KARAKTERISTIK PENDEKATAN SOSIOLOGIHUKUMFEBRUARY 12, 2014/ARDIANSYAH S.H., M.H.Para ahli menyatakan terdapat tiga macam pendekatan yang dapat digunakan terhadap fenomena hukum di masyarakat, yaitu pendekatan moral, pendekatan ilmu hukum, dan pendekatan sosiologis. Sebagaimana dikemukakan olehProf.Gerald Turkel (1996:10)[1]Max weber provide a typology of three general approaches that have been used to study law and society. This typology is useful for analyzing the study of law that enables us to see how different concerns about the role of the law in society yied different frameworks that raise different issues and questions. These frameworks construct law and legal institutions differently for the purpose of studying them. these three approaches are (1) a moral approach to law. (2) an approach from the standpoint of jurispridence, and (3) a sociological approach to law. Each of these three approach has a distinct focus on the relations among law and society and the ways in which law should be studied.(Max weber memberikan tipologitiga pendekatan umumyang telah digunakan untuk studi hukum dan masyarakat. Tipologi ini berguna untuk menganalisis studi hukum yang memungkinkan kita untuk melihat bagaimana perhatian yang berbeda tentang peran hukum dalam masyarakat menghasilkan kerangka kerja yang berbeda yang mengangkat isu-isu yang berbeda dan pertanyaan. Kerangka kerja ini mengkonstruksi hukum dan pranata hukum berbeda-beda bagi tujuan studi hukum mereka. ketiga pendekatan itu adalah: (1) pendekatan moral hukum. (2) pendekatan dari sudut ilmu hukum, dan (3) pendekatan sosiologis hukum. Masing-masing dari tiga pendekatan ini memiliki fokus yang berbeda pada hubungan antara hukum dan masyarakat dan juga berbeda cara yang digunakan dala, mempelajari hukum)Baik pendekatan moral terhadap hukum maupun pendekatan ilmu hukum terhadap hukum, keduanya berkaitan dengan bagaimana norma hukum membuat tindakan menjadi bermakna dan tertib. Pendekatan moral mencakupi hukum dalam suatu arti yang berkerangka luas, melalui pertalian konstruksi hukum dengan kepercayaan serta asas yang mendasarinya yang dijadikan benar-benar sebagai sumber hukum; pendekatan ilmu hukum mencoba untuk menentukan konsep hukum dan hubungannya yang independen dengan asas-asas dan nilai-nilai non hukum. Kedua pendekatan itu meskipun memiliki perbedaan di antara keduanya, tetapi keduanya sama-sama difokuskan secara sangat besar pada kandungan dan makna hukum (substansi dan prosedur hukum).Pendekatan sosiologis juga mengenai hubungan hukum dengan moral dan logika internal hukum. Fokus utama pendekatan sosiologis menurut Gerald Turke antara lain pada:1. Pengaruh hukum terhadap perilaku sosial.2. Pada kepercayaan yang dianut oleh warga masyarakat dalamthe social worldmereka.3. Pada organisasi sosial dan perkembangan masyarakat serta pranata-pranata hukum.4. Tentang bagaimana hukum dibuat.5. Tentang kondisi-kondisi sosial yang menimbulkan hukum.Marilah kita perhatikan suatu contoh dari kehidupan sehari-hari. Batas kecepatan kendaraan di jalan tol adalah 80 km perjam. Tetapi sebenarnya tidak ada seorang pun yang benar-benar menaati ketentuan 80 mkm per jam itu. Banyaknya ketidaktaatan ini, tetap terjadi meskipun telah dilarang dengan jelas dalam bentuk paksaan moral maupun paksaan hukum. Tuntutan moral dalam hal ini menekankan bahwa pelanggaran batas kecepatan akan berakibat terancamnya nyawa si pengemudi, penumpang, dan nyawa orang lain. Tuntutan ilmu hukum adalah pada pertanggungjawaban (culpability/resposibility) terhadap kerugian yang timbul dalam kecelakaan lalu lintas oleh perbuatan pengemudi yang melanggar batas kecepatan maksimal.Dari keseluruhan pertanyaan yang timbul adalah dibutuhkan penjelasan yang bersifat sosiologis tentang bagaimana hubungan antara Undang-undang yang mengatur batas kecepatan dengan pengaruh Undang-undang tersebut terhadap keyakinan warga masyarakat, terhadap tindakan warga masyarakat, dan terhadap pranata-pranata sosial. Salah satu kemungkinan penjelasannya adalah bahwa pelanggaran terhadap batas kecepatan sering dijatuhi sanksi yang cukup berat (is not punished often enough), dengan demikian warga masyarakat tidak menghubungkan antara pelanggaran hukum dan makna sanksinya.Kemungkinan penjelasan lain adalah melampaui kecepatan adalah lebih merupakan perbuatan kelompok dan bukan individual dimana terdapat iring-iringan kendaraan yang melewati batas kecepatan maksimal sehingga sulit untuk tetap berada dalam batas kecepatan dan tetap selamat dalam iring-iringan kendaraan tersebut.Kemungkinan penjelasan lain lagi, yaitu bahwa orang-orang yang memandang batas kecepatan itu salah dan orang-orang melanggarnya, karena aturannya tidak sesuai dengan pemahaman mereka tentang kondisi jalan, lalu lintas dan keselamatan.Suatu perbuatan kejahatan secara normatif-prosedural dapat dianggap tidak ada (tidak terbukti) hanya karena berdasarkan prosedur hukum acara pidana yang berlaku, bukti-bukti formal tidak cukup atau tidak ada. Jadi, sesuatu yang sebenarnya ada dan faktual bisa saja dipandang tidak ada, hanya karena pengaruh prosedur formal tadi.Contoh lain, pada akhir tahun 1970-an, kongres Amerika Serikat mengesahkan suatu rancangan Undang-undang yang didesain untuk menghadapi pembuangan limbah beracun oleh Industri. Dimana Undang-undang mewajibkan perusahaan-perusahaan untuk menyiapkan sarana pengolahan limbah mereka, dengan tujuan mewujudkan keamanan lingkungan. Namun efek hukumnya yang segera, ternyata bertentangan dengan tujuan tersebut. Untuk memusnahkan limbah dan menghemat biaya pengolahan, maka perusahaan menyewa perusahaan yang bersifat kriminal atau sesorang yang bernama buruk untuk membuang limbah beracun ditempat-tempat tertentu seperti tanah-tanah kosong yang justeru membahayakan lingkungan dan kesehatan orang.Jika kita melakukan konstruksi hukum dan membuat kebijakan-kebijakan untuk merealiasasi tujuan-tujuannya, maka merupakan hal yang esensial untuk mempunyai pengetahuan empiris tentang akibat yang ditimbulkan. Dengan berlakunya suatu Undang-undang atau kebijakan tertentu terhadap perilaku warga masyarakat.Sesuai dengan pendekatan sosiologis, kita harus mempelajari Undang-undang dan hukum tidak hanya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan moral etikanya dan juga tidak hanya yang berkaitan dengan substansi dari Undang-undang itu, tetapi yang harus kita pelajari adalah yang berkaitan dengan bagaimana Undang-undang itu diterapkan dalam praktek.Bergesernya pelaksanaan hukum dari tujuan yang semula diinginkan oleh pembuat Undang-undang, dalam sosiologi hukum lazim dinamakan:goal displacement(pembelokan tujuan) dangoal substitution(penggantian tujuan).Hal itulah yang menyebabkan mengapa pendekatan sosiologi hukum menggunakan teori, konsep, dan metode ilmu sosial untuk mempelajari berbagai masalahsociolegal.Pendekatan sosiologis berusaha mengembangkan pengetahuan yang berakar dengan mengkomparatifkan studi hukum dan masyarakat. Suatu pendekatan komparatif memungkinkan digunakan metode berjenis-jenis, mencakup: studi statistik tentang data kuantitatif, analisis kualitatif, dan metode historis.(Achmad Ali, 2012:25-30)[2]Para ilmuwan yang menetapkan fondasi bagi sosiologi modern, seperti Emile Durkheim dan Max Weber, lebih memusatkan karya mereka di sekitar pertanyaan tentang hubungan sosial dari hukum. Dari arah lain kita mengenal para pakar hukum yang mencoba untuk mengungkapkan bagaimana pengaruh nyata hukum terhadap masyarakat. Dan yang sangat terkenal dalam pengalaman Amerika Serikat, Oliver Wendell Holmes dan Rescoe Pound telah membahas tentang bagaimana pengaruh hukum dalam kenyataanya terhadap pranata-pranata sosial dan terhadap individu. Karya-karya mereka menjadi fondasi bagi realisme hukum. Sebagaimana diketahui bahwa realisme hukum merupakan suatu pendekatan yang didirikan pada awalnya di dalam ilmu hukum, yang menggunakan bukan sekedar dokumen-dokumen hukum, penalaran hukum, dan teori formal tentang hukum, melainkan juga menerima pengunaan analisis ilmu sosial terhadap hukum agar dapat mengetahui bagaimana Undang-undang dan putusan hukum secara nyata bekerja di dunia, dan bagaimana Undang-undang dan putusan hukum berpengaruh terhadap problem-problem masyarakat.Sebenarnya semua sosiolog yang mempelajari hukum memerhatikan perkembangan faktial pengetahuan tentang hubungan antara hukum dan masyarakat. Para sosiolog berusaha menetapkan suatustatementstentang hukum dan masyarakat yangare subject to change based on diciplined observation. Para sosiolog hukum sebagai contoh, akan mempelajari pidana mati dalam kaitannya dengan efeknya terhadapcrime rates, efeknya terhadap tatanan sosial dan masyarakat, dan efeknya terhadap kondisi-kondisi dimana ia ditumbuhkan.Bagaimana pun adalah penting untuk mengakui bahwa para sosiolog hukum sering mempunyai cara yang berbeda untuk membatasi dan mempelajari masalah-masalah. Terdapat tradisi dan cara yang berbeda-beda untuk melakukan konstruksi terhadap berbagai masalah hukum dan masyarakat yang menimbulkan berbagai jenis pertanyaan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, Pertanyaan Apakah pidana mati menghalangi kejahatan atau tidak? Berbeda dengan pertanyaan apakah pidana mati telah memuaskan atau tidak bagi kebutuhan emosional untuk balas dendam bagi keluarga korban.(Achmad Ali, 2012:25-30)Untuk memahami karakteristik kajian sosiologi hukum ini, harus dikemukakan enam butir karakteristik sosiologi hukum sebagaimana dikemukakan oleh bapak Ilmu Hukum Sosiologis Amerika Serikat, Rescoe Pound (dikutip dariHarvard Law review,Vol. 25 Desember 1912)[3]yang kemudian menjadi konsep yang sangat terkenal bahwa:The main problem to which sociological jurist are adressing them selves today is to enable and to compel law making, and also interpretation and aplication of legal rules, to make more acount, of the social facts upon which law must proceed and to which it is to be appliedJadi, Prof. Rescoe Pound memandang bahwa problem utama yang sekarang ini dialami para yuris sosiologis adalah untuk memungkinkan dan mendorong pembuatan hukum, dan juga untuk menafsirkan dan menerapkan aturan-aturan hukum, serta membuat lebih berharganya fakta-fakta sosial di atas mana hukum harus berjalan dan untuk mana hukum itu diterapkan.Lebih lanjut, Rescoe Pound[4]mengemukakan bahwa:More specifically, they insist upon six point:1. The first is to study of the actual social effect of legal institutions and legal doctrines.2. The sociological study in connection with the legal study in preparaton for legislation. The accepted scientific method has been to study other legislation analytically. Comparative legislation has been taken to be the best way for wise law making. But it is not enough to compare them selves. It is more important to study their social operation and the effect which they produce, if any, then put in action.3. The study of them, then making the legal rules effective. This has been negelected almost entirely in the past. We have studied the making of law seriously almost the whole energy of our judicial system is employed in working out a consistent, logical, minutely precise body precedent. But the life of the law is in its enforcement. Serious scientific study of how to make our huge annual output of legislation and judicial intepretation effective is imperative.4. A means toward theend last considered is legal history, than is, study not merely of how doctrines have evolved and developed, considered solely as jural material, but what social effect the doctrines of the law have produce in the past and how they produce them. (instead) it is to show us how the law of the pas grew out of social, economic, and psycological conditions, how it accorded with accomodated it self to the, and how far we can proceed upon that law as a basis, or in disregard of it, with well grounded expectations of producing the result desire.5. Another points is the importance of reasonable and just solutions of individual causes, too often sacrificed in the immediate past to the attempt to bring about an impossible degree of certainly. In general the sociological jurist is stand for what has been called equitable aplication of law; that is they conceive the legal rule as a general guide to the judge, leading him to the just result, but insist that within wide limits he should be free to deal with individual case, so as to meet the demand of justice between the parties and accord with the general reason of ordinary men.6. Finally, the end, toward which the foregoing points are but some of the means, is to make effort more effective in achieving the purposes of the law.Tampak bahwa Rescoe Pound memperhatikan pertama-tama terhadap studi tentang efek sosial yang aktual dari pranata hukum maupun doktrin hukum.Kemudian, bahwa studi sosiologis berhubungan dengan sudi hukum dalam mempersiapkan perundang-undangan. Penerimaan metode sains untuk studi analitis lain terhadap perundang-undangan. Perbandingan perundang-undangan telah diterima sebagai dasar terbaik bagi cara pembuatan hukum. Tetapi tidak hanya membandingkan perundang-undangan itu satu sama lain. Hal yang lebih penting adalah studi tentang pengoperasian kemasyaratan perundang-undangan itu dan efek yang dihasilkan oleh perundang-undangan itu.Titik berat berikutnya perhatian Pound adalah bahwa studi para sosiolog hukum itu ditujukan bagaimana membuat aturan hukum menjadi efektif. Hal ini telah diabaikan hampir secara keseluruhan dimasa silam.Bagaimana pun juga, sosiologi hukum senantiasa berusaha untuk memverifikasikan pola-pola yang telah dikukuhkan dalam bentuk-bentuk formal tertentu, kedalam tingkah laku orang-orang yang menjalankannya. Tingkah laku- Tingkah laku yang nyata inilah yang ingin diketahui oleh sosiologi hukum dan bukannya rumusan normatif formal dari hukum yang diambil dari dunia penyelenggaraan hukum, sekedar sebagai peragaan tentang bagaimana orang memandang hukum dan menganggapnya dari sudut ilmu tersebutSosiologi hukum berusaha mengupas hukum sehingga hukum itu tidak dipisahkan dari praktek penyelengaraanya, tidak hanya bersifat kritis tetapi juga kreatif. Kreatifitas ini terletak pada kemampuannya untuk menunjukkan adanya tujuan-tujuan serta nilai-nilai tertentu yang ingin dicapai hukum, yang terkubur oleh simpang siur prosedur tehnik hukum. Sosiologi hukum akan bisa mengingatkan orang kepada adanya tujuan-tujuan demikian itu. Ilmu ini akan mampu juga memberikan informasi mengenai hambatan-hambatan apa saja yang menghalangi pelaksanaan suatu ide hukum dan dengan demikian akan sangat berjasa guna menghindari dan mengatasi hambatan-hambatan tersebut di atas.(Satjipto Rahadjo, 2012:379)[5]

[1]Turkel, Gerald.Law and Society: Critical Aproaches.Allyn & Bacon, 1996.[2]Achmad Ali. 2012.Menjejalahi Kajian Empiris Terhadap Hukum.Jakarta:Kencana Prenada Media Grup[3]Rescoe Pound. 1912.Harvard Law review,Vol. 25 Desember 1912[4]Ibid,.[5]Satjipto Rahardjo. 2012.Ilmu Hukum.Bandung. Penerbit PT Citra Aditya Bakti