Kak Ukl - Upl Lasalimu Selatan

……………………………………………Kerangka Acuan Kerja UKL / UPL Pengembangan KawasanPelabuhan

.Tahun Anggaran 2016

……………………………………………Dinas Perhubungan Kabupaten Buton.Tahun Anggaran 2016

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Pekerjaan Penyususunan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan

Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

Fasilitas Pelabuhan Laut Lasalimu Selatan Kabupaten Buton

I. Latar BelakangPerkembangan wilayah suatu daerah sering kali membawa dampak

pada peningkatan berbagai sektor kegiatan. Salah satu hal yang berkaitan

dengan perkembangan wilayah adalah semakin meningkatnya kebutuhan

pelayanan penduduk baik sektor ekonomi, sosial maupun transportasi.

Tingkat kemudahan pencapaian pada suatu wilayah akan memberikan

dorongan pada semakin tingginya mobilisasi penduduk itu sendiri.

Salah satu kebutuhan sarana dan prasarana transportasi yang dapat

menunjang berkembangnya kegiatan perekonomian adalah transportasi laut.

Transportasi laut memerlukan tempat pemberhentian yang disebut dengan

pelabuhan. Pelabuhan merupakan salah satu pintu gerbang untuk

mempelancar hubungan antar daerah, pulau atau antar benua dan bangsa

yang dapat memajukan daerah pengaruhnya. Dengan fungsinya tersebut

maka pembangunan pelabuhan harus dapat dipertanggungjawabkan baik

secara sosial ekonomis maupun teknis.

Oleh karena itu pembangunan pelabuhan di Indonesia dalam lingkup

Sub Sektor Perhubungan Laut akan terus dilaksanakan dalam rangka

menunjang angkutan/transportasi penumpang, petikemas, general cargo,

pelayaran perintis, pelayaran lokal maupun pelayaran rakyat, baik berupa

pembangunan baru maupun peningkatan fasilitas yang telah ada.

Dalam rangka menunjang pembangunan pelabuhan di Indonesia guna

mendukung aktivitas angkutan laut, transportasi penumpang, petikemas,

general cargo, pelayaran perintis, pelayaran lokal maupun pelayaran rakyat,

baik berupa pembangunan baru maupun peningkatan kapasitas yang telah

ada, diperlukan sebuah aktvitas studi yang mampu memberikan gambaran

secara lebih komprehensif tentang pembahasan analisa dampak lingkungan

terhadap pembangunan pelabuhan.




Perencanaan pembangunan pelabuhan Laut mencakup aspek

lingkungan, yaitu akan mengikuti ketentuan Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup Pasal 22 ayat (1) menyatakan Setiap usaha dan/atau

kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki

amdal dan dalam ayat (2) menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut

mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan amdal

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri serta

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 11 Tahun 2006 tentang

Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Selanjutnya Undang-Undang

ini mewajibkan bagi setiap rencana kegiatan pembangunan dilengkapi

dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau UpayaPengelolaan Lingkungan Hidup – Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup(UKL-UPL) sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

UU RI No.32 Tahun 2009

Wajib UKL-UPLWajib AMDAL

Peraturan Menteri Negara LingkunganHidup Nomor 11 Tahun 2006 TentangJenis Rencana Kegiatan Yang Wajib

Dilengkapi AMDAL

Rencana Pembangunan Pelabuhandengan salah satu fasilitas berikut:

1. Dermaga dengan bentuk konstruksisheet pile atau open pile panjang ≥200 m atau luas ≥ 6000 m2.

2. Dermaga dengan konstruksi masif.3. Penahan gelombang (talud)

dan/atau pemecah gelombang(break water) panjang ≥ 200 m.

4. Prasarana pendukung pelabuhan(terminal, gudang, peti kemas danlain-lain) luas ≥ 5 ha.

Rencana Pembangunan Pelabuhandengan salah satu fasilitas berikut:

1. Dermaga dengan bentuk konstruksisheet pile atau open pile panjang <200 m atau luas < 6000 m2.

2. Penahan gelombang (talud)dan/atau pemecah gelombang(break water) panjang < 200 m.

3. Prasarana pendukung pelabuhan(terminal, gudang, peti kemas danlain-lain) luas < 5 ha.

4. Single Point Mooring Boey untuk




Gambar 1.1. Kriteria AMDAL dan UKL-UPL Kegiatan Pembangunan

Pelabuhan

Dengan mengacu kriteria di atas, rencana pembangunan pelabuhan ini

wajib dilengkapi dengan studi lingkungan berupa UKL-UPL. Kegiatan studi

UKL & UPL pembangunan fasilitas pelabuhan laut, mempunyai tujuan

dimana kegiatan tersebut sebagian besar adalah merupakan kegiatan

pembangunan di suatu wilayah, agar pelaksanaanya dilakukan dengan

berwawasan lingkungan (memperhatikan aspek-aspek keseimbangan

lingkungan) dan dilakukan secara berkesinambungan. Sementara tujuan

secara khusus dari studi UKL & UPL antara lain adalah :

1. Mencegah, mengendalikan, dan menanggulangi dampak negatif serta

mengembangkan dan meningkatkan dampak positif yang diprakirakan

akan timbul sesuai dengan kemampuan sumberdaya (tenaga, waktu,

dan biaya) yang dimiliki oleh pelaksana kegiatan.

2. Merumuskan sistem pengelolaan lingkungan yang akan dilaksanakan

di dalam dan di luar batas kegiatan, sejauh batas persebaran dampak

yang diprakirakan akan timbul.

3. Menetapkan upaya-upaya pemantauan lingkungan terhadap

pelaksanaan pengelolaan lingkungan yang akan digunakan sebagai

bahan masukan dalam peningkatan keberhasilan pengelolaan

lingkungan.

4. Merinci pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan upaya pengelolaan

dan pemantauan lingkungan, pola koordinasi, dan pengawasan yang

diperlukan.




II. Dasar Hukum Penyusunan UKL-UPL.Penyusunan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan

Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Fasilitas Pelabuhan Laut ini mengacu

pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012

Tentang Izin Lingkungan;

2. Dalam penyusunan UKL-UPL Fasilitas Pelabuhan Laut mengacu

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Nomor 13 tahun 2010 Tentang

Upaya Pengelolaan Lingkungan Dan Upaya Pemantauan Lingkungan

Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan

Pemantauan Lingkungan Hidup;

3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 26 Tahun 2009

Tentang Penataan Ruang;

4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 2009

Tentang Pengelolaan Pesisir Laut dan Pulau – Pulau Kecil;

5. Undang – Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2009 Tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009

tentang Kepelabuhanan;

7. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang

Pelayaran;

8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006

Tentang Jenis Rencana Usaha dan / atau Kegiatan Yang Wajib

Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

9. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LNRI

Tahun 2004 Nomor 33, TLN Nomor 4438);

10. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor

KEP.02/MENLH/II/1998 Tentang Penetapan Baku Mutu Lingkungan;

11. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor

KEP.50/MENLH/II/1996 Tentang Baku Mutu Tingkat Kebauan;

12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993

Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan dan

Kepentingan Umum;

13. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang

Konservasi Sumberdaya hayati dan Ekosistemnya;




III. Maksud dan TujuanMaksud dari pekerjaan Penyusunan Dokumen Upaya Pengelolaan

Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Fasilitas

Pelabuhan Laut ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan Kajian Umum terhadap Upaya Pengelolaan Lingkungan

(UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) terhadap dampak

pada pekerjaan Tahap Pra Konsturksi dan Konstruksi, juga sebagai

pedoman untuk pelaksanaan kegiatan pada saat Upaya Pengelolaan

Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) pada

pembangunan pelabuhan laut pada tahap Pasca Konstruksi atau

operasional.

2. Memberikan identifikasi serta informasi awal yang terkait dengan

masalah lingkungan dalam pelaksanaan Pembangunan Pelabuhan

Laut.Memberikan masukan bagi pemerintah setempat dalam proses

pengambilan keputusan dalam upaya memelihara kemampuan daya

dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup,terutama di daerah

sekitar kegiatan – kegiatan.

3. Membuat dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan

Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) Pelabuhan Laut untuk

diajukan kepada Instansi lingkungan yang terkait untuk dimintakan

persetujuan Izin Lingkungan.

IV. HASIL PEKERJAAN1. Out put

a. Tersusunnya Dokumen Studi Upaya Pengelolaan Lingkungan dan

Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL - UPL ) untuk Kegiatan

Pembangunan Pelabuhan di Lokasi Kecamatan Lasalimu Selatan

Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggaran Dengan Titik

Koordinat S. 5o14’59.20” dan E. 123o9’30.84” yang telah

direkomendasikan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan

Hidup Daerah (Bapedalda) setempat.

b. Tersusunnya data rona lingkungan hidup di sekitar lokasi

pelabuhan Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton

Provinsi Sulawesi Tenggaran Dengan Titik Koordinat S.

5o14’59.20” dan E. 123o9’30.84” Tersedianya dokumen UKL-UPL

sebagai pedoman bagi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan

lingkungan di wilayah Perencanaan.




2. Outcome

a. Meningkatkan dan mempertahankan kualitas lingkungan hidup

melaluai pembangunan yang berwawaskan lingkungan dan

berkelanjutan.

b. Meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup dan menjaga

keserasian antar berbagai usaha atau kegiatan pembangunan.

c. Meningkaykan kualitas perencanaan pembangunan dalam upaya

pengelolaan sumber daya secara bijaksana yang berwawaskan

lingkungan.

d. Meminimalkan dampak negatif dari berbagai kegiatan

pembangunan yang dilakukan serta mempertahankan dan

menigkatkan dampak positifnya dalam upaya mengoptimalkan

dampak pembangunan pelabuhan di lokasi Kecamatan Lasalimu

Selatan Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggaran Dengan

Titik Koordinat S. 5o14’59.20” dan E. 123o9’30.84”

V. LINGKUP PEKERJAANLingkup wilayah studi adalah kawasan areal pelabuhan dan kawasan

sekitarnya sesuai dengan kondisi dan peraturan yang berlaku.

Penyusun / Konsultan dalam Penyusunan UKL – UPL harus menguraikan,

secara singkat dan jelas mengenai :

1. Kegiatan yang menjadi sumber dampak terhadap Lingkungan Hidup.

2. Jenis dampak Lingkungan Hidup yang terjadi.

3. Ukuran yang menyatakan besaran dampak; dan

4. Hal – hal lain yang perlu disampaikan untuk menjelaskan dampak

lingkungan yang akan terjadi terhadap Lingkungan Hidup.

5. Ringkasan dampak dalam bentuk tabulasi, ( isi matrik : Sumber

dampak, Jenis dampak, Besaran dampak, keterangan).

VI. PENDEKATAN DAN METODOLOGI Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan

Metodologi studi yang akan digunakan merupakan pendekatan

pelaksanaan kegiatan studi yang komprehensif, tepat dan efisien dengan

cara memanfaatkan seluruh informasi potensi yang ada. Dengan metode

tersebut diharapkan hasil dari studi akan lebih berimbang, menyeluruh dan




bisa mengakomodasi semua kepentingan terkait, serta pada akhirnya output

studi akan lebih sesuai dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.

Pendekatan Pengelolaan Lingkungan

Upaya Pengelolaan Lingkungan dilakukan pada tahap Pra Konstruksi,

Konstruksi, dan tahap Operasi. Rencana pengelolaan lingkungan hidup

dimaksudkan untuk meminimalkan dampak negatif yang terjadi, dan

memaksimalkan dampak positif. Pendekatan yang dilakukan dapat berupa

1. Pendekatan Teknologi

2. Pendekatan Sosial Ekonomi

3. Pendekatan institusi

Pendekatan Pemantauan Lingkungan

Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) proyek pembangunan

Pelabuhan Laut Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton Provinsi

Sulawesi Tenggaran Dengan Titik Koordinat S. 5o14’59.20” dan E.

123o9’30.84” ditetapkan melalui proses pelingkupan, dampak yang terjadi

akan ditangani melalui upaya-upaya preventif yaitu :

1. Pencegahan dan penanggulangan dampak negatif yang akan timbul, dan

2. Pengembangan dampak positif untuk meningkatkan hasil guna proyek.

Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) ini berdasarkan hasil proses

pelingkupan dampak yang diprakirakan timbul akibat rencana kegiatan

tersebut pada, tahap Konstruksi dan tahap Pasca-Konstruksi (operasional).

Metodologi StudiMetodologi studi UKL/UPL Pekerjaan Fasilitas Pelabuhan Laut

Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggaran

Dengan Titik Koordinat S. 5o14’59.20” dan E. 123o9’30.84” akan disusun

berdasarkan latar belakang, maksud dan tujuan serta lingkup pekerjaan.

Bagan alir metodologi yang disajikan dalam gambar dibawah ini.

DESKRIPSIKEGIATAN

Pengumpulan DataPrimer dan Sekunder

Pengolahan danAnalisis Data

RONA LINGKUNGAN

PEMRAKARSA

RENCANA PEMBANGUNANFASILITAS PELABUHAN

UU RI No. 32 Tahun 2009 PP RI No. 27 Tahun 2012 KepMen LH No. 13 Tahun 2010




Penyususan Dokumen UKL – UPLMenguraikan :

1. Langkah langkah yang dilakukan untuk mencegah dan mengelola

dampak .

2. Kegiatan pemantauan yang dilakukan bersifat efektif dan ketaatan

terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup.

3. Tolok ukur yang digunakan untuk mengukur efektifitas pengelolaan

Lingkungan Hidup dan ketaatan terhadap peraturan di bidang

lingkungan hidup.

Dokumen UKL- UPL meliputi :

1. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dimaksudkan

sebagai pedoman dalam upaya meminimalkan dampak negatif dan

mengembangkan dampak positif akibat adanya pembangunan

pelabuhan.




2. Dokumen Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sebagai pedoman

dalam melakukan pemantauan terhadap kegiatan pembangunan

pada tahap Konstruksi dan Tahap Operasi.

3. Matriks UKL – UPL dalam bentuk tabulasi yang merupakan satu

kesatuan dalam dokumen UKL-UPL

Setelah UKL – UPL disusun dengan lengkap, pemrakarsa wajib

menandatangani dan membubuhkan cap usaha dan/atau kegiatan

yang bersangkutan.

Pengesahan / Legalitas

Melakukan perbaikan dokumen UKL-UPL hingga mendapatkan

pengesahan/Rekomendasi Lingkungan dari Bapedalda.

VII. JANGKA WAKTU PELAKSANAANWaktu pelaksanaan yang dibutuhkan untuk melaksanakan dan

menyelesaikan pekerjaan penyusunan dokumen Upaya Pengelolaan

Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Fasilitas

Pelabuhan Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi

Tenggaran Dengan Titik Koordinat S. 5o14’59.20” dan E. 123o9’30.84”adalah

4 (empat) bulan atau 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak

diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

VIII. TENAGA AHLI

Untuk melaksanakan tugasnya, konsultan harus menyiapkan tenaga

profesional dalam jumlah yang cukup dan memenuhi persyaratan yang

ditinjau dari lingkup proyek maupun tingkat kompleksitas pekerjaan. Tenaga

ahli yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah terdiri dari

tenaga ahli dan tenaga pendukung.

1. Ahli Teknik Sipil ( Sarjana Teknik Sipil )

2. Ahli Lingkungan ( Sarjana Kesehatan Masyarakat )

3. Ahli Biologi ( Sarjana Biologi )

4. Ahli Tata Ruang ( Sarjana Planologi )

5. Ahli Sosekbud ( Sarjana Sosial )

IX. PEMBIAYAAN




Pagu Biaya Pekerjaan Penyusunan Dokumen Upaya Pengelolaan

Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Pembangunan

Fasilitas Pelabuhan Laut Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton

Provinsi Sulawesi Tenggaran Dengan Titik Koordinat S. 5o14’59.20” dan E.

123o9’30.84” Rp. 300.000.000,- ( Tiga Ratus Juta Rupiah )

Kak Ukl - Upl Lasalimu Selatan

Documents

Transcript of Kak Ukl - Upl Lasalimu Selatan