K1-PIH & PTHI

43
DR. MARWAH M. DIAH, SH, MPA Marwah M. Diah 1

description

contract law

Transcript of K1-PIH & PTHI

DR. MARWAH M. DIAH, SH, MPA

Marwah M. Diah 1

Marwah M. Diah 2

PENGANTAR: (INLEIDING/BELANDA; INTRODUCTION/INGGERIS):

MAKSUDNYA: 1. MEMPERKENALKAN TENTANG ILMU

HUKUM. 2. MEMBERIKAN DASAR-DASAR ILMU HUKUM

(JURISPRUDENCE). YAITU ILMU PENGETAHUAN YG. BERKENAAN DENGAN HUKUM.

Marwah M. Diah 3

I. JCT SIMORANGKIR,SH & WOERJONO SATROPRANOTO,SH;

PERATURAN-PERATURAN YANG BERSIFAT MEMAKSA, YANG MENENTUKAN TINGKAH LAKU MANUSIA DLM LINGKUNGAN MASYARAKAT YANG DIBUAT OLEH BADAN-BADAN RESMI YANG BERWAJIB, PELANGGARAN MANA TERHADAP PERATURAN-PERATURAN TADI BERAKIBATKAN DIAMBILNYA TINDAKAN, YAITU DENGAN HUKUMAN TERTENTU

Marwah M. Diah 4

II. Prof. Dr. van KAN:KESELURUHAN PERATURAN HIDUP YANG BERSIFAT MEMAKSA UTK. MELINDUNGI KEPENTINGAN MANUSIA DI DALAM MASYARAKAT.

III. SUARDI TASRIF, SH:ADALAH KESELURUHAN PERATURAN-PERATURAN HIDUP YG. BERSIFAT MEMAKSA DAN DIBUAT OLEH YG. BERWENANG, BERISIKAN SUATU PERINTAH/LARANGAN ATAU IZIN UTK. BERBUAT SESUATU SERTA DGN. MAKSUD UTK. MENGATUR TATA TERTIB KEHIDUPAN MASYARAKAT.

Marwah M. Diah 5

IV. A BODY OF RULES OF ACTION OR CONDUCT PRESCRIBED BY CONTROLLING AUTHORITY, AND HAVING BINDING LEGAL FORCE. THAT WICH MUST BE OBEYED AND FOLLOWED BY CITIZENS SUBJECT TO SANCTIONS OR LEGAL CONSEQUENCES IS A LAW. (BLACK LAW DICTIONARY)

V. THE LAW CONSISTS OF RULES OF CONDUCT ESTABLISHED BY THE GOVERNMENT OF A SOCIETY TO MAINTAIN HARMONY, STABILITY, AND JUSTICE IN THE SOCIETY. (GORDON W. BROWN AND PAUL A. SUKYS)

Marwah M. Diah 6

UNSUR HUKUM:

A. PERATURAN MENGENAI TINGKAH LAKU MANUSIA DALAM PERGAULAN MASYARAKAT

B. DIBUAT OLEH LEMBAGA YANG BERWENANG

C. UTK. KETERTIBAN, KEADILAN & KEPASTIAND. BERSIFAT MEMAKSAE. PELANGGARAN DIKENAKAN SANKSI

Marwah M. Diah 7

TUJUAN HUKUM: KETERTIBAN

KEADILAN

KEPASTIAN

KEMAKMURAN (KESEJAHTERAAN)

Marwah M. Diah 8

FUNGSI HUKUM:

ALAT PENGATUR TATA TERTIB HUBUNGAN MASYARAKAT

SARANA UTK MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL LAHIR DAN BATHIN

SARANA PENGGERAK PEMBANGUNAN SEBAGAI FUNGSI KRITIS

Marwah M. Diah 9

HUBUNGAN HUKUM DAN MASYARAKAT:CICERO (106-45 SM) MENYATAKAN:

“UBI SOCIETAS IBI IUS” (DIMANA ADA MASYARAKAT, DISITU

HARUS ADA HUKUM). KEHIDUPAN MANUSIA ITU TIDAK DAPAT DIPISAHKAN DARI HUKUM, SEJAK DALAM KANDUNGAN SAMPAI DENGAN WAFATNYA SESEORANG SEMUANYA DILINDUNGI DAN DIATUR OLEH HUKUM.

Marwah M. Diah 10

hubungan hukum dan masyarakat lanjutan……….:

MANUSIA ADALAH “ZOON POLITIKON” ATAU MAKHLUK SOSIAL.

MANUSIA DAN MASYARAKAT MERUPAKAN PENGERTIAN KOMPLEMENTER

MANUSIA HIDUP BERKELOMPOK DALAM MASYARAKAT

INTERAKSI ANTAR INDIVIDU DALAM KELOMPOK DAPAT BERUPA HUBUNGAN YANG MENYENANGKAN ATAU SEBALIKNYA DAPAT MENIMBULKAN KONFLIK

Marwah M. Diah 11

HUKUM BERFUNGSI UNTUK MENGENDALIKAN MASYARAKAT DAN JUGA MENJADI SARANA/ALAT UNTUK MELAKUKAN PERUBAHAN-PERUBAHAN DALAM MASYARAKAT.

BISNIS MERUPAKAN SALAH SATU DARI KEGIATAN KEMASYARAKATAN. HUBUNGAN ANTARA HUKUM DAN BISNIS MERUPAKAN SUATU IKATAN YANG SANGAT ERAT. DISAMPING ITU PERTUMBUHAN BISNIS SUATU MASYARAKAT DAN PERTUMBUHAN EKONOMI SUATU NEGARA JUGA SALING BERKAITAN DENGAN ERATNYA.

Marwah M. Diah 12

NEGARA HUKUM: DALAM ARTI FORMIL (F.J. STAHL):

◦ PERLINDUNGAN THDP HAK AZASI MANUSIA◦ PEMISAHAN KEKUASAAN◦ SETIAP TINDAKAN PEMERINTAH HRS BDSK

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN◦ PERADILAN ADMINISTRASI

THE RULE OF LAW (A.V. DICEY):◦ SUPREMACY OF LAW◦ EQUALITY BEFORE THE LAW◦ CONSTITUTION BASED ON INDIVIDUAL RIGHTS

Marwah M. Diah 13

ANTARA SISTEM HUKUM DAN SISTEM EKONOMI SUATU NEGARA TERDAPAT HUBUNGAN YG SANGAT ERAT DAN PENGARUH TIMBAL BALIK (PROF. DR. SUNARYATI HARTONO, SH):

*PENEGAKAN ASAS-ASAS HUKUM YG SESUAI AKAN MEMPERLANCAR TERBENTUKNYA STRUKTUR EKONOMI YANG DIKEHENDAKI. *PENEGAKAN ASAS-ASAS HUKUM YANG TIDAK SESUAI JUSTRU AKAN MENGHAMBAT TERCIPTANYA STRUKTUR EKONOMI YANG DICITA-CITAKAN. *PEMIKIRAN DI BIDANG EKONOMI IKUT MENGUBAH DAN MENENTUKAN DASAR-DASAR SISTEM HUKUM

Marwah M. Diah 14

SUBJEK HUKUM:◦ MANUSIA (NATUURLIJK PERSOON):◦ BADAN HUKUM (RECHTPERSOON):

PERDATA: PT, YAYASAN DAN KOPERASI PUBLIK: NEGARA, PEMDA

OBJEK HUKUM:◦ SEGALA SESUATU YANG BERGUNA BAGI SUBJEK

HUKUM DAN YG DAPAT MENJADI OBJEK SESUATU PERHUBUNGAN HUKUM

Marwah M. Diah 15

1. DAPAT MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM (MENGGUGAT & DIGUGAT)

2. MEMPUNYAI KEKAYAAN SENDIRI

3. DISYAHKAN OLEH PEMERINTAH

Marwah M. Diah 16

SUATU KEJADIAN HUKUM. PERBUATAN DAN TINGKAH LAKU SUBYEK

HUKUM YG MEMBAWA AKIBAT HUKUM, KARENA HUKUM MEMPUNYAI KEKUATAN MENGIKAT BAGI SUBYEK HUKUM ATAU KARENA SUBYEK HUKUM ITU TERIKAT OLEH KEKUATAN HUKUM.

PERISTIWA YANG BERDASARKAN HUKUM MENIMBULKAN ATAU MENGHAPUS HAK. (VAN APELDOORN)

Marwah M. Diah 17

PERBUATAN HUKUM: SEGALA PERBUATAN MANUSIA YG DGN SENGAJA

DILAKUKAN OLEH SESEORANG UTK MENIMBULKAN HAK&KEWAJIBAN, MIS: MEMBUAT KONTRAK, WASIAT, DLL.

◦ PERBUATAN HK SEPIHAK: PEMBUATAN SURAT WASIAT PEMBERIAN HIBAH,

◦ PERBUATAN HUKUM DUA PIHAK: JUAL BELI SEWA MENYEWA, DLL

Marwah M. Diah 18

SUMBER HUKUM:

TEMPAT ASAL PENGAMBILAN HUKUM ATAU LANDASAN SEGALA HUKUM, TERDIRI DARI:

1. SUMBER HUKUM FORMIL,2. SUMBER HUKUM MATERIIL

Marwah M. Diah 19

UNDANG-UNDANG: PERATURAN YANG DIBUAT OLEH PEMBENTUK UU (PRESIDEN & DPR) DAN DIUNDANGKAN SEBAGAIMANA MESTINYA

YURISPRUDENSI: KPTS HAKIM (PENGADILAN) TRAKTAT: PERJANJIAN ANTAR NEGARA DOKTRIN: PENDAPAT PARA AHLI HUKUM. KEBIASAAN: PERATURAN YANG WALAUPUN TIDAK

DITETAPKAN PEMERINTAH, TETAPI DITAATI SELURUH RAKYAT, KARENA MEREKA YAKIN BAHWA PERATURAN ITU BERLAKU SEBAGAI HUKUM

Marwah M. Diah 20

TEMPAT DARI MANA HK. ITU DI AMBIL/BERASAL. SUMBER HK. MATERIIL MERUPAKAN FAKTOR YG. MEMBANTU PEMBENTUKAN HK. MIS:

HUBUNGAN: SOSIAL, KEKUATAN POLITIK, SOSIAL EKONOMI, TRADISI (PANDANGAN KEAGAMAAN, KESUSILAAN), HASIL PENELITIAN ILMIAH (KRIMINOLOGI, LALU LINTAS), PERKEMBANGAN INTERNASIONAL, DAN KEADAAN GEOGRAFIS.

NILAI-NILAI DARI PERKEMBANGAN KEMASYARAKATAN YANG MEMERLUKAN PENGATURAN HUKUM BARU.

Marwah M. Diah 21

DASAR HUKUM:SEGALA SESUATU YANG MENJADI LANDASAN DARI SUATU HUKUM ATAU PERATURAN.

SUMBER TERTIB HUKUM:MENEKANKAN PADA SUSUNAN HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

NORMA DASAR (GRUNDNORM):PANCASILA

Marwah M. Diah 22

HUKUM SIPIL (PRIVAT):◦ HUKUM PERDATA◦ HUKUM DAGANG

HUKUM PUBLIK:◦ HUKUM PIDANA◦ HUKUM TATA NEGARA◦ HUKUM TATA USAHA NEGARA

Marwah M. Diah 23

HUKUM SIPIL (HUKUM PRIVAT):HK. YG MENGATUR HUB. ANTAR INDIVIDU, DGN MENITIK BERATKAN PADA KEPENTINGAN PERSEORANGAN.

HUKUM PUBLIK (HUKUM NEGARA): HK. YG MENGATUR HUB. ANTARA NEGARA DGN ALAT PERLENGKAPANNYA ATAU ANTARA NEGARA DENGAN INDIVIDU.

Marwah M. Diah 24

BEBERAPA ASAS HUKUM:1. LEX POSTERIORI DEROGAT LEGI PRIORI

◦ PERATURAN YG TERBARU MENGHAPUS PERATURAN YANG ADA SEBELUMNYA

2. LEX SUPERIOR DEROGAT LEGI INFERIORI◦ PERATURAN YG LEBIH TINGGI

MENGHAPUSKAN PERATURAN YANG LEBIH RENDAH

3. LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI◦ PERATURAN YANG BERSIFAT KHUSUS

MENGENYAMPINGKAN PERATURAN YANG BERSIFAT UMUM

Marwah M. Diah 25

SISTIM HUKUM DI DUNIA:I. SISTIM HUKUM EROPA KONTINENTAL (CIVIL LAW). BELANDA, JERMAN, INDONESIA.II. SISTIM HUKUM ANGLO SAXON (COMMON LAW). INGGERIS, AMERIKA SERIKAT, SINGAPURA, MALAYSIA.III. SISTIM HUKUM ADATIV. SISTIM HUKUM ISLAMV. SISTIM HUKUM KANONIK

Marwah M. Diah 26

SISTIM HUKUM(FRIEDMAN, LAWRENCE M)

STRUKTUR (STRUCTURE): PEMERINTAH & DPR KEPOLISIAN, KEJAKSAAN, PENGADILAN

SUBSTANSI (SUBSTANCES): PERUNDANGAN-UNDANGAN, PERATURAN

BUDAYA HUKUM (LEGAL CULTURE): NILAI-NILAI, HARAPAN, PHILOSOPY, WAY OF LIFE

MASYARAKAT

Marwah M. Diah 27

PENEGAKAN HUKUM (LAW ENFORCEMENT)

FAKTOR YG. MEMPENGARUHI:1. PETUGAS PENEGAK HUKUM2. PERATURAN3. FASILITAS4. BUDAYA HUKUM (LEGAL

CULTURE)

Marwah M. Diah 28

Marwah M. Diah 29

PENGANTAR TATA HUKUM INDONESIA MAKSUDNYA MEMPELAJARI TATA HUKUM INDONESIA.

TATA HUKUM INDONESIA ADALAH TATANAN HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA SEKARANG = HUKUM POSITIF (IUS CONSTITUTUM)

Marwah M. Diah 30

1. PROKLAMASI 17 AGUSTUS 19452. UNDANG-UNDANG DASAR 1945, ATURAN

PERALIHAN PS I MENYATAKAN: SEGALA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YG. ADA MASIH TETAP BERLAKU SELAMA BELUM DI ADAKAN YANG BARU MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR INI.

Marwah M. Diah 31

UNDANG-UNDANG:◦ PERATURAN ATAU KETETAPAN YG DIBENTUK OLEH

PRESIDEN DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT. LEMBARAN NEGARA R.I:

◦ TEMPAT PENGUMUMAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN PEMERINTAH.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA:◦ TEMPAT PENGUMUMAN PENJELASAN RESMI UU. PP.

BERITA NEGARA R.I.:◦ TEMPAT PENGUMUMAN PERATURAN MENGENAI HAL-HAL

YG DGN UU ATAU DGN PP DISERAHKAN KEPD ALAT PERLENGKAPAN YG. LAIN, DAN JUGA SURAT-SURAT LAIN YG DIANGGAP PERLU DISIARKAN, MIS KEPMEN

TAMBAHAN BNRI:◦ PENGUMUMAN A.D. PERSEROAN, YAYASAN.

Marwah M. Diah 32

HUKUM TATA NEGARA HUKUM TATA USAHA NEGARA HUKUM PERDATA HUKUM DAGANG HUKUM PIDANA HUKUM PAJAK HUKUM ACARA PERDATA HUKUM ACARA PIDANA

Marwah M. Diah 33

HUKUM TATA NEGARA (CONSTITUTIONAL LAW):◦ KETENTUAN YG MENGATUR BENTUK, ORGANISASI, TUGAS

DAN WEWENANG NEGARA DALAM KEADAAN STATIS. HUKUM TATA USAHA NEGARA (HK.

ADMINISTRASI):◦ HK YG MENGATUR NEGARA DLM KEADAAN BERGERAK.

OBYEK HK. ADM ADALAH HUBUNGAN YG TIMBUL DARI KEGIATAN ADMINISTRASI ANTARA BAGIAN-2 NEGARA DAN ANTARA NEGARA DENGAN MASYARAKAT

HUKUM PERDATA:◦ HK. YG MENGATUR HUB. DALAM KELUARGA DAN

HUBUNGAN PERGAULAN DALAM MASYARAKAT. HUKUM DAGANG:

◦ HK. KHUSUS DISAMPING HK. PERDATA ◦ HK. PERIKATAN YG TIMBUL KHUSUS DARI LAPANGAN

PERUSAHAAN (PURWOSUTJIPTO,SH)

Marwah M. Diah 34

HUKUM PIDANA:◦ HUKUM YANG MENGATUR TTG PELANGGARAN DAN KEJAHATAN

TERHADAP KEPENTINGAN UMUM, PERBUATAN MANA DIANCAM DENGAN HUKUMAN YANG MERUPAKAN SUATU PENDERITAAN ATAU SIKSAAN.

HUKUM PAJAK (HK. FISKAL):◦ KESELURUHAN PERATURAN YANG MELIPUTI WEWENANG

PEMERINTAH UNTUK MENGAMBIL KEKAYAAN SESEORANG DAN MENYERAHKANNYA KEMBALI KEPADA MASYARAKAT DENGAN MELALUI KAS NEGARA.

HUKUM ACARA PERDATA:◦ PERATURAN HUKUM YG MENENTUKAN BAGAIMANA CARA-CARA

MENGAJUKAN KE DEPAN PENGADILAN PERKARA KEPERDATAAN DLM ARTI LUAS & CARA MELAKSANAKANNYA.

HUKUM ACARA PIDANA:◦ PERATURAN HK YG MENENTUKAN BGM CARA MENGAJUKAN KE

DEPAN PENGADILAN, PERKARA KEPIDANAAN & CARA MENJATUHKAN HUKUMAN OLEH HAKIM.

Marwah M. Diah 35

SUSUNAN PENGADILAN:1. PENGADILAN NEGERI:

◦ PN. TERDAPAT DI SETIAP KABUPATEN DAN BERKEDUDUKAN DI IBUKOTA KABUPATEN. MEMPUNYAI DAERAH HUKUM YANG SAMA DENGAN DAERAH KABUPATEN TERSEBUT.

◦ P.N. DI DLM MEMERIKSA & MEMUTUS PERKARA TERDIRI SEKURANG-KURANGNYA TIGA ORANG HAKIM, YANG DIBANTU OLEH SEORANG PANITERA.

2. PENGADILAN TINGGI:◦ MEMERIKSA PERKARA DLM TINGKATAN KEDUA SAJA

(BANDING). DLM MEMUTUS PERKARA PRINSIPNYA TDK BERHADAPAN DGN YG DIADILI.

3. MAHKAMAH AGUNG◦ MERUPAKAN PERADILAN TINGKAT TERAKHIR (KASASI)

BAGI SEMUA LINGKUNGAN PERADILAN. PD KASASI YG DIPERIKSA HANYA TTG. APAKAH PENGADILAN TK. RENDAHAN SDH. BENAR-2 MELAKSANAKAN PERATURAN HUKUM SEBAGAIMANA MESTINYA.

Marwah M. Diah 36

UPAYA HUKUM:

HAK TERDAKWA ATAU PENUNTUT UMUM UNTUK TIDAK MENERIMA PUTUSAN PENGADILAN YG BERUPA PERLAWANAN ATAU BANDING ATAU KASASI ATAU HAK TERPIDANA UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM HAL SERTA MENURUT CARA YANG DIATUR OLEH UNDANG-UNDANG.

Marwah M. Diah 37

UPAYA HUKUM BIASA:

BANDING:◦ JIKA PUTUSAN P.N. DIRASAKAN TIDAK

ADIL/TIDAK MEMUASKAN MAKA DAPAT DILAKUKAN BANDING KE PENGADILAN TINGGI.

KASASI:◦ APABILA PERATURAN HUKUM TIDAK

DILAKSANAKAN ATAU ADA KESALAHAN PADA PELAKSANAANNYA

◦ APABILA TIDAK DILAKSANAKAN CARA MELAKUKAN YANG HARUS DITURUT MENURUT UNDANG-UNDANG.

Marwah M. Diah 38

UPAYA HUKUM LUAR BIASA:

PENINJAUAN KEMBALI;◦ THDP. PUTUSAN PENGADILAN YG TELAH MEMPEROLEH

KEKUATAN HUKUM TETAP, KECUALI PUTUSAN BEBAS ATAU LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HK, TERPIDANA ATAU AHLI WARISNYA DPT MENGAJUKAN PK KEPD MAHKAMAH AGUNG.

◦ DASAR P.K: TDPT KEADAAN BARU YG MENIMBULKAN DUGAAN KUAT BHW

JIKA KEADAAN ITU DIKETAHUI PD WKT SIDANG MSH BERLANGSUNG, MAKA KPTSNYA AKAN BERUPA PUTUSAN BEBAS ATAU LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM ATAU TUNTUTAN P.U. TDK DPT DITERIMA ATAU THDP PERKARA ITU DITERAPKAN PIDANA YG LEBIH RINGAN

PUTUSAN ITU DGN JELAS MEMPERLIHATKAN SUATU KEKHILAFAN HAKIM ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA.

Marwah M. Diah 39

U.U DASAR NEGARA R.I THN 1945 U.U/ PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI

U.U (PERPU) PERATURAN PEMERINTAH PERATURAN PRESIDEN PERATURAN DAERAH

Marwah M. Diah 40

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 MERUPAKAN HUKUM DASAR NEGARA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN: PERATURAN TERTULIS YG DIBENTUK OLEH LEMBAGA NEGARA ATAU PEJABAT YANG BERWENANG DAN MENGIKAT SECARA UMUM.

UNDANG-UNDANG: PERATURAN PER-U.U-NGAN YG DIBENTUK OLEH DPR DGN PERSETUJUAN PRESIDEN.

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI U.U.: PERATURAN PER UU-NGAN YG DITETAPKAN OLEH PRESIDEN DLM HAL IKHWAL KEGENTINGAN YG. MEMAKSA.

PERATURAN PEMERINTAH:PERATURAN PER-U.U-NGAN YG DITETAPKAN PRESIDEN UTK MENJALANKAN UU.

PERATURAN PRESIDEN:PERATURAN PER UU-NGAN YG DIBUAT OLEH PRESIDEN.

PERATURAN DAERAH: PERATURAN PER-U.U-NGAN YG DIBENTUK OLEH DPRD DGN PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DAERAH.

Marwah M. Diah 41

HUKUM BISNIS ISTILAH-ISTILAH:

◦ BUSINESS LAW◦ COMMERCIAL LAW◦ ECONOMIC LAW

PENGERTIAN:I. KESELURUHAN DARI PERATURAN HUKUM,

BAIK YG TERTULIS MAUPUN TIDAK TERTULIS, YG. MENGATUR HAK & KEWAJIBAN YG TERJADI DALAM KEGIATAN BISNIS.

Marwah M. Diah 42

HUKUM BISNIS LANJUTAN……………..\II. BUSINESS LAW IS ONE OF THE SPECIFIC

AREA OF LAW THAT CONSISTS OF THE RULES WHICH AFFECT THE BUSINESS WORLD. (DENIS KEENAN AND SARAH RICHES, 2002)

RUANG LINGKUP: TERMASUK DALAM HUKUM SIPIL

DAN HUKUM PUBLIK

Marwah M. Diah 43