong inisiatifpeningkatan kualitas media massa lewat penegakan Etika Jurnalistik. JURnaL Celebesyang didukung Yayasan Tifa, memfasilitasi perwakilan dari 18 Organisasi MasyarakatSipil (OMS) untuk memantau tujuh media cetak di Sulawesi Selatan. Upaya ini jugauntuk mendorong pelibatan masyarakat secara luas berkontribusi memantau mediamassa di Sulawesi Selatan. Berikut catatan ringkas dari pembelajaran tersebut.

profesional dan mandiri, akanmencerdaskan dan mencerahkanmasyarakat. Sebaliknya, media yang tidakprofesional, akan menyesatkanmasyarakat.

Profesionalisme media ditentukansejauh mana etika media ditegakkan.Namun, di tengah kebebasan danpersaingan, Kode Etik Jurnalistik kerapdikesampingkan. Media massa menjadimenara gading sosial, yang egoismenentukan kemauan sendiri, termasukurusan etika. Masyarakat tidak diberiruang yang layak untuk berkontribusimemantau media. Padahal, peranmasyarakat sesungguhnya menjadi energimenuju profesionalisme. Bukankah

Mengawal Media agar Tak Jadi Tirani

Jurnal Dewan Pers

62

kesempatan bagi masyarakat juga telahditegaskan dalam Undang-UndangNomor 40 Tahun 1999 tentang Pers?

Atas dasar itu, mulai Agustus 2009hingga Juli 2010, Perkumpulan JURnaLCelebes, sebuah LSM di Makassar, yangmenghimpun kolaborasi jurnalis danaktivis LSM, mendorong profesionalismemedia lokal lewat upaya penegakan etikajurnalistik dan pelibatan masyarakat yanglebih luas untuk berkontribusi memantaumedia.

Lewat program yang didukungYayasan Tifa, inisiatif ini memberdayakanOrganisasi-organisasi Masyarakat Sipil(OMS) untuk mengambil peran dalammemantau media (media watch). OMSyang menjadi partisipan diasumsikansebagai representasi dari masyarakat. Inimerupakan langkah awal memasuki peranmasyarakat dan literasi media yang lebihluas di Sulawesi Selatan ke depan.

Upaya ini penting, setelah sekian tahun,tidak ada institusi atau masyarakat yangmelaksanakan pemantauan media diSulawesi Selatan, setelah pada awal tahun2000-an, Lembaga Studi Informasi danMedia (eLSIM) memantau beberapa mediacetak di Makassar.

Tujuan dari inisiatif ini adalahmemberdayakan OMS untukberkontribusi dalam menumbuhkan mediayang profesional. Upaya ini juga

dimaksudkan sebagai pembelajaranbersama (share learning) antara pekerjaatau aktivis LSM dengan jurnalis ataupekerja media massa, untuk bersama-sama mendorong media massa yangprofesional.

Program ini kemudian melahirkanbeberapa capaian antara lain memberikanwawasan, pengetahuan dan kesadarantentang peran media massa danpentingnya keterlibatan masyarakatdalam berkontribusi mengawal mediamenuju profesionalisme. Untuk kalanganjurnalis dan media, inisiatif ini sekurang-kurangnya memberikan masukan atauinput dan kritik untuk memerbaiki danmeningkatkan kualitas media. Selain itu,dalam proses pembelajaran ini, kumpulanOMS partisipan, juga memantau danmenganalisis tujuh media cetak diSulawesi Selatan, serta memberikanpenghargaan (reward) kepada media danjurnalis yang melakukan praktik terbaikdalam penegakan Etika Jurnalistik.Program ini juga melahirkan komitmenOMS di Sulawesi Selatan untuk berperanmendorong dan mengawal tumbuhnyamedia profesional, dengan membentuksebuah forum yang diberi nama ForumOrganisasi Masyarakat Sipil PemantauMedia (ForMedia) Sulawesi Selatan.

Tulisan ini merupakan beberapacatatan singkat dari pengalaman setahun

63

mendorong inisiatif tersebut. Catatan initentu diharapkan menjadi dokumenpengalaman mendorong keterlibatanmasyarakat lebih luas dalam berkontriusimengawal media massa, terutama dalampenegakan Etika Jurnalistik.

Dari Diskusi Sampai PemberianAward

Program pemantauan media inidiupayakan untuk tidak sekadarmemantau media secara teknis sepertibiasa dilakukan dalam program mediawatch , yaitu menetapkan objek dankonten media, lalu menganalisis. Sebagaiupaya belajar bersama, prosespemantauan media yang dilaksanakanJURnaL Celebes, dibarengi kegiatan-kegiatan pembelajaran yang jugamemberikan wawasan, pengetahuan danketerampilan, khususnya kepada utusandari OMS yang menjadi peserta.

Hal ini perlu dipertimbangkanmengingat OMS-OMS yang terlibatdalam program ini, kecuali dari organisasikewartawanan seperti AJI dan PJI, masihasing atau belum memiliki sedikitpunpengetahuan tentang pemantauan media.Bagi OMS, memantau media menjadisesuatu yang asing, karena itu sebaiknyadiberi bekal wawasan dan keterampilan.

Atas pertimbangan itu, makakegiatan yang dilaksanakan dalam proses

pemantauan media ini diformat untukmelibatkan pihak-pihak sasaran dankolaborasi antara media (wartawan)dengan OMS. Dengan demikian, padaprogram ini, proses pemantauan mediadiawali dengan peningkatan kapasitasmasig-masing pihak yang terlibat.

Kegiatan yang dilakukan untukparapihak itu antara lain, diskusi regularyang dilaksanakan di tiga kota, Makassar,Pare-pare dan Palopo. Diskusi berkala inimembahas peranan pers, etika jurnalistik,dan peran atau kontribusi masyarakatdalam mengontrol media massa ke arahprofesionalisme.

Untuk kalangan jurnalis, program inimemberikan peningkatan kapasitasberupa lokakarya dan workshop tentangEtika Jurnalistik serta peranan mediamassa di tengah-tengah persainganindustri. Kegiatan yang jugamenghadirkan narasumber Agus Sudibyodari Dewan Pers ini berlangsung alotdengan mendebatkan problem dilematisantara ekspektasi tinggi persainganindustri media massa dan tuntutanprofesionalisme jurnalis, dalam kerangkapenegakan Etika Jurnalistik.

Setelah perluasan wawasan bagiOMSlewat diskusi regular, peningkatankapasitas jurnalis lewat lokakarya danworkshop, program ini kemudianmengarahkan utusan dari OMS untuk


Jurnal Dewan Pers

64

belajar dan praktik menganalisis mediamassa. Para peserta lewat sebuahworkshop, secara teoritis maupun praktik,diberi kapasitas atau kemampuanmelakukan pemantauan dan analisismedia.

Peningakatan kapasitas utusan OMSdilanjutkan dengan pembentukan kelompokpemantau media dan media massa yangmenjadi objek pemantauan. Dalam programini, tujuh media cetak yang terbit danberedar di Sulawesi Selatan ditetapkansebagai media partisipan atau menjadimedia sumber analisis. Tujuh media tersebutmasing-masing; Harian Fajar, HarianTribun Timur, Harian Seputar IndonesiaSulawesi Selatan, Harian UjungpandangEkspres, Harian Berita Kota Makassar,Harian Pare Pos dan Harian Palopo Pos.Tujuh surat kabar ini dipilih denganpertimbangan sebagai media utama yangterbit berkala di Sulawesi Selatan danmenjadi representasi kepentingan pembacadari seluruh kalangan masyarakat diSulawesi Selatan.

Setelah penetapan tujuh media,kelompok pemantau media masing-masing menetapkan konten berita yangdipantau. Lewat mini workshop, parautusan dari OMS menetapkan kontenberita yang dipantau dari tujuah media itumasing-masing; berita tentang lingkunganhidup dan sumber daya alam, berita

tentang perempuan dan anak, beritatentang tata ruang, berita tentangkelistrikan, berita tentang bencana, danberita tentang pendidikan. Namun, kontenini kemudian dirampingkan karenapertimbangan keterbatasan tim, makaditetapkan hanya empat tema yaitu beritaLingkungan Hidup meliputi bencanaalam, sampah, pembalakan liar,pencemaran dan rehabilitasi. Beritatentang Perempuan dan Anak meliputikekerasan dalam rumah tangga (KDRT)dan pelecehan seksual. Berita tentangTata Ruang fokus pada kasus revitalisasiLapangan Karebosi Makassar, dan beritatentang Kelistrikan yakni pemadamanbergilir.

Selain utusan OMS, program ini jugamelibatkan publik dari pembaca tujuhmedia cetak dalam bentuk iklan layananmasyarakat tentang peran media danEtika Jurnalistik yang dipasang di empatsurat kabar yang terbit di Makassar.Dalam iklan berupa himbauan tersebutjuga disertai permintaan tanggapan danmasukan dari para pembaca. Tanggapandan input lewat SMS dan telepon ini jugadijadikan salah satu rujukan untuk menilaipraktik terbaik media partisipan dalampenegakkan Etika Jurnalistik olehkelompok OMS pemntau media.

Sebelum melakukan kegiatan teknispemantauan dan analisis media, para

65

peserta utusan dari OMS membentuk danmendeklarasikan sebuah forum yangdiberi nama Forum Organisasi MasyarkatSipil Pemantau Media (ForMedia)Sulawesi Selatan. Setelah pembentukanforum ini, kegiatan program sebagianbesar dilaksanakan oleh forum yangketika itu di dalamnya adalah kelompok-kelompok pemantau media.

Forum pemantau media melakukanpemantauan dan kemudian menganalisa-nya sekali dalam setiap tiga bulan. Setelahdipantau dan dianalisis, hasilnya dieksposke publik dalam satu kegiatan yangmelibatkan pengelola media massa danbanyak pihak. Kegiatan ini dihelat sebagaidiskusi warung kopi karena dilaksanakandi warung kopi yang ramai pengunjung.Diskusi sering berlangsung alot, karenaterjadi interaksi yang bersifat kritik dankorektif dari publik dan klarifikasi-kla-rifikasi dari pihak media yang menjadiobjek partisipan dalam program ini.

Lewat proses pemantauan dananalisis selama enam bulan, di akhirprogram, ForMedia menetapkan praktikterbaik media dan jurnalis dari tujuhmedia yang menjadi sasaran program.Pemberian penghargaan atau awarddilaksanakan dalam sebuah kegiatanpublik yang dihadiri banyak kalangan.Kegiatan yang dilaksanakan di sebuahrestoran di Makassar ini dihadiri juga para

jurnalis dan pimpinan media partisipanuntuk menerima penghargaan yang diberinama OMS Award atau penghargaan dariorganisasi masyarakat sipil.

Undang-Undang Pers dan Kode EtikAda hal menarik yang menjadi bagian

dari catatan dalam diskusi berkala denganOMS tentang profesionalisme dan perananmedia, undang-undang serta kode etik,adalah masih awamnya OMS terhadapregulasi tentang media dan pekerjaanjurnalistik. Ternyata, sebagian besarpeserta diskusi utusan dari OMS belumtahu kalau ada Undang-Undang Nomor 40Tahun 1999 tentang Pers dan Kode EtikJurnalistik.

Dalam diskusi yang dilaksanakan diAula Kantor Kelurahaan Baumaseppe,Kota Parepare, para peserta menyatakanselama ini mereka tidak mengetahui kalauada Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Pers. Setelah menerimapenjelasan dari narasumber, ada pesertadari salah satu LSM di Pareparemenyatakan jika berdasarkan regulasiyang ada, maka hampir sebagian besarjurnalis selama ini sering melanggarregulasi tersebut.

Menurut peserta diskusi itu, selamaini pembaca surat kabar sering dirugikanmedia karena tidak diberi kesempatanyang layak untuk pemuatan hak jawab.


Jurnal Dewan Pers

66

Pihak media pun dinilai sering memuat hakkoreksi yang tidak proporsional.Misalnya, ketika diberitakan, mediamenempatkan dalam halaman strategisbahkan menjadi head line, tetapi saatmengoreksi, media menyembunyikan dipojok-pojok halaman dengan ukuran yangbisa luput dari perhatian pembaca.

Peserta diskusi menilai, masyarakatumum bahkan OMS saja belummengetahui luas adanya regulasi media,karena setelah disahkan, Undang-UndangPers tidak disosialisasikan secara luas,melainkan hanya pada kalangan media,akademisi atau pengamat. Demikian jugadengan Kode Etik Jurnalistik.Sebenarnya, panduan profesi inimengatur pekerjaan wartawan dengankepentingan publik, maka kode etikpenting diketahui publik.

Bicara soal Kode Etik Jurnalistikmenjadi perdebatan pada diskusi yangdilaksanakan di Warung Kopi 76Makassar. Peserta diskusi dari LBHMakassar menilai wartawan bukanprofesi, melainkan pekerjaan. Karena itu,panduan wartawan sebenarnya tidaktermasuk dalam katagori kode etik.Anwar, SH yang juga seorangmengacara, membandingkan seorangdokter atau pengacara dengan seorangwartawan. Wartawan jika dipecat darimedia tempatnya bekerja, bisa pindah

bekerja ke media lain. Tetapi seorangdokter atau pengacara ketika dipecat dariprofesinya, tidak akan bisa bekerja lagisebagai dokter atau di instansi terkait.Pada wartawan, dipecat adalah statusnyasebagai pekerja atau karyawan, bukanprofesinya, karena kewartawanannyatidak berdasarkan pada izin profesi yangdiikat dengan kode etik.

Regulasi tentang media dan jurnalisdinilai eksklusif dan tidak menjangkaumasyarakat luas. Pada diskusi yangdigelar di Baruga Perkumpulan BumiSawerigading (PBS) Palopo, ada utusanCSO menuduh pihak media massasengaja membatasi sosialisasi regulasimedia ke masyarakat luas, karena akanmenjadi hambatan dalam pekerjaanjurnalistik. Namun, asumsi ini kemudianditanggapi peserta diskusi dari HarianPalopo Pos. Menurut seorang redakturmedia itu, tidak maksimalnya sosialisasiregulasi pers karena keterbatasan DewanPers, serta organisasi kewartawanan danperusahaan media belum berperanmaksimal.

Para utusan OMS yang menjadipeserta diskusi berkala di Makassar,Parepare dan Palopo menyimpulkanpentingnya sosialisasi Undang-UndangPers dan Kode Etik Jurnalistik secaraluas. Ketika masyarakat luas mengetahuidan memahami regulasi pers, justru akan

67

berdampak pada partisipasi publik dalammembantu media massa berproses secaraprofesional.

Wartawan ’’Bodrex’’ dan PejabatTakut

Tindakan pemerasan yang dilakukanoknum wartawan atau mengatasnamakanwartawan juga mendominasi setiap diskusiberkala degan peserta OMS. Dalam diskusidi Aula LP3M di Parepare, ada pesertamenilai saat ini masyarakat kadang susahmembedakan, mana wartawan profesional,mana wartawan yang mencari uang lewatpekerjaan wartawan, dan mana wartawanyang hanya menggunakan ’keampuhan’wartawan untuk memeras masyarakat atausering disebut wartawan ’’bodrex’’.

Wartawan ’’bodrex’’ yang keraptampil meyakinkan dan arogan, dinilaipeserta diskusi, tidak disadari sebenarnyabersimbiosis dengan para pejabatpemerintahan atau instituasi yang takut.Ketakutan pejabat ini bisa saja karenatidak terbiasa atau tidak suka publikasi,juga karena menyimpan perbuatan salah,misalnya korupsi atau penyimpangan lainterkait dengan jabatan. Ketakutan pejabatinstitusi justru menjadi sasaran empukoleh wartawan ’’bodrex’’ atau wartawangadungan.

Para peserta diskusi menilaikenyataan ini berdampak pada dua sisi.

Pertama, makin menyuburkan praktikpemerasan yang dilakukan wartawan’’bodrex’’ atau oknum masyarakat yangmengatasnamakan jurnalis. Kedua,realitas ini justru melanggengkanpenyimpangan-penyimpangan yangdilakukan oleh oknum-oknum pejabat,karena menganggap kejahatan yangdilakukan bisa teratasi, salah stunyadengan cara menyuap oknum-oknumwartawan atau pihak-pihak yangmengatasnamakan wartawan atau LSM,selain penegak hukum. Para pejabatinstitusi yang merasa melakukankesalahan, dengan mudah ditundukkanwartawan ’’bodrex’’.

Untuk mengatasi masalah ini,peserta diskusi berkala di Makassar,Pare-pare dan Palopo menghendakisosialisasi seluas-luasnya regulasi mediayakni Undang-Undang Pers dan KodeEtik Jurnalistik. Pejabat yang ketakutanterhadap oknum-oknum wartawan, jugakarena tidak mengetahui kalau ada aturanyang mengikat para wartawan, serta hak-hak masyarakat, misalnya hak jawab danhak koreksi. Disamping itu, pengawasandari organisasi-organisasi kewartawananjuga harus berperan maksimal. Menurutsebagian peserta, selama ini praktik“bodrex” terkesan diakomodasi olehorganisasi wartawan tertentu, yang tidakmenerapkan aturan dan etik yang tegas.


Jurnal Dewan Pers

68

Pada diskusi berkala di Makassar,mengemuka perpektif lain dalammemandang wartawan “bodrex”. Sebagianpeserta diskusi menilai keberadaanwartawan pemeras ini hanya merupakangangguan rutin yang akan hilang, manakalamedia sudah profesional dan masyarakatsudah melek media. Tantangan besar kedepan, justru adalah sindikasi media dengankepentingan bisnis dan politik, sertakepentingan-kepentingan lain yang akanberdampak pada profesionalisme jurnalis.Jurnalis akan tidak berdaya menghadapikemahakuasaan pemilik modal ataumanajemen media yang menyokongkepentingan-kepentigan eksternal media.

Peserta diskusi di Palopo, sangatmengharapkan adanya standardisasiprofesi wartawan. Selain itu juga harusada standar kelayakan perusahaan media.Dengan demikian, yang bisa menjadiwartawan adalah orang memenuhi kriteriatertentu. Sedangkan masyarakat yangmendirikan perusahaan media massa,juga harus memenuhi kriteria tertentu.Sebab, menurut peserta diskusi, setelahreformasi, semua warga masyarakat bisamembuat media. Hanya dengan sedikitmodal, sudah bisa menerbitkan suratkabar, orientasinya bukan untuk saranainformasi, melainkan digunakan untukkepentingan tertentu, baik kepentinganmencari uang atau menjadi alat politik.

Peserta menghendaki, para jurnalis dimedia laiknya memiliki standarkompetensi, agar tidak semua orang bisamenjadi wartawan.

Diskusi di Makassar juga menyorotiprilaku wartawan secara umum. Utusandari OMS menilai sebagian jurnalisberprilaku arogan. Pada diri mereka, adarasa superior, bahwa wartawanmengetahui segala-galanya, yang merasamesti diperlakukan istimewa dari warganegara biasa. Bahkan pada sisi yangriskan, wartawan merasa kebal hukum,bahkan bangga jika melanggar hukum.

Peserta diskusi menilai fenomena inibisa terjadi karena minimnya kontrolterhadap media dan jurnalis, terutamakontrol dari masyarakat, dalam kontekspenegakaan etika jurnalistik. Banyakwartawan menegakkan etika jurnalistik.Abdullah Almudi, seorang tokoh persketika masih menjadi anggota DewanPers penah menyatakan bahwa 80 persenwartawan Indonesia tidak membaca,memahami dan mempraktikkan KodeEtika Jurnalistik. Karenanya, para pesertadiksusi mengharapkan, ke depan kontrolmasyarakat mesti diperluas, karenaselama ini ternyata pengawasan internallewat media dan organisasi-organisasikewartawanan tidak bisa memberikandampak maksimal bagi jurnalis dalampenataan dan penegakan etika jurnalistik.

69

Belum Tahu Ada Dewan Pers

Pada diskusi yang dihelat di bawahpohon beringin, Baruga PerkumpulanBumi Sawerigading di Palopo, sebagianbesar peserta ternyata belum mengetahuiadanya Dewan Pers serta tugas dankewajibannya. Peserta mengetahui jikaselama ini para wartawan hanya diawasiPWI dan medianya sendiri.

Tim narasumber dari JURnaLCelebes kemudian menjelaskan apa ituDewan Pers, tugas dan wewenang diantaranya melindungi kebabasan pers,membantu media dan organisasikewartawanan menyusun etika, sertamemediasi sengketa media atau persdengan masyarakat. Termasuk menjawabpertanyaan peserta kalau Dewan Persberkedudukan di Jakarta.

Di antara peserta diskusimenyatakan Dewan Pers memilikiwewenang menjaga dan mengayomi

masyarakat dari pemberitaan yangmerugikan. Sayangnya, Dewan Pershanya berkedudukan di Jakarta dengananggota yang sangat terbatas. Kondisi inikemudian menempatkan Dewan Perssebagai lembaga yang sentralistik danpunya sumber daya yang terbatas untukmengawasi media dan jurnalis di seluruhIndonesia.

Dengan demikian, peserta diskusiyang umumnya dari LSM inimengharapkan ada perpanjangan tanganDewan Pers di daerah. Minimal adaperwakilan di setiap daerah, yangoperasionalnya menjadi tanggungandaerah seperti pada lembaga-lembaganegara misalnya Komisi PemilihanUmum (KPU) yang memiliki KPU daerahatau Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)yang juga memiliki KPI daerah. Denganpola perwakilan, bila ada sengketa yangbisa diselesaikan di daerah, cukupditangani Dewan Pers daerah.

Organisasi masyarakat sipilpemantau media mendiskusikanKode Etik Jurnalistik di bawahpohon beringin, Baruga PBS Palopo,Sulawesi Selatan.(foto: dok. JURnaL Celebes)


Jurnal Dewan Pers

70

Peserta diskusi di Parepare justrumenghendaki sosialisasi Dewan Persyang lebih luas. Dengan demikian,masyarakat luas memahami keberadaandan fungsi Dewan Pers dan ketikaberkasus dengan media, masyarakat bisalangsung beriteraksi dengan Dewan Pers.

Peserta diskusi di Makassar menilaiselama ini Dewan Pers terkesan hanyadikonsentrasikan menyelesaikansengketa. Padahal, tuntutan yang menjadiprioritas adalah mendorong regulasi yangmengatur standardisasi wartawan danstandardisasi kelayakan perusahaanmedia. Peserta CSO Makassar iniberasumsi, jika ada regulasi danstandarisasi profesi yang jelas dan tegas,serta standarisasi terhadap perusahaanmedia, dengan sendirinya akanberdampak pada berkurangnya sengketa-sengketa media. Karena itu, pesertadiskusi regular ini mengharapkan DewanPers punya skala prioritas untukmenyelesaikan program-programterutama program yang berdampakjangka panjang, tidak hanya programyang kasuistik.

Campur-Aduk Fakta dan OpiniPemantauan dan analisis OMS yang

terhimpun dalam ForMedia menunjukkanbahwa tujuh media cetak di Sulawesi

Selatan masih melakukan pelanggaranterhadap Kode Etik Jurnalistik. Pasal-pasaldalam Kode Etik Jurnalistik yang seringdilanggar masing-masing Pasal 3 tentangpencampuradukan fakta dan opiniwartawan atau redaktur, Pasal 1menyangkut akurasi informasi dan data,Pasal 9 menyangkut hak privasi, Pasal 8tentang labeling atau penamaan terhadapsumber berita dengan istilah lain, serta Pasal5 tentang pengungkapan identitas korban.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya,OMS yang terhimpun dalam ForMediamasing-masing, Lembaga Studi Informasidan Media Massa (eLSIM), LembagaKajian Pendidikan dan MasyarakatPesantren (LKPMP), Wanua, SahabatMasyarakat Sulawesi (SMS), AliansiMasyarakat Adat Nusantara (AMAN)Sulawesi Selatan, Komisi Perlindungan Anak( KPA) Sulsel, Lembaga Penelitian danPengembangan Ekonomi Masyarakat(LP2EM) Parepare, People Care Parepare,Wallacea Palopo, Aliansi Gerakan AntiUdara Kotor (A-Gauk) Makassar, LembahaBantuan Hukum Makassar (LBHM),Kelompok Kerja (Pokja) Tata Ruang Sulsel,Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Apik,Koalisi Perempuan Indonesia (KPI)Parepare, Aliansi Nasional Bhineka TunggalIka (ANBTI) Sulsel, dan JURnaL Celebessendiri.

71

Proses pemantauan dan analisisdipandu Muliadi Mau, akademisi danpeneliti media dari UniversitasHasanuddin. Proses pemantauan dimulaidengan mengkliping surat kabar oleh stafprogram untuk tujuh media yang menjadiobjek pantauan.

Metode yang digunakan dalampemantauan ini adalah analisis isi atau(content analysis). Berelson (1952;18)mengemukakan content analysismerupakan satu teknik penelitian untukmendeskripsikan secara objektif ,s istematis dan kuanti tat if is i- isikomunikasi yang manifest . Dengandemikian, isi komunikasi yang manifestdalam pemantauan ini hanya dibatasipada isi pesan yang ditampilkan lewatpermukaan teks pemberitaan surat kabardi Sulawesi Selatan. Sepert idikemuakakan sebelumnya, cakupanberita yang dipantau dan dianalisis daritujuh surat kabar yaitu tema Perempuan,Lingkungan, Tata Ruang, danKelistrikan.

Sementara langkah-langkahpenelitian konten analisis yang digunakandalam pemantauan ini, menurut MuliadiMau, berpedoman pada tahap-tahappenelitian content analysis yangdikemukakan Wimmer & Dominickmasing-masing; merumuskan ruang

lingkup masalah, menentukan populasi,memilih sampel, memilih dan menentukanunit analisis, membuat kategorisasi,membuat sistem perhitungan, melatihcoder, melakukan koding, menganalisisdata, kemudian membuat simpulan danrekomendasi.

Populasi dalam pemantauan inimeliputi seluruh berita bertemaperempuan, lingkungan, tataruang dankelistrikan yang dimuat di surat kabarHarian Fajar, Harian Tribun Timur,Harian Berita Kota Makassar, HarianUjungpandang Ekspres , HarianSeputar Indonesia Sulawesi Selatan,Harian Pare Pos dan Harian Palopo Pospada edisi Januari-Juni 2010. Sementarapenentuan samplingnya bersifat totalsampling, yakni semua berita yangmenjadi anggota populasi dianalisissecara keseluruhan sesuai sebaran.

Kemudian katagorisasi beritaditentukan dengan tema masing-masing.Untuk tema perempuan kategorinyameliputi; kekerasan dalam rumah tangga(KDRT) dan pelecehan seksual. Temalingkungan meliputi bencana alam,sampah, illegal loging, pencemaran danrehabilitasi (penghijauan). Tema tataruang yakni berita tentang revitalisasiLapangan Karebosi Makassar, dan temakelistrikan meliputi pemadaman bergilir.


Jurnal Dewan Pers

72

Sistem perhitungan dalampemantauan ini menggunakan pendekatanperhitungan kecenderungan frekuensi,baik yang ditampilkan dalam bentuk tabelfrekuensi sederhana maupun tabel silang.Sementara perhitungan reliabilitas datamenggunakan formula Holsti denganrumus:

Uji Reliabilitas data dalampemantauan ini menunjukan bahwa dari20 data yang diuji masing-masing coder(N1 dan N2), keduanya bersepakat untuk18 berita (M). Dengan demikian R = 2 x18/40 = 0,9. Ini berati relibilitas datanyaadalah sebesar 90%. Jika mengacu padaformula Holsti maka data dalampemantauan ini sudah dianggap reliableatau handal.

Berdasarkan analisis hasilnya antaralain, berita tentang perempuan kurangmemperoleh perhatian tujuh media cetakdi Sulawesi Selatan terutama padaperiode Januari-Februari 2010. Beritatentang perempuan dan anak pun tidakpernah menempati halaman depan atauheadline.

Berita lingkungan dengan sub temaantara lain penghijauan, bencana alam,pencemaran, sampah, illegal loggingpaling banyak diberitakan selama periode

Januari-Mei 2010. Jumlah pemberitaanyang banyak ini, bukan berartimenunjukkan tujuh media tersebutmemberikan prioritas atau keberpihakanpada isu-isu lingkungan hidup, melainkankarena bertepatan dengan musim hujandan cuaca ekstrim hampir di seluruhIndonesia yang menimbulkan berbagaibencana.

Isu perempuan, lingkungan hidup,tata ruang, dan kelistrikan umumnyaditempatkan di halaman dalam. Meskipunada berita lingkungan yang ditempatkandi halaman satu, tetapi substansi beritanyabukan persoalan lingkungan hidup,melainkan ada aksi unjukrasa dari wargayang marah terhadap PT Barawaja diMakassar yang dinilai mencemarilingkungan.

Berita yang melalui mekanismecheck and richeck dengan yang tidakmelalui mekanisme itu rata-rata hampirberimbang. Ini menujukkan bahwakesadaran untuk membuat berita yangberimbang dari tujuh media yang dipantau,belum maksimal.

Seperti dikemukakan sebelumnya,pasal dalam Kode Etik Jurnalistik yangdominan dilanggar dalam pemberitaanyaitu Pasal 3 tentang pemberitaanberimbang, pencampuran fakta dan opiniserta penerapan asas praduga takbersalah, Pasal 1 tentang berita yang

Reliability = 2MN1 + N2

73

akurat dan berimbang, Pasal 9 tentanghak sumber berita, dan Pasal 11 tentangmelayani hak jawab.

Dalam pemberitaan, masih terdapatbanyak pencampuran fakta dan opini.Selama periode pemantauan, mediapartisipan tidak memuat gambar-gambarporno.

Kemudian penggunaan labelingberita masih ditemukan dalampemberitaan. Hal ini karena menjadikebiasaan wartawan dan kecenderunganmedia mengunakan labeling bukansebagai pelanggaran, padahal jika disimakdari segi makna, labeling justrumengandung opini.

Hal yang menggembirakan dalamanalisis ini adalah mulai berkurangnyapengungkapan yang terkait denganprivasi narasumber. Meskipun demikian,sejumlah berita masih mengabaikan halini, terutama pemberitaan yang sumberberitanya adalah pejabat publik ataupunfigur publik.

Dari hasil analisis tersebut,ForMedia kemudian merekomendasikanhal-hal yang perlu diperhatikan parajurnalis dan penglola tujuh media cetak diSulawesi Selatan antara lain; media danjurnalis di tujuh media tersebut masihharus konsisten menegakkan Kode EtikJurnalistik terutama Pasal 1, Pasal 3,Pasal 9 dan Pasal 11. Kemudian institusi

media massa perlu melakukanpenyegaran atau peningkatan kapasitasbagi wartawan dalam memahami etikajurnalistik. Media dan jurnalis masih perlumeningkatkan kesadaran untuk membuatberita yang berimbang denganmelaksanakan check and recheck. Parawartawan juga diharapkan dalam menulisberita, perlu memperhatikan aspekpencampuran fakta dan opini.

Piagam Penghargaan dari KoranBekas

Berdasarkan hasil pemantauan dananalisis, di akhir program, OMS memberi-kan penghargaan kepada media massayang dinilai melakukan praktik terbaikdalam penegakan Etika Jurnalistik.Penilaian kepada media dan jurnalis untukdiberi penghargaan OMS Award ber-dasarkan hasil pemantauan dan analisistujuh media tersebut, serta masukan-masukan dari masyarakat lewat SMS.

OMS yang tergabung dalamForMedia kemudian menentukan duakatagori utama yaitu katagori media yangmemuat berita terbaik dan terbanyakuntuk bidang atau tema-tema yangdipantau dan dianalisis. Berikutnyakatagori jurnalis adalah karya jurnalistikterbaik untuk tema-tema yang menjadisasaran pantauan, yang ditulis oleh parawartawan tujuh media tersebut.


Jurnal Dewan Pers

74

Sebagai tanda penghargaan padapraktik terbaik ini, JURnaL Celebes danForMedia tidak memberikan rewardberupa uang atau piala yang mahal,melainkan berupa piagam sangatsederhana. Meskipun demikian tandapenghargaan ini dianggap unik karenaberupa piagam bentuk pigura foto yangdibuat dari kertas koran bekas. Bahanbaku yang digunakan membuat piagamini, diharapkan menjadi semacampenghargaan bahwa apa yang digelutimedia dan jurnalis itu, tetap berguna danbermakna, meskipun itu sudah menjadibarang bekas.

Penghargaan yang diterima masing-masing; untuk katagori media diraih olehHarian Fajar, Harian Seputar IndonesiaSulawesi Selatan, dan HarianUjungpandang Ekspres untuk katagorimedia yang memberikan perhatian padaisu lingkungan hidup dan tata ruang.Kemudian untuk katagori media yangmemberikan perhatian pada isu perempuanmasing-masing diraih Harian Pare Pos,Harian Tribun Timur, dan Harian Fajar.Kemudian media yang paling minimmelakukan pelanggaran terhadap KodeEtik Jurnanalistik diraih Harian SeputarIndonesia Sulawesi Selatan, HarianFajar dan Harian Tribun Timur.

Kemudian untuk karya jurnalismasing-masing diraih Muliadi Abdillah dan

Abriandi dari Harian Seputar IndonesiaSulawesi Selatan serta Rahim, Rahmahdan Ameruddin dari Harian Fajar untuksub kategori penulisan berita tata ruang.Untuk sub katagori penulisan berita isuperempuan dan anak diraih Sari Bulan dariHarian Berita Kota Makassar danWahyudin dari Harian Seputar IndonesiaSulawesi Selatan. Sedangkan wartawanyang dinilai memberi inspirasi (inspiringjournalist) dalam konteks pelaksanaanprogram ini di antaranya berpartisipasiaktif diraih masing-masing; JumadiMappanganro dari Harian Tribun Timur,Idcang Passinringi dari Harian SeputarIndonesia Sulawesi Selatan, Arsan Fitridari Harin Berita Kota Makassar, danSumarlin dari Harian Pare Pos.

SimpulanCatatan ini memberi simpulan

berupa pembelajaran antara lain,pentingnya pelibatan atau memberi peranyang luas kepada publik atau masyarakatuntuk berkontribusi mengawal mediamassa menjadi media yang profesional.Sebab media massa yang profesionalakan menciptakan masyarakat yangcerdas. Sebaliknya, jika suatu masyarakatdituntun oleh media yang tidak sehat, akanmenjadi masyarakat yang tersesat.

Dalam persaingan industri mediayang ketat, media massa harus taat pada

75

etika. Ketika mengabaikan etika, saranainformasi dan komunikasi ini justru akanberkembang menjadi tirani, atau menjadirezim terselubung yang justru turut sertaatau menjadi alat menindas masyarakat.

Di tengah-tengah kebebasan di erareformasi, pers atau media di Indonesiamasih harus tetap menjaga kemerdekaandari berbagai upaya membungkamkebebasan. Namun, upaya ini juga harusdibarengi dengan perjuangan menumbuh-kan media yang profesional, dengan tidak


Mustam Arif adalah Direktur Eksekutif JurnaL Celebes, mantan jurnalis yangpernah menjadi Redaktur Pelaksana Harian Pedoman Rakyat.

mengabaikan etika dan tatanan nilai-nilaikemanusiaan.

Dalam upaya mendorong mediamassa yang profesional, keterlibatanpublik yang lebih luas dalam bentukliterasi media, masih sangat dibutuhkan.Sebab, dengan terlibatnya masyarakatuntuk berkontribusi dalam pengembanganmedia massa, akan memberikan kekuatanatau energi di luar dari modal dan sumberdaya manusia dalam industri mediamassa. ***

Jurnal Dewan Pers

76

77

Pendahuluan

Tidak mudah untuk menulis fenomenaPers Daerah atau Media Lokal karenaspektrum dan rentang permasalahannyayang begitu luas dan beragam karenabagaimanapun Pers Daerah atau MediaLokal tentu tidak akan bisa lepas dari sistimdan sejarah Pers Nasional Indonesia yangjuga memiliki periodisasi.

Berbicara soal Pers Daerah atauMedia Lokal, maka mau tidak mau, sukaatau tidak suka kita tidak bisa lepas daripohon besar induk Sistim dan Sejarah PersNasional Indonesia. Meskipun dari sisisejarah Pers Daerah atau Media Lokaldimulai dari cikal bakalnya yaitu mediacetak. Namun, bagaimanapun dalamperkembangan Pers Daerah/Media Lokalterkini tentu tidak bisa lepas dariperkembangan media elektronik dengar,radio dan media elektronik pandang, TVyang mencatat dinamika media yang luar

Fenomena Kebangkitan Industri Pers Daerah/Media Lokal

Oleh Petrus Suryadi Sutrisno

biasa lompatannya dari jumlah angkapuluhan berubah jumlahnya menjadi angkaratusan.

Angka-angka statistik dari Data PersNasional, Indonesia 2010 yang dibuat olehDewan Pers dan beredar pasca 9 Pebruari2011 menunjukkan bahwa jumlahpenerbitan pers nasional yang ada saat iniberdasarkan kriteria dan verifikasi DewanPers berjumlah 952 media cetak, terdapat496 lembaga penyiaran radio yang memilikiIjin Penyelenggaraan Penyiaran/IPP danterdapat juga 118 lembaga penyiaran televisiyang memilki IPP.

Dari Data Pers Nasional ini makaakan diperoleh data bahwa jumlah persnasional dikurangi jumlah pers di Jakarta,952 minus 323 (di Jakarta) akan ditemukanjumlah Pers Daerah/Media Lokal di luarJakarta yang berjumlah 629 media cetakyang bisa digolongkan sebagai media cetakPers Daerah/Media Lokal. Di sampingmedia elektronik radio: 378 – 26 = 352 radio


Jurnal Dewan Pers

78

di daerah tidak termasuk radio di Jakarta.Sedangkan media elektronik TV: 118 - 16= 102 stasiun TV di daerah tidak termasukjumlah stasiun TV di Jakarta.

Batasan Pengertian

Sekitar tahun 1986-1987 an salah satusesi kuliah dari mata kuliah ManajemenMedia Massa pada Departemen IlmuKomunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan IlmuPolitik Universitas Indonesia bertopik“Muatan Lokal Media” (Local MediaContent).

Dalam sesi kuliah ini tentu sajadibahas batasan pengertian tentang apayang disebut sebagai Pers Daerah ataujuga disebut sebagai Media Lokal yaitumedia cetak, radio yang berada di daerah-daerah di luar Jakarta. Sementara diIndonesia sampai tahun 1986 baru memilikistasiun TV tunggal TVRI milik pemerintah,karena baru tahun 1987 dimulai rintisaneksisnya stasiun TV swasta pertama.

Secara sederhana Pers Daerah atauMedia Lokal dapat diartikan sebagaijaringan perusahaan pers nasional yangberada di tingkat provinsi, kabupaten dankota di seluruh Indonesia kecuali yangditerbitkan dan berkantor pusat di Jakarta.Umumnya perusahaan pers di Jakarta selalumengidentifikasikan dirinya sebagai medianasional yang berkedudukan di Jakarta dan

jangkauan operasional penyiaran danpelayanan medianya mencapai seluruhwilayah NKRI.

Jadi, Media Lokal biasa juga disebutsebagai Pers Daerah merupakankomponen Pers Nasional yang berada didaerah provinsi, kabupaten/kota sebagaiorganisasi penerbitan media cetak, stasiunsiaran radio swasta dan pemerintah daerahserta kini juga muncul jaringan stasiuntelevisi lokal, termasuk juga semua jaringanLembaga Penyiaran Publik TVRI dan RRI.Bahkan saat ini juga menjamur MediaOnline di berbagai ibukota provinsi,kabupaten dan kotamadya.

Pengertian Media Lokal merujuk padasuatu sistim atau jaringan media yangberada di suatu lokal atau daerah tertentu.Dan Media Lokal adalah media massa yangmuatan isi medianya bersifat lokal atau khaskedaerahan atau tentang daerah tertentu.Media Lokal memiliki kantor pusat operasi-kegiatan, staf dan organisasi-manajemen didaerah tertentu. Karena karakter “daerah”melekat pada unsur Media Lokal ini makaorang sering menyebut Media Lokalsebagai Pers Daerah.

Sementara Pers Daerah adalahsuatu sistim atau jaringan media massayang berasal atau melakukan aktivitaskegiatan jurnalistik media dengandukungan insan-insan pers atauwartawan dan komunitas wartawan pers

79

nasional yang berada di suatu daerahtertentu.

Prosentase muatan isi Pers Daerahatau Media Lokal yang terbanyak atauterbesar adalah tentang daerah/lokal itusendiri, sementara isi muatan lainnya yangbukan berasal dari daerah itu prosentasenyasedikit atau kecil. Isi muatan lain dari Medialokal atau Pers Daerah antara lain adalahberita/informasi yang bersifat nasional ataudaerah-daerah sekitar di mana Pers Daerahatau Media Lokal itu berada.

Jadi jika disimpulkan penyebutanMedia Lokal dapat dikatakan sebutanlainnya adalah Pers Daerah yangkandungan muatan isi medianya didominasioleh isi media massa yang bersifat lokal ataukedaerahan tertentu.

Sementara istilah Media Lokal atauPers Daerah juga memiliki kesamaan artidengan istilah David T Hill tentang “regionalpress” di bukunya berjudul “The Press inNew Order Indonesia.” Tetapi David T Hilllebih sering menggunakan istilah “regionalpapers” ketimbang “regional press”. DavidT Hill juga mengungkap adanya sebutan“regional language press” atau “persregional yang berbahasa daerah” (David THill, 1994).

Dalam kaitan dengan Media Lokalatau Pers Daerah, jika mengacu pada istilahyang disebutkan David T Hill, makapengertian Media Lokal atau Pers Daerah

menjadi bersifat lebih luas lagi yaitu mediamassa atau pers daerah yang menggunakanbahasa daerah. Memang di pulau Jawamasih terdapat media massa atau persdaerah yang menggunakan bahasa daerahsebagai medium penyampaian pesan.

Di sebuah jaringan stasiun televisiyang dikelola oleh kelompok Media JawaPos yang tertangkap siarannya di kawasanJawa Timur, masyarakat bisa menontonsiaran TV yang salah satu siaran dan siaranberitanya menggunakan bahasa Jawadengan logat dan dialek Jawa Timuran danbukan berbahasa Indonesia. Sementara itudi kota Solo, sampai sekitar sebelum tahun2000 masih terdapat majalah yangmenggunakan bahasa Jawa dalam seluruhisi penerbitannya.

Dengan demikian jaringan mediamassa atau jaringan pers yang eksis danoperasional di bumi Indonesia komposisinyaadalah:

1. Pers Nasional yaitu Jaringan Persatau Media Massa yang berkantorpusat dan eksis melakukan kegiatanjurnalistik di tingkat nasionalumumnya di Jakarta.

2. Pers Daerah atau Media Lokal yaituJaringan Media yang eksismelakukan kegiatan jurnalistik danberada di lokasi, lokal atau daerahtertentu di daerah provinsi,


Jurnal Dewan Pers

80

kabupaten-kota dan umumnyaberada di luar kota Jakarta.

3. Pers Asing yaitu Jaringan Pers atauMedia Massa asing atau yangberasal dari luar negeri/negeri lainyang berkantor pusat dan eksismelakukan kegiatan jurnalistik diwilayah negara RI.

Sejarah Pers dan Media Lokal

Media lokal atau Pers Daerah tidak bisalepas dari sejarah Indonesia karena MediaLokal atau Pers Daerah juga memilikiSejarah Media Lokal/Pers Daerah yang bisadikategorikan pada masa-masa:

1. Sejarah Pers dalam masa KolonialBelanda di bumi NusantaraIndonesia.

2. Media Lokal/Pers Daerah untukmendukung Pergerakan Nasional,Perjuangan Kemerdekaan.

3. Media Lokal/Pers Daerah pada eraOrde Lama - Orde Baru – OrdeReformasi.

“Sejarah Pers di Indonesia” yangditulis oleh Tim Penulis dan diterbitkan olehPenerbit Buku Kompas tahun 2002 secarajelas menyebutkan bahwa bagian yangmembicarakan pers Indonesia dimulaidengan uraian pers daerah dan bahasa

Melayu. Hal tersebut membuktikan bahwabagaimanapun Pers Daerah adalah bagiandari Pers Nasional yang saat ini biasa jugadisebut sebagai Pers atau Media Lokal.

Sejak jaman penjajahan Belanda, PersDaerah/Media Lokal dalam pengertiansuratkabar-media cetak yang terbit didaerah tercatat bukan hanya terbit di kota-kota besar seperti Jakarta, Medan,Surabaya dan Makasar saja tetapisebenarnya juga terdapat eksis di kota-kotabesar lainnya seperti di kota Semarang, Solobahkan di Banjarmasin dan Manado.

Artinya, Pers Daerah berdasarkantelaah sejarah pers Indonesia memangmerupakan inti dari Pers Nasional.Suratkabar “Medan Prijaji” yang diterbitkanoleh RM Tirtoadisuryo pada tahun 1907justru lahir dan terbit pertama di kotaBandung, Jawa Barat.

Koleksi suratkabar nasional yangtercatat pada Perpustakaan NasionalJakarta menyebutkan bahwa suratkabarTjahaja Sijang merupakan suratkabardaerah yang tertua di bumi Indonesia karenaditerbitkan dari tahun 1869 sampai tahun1927 di kota Tanawangko, Sulawesi Utarabahkan terbit kemudian sampai 1942 danberusia lebih dari 50 tahun. Meskipunberedar dan dikelola pekerja Zending dikawasan Sulawesi Utara, Tjahaja Sijangtelah menggunakan bahasa Melayu dan

81

dicatat ikut menyebarluaskan penggunaanbahasa Indonesia.

Bahkan minat baca dan minatmengetahui situasi dan keadaan daerahSulawesi Utara di kalangan orang Sulut diperantauan dengan kreatifnya mampumenghadirkan “pers daerah di perantauan”yang dicatat dalam sejarah pers Indonesiadan sejarah pers daerah sebagai kreativitasmengembangkan eksistensi pers daerah.Ketika itu beberapa pengusaha Sulut diperantauan tercatat mampu menerbitkanpaling sedikit 10 judul suratkabar khas Sulutdi kota-kota seperti Balikpapan, Cimahi,Bandung, Jatinegara, Jakarta dan jugaSurabaya.

Di Kalimantan Selatan, Banjarmasinmuncul suratkabar pada jaman Jepangbernama Borneo Shimbun, kemudian

Belanda menggantinya menjadi SoearaKalimantan. Dan masih banyak lagi PersDaerah di berbagai provinsi di Indonesiayang memiliki Pers Daerah yang tercatatdalam koleksi suratkabar nasional.

Lintasan Pers Daerah Dari Masa KeMasa

Dinamika atau perkembangan PersDaerah/Media Lokal dari masa ke masamengalami “pasang surut” sesuai dengantuntutan dan panggilan sejarah masyarakatdan bangsa-negaranya. Karena itu bisadipahami bagaimana pasang surutperkembangan Pers Daerah pada masakolonial Belanda, masa pendudukan Jepang,pra kemerdekaan, pasca kemerdekaan,Orde lama, Orde Baru dan pasca OrdeBaru atau era reformasi.

http://agkarim.blogspot.com


Jurnal Dewan Pers

82

Data Sejarah Pers Indonesia Di Beberapa Daerah

Batavia/Jakarta. 1744. Bataviasche Nouvelles.

Batavia/Jakarta. 1851. Javasche Courant.

Batavia/Jakarta. 1857. Java Bode.

Semarang. 1851. De Locomotief.1882. Tjahaja India.

Surabaya. 1852. Soerabajaasch Handelsblaad.

Tanawangko, Sulut. 1869. Tjahaja Siang.

Surakarta. 1871. Vorstenlanden.

Cirebon. 1880. Tjiremai.

Bandung. 1895. De Preanger Bode.

Sumatera. 1884. Deli Courant.

Padang. 1893. Sumatera Bode.

Makasar. 1894. Makasaarsche Courant.

Palembang. 1898. Nieuws en Advertentie blaad voorde ResidentiePalembang, Djambi enBanka.

Kota Raja,Aceh. 1901. Nieuws en Advertentieblad voor Atjeh enOnderhoorigheden.

Banjarmasin. 1902. Banjarmasingsch Nieuwsblad.

Bogor. 1902. Java Post. (Mingguan Katholik).

Yogyakarta. 1903. Mataram.

Malang. 1914. Tjahaja Timoer.

Magelang. 1919. Kilat.

Kediri. 1925. Bintang Pagi.

Kupang. 1938. Obor Masyarakat.

Kota Tahun Nama Media

83

Pers Daerah pada era jaman kolonialBelanda dapat dipastikan sebagai faserintisan eksistensi Pers Daerah di manaPers daerah pada masa kolonial Belandamulai muncul bahkan di beberapa daerahsudah terlebih dulu eksis dibandingkan didaerah-daerah lainnya di bumi nusantaraIndonesia.

Meskipun Pers Daerah era kolonialBelanda sudah nuncul terutama di kota-kotabesar seperti di Batavia/Jakarta, Surabaya,Semarang, Solo, Bandung bahkan juga diPadang dan Medan serta Banjarmasin,sejarah pers Indonesia mencatat di sebuahkota kecamatan bernama Tanawangko, 25kilometer di luar kota Manado, SulawesiUtara tahun 1869 telah eksis suratkabarberbahasa Melayu yang merupakan cikalbakal suratkabar bahasa Indonesia bernamaTjahaja Sijang.

Pers Daerah pada masa pendudukanJepang tidak terlalu mengalamiperkembangan yang berarti karena masaJepang yang relatif singkat dan pada masaini Pers Daerah benar-benar mau tidak mauharus bersedia melakukan perubahanpredikat dari sebutan Courant, Blad danNieuws menjadi Shimbun yang diarahkanuntuk kepentingan Jepang semata.

Pers Daerah Era Pra Kemerdekaantidak berbeda karakternya dengan PersDaerah pada Era Pasca Kemerdekaan dimana Pers Daerah merupakan sarana atau

alat perjuangan untuk mencapai danmempertahankan kemerdekaan akibatkungkungan penjajahan 3,5 abadpemerintah kolonial Belanda danpemerintah pendudukan Jepang.

Pada masa pemerintah Orde Lama,Pers Daerah ditandai dengan fungsi danperannya yang terbatas dan sepenuhnyadiabdikan untuk kepentingan kelompok,golongan dan kepentingan tertentu.Karakterpemerintah Orla dengan karakter politiksebagai panglima dengan sendirinya PersDaerah diarahkan untuk mendukung semuahal yang berkaitan dengan program dantujuan politik sebagai panglima dan saratuntuk memperjuangkan kepentingankelompok, golongan dan kepentingantertentu serta cenderung mengalahkankepentingan publik dan rakyat banyak. PersDaerah belum berkembang pesat pada eraOrla.

Sementara Pers Daerah pada masaOrde Baru cenderung mulai berkembangdengan adanya kerjasama antara PersDaerah dan Pers Nasional. BanyakPerusahaan Pers Nasional yangmembentuk kerjasama bahkan divisikerjasama pengembangan pers daerah.Mulai dengan bantuan manajemen sampaipembentukan entitas perusahaan persgabungan antara fungsionaris pers nasionaldan pers daerah. Namun, situasi PersNasional yang tidak lepas dari kontrol atau


Jurnal Dewan Pers

84

pengawasan pemerintah juga membawadampak yang sama terhadap kontrol danpengawasan ketat pemerintah terutamamenyangkut isi yang diarahkan padaprogram penunjang pembangunan nasionaldengan sedikit unsur kritik yang dianggaptidak membuat instabilitas.

Pers Daerah pada masa Orde lamadan juga Orde Baru masih mewarisi sistempengendalian dan pengawasan pers yangmenentukan karakter kebebasan perssesuai dengan jaman dan tuntutankebutuhan pada masanya masing-masing.Pada era kolonial Belanda dan Jepang “ijinterbit” masih ditentukan dan diberikan olehpemerintah Belanda, Jepang dan jugapemerintah Orla dan Orba.

Dan Pers Daerah pada EraReformasi ditandai dengan beberapakarakter antara lain:

1. Pers Daerah eksistensi danoperasional tidak lagi tergantung“hidup atau mati” pada “ijin terbit”untuk media cetak.

2. Pengembangan industri Pers Daerahsaat ini sifatnya terbuka bagi investorluar daerah itu sendiri.

3. Pers Daerah umumnya memilikikemampuan untuk hidup danberkembang secara independen.

4. Pers Daerah memiliki peluang yangterbuka luas untuk berkembang pesatsebagai industri persuratkabaran.

5. Pers Daerah mampu berperansebagai sumber informasi lokaldaerahnya dan sekaligus dapatmelaksanakan fungsi kontrolsosialnya secara maksimal.

6. Pers Daerah yang tadinya hanyamencakup media cetak kini memilikiranah cakupan media elektronik TVdan radio serta multimedia.

7. Kebebasan Pers bagi Pers Daerahmasih sering mengalami gangguan,ancaman, intervensi dan reduksi yangdatangnya dari berbagai pihak dansifatnya merugikan pihak PersDaerah dan bahkan membawakorban jiwa.

8. Pers Daerah di era reformasi mampuberkembang setara dengan PersNasional sebagai komponen industripers.

Fenomena Pers IndonesiaBeberapa hal yang terkait dengan

Fenomena Pers Indonesia ini akanmenyangkut atau berkaitan erat dengandinamika, perkembangan dan permasalahanpers di Indonesia yang dianggap menonjoldan penting. Beberapa masalah tersebutantara lain adalah:

1. Era Reformasi telah menghapuskanpersyaratan SIUPP/Surat Ijin UsahaPenerbitan Pers sebagai syaratutama eksisnya sebuah media cetak,

85

di samping juga memberlakukanUndang-Undang No. 40 tahun 1999tentang Pers. Penghapusan SIUPPdan Pemberlakuan UU No.40/1999tentang Pers ini merupakan suaturevolusi dalam administrasi perijinanpenerbitan media cetak yangmembawa dampak luar biasa bagikalangan dan insan-insan perstermasuk insan Pers Daerah.

Jadi, siapapun warga negaraIndonesia boleh memiliki danmenerbitkan media cetak, sepanjangia mampu memiliki perusahaansebagai badan hukum penerbit mediacetak tersebut. Karena itu, tidakmengherankan jika pasca 1998 disekitar 30 provinsi dan 400 ankabupaten/kota muncul penerbitan/media cetak mereka sendiri yang kinimenjadi suatu barisan Pers Daerahyang tumbuh subur.

Sebab itu jugalah yang telahmendorong Dewan Pers meng-hadirkan Standar Perusahaan Persyang bertujuan untuk membuatstandardisasi badan hukum atauperusahaan pers (termasuk PersDaerah) sebagai pemilik danpengelola penerbitan media cetak.

2. Banyaknya perusahaan pers termasukPers Darah dengan sendirinyamembuat jumlah pekerja penerbitan

pers juga menjadi bertambah banyakjumlahnya. Muncul kesan bahwaorang begitu mudah bisa menjadiwartawan. Siapa saja bisa menjadiwartawan karena memang profesiwartawan ini terbuka bagi siapapunyang ingin menjadi wartawan.

Memang menjadi wartawanselintas terlihat tidak begitu menuntutbanyak persyaratan teknis apakahdari sisi pendidikan atau keahlian.Akibatnya banyak orang mencobauntuk menjadi wartawan. Mahasiswaperguruan tinggi yang drop outmencoba mengadu nasib denganmenjadi wartawan. Sarjana lulusanperguruan tinggi sambil menunggulamaran atau lowongan kerjamencoba jadi wartawan. Pencarikerja lulusan D-3/SLTA yangmemiliki sedikit kemampuanmenulis melamar bekerja untukmenjadi wartawan.

Meskipun demikian PemimpinRedaksi harian Fajar di Makasar,Sulawesi Selatan, pada tiga forumdiskusi tentang pers nasional danwartawan mengakui betapasulitnya dalam kurun waktu duatahun terakhir ini untuk merekrutwartawan bagi medianya. Iamengatakan orang lebih suka danmemilih untuk menjadi wartawan


Jurnal Dewan Pers

86

televisi ketimbang bekerja sebagaiwartawan surat kabar karenafaktor gaji dan popularitas.

3. Komunitas pers di Jakarta mencatat“kriminalisasi” terhadap pers/wartawan saat ini menunjukkanbahwa tindakan kriminalisasiterhadap wartawan sering dan masihterus terjadi. Data dari AJI/AsosiasiJurnalis Independen tentangkriminalisasi pers/wartawanangkanya terus meningkat padaperiode 2005 – 2009 terdapat 270kasus kriminalisasi terhadap pers.Tahun 2005: 73 kasus, 2006: 53kasus, 2007: 75 kasus, 2008: 59 kasusdan 2009: 40 kasus.

Kriminalisasi terhadap pers inibegitu beragam mulai dari wartawanyang jadi korban pembunuhan,penculikan, pemenjaraan, seranganfisik, pengusiran, pelecehan,ancaman dan menghadapi tuntutanpengadilan.

4. Pelanggaran Kode Etik Jurnalistikdan Undang-Undang No. 40 tahun1999 tentang Pers masih seringterjadi dan merupakan fenomenapers Indonesia, termasuk PersDaerah yang penanganannyadilakukan oleh Dewan Pers.

Data Dewan Pers menunjukkan,jumlah pengaduan ke Dewan Pers

meningkat dari 319 di tahun 2007menjadi 424 pada tahun 2008 dan442 di tahun 2009.

Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik initerjadi karena adanya pengaduanmasyarakat, pejabat atau pengusaha yangmerasa dirugikan atau terusik akibatpemberitaan pers tertentu dan pengaduanini ditangani melalui proses mediasi pihakDewan Pers.

Dewan Pers dalam hal ini KomisiPengaduan Masyarakat dan PenegakanEtika Pers pada periode tahun 2007-2010telah menerima pengaduan yang jumlahnyamencapai 1.185 pengaduan dan sebagianterbesar menyangkut pelanggaran KodeEtik Jurnalistik (KEJ). Umumnya yangdilanggar adalah Pasal 1, 2, 3, dan 4 dariKEJ menyangkut: Pemberitaan tidakberimbang, tidak profesional, danmenghakimi, serta beberapa yangmenyiarkan berita cabul.

Era Kebangkitan Pers DaerahSebagai Industri Media

Era Reformasi di Indonesia telahmembawa perubahan yang signifikan bagikehidupan Pers Daerah atau Media Lokal.Eforia demokrasi dan pekik kebebasanpers yang terbebas dari belenggu sensor,larangan, campur tangan dan intervensi

87

dari mulai pemerintah, parpol berkuasa,militer dan polisi dan dijamin oleh Undang-Undang No.40 tahun 1999 tentang Pers,telah memungkinkan kehidupan persnasional di Indonesia termasuk jugakehidupan Pers Daerah untuk berkembangsesuai dengan tuntutan kebutuhan,dinamika dan perkembangan masyarakatdi mana pers itu sendiri berada.

Semangat dan peluang pembangunanplus gema otoritas daerah di lebih dari 33provinsi dan 400 kota/kabupaten seluruhIndonesia telah memungkinkan tumbuh danbangkitnya Pers Daerah di Indonesia.Dengan kata lain, semua provinsi dan kotaatau kabupaten punya peluang untukmemiliki media cetak, radio dan TV sertamultimedia di daerah mereka masing-masing sesuai kebutuhan dan kondisidaerahnya. Karena itu tidak heran jikasemua provinsi di Indonesia memiliki PersDaerah dengan komponen suratkabardaerah, radio daerah dan televisi lokal.

Situasi Pers Daerah yang demikiantelah memberi peluang kepada pengusahatertentu untuk melakukan investasi danmenjalankan bisnis industri media massalokal. Karena itu tidak mengherankan jikaKelompok Media Grup Kompas, KelompokMedia Grup Jawa Pos dan Kelompok GrupMedia Indonesia terus melebarkaninvestasinya di industri pers atau mediamassa di berbagai provinsi di Indonesia.

Kelompok Media Grup Kompasmisalnya kini sudah memiliki jaringan PersDaerah seperti Tribun Kaltim di Samarinda/Balikpapan dan Tribun Lampung. Danjaringan media Pers Daerah lainnya denganmudah dapat diidentifikasi pada Data PersNasional 2010 yang diterbitkan oleh DewanPers.

Di Palangkaraya, Kalimantan Tengahternyata Pers Daerah juga tumbuh danberkembang seperti di provinsi atau daerahlain. Harian Umum Tabengan misalnyabenar-benar tampil sebagai media lokal atauPers Daerah yang kontennya memangmengandalkan informasi di provinsiKalteng. Harian Umum Tabengan misalnyamampu mengangkat beberapa isu lokalKalteng dengan tetap menghadirkan isunasional dengan persentasi yangproporsional sebagai suratkabarberkarakter Pers Daerah. Di samping itu,Harian Umum Tabengan Kalteng jugamampu merekrut Pemimpin Redaksi yangsebelumnya berhasil memimpin suratkabarnasional yang terbit di Jakarta.

Ada TV Makasar di Sulawesi Selatan,Sriwijaya TV di Palembang dan JTV diSurabaya. Belum lagi puluhan stasiun radioswasta non pemerintah di hampir semuaibukota provinsi serta jaringan multimediaonline yang eksis dan menambahbanyaknya multimedia di dunia mayasebagai sumber informasi.


Jurnal Dewan Pers

88

Berbagai catatantentang pertumbuhan PersDaerah yang mencakupmedia cetak, radio dantelevisi secara rinci dapatdilihat juga dari Data PersNasional 2010 yangditerbitkan Dewan Pers.Data Pers Nasional DewanPers ini merupakangambaran nyata darifenomena kebangkitan PersDaerah sebagai bagian dariPers Nasional Indonesia.

Rekapitulasi Media Cetak

Media Elektronik

89


Kesimpulan

Dari berbagai data dan catatan tentangPers Daerah atau Media Lokal di atas tadimaka dapat disimpulkan bahwa:

Pertama, Pers Daerah/Media Lokaltelah bangkit, eksis dan muncul sejajardengan komponen Pers Nasional, karenabagaimanapun Pers Daerah sebelumnyamemang telah memiliki sejarah media lokalyang eksis pada masa kolonial Belanda,Jepang, pra dan pasca kemerdekaan sertaera Orla, Orba dan Orde Reformasi.

Kedua, Pers Daerah atau Media Lokaldi Indonesia rata-rata memiliki peluanguntuk bangkit dan eksis sebagai industri perskarena tersedianya potensi perekonomiandan bisnis di masing-masing daerah itu sertaketertarikan investor dari luar daerah. Halini membuktikan bahwa Pers Daerah atauMedia Lokal dapat menjadi suatu industripers atau media yang memiliki peluangbisnis untuk tetap hidup dan berkembangsetara dengan industri pers nasional.

Ketiga, Pers Daerah atau Media

Lokal telah tumbuh dan berkembangmenjadi suatu “kekuatan media lokal”dengan produk informasi utamanya yaitu“muatan informasi lokal”. Muataninformasi lokal ini merupakan basis bagipengembangan isu lokal yang ternyatamenjadi suatu kebutuhan informasi lokal didaerah masing-masing.

Keempat, Pers Daerah yangmerupakan bagian dari jaringan PersNasional Indonesia telah mengalamipertumbuhan dan perkembangan yangsignifikan dibandingkan dengan situasi PersDaerah pada masa kolonial Belanda, jamanpendudukan Jepang, pra dan pascakemerdekaan RI serta era Orde Lama.Pada era Orde Baru dan Orde Reformasi,Pers Daerah telah tumbuh dan berkembangmelampaui eksistensi dan perkembanganPers Daerah yang meluas dari hanya mediacetak atau suratkabar menjadi Pers Daerahyang memiliki stasiun radio dan jaringantelevisi lokal.***

Petrus Suryadi Sutrisno adalah Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Informasi,Anggota Tim Perumus Standar Kompetensi Wartawan-Dewan Pers, PengujiKompetensi Wartawan, Pengajar Lembaga Pers Dr. Soetomo, Wartawan Seniordan Kolomnis di beberapa media cetak dan media online.

Jurnal Dewan Pers

90

91

Sebagai jurnalis, sudah lama sayaberminat dalam seni fotografi. Sayabergabung dengan klub fotografi didaerah dan komunitas online parafotografer. Banyak manfaat, selain jugamengasah ketrampilan yang diperolehmelalui diskusi dengan peminat foto.

Pada pertengahan Maret 2011, sayadihubungi teman dari SPOTPhotographers, sebuah klub fotografer diManado. SPOT Photographers hendakmendiskusikan tema Foto dan Hak Ciptadan saya diminta sebagai salah satunarasumber. Diskusi ini berangkat daribeberapa kejadian pengambilan danpemuatan foto di media cetak tanpa izindari fotografer yang bersangkutan.

Tema Foto dan Hak Cipta tentumenarik. Saya mencoba menggali bahandari berbagai sumber, termasuk ke DewanPers untuk mendapatkan informasiseputar problematika foto jurnalistik atauberita bergambar ini.

Sebuah foto tidak muncul begitusaja. Ada beragam perangkat yang

Etika Pemuatan Foto di Media MassaOleh Verrianto Madjowa

digunakan untuk menghasilkan karya ini.Mulai dari kamera yang ada pada teleponseluler, kamera saku hingga kameraprofesional

Apa pun peralatan dan merekkamera yang digunakan, sebuah karyafoto, dilindungi undang-undang. Regulasiyang ada tidak membatasi jenis kamera,penguasaan alat (ketrampilan teknis) dansiapa yang memotret. Semua foto, baikitu karya fotografer profesional, amatir,dan pemula masuk dalam lingkup hakcipta.

Fotografi termasuk salah satuciptaan yang dilindungi (Pasal 12 ayat 1huruf j, UU Nomor 19 Tahun 2002 tentangHak Cipta). Hak cipta merupakan hakekslusif bagi pencipta dan pemegang hakcipta untuk mengumumkan ataumemperbanyak hasil ciptaannya (Pasal 1ayat 1 dan Pasal 2 ayat 1, UU Hak Cipta).

Perkembangan teknologi digitalsekarang ini telah menjembatani karyafoto lebih cepat dinikmati banyak orang.Klub foto bermunculan di berbagai

Etika Pemuatan Foto di Media Massa

Jurnal Dewan Pers

92

daerah. Secara individual maupun klub,foto hasil jepretan dipublikasi dandipamerkan melalui berbagai sarana dansaluran yang tersedia.

Era informasi telah membuka ruangberekspresi melalui jaringan sosial danmedia baru yang setiap saat bisa salingterkoneksi. Asal ada jaringan internet,hasil jepretan bisa langsung ditampilkan.Seiring dengan perkembangan teknologiinformasi, foto dikirim dan diteruskanlewat jaringan sosial seperti facebook,blog, dan media lainnya.

Dalam kaca mata UU Nomor 11tahun 2008 tentang Informasi danTransaksi Elektronik, hal ini disebutsistem elektronik. Sistem Elektronikadalah serangkaian perangkat dan pro-sedur elektronik yang berfungsi memper-siapkan, mengumpulkan, mengolah,menganalisis, menyimpan, menampilkan,mengumumkan, mengirimkan, dan/ataumenyebarkan Informasi Elektronik. Fototermasuk informasi dan dokumenelektronik (pasal 1, UU ITE).

Ketika foto yang tersebar lewatjaringan sosial ini diambil untuk dipublikasidi media massa, berlaku Undang-undangNomor 40 tahun 1999 tentang Pers danKode Etik Jurnalistik. Pers adalahlembaga sosial dan wahana komunikasimassa yang melaksanakan kegiatanjurnalistik meliputi mencari, memperoleh,

memiliki, menyimpan, mengolah, danmenyampaikan informasi baik dalambentuk tulisan, suara, gambar, suara dangambar, serta data dan grafik maupundalam bentuk lainnya denganmenggunakan media cetak, mediaelektronik, dan segala jenis saluran yangtersedia (Pasal 1 ayat 1, UU Pers).

Sejauh ini, etika pemuatan foto danjurnalis foto masih jarang diperhatikan dandibahas organisasi pers. Padahal,fotografi sudah menjadi bagian pentingdalam usaha penerbitan. Etika JurnalismeFoto pernah ditulis oleh Stanley, salah satupendiri Aliansi Jurnalis Independen dihttp://www.acehkita.com.

Menurut Stanley hampir semuamedia massa terkemuka mewajibkanjurnalisnya untuk memahami fotografi,sehingga selain membuat berita juga bisamemotret. Namun tak banyak lembagapers yang memberikan pemahamantentang etika fotografi, mereka hanyamenekankan pada kode etik jurnalistikyang kerap menjadi rujukan dalamsengketa pemberitaan.

Di Dewan Pers sendiri, kasus etikafoto yang sudah dikritisi masih sebataspemuatan foto yang mengeksploitasisadisme. Hingga kini belum ada penilaianmaupun pengaduan terkait dengan adanyapengambilan foto tanpa izin darifotografer atau pemuatan foto tanpa

93

menyebut sumber. Inilah yang menjadibahan perbincangan kalangan fotograferdan komunitas fotografi.

Merujuk UU tentang Pers, perananpers nasional adalah mengembangkanpendapat umum berdasarkan informasiyang tepat, akurat dan benar (Pasal 6huruf c). Penjabaran pasal ini melaluiKode Etik Jurnalistik, wartawanIndonesia menghasilkan berita yangakurat, menempuh cara-cara yangprofesional dan tidak membuat beritabohong. Penafsiran Kode Etik Jurnalistik,akurat berarti dipercaya benar sesuaikeadaan obyektif ketika peristiwa terjadi.Profesional: menghasilkan berita yangfaktual dan jelas sumbernya, dilengkapiketerangan tentang sumber dan tidakmelakukan plagiat. Bohong berartisesuatu yang sudah diketahui sebelumnyaoleh wartawan sebagai hal yang tidaksesuai dengan fakta yang terjadi.

Inti yang tersurat dan tersirat dalamUU Pers dan Kode Etik Jurnalistik iniadalah kegiatan dalam profesikewartawanan dilakukan denganmengedepankan kejujuran dan kebenaran.Ini yang menjadi makna sebuah berita,termasuk berita bergambar (berita yangdiperjelas dengan gambar atau ilustrasi).Seperti yang disampaikan “Maha guru”dunia pers Bill Kovach, wartawanberpegang teguh pada kebenaran,

kejujuran, serta disiplin dalam melakukanverifikasi.

Foto jurnalistik yang mendukungtulisan tak hanya diambil dan dimuatbegitu saja. Perlu ada langkah-langkahverifikasi, seperti halnya saat jurnalismenulis berita. Proses pemuatan fotoharus mendapat izin fotografer (maupunmodel). Apalagi bila sebelumnya adaperjanjian pemotretan bahwa foto-fototersebut bukan untuk kepentingankomersial.

Selain itu, ada pula foto yangdiambil dan dimuat untuk kepentinganadvert ising (periklanan). Di si tusfotografer.net, sebuah komunitas onlinepara fotografer, foto-foto yang diambildan dimuat untuk kepentingan beritabergambar dan periklanan menjadibahasan atau pengaduan. Mengambilkarya foto melalui situs online, facebookdan jaringan sosial lainnya, sudahmenjadi kebiasaan tanpa menyebut asaldan siapa yang memotret gambartersebut.

Sengketa muncul setelah fotodipublikasi sebagai karya jurnalistik.Kebiasaan ini terus berlanjut danmembuat pemilik foto mendatangi mediayang bersangkutan. Ada yang melakukanmediasi dengan membayar hasil karyafoto tersebut, ada pula yang memintamaaf.


Jurnal Dewan Pers

94

Regulasi dan PidanaMengambil karya foto tanpa seizin

fotografer, dapat menjerat seseorang ataulembaga/organisasi pada perbuatanmelawan hukum.

UU Hak Cipta

Pasal 72Ayat 1) barang siapa dengan sengaja dan

tanpa hak melakukan perbuat-an sebagaimana dimaksuddalam pasal 2 ayat (1) dipidanapenjara masing-masing palingsingkat (satu) bulan dan/ataudenda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)atau pidana penjara paling lama7 (tujuh) tahun dan/atau dendapaling banyak Rp 5.000.000,00(lima miliar rupiah).

Ayat 2) barang siapa dengan sengajamenyiarkan, memamerkan,mendegarkan, atau menjualkepada umum suatu ciptaan ataubarang hasil pelanggaran hakcipta atau hak terkaitsebagaimana dimaksud pada ayat1 dipidana penjara paling lama 5(lima) tahun dan/atau dendapaling banyak Rp. 500.000.000(lima ratus juta rupiah).

UU Informasi dan TransaksiElektronik

Pasal 30(1) Setiap Orang dengan sengaja dan

tanpa hak atau melawan hukummengakses Komputer dan/atauSistem Elektronik milik Orang laindengan cara apa pun.

Pasal 46(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur

sebagaimana dimaksud dalam Pasal30 ayat (1) dipidana dengan pidanapenjara paling lama 6 (enam) tahundan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus jutarupiah).

Sengketa Pers

“Sebagai rezim hukum yangberdiri sendiri, untuk pers, sudahsemestinya hukum pers yang pertamaberlaku bagi pelaksanaan tugas-tugas jurnalistik pers.” Hal inidisampaikan Ketua Dewan Pers Prof DrBagir Manan, SH., MCL (dalam bukuMenjaga Kemerdekaan Pers di PusaranHukum, Dewan Pers, November 2010).

Menurut Bagir Manan, sengketapers adalah persengketaan yang timbulatau berkaitan dengan aktivitas atau

95

pelaksanaan tugas jurnalistik yangdilakukan pers (wartawan, redaksi,perusahaan pers). Sengketa-sengketayang melibatkan pers tetapi tidakberkaitan dengan aktivitas jurnalistik,tidak termasuk sengketa pers. Wartawanyang memeras, menipu atau melakukankebohongan dengan maksudmenguntungkan diri sendiri tidak termasuksengketa pers.

Sengketa pers bersumber daripemberitaan yang dimuat di media perssebagai karya jurnalistik. Menurut BagirManan, seandainya tetap harusberperkara, seyogyanya tidak berperkarasecara pidana, melainkan memilih secaraperdata atas dasar perbuatan melawanhukum. Pemidanaan terhadap pers akanmenyentuh kebebasan pers. Berperkarasecara keperdataan memberikankedudukan yang seimbang antarapenggugat (yang merasa dirugikan)dengan pers sebagai tergugat dan lebihmudah menciptakan harmoni.

Penutup

Kembali pada permasalahanpemuatan foto di media massa, tak adacara yang lebih baik selain menghargaipembuat foto tersebut. Bagi fotografer,terkadang, sebuah foto tak bisa dinilaidengan uang. Fotografi sebagai senimelukis dengan cahaya memiliki nilaikeindahan, aktualitas dan juga pengingat(dokumentasi peristiwa).

Sebuah foto, juga tidak hadir begitusaja di dunia maya. Karena itu, melaku-kan verifikasi dan meminta izin untuk pe-muatan foto merupakan standard pro-fesional yang perlu dijalankan organisasipers. Kejujuran dan kebenaran patutdikedepankan. Tak hanya asal mengambilgambar yang bertebaran di dunia mayamelalui berbagai jaringan sosial.***

(Tulisan ini disiapkan untuk diskusi: Fotodan Hak Cipta, diselenggarakan oleh SPOTPhotographers Manado, Sabtu 26 Maret 2011)


Verrianto Madjowa adalah praktisi media. Saat ini anggota Komisi PemilihanUmum Provinsi Gorontalo (sejak 2008). Dapat dihubungi melalui email:[email protected]

Jurnal Dewan Pers Edisi No. 5, Mei 2011 Dewan Pers... · benar seperti preman. Setiap Jumat, mereka...

Documents

Transcript of Jurnal Dewan Pers Edisi No. 5, Mei 2011 Dewan Pers... · benar seperti preman. Setiap Jumat, mereka...