KATA PENGANTAR - balilatfo.kemendesa.go.id · BAB III BUMDESA PENYANGGA EKONOMI DESA 32 3.1. BUMNag...

94

Transcript of KATA PENGANTAR - balilatfo.kemendesa.go.id · BAB III BUMDESA PENYANGGA EKONOMI DESA 32 3.1. BUMNag...

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT., berkat rahmatnya kami

telah e yelesaika kegiata pe yusu a buku Data da I for asi BUM Desa

dan BUM Desa Bersama di Kawasan Transmigrasi Kota Terpadu Mandiri Lunang

Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat .

Buku Data dan Informasi BUM Desa dan BUM Desa Bersama di Kawasan

Transmigrasi Kota Terpadu Mandiri Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan

Provinsi Sumatera Barat ini disusun dengan mengacu dua sumber hukum, yaitu

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Menteri

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015

tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan

Usaha Milik Desa. Buku ini berisi data dan informasi mengenai gambaran

umum daerah dan kawasan transmigrasi (KTM), profil dan aktivitas BUM Desa

dan BUM Desa Bersama di kawasan transmigrasi dan pengelolaannya.

Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi stakeholders terkait. Untuk itu,

saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada

tim penyusun yang telah mencurahkan tenaga dan pikirannya serta kepada

seluruh pihak yang telah mendukung penyelesaian buku ini.

Jakarta, Juni 2017

Kepala

Pusat Data dan Informasi

Helmiati

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR GAMBAR viii

DAFTAR LAMPIRAN x

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Tujuan 3

1.3. Ruang Lingkup Pembahasan 3

1.4. Metodologi 3

1.4.1 Pengumpulan dan Pengolahan Data 4

1.4.2 Analisis dan Penyajian Data 4

1.5. Tim Penyusun 5

BAB II GAMBARAN UMUM 6

2.1. Profil Provinsi Sumatera Barat 6

2.1.1 Kedudukan Administratif, Astronomis, Geografis dan

Demografis 6

2.1.2 Legalitas Pembentukan 13

2.2. Profil Kabupaten Pesisir Selatan 13

2.2.1 Kedudukan Administratif, Astronomis, Geografis dan

Demografis 13

2.2.2 Legalitas Pembentukan 23

2.3. Profil Kecamatan Lunang 23

2.3.1. Kedudukan Administratif, Astronomis, Geografis dan

Demografis 23

iii

2.3.2. Legalitas Pembentukan 27

2.4. Profil Kecamatan Silaut 27

2.4.1. Kedudukan Administratif, Astronomis, Geografis dan

Demografis 27

2.4.2. Legalitas Pembentukan 31

BAB III BUMDESA PENYANGGA EKONOMI DESA 32

3.1. BUMNag di Kecamatan Lunang 33

3.1.1. BUMNag Lu a g Saiyo Sakato 34

1. Profil BUMNag 34

2. Organisasi / Pengelolaan BUMNag 35

3. Legalitas Hukum 36

4. Unit Usaha 36

5. Potensi Desa 37

6. Kendala / Permasalahan 37

3.1.2. BUMNag Lu a g Te gah Tuah Sepakat 37

1. Profil BUMNag 37

2. Organisasi / Pengelolaan BUMNag 39

3. Legalitas Hukum 40

4. Unit Usaha 40

5. Potensi 41

6. Kendala / Permasalahan 41

3.1.3. BUMNag Lu a g Dua Usaha Bersa a 42

1. Profil BUMNag 42

2. Organisasi / Pengelolaan BUMNag 43

3. Legalitas Hukum 44

4. Unit Usaha 44

5. Potensi 45

iv

6. Kendala / Permasalahan 45

3.1.4. BUMNag Lu a g Tiga Berkah Agu g 46

1. Profil BUMNag 46

2. Organisasi / Pengelolaan BUMNag 47

3. Legalitas Hukum 48

4. Unit Usaha 48

5. Potensi 49

6. Kendala / Permasalahan 49

3.2. BUMNag DI Kecamatan Silaut 50

3.2.1. BUMNag Su gai Sarik A a ah 50

1. Profil BUMNag 50

2. Organisasi / Pengelolaan BUMNag 51

3. Legalitas Hukum 52

4. Unit Usaha 53

5. Potensi 53

6. Kendala / Permasalahan 54

3.2.2. BUMNag Su gai Pulai Ke ba g Pulai U ggul Abadi 54

1. Profil BUMNag 54

2. Organisasi / Pengelolaan BUMNag 55

3. Legalitas Hukum 56

4. Unit Usaha 57

5. Potensi 57

6. Kendala / Permasalahan 58

. . . BUMNag Duria Seribu Usaha Bersa a 58

1. Profil BUMNag 58

2. Organisasi / Pengelolaan BUMNag 59

3. Legalitas Hukum 60

4. Unit Usaha 61

v

5. Potensi 61

6. Kendala / Permasalahan 61

3.2.4. BUMNag Lubuk Bunta Karya Bersa a 62

1. Profil BUMNag 62

2. Organisasi / Pengelolaan BUMNag 63

3. Legalitas Hukum 64

4. Unit Usaha 65

5. Potensi 65

6. Kendala / Permasalahan 65

. .5. BUMNag Air Hita Air Hita Ba gkit 66

1. Profil BUMNag 66

2. Organisasi / Pengelolaan BUMNag 67

3. Legalitas Hukum 68

4. Unit Usaha 68

5. Potensi 71

6. Kendala / Permasalahan 72

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 73

4.1. Kesimpulan 73

4.2. Saran 76

DAFTAR PUSTAKA 77

LAMPIRAN 79

vi

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi

Sumatera Barat Tahun 2015 7

Tabel 2.2. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Menurut

Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 9

Tabel 2.3. Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten di Provinsi

Sumatera Barat Tahun 2015 11

Tabel 2.4. Rasio Jenis Kelamin Menurut Kabupaten di

Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 12

Tabel 2.5. Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten

Pesisir Selatan Tahun 2015 14

Tabel 2.6. Jumlah Desa/Nagari dan Kampung Menurut Kecamatan di

Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 16

Tabel 2.7. Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di

Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 18

Tabel 2.8. Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di

Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 19

Tabel 2.9. Luas Wilayah Menurut Nagari di Kecamatan Lunang

Tahun 2015 24

Tabel 2.10. Jumlah Kampung di Kecamatan Lunang Tahun 2015 25

Tabel 2.11. Kepadatan Penduduk Menurut Desa/Nagari di

Kecamatan Lunang Tahun 2015 26

Tabel 2.12. Rasio Jenis Kelamin Menurut Nagari di Kecamatan Lunang

Tahun 2015 26

Tabel 2.13. Luas Wilayah Menurut Nagari di Kecamatan Silaut

Tahun 2015 28

Tabel 2.14. Jumlah Kampung di Kecamatan Silaut Tahun 2015 29

vii

Tabel 2.15. Kepadatan Penduduk Menurut Nagari di Kecamatan Silaut

Tahun 2015 30

Tabel 2.16. Rasio Jenis Kelamin Menurut Nagari di Kecamatan Silaut

Tahun 2015 30

Tabel 3.1. Rekapitulasi BUMNag di Kecamatan Lunang 33

Tabel 3.2. Rekapitulasi BUMNag di Kecamatan Silaut 50

viii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Metodologi Penyusunan Data dan Informasi BUMDesa di

Kawasan Transmigrasi 5

Gambar 2.1. Peta Administrasi Provinsi Sumatera Barat 10

Gambar 2.2. Peta Administrasi Kabupaten Pesisir Selatan 17

Gambar 2.3. Peta Administrasi Kecamatan Lunang Silaut 22

Gambar 3.1. Bagan Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Nagari

BUMNag Lu a g Saiyo Sakato Nagari Lunang 36

Gambar 3.2. Bagan Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Nagari

BUMNag Tuah Sepakat Nagari Lu a g Te gah 39

Gambar 3.3. Bagan Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Nagari

BUMNag Usaha Bersa a Nagari Lu a g Dua 44

Gambar 3.4. Bagan Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Nagari

BUMNag Berkah Agu g Nagari Lunang Tiga 47

Gambar 3.5. Bagan Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Nagari

BUMNag A a ah Nagari Su gai Sarik 52

Gambar 3.6. Bagan Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Nagari

BUMNag Ke ba g Pulai U ggul Abadi

Nagari Sungai Pulai 56

Gambar 3.7. Bagan Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Nagari

BUMNag Usaha Bersa a Nagari Duria Seribu 60

Gambar 3.8. Bagan Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Nagari

BUMNag Karya Bersa a Nagari Lubuk Bu ta 64

Gambar 3.9. Bagan Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Nagari

BUMNag Air Hita Ba gkit Nagari Air Hita 67

Gambar 3.10. Mesin pengering Kompos (Rotary Dryer) 69

ix

Gambar 3.11. Mesin Penggiling dan Pengayak Pupuk Organik Granular 70

Gambar 3.12. Mesin Pembuat Granule (Pan Granulator) 71

x

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Nama Badan Usaha Milik Desa Di Kawasan Transmigrasi (KTM)

Lunang – Silaut Kabupaten Pesisir Selatan - Sumatera Barat 80

1 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah semenjak lama

dijalankan oleh Pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum

membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama.

Terdapat banyak faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya program-

program tersebut. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi

Pemerintah terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan

inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di

pedesaan.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan yang kemudian

diikuti dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan

Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, bisa diharapkan

sebagai kepercayaan baru terhadap desa untuk mengelola sebagian besar

kehidupan desa yang salah satunya dengan didirikannya Badan Usaha Milik

Desa (BUM Desa).

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 sejalan dengan prioritas (agenda

Nawacita) yaitu pada agenda ketiga yang berbunyi: “Membangun Indonesia

dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam rangka

negara kesatuan" menjadi roh atau spirit Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Agenda membangun desa dari pinggiran

tersebut telah tercantum dalam RPJMN tahun 2015-2019 yang sasarannya

untuk mengurangi jumlah desa tertinggal sampai 5000 desa dan meningkatkan

jumlah desa berkembang menjadi desa mandiri sedikitnya 2000 desa.

Berdasarkan Nawa Cita tersebut Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

2 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi

Tertinggal dan Transmigrasi, menelurkan sembilan prioritas komponen atau

kegiatan yang disebut Nawa Kerja, untuk menangani permasalahan maupun

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di desa, daerah

tertinggal dan transmigrasi.

Lembaga ini diharapkan dapat berkembang dan bisa memberikan

manfaat dalam pembangunan di desa antara lain dapat mengurangi peran para

tengkulak yang sering menyebabkan biaya transaksi (transaction cost) antara

harga produk dari produsen kepada konsumen akhir dan diharapkan setiap

produsen di pedesaan dapat menikmati selisih harga jual produk dengan biaya

produksi yang layak. Selain itu lembaga ini diharapkan dapat membangun dan

menghidupkan kegiatan-kegiatan yang bernuansa bisnis di masyarakat tanpa

mengurangi jiwa kegotong-royongan masyarakat desa.

Selanjutnya terkait pengelolaan BUM Desa, diatur dalam Peraturan

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 4

Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran

Badan Usaha Milik Desa. Tujuan dari Pendirian BUM Desa adalah sebagai

upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pedesaan

dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan

mengelola pembangunan perekonomian desa. Disamping itu pendirian BUM

Desa ini mempunyai sasaran yaitu terlayaninya masyarakat desa dalam

mengembangkan usaha ekonomi produktif serta tersedianya beragam media

usaha dalam mengurangi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Badan

Usaha Milik Desa (BUM Desa) mempunyai 4 (empat) tujuan utama yaitu:

1. Meningkatkan perekonomian desa

2. Meningakatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

3. Meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan

masyarakat

3 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi

4. Meningkatkan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa,

pemberi bantuan untuk masyarakat miskin melaui hibah, bantuan sosial,

dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan melalui APBD.

Seiring dengan peningkatan jumlah BUM Desa, diperlukan adanya

Penyusunan data dan informasi tentang BUM Desa yang dapat menunjukkan

keseluruhan informasi BUM Desa di Kawasan Transmigrasi sehingga

perkembangan BUM Desa di daerah-daerah tersebut dapat terpantau dan

dipublikasikan. Dalam pelaksanaannya, Penyusunan Data dan Informasi BUM

Desa di Kawasan Transmigrasi dilaksanakan dengan menganalisis ketersediaan

data dan informasi BUM Desa yang meliputi Jenis Usaha, Pendanaan, Legalitas

BUM Desa, Struktur Organisasi, Pendapatan, dan Potensi Unggulan.

1.2 Tujuan

Tujuan dari Penyusunan Buku Data dan Informasi BUM Desa di

Kawasan Transmigrasi adalah membantu menyediakan data dan informasi

yanginformatif mengenai BUM Desa dan BUM Desa Bersama.

1.3 Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup dari pembahasan buku data dan informasi BUM Desa di

Kawasan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat yang

secara umum menyangkut profil, unit usaha BUM Desa, potensi yang terdapat

di desa serta kendala/permasalahan BUM Desa di Kawasan Transmigrasi

Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat.

1.4 Metodologi

Metode yang digunakan dalam penyusunan Buku Data dan Informasi

BUM Desa di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai

berikut:

4 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi

1.4.1 Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penyusunan Data dan

Informasi BUM Desa dan BUM Desa bersama di Kawasan Transmigrasi

diperoleh dari data primer dan data sekunder. Tahap awal yang dilakukan

adalah koordinasi pada unit teknis terkait dengan BUM Desa dan BUM Desa

bersama di Kawasan Transmigrasi. Selain itu data yang digunakan untuk

penyusunan Data dan Infromasi ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik seperti

Provinsi Dalam Angka, Kabupaten Dalam Angka dan Kecamatan Dalam Angka.

Selain itu pengumpulan data dan tinjauan langsung ke lokasi di

Kabupaten Pesisir Selatan khususnya di Kecamatan Lunang dengan desa yang

dikunjungi adalah Desa Lunang, Lunang Tengah, Lunang Dua dan Lunang Tiga

serta Kecamatan Silaut dengan desa yang dikunjungi adalah Desa Sungai Sarik,

Sungai Pulai, Durian Seribu, Lubuk Bunta dan Air Hitam. Pada bagian

pengolahan data dilakukan verifikasi terhadap data yang diperoleh dengan

melakukan konfirmasi dengan unit teknis yang terkait dengan BUM Desa dan

BUM Desa bersama.

1.4.2 Analisis dan Penyajian Data

Penyusunan buku data dan informasi ini dilakukan dengan

menyimpulkan hasil dari pengolahan data BUM Desa dan BUM Desa Bersama

di Kawasan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan.

5 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi

1.5 Tim Penyusun

Tim Penyusun Buku Data dan Informasi BUM Desa dan BUM Desa

Bersama di Kawasan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi

Sumatera Barat Tahun 2017, terdiri dari :

- Pengarah : Helmiati, SH, M.Si

- Penanggung Jawab : Ir. Elly Sarikit, MM

- Penulis : Ria Fajarianti, SE, MM

Esti Afriyani, S.Sos

Y. Anggri Putra K, S.Si

Dina Rosmalia LU, S.Si

Ifan Hani Triono, S.Kom

Jesisca Putri Andriani Nugroho, S.Si

Pengumpulan Data

Pengumpulan Data

Primer

Pengumpulan Data

Sekunder

Peta Administrasi

Kecamatan

Analisa dan

Validasai Data

Output Data dan Informasi

Bumdes di Kawasan

Transmigrasi

Gambar 1.1 Metodologi Penyusunan Data dan Informasi BUM Desa

dan BUM Desa Bersama di Kawasan Transmigrasi

6 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 PROFIL PROVINSI SUMATERA BARAT

2.1.1 KEDUDUKAN ADMINISTRATIF, ASTRONOMIS, GEOGRAFIS DAN

DEMOGRAFIS

Provinsi Sumatera Barat secara astronomis terletak antara 0o54' Lintang

Utara dan 3o30' Lintang Selatan dan antara 98o36' - 101o53' Bujur Timur.

Sumatera Barat terletak di pesisir barat bagian tengah Pulau Sumatera dan

mempunyai luas wilayah sekitar 42,2 ribu Km2. Sumatera Barat berbatasan

langsung dengan Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Jambi,

Provinsi Bengkulu dan Samudera Indonesia. Sumatera Barat mempunyai 19

Kabupaten/Kota dengan Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki wilayah

terluas, yaitu 6,01 ribu Km2 atau sekitar 14,21 % dari luas Provinsi Sumatera

Barat. Sedangkan Kota Padang Panjang, memiliki luas daerah terkecil, yakni

23,0 Km2 (0,05%). Sumatera Barat memiliki 4 danau yaitu Danau Singkarak

yang terluas (13,01 ribu Ha), Danau Diatas (3,15 ribu Ha), Danau Di bawah (1,4

ribu Ha) dan Danau Maninjau (9,9 ribu Ha). Berdasarkan posisi geografisnya,

Provinsi Sumatera Barat memiliki batas-batas:

Utara – Provinsi Sumatera Utara dan Riau;

Selatan – Samudera Hindia;

Barat – Samudera Hindia;

Timur – Provinsi Jambi dan Bengkulu.

Sumatera Barat terdiri dari 19 kabupaten/kota, yaitu Kabupaten

Kepulauan Mentawai, Pesisir Selatan, Solok, Sijunjung, Padang Pariaman,

Tanah Datar, Agam, Lima Puluh Kota, Pasaman, Solok Selatan, Dharmasraya,

Pasaman Barat dan Kota Padang, Solok, Sawahlunto, Padang Panjang,

Bukittinggi, Payakumbuh, Pariaman. Selama tahun 2015 rata-rata suhu udara

7 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi

Sumatera Barat berkisar 24,30- 25,30 dengan rata-rata kelembaban udara

antara 80,3%-87,4%. Untuk rata-rata tekanan Udara 974,0 mb – 975,7 mb

dengan kecepatan angin berkisar 2,6 knot – 3,2 knot. Luas wilayah Provinsi

Sumatera Barat menurut Kabupaten dalam Angka Tahun 2016 ditampilkan

padaTabel 2.1.

Tabel 2.1.

Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat

Tahun 2015

No Kabupaten Luas (Km2) Persentase

(%)

1 Kepulauan Mentawai 6.011,35 14,21

2 Pesisir Selatan 5.794,95 13,70

3 Solok 3.738,00 8,84

4 Sijunjung 3.130,80 7,40

5 Tanah Datar 1.336,00 3,16

6 Padang Pariaman 1.328,79 3,14

7 Agam 2.232,30 5,28

8 Lima Puluh Kota 3.354,30 7,93

9 Pasaman 3.947,63 9,33

10 Solok Selatan 3.346,20 7,91

11 Dharmasraya 2.961,13 7,00

12 Pasaman Barat 3.887,77 9,19

Kota

13 Padang 694,96 1,64

14 Solok 57,64 0,14

15 Sawahlunto 273,45 0,65

16 Padang Panjang 23,00 0,05

17 Bukittinggi 25,24 0,06

18 Payakumbuh 80,43 0,19

19 Pariaman 73,36 0,17

Jumlah 42.297,30 100,00

Sumber: Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka, BPS, Tahun 2016

8 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi

Wilayah Administrasi Provinsi Sumatera Barat sama seperti provinsi-

provinsi lain di Indonesia yang memiliki struktur pemerintahan yang dimulai

dari Gubernur hingga desa. Desa di Sumatera Barat disebut dengan istilah

Nagari. Nagari merupakan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Nagari dipimpin oleh seorang Wali Nagari dan dalam menjalankan

pemerintahannya, dahulu Wali Nagari dibantu oleh beberapa orang Wali

Jorong, namun sekarang dibantu oleh Sekretaris Nagari (Setnag) dan beberapa

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang jumlahnya tergantung dengan kebutuhan

pemerintah nagari tersebut. Wali Nagari dipilih oleh penduduk nagari secara

demokratis dengan pemilihan langsung.

Pada tahun 2015 Sumatera Barat mempunyai 19 daerah

kabupaten/kota yang terdiri dari 179 Kecamatan, 760 Nagari, 245 kelurahan

dan 126 desa. Seluruh wilayah administrasi nagari berada pada wilayah

kabupaten kecuali untuk Kabupaten Kepulauan Mentawai yang memiliki

wilayah administrasi terendah berupa desa, sedangkan wilayah administrasi

terendah di daerah kota adalah desa/kelurahan. Jumlah nagari/desa dan

Kelurahan di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat dalam Tabel 2.2.

9 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi

Tabel 2.2

Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi

Sumatera Barat Tahun 2015

No Kabupaten Kecamatan Nagari Desa Kelurahan

1 Kepulauan Mentawai 10 43

2 Pesisir Selatan 15 182

3 Solok 14 74

4 Sijunjung 8 61 1

5 Tanah Datar 14 75

6 Padang Pariaman 17 60

7 Agam 16 82

8 Lima Puluh Kota 13 79

9 Pasaman 12 37

10 Solok Selatan 7 39

11 Dharmasraya 11 52

12 Pasaman Barat 11 19

Kota

13 Padang 11 104

14 Solok 2 13

15 Sawahlunto 4 27 10

16 Padang Panjang 2 16

17 Bukittinggi 3 24

18 Payakumbuh 5 62

19 Pariaman 4 55 16

Jumlah 179 760 126 245

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2016

10 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi

Gambar 2.1 Peta Administrasi Provinsi Sumatera Barat

11 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi

Tingkat kepadatan penduduk Sumatera Barat tahun 2015, rata-rata 123

orang per Km2. Kepadatan penduduk tertinggi di Kota Bukittinggi yaitu

mencapai 4.858 orang per Km2, sedangkan yang paling rendah terdapat di

Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu 14 orang per Km2. Jumlah penduduk

Tahun 2015 dapat dilihat dalam Tabel 2.3.

Tabel 2.3

Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015

No Kabupaten Jumlah Penduduk Luas Daerah Kepadatan

Penduduk Per Km2

1 Kepulauan Mentawai 85.295 6.011,35 14

2 Pesisir Selatan 450.186 5.794,95 78

3 Solok 363.684 3.738,00 97

4 Sijunjung 222.512 3.130,80 71

5 Tanah Datar 344.828 1.336,00 258

6 Padang Pariaman 406.076 1.328,79 306

7 Agam 476.881 2.232,30 214

8 Lima Puluh Kota 368.985 3.354,30 110

9 Pasaman 269.883 3.947,63 68

10 Solok Selatan 159.796 3.346,20 48

11 Dharmasraya 223.112 2.961,13 75

12 Pasaman Barat 410.307 3.887,77 106

Kota

13 Padang 902.413 694,96 1.299

14 Solok 66.106 57,64 1.147

15 Sawahlunto 60.186 273,45 220

16 Padang Panjang 50.883 23,00 2.212

17 Bukittinggi 122.621 25,24 4.858

18 Payakumbuh 127.826 80,43 1.589

19 Pariaman 84.709 73,36 1.155

Jumlah 5.196.289 42.297,30 123

Sumber: Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka, BPS, Tahun 2016

Berdasarkan Tabel 2.4 penduduk Sumatera Barat tahun 2015 hasil

proyeksi penduduk sebanyak 5,19 juta jiwa yang terdiri dari 2,58 juta laki-laki

dan 2,61 juta perempuan dengan ratio jenis kelamin 99. Rasio jenis kelamin

adalah perbandingan antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan

pada suatu wilayah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dengan

12 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi

banyaknya penduduk laki-laki untuk 100 penduduk perempuan. Berikut adalah

tabel rasio jenis kelamin (sex ratio) di Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 2.4

Rasio Jenis Kelamin Menurut Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015

No Kabupaten Jenis Kelamin

Jumlah Sex Ratio Laki-laki Perempuan

1 Kepulauan Mentawai 44.307 40.988 85.295 108

2 Pesisir Selatan 223.093 227.093 450.186 98

3 Solok 179.721 183.963 363.684 98

4 Sijunjung 111.284 111.228 222.512 100

5 Tanah Datar 168.313 176.515 344.828 95

6 Padang Pariaman 199.808 206.268 406.076 97

7 Agam 234.377 242.504 476.881 97

8 Lima Puluh Kota 183.079 185.906 368.985 98

9 Pasaman 133.711 136.172 269.883 98

10 Solok Selatan 80.519 79.277 159.796 102

11 Dharmasraya 115.502 107.610 223.112 107

12 Pasaman Barat 207.210 203.097 410.307 102

Kota

13 Padang 450.598 451.815 902.413 100

14 Solok 32.772 33.334 66.106 98

15 Sawahlunto 29.871 30.315 60.186 99

16 Padang Panjang 25.317 25.566 50.883 99

17 Bukittinggi 59.419 63.202 122.621 94

18 Payakumbuh 63.502 64.324 127.826 99

19 Pariaman 41.789 42.290 84.709 97

Jumlah 2.584.192 2.612.097 5.196.289 99

Sumber: Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka, BPS, Tahun 2016

Berdasarkan Tabel 2.4 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk

perempuan lebih banyak dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Hal ini dapat

dilihat dari nilai sex ratio di Provinsi Sumatera Barat yaitu sebesar 99. Dapat

diartikan bahwa dalam 100 penduduk perempuan terdapat penduduk laki-laki

sebesar 99.

13 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi

2.1.2 LEGALITAS PEMBENTUKAN

Pada awal kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, wilayah Sumatera

Barat tergabung dalam provinsi Sumatera yang berpusat di Bukittinggi. Empat

tahun kemudian, Provinsi Sumatera dipecah menjadi tiga provinsi, yakni

Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Sumatera Barat

beserta Riau dan Jambi merupakan bagian dari keresidenan di dalam Provinsi

Sumatera Tengah. Pada masa PRRI, berdasarkan Undang-undang darurat

nomor 19 tahun 1957, Provinsi Sumatera Tengah dipecah lagi menjadi tiga

provinsi yakni Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, dan Provinsi Jambi.

Wilayah Kerinci yang sebelumnya tergabung dalam Kabupaten Pesisir Selatan

Kerinci, digabungkan ke dalam Provinsi Jambi sebagai kabupaten tersendiri.

Begitu pula wilayah Kampar, Rokan Hulu, dan Kuantan Singingi ditetapkan

masuk ke dalam wilayah Provinsi Riau. Selanjutnya ibu kota provinsi Sumatera

Barat yang baru ini masih tetap di Bukittinggi. Kemudian berdasarkan Surat

Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 1/g/PD/1958, tanggal 29 Mei 1958

ibu kota provinsi dipindahkan ke Padang.

2.2 PROFIL KABUPATEN PESISIR SELATAN

2.2.1 KEDUDUKAN ADMINISTRATIF, ASTRONOMIS, GEOGRAFIS DAN

DEMOGRAFIS

Kabupaten Pesisir Selatan adalah salah satu kabupaten di Provinsi

Sumatera Barat yang terletak pada 0o59-2o28,6’ li ta g selata da o ’-

101o ’ ujur ti ur. Ka upate Pesisir Selata se elah utara er atasa

dengan Kota Padang, sebelah selatan dengan Provinsi Bengkulu, sebelah timur

dengan Kabupaten Solok dan Provinsi Jambi, sebelah barat dengan Samudera

Indonesia. Berdasarkan letak geografisnya, Kabupaten Pesisir Selatan terletak

di pantai barat Pulau Sumatera.

Curah hujan tertinggi tercatat pada Bulan November 2015 sebesar

3.070 mm dan rata-rata hari hujan sepanjang tahun 2015 tercatat sebanyak

14 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi

118 hari. Curah hujan tertinggi secara berturut-turut terdapat di Kecamatan

Lunang yaitu sebesar 3.827 mm dan Kecamatan Koto XI Tarusan sebesar 3.538

mm dan daerah yang curah hujannya terendah adalah Kecamatan Ranah Pesisir

yaitu sebesar 1.248. Sedangkan kecamatan yang paling sering turun hujan

adalah Kecamatan Batang Kapas, namun dengan intensitas sedang (221

mm/tahun). Luas daerah Kabupaten Pesisir Selatan yaitu 5.749,89 Km2 dengan

jumlah sungai sebanyak 22 dan pulaunya berjumlah 47. Luas Wilayah

Kabupaten Pesisir Selatan menurut Kabupaten dalam Angka Tahun 2016

ditampilkan pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5

Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015

No Kecamatan Luas Daerah (Km2) Persentase (%)

1 Silaut 365,50 6,36

2 Lunang 564,00 9,81

3 Basa Ampek Balai Tapan 365,28 6,35

4 Ranah Ampek Hulu Tapan 312,22 5,43

5 Pancung Soal 426,10 7,41

6 Airpura 314,00 5,46

7 Linggo Sari Baganti 315,41 5,49

8 Ranah Pesisir 564,39 9,82

9 Lengayang 590,60 10,27

10 Sutera 445,65 7,75

11 Batang Kapas 359,07 6,24

12 IV Jurai 373,80 6,50

13 Bayang 77,50 1,35

14 IV Nagari Bayang Utara 250,74 4,36

15 Koto XI Tarusan 425,63 7,40

Jumlah 5.749,89 100,00

Sumber: Kabupaten Pesisir Selatan Dalam Angka, BPS, Tahun 2016

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Kecamatan yang

mempunyai wilayah terluas adalah Kecamatan Lengayang yaitu sebesar 590,60

Km2 atau 10,27% dan kecamatan yang mempunyai wilayah terkecil adalah

Kecamatan Bayang dengan luas sebesar 77,50 Km2 atau sebesar 1,35%.

15 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi

Jumlah Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015

berjumlah 10.266 orang yang terdiri dari 5.882 orang perempuan dan 4.291

laki-laki yang tersebar di Sekretariat Daerah sebanyak 1.981 orang,

Instansi/Lembaga Vertikal 1.604 orang dan sisanya tersebar di Kecamatan dan

sekolah-sekolah serta Puskesmas. Instansi Vertikal sendiri merupakan

perangkat dari departemen-departemen atau lembaga-lembaga Pemerintah

bukan Departemen yang mempunyai lingkungan kerja di Wilayah yang

bersangkutan (Statistik Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, 2016).

Untuk penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan untuk membiayai

pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan sangat tergantung kepada Dana

Alokasi Umum (DAU). Lebih dari 67,81% APBD Kabupaten Pesisir Selatan

berasal dari DAU. Sebagian besar pengeluaran pemerintah berasal dari belanja

pegawai. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat kecil sekali menyebabkan

pemerintah daerah kesulitan untuk memacu pembangunan di Pesisir Selatan

karena sangat terbatasnya dana yang tersedia. Kabupaten Pesisir Selatan

sendiri mempunyai 15 kecamatan dan 182 nagari. Selain daratan Pulau

Sumatera, Kabupaten Pesisir Selatan juga memiliki 47 pulau kecil yang

menyebar di sisi pantai Kabupaten Pesisir Selatan. Berdasarkan topologi

wilayah, Kabupaten Pesisir Selatan dilewati sejumlah aliran sungai yaitu

sebanyak 22 aliran sungai. Berikut adalah daftar nama kecamatan, nagari dan

kampung di Kabupaten Pesisir Selatan.

16 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi

Tabel 2.6

Jumlah Desa/Nagari dan Kampung Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir

Selatan Tahun 2015

No Kecamatan Jumlah Nagari Jumlah Kampung

1 Silaut 10 27

2 Lunang 10 28

3 Basa Ampek Balai Tapan 10 20

4 Ranah Ampek Hulu Tapan 10 20

5 Pancung Soal 10 24

6 Airpura 10 20

7 Linggo Sari Baganti 16 43

8 Ranah Pesisir 10 27

9 Lengayang 9 45

10 Sutera 12 32

11 Batang Kapas 9 29

12 IV Jurai 20 52

13 Bayang 17 45

14 IV Nagari Bayang Utara 6 17

15 Koto XI Tarusan 23 51

Jumlah 182 480

Sumber: Kabupaten Pesisir Selatan dalam Angka, BPS, Tahun 2016

17 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi

Gambar 2.2 Peta Administrasi Kabupaten Pesisir Selatan

18 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi

Pada tahun 2015, penduduk Kabupaten Pesisir Selatan mencapai

450.186 jiwa. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah

Kecamatan Lengayang dengan 52.548 jiwa sedangkan Kecamatan dengan

jumlah penduduk paling kecil adalah Kecamatan IV Nagari Bayang Utara yaitu

7.314 jiwa. Adapun rincian jumlah penduduk di Kabupaten Pesisir Selatan

dapat dilihat dalam Tabel 2.7.

Tabel 2.7

Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun

2015

No Kecamatan Jumlah

Penduduk

Luas Daerah Kepadatan

Penduduk Per

Km2

1 Silaut 14.131 365,50 39

2 Lunang 20.548 564,00 36

3 Basa Ampek Balai Tapan 13.476 365,28 37

4 Ranah Ampek Hulu Tapan 14.539 312,22 47

5 Pancung Soal 25.451 426,10 60

6 Airpura 15.405 314,00 49

7 Linggo Sari Baganti 44.464 315,41 141

8 Ranah Pesisir 30.397 564,39 54

9 Lengayang 52.548 590,60 89

10 Sutera 49.270 445,65 111

11 Batang Kapas 31.430 359,07 88

12 IV Jurai 45.678 373,80 122

13 Bayang 36.945 77,50 477

14 IV Nagari Bayang Utara 7.314 250,74 29

15 Koto XI Tarusan 48.590 425,63 114

Jumlah 450.186 5.749,89 78

Sumber: Kabupaten Pesisir Selatan dalam Angka, BPS, Tahun 2016

Berdasarkan Tabel 2.7, kecamatan yang kepadatan penduduknya

tertinggi adalah kecamatan Bayang yaitu 477 jiwa/km2 sedangkan kecamatan

yang kepadatan penduduknya terendah adalah Kecamatan IV Nagari Bayang

Utara yaitu sebesar 29 jiwa/Km2. Rasio jenis kelamin yang biasanya dinyatakan

dengan banyaknya penduduk laki-laki untuk 100 penduduk perempuan. Berikut

adalah tabel rasio jenis kelamin (sex ratio) di Kabupaten Pesisir Selatan.

19 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi

Tabel 2.8

Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015

No Kecamatan Laki-laki Perempuan Sex Ratio

1 Silaut 7.381 6.750 109

2 Lunang 10.470 10.078 104

3 Basa Ampek Balai Tapan 6.688 6.788 99

4 Ranah Ampek Hulu Tapan 7.269 7.270 100

5 Pancung Soal 12.902 12.549 103

6 Airpura 7.760 7.645 102

7 Linggo Sari Baganti 22.212 22.252 100

8 Ranah Pesisir 14.779 15.618 95

9 Lengayang 25.688 26.860 96

10 Sutera 24.571 24.699 99

11 Batang Kapas 15.440 15.990 97

12 IV Jurai 22.603 23.057 98

13 Bayang 17.753 19.192 93

14 IV Nagari Bayang Utara 3.492 3.822 91

15 Koto XI Tarusan 24.085 24.505 98

Jumlah 223.093 227.093 98

Sumber: Kabupaten Pesisir Selatan dalam Angka, BPS, Tahun 2016

Berdasarkan Tabel 2.8 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk

perempuan lebih banyak dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Hal ini dapat

dilihat dari nilai sex ratio di Kabupaten Pesisir Selatan yaitu sebesar 98. Dapat

diartikan bahwa dalam 100 penduduk perempuan terdapat penduduk laki-laki

sebanyak 98.

Data dan Informasi Badan Usaha Milik Desa terfokus di Kecamatan

Lunang Silaut yang merupakan kawasan transmigrasi. Kawasan Transmigrasi

Lunang Silaut terletak di bagian selatan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi

Sumatera Barat dan secara administrasi meliputi 3 Kecamatan, yaitu

Kecamatan Lunang Silaut, Kecamatan Basa IV Balai Tapan dan Kecamatan

Pancung Soal.

Kawasan Lunang Silaut secara konteks regional posisinya sangat

strategis untuk dikembangkan menjadi kawasan pengembangan baru karena

20 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi

terletak pada wilayah perbatasan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi

Bengkulu dan Provinsi Jambi.

Secara geografis kawasan Lunang Silaut terletak pada 2º05', 7' - 2º 28',

6" LS dan 101º 00' - 101º 12' 3" BT. Dengan luas wilayah sebesar 56.984 Ha.

Dan batas-batas administratif wilayah Lunang Silaut adalah sebagai berikut:

• Sebelah Utara: Kecamatan Pancung Soal dan Kecamatan BB

Tapan

• Sebelah Timur: Provinsi Jambi

• Sebelah Barat: Samudera Indonesia

• Sebelah Selatan: Provinsi Bengkulu

Berdasarkan hasil identifikasi dan deliniasi, Kawasan Lunang Silaut

mencakup wilayah daratan seluas 122.782 Ha atau hanya sekitar 49,5% dari

total luas Kecamatan tersebut dengan rincian :

• Kecamatan Lunang Silaut : 74.165 Ha

• Kecamatan Basa IV Balai Tapan : 17.175 Ha

• Kecamatan Pancung Soal : 31.442 Ha.

Komoditi utama yang ada di Kawasan Transmigrasi Lunang Silaut yang

berupa hasil pertanian dan perkebunan mencakup tanaman pangan dan

palawija yang meliputi jagung, kacang tanah, kacang kedelai, ubi jalar dan ubi

kayu, tanaman sayuran meliputi kacang panjang, mentimun, terong dan cabe,

tanaman buah meliputi rambutan, nangka, pisang, jeruk dan sawo, tanaman

perkebunan/ industri meliputi kelapa sawit, coklat dan kelapa serta tanaman

kayu-kayuan hutan. Selama lebih dari 6 tahun mereka gagal membangkitkan

ekonomi wilayah berbasis pangan. Kendalanya adalah gambut tebal dan

kadang belum matang. Lebih dari 60% adalah kawasan dan budidaya hanya

40%. Lebih dari separuh dari kawasan budidaya itu merupakan konsesi swasta,

21 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi

yang semula bergerak di bidang HPH, kini bergerak di bidang perkebunan. Pada

tahun 1996/1997 swasta itu sudah mulai menanam kelapa sawit.

Praktek penanaman kelapa sawit itu kemudian ditiru oleh masyarakat.

Dalam waktu relatif pendek masyarakat transmigran maupun masyarakat di

desa lokal melakukan penanaman kelapa sawit secara swadaya. Bahkan

mereka ternyata berhasil menanam kelapa sawit pada lahan bergambut tebal.

Meski kadang tegaknya menjadi agak miring, namun kelapa sawit itu tetap

produktif. Masyarakat di Lunang Silaut memiliki kesadaran melakukan

pemupukan kelapa sawit sehingga mutu tanaman rata-rata di Lunang Silaut

jauh lebih baik.

22 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi

Gambar 2.3 Peta Administrasi Kecamatan Lunang Silaut

23 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi

2.2.2 LEGALITAS PEMBENTUKAN

Nama Pesisir Selatan berasal dari nama daerah ini pada masa

penjajahan Belanda, afdeling zuid beneden landen (dataran rendah bagian

selatan). Ketika itu pada tahun 1903 wilayah Bandar Sepuluh Inderapura dan

Kerinci menjadi afdeeling yang dipimpin asisten residen yang berkedudukan di

Inderapura sebagai pusat pemerintahan. Melalui UU no 12 Tahun 1956 daerah

ini menjadi kabupaten Pesisir Selatan Kerinci. Tahun 1957 dengan lepasnya

Kerinci menjadi kabupaten sendiri di bawah provinsi Jambi, namanya berubah

menjadi Pesisir Selatan saja.

2.3 PROFIL KECAMATAN LUNANG

2.3.1 KEDUDUKAN ADMINISTRATIF, ASTRONOMIS, GEOGRAFIS DAN

DEMOGRAFIS

Kecamatan Lunang merupakan daerah paling selatan dari Kabupaten

Pesisir Selatan. Secara geografis terletak pada 101o00-101o . ’ ujur ti ur

dan 2o ,6 ’-2o ,6 ’ li ta g selata . Luas daerah Ke a ata Lu a g ter atat

sebesar 564 Km2 atau 9,81% dari luas Kabupaten Pesisir Selatan. Batas sebelah

utara Kecamatan Lunang adalah Kecamatan Basa IV Balai Tapan, sebelah

selatan dengan Kecamatan Silaut, sebelah timur dengan Provinsi Jambi dan

sebelah barat dengan Samudera Indonesia.

Topografi daerah Kecamatan Lunang dan Kecamatan Silaut datar dan

berbukit-bukit sebagai perpanjangan dari Bukit Barisan, dengan tinggi dari

permukaan laut berkisar antara 2-30 meter. Jika dilihat dari sudut penggunaan

lahan, sekitar 71,66% dari luas daerah Kecamatan Lunang adalah lahan

pertanian. Dimana 5,44% adalah lahan sawah dan 66,17% adalah lahan

pertanian bukan sawah seperti perkebunan, hutan rakyat dan hutan negara.

Untuk lahan bukan pertanian seperti jalan, permukiman, sungai dan lainnya

24 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi

hanya sekitar 28,39%. Luas Wilayah Kecamatan Lunang menurut Kecamatan

dalam Angka Tahun 2016 ditampilkan pada Tabel 2.9.

Tabel 2.9

Luas Wilayah Menurut Nagari di Kecamatan Lunang Tahun 2015

No Nagari Luas Daerah

(Km2)

Persentase (%)

1 Lunang 307,41 54,5

2 Lunang Utara 180,60 32,0

3 Lunang Selatan 3,68 0,65

4 Lunang Barat 4,20 0,77

5 Lunang Satu 4,50 0,8

6 Lunang Dua 5,02 0,9

7 Lunang Tiga 9,64 1,7

8 Lunang Tengah 16,20 2,9

9 Pondok Parian 17,60 3,1

10 Sindang Lunang 15,15 2,7

Jumlah 564,00 100,00

Sumber: Kecamatan Lunang Dalam Angka, BPS, Tahun 2016

Berdasarkan Tabel dapat diketahui bahwa Desa/Nagari yang

mempunyai luas wilayah terbesar adalah Desa/Nagari Lunang dengan luas

wilayah 307,41 Km2 atau 54,5%. Sedangkan luas wilayah terkecil adalah Nagari

Lunang Barat yaitu 4,20 Km2 atau 0,77%.

Kecamatan Lunang terdiri dari 10 desa yaitu Desa Lunang, Lunang

Utara, Lunang Selatan, Lunang Barat, Lunang Satu, Lunang Dua, Lunang Tiga,

Lunang Tengah, Pondok Parian dan Sindang Lunang. Kualitas sumber daya

manusia yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil bisa dikatakan cukup

memadai. Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat Lunang Silaut hanya

tercatat sebanyak 15 orang, dimana terdiri dari 6 orang dengan pendidikan

terakhir Sekolah Menengah Atas dan 9 orang dengan pendidikan terakhir

Akademi atau Perguruan Tinggi.Untuk jumlah nagari di Kecamatan Lunang

dapat dilihat dalam tabel berikut.

25 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi

Tabel 2.10

Jumlah Kampung di Kecamatan Lunang Tahun 2015

No Nagari Kampung

1 Lunang 2

2 Lunang Utara 2

3 Lunang Selatan 4

4 Lunang Barat 2

5 Lunang Satu 3

6 Lunang Dua 4

7 Lunang Tiga 3

8 Lunang Tengah 2

9 Lunang Parian 2

10 Sindang Lunang 3

Jumlah 27

Sumber: Kecamatan Lunang Dalam Angka, BPS Tahun 2016

Jumlah penduduk di Kecamatan Lunang tahun 2016 tercatat sekitar

20.548 jiwa, terdiri dari 10.470 jiwa laki-laki dan 10.078 jiwa perempuan.

Adapun jumlah rumah tangga di Kecamatan Lunang Silaut sebanyak 4.674

rumah tangga. Kepadatan penduduknya sekitar 36 jiwa/Km2. Kepadatan

penduduk tertinggi terdapat di Desa Lunang Satu dengan kepadatan sekitar

666 jiwa/Km2, sedangkan yang terendah terdapat di Desa Lunang Utara yaitu

hanya 9 jiwa/Km2. Rincian datanya dapat dilihat dalam tabel berikut.

26 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi

Tabel 2.11

Kepadatan Penduduk Menurut Desa/Nagari di Kecamatan Lunang

Tahun 2015

No Nagari Penduduk Kepadatan Per

Km2

1 Lunang 3.524 11

2 Lunang Utara 1.713 9

3 Lunang Selatan 1.807 491

4 Lunang Barat 1.536 366

5 Lunang Satu 2.996 666

6 Lunang Dua 2.755 549

7 Lunang Tiga 2.220 230

8 Lunang Tengah 1.273 79

9 Pondok Parian 1.125 64

10 Sindang Lunang 1.599 106

Jumlah 20.548 36

Sumber: Kecamatan Lunang Dalam Angka, BPS, Tahun 2016

Berdasarkan Tabel 2.12 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk laki-

laki lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan. Hal ini dapat

dilihat dari nilai rasio jenis kelamin (sex ratio) di Kecamatan Lunang yaitu

sebesar 104. Dapat diartikan bahwa dalam 100 penduduk perempuan terdapat

penduduk laki-laki sebanyak 104.

Tabel 2.12

Rasio Jenis Kelamin Menurut Nagari di Kecamatan Lunang Tahun 2015

No Desa/Nagari Jenis Kelamin

Sex Ratio Laki-laki Perempuan

1 Lunang 1.769 1.755 101

2 Lunang Utara 847 866 98

3 Lunang Selatan 881 926 95

4 Lunang Barat 804 732 110

5 Lunang Satu 1.532 1.464 105

6 Lunang Dua 1.450 1.305 111

7 Lunang Tiga 1.140 1.080 106

8 Lunang Tengah 630 643 98

9 Pondok Parian 571 554 103

10 Sindang Lunang 846 753 112

Jumlah 10.470 10.078 104

Sumber: Kecamatan Lunang Dalam Angka, BPS, Tahun 2016

27 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi

2.3.2 LEGALITAS PEMBENTUKAN

Pembentukan Kecamatan Lunang didasarkan pada Peraturan Daerah

Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Nama

Kecamatan Lunang Silaut Menjadi Kecamatan Lunang.

2.4 PROFIL KECAMATAN SILAUT

2.4.1 KEDUDUKAN ADMINISTRATIF, ASTRONOMIS, GEOGRAFIS DAN

DEMOGRAFIS

Kecamatan Silaut merupakan daerah paling selatan dari Kabupaten

Pesisir Selatan yang berbatasan langsung dengan daerah bagian selatan

Kabupaten Pesisir Selatan. Secara geografis terletak di antara 100o ’-101o12,3

bujur timur dan 2o ’-2o28,60 lintang selatan dengan luas daerah tercatat

sebesar 365,50 Km2 atau 16,67% dari luas Kabupaten Pesisir Selatan. Sebelah

utara berbatasan dengan Kecamatan Lunang, sebelah selatan dengan Provinsi

Bengkulu, sebelah timur dengan Kabupaten Provinsi Jambi dan sebelah barat

dengan Samudera Indonesia.

Topografi daerah Kecamatan Silaut datar dan berbukit-bukit sebagai

perpanjangan dari Bukit Barisan dengan tinggi dari permukaan laut berkisar

antara 2-30 meter. Jika dilihat dari sudut penggunaan lahan Kecamatan Silaut,

luas kawasan hutan di Kecamatan Silaut mencapai 59,51% dari luas daerah.

Lahan untuk budidaya pertanian tercatat sekitar 22,5%. Sementara lahan untuk

perumahan/permukiman dan halaman sekitarnya hanya tercatat sebesar

9,74%. Sisanya yaitu sebesar 8,25% terdiri dari semak, alang-alang, rawa-rawa

dan lainnya. Luas Wilayah Kecamatan Lunang menurut Kecamatan dalam

Angka Tahun 2016 ditampilkan pada Tabel 2.13.

28 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi

Tabel 2.13

Luas Wilayah Menurut Nagari di Kecamatan Silaut Tahun 2015

No Nagari Luas Daerah

(Km2) Persentase (%)

1 Silaut 192,90 52,56

2 Sambugo 16,90 4,62

3 Air Hitam 15,96 4,37

4 Lubuk Bunta 15,93 4,36

5 Durian Seribu 15,85 4,34

6 Pasir Binjai 15,07 4,12

7 Talang Binjai 15,01 4,11

8 Sungai Sarik 15,09 4,13

9 Sungai Pulai 16,55 4,53

10 Sungai Sirah 47,04 12,87

Jumlah 365,50 100,00

Sumber: Kecamatan Silaut Dalam Angka, BPS, Tahun 2016

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa Kecamatan yang

mempunyai wilayah terluas adalah Desa Silaut dengan luas wilayah lebih dari

setengah luas keseluruhan Kecamatan Silaut yaitu 192,90 Km2 atau 52,56%.

Sedangkan desa yang mempunyai wilayah terkecil adalah Desa Talang Binjai

yaitu 15,01 Km2 atau 4,11%.

Kecamatan Silaut terdiri dari 10 Desa yaitu Silaut, Sungai Sirah Silaut,

Sungai Sarik, Sungai Pulai, Talang Binjai, Pasir Binjai, Durian Seribu, Lubuk

Bunta, Air Hitam dan Sambugo. Jumlah kampung di Kecamatan Silaut tersebut

berjumlah 27 dan dapat dilihat dalam tabel berikut. Jumlah Lembaga

Pemberdayaan masyarakat Nagari (LPMN) di Kecamatan Silaut berjumlah 10

lembaga, yang semuanya tersebar merata di sepuluh desa yang ada di

Kecamatan Silaut.

Kualitas sumber daya manusia yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri

Sipil di lingkungan pemerintahan Kecamatan Silaut cukup memadai. Jumlah

Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat Silaut tercatat sebanyak 11 orang, dimana

terdiri dari 1 orang dengan pendidikan terakhir SLTA dan 10 orang dengan

29 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi

pendidikan terakhir Akademi atau Perguruan Tinggi. Untuk jumlah nagari/desa

di Kecamatan Lunang dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.14

Jumlah Kampung di Kecamatan Silaut Tahun 2015

No Nagari Kampung

1 Silaut 4

2 Sambugo 3

3 Air Hitam 3

4 Lubuk Bunta 2

5 Durian Seribu 2

6 Pasir Binjai 2

7 Talang Binjai 3

8 Sungai Sarik 2

9 Sungai Pulai 3

10 Sungai Sirah 3

Jumlah 27

Sumber: Kecamatan Silaut Dalam Angka, BPS, Tahun 2016

Jumlah penduduk di Kecamatan Silaut tahun 2015 tercatat sekitar

14.131 jiwa, terdiri dari 7.381 jiwa laki-laki dan 6.750 jiwa perempuan. Ini

berarti ada sekitar 100 orang laki-laki dari 91 wanita.Kepadatan penduduknya

sekitar 39 jiwa per Km2, dengan kepadatan tertinggi terdapat di Nagari Pasir

Binjai dengan kepadatan sekitar 119 jiwa/Km2. Sedangkan kepadatan

penduduk terendah berada di Nagari Silaut yaitu sebesar 14 jiwa/Km2. Adapun

rincian datanya dapat dilihat dalam tabel berikut.

30 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi

Tabel 2.15

Kepadatan Penduduk Menurut Nagari di Kecamatan Silaut Tahun 2015

No Nagari Luas Daerah

(Km2) Penduduk

Kepadatan Per

Km2

1 Silaut 192,90 2.703 14

2 Sambugo 16,90 1.004 59

3 Air Hitam 15,96 1.324 83

4 Lubuk Bunta 15,93 1.515 95

5 Durian Seribu 15,85 1.254 79

6 Pasir Binjai 15,07 1.793 119

7 Talang Binjai 15,01 679 45

8 Sungai Sarik 15,09 1.065 71

9 Sungai Pulai 16,55 1.516 92

10 Sungai Sirah 47,04 1.278 27

Jumlah 365,50 14.131 39

Sumber: Kecamatan Silaut Dalam Angka, BPS, Tahun 2016

Perkembangan sex ratio di Kecamatan Silaut pada tahun 2015 adalah

109. Angka ini menunjukkan bahwa terdapat lebih banyak jenis kelamin laki-

laki daripada jenis kelamin perempuan, dimana setiap 109 laki-laki terdapat

100 orang perempuan. Secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.16

Rasio Jenis Kelamin Menurut Nagari di Kecamatan Silaut Tahun 2015

No Nagari Laki-laki Perempuan Sex Ratio

1 Silaut 1.425 1.278 112

2 Sambugo 526 478 110

3 Air Hitam 680 644 106

4 Lubuk Bunta 787 728 108

5 Durian Seribu 654 600 109

6 Pasir Binjai 914 879 104

7 Talang Binjai 350 329 106

8 Sungai Sarik 558 507 110

9 Sungai Pulai 793 723 110

10 Sungai Sirah 694 584 119

Jumlah 7.381 6.750 109

Sumber: Kecamatan Silaut Dalam Angka, BPS, Tahun 2016

31 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi

2.4.2 LEGALITAS PEMBENTUKAN

Sejak tahun 2003 masyarakat di 3 kecamatan paling selatan di

Kabupaten Pesisir Selatan telah memperjuangkan sebuah kabupaten baru yang

meliputi daerah Renah Indojati yaitu Inderapura, Tapan, Lunang dan Silaut.

Usaha pemekaran ini pada awalnya tidak direspon Pemerintah daerah Pesisir

Selatan, namun saat ini perjuangan ini telah membuahkan hasil. Pada tahun

2012 ini telah dilaksanakan pemekaran tiga kecamatan di Renah

Indojati menyusul pemekaran nagari yang telah dilaksanakan untuk memenuhi

persyaratan administratif sebuah kabupaten baru. Ditargetkan pada tahun

2013 kabupaten Renah Indojati yang diidamkan telah terbentuk. Kabupaten

Renah Indojati terdiri atas 6 kecamatan yaitu:

1. Basa Ampek Balai Tapan

2. Lunang, perubahan nama dari Kecamatan Lunang Silaut

3. Pancung Soal

4. Air Pura, Pemekaran dari Kecamatan Pancung Soal

5. Ranah Ampek Hulu Tapan, Pemekaran dari Kecamatan Basa Ampek Balai

Tapan

6. Silaut, Pemekaran dari Kecamatan Lunang Silaut

Pembentukan Kecamatan Silaut sendiri didasarkan pada Peraturan Daerah

Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan

Silaut.

32 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi

BAB lll

BUM DESA PENYANGGA EKONOMI DESA

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) menjadi isu strategis terkait agenda

penguatan organisasi ekonomi di desa yang sangat kukuh dan vital saat ini.

BUM Desa digagas untuk mengelola sumber daya ekonomi sekaligus

memperkuat watak kolektivitas yang berakar kuat di desa. Undang-Undang

Desa yang diperkuat oleh Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 memberikan mandat bagi

setiap desa untuk membentuk BUM Desa sebagai penyangga ekonomi desa.

BUM Desa bisa berperan sebagai lembaga bisnis sosial, yakni lembaga

bisnis yang beriorentasi pada pemberian pelayanan pada warga sehingga

potensi desa bisa dimanfaatkan secara maksimal. Sedangkan, bisnis sosial

adalah usaha yang berorientasi pada pelayanan publik warga yang mampu

berfungsi sebagai lembaga penyangga (buffer institution) ekonomi desa. BUM

Desa juga harus berorentasi pada kegiatan ekonomi baik yang belum ada

maupun telah ada tanpa mematikan potensi desa tersebut. Skema

kewenangan pengelolaan desa seperti ini dilandasi oleh asas subsidiaritas.

Pada konteks ruang desa, terdapat dua jalur yang relevan dimasuki oleh

BUM Desa. Pertama, sebagai perekat atas titik kegiatan ekonomi yang telah

dijalankan warga secara mandiri. Dan kedua, operasional BUM Desa hanya

masuk pada cabang produksi penting atau yang terkait dengan sumberdaya

alam.

Laiknya swadaya dan gotong royong yang telah terbukti sebagai

pe ya gga uta a oto o i asli desa, BUM Desa diharapkan mampu menjadi

penyangga utama ekonomi desa sebagai alternatif permanen yang membuka

berbagai kemungkinan jalan warga desa untuk hidup lebih layak.

33 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI

menjadi titik tumpu regulasi pendirian dan pengembangan BUM Desa. Untuk

mendukung upaya penguatan ekonomi desa, telah dirancang rencana

pemberian fasilitasi pengembangan usaha ekonomi di kawasan transmigrasi

Kota Terpadu Mandiri (KTM) melalui BUM Desa.

Pada bab ini akan dibahas lebih lanjut mengenai BUM Desa yang

selanjutnya disebut dengan BUMNag (Badan Usaha Milik Nagari) di Kecamatan

Lunang Silaut yang meliputi profil BUMNag, legalitas hukum, unit usaha,

potensi usaha serta kendala dalam pembentukan dan melaksanakan kegiatan

yang ada di BUMNag itu sendiri.

3.1 BUMNag di Kecamatan Lunang

Di Kecamatan Lunang terdapat 10 Nagari dengan 9 Nagari yang sudah

ada nama BUMNag dengan hasil rekapitulasinya adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1 Rekapitulasi BUMNag di Kecamatan Lunang

No Nama Nagari Nama BUMNag Tahun Berdiri

1 Lunang Lunang Saiyo Sakato 2016

2 Lunang Utara Belum Ada -

3 Lunang Selatan Aguna Karya 2016

4 Lunang Barat Jaya Abadi 2016

5 Sindang Lunang Sindang Sakato 2016

6 Pondok Parian Lunang Citra Jasa 2016

7 Lunang Tengah Tuah Sepakat 2016

8 Lunang Satu Lunang Satu 2016

9 Lunang Dua Usaha Bersama 2016

10 Lunang Tiga Berkah Agung 2016

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pesisir Selatan, Tahun 2016

Nagari yang akan disajikan pada Data dan Informasi BUM Desa dan BUM

Desa Bersama di Kawasan Transmigrasi Lunang Silaut khususnya Kecamatan

Lunang terdiri dari empat nagari yaitu Nagari Lunang, Lunang Tengah, Lunang

Dua dan Lunang Tiga dengan penjelasan lebih lanjut adalah sebagai berikut.

34 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi

3.1.1 BUMNag Lu a g Saiyo Sakato

1) Profil BUMNag

Nagari Lunang adalah salah satu nagari yang berada di Kecamatan

Lunang dengan luas wilayah 307,41 Km2 atau sama dengan 54,5% dari

luas seluruh wilayah di Kecamatan Silaut. Hal ini berarti Nagari Lunang

menjadi desa yang mempunyai wilayah terluas di Kecamatan Lunang

dibandingkan dengan Nagari lainnya. Nagari Lunang mempunyai 2

kampung dengan jumlah penduduk sebesar 3.524 dan kepadatan

penduduknya relatif kecil dibandingkan nagari lainnya yaitu 11

jiwa/Km2.

Berdasarkan Tabel 2.12, dapat diketahui bahwa rasio jenis kelamin

di Nagari Lunang sebesar 101. Hal ini dapat diartikan bahwa penduduk

dengan jenis kelamin laki-laki lebih besar dari perempuan dimana

dalam 100 penduduk perempuan terdapat penduduk laki-laki sebesar

101. Nagari Lunang mempunyai beberapa sarana kesehatan yaitu Pos

Kesehatan Nagari sebanyak 1 unit dan Posyandu sebanyak 3 unit.

Ketersediaan tenaga kesehatan di Nagari Lunang yaitu terdapat 1

dokter, 4 bidan dan 2 dukun terlatih (Kecamatan Lunang Dalam Angka

Tahun 2016).

Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Nagari Lunang yang

selanjutnya disebut dengan BUMNag Lunang Saiyo Sakato, didirikan

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014

tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Nagari No 5 Tahun

2016 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari Lunang Tahun

Anggaran 2016. Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) adalah usaha

nagari yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah nagari yang

kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah

35 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi

nagari dan masyarakat. BUMNag Lunang Saiyo Sakato berkedudukan di

Pusat Pemerintah Nagari atau tempat lainnya di Wilayah Nagari Lunang

dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas pelayanan.

Wilayah usaha BUMNag di Kenagarian Lunang dan dalam hal perluasan

usaha, wilayah BUMNag dapat berlokasi di luar Nagari Lunang.

2) Organisasi/ Pengelolaan BUMNag

Pengelolaam BUMNag Saiyo Sakato Nagari Lunang Kecamatan

Lunang terpisah dari organisasi Pemerintahan Nagari yang tercantum

dalam Peraturan Nagari Lunang Nomor 3 Tahun 2016 tentang

Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari Lunang (Lampiran) tanggal 9

November 2016 yang terdiri dari 12 jabatan. Struktur organisasi

BUMNag Lunang Saiyo Sakato dapat dilihat dalam gambar berikut.

36 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi

BADAN PENGAWAS KOMISARIS WALI NAGARI

DIREKTUR MUNAFRI

BENDAHARA NURMA ASNAINI, SE

SEKRETARIS SAHABITAH, SE

Kepala Unit Usaha/Manager Kepala Unit Usaha/Manager Kepala UnitUsaha/Manager Bidang Perikanan Bidang Pertanian Bidang Saprodi ZULKANI ZULKANI ASMARA Kepala Unit Usaha/Manager Kepala Unit/Manager Bidang Pengolahan CPO Pariwisata MARSYAM ELVIANTI Kepala Unit Usaha/Manager Kepala Unit Usaha/Manager Bidang Pertambangan Peternakan SATRIA MENDRI PARDAL

3) Legalitas Hukum

1. Peraturan Nagari Lunang Nomor 3 Tahun 2016 tentang

Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari Lunang;

2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMNag Saiyo

Sakato Tahun 2016 tanggal 9 November 2016.

4) Unit Usaha

Badan Usaha Milik Nagari Lunang Saiyo Sakato memiliki beberapa

jenis usaha berdasarkan Peraturan Nagari Lunang No 3 Tahun 2016

yaitu usaha di bidang pengembangan perikanan, pengolahan CPO

(crude palm oil) dan pertambangan galian, bidang pertanian, bidang

pariwisata, bidang peternakan dan bidang saprodi. Jenis-jenis usaha

Gambar 3.1 Bagan Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Nagari

BUMNag Lu a g Saiyo Sakato Nagari Lunang

37 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi

tersebut belum berjalan karena terdapat kendala yaitu BUMNag di

Nagari Lunang baru terbentuk sehingga belum ada aktivitas pada unit

usahanya dan modal yang diperlukan untuk menjalankan unit usaha

tersebut diperlukan dalam jumlah yang tidak sedikit.

5) Potensi

Potensi yang ada di Nagari Lunang adalah perkebunan kelapa sawit,

jagung dan peternakan. Menjadi hal yang umum jika perkebunan

kelapa sawit menjadi potensi yang besar di Nagari Lunang, hal ini

dikarenakan sekitar 66,17% luas lahan di Kecamatan Lunang pada

umumya adalah lahan pertanian bukan sawah yaitu seperti perkebunan

kelapa sawit. Sehingga sebagian besar warga bekerja di sektor

pertanian dan peternakan.

6) Kendala/Permasalahan

Kendala yang dihadapi pada unit usaha yang didirikan dalam

BUMNag tersebut adalah belum adanya modal usaha yang digunakan

sebagai salah satu upaya pembangunan dan merealisasikan unit usaha

BUMNag Lunang Saiyo Sakato dapat berjalan sesuai potensi di Nagari

Lunang untuk mencapai peluang usaha di sektor riil dan

pengembangan, penunjang usaha ekonomi masyarakat pada umumnya.

3.1.2 BUMNag Lunang Tengah Tuah Sepakat

1) Profil BUMNag

Nagari Lunang Tengah mempunyai luas wilayah 16,20 Km2 atau

sama dengan 2,9%. Nagari Lunang Tengah mempunyai 2 kampung

dengan jumlah penduduk sebesar 1.273 dan kepadatan penduduknya

yaitu 79 jiwa/Km2. Berdasarkan Tabel 2.12, dapat diketahui bahwa rasio

38 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi

jenis kelamin di Nagari Lunang Tengah adalah 98. Hal ini berarti bahwa

dalam 100 penduduk perempuan terdapat penduduk laki-laki sebesar

98, sehingga penduduk perempuan lebih besar dibandingkan laki-laki.

Nagari Lunang mempunyai hanya terdapat sarana kesehatan yaitu

Posyandu sebanyak 2 unit dengan ketersediaan tenaga kesehatan di

Nagari Lunang Tengah yaitu terdapat 1 perawat dan 2 bidan

(Kecamatan Lunang Dalam Angka Tahun 2016).

Badan Usaha Milik Nagari dapat dijadikan sebagai salah satu

alternatif sumber pendapatan asli desa, disamping pendapatan yang

bersumber dari pemanfaatan tanah kas desa serta pendapatan lain-lain

desa yang sah. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa diprakarsai oleh

Pemerintah Desa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pemerintah Desa Lunang Tengah mendirikan Badan Usaha Milik

Desa dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa

sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Lembaga ini dinamakan

Badan Usaha Milik Nagari Tuah Sepakat yang berkedudukan di Desa

Lunang Tengah Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi

Sumatera Barat. Pembentukan BUMNag ini berfungsi sebagai lembaga

ekonomi nagari yang mengembangkan usaha dalam rangka

mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya rumah tangga

miskin Nagari Lunang Tengah.

39 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi

BADAN PENGAWAS BAMUS NAGARI

KOMISARIS WALI NAGARI

DIREKTUR SAL SANDI NUSAL

BENDAHARA NELIA DWI ANDOLA

SEKRETARIS AZIO AKMAL CHAN

Kepala Unit Usaha/Manager Kepala Unit Usaha/Manager Bidang Perdagangan Bidang Peternakan RAHMAT ARISANDI PAJRI Kepala Unit Usaha/Manager Kepala Unit/Manager Bidang Pertanian Simpan Pinjam HERA ELPINDO WAN FAUZIAH, S.Pd

2) Organisasi/ Pengelolaan BUMNag

Pengelolaam BUMNag Tuah Sepakat Nagari Lunang Tengah

Kecamatan Lunang terpisah dari organisasi Pemerintahan Nagari yang

tercantum dalam Peraturan Nagari Lunang Tengah Nomor 4 Tahun

2016 tentang Badan Usaha Milik Nagari Lunang Tengah. Struktur

organisasi BUMNag Tuah Sepakat yang terdiri dari 9 jabatan

berdasarkan Keputusan Wali Nagari Lunang Tengah Nomor: 16/SK-WN-

LT/2017 tentang Penetapan Kepengurusan Badan Usaha Milik Nagari

Lu a g Te gah Tuah Sepakat . Berikut gambar struktur organisasi dari

BUMNag Tuah Sepakat.

Gambar 3.2 Bagan Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Nagari

BUMNag Tuah Sepakat Nagari Lu a g Te gah

40 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi

3) Legalitas Hukum

1. Peraturan Nagari Lunang Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang

Pe be tuka Bada Usaha Milik Nagari Lu a g Te gah Tuah

Sepakat ta ggal Dese ber 6;

2. Keputusan Wali Nagari Lunang Tengah Nomor 16/SK-WN-

LT/2017 tentang Penetapan Kepengurusan Badan Usaha Milik

Nagari BUMNag Lu a g Te gah Tuah Sepakat tanggal 20

Januari 2017;

3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMNag Tuah

Sepakat Tahun 2016.

4) Unit Usaha

BUMNag Tuah Sepakat sedang mengupayakan dua unit usaha yaitu

peternakan sapi dan air isi ulang. Berikut sekilas penjelasan mengenai

kedua usaha tersebut.

1. Peternakan Sapi

Usaha yang akan dikembangkan di Nagari Lunang Tengah adalah

ternak sapi yang dikhususkan untuk penggemukan sapi. Lokasi

ternak yang akan digunakan berasal dari tanah hibah dari kelompok

tani yang usahanya mengalami kegagalan. Anggaran awal yang ada

berjumlah 70 juta, tetapi karena BUMnag Lunang Tengah masih

termasuk baru sehingga langkah ini belum diambil dengan

mempertimbangkan resiko yang akan terjadi.

2. Air Isi Ulang

Potensi lain yang akan dikembangkan adalah air isi ulang untuk

untuk tahun 2017 dalam bentuk galon yang bersumber dari air

41 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi

sumur. Anggaran yang diperoleh sebesar 25 juta, namun sepertiga

dari jumlah tersebut digunakan untuk keperluan operasional.

5) Potensi

Potensi yang ada di Nagari Lunang Tengah adalah sawit, jagung,

peternakan dan padi sawah. Berdasarkan data yang diperoleh dari

Badan Pusat Statistik, dapat diketahui bahwa luas lahan untuk

perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Lunang adalah 7.259 Ha dengan

produksi tiap tahunnya mencapai 10.995 ton atau dengan kata lain

dapat menghasilkan kelapa sawit 1,51 ton/ha. Sedangkan untuk jagung,

setiap tahunnya menghasilkan 7.249 ton dengan luas lahan 1082 ha

atau menghasilkan 6,7 ton/ha. Untuk padi sawah luas lahannya yaitu

22.093 dengan hasil panen setiap hektarnya per tahun adalah 5,1 ton.

Untuk peternakan yang berpotensi di Kecamatan Lunang pada

umumnya dan Nagari Lunang Tengah pada khususnya adalah ternak

sapi yang dikhususkan untuk sapi potong, kambing dan untuk jenis

unggas yaitu ayam buras dan itik.

6) Kendala/Permasalahan

Salah satu kendala yang sering dialami dalam pengembangan usaha

di BUMNag adalah anggaran atau modal awal. Dalam mengembangkan

usaha ini tentu membutuhkan biaya yang besar untuk memenuhi

kebutuhan awal usaha pada BUMNag. Seperti misalnya di Desa Lunang

Tengah akan mengembangkan usaha ternak sapi, hal-hal yang harus

diperhatikan adalah biaya yang harus dipersiapkan untuk membuat

kandang dan peralatan lain yang dibutuhkan untuk mendukung

pengembangan usaha tersebut. Selain itu, kandang sapi dan tempat

42 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi

pakan juga perlu diperhatikan dimana kedua hal ini disahakan ada

dalam tempat yang berdekatan.

3.1.3 BUMNag Lunang Dua Usaha Bersa a

1) Profil BUMNag

Nagari Lunang Dua mempunyai luas wilayah 5,02 Km2 atau sama

dengan 0,9%. Nagari Lunang Dua mempunyai 4 kampung dengan

jumlah penduduk sebesar 2.755 dan kepadatan penduduknya relatif

tinggi yaitu 549 jiwa/Km2. Berdasarkan Tabel 2.12 dapat diketahui

bahwa rasio jenis kelamin di Nagari Lunang Dua sebesar 111. Hal ini

berarti bahwa dalam 100 penduduk perempuan terdapat penduduk

laki-laki sebesar 111, sehingga penduduk laki-laki lebih besar dari

penduduk perempuan. Nagari Lunang Dua terdapat beberapa sarana

kesehatan yaitu Puskesmas Pembantu sebanyak 1 unit, Pos Kesehatan

Nagari sebanyak 1 unit dan Posyandu sebanyak 2 unit dengan

ketersediaan tenaga kesehatan di Nagari Lunang Dua yaitu terdapat 2

Bidan dan 2 Dukun Terlatih (Kecamatan Lunang Dalam Angka Tahun

2016).

Didirikannya Badan Usaha Milik Desa di Nagari Lunang Dua

mempunyai tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan

desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Badan usaha ini

bernama Bada Usaha Milik Nagari Usaha Bersa a ya g

berkedudukan di Nagari Lunang Dua Kecamatan Lunang Kabupaten

Pesisir Selatan.

BUMNag Usaha Bersama mempunyai visi mewujudkan

kesejahteraan masyarakat Nagari Lunang Dua melalui pengembangan

usaha ekonomi dan pelayanan sosial. Selain itu misi dari BUMNag

43 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi

Usaha Bersama adalah pembangunan infrastruktur dasar kenagarian

yang mendukung perekonomian nagari, mengembangkan jaringan

kerjasama ekonomi dengan berbagai pihak, mengelola dana program

yang masuk ke nagari bersifat dana bergulir terutama dalam rangka

pengentasan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi

kenagarian, pengembangan usaha ekonomi melalui usaha simpan

pinjam dan usaha sektor riil serta pembangunan layanan sosial melalui

sistem jaminan sosial bagi rumah tangga miskin.

2) Organisasi/ Pengelolaan BUMNag

Pengelolaam BUMNag Usaha Bersama Nagari Lunang Dua

Kecamatan Lunang terpisah dari organisasi Pemerintahan Nagari yang

tercantum dalam Peraturan Nagari Lunang Dua Nomor 3 Tahun 2016

tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari Lunang Dua

(Lampiran) tanggal 17 Februari 2016 yang terdiri dari 7 jabatan.

Struktur organisasi BUMNag Usaha Bersama dapat dilihat dalam

gambar berikut.

44 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi

BADAN PENGAWAS KOMISARIS WALI NAGARI

DIREKTUR RAMBAT MULYADI

BENDAHARA SI WIS

SEKRETARIS IRMA JAYANTI

Kepala Unit Usaha/Manager Kepala Unit Usaha/Manager Bidang Pamsimas/ Air Bersih Bidang Jasa dan Industri Rumah Tangga SUHARNO ULFA

3) Legalitas Hukum

1. Peraturan Nagari Lunang Dua tentang Pembentukan Badan

Usaha Milik Nagari BUMNag Lu a g Dua Usaha Bersa a

tanggal 17 Februari 2016;

2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMNag Usaha

Bersama Tahun 2016.

4) Unit Usaha

Badan Usaha Milik Nagari Lunang Dua dibentuk pada tahun 2016,

dan berjalan pada tahun 2017 dengan usaha dijalankan adalah

Pamsimas atau Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis

Masyarakat. Usaha Pamsimas tersebut mendapatkan dana pada tahun

2015 dengan bentuk fisik awal berupa pipa yang selanjutnya disubsidi

dari nagari ke rumah-rumah warga.

Gambar 3.3 Bagan Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Nagari

BUMNag Usaha Bersa a Nagari Lu a g Dua

45 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi

Sumber air yang digunakan pada Pamsimas berasal dari sumur

dengan 2 kampung yang sudah bisa dialiri dari total 4 kampung yang

ada di Nagari Lunang Dua. Untuk kampung lainnya direncanakan pada

Tahun 2017 sudah terdapat Pamsimas sehingga total rumah yang baru

bisa dialiri terdapat 100 rumah dikarenakan dana yang belum cukup.

Unit usaha air bersih (Pamsimas) ini melalui simpan pinjam namun

masih tetap memerlukan modal guna mencukupi kebutuhan yang lain

sehingga seluruh rumah warga yang ada di Nagari Lunang Dua bisa

dialiri air bersih. Biaya setiap bulan yang harus dibayarkan sebesar Rp.

2.500,-/kubik. Omzet yang dihasilkan dari usaha Pamsimas ini sebesar

Rp. 3.500.000,- dengan jenis aset yang ada berupa sumur bor dan

mesin diesel. Usaha lain yang ada di Nagari Lunang Dua adalah Pasar

Nagari dengan omzet per bulannya mencapai Rp. 40.000.000,-. Jenis

aset yang ada di pasar nagari ini dalam bentuk los pasar, kios serta

lapak pasar.

5) Potensi

Sama halnya seperti di Desa Lunang, potensi usaha yang ada di Desa

Lunang Dua yaitu sawit, jagung dan peternakan. Dimana lahan yang ada

untuk perkebunan kelapa sawit maupun lahan untuk jagung termasuk

luas dengan penghasilan per hektarnya cukup besar. Untuk hewan yang

diternakkan adalah sapi, kambing, ayam buras dan itik.

6) Kendala/Permasalahan

Dalam mengembangkan usaha yang ada di Nagari Lunang Dua

masihmengalami kendala yaitu modal awal yang masih dibutuhkan

dalam melengkapi kekurangan untuk usaha yang akan dikembangkan di

46 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi

desa tersebut maupun untuk mengembangkan potensi yang ada di

Nagari Lunang Dua.

3.1.4 BUMNag Lunang Tiga Berkah Agu g

1) Profil BUMNag

Nagari Lunang Tiga mempunyai luas wilayah 9,64 Km2 atau sama

dengan 1,7%. Nagari Lunang Tiga mempunyai 3 kampung dengan

jumlah penduduk sebesar 2.220 dan kepadatan penduduknya yaitu 230

jiwa/Km2. Rasio jenis kelamin di Nagari Lunang Tiga sebesar 106. Hal ini

berarti bahwa dalam 100 penduduk perempuan terdapat penduduk

laki-laki sebesar 106, sehingga penduduk laki-laki di Nagari Lunang lebih

besar dari penduduk perempuan. Nagari Lunang TIga terdapat

beberapa sarana kesehatan yaitu Puskesmas Pembantu sebanyak 1

unit, Pos Kesehatan Nagari sebanyak 1 unit dan Posyandu sebanyak 2

unit dengan ketersediaan tenaga kesehatan di Nagari Lunang Dua yaitu

terdapat 2 Bidan dan 1 Dukun Terlatih (Kecamatan Lunang Dalam

Angka Tahun 2016).

Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Lunang Tiga bernama Berkah

Agung yang berada di Nagari Lunang Tiga dan sementara ada di satu

tempat dengan Kantor Wali Nagari Lunang Tiga. Tujuan dari

pembentukan BUMNag ini secara khusus adalah untuk melakukan

usaha jasa perantara keuangan dan transaksi, usaha keuangan mikro,

usaha pengelolaan aset desa dan usaha-usaha lain yang sesuai dengan

maksud dan tujuannya tidak bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan.

47 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi

BADAN PENGAWAS KOMISARIS WALI NAGARI

MANAGER UTAMA IMAN KOMARUZZAMAN, S.pdI

BENDAHARA MEGA HERNI SUSANTI, SPT

SEKRETARIS JOKO SUSILO, S.pdI

Kepala Unit Usaha/Manager Kepala Unit Usaha/Manager Unit Pelayanan Jasa Keuangan Usaha Mikro WARJITO IKE WIDIWATI, S.pd GALUH PUTRI HANDAYANI Kepala Unit Usaha/Manager Unit Pengelola Aset Nagari SOBIRIN

2) Organisasi/ Pengelolaan BUMNag

Pengelolaam BUMNag Usaha Bersama Nagari Lunang Tiga

Kecamatan Lunang terpisah dari organisasi Pemerintahan Nagari yang

tercantum dalam Peraturan Nagari Lunang Tiga Nomor 5 Tahun 2016

tentang Badan Usaha Milik Nagari Lunang Tiga (Lampiran) tanggal 19

November 2016 yang terdiri dari 8 jabatan. Struktur organisasi BUMNag

Berkah Agung dapat dilihat dalam gambar berikut.

Gambar 3.4 Bagan Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Nagari

BUMNag Berkah Agu g Nagari Lu a g Tiga

48 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi

3) Legalitas Hukum

1. Peraturan Nagari Lunang Tiga Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag Berkah Agu g ta ggal 9

November 2016;

2. Keputusan Wali Nagari Lunang Tiga Nomor 14/19/Kpts/WN-

LT/XII/2016 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik

Nagari (BUMNag) Lunang Tiga;

3. Keputusan Wali Nagari Lunang Tiga Nomor: 144/20/Kpts/WN-

LT/XII-2016 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah

Tangga Badan Usaha Milik Nagari Lunang Tiga.

4) Unit Usaha

Terdapat dua Unit usaha di Nagari Lunang Tiga yang sudah berjalan

yaitu berupa jasa pelayanan pembayaran dan pengelolaan pasar

dengan sekilas penjelasannya adalah sebagai berikut.

1. Jasa Pelayanan Pembayaran

BUMNag Lunang Tiga mempunyai beberapa usaha yang sudah

berjalan dengan modal awal sebesar Rp. 10.000.000,-. Usaha

tersebut salah satunya berupa jasa pelayanan pembayaran yang

melayani transaksi seperti pembayaran listrik dan transfer uang.

2. Pengelolaan Pasar

Unit usaha lainnya berupa pengelolaan aset Pasar Tanjung Sari

yang digunakan sebagai sewa tempat atau los, dimana di Pasar

Tanjung Sari tersedia total 90 los. Omzet dari pengelolaan pasar ini

yaitu sebesar Rp. 600.000,- per bulannya atau setara dengan Rp.

150.000,- per minggu. Selain itu unit usaha lainnya yang ada di

49 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi

Nagari Lunang Tiga adalah simpan pinjam dengan omzet per

bulannya mencapai Rp. 10.000.000,-.

5) Potensi

Potensi usaha yang ada di Desa Lunang Tiga adalah UBK (Usaha

Bersama Komunitas) yang merupakan usaha khusus kelompok

bersama. Usaha yang ada di UBK ini adalah dodol jagung dengan

kemasan dan rasa yang menarik. Seperti diketahui, Kecamatan Lunang

merupakan salah satu penghasil perkebunan jagung terbesar di

Kabupaten Pessel. Data dinas terkait tahun 2016, Lunang memiliki luas

tanam jagung 1.082 ha, dengan produksi 7.249 ton/ha atau rata-rata

6,7 ton/ha per tahunnya. Selain itu potensi yang ada di Desa Lunang

Tiga ini adalah kelapa sawit yang mana lebih dari 50% wilayah di

Kecamatan Lunang merupakan perkebunan kelapa sawit. Sehingga

kelapa sawit menjadi potensi yang diunggulkan oleh desa-desa yang ada di

Kecamatan Lunang.

6) Kendala/Permasalahan

Sama halnya dengan kendala yang dialami oleh BUMNag di Desa

lain di Kecamatan Lunang, modal menjadi salah satu kendala utama

dalam mewujudkan usaha yang ada di BUMNag. Dengan melihat unit

usaha yang sudah ada dan potensi yang besar di Desa Lunang Tiga,

tentunya harus didukung oleh biaya permodalan dalam jumlah yang

besar. Sehingga diharapkan nantinya usaha yang ada dapat berjalan

dengan baik dan potensi yang ada dapat segera direalisasikan.

50 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi

3.2 BUMNag di Kecamatan Silaut

Di Kecamatan Silaut terdapat 10 Desa dengan semua Nagari yang sudah

ada nama BUMNag dengan hasil rekapitulasinya adalah sebagai berikut.

Tabel 3.2 Rekapitulasi BUMNag di Kecamatan Silaut

No Nama Desa/Nagari Nama BUM Desa Tahun Berdiri

1 Silaut Silaut Mandiri 2016

2 Sungai Sirah Sungai Sirah Jaya Mandiri 2016

3 Sungai Sarik Amanah 2016

4 Sungai Pulai Kembang Pulai Unggul Abadi 2016

5 Pasir Binjai Taman Makmur 2016

6 Lubuk Bunta Karya Bersama 2016

7 Sambungo Karya Usaha Sambungo 2016

8 Durian Seribu Usaha Bersama 2016

9 Air Hitam Air Hitam Bangkit 2016

10 Talang Binjai Langgeng Saiyo 2016

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pesisir Selatan, Tahun 2016

Desa yang akan disajikan pada Data dan Informasi BUMDesa di Kawasan

Transmigrasi Lunang Silaut khususnya Kecamatan Silaut terdiri dari 5 (lima)

desa yaitu Desa Sungai Sarik, Sungai Pulai, Durian Seribu, Lubuk Bunta dan Air

Hitam dengan penjelasan lebih lanjut adalah sebagai berikut.

3.2.1 BUMNag Sungai Sarik A a ah

1) Profil BUMNag

Nagari Sungai Sarik mempunyai luas wilayah 15,09 Km2 atau sama

dengan 4,13% dari luas seluruh wilayah di Kecamatan Silaut. Nagari

Sungai Sarikmempunyai 2 kampung dengan jumlah penduduk sebesar

1.065 dan kepadatan penduduknya yaitu 71 jiwa/Km2. Berdasarkan

Tabel 2.16 dapat diketahui bahwa rasio jenis kelamin di Nagari Sungai

Sarik sebesar 110. Hal ini dapat diartikan bahwa dalam 100 penduduk

perempuan terdapat 110 penduduk laki-laki sehingga jumlah penduduk

laki-laki lebih besar dari penduduk perempuan. Nagari Sungai Sarik

51 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi

terdapat beberapa sarana kesehatan yaitu Pos Kesehatan Nagari

sebanyak 1 unit dan Posyandu sebanyak 2 unit dengan ketersediaan

tenaga kesehatan di Nagari Sungai Sarik yaitu hanya terdapat 1 Bidan.

(Kecamatan Silaut Dalam Angka Tahun 2016).

Badan Usaha Milik Nagari di Nagari Sungai Sarik bernama BUMnag

Amanah yang dibentuk pada tanggal 25 Juli 2016 dan berkedudukan di

Desa Sungai Sarik, Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.

BUMNag ini mempunyai visi untuk mewujudkan kesejahteraan

masyarakat Nagari Sungai Sarik melalui pengembangan usaha ekonomi

dan pelayanan sosial. Sedangkan misi BUMNag Sungai Sarik adalah

pengembangan usaha ekonomi melalui usaha simpan pinjam dan usaha

lokal sektor riil lainnya, pembangunan layanan sosial dengan prioritas

bagi rumah tangga miskin, pembangunan infrastruktur dasar Nagari

yang mendukung perekonomian Nagari, pembangunan usaha

penggemukan ternak sapi bali, mengembangkan jaringan kerjasama

ekonomi dengan berbagai pihak serta mengelola dana program yang

masuk ke Nagari bersifat dana bergulir terutama dalam rangka

pengentasan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi nagari.

2) Organisasi/ Pengelolaan BUMNag

Pengelolaam BUMNag Amanah Nagari Sungai Sarik Kecamatan

Silaut terpisah dari organisasi Pemerintahan Nagari yang tercantum

dalam Peraturan Nagari Sungai Sarik Nomor 4 Tahun 2016 tentang

Badan Usaha Milik Nagari Sungai Sarik. Struktur organisasi BUMNag

Amanah yang terdiri dari 11 jabatan berdasarkan Keputusan Wali

Nagari Sungai Sarik Nomor 2 Tahun 2017 dapat dilihat dalam gambar

berikut.

52 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi

PEMBINA PENASEHAT WALI NAGARI

DIREKTUR SUBANDI HANDOKO

BENDAHARA SUWITO ARIF

SEKRETARIS SUSMONO

KEPALA UNIT PRODUKSI EDI SURATNO

KEPALA UNIT PEMASARAN M. SAHLAN

STAF ADMINISTRASI STAF KEUANGAN

STAF ADMINISTRASI STAF KEUANGAN

3) Legalitas Hukum

1. Peraturan Nagari Sungai Sarik Nomor 4 Tahun 2016 tentang

Bada Usaha Milik Nagari A a ah ;

2. Keputusan Wali Nagari Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran

Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Nagari

A a ah ;

3. Keputusan Wali Nagari Sungai Sarik Kecamatan Silaut Kabupaten

Pesisir Selatan Nomor:108/05/KEP/BUMNAG/WN.SS/VII-2016

Tahun 2016 tentang Penunjukan Pembina, Badan Penasehat,

Badan Pengawas dan Pelaksana pada Badan Usaha Milik Nagari

(BUMNag) Nagari Sungai Sarik Kecamatan Silaut Kabupaten

Pesisir Selatan Periode 2016-2019.

Gambar 3.5 Bagan Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Nagari

(BUMNag A a ah Nagari Su gai Sarik

53 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi

4) Unit Usaha

Badan Usaha Milik Nagari Sungai Sarik dibentuk pada tahun 2016.

Usaha yang sedang dipersiapkan dalam BUMNag ini adalah ternak sapi

bali. Lahan yang digunakan untuk usaha ternak ini dibeli dari lahan

masyarakat. Kandang yang akan digunakan untuk usaha ternak sapi bali

tersebut seluas 6 Ha yakni 5 ⁄ Ha untk ternak sapi bali dan ⁄ Ha

digunakan untuk pakan ternak dengan harga per hektarnya adalah Rp.

50.000.000,-, sehingga total dana yang dibutuhkan untuk

mempersiapkan usaha ini sekitar Rp. 300.000.000,-. Hasil ternak sapi

tersebut nantinya digunakan untuk konsumsi penduduk lokal

khususnya di Nagari Sungai Sarik dan bukan untuk konsumsi di luar

Nagari. Bahkan diperkirakan jika dikonsumsi oleh penduduk setempat

khususnya di Nagari Sungai Sarik, belum sepenuhnya terpenuhi.

5) Potensi

Potensi yang ada di Nagari Sungai Sarik adalah peternakan sapi dan

perkebunan kelapa sawit. Dapat diketahui bahwa Kecamatan Silaut

merupakan daerah transmigrasi dengan pengembangan berupa

perkebunan kelapa sawit, dimana sebagian besar lahan di Kecamatan

Silaut merupakan perkebunan kelapa sawit. Untuk peternakan sapi

yang berpotensi untuk dikembangkan di Kecamatan Silaut pada

umumnya dan di Nagari Sungai Sarik pada khususnya adalah ternak sapi

bali. Dimana sapi ini adalah jenis ternak sapi yang terintegrasi dengan

kelapa sawit sawit. Untuk jenis sapi jantan dapat digunakan sebagai

sapi pedaging sedangkan sapi betina untuk perkembangbiakan sapi.

54 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi

6) Kendala/Permasalahan

Dengan melihat potensi yang ada di Nagari Sungai Sarik, menjadi

suatu hal yang sangat baik jika dapat dikelola dengan baik sehingga

dapat menimbulkan pertumbuhan ekonomi baru. Akan tetapi dalam

pelaksanaan kegiatan tersebut masih mengalai kendala yaitu seperti

biaya modal yang dibutuhkan dalam jumlah yang tidak sedikit. Baik itu

untuk pembelian lahan yang digunakan untuk pembuatan kandang dan

lahan yang dikhususkan untuk pakan sapi, tetapi juga kebutuhan di luar

kedua hal tersebut. Misalnya dana operasional untuk pemberian

vitamin pada sapi guna memenuhi kebutuhan gizinya serta kebtuhan

sumber daya manusia yang diperuntukkan menggembalakan sapi dan

harus diperhatikan kesejahteraannya.

3.2.2 BUMNag Sungai Pulai Ke ba g Pulai U ggul Abadi

1) Profil BUMNag

Nagari Sungai Pulai Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan

merupakan salah satu dari 10 nagari di Kecamatan Silaut yang terletak

di kawasan KTM. Batas sebelah utara dan timur adalah Nagari Silaut,

sebelah selatan adalah Nagari Pasir Binjai dan sebelah barat adalah

Nagari Air Hitam.

Nagari Sungai Pulai mempunyai luas wilayah 16,55 Km2 atau sama

dengan 4,53% dari luas seluruh wilayah di Kecamatan Silaut. Nagari

Sungai Pulaimempunyai 3 kampung dengan jumlah penduduk sebesar

1.516 dan kepadatan penduduknya yaitu 92 jiwa/Km2. Rasio jenis

kelamin di Nagari adalah 110. Hal ini berarti bahwa dalam 100

penduduk perempuan terdapat penduduk laki-laki sebesar 110,

sehingga jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan penduduk

55 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi

perempuan. Nagari Sungai Pulai terdapat beberapa sarana kesehatan

yaitu Pos Kesehatan Nagari sebanyak 1 unit dan Posyandu sebanyak 2

unit dengan ketersediaan tenaga kesehatan di Nagari Sungai Pulai yaitu

hanya terdapat 1 Bidan. (Kecamatan Silaut Dalam Angka Tahun 2016).

Bada Usaha Milik Nagari Su gai Pulai ber a a Ke ba g Pulai

U ggul Abadi berkedudukan di Kampung Silaut III, Nagari Sungai Pulai.

Pembentukan BUMNag ini sebagai upaya dalam meningkatkan

pendapatan masyarakat nagari sesuai dengan kebutuhan dan potensi

desa. Visi BUMNag Kembang Pulai Unggul Abadi adalah mewujudkan

kesejahteraan masyarakat Nagari Sungai Pulai melalui pengembangan

usaha eko o i da pelaya a sosial, de ga oto Mari Bersa a

Me ba gu Desa . Seda gka isi BUMNag Kembang Pulai Unggul

Abadi adalah pe ge ba ga usaha eko o i elalui perkebu a

kelapa sawit dan pengelolaan air bersih, pembangunan infrastruktur

dasar nagari yang mendukung perekonomian nagari, mengembangkan

jaringan kerjasama ekonomi dengan berbagai pihak serta mengelola

dana program yang masuk ke nagari bersifat dana bergulir terutama

dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan pengembangan usaha

ekonomi nagari.

2) Organisasi/ Pengelolaan BUMNag

Pengelolaam BUMNag Amanah Nagari Sungai Pulai Kecamatan

Silaut terpisah dari organisasi Pemerintahan Nagari yang tercantum

dalam Peraturan Nagari Sungai Pulai Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari Sungai Pulai Kecamatan Silaut

Kabupaten Pesisir Selatan. Struktur organisasi BUMNag Kembang Pulai

Unggul Abadi yang terdiri dari 7 jabatan berdasarkan Keputusan Wali

56 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi

BADAN PENGAWAS DISMAN, S.Pd MT Pd

KOMISARIS PUJIYONO

DIREKTUR DORI GUSTIAN, S.Pd

BENDAHARA ABDUL ROHIM

SEKRETARIS NENDI EFENDI, S.Kom

BADAN PENGELOLA KELAPA SAWIT 1. SUCIPTO 2. HERI SUSANTO

BADAN PENGELOLA AIR BERSIH 1. SUPARMAN 2. SABARUDIN

Nagari Sungai Pulai Nomor: 109/05/Kpts/WN-SP/II-2017 tentang

Pe gesaha BUMNag Ke ba g Pulai U ggul Abadi Su gai Pulai dapat

dilihat dalam gambar berikut.

3) Legalitas Hukum

1. Peraturan Nagari Sungai Pulai Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Nagari

Sungai Pulai Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan;

2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik

Nagari Sungai Pulai;

3. Keputusan Wali Nagari Sungai Pulai Nomor: 109/05/Kpts/WN-

SP/II-2017.

Gambar 3.6 Bagan Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag)

Ke ba g Pulai U ggul Abadi Nagari Su gai Pulai

57 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi

4) Unit Usaha

Usaha yang dijalankan di Nagari Sungai Pulai adalah perkebunan

kelapa sawit dengan modal awal berupa tanah perkebunan. Dimana di

Nagari Sungai Pulai letak topografis tanahnya datar, jenis lahan gambut

dan secara umum dimanfaatkan oleh masyarakat untuk lahan

perkebunan kelapa sawit. Luas lahan yang digunakan untuk perkebunan

kelapa sawit di Nagari Sungai Pulai adalah 6 Ha dan sudah berjalan

sejak tahun 2016. Usaha ini dikelola sendiri oleh BUMNag Sungai Pulai

yang kemudian dipanen dan dijual ke pengepul.

5) Potensi

Sama seperti halnya potensi di Nagari Sungai Sarik, di Nagari Sungai

Pulai sendiri juga mempunyai potensi untuk perkebunan kelapa sawit

dan peternakan sapi bali. Mengingat bahwa ternak sapi bali merupakan

jenis sapi yang dapat terintegrasi dengan kelapa sawit. Pemanfaatan

dari potensi tersebut selain untuk sapi pedaging, juga dapat

dimanfaatkan sebagai bio gas. Dengan mengingat bahwa setiap harinya

hewan ternak sapi mengeluarkan kotoran segar sebanyak 5-8% dari

berat tubuhnya. Kotoran dalam bentuk bahan kering yang dihasilkan

setiap harinya 0,6% sampai 1,7% dari berat tubuh. Akan tetapi usaha ini

masih termasuk dalam usaha perorangan dan belum dikelola oleh

BUMNag. Sehingga diharapkan nantinya dapat menjadi unit usaha yang

mempunyai nilai ekonomi yang lebih besar khususnya untuk Nagari

Sungai Pulai.

58 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi

6) Kendala/Permasalahan

Modal adalah salah satu faktor yang sangat penting untuk

menjalankan unit usaha yang ada di Nagari Sungai Pulai dan

mewujudkan potensi yang ada di dalamnya. Dengan melihat potensi

yang ada, tentu dibutuhkan biaya dalam jumlah yang tidak sedikit.

Seperti misalnya untuk pembelian lahan yang digunakan untuk kandang

sapi yang dihubungkan dengan instalasi biogas. Oleh karena itu, modal

menjadi kendala utama dalam menjalankan unit usaha di Sungai Pulai

supaya nantinya ketika usaha tersebut dijalankan diharapkan dapat

mendorong perkenomian di desa tersebut.

3.2.3 BUMNag Durian Seribu Usaha Bersa a

1) Profil BUMNag

Nagari Durian Seribu mempunyai luas wilayah 15,85 Km2 atau sama

dengan 4,34% dari luas seluruh wilayah di Kecamatan Silaut. Nagari

Durian Seribu mempunyai 2 kampung dengan jumlah penduduk

sebesar 1.254 dan kepadatan penduduknya yaitu 79 jiwa/Km2. Rasio

jenis kelamin di Nagari Durian Seribu adalah sebesar 109. Hal ini berarti

bahwa dalam 100 penduduk perempuan terdapat penduduk laki-laki

sebesar 109, sehingga jumlah penduduk laki-laki lebih besar dari

penduduk perempuan. Nagari Durian Seributerdapat beberapa sarana

kesehatan yaitu Pos Kesehatan Nagari sebanyak 1 unit dan Posyandu

sebanyak 1 unit dengan ketersediaan tenaga kesehatan di Nagari

Durian Seribu yaitu hanya terdapat 1 Bidan. (Kecamatan Silaut Dalam

Angka Tahun 2016).

Bada Usaha Milik Nagari Duria Seribu ber a a Usaha Bersa a

yang berkedudukan di Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut

59 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi

Kabupaten Pesisir Selatan. Maksud pembentukan BUMNag ini adalah

untuk meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Nagari Durian

Seribu dalam penyelenggaraan kewenangannya dan meningkatkan

pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi

masyarakat.

2) Organisasi/ Pengelolaan BUMNag

Pengelolaam BUMNag Usaha Bersama Nagari Durian Seribu

Kecamatan Silaut terpisah dari organisasi Pemerintahan Nagari yang

tercantum dalam Peraturan Nagari Durian Seribu Nomor 3 Tahun 2016

tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari Durian Seribu

Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan. Struktur organisasi

BUMNag Usaha Bersama yang terdiri dari 7 jabatan berdasarkan

Keputusan Wali Nagari Durian Seribu Nomor: 112/16/Kpts-WN.DS/I-

2017 te ta g Pe ga gkata Pe gurus Bada Usaha Milik Nagari Usaha

Bersa a dapat dilihat dalam gambar berikut.

60 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi

BADAN PENGAWAS BAMUS

SUNARDI

KOMISARIS WALI NAGARI

PUJIYONO

DIREKTUR SURONI

BENDAHARA SUTINAH

SEKRETARIS ENDANG SULESTARI

KEPALA UNIT/SEKSI 1. PONIJO 2. ARDI SUSANTO

KEPALA UNIT/SEKSI YUSUF FAJARUDIN

3) Legalitas Hukum

1. Peraturan Nagari Durian Seribu Nomor 3 Tahun 2016 tentang

Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Durian

Seribu Kecamatan SIlaut Kabupaten Pesisir Selatan;

2. Keputusan Wali Nagari Durian Seribu Nomor: 112/16/Kpts-

WN.DS/I-2017 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Usaha

Milik Nagari BUMNag Usaha Bersa a ;

3. Keputusan Wali Nagari Durian Seribu Nomor: 112/12/Kpts-

WN.DS/AD/ART/XII-2016 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran

Rumah Tangga Badan Usaha Milik Nagari Usaha Bersama.

Gambar 3.7 Bagan Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Nagari

BUMNag Usaha Bersa a Nagari Duria Seribu

61 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi

4) Unit Usaha

Pada BUMNag Durian Seribu belum terdapat unit usaha yang sudah

berjalan dan direncanakan berupa air bersih. Hal ini dikarenakan

konsumsi air minum di Nagari Durian Seribu masih bersumber dari luar

nagari sehingga diharapkan dengan adanya usaha ini konsumsi air

minum di Nagari Durian Seribu tidak perlu lagi mendatangkan dari luar

nagari. Untuk penggalian sumur yang digunakan untuk unit usaha air

bersih ini baru akan dilakukan pengeboran sehingga proses yang dilalui

masih memerlukan beberapa tahap sebelum berjalan.

5) Potensi

Potensi yang ada di Nagari Durian Seribu adalah perkebunan kelapa

sawit dan peternakan sapi. Jenis sapi yang diternakkan adalah jenis sapi

bali. Pemanfaatan potensi ini untuk sapi pedaging dengan daun kelapa

sawit yang terdapat di Nagari Durian Seribu digunakan untuk konsumsi

sebagai pakan ternak sapi bali. Keunggulan sapi bali yaitu memiliki daya

tahan terhadap panas tinggi, pertumbuhan tetap baik walaupun dengan

pakan yang jelek serta kualitas dagingnya yang baik. Umumnya, sapi

bali betina dapat beranak setiap tahun. Sehingga dengan lahan

perkebunan kelapa sawit yang luas dan jenis ternak sapi bali yang dapat

terintegrasi akan menjadi salah satu usaha yang dapat mendukung

perkenonomian di Nagari Durian Seribu.

6) Kendala/Permasalahan

Karena usaha ini baru dalam tahap perencanaan, pihak BUMNag

masih mengalami kendala dalam penyusunan Anggaran Dasar dan

Anggaran Rumah Tangga. Selain itu sumber daya manusia yang masih

belum mencukupi sehingga beberapa SDM merangkap lebih dari satu

62 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi

jabatan di BUMNag. Selain itu hal yang menjadi kendala di BUMNag ini

adalah biaya atau modal awal yang digunakan untuk menjalankan

usaha di BUMNag.

3.2.4 BUMNag Lubuk Bunta Karya Bersa a

1) Profil BUMNag

Nagari Lubuk Bunta mempunyai luas wilayah 15,93 Km2 atau sama

dengan 4,36% dari luas seluruh wilayah di Kecamatan Silaut. Nagari

Lubuk Bunta mempunyai 2 kampung dengan jumlah penduduk sebesar

1.515 dan kepadatan penduduknya yaitu 95 jiwa/Km2. Rasio jenis

kelamin di Nagari Lubuk Bunta adalah sebesar 108. Hal ini berarti

bahwa dalam 100 penduduk perempuan terdapat penduduk laki-laki

sebesar 108, sehingga jumlah penduduk laki-laki lebih besar dari

penduduk perempuan. Desa/Nagari Lubuk Bunta terdapat beberapa

sarana kesehatan yaitu Puskesmas sebanyak 1 unit dan Posyandu

sebanyak 2 unit dengan ketersediaan tenaga kesehatan di Desa/Nagari

Lubuk Bunta yaitu 5 dokter, 9 perawat dan 3 Bidan. (Kecamatan Silaut

Dalam Angka Tahun 2016).

Pemerintah Nagari Lubuk Bunta mendirikan Badan Usaha Milik

Nagari dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat nagari

sesuai dengan kebutuhan dan potensi nagari. Lembaga ini bernama

Bada Usaha Milik Nagari Karya Bersa a ya g berkeduduka di

Nagari Lubuk Bunta Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan. Visi

BUMNag Karya Bersa a adalah ewujudka kesejahteraa

masyarakat Nagari Lubuk Bunta melalui pengembangan usaha ekonomi

da pelaya a sosial. Seda gka isi BUMNag Karya Bersa a adalah

pengembangan usaha ekonomi melalui usaha simpan pinjam dan usaha

63 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi

sektor riil, pembangunan layanan sosial melalui sistem jaminan sosial

bagi rumah tangga miskin, pembangunan infrastruktur dasar nagari

yang mendukung perekonomian nagari, mengembangkan jaringan

kerjasama ekonomi dengan berbagai pihak serta mengelola dana

program yang masuk ke nagari bersifat dana bergulir terutama dalam

rangka pengentasan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi

nagari.

2) Organisasi/ Pengelolaan BUMNag

Pengelolaam BUMNag Karya Bersama Nagari Lubuk Bunta

Kecamatan Silaut terpisah dari organisasi Pemerintahan Nagari yang

tercantum dalam Peraturan Nagari Durian Seribu Nomor 6 Tahun 2016

tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari Lubuk Bunta

Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan. Struktur organisasi

BUMNag Karya Bersama yang terdiri dari 8 jabatan berdasarkan

Keputusan Wali Nagari Durian Seribu Nomor: 113/17/Kpts/N.LB/XI-

2016 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Badan Usaha Milik Nagari

Lubuk Bunta dapat dilihat dalam gambar berikut.

64 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi

BADAN PENGAWAS

KOMISARIS WALI NAGARI

DIREKTUR BAMBANG PONCOADI

BENDAHARA MAHMUDIAH

SEKRETARIS SITI JUNAETI

KEPALA UNIT USAHA /MANAGER

KEPALA UNIT USAHA /MANAGER

KEPALA UNIT USAHA /MANAGER

3) Legalitas Hukum

1. Peraturan Nagari Lubuk Bunta Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Nagari

Lubuk Bunta Kecamatan SIlaut Kabupaten Pesisir Selatan;

2. Surat Keputusan Wali Nagari Lubuk Bunta Nomor:

113/17/Kpts/N.LB/XI-2016 tentang Pembentukan dan

Pelaksanaan Badan Usaha Milik Nagari Lubuk Bunta;

3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik

Nagari Lubuk Bunta, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir

Selatan.

Gambar 3.8 Bagan Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag)

Karya Bersa a Nagari Lubuk Bu ta

65 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi

4) Unit Usaha

Berdasarkan Peraturan Nagari Lubuk Bunta Nomor 6 Tahun 2016

Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari Lubuk Bunta, dapat

diketaui bahwa jenis-jenis usaha yang ada di Nagari Lubuk Bunta adalah

sebagai berikut:

1. Jasa Keuangan Mikro

2. Unit perdagangan dan/atau lumbung pangan

3. Usaha-usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuannya

tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Perlu diketahui bahwa unit usaha pada BUMNag Lubuk Bunta baru

dalam proses perencanaan dan perekrutan anggota serta kondisi

BUMNag saat ini termasuk belum aktif.

5) Potensi

Potensi yang ada di Nagari Lubuk Bunta adalah perkebunan kelapa

sawit. Sama halnya dengan nagari-nagari lain yang ada di Kecamatan

Silaut, dimana sebagian besar lahannya berupa tanah perkebunan

kelapa sawit. Sehingga menjadi hal yang wajar ketika perkebunan

kelapa sawit menjadi dapat menjadi potensi yang besar di Nagari Lubuk

Bunta pada khususnya. Pada umumnya di Nagari Lubuk Bunta, kelapa

sawit ini digunakan untuk pengolahan minyak CPO dan daun sawitnya

digunakan sebagai pakan ternak.

6) Kendala/Permasalahan

Untuk mewujudkan usaha yang ada di BUMNag tentunya

membutuhkan pembiayaan usaha (modal usaha) dalam jumlah yang

tidak sedikit dan memang modal yang besar tidak bisa secara instan di

dapatkan. Meskipun terkendala dalam hal modal, unit usaha dan

66 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi

potensi yang ada di Nagari Lubuk Bunta dapat sudah dalam tahap

persiapan yang hampir matang dan selanjutnya diharapkan dapat

memperoleh dana yang digunakan untuk modal awal dalam

menjalankan unit usaha maupun potensi tersebut.

3.2.5 BUMNag Air Hitam Air Hita Ba gkit

1) Profil BUMNag

Nagari Air Hitam mempunyai luas wilayah 15,96 Km2 atau sama

dengan 4,37% dari luas seluruh wilayah di Kecamatan Silaut. Nagari Air

Hitam mempunyai 3 kampung dengan jumlah penduduk sebesar 1.324

dan kepadatan penduduknya yaitu 83 jiwa/Km2. Berdasarkan Tabel 2.16

dapat diketahui bahwa rasio jenis kelamin di Desa/Nagari Air Hitam

adalah 106. Hal ini berarti bahwa dalam 100 penduduk perempuan

terdapat 106 penduduk laki-laki, sehingga penduduk laki-laki lebih

besar daripada penduduk perempuan. Nagari Air Hitam terdapat

beberapa sarana kesehatan yaitu Puskesmas Pembantu sebanyak 1

unit dan Posyandu sebanyak 3 unit dengan ketersediaan tenaga

kesehatan di Nagari Air Hitam hanya terdapat 1 Bidan. (Kecamatan

Silaut Dalam Angka Tahun 2016).

Badan Usaha Milik Nagari Air Hitam bernama BUMNag Air Hitam

Bangkit yang berkedudukan di Nagari Air Hitam dan kantornya berada

di Kampung Rantau Legundi Nagari Air Hitam. Tujuan pembentukan

BUMNag ini adalah untuk memperoleh keuntungan untuk

meningkatkan Pendapatan Asli Nagari Air Hitam, memajukan

perekonomian Nagari Air Hitam, meningkatkan pengelolaan aset-aset

Nagari Air Hitam, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari Air

67 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi

PENASEHAT WALI NAGARI

DIREKTUR MULYONO

BENDAHARA DITIYA NOPELANDINI

SEKRETARIS MEGA JULIA MARTHA A

KEPALA UNIT USAHA LEMBAGA GRANUL

INDRA

KEPALA UNIT USAHA PENGEMBANGAN SAPI TERNAK

SUTRIS

Hitam serta memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat

Nagari Air Hitam.

2) Organisasi/ Pengelolaan BUMNag

Pengelolaam BUMNag Air Hitam Bangkit Nagari Air Hitam

Kecamatan Silaut terpisah dari organisasi Pemerintahan Nagari yang

tercantum dalam Peraturan Nagari Air Hitam Nomor 5 Tahun 2016

tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari Air Hitam Kecamatan

Silaut Kabupaten Pesisir Selatan. Struktur organisasi BUMNag Karya

Bersama yang terdiri dari 6 jabatan berdasarkan Keputusan Wali Nagari

Durian Seribu Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penetapan Kepengurusan

Badan Usaha Milik Nagari Air Hitam Bangkit Nagari Air Hitam

Kecamatan Silaut Periode Tahun 2017-2021.

Gambar 3.9 Bagan Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Nagari

BUMNag Air Hita Ba gkit Nagari Air Hita

68 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi

3) Legalitas Hukum

1. Peraturan Nagari Air Hitam Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari Air Hitam Kecamatan

Silaut Kabupaten Pesisir Selatan;

2. Keputusan Wali Nagari Durian Seribu Nomor 11 Tahun 2017

tentang Penetapan Kepengurusan Badan Usaha Milik Nagari Air

Hitam Bangkit Nagari Air Hitam Kecamatan Silaut Periode Tahun

2017-2021;

3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik

Nagari Air Hitam.

4) Unit Usaha

Salah satu unit usaha yang ada di Nagari Air Hitam adalah Pupuk

Organik Granular dengan bahan baku utama adalah kotoran ternak

sapi. Unit usaha ini berada di bawah Lembaga Granular Air Hitam

Bangkit dan merupakan unit usaha yang diharapkan dapat segera

berjalan. Pembuatan pupuk ini menggunakan mesin granulator yang

digunakan untuk membuat butiran/granule pembuatan pupuk organik,

selain itu mesin ini banyak diaplikasikan pada produsen pupuk untuk

membuat pupuk berbentuk butiran bulat.

Pada Juni 2012 pembangunan Lembaga Granular Air Hitam Bangkit

mulai dirintis oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui

pengawasan Dinas Sosnakertrans Kabupaten Pesisir selatan dan

pembangunannya dimulai pada Bulan Juli 2013. Lembaga Granular Air

Hitam Bangkit berkedudukan di Kampung Rantau Legundi Nagari Air

Hitam berdiri pada tanggal 22 Januari 2014 dengan kelas kelompoknya

adalah pemula.

69 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi

Sebelum membuat pupuk granular, langkah awal yang harus

dilakukan adalah membuat kompos dengan bahan seperti pelepah

sawit atau sisa tanaman pertanian, serbuk gergaji, kotoran ternak, EM4

(Effective Microorganisms 4) yaitu suatu cairan yang berwarna

kecoklatan dan beraroma manis asam (segar) yang mana di dalamnya

terkandung campuran dari beberapa mikroorganisme hidup yang

sangat bermanfaat dan menguntungkan guna proses

penyerapan/persediaan unsur hara di dalam tanah dan gula pasir.

Untuk proses pembuatan pupuk organik granular, terdapat beberapa

langkah sebagai berikut.

1. Pengeringan Bahan

Pengeringan kompos/bahan bisa dilakukan dengan cara dijemur di

bawah sinar matahari atau menggunakan alat pengering (rotary

dryer). Kadar air kompos ± < 20% dan jika kompos semakin kering

maka semakin baik. Berikut mesin pengering kompos yang

digunakan di Nagari Air Hitam.

Gambar 3.10 Mesin Pengering Kompos (Rotary Dryer)

70 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi

2. Penggilingan dan Pengayakan

Kompos yang sudah kering kemudian dihaluskan dengan tingkat

kehalusan minimal 80 mesh (kompos diayak dengan 80 atau 100

mesh ayakan). Sisa bahan yang tidak lolos ayakan dikembalikan ke

alat penggilingan. Seperti pada Gambar 3.11 dapat diketahui bahwa

terdapat 2 mesin yaitu nomor 1 adalah mesin pengayak dan nomor

2 adalah mesin penggiling.

3. Penambahan Bahan Lain

Beberapa bahan yang sering ditambahkan adalah pupuk anorganik

untuk meningkatkan kandungan hara N,P, K atau hara mikro lainnya

atau dengan menambahkan asam humat atau asam fulvat (hormon

perangsang pertumbuhan tanaman).

Gambar 3.11 Mesin Penggiling dan Pengayak Pupuk

Organik Granular

1 2

71 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi

4. Granulasi

Setelah semua bahan siap, langkah selanjutnya adalah pembuatan

granul dengan menggunakan alat khusus untuk granulasi (Pan

Granulator). Alat ini berbentuk piringan yang berputar dengan cara

memasukkan bahan ke dalam Pan, hidupkan mesin. Sambil diputar,

masukkan air sedikit demi sedikit ke dalam Pan hingga terbentuk

granul (butiran). Yang perlu diperhatikan dalam proses ini adalah

kadar air yang digunakan harus seimbang. Berikut adalah gambar

mesin pembuat granul (butiran) yang diambil di Nagari Air Hitam.

5) Potensi

Potensi yang ada di Desa Air Hitam adalah perkebunan kelapa sawit,

peternakan sapi bali dan pabrik pupuk organik yang mana ketiga

potensi ini saling berkaitan. Seperti diketahui bahwa jenis sapi yang

diternakkan di Desa Air Hitam adalah sapi bali, dimana jenis sapi ini

dapat tertintegrasi dengan kelapa sawit yaitu daun kelapa sawit

Gambar 3.12 Mesin Pembuat Granule (Pan

Granulator)

72 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi

dapat digunakan sebagai pakan ternak. Selain itu pelepah kelapa

sawit dapat dimanfaatkan sebagai bahan kompos bersamaan

dengan kotoran sapi. Selain itu, ternak sapi sendiri dapat

dimanfaatkan sebagai alat transpotasi untuk menarik gerobak dan

membajak sawah.

6) Kendala/Permasalahan

Dalam mewujudkan unit usaha yang akan dijalankan terdapat

kendala yang dialami meskipun alat yang diperlukan sudah tersedia.

Permasalahan yang dihadapi seperti belum adanya dana

operasional yang digunakan untuk kebutuhan bahan baku yang

diperlukan. Selain itu kendala lain yang dihadapi adalah

pembangunan kandang sapi yang mana jika dibangun di dekat lokasi

dapat terendam air setiap tahunnya sehingga perlu dibangun

fasilitas kandang sapi di lokasi lain yang tidak terendam air dan

masih relatif dekat dengan pabrik.

73 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

1. Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari 15 kecamatan dan 182 nagari

dengan luas wilayahnya yaitu 5.749,89 Km2.

2. Kawasan Transmigrasi Lunang Silaut terletak di bagian selatan

Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dan secara

administrasi meliputi 3 Kecamatan, yaitu Kecamatan Lunang Silaut,

Kecamatan Basa IV Balai Tapan dan Kecamatan Pancung Soal dengan

cakupan wilayah daratan seluas 122.782 Ha.

3. Kecamatan Lunang terdiri dari 10 nagari dengan 1 nagari yang belum

memiliki BUMNag yaitu Nagari Lunang Utara. Dari 10 unit BUMNag

tersebut, 4 BUMNag diantaranya yaitu Nagari Lunang, Lunang

Tengah, Lunang Dua dan Lunang Tiga memiliki potensi nagari yang

bergerak di bidang pertanian dan peternakan yaitu perkebunan

kelapa sawit, jagung, padi sawah, peternakan sapi serta unggas

seperti ayam buras dan itik.

4. Nagari Lunang mempunyai 7 jenis usaha yang masih dalam tahap

perencanaan berdasarkan Peraturan Nagari Lunang No. 3 Tahun 2016

yaitu di bidang perikanan, pengolahan CPO, pertambangan galian,

pertanian, pariwisata, peternakan dan saprodi dengan potensi yang

dimiliki adalah perkebunan kelapa sawit, jagung dan peternakan.

5. Nagari Lunang Tengah memiliki 2 jenis usaha yaitu peternakan sapi

yang dikhususkan untuk penggemukan sapi dan air isi ulang dalam

bentuk galon yang bersumber dari air sumur. Potensi yang dimiliki

oleh Nagari Lunang Tengah adalah perkebunan kelapa sawit, jagung,

peternakan (sapi, kambing, ayam buras dan itik) serta padi sawah.

74 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi

6. Jenis usaha yang dijalankan di Nagari Lunang Dua adalah Pamsimas

dan pasar nagari dengan potensinya adalah perkebunan kelapa sawit,

jagung dan peternakan.

7. Nagari Lunang Tiga mempunyai jenis usaha yaitu jasa pelayanan

pembayaran dan pengelolaan pasar dengan potensinya adalah

perkebunan kelapa sawit dan Usaha Bersama Komunitas (UBK) yang

merupakan usaha khusus kelompok bersama berupa dodol jagung

dengan kemasan dan beberapa varian rasa.

8. Kecamatan Silaut terdiri dari 10 nagari yang semua nagarinya sudah

terdapat BUMNag. Dari 10 unit BUMNag tersebut, 5 diantaranya yang

dibahas memiliki potensi nagari yang bergerak di bidang peternakan

yaitu peternakan sapi bali dan perkebunan kelapa sawit. Kelima

nagari itu adalah Sungai Sarik, Sungai Pulai, Lubuk Bunta, Durian

Seribu dan Air Hitam.

9. Jenis Usaha yang sedang dipersiapkan oleh BUMNag Sungai Sarik

adalah ternak sapi bali dengan lahan yang dipersiapkan seluas 6 Ha.

Hasil dari ternak sapi ini nantinya digunakan untuk konsumsi

penduduk setempat. Potensi yang ada di Nagari Sungai Sarik adalah

peternakan sapi dan perkebunan kelapa sawit.

10. Jenis usaha yang ada di Nagari Sungai Pulai adalah perkebunan kelapa

sawit dengan modal awal berupa tanah perkebunan. Usaha ini

dikelola sendiri oleh BUMNag Sungai Pulai yang kemudian dipanen

dan dijual ke pengepul. Potensi di Nagari Sungai Pulai sendiri adalah

perkebunan kelapa sawit dan peternakan sapi bali yang dimanfaatkan

untuk sapi pedaging serta bio gas yang berasal dari kotorannya.

11. Usaha yang ada di Nagari Durian Seribu masih dalam tahap

perencanaan yang berupa air bersih. Hal ini dikarenakan konsumsi air

75 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi

minum masih bersumber dari luar nagari. Sedangkan potensi yang

ada di Nagari Durian Seribu adalah perkebunan kelapa sawit dan

peternakan sapi.

12. Usaha yang ada di Nagari Lubuk Bunta masih dalam tahap

perencanaan dan perekrutan anggota serta kondisi BUMNag yang

belum aktif. Sedangkan potensi yang ada di nagari tersebut adalah

perkebunan kelapa sawit.

13. Jenis usaha yang ada di Nagari Air Hitam adalah Pupuk Organik

Granular dengan bahan baku utama adalah kotoran ternak sapi.

Usaha pembuatan pupuk tersebut menjadi salah satu potensi di

Nagari Air Hitam selain perkebunan kelapa sawit dan peternakan sapi

bali.

14. Kendala utama dalam pelaksanaan unit usaha BUMNag di Kecamatan

Lunang dan Kecamatan Silaut adalah modal awal.

76 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi

4.2 Saran

1. Anggaran yang dialokasikan untuk unit usaha BUMNag agar nantinya

dapat dimanfaatkan dengan baik dan tepat sasaran.

2. Pemerintah Pusat beserta Pemerintah Daerah diharapkan untuk

menyelenggarakan sosialisasi, pelatihan dan bimbingan teknis

tentang BUMNag secara intensif dan berkelanjutan.

3. Kegiatan sosialisasi dan pelatihan mengenai BUMDesa nantinya

diaharapkan dapat memberikan keterampilan dan pengetahuan yang

dibutuhkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan yang

berkaitan dengan BUMNag di masing-masing nagari di Kecamatan

Lunang dan Silaut.

77 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 2017. https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatera_Barat. Diakses pada

tanggal 17 Juli 2017

Anonim. 2017. https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pesisir_Selatan.

Diakses pada tanggal 17 Juli 2017

Badan Pusat Statistik. 2016. Provinsi Sumatera Barat dalam Angka Tahun 2016.

Jakarta: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat.

Badan Pusat Statistik. 2016. Statistik Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun

2016. Jakarta: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat.

Badan Pusat Statistik. 2016. Kabupaten Pesisir Selatan dalam Angka Tahun

2016. Jakarta: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan.

Badan Pusat Statistik. 2016. Statistik Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun

2016. Jakarta: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan.

Badan Pusat Statistik. 2016. Kecamatan Lunang dalam Angka Tahun 2016.

Jakarta: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan.

Badan Pusat Statistik. 2016. Statistik Daerah Kecamatan Lunang Tahun 2016.

Jakarta: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan.

Badan Pusat Statistik. 2016. Kecamatan Silaut dalam Angka Tahun 2016.

Jakarta: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan.

Badan Pusat Statistik. 2016. Statistik Daerah Kecamatan Silaut Tahun 2016.

Jakarta: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI. 2014.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta: Biro Hukum

Organisasi dan Tata Laksana

78 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI. 2015.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan

Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Jakarta: Biro

Hukum Organisasi dan Tata Laksana

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI. 2015.

BUMDesa Lumbung Ekonomi Desa Petunjuk Praktis Pembentukan dan

Pengelolaan BUMDesa. Jakarta: Direktorat Pengembangan Usaha

Ekonomi Desa (PUED).

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI. 2016.

Frequently Asked Questions (FAQ) tentang BUMDesa (Buku Tanya Jawab

tentang BUMDesa). Jakarta: Direktorat Pengembangan Usaha Ekonomi

Desa (PUED).

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI. 2016.

Majalah I fo Desa BUMDesa Motor Pe ggerak Eko o i Desa. Jakarta:

Pusat Data dan Informasi.

Wahyudi, Y. A. 2013. http://www.sumbarprov.go.id/details/news/1323. Diakses

pada tanggal 30 Mei 2017

79 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi

LAMPIRAN

80 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi

LAMPIRAN 1. NAMA BADAN USAHA MILIK DESA DI KAWASAN TRANSMIGRASI (KTM) LUNANG – SILAUT

KABUPATEN PESISIR SELATAN - SUMATERA BARAT

No Kecamatan Nama

Desa/Nagari Nama BUM Desa

Tahun

Berdiri

Pengelola (Direktur/Manager)

Jenis Usaha

Kondisi

Permodalan

saat ini

Nomor SK/No.

Badan

Hukum/ No.

Perdes/Pernag Nama No. Telp/HP Email

1 LUNANG 1 Lunang Lunang Saiyo Sakato 2016 Munafri Bidang pengembangan

perikanan, Pengolahan

CPO, Pertambangan

Galian C

blm ada Pernag No 3

Thn 2016

2 Lunang

Utara

blm ada

3 Lunang

Selatan

Aguna Karya 2016 Arifin 081266225199 Jasa Keuangan Mikro,

Toko Saprodi

blm ada Pernag No 5

Thn 2016. SK

Pengurus BUM

Nag :

140/SK/WN-

LS/XI-2016

4 Lunang

Barat

Jaya Abadi 2016 Ali Maksum Simpan Pinjam, Air

Bersih

blm ada Pernag No 5

Thn 2016

5 Sindang

Lunang

Sindang Sakato 2016 Hasan Basri Jasa Pelayanan

Masyarakat, Air Bersih

blm ada Pernag No 4

Thn 2016

6 Pondok

Parian

Lunang

Citra Jasa 2016 Robi

Guswanto

081266238109 Simpan Pinjam, Air

Bersih, Jasa

Pembayaran

blm ada Pernag No 04

Thn 2016

7 Lunang

Tengah

Tuah Sepakat 2016 Sal Sandi

Nusal

Saprotan, Simpan

Pinjam,

blm ada

Pernag. 04 Thn

2016

81 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi

No Kecamatan Nama

Desa/Nagari Nama BUM Desa

Tahun

Berdiri

Pengelola (Direktur/Manager)

Jenis Usaha

Kondisi

Permodalan

saat ini

Nomor SK/No.

Badan

Hukum/ No.

Perdes/Pernag Nama No. Telp/HP Email

8 Lunang

Satu

Lunang Satu 2016 Dedi

Purwanto

Jasa Pelayanan,

Keuangan Mikro,

Perdagangan

blm ada Pernag No 4

Thn 2016. SK

Pengurus BUM

Nag :

408/KPTS/WN-

LS/XII-2016

9 Lunang Dua Usaha Bersama 2016 Rambat

Mulyadi

Jasa Pelayanan,

Keuangan Mikro

blm ada Pernag No 2

Thn 2017

10 Lunang Tiga Berkah Agung 2016 Iman

Kamaruzaman

Jasa Pelayanan,

Keuangan Mikro

blm ada Pernag No 5

Thn 2016

2 SILAUT 1 Silaut Silaut Mandiri 2016 Jasa Pelayanan,

Waserda, Home

Industri, Simapan

Pinjam Mikro,

blm ada Pernag 03 Thn

2016

2 Sungai

Sirah

Sungai Sirah Jaya

Mandiri

2016 Sewa Kios Pasar, WC

Umum, SPP Mikro,

Industri Rumah Tangga

blm ada Pernag 05 Thn

2016

3 Sungai Sarik Amanah 2016 Subandi

Handoko

Jasa Pelayanan,

Peternakan Sapi,

Simpan Pinjam

blm ada Pernag 04 Thn

2016

82 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi

No Kecamatan Nama

Desa/Nagari Nama BUM Desa

Tahun

Berdiri

Pengelola (Direktur/Manager)

Jenis Usaha

Kondisi

Permodalan

saat ini

Nomor SK/No.

Badan

Hukum/ No.

Perdes/Pernag Nama No. Telp/HP Email

4 Sungai Pulai Kembang Pulai Unggul

Abadi

2016 Dori Gustian,

SPd

Perkebunan Sawit,

Perdagangan Sawit, Air

Bersih, Lumbung

Pangan, Waserda

Nagari, Simpan Pinjam,

Home Industri

blm ada Pernag 05 Thn

2016

5 Pasir Binjai Taman Makmur 2016 Tanah Kas Desa,

Pelayanan Jasa, Pasar

Nagari, Home Industri

blm ada Pernag 03 Thn

2016

6 Lubuak

Bunta

Karya Bersama 2016 Bambang

Poncoadi, SPd

Air Bersih, Usaha

Produksi, Usaha jasa,

Simp. Pinjam/LKM,

Pasar Nag

blm ada Pernag 06 Thn

2016

7 Sambungo Karya Usaha

Sambungo

2016 Pengelolaan TKD, Desa

Wisata, Perdagangan,

Waserda, Bank

Mini/Jasa, Kebun Desa,

Simpan Pinjam

blm ada Pernag 05 Thn

2016

8 Durian

Saribu

Usaha Bersama 2016 Suroni Depot Air Minum,

Usaha Jasa, Waserda

Nag

blm ada Pernag 03 Thn

2016

9 Air Hitam Air Hitam Bangkit 2016 Mulyono Pupuk Granular,

Ternak Sapi

blm ada Pernag 05 Thn

2016

83 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi

No Kecamatan Nama

Desa/Nagari Nama BUM Desa

Tahun

Berdiri

Pengelola (Direktur/Manager)

Jenis Usaha

Kondisi

Permodalan

saat ini

Nomor SK/No.

Badan

Hukum/ No.

Perdes/Pernag Nama No. Telp/HP Email

10 Talang

Binjai

Langgeng Saiyo 2016 Minimarket,

Perdagangan Ternak,

Perdagangan/Saprodi/

Pupuk Organik, Home

Industri, LKM, Simp

Pinjam

blm ada Pernag 05 Thn

2016