K-6 Kebijakan ICT Diknas 2

download K-6 Kebijakan ICT Diknas 2

of 26

Transcript of K-6 Kebijakan ICT Diknas 2

educating people with ICT

KEBIJAKAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNTUK PENDIDIKANDEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

Peringkat Indonesia dalam Pemanfaatan ICT di antara Negara-negara Asia Tenggara

INDONESIA

INDIA

CHINA

MALAYSIA

SINGAPORE

POPULATION (,000)

230,390 12,000 5 14,295 6 58,770 26

1,110,396 28,809 3 51,273 5 78,615 7

1,315,209 137,138 10 408,624 31 433,209 33

26,396 11,392 45 4,431 17 4,431 75

4,323 2,682 62 1,849 43 1,849 95

INTERNET USERS (,000)

INTERNET USERS (PER 100 PEOPLE)

PHONE CONNECTIONS

PHONE CONNECTIONS (PER 100 PEOPLE)

CELLULAR PHONES

CELLULAR PHONES (PER 100 PEOPLE)

2

UU No 20 Th 2003 TENTANG SISDIKNAS

Pasal 35 ayat 1Standar sarana dan prasarana pendidikan mencakup ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, dan sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 40Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Tantangan Pendidikan Di Indonesia (1) Jumlah PTN:82 dan PTS:2.236 (Dikti,2003) masih rendah Daya tampung sekitar 3,2 juta mahasiswa tingkat partisipasi rendah (12.8%) (Filipina 32%, Thailand 30%)

Menurut BAN, penentu kualitas pendidikan: hampir 50% pendidikan tinggi berakreditasi C (46,35% program diploma dan 47.97% PTN dan PTS)

Tenaga Pengajar Non Formal (PLS) Kebutuhan guru PLS 519.790, yang ada 113.622 atau 22% perlu 406.168 guru atau 78% (PMPTK 2006)

Tantangan Pendidikan Di Indonesia (2) Tenaga Pengajar Jumlah guru yang ada 2.692.217, yang memenuhi syarat sertifikasi 727.381 orang atau 27% perlu 1.964.836 atau 73%

Survey HDI th 2005, Indonesia menduduki ranking 112 dari 175 negara (jauh berada di bawah Malaysia dan Bangladesh)

Rendahnya tingkat pemanfaatan ICT di sekolah/kampus (Digital Divide) Tidak semua sekolah mempunyai sarana ICT Dari yang sudah ada ICT penggunaanya kurang optimal (utilitas rendah)

KRONOLOGI LANDASAN HUKUM TIM KOORDINASI TIKNovember 2006 - sekarang KEPPRES No. 20/2006 tentang Dewan TIK Nasional Ketua Pengarah Ketua Pelaksana : Presiden R.I. : Menkominfo (Muh. Nuh)

2003 - 2006 KEPPRES No. 9/2003 ttg Telematika Pelindung : Presiden R.I. Ketua : Meneg KOMINFO (Syamsul Maarif) Sekretaris : Sekretaris Meneg KOMINFO 2000 - 2003 KEPPRES No. 50/2000 ttg Telematika Ketua : Wakil Presiden R.I Ka Pelaks Harian : MenPAN (Fredi Numberi) Sekretaris : Deputy IV Meneg PAN 1998 - 2000 KEPPRES No. 186/1998 ttg Telematika Ketua : Menko Bid WASBANG PAN (Hartarto) 1995 1997 Tim Nusantara 21 Ketua : Menparpostel/Sesjen Parpostel (Joop Ave/J. Parapak)

Keppres No 20 Th 2006 tentang DeTIKNasTugas Dewan TIK Nasaional Merumuskan kebijakan umum dan arahan strategis pembangunan nasional, melalui pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK); Melakukan pengkajian dalam menetapkan langkah-langkah penyelesaian permasalahan strategis yang timbul dalam rangka pengembangan TIK; Melakukan koordinasi nasional dengan instansi pemerintah pusat/daerah, BUMN/D, dunia usaha, lembaga profesional, dan komunitas TIK, serta masyarakat pada umumnya dalam rangka pengembangan TIK; Memberikan masukan atas pelaksanaan program TIK yang bersifat lintas departemen agar efektif dan efisien.

STRUKTUR ORGANISASI DeTIKNasPENGARAHTUGAS DAN TANGGUNG JAWAB1. Kebijakan Strategis TIK 2. Persetujuan Pembangunan TIK 3. Penilai Kinerja Penerapan TIKKETUA: Presiden R.I. Wakil Ketua: Menko Perekonomian Anggota: Menteri Kominfo Menteri Keuangan Menteri Pendidikan Nasional Menteri Dalam Negeri Menteri Perindustrian Menteri Riset danTeknologi Menteri PPN/Kepala BAPPENAS MenPAN MenKumHAM Menteri Perdagangan Kemal A Stamboel

TIM PENASEHAT Rektor ITB Rektor UGM Rektor ITS Rektor UI

Ketua PELAKSANA Menkominfo

7 Flagship Nasional

e-Pendidikan

Nomor Identitas Nasional

e-Procurement

Palapa Ring

Nat. Single Window

e-Anggaran

Legalisasi Perangkat Lunak

TIM TIK DEPDIKNASPENANGGUNGJAWAB : MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL PENGARAH: Sekretaris Jenderal Inspektur Jenderal Kepala Balitbang Dirjen Pendidikan Tinggi Dirjen Pendidikan Non Formal dan Informal Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ketua selaku CIO: Sekjen Depdiknas Anggota: Kepala Biro PKLN Depdiknas Sekretaris Ditjen PMPTK Depdiknas Kepala Pustekkom Depdiknas Sekretaris Ditjen PLS Depdiknas Sekretaris Ditjen Dikti Depdiknas Sekretaris Inspektorat Jenderal Depdiknas Kepala Pusat Statistik Pendidikan Balitbang Depdiknas Direktur Pembinaan SMK Ditjen Mandikdasmen Depdiknas Direktur Pembinaan SMA Ditjen Mandikdasmen Depdiknas Direktur Pembinaan SMP Ditjen Mandikdasmen Depdiknas Direktur Pembinaan TK/SD Ditjen Mandikdasmen Depdiknas Suhono Supangkat (DeTIKNas)

PERAN TIKDALAM MENUNJANG 3 PILAR KEBIJAKAN PENDIDIKAN (Renstra Pendidikan Nasional 2005-2009)

1. 2. 3.

Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan; Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan; Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Citra Publik Pendidikan.

TIK

Pendidikan bermutu, akuntabel, murah, merata, dan terjangkau oleh rakyat banyak

KEGIATAN PRIORITAS UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

PEMERATAAN DAN PERLUASAN AKSES PENDIDIKAN1.9 1.1 1.4

Pendidikan Kecakapan Hidup1.10

Pendanaan Biaya Operasi Wajar

Perluasan Akses Pendidikan Wajar pada Jalur NonFormal1.5

Perluasan Akses SMA/SMK dan SM Terpadu1.11

Perluasan Akses Pendidikan Keasksaraan bagi Penduduk usia > 15 tahun Perluasan Akses SLB dan Sekolah Inklusif

Perluasan Akses Perguruan Tinggi1.12

PEMERATAAN DAN PERLUASAN AKSES PENDIDIKAN

1.6

1.7

Pemanfaatan TIK sebagai Media Pembelajaran Jarak Jauh1.13

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perluasan Akses SMA/SMK/SM Terpadu, SLB, dan Perguruan Tinggi

Pengembangan Sekolah Wajar Layanan Khusus bagi Daerah Terpencil/ kepulauan yang Berpenduduk Jarang dan Terpencar Perluasan Akses PAUD

1.8 1.2 1.3

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Wajar

Rekrutmen Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

KEGIATAN PRIORITAS UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

PENINGKATAN MUTU, RELEVANSI, DAN DAYA SAING2.9 2.1

Pembangunan Sekolah Bertaraf Internasional di setiap Propinsi dan/atau Kabupaten/Kota2.10

Implementasi dan Penyempurnaan SNP dan BSNP

2.4

Pengembangan Guru sebagai Profesi2.5

Mendorong Jumlah Prodi di PT Masuk dalam 100 Besar Asia Akselerasi Jumlah Prodi, Kejuruan, Vokasi dan Profesi Peningkatan Jumlah dan Mutu Publikasi Ilmiah dan HAKI

Pengembangan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Perbaikan Sarana dan Prasarana

2.6

2.11

PENINGKATAN MUTU, RELEVANSI DAN DAYA SAING

2.7

2.12

Perluasan Pendidikan Kecakapan Hidup2.8

2.13

Penerapan TIK dalam Pendidikan

Pengembangan Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal di setiap Kabupaten/Kota2.2

Penjaminan Mutu Secara Terprogram dengan Mengacu pada SNP

2.3

Perluasan dan Peningkatan Mutu Akreditasi

KEGIATAN PRIORITAS UNTUK PENCAPAIAN SASARAN PENGUATAN TATA

KELOLA, AKUNTABILITAS DAN PENCITRAAN PUBLIK3.9 3.1

Pelaksanaan Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantsan Korupsi3.10

Peningkatan SPI Berkoordinasi dengan BPKP dan BPK

3.4

Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Manajerial Aparat3.5

Intensifikasi Tindakantindakan Preventif oleh Itjen

Peningkatan Ketaatan Aparat pada Perundangundangan Penataan Regulasi Pengelolaan Pendidikan

3.11

Instensifikasi dan Ekstensifikasi Pemeriksaan oleh Itjen, BPKP dan BPK3.12

PENGUATAN TATA KELOLA, AKUNTABILITAS, DAN CITRA PUBLIK

3.6

3.7

Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan-temuan Pemeriksaan Itjen, BPKP, dan BPK Pengembangan Aplikasi SIM secara Terintegrasi

Peningkatan Pencitraan Publik3.8

3.13

Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Pengelola Pendidikan3.2

Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Pemeriksaan Aparat Itjen

3.3

Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Aparat dalam Perencanaan dan Penganggaran

Milestones Aplikasi TIK dalam Renstra 2005-2009Unit Utama Milestones

Sekjen

Sisdur Keuangan, SIM Aset, dan SIM Keuangan berbasis TIK mulai 2006 Sistem Perencanaan berbasis TIK yang sejalan dengan desentralisasi mulai 2006

Itjen Mandikdas men Dikti PMPTK PLS Balitbang

Sisdur pengawasan dan pengendalian internal berbasis TIK mulai 2007 100% SMP/MTs berakses listrik menerapkan Pembelajaran Berbasis TV selesai 2009 50% SMA/MA/SMK menerapkan pembelajaran berbasis TIK pada 2009 10 Prodi masuk 500 besar Dunia atau 100 besar Asia 10 PT menerapkan pembelajaran dan penelitian berbasis TIK (2009) Tersedia informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan berbasis TIK mulai 2006 Dimulainya pemanfaatan TIK untuk Pendidikan Non Formal (2006) Pangkalan data dan informasi pendidikan berbasis TIK pada semua provinsi/kabupaten/kota mulai dibangun 2007 Jejaring litbang berbasis TIK di semua provinsi dan kabupaten/kota yang terhubung on-line dengan Depdiknas mulai 2008

KARAKTERISTIK TEKNIS CONTENT e-LEARNING dan e-ADMINISTRATION DEPDIKNAS SAAT ININo 1 2 3 Sub Sistem/Unit Pengelola Padati (Balitbang) TV-E (Pustekkom, Setjen) Karakteristik Teknis 4 MBps, www.padatiweb.depdiknas.go.id Bandwidth 6 Mega, 1 Pemancar, 33 Prov., Penggunaan Utk database/ statistik pendidikan secara nasional Pelayanan pendidikan melalui TV, terutama SMP Pelayanan pendidikan melalui internet, terutama SMA Melayani transfer informasi internal dan eksternal Riset, Pendidikan jarak Jauh, Sistem Pengelolaan PT Utk database guru dan tenaga kependidikan

EdukasiNet (Pustekkom, Bandwidth 2 MBps, http://www.e-dukasi.net Setjen) Sidiknas (Setjen) Inherent (Dikti) 512 kBps, www.diknas.go.id STM 1 : 155 MEGA, 4E1: 8 MEGA, 1E1 : 2 MEGA, Link ke 32 LOKAL NODE (BACKBONE), 26 SUBLOCAL (PTN), dan 23 SUBLOCAL (PTS) 512 kBps, www.duniaguru.com www.jugaguru.com;

3 4

5

Portal Guru (PMPTK)

6.

Dikmenjur (Mandikdasmen)Dikmenum (Mandikdasmen)

1 MBps, 185 ICT Center, Link ke 3.800 member milis, 1.500 SMK www.dikmenjur.net512 kBps, www.dikmenum.go.id

Komunikasi antar guru, siswa, dan pengamat pend. SMKKomunikasi antar guru, siswa, dan pengamat pend. SMA

7

8

PKLN (Setjen)

www.depdiknas.org

INTEGRASI KONTEN e-LEARNING DALAM JARDIKNAS KONTEN JARDIKNAS

Konten Ditjen Dikti

Konten Ditjen PNFI

e-Learning

Konten PUSTEKKOM

Konten Balitban g

e-AdministrationKonten lainnya

Konten Itjen

INTEGRASI KONTEN e-LEARNING DALAM JARDIKNAS (2)

Konten Ditjen Dikti

Konten ItjenKonten PUSTEKKOM

Konten lainnya

INTEGRASI KONTEN e-ADMINISTRATIONSistem Informasi Pelaporan Onine (SIMPEL) DEPDIKNASPangkalan Data NISN/NPSN

Laporan PendidikanPangkalan Data Sisdur Keuangan Pangkalan Data PSP Balitbang

Sistem Informasi Geografis Pendidikan

Grafik Pendidikan

Pangkalan Data SIM Lainnya

Pangkalan Data NUPTK

Analisis Pendidikan

Layanan e-Learning Pustekkom; ; portal pembelajaran yang menyediakan berbagai sumber belajar yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja. Portal ini dapat diakses melalui www.edukasi.net ; televisi edukasi yang menyiarkan program untuk semua jenjang, jenis dan jalur pendidikan. Berbagai media audio video dan cetak untuk berbaga jenis dan jenjang pendidikan Berbagai strategi alternatif layanan pendidikan dengan memanfaatkan ICT

Fasilitas LayananForum Interaksi Sumber Bahan Belajar Bank Soal Video on Demand Materi Pokok Pengetahuan Populer

Telekolaborasi Diskusi Chatting

Informasi Artikel Berita Kegiatan sekolah Profil Sekolah

Pelayanan Download Materi Mesin Pencari Registrasi Contact Pooling

Diklat Jarak Jauh Peningkatan Kompetensi Guru Bimbingan Belajar

SISTEM DISTRIBUSI TVE1LANGSUNG SMP

RELAY

27 unit PUSTEKKOM DikNas

TV Nasional/ Lokal/Komunitas

SMP

PRODUKSI

Komposisi Siaran TVEPendidikan Informal 20%

Pendidikan formal 30%

Informasi Pendidikan 20%

Pendidikan non formal 30%

LAYANAN e-LEARNING PUSTEKKOM

InternetPusat Sumber Belajar

Radio EdukasiSekolah

Rumah

Sekolah

Rumah

Prasyarat Keberhasilan TIK Untuk PendidikanINFRASTRUKTUR

SDM

BUDAYA

KONTEN

KEBIJAK AN

Table data penduduk kota terpada di duniaPENDUDUK TERPADAT MENURUT KOTA DI DUNIA, 2000 DAN 2015

DALAM JUTA 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tokyo Mexiko city Sao Paulo New York Mumbai Los Angeles Calcuta Shanghai Dhaka New Delhi Buenos Aires Jakarta Osaka Bejing Rio Jeneiro 26444 18066 17962 16732 16086 13213 13058 12887 12519 12441 12024 11018 11013 10839 10652 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Tokyo Dhaka Mumbai Sao Paolo New Delhi Mexiko city New York Jakarta Calcuta Karachi Lagos Los Angeles Shanghai Buenos Aires Manila

27190 22766 22577 21229 20884 20434 17944 17268 16747 16197 15966 14494 13598 13185 12579

25

Latar Belangkang Pendidikan Pendatang DKI Jakarta

dalam persen Jenjang Tidak tamat SD/Lulus SD SLTP SLTA Akademi/PT DKI 37 25 30 8 100 Botabek 41 20 33 6 100

Sumber kompas, 3-11-006

b

26