Jurnal ilmiah

18
TINDAKAN PLAGIARISME HAK CIPTA DI TINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA JURNAL ILMIAH Oleh : INDRA LESMANA D1A-109-080 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM MATARAM 2014

Transcript of Jurnal ilmiah

TINDAKAN PLAGIARISME HAK CIPTA DI TINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

JURNAL ILMIAH

Oleh :

INDRA LESMANA

D1A-109-080

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

MATARAM

2014

HALAMAN PENGESAHAN

TINDAKAN PLAGIARISME HAK CIPTA DITINJAU DARI PERSPEKTIF

HUKUM PIDANA

Oleh :

INDRA LESMANA

D1A-109-080

Mataram: ___________________

Menyetujui:

Pembimbing Utama,

Dr. LALU PARMAN.SH.,MH,. NIP: 1958048 98602 1 001

TINDAKAN PLAGIARISME HAK CIPTA DITINJAU DARI

PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Indra Lesmana D1A-109-080

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menelaah bentuk tindak pidana plagiarism yang sering terjadi pada hak cipta, mengetahui pertanggungjawaban pidana yang diberikan bagi plagiator dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan peraturan Perundang - undangan, pendekatan konseptual. Bentuk tindak pidana plagiarisme berdasarkan undang-undang hak cipta, dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak, menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual hak cipta, pertanggungjawaban pidana yang diberikan bagi plagiator yaitu pidana penjara paling singkat 1 bulan dan/atau paling lama 7 tahun serta pidana denda paling sedikit 1 juta rupiah dan paling banyak 5 miliar. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk tindak pidana plagiarism ialah mengumumkan, memperbanyak, mengedarkan, menjual hak cipta tanpa sepengetahuan pencipta atau pemegang hak cipta, sedangkan terkait pertanggungjawaban pidana bahwa sistem pemidanaan yang berikan kepada plagiator ialah alternatife-kumulatif. Kata Kunci: Plagiarisme Hak Cipta

THE PLAGIARISM OF COPYRIGHT BASED ON PERSPECTIVE OF CRIMINAL LAW

Indra Lesmana D1A-109-080

ABSTRACT

This research aims to understand and examine the shape of the crime of plagiarism are common in copyright, determine criminal responsibility given to the plagiarist in the law enforcement. The method used is the Regulatory approach and conceptual approach. The shape of the crime of plagiarism by the act of copyright, intentionally and without right to publish, reproduce, transmit, display, distribute or sell the copyright, criminal liability is given for the plagiarist imprisonment for between 1 month and/ or a maximum of 7 years and fined at least 1 million rupiah and a maximum of 5 billion rupiah. From the research it can be concluded that the shape of the crime of plagiarism is announced, reproduce, distribute, sell the copyright without the knowledge of the creator or the copyright holder, while related criminal liability that the criminal system is given to alternatives-plagiarist is cumulative.

Keywords: Plagiarism of Copyright

PENDAHULUAN

Pada zaman yang modern ini manusia sering kali menggunakan cara instan

untuk menghasikan sesuatu. Hal ini diakibatkan oleh semakin besarnya tuntutan

bagi manusia untuk selalu bergerak cepat. Selain itu dikarenakan sedikitnya waktu

yang dimiliki oleh manusia untuk bisa menyelesaikan tugas-tugasnya. Kebiasaan

atau budaya instan ini mengakibatkan banyak sekali kerugian dan dampak buruk.

Salah satu dampak buruk dari kebiasaan atau budaya instan adalah plagiarisme

(istilah plagiarisme dikenal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia) yang kini telah

merambah hampir ke seluruh aspek kehidupan.

Mengenai plagiarisme atau pelanggaran Hak Cipta, Indonesia dari tahun 2001

sampai tahun 2006 sudah masuk dalam Priority Watch List (PWL) atau Status

pembajak berbahaya yang perlu diperhatikan, atau sudah mendapat lampu kuning

mengenai tindakan plagiarisme.1 Namun melalui The United States Trade

Representatif (USTR) atau Badan yang mengemban tugas mengurusi segala

sesuatu berkaitan dengan tarif dan non tarif barrier (hambatan) dalam

perdagangan serta memberikan masukan kepada USTR, Presiden dan kongres

berkaitan dengan tarif.2

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai

kejahatan dan pelanggaran belum terdapat aturan mengenai plagiarisme atau

pelanggaran hak cipta, tetapi diatur secara khusus mengenai pengaturan Hak

Cipta, sudah ada sejak zaman Hindia Belanda dengan pengaturan hak-hak khusus

terhadap pengarang atau disebut dengan Auteurswet 1912.3 Indonesia juga telah

1Www.HukumOnline.com, Menyikapi Priority Watch List (USTR), 19 Juli 2006. Diakses

19 Maret 2014 2 Firdaus Cahyadi, Kamus untuk Memahami Istilah Copyright di Internet, Yayasan Satu

Dunia, 2009, hlm. 9 3 Eddy Damian, Hukum Hak cipta, Cet.3, Edisi kedua, PT. Alumni, Bandung, 2005, hlm.

7

memiliki Undang-undang Nomor Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 yang selanjutnya

dicabut dan diganti dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak

Cipta.4

Plagiarisme juga diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor

17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan

Tinggi. Rumusan masalah dari tindak pidana plagiarisme hak cipta ini ialah

pertama bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana plagiarisme hak cipta dan kedua

bagaimana pertanggungjawaban bagi pelaku tindak pidana hak cipta berdasarkan

peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Tujuan dan manfaat penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk

tindak pidana plagiarisme hak dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana

yang diberikan pada plagiator yang melakukan tindak pidana plagiarisme Hak

Cipta dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sedangkan manfaat dari

penelitian ini adalah pertama manfaat akademis yaitu untuk memenuhi

persyaratan dalam mencapai derajat S-1 program studi ilmu hukum pada Fakultas

Hukum Universitas Mataram. Hasil dari penelitian ini diharapkan juga mampu

sebagai referensi bagi kalangan yang membutuhkan serta berminat untuk

mengembangkan dalam tahap lebih lanjut. Kedua manfaat teoritis yaitu dari hasil

penelitian diharapkan memiliki kontribusi dan bermanfaat dalam pengembangan

hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan tindakan plagiarisme Hak Cipta.

Ketiga manfaat praktis ialah penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi

mahasiswa, akademisi, aparat penegak hukum dan masyarakat sehingga

mengetahui bentuk tindak pidana plagiarisme Hak Cipta, dan bentuk

4 Ibid

pertanggungjawaban pidana bagi plagiator yang melakukan tindakan plagiarisme

Hak Cipta.

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skiripsi ini ialah

Metode Penelitian Normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statue

Approach), pendekatan konseptual (conceptual Approac). Jenis bahan hukum

ialah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Tehnik

pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi

Document atau studi kepustakaan, dan analisis bahan hukum dengan

menggunakan metode analisa interpretasi.

PEMBAHASAN

A. Bentuk-bentuk tindak pidana plagiarimse hak cipta menuurut

peraturan perundang-undang di Indonesia.

Tindak pidana plagiarisme hak cipta umumnya didorong untuk

mencari keuntungan finansial secara cepat dengan mengabaikan

kepentingan para pencipta dan pemegang hak cipta. Perbuatan para pelaku

jelas melanggar hukum yang menentukan agar setiap orang dapat

mematuhi, menghormati, dan menghargai hak-hak orang lain dalam

hubungan keperdataan termasuk penemuan baru sebagai ciptaan orang lain

yang diakui sebagai hak milik oleh ketentuan hukum.5

Berdasarkan ketentuan Pasal 72 Undang-undang Nomor 19 Tahun

2002 tentang hak cipta, bentuk-bentuk perbuatan tindak pidana plagiarisme

hak cipta baik yang berkenaan dengan dengan hak moral maupun hak

ekonomi, secara rinci dari sembilan kategori dapat dikelompokan menjadi

tiga belas kelompok perbuatan, adalah sebagai berikut:6

1. Dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tentang hak eksklusif Pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaan.

2. Dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) tentang hak eksklusif pelaku untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, mempebanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/ atau gambar;

3. Dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbauatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) tentang hak eksklusif produser rekaman suara untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan/atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyi;

4. Dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptan atau barang hasil pelanggaran

5Teguh Sulistia, dan Aria Zumetti, Perlindungan Hukum terhadap Pelanggaran Hak

Cipta, http://www.balitbang.kemhan.go.id/?q=content/ diakses pada tanggal 29 Mei 2014 6 Otto Hasibuan, Hak Cipta di Indonesia (Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu,Neighbouring Rights, dan Collecting Society), Bandung, 2008. Hlm. 132

hak cipta dan hak terkait sesuai Pasal 2 ayat (1), Pasal 49 ayat (1), dan Pasal 49 ayat (2);

5. Dengan sengaja tan hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program computer;

6. Dengan sengaja melanggar Pasal 17 tentang larangan mengumumkan setiap ciptaan yang bertentangan degan kebijaksanaan pemerintah din bidang agama. Pertahanan, dan keamanan Negara, kesusilaan, serta ketertiban umum setelah mendapat pertimbangan Dewan hak cipta;

7. Dengan sengaja melanggar Pasal 19 tentang larangan untuk memperbanyak atau mengumumkan ciptaan Potret oleh pemegang hak cipta atas Potret tanpa izin dari yang dipotret atau ahli warisnya, sedangkan potret dimaksud dibuat atas permintaan sendiri dari orang yang dipotret atau atas permintaan yang dilakukan atas nama yang dipotret, serta untuk kepentingan yang dipotret;

8. Dengan sengaja melanggar Pasal 20 tentang larangan mengumumkan potre yang dibuat tanpa persetujuan dari orang dipotret atau tanpa persetujuan orang lain atas nama yang dipotret, serta tidak untuk kepentingan yanag dipotret, apabila pengumuman itu bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari orang yang dipotret atau salah seorang dari ahli warisnya apabila orang yang dipotret sudah meninggal dunia;

9. Dengan sengaja melanggar Pasal 49 ayat (3) tentang hak eksklusif lembaga penyiaran untuk meberi izin atau melarang pihak lain yan tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, dan/atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui system elktromagnetik lain;

10. Dengan sengaja meelanggar Pasal 24 atau Pasal 55 tentang hk Pencipta atau ahli warisnya menuntut pemegang hak cippta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaanya; larangan mengubah suatu ciptaan walaupun hak ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali ahli warisnya dalam hal pencipta elah meninggal dunia; larangan mengubah judul dan anak judul ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama judul samaranpencipta, walaupun hak ciptanya telah diserahkan kepada pihak ain, kecuali dengan persetujuan pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal pencipta telah meninggal dunia; dan hak pencipta mengadakan perubahan pada ciptaannya sesuai dengan kepatuutan dalam masyarakat;

11. Dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 tentna glarangan meniadakan atau mengubah informasi elektronik tentnag informasi manajemen hak pencipta;

12. Dengan sengaja dan tanpa melanggar Pasal 27 tentang larangan merusak, meniadakan atau membuat tidak berfungsi sarana kontrol

teknologi sebagai pengaman hak pencipta, kecuali atas izin pencipta;

13. Dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 28 tentang kewajiban memenuhi semua peraturan perizinan dan persyaratan produksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang bagi ciptaan-ciptaan yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi, khususnya dibidang cakram optic (optical disc).

Dalam ketentuan pasal 72 tersebut, tindak pidana plagiarisme

dilakukan orang-perorangan atau sekelompok orang dengan sengaja dan

tanpa hak memperbanyak, mengumumkan, memamerkan, mengedarkan

ciptaan tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta. Sehingga dari

rincian di atas penyusun menyimpulkan bahwa tindak pidana plagiarisme

terhadap hak cipta dapat terjadi dalam berbagai bentuk yaitu:

a. Tindak pidana plagiarisme secara langsung (direct infringement)

Perbuatan tindak pidana plagiarisme hak cipta secara langsung atau

direct infringement adalah perbuatan yang melanggar hak ekslusif pencipta

atas ciptaannya untuk memperbanyak atau memproduksi, mengumumkan

dan menyewakan suatu ciptaan tanpa izin pemegang hak cipta atau hak

terkait.7 Istilah tindakan pidana plagiarisme secara langsung memang tidak

dipergunakan dalam redaksional Undang-undang nomer 19 tahun 2002

tentang hak cipta, tetapi secara implisit terkandung dalam redaksional Pasal

2, Pasal 20 dan Pasal 49 Undang-undang Hak Cipta, yaitu:8

1) Tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

2) Tanpa hak memperbanyak dan mengumumkan suatu potret. 3) Tanpa hak memperbanyak atau menyewakan suatu karya

sinematografi dan program komputer untuk kepentingan komersial. 4) Tanpa hak membuat membuat, memperbanyak, atau menyiarkan

rekaman suara/atau gambar pertunjukannya. 5) Tanpa hak memperbanyak, menyewakan karya rekaman suarau

atau rekaman bunyi. 6) Tanpa hak melakukan pertunjukan umum (public performance),

mengkomunikasikan pertunjukan langsung, dan

7 Elyta Ras Ginting. Op Cit, hlm. 200 8 Ibid.

mengkomunikasikan secara interaktif suatu karya rekaman pelaku atau artis.

7) Tanpa hak membuat, meperbanyak dan atau menyiarkan ulang karya siaran melalui transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui system elektromagnetik lainnya.

Tindak pidana plagiarisme hak cipta juga diatur dalam Peraturan

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 tahun 2010 tentang Pencegahan

dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi, bahwa berdasarkan Pasal

2 ayat (1) undang-undang tersebut, plagiat terbatas pada:

1) Mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatn kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara maksimal.

2) Mengacu dan/atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai.

3) Menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai.

4) Merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri dari sumber kata-kata dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai.

5) Menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara memadai.

Dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan menteri pendidikan nasional

tersebut, bahwa fokus tindak pidana plagiarisme yaitu diperguruan tinggi

yang mengacu pada tindak plagiarisme pada karya ilmiah saja.

b. Tindak pidana plagiarisme secara tidak langsung (indirect

infringement)

Tindak pidana plagiarisme tidak langsung dibidang hak cipta pada

umumnya berkaitan dengan ciptaan yang merupakan hasil dari tindak

pidana hak cipta atas ciptaan lain. Secara konvensional, tindak pidana hak

cipta secara tidak langsung terhadap hak cipta dilakukan dengan cara

memperdagangkan atau mengimpor barang hasil tindak pidana hak cipta,

seperti CD/DVD lagu-lagu bajakan ataupun karya sinematografi bajakan

tanpa izin pemilik hak cipta. Dalam bentuk lain, tindak pidana hak cipta

secara tidak langsung adalah suatu perbuatan yang secara tidak langsung

ditujukan terhadap suatu ciptaan, tetapi perbuatan tersebut berakibat pada

terjadinya tindak pidana hak cipta.

Adapun perbedaannya dengan tindak pidana plagiarisme secara

langsung menurut McKeough dan Stewart adalah:9

“No intention to infringe need be established: a person is still liable if they act innocence of the plaintiff’s copyrights. By contrast, certain other ‘indirect’ infringements do require actual or constructive knowledge of wrongdoing”. "Tidak ada niat untuk melanggar perlu dibentuk: seseorang masih bertanggung jawab jika mereka bertindak tidak bersalah hak cipta penggugat. Sebaliknya, pelanggaran tertentu lainnya 'tidak langsung' memang membutuhkan pengetahuan aktual atau konstruktif dari kesalahan”.

Berdasarkan rumusan McKeough dan Stewart tersebut, bahwa unsur

pembeda antara tindak pidana plagiarisme secara langsung dan tidak

langsung terletak pada niat, kesengajaan, atau pengetahuan dari pelaku

dalam melakukan tindak pidana hak cipta tersebut. Dalam tindak pidana

plagiarisme secara langsung niat pelaku selamanya harus ada. Sedangkan

tidak langsung, niat atau sengajaan untuk melakukan tidak selamanya

disyaratkan. 10

Bentuk dari tindak pidana hak cipta secara tidak langsung dalam

undang-undang hak cipta diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

- Pasal 72 ayat (2) Menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan hasil tindak pidana hak cipta atau hak terkait

- Pasal 72 ayat (4) Pengumuman suatu ciptaan yang bertentangan dengan kebijakansanaan pemerintah dibidang agama, perbendaharaan dan keamanan Negara, kesusilaan, serta ketertiban umum. Termassuk

9 Elyta Ras Ginting, Op, Cit. Hlm. 10 Ibid

di dalamnya menyiarkan atau mempertunjukan film yang tidak lolos sensor oleh Badan Sensor Film.

- Pasal 72 ayat (7) dan (8) Secara tanpa hak telah atau mengubah informasi manajemen pencipta dalam suatu ciptaan serta merusak sarana control teknologi pengaman hak cipta dari suatu ciptaan.

c. Turut serta membantu melakukan tindak pidana plagiarisme (Contributory

Infringement)

Dalam praktik penegakan hukum hak cipta, pihak lain yang tidak

secara langsung melakukan tindak pidana plagiarisme juga dapat dimintai

pertanggungjawaban hukumnya sebagai pelaku, yaitu dalam hal

pembnerian bantuan atau turut serta melakukan tindak pidana. Dalam KUH

Pidana diatur tentang dua jenis perbuatan yang juga dianggap sebagai

pelaku tindak pidan, yaitu penyertaan serta membantu terjadinya atau

terwujudnya suatu tindak pidana.

Delik penyertaan diatur dalam Pasal 55 KUH Pidana yang

mensyaratkan pelaku baru dapat dimintai pertanggungjawaban hukumnya

sebagai pelaku peserta tindak pidana jika pelaku memiliki kesamaan niat

atau tujuan dengan pelaku lainnya. Sedangkan delik perbantuan diatur

dalam Pasal 56 KUH Pidana membagi dua bentuk perbuatan yang

digolongkan sebagai perbuatan membantu terjadinya tindak pidana

(medeplichtige), yaitu memberi bantuan pada saat terjadinya kejahatan

dilakukan atau mempersiapkan tindak pidana dilakukan dengan cara

memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan tindak

pidana.

B. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana plagiarisme hak

cipta menurut peraturan perundang-undang di Indonesia.

Ketentuan-ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana bagi plagiator

tersebut sudah dalam dalam ketentuan Pasal 72 Undang-undang nomor 19 tahun

2002 tentang Hak Cipta yang menyebutkan:

(1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan

untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(4) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(5) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal

49 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

6) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau

Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

7) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana

dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

8) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana

dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

9) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana plagiarisme hak cipta

juga dijelaskan dalam ketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional yang diberikan kepada mahasiswa atau

akademisi yang ketahuan melakukan tindak pidana plagiarisme terhadap karya

ilmiah ialah:

“Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Berdasarkan ketentuan dari Pasal-pasal diatas mengenai

pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana plagiarisme diberikan

kepada siapapun atau orang-perorangan yang melakukan tindak pidana

plagiarisme, baik dilakukan secara langsung (direct infringement) dan tidak

langsung (indirect infringement).

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian pembahasan diatas, maka penyusun dapat mengambil

kesimpulan dari permasalahan yang telah disusun sebagai berikut: pertama

bentuk-bentuk tindak pidana plagiarisme hak cipta berdasarkan Undang-undang

Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta, adalah: a. Dengan sengaja dan tanpa hak

mengumumkan, memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, b. Dengan

sengaja memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau

barang-barang hasil tindak pidana hak cipta, c. Dengan sengaja dan tanpa hak

memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer.

Sedangkan kedua Peraturan mengenai pertanggungjawaban pidana dengan unsur

“barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak” dalam Pasal 72 undang-undang

nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta adalah orang-perorangan yang melakukan

tindak pidana plagiarisme secara langsung (direct infringement), secara tidak

langsung (indirect infringement), dan yang turut serta membantu melakukan tindak

pidana plagiarisme (contributtory Infringement). Sistem pemidanaan yang diberikan

bagi plagiator yaitu minimum khusus dan/atau maksimum khusus (berupa sanksi

pidana penjara paling singkat 1 bulan sampai pidana penjara paling lama 7 yahun

dan pidana denda paling sedikit 1 juta sampai pidana denda paling banyak 5

miliar).

B. Saran

Dari kesimpulan diatas maka penyusun menyampaikan saran sebagai

berikut: pertama dalam upaya pemerintah untuk menanggulangi tindak pidana

plagiarisme hak cipta, sebaik didalam undang-undang nomor 19 tahun 2002

tentang hak cipta di tambah redaksi atau bab khusus yang membahas mengenai

bentuk tindak pidana plagairisme, sehingga masyarakat lebih paham dan mengerti

terhadap tindak pidana plagairisme hak cipta. Kedua pertanggungjawaban pidana

terhadap pelaku tindak pidana plagairisme sudah sesuai tapi pengaturan mengenai

tindak pidana bagi korporasi belum diatur secara jelas sehingga perlu penambahan

atau perubahan redaksi dalam undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak

cipta agar mengakomodir semua tindak pidana plagairisme yang dilakukan oleh

orang-perorangan ataupun korporasi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku & Makalah

Cahyadi Cahyadi, Kamus untuk Memahami Istilah Copyright di Internet,

Yayasan Satu Dunia, Jakarta, 2009.

Damian Eddy. Hukum Hak Cipta. Cet. Ke 1, Edisi Ketiga., PT. Alumni,

Bandung, 2009

Ginting Ras Ginting, Hukum Hak Cipta Indonesia, (Analisis Teori dan

Praktik), PT. Citra Aditya. Bandung. 2012.

2. Perundang-Undangan

Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Indonesia, Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, LN No.85

Tahun 2002.TLN No.a220.

Indonesia, Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional,

LN No. 78 Tahun 2003. TLN No.4301.

Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2010

tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi,

3. Skripsi

Putra Rahmat Suardi, Kajian Yuridis terhadap Tindak Pidana Plagiat di

tinjau dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak

Cipta,(Skripsi Fakultas Hukum Unram), Mataram, 2011.

4. Internet

Lindasarlinda.blogspot.com, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), 10 April 2013

Www.HukumOnline.com, Menyikapi Priority Watch List (USTR), 19 Juli

2006.

Www.BeritaDewata.com, Hukum dan Kriminal Hukum Indonesia Paling

Banyak Melanggar Hak Cipta, 18 September 2013.