KATA PENGANTAR - bkd.malangkab.go.idbkd.malangkab.go.id/website/file/LAKIP BKD 2011.pdf · Dalam...

49

Transcript of KATA PENGANTAR - bkd.malangkab.go.idbkd.malangkab.go.id/website/file/LAKIP BKD 2011.pdf · Dalam...

Page 1: KATA PENGANTAR - bkd.malangkab.go.idbkd.malangkab.go.id/website/file/LAKIP BKD 2011.pdf · Dalam pasal 3 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara
Page 2: KATA PENGANTAR - bkd.malangkab.go.idbkd.malangkab.go.id/website/file/LAKIP BKD 2011.pdf · Dalam pasal 3 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara

1. Kata Pengantar LAKIP i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha

Kuasa atas Karunia, Rahmat dan Hidayah-Nya Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Malang dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun

Anggaran 2011.

Laporan ini menyajikan secara garis besar keberhasilan pencapaian hasil

kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Malang. Pembahasan evaluasi dan pelaporannya dikonsentrasikan pada 7 (tujuh)

program yang dilaksanakan / diimplementasikan ke dalam 29 ( dua puluh

sembilan ) kegiatan.

Dalam penyusunan laporan ini telah melibatkan secara aktif seluruh

pejabat struktural di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang,

namun kami menyadari bahwa buku laporan ini masih ada kekurangan, oleh

karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun tentu sangat diharapkan.

Mudah-mudahan dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah ini, dapat lebih memacu gerak dan langkah Pegawai Negeri

Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang untuk bekerja lebih baik

di masa mendatang.

Malang, Januari 2012

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KABUPATEN MALANG

Ir. DIDIK BUDI MULJONO, MT

Pembina Utama Muda

NIP. 19600504 198811 1001

Page 3: KATA PENGANTAR - bkd.malangkab.go.idbkd.malangkab.go.id/website/file/LAKIP BKD 2011.pdf · Dalam pasal 3 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara

2.Daftar Isi 2011

ii

DAFTAR ISI Halaman

-

-

-

Kata Pengantar

Daftar Isi

Ikhtisar Ekskutif

i

ii

iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Maksud dan Tujuan

C. Gambaran Umum

1. Organisasi Perangkat Daerah

2. Sumber Daya Aparatur

3. Capaian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah

Tahun 2011

D. Dasar Hukum

E. Sistematika

1

1

2

3

4

8

9

12

13

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

A. Perencanaan Kinerja

1. Visi

2. Misi

3. Tujuan, Tujuan, Kebijakan dan Program

B. Penetapan Kinerja

15

15

15

15

16

17

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pedoman dan Tanggungjawab Pengumpulan

Data Kinerja

B. Pengukuran Capaian Kinerja

C. Capaian Kinerja

1. Capaian Kinerja Jangka Pendek

2. Kemajuan pencapaian target jangka

menengah

3. Perbandingan Data Kinerja Antara Realisasi

Tahun 2011 dengan Realiasi 2010 dan

capaian 2010 dengan 2011

21

21

21

22

22

28

28

29

Page 4: KATA PENGANTAR - bkd.malangkab.go.idbkd.malangkab.go.id/website/file/LAKIP BKD 2011.pdf · Dalam pasal 3 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara

2.Daftar Isi 2011

iii

4. Perbandingan Capaian Prestasi yang

diperoleh Badan Kepegawaian Tahun 2010

dengan 2011

D. Akuntabilitas Keuangan

E. Permasalahan dan Strategi Pemecahan Masalah

30

33

BAB

IV

PENUTUP

34

Lampiran-lampiran

Page 5: KATA PENGANTAR - bkd.malangkab.go.idbkd.malangkab.go.id/website/file/LAKIP BKD 2011.pdf · Dalam pasal 3 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara

3.Ikhtisar ekskutif 2011 iv

IKHTISAR EKSKUTIF

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang merupakan unsur

pendukung Kepala Daerah dalam bidang kepegawaian yang mempunyai tugas

melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan daerah di bidang kepegawaian yang ditetapkan dengan Peraturan

Bupati.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam

Rencana Stratejik Tahun 2011 - 2015, maka pada Rencana Kinerja Tahunan

Tahun 2011 dijabarkan ke dalam 7 ( tujuh ) program yang terdiri dari 29 (dua

puluh sembilan ) kegiatan yaitu :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9 (sembilan) kegiatan

yaitu :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat ;

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ;

3. Jasa Administrasi Keuangan ;

4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor ;

5. Penyediaan Alat Tulis Kantor ;

6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan ;

7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ;

8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan ;

9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan 5 (lima)

kegiatan yaitu :

1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor ;

2. Pengadaan Mebeleur ;

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor ;

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional ;

5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dan ;

III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan

1 (satu) kegiatan yaitu :

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal.

IV. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan 3 (tiga) kegiatan yaitu :

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD ;

2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran ;

3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun .

Page 6: KATA PENGANTAR - bkd.malangkab.go.idbkd.malangkab.go.id/website/file/LAKIP BKD 2011.pdf · Dalam pasal 3 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara

3.Ikhtisar ekskutif 2011 v

V. Program Pendidikan Kedinasan dengan 2 (dua) kegiatan yaitu :

1. Pendidikan Penjenjangan Struktural dan ;

2. Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme.

VI. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dengan 1 (satu)

kegiatan yaitu :

1. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah.

VII. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dengan 9 (sembilan)

kegiatan yaitu :

1. Seleksi Penerimaan Calon PNS ;

2. Penempatan PNS ;

3. Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS ;

4. Pembangunan / Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

;

5. Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi ;

6. Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS ;

7. Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas ;

8. Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN dan ;

9. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan ;

Dari hasil pengukuran kinerja kegiatan dan pencapaian sasaran apabila

dikaitkan dengan perencanaan yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan

Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2011 dapat dikatakan berhasil. Namun

demikian kinerja tersebut masih perlu ditingkatkan, karena sasaran yang

dimaksudkan tidak hanya dapat dicapai dengan kebijakan dari Badan

Kepegawaian Daerah saja, tetapi juga ditentukan oleh kebijakan-kebijakan lain

termasuk yang dilaksanakan oleh instansi lain.

Keberhasilan capaian kinerja tersebut sangat dipengaruhi oleh berbagai

faktor diantaranya :

1. Telah terjadi peningkatan pelayanan pegawai melalui Anjungan Mandiri

Informasi kepegawaian yang tersedia di Kantor Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Malang ;

2. Terselenggaranya koordinasi yang cukup baik dengan dinas/instansi terkait,

termasuk dengan Departemen Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Negara ,

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ,

Kantor Gubernur Jawa Timur maupun Kantor Regional II BKN di Sidoarjo.

Page 7: KATA PENGANTAR - bkd.malangkab.go.idbkd.malangkab.go.id/website/file/LAKIP BKD 2011.pdf · Dalam pasal 3 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara

3.Ikhtisar ekskutif 2011 vi

3. Terselenggaranya pemeliharaan dan penyempurnaan data base kepegawaian

dan layanan kenaikan pangkat PNS dan pensiun secara online melalui Sistem

Aplikasi Pelayanan Kepegawaian .

Antisipasi yang perlu diperhatikan dalam mempertahankan atau

meningkatkan kualitas kinerja Badan Kepegawaian Daerah di masa mendatang

adalah melaksanakan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah yang

memadukan sistem bottom up planning dan top down planning yang telah

disepakati bersama dan dilakukan secara konsisten serta bertanggung jawab.

Page 8: KATA PENGANTAR - bkd.malangkab.go.idbkd.malangkab.go.id/website/file/LAKIP BKD 2011.pdf · Dalam pasal 3 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara

LAKIP BKD 2011 1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terselenggaranya kepemerintahan yang baik (good governance)

merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi

masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Untuk

mencapai tujuan tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem

pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata, sehingga penyelenggaraan

pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung secara

berdayaguna, berhasilguna dan bertanggungjawab (akuntabel).

Berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 Tentang Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah, maka terhadap pelaporan yang menyangkut Kinerja Instansi

Pemerintah, disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang tahun 2011.

Selain itu, penyusunan LAKIP tahun 2011 ini juga merupakan tindak

lanjut Pemerintah pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang tahun

2011 dalam merespon Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,

yang merupakan pernyataan kehendak rakyat untuk mewujudkan perubahan

disegala bidang Pembangunan Nasional sesuai dengan iklim reformasi yang

menyentuh seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Tindak lanjut

dari Tap MPR tersebut adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Dalam pasal 3 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas

umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib

penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas

proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.

Page 9: KATA PENGANTAR - bkd.malangkab.go.idbkd.malangkab.go.id/website/file/LAKIP BKD 2011.pdf · Dalam pasal 3 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara

LAKIP BKD 2011 2

Dalam undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan Asas Akuntabilitas

adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari

kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada

masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Bupati Malang selaku

Kepala Pemerintahan Kabupaten Malang berkewajiban mempertanggung

jawabkan semua kegiatan yang telah dilaksanakan. Pertanggungjawaban

tersebut diwujudkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang tahun

2011.

Hal terpenting dari latar belakang penyusunan LAKIP Badan Kepegawaian

Daerah Kabupaten Malang tahun 2011 selain untuk memenuhi tuntutan untuk

berakuntabilitas adalah adanya keinginan yang kuat dari Badan Kepegawaian

Daerah Kabupaten Malang untuk mewujudkan keseimbangan antara

akuntabilitas, partisipasi dan transparansi yang merupakan pilar perwujudan tata

kepemerintahan yang baik.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kepegawaian

Daerah Kabupaten Malang tahun 2011 adalah media pertanggungjawaban

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang yang didalamnya berisi

informasi mengenai kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang

untuk periode 1 tahun . Dalam Laporan Akuntabilitas ini diuraikan hasil evaluasi

berupa analisis akuntabilitas kinerja sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan,

misi dan visi sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Badan Kepegawaian

Tahun 2011-2015.

Maksud dan tujuan dari Penyusunan Laporan Akuntabilitas ini adalah untuk

memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan manajemen dalam upaya

peningkatan kinerja (performance improvement) baik dalam bentuk regulasi,

distribusi dan alokasi sumberdaya yang dimiliki Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Malang. Evaluasi terhadap capaian kinerja ditujukan untuk :

Page 10: KATA PENGANTAR - bkd.malangkab.go.idbkd.malangkab.go.id/website/file/LAKIP BKD 2011.pdf · Dalam pasal 3 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara

LAKIP BKD 2011 3

1. Memberikan informasi capaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Malang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang

diembannya;

2. Memberikan bahan evaluasi sebagai masukan untuk peningkatan

akuntabilitas Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang;

3. Umpan balik bagi peningkatan kinerja Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Malang;

4. Peningkatan kredibilitas terhadap pemberi wewenang;

5. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas,

sehingga tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien dan responsif;

6. Pemberian reward yang selayaknya kepada aparatur pemerintah daerah yang

berprestasi.

C. Gambaran Umum

1. Organisasi Perangkat Daerah

Pemerintah Kabupaten Malang dalam rangka melaksanakan Otonomi Daerah

dan menjabarkan kewenangan daerah atas sumber daya nasional serta untuk

menata Sumberdaya Manusia Pegawai Negeri Sipil di Daerah dibentuklah

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang berdasar pada Undang-undang

Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8

Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan Keputusan Presiden

Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan

Kepegawaian Daerah dan dalam perjalanannya mengalami 3 (tiga) kali

perubahan yaitu :

1. Tahun 2001 berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000

tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah

Kabupaten Malang Nomor 27 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi

dan Tata Kerja Badan Kepegawaian.

2. Tahun 2004 berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003

tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah

Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas

Page 11: KATA PENGANTAR - bkd.malangkab.go.idbkd.malangkab.go.id/website/file/LAKIP BKD 2011.pdf · Dalam pasal 3 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara

LAKIP BKD 2011 4

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2004 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Sedangkan

jabaran tugas dan fungsinya berdasar pada Keputusan Bupati Malang

Nomor 83 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Badan Kepegawaian.

3. Tahun 2008 berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007

tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten

Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Sedangkan jabaran tugas dan fungsinya tertuang pada Peraturan Bupati

Malang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah

Badan Kepegawaian Daerah.

Adapun tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang

adalah:

1.1 Tugas Pokok Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang

a. Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala

Daerah bidang kepegawaian.

b. Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di

bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah.

1.2 Fungsi BKD Kabupaten Malang

a. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data berbentuk database

serta analisa data untuk penyusunan program kegiatan.

b. Perencanaan strategis pada Badan Kepegawaian Daerah.

c. Perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian.

d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang

kepegawaian.

e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kepegawaian.

f. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan

penyelenggaraan bidang kepegawaian.

g. Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan bidang

kepegawaian.

Page 12: KATA PENGANTAR - bkd.malangkab.go.idbkd.malangkab.go.id/website/file/LAKIP BKD 2011.pdf · Dalam pasal 3 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara

LAKIP BKD 2011 5

h. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan pada Badan Kepegawaian

Daerah.

i. Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan bidang

kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah.

j. Pembinaan dan pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat, Lembaga

Pemerintah dan Lembaga lainnya.

k. Penyelenggaraan administrasi Pegawai Negeri Sipil Daerah.

l. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian.

m. Perencanaan formasi dan pengembangan kepegawaian.

n. Penyiapan kebijakan umum pengembangan kepegawaian dan

berkoordinasi dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan.

o. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan

pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma

standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-

undangan.

p. Penyiapan dan pelaksanaan administrasi pengangkatan, pemindahan dan

pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai

dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan

perundang-undangan.

q. Penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah.

r. Penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah

sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dalam

peraturan perundang -undangan.

s. Pelaksanaan pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada Pegawai

Negeri Sipil.

t. Penyiapan dan pelaksanaan administrasi kepangkatan Pegawai Negeri

Sipil sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dalam

peraturan perundang-undangan.

u. Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian secara

komprehensif.

v. Penyiapan kebutuhan data dan / atau informasi untuk penyusunan

program pengembangan kepegawaian.

w. Pendokumentasian tata naskah kepegawaian.

Page 13: KATA PENGANTAR - bkd.malangkab.go.idbkd.malangkab.go.id/website/file/LAKIP BKD 2011.pdf · Dalam pasal 3 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara

LAKIP BKD 2011 6

x. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang

kepegawaian.

1.3 Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang

a. Kepala Badan

b. Sekretariat

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2. Kepala Sub Bagian Keuangan

3. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

c. Kepala Bidang Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai

1. Kepala Sub Bidang Pengembangan Pegawai

2. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai

d. Kepala Bidang Kepangkatan dan Penggajian

1. Kepala Sub Bidang Kepangkatan dan Penggajian Struktural

2. Kepala Sub Bidang Kepangkatan dan Penggajian Fungsional

e. Kepala Bidang Mutasi Jabatan

1. Kepala Sub Bidang Mutasi Jabatan Struktural

2. Kepala Sub Bidang Mutasi Jabatan Fungsional

f. Kepala Bidang Informasi Kepegawaian

1. Kepala Sub Bidang Pengolahan Data

2. Kepala Sub Bidang Penyajian Informasi dan Dokumentasi

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Page 14: KATA PENGANTAR - bkd.malangkab.go.idbkd.malangkab.go.id/website/file/LAKIP BKD 2011.pdf · Dalam pasal 3 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara

LAKIP BKD 2011 7

SEKRETARIAT

BIDANG

MUTASI JABATAN

SUB.BIDANG MUTASI JABATAN

STRUKTURAL

SUB.BIDANG MUTASI JABATAN

FUNGSIONAL

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

= GARIS KOMANDO = GARIS KOORDINASI

KEPALA BADAN

SUB BAGIAN UMUM &

KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN PERENCANAAN,

EVALUASI & PELAPORANAN

BIDANG PENGEMBANGAN & KESEJAHTERAAN

PEGAWAI

SUB.BIDANG PENGEMBANGAN

PEGAWAI

SUB.BIDANG KESEJAHTERAAN

PEGAWAI

BIDANG

KEPANGKATAN DAN PENGGAJIAN

SUB.BIDANG KEPANGKATAN DAN

PENGGAJIAN STRUKTURAL

SUB.BIDANG KEPANGKATAN DAN

PENGGAJIAN FUNGSIONAL

BIDANG

INFORMASI KEPEGAWAIAN

SUB.BIDANG PENYAJIAN

INFORMASI DAN DOKUMENTASI

SUB.BIDANG PENGOLAHAN DATA

SUB BAGIAN KEUANGAN

DASAR :

• PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH ;

• PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 24 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

…………………………...

Page 15: KATA PENGANTAR - bkd.malangkab.go.idbkd.malangkab.go.id/website/file/LAKIP BKD 2011.pdf · Dalam pasal 3 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara

LAKIP BKD 2011 8

2. Sumberdaya Manusia

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang sesuai struktur organisasi yang ditetapkan, didukung dengan jumlah pegawai yang cukup memadai, yaitu 64 personil dengan tingkat pendidikan: 1. S-2 : 8 orang

2. S-1 : 28 orang

3. D-4 : 1 orang

4. D-3 / Sarmud : 5 orang

5. SLTA : 21 orang

6. SLTP : - orang

Sehingga dilihat dari tingkat pendidikan personil akan sangat

signifikan dalam menunjang kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan

Kepegawaian Daerah. Adapun komposisi pegawai dengan strata pendidikan,

tergambarkan dalam tabel berikut.

Tabel 1

Keadaan Personil Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang

(Desember 2011)

NO ESELON

GOL / RUANG ( Orang ) STRATA PENDIDIKAN (Org)

IV III II I NON GOL

SD SMP SMA D3/S

M S-1 S-2

1. II 1 - - - - - - - - - 1

2. III 3 2 - - - - - - - 2 3

3. IV - 11 - - - - - - 1 7 4

4. Fungsional - - - - - - - - - - -

5. Staf - 25 22 - - - 21 5 20 -

6. T. Kontrak - - - - 2 - - 2 - - -

JUMLAH 4 38 22 - 2 - - 23 6 29 8

Sesuai dengan struktur organisasi, jumlah eselon pada Badan Kepegawaian

Daerah Kabupaten Malang adalah sebagai berikut :

- Eselon II/b : 1 jabatan

- Eselon III/a : 1 jabatan

- Eselon III/b : 4 jabatan

- Eselon IV/a : 11 jabatan

Page 16: KATA PENGANTAR - bkd.malangkab.go.idbkd.malangkab.go.id/website/file/LAKIP BKD 2011.pdf · Dalam pasal 3 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara

LAKIP BKD 2011 9

Gambaran tentang jabatan / eselon dan personilnya berdasarkan kepangkatan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2

SDM Berdasarkan Eselonisasi

NO GOLONGAN/

RUANG

ESELON

IV-b IV-a III-b III-a II-b II-a

1. IV/c - - - - 1 -

2. IV/b - - - - - -

3. IV/a - - 2 1 - -

4. III/d - 5 2 - - -

5. III/c - 6 - - - -

6. III/b - - - - - -

J u m l a h - 11 4 1 1

3. Capaian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2010

Capaian Kinerja terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah

dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah pada tahun anggaran 2010

dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program kerja ini ditetapkan dengan maksud agar dapat tercapainya

tujuan organisasi dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana kebutuhan

tugas rutin pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang dalam

tahun 2010 melalui beberapa kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Penyedian jasa surat menyurat.

2. Penyedian jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.

4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.

5. Penyediaan Alat Tulis Kantor.

Page 17: KATA PENGANTAR - bkd.malangkab.go.idbkd.malangkab.go.id/website/file/LAKIP BKD 2011.pdf · Dalam pasal 3 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara

LAKIP BKD 2011 10

6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

7. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor.

8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah.

Pada program ini seluruh kegiatan dapat terealisasi sehingga capaian

kinerja mencapai 100%.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program kerja ini ditetapkan dengan maksud agar tujuan organisasi dapat

meningkatkan jumlah sarana prasarana pendukung serta pemeliharaan

sarana dan prasarana. Pada program ini terdapat kegiatan sebagai

berikut :

1. Peningkatan peralatan gedung kantor..

2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional.

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.

Seluruh kegiatan dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah

ditetapkan sehingga capaian kinerja mencapai 100%.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Kerja ini ditetapkan dengan 1 kegiatan yaitu pendidikan dan

pelatihan formal maksud agar Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Malang memiliki sumber daya manusia yang bermutu (berkualitas) melalui

pengiriman pegawai untuk mengikuti diklat teknis dan fungsi dan tercapai

58 %.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja

Program ini ditetapkan untuk dapat tercapainya tujuan organisasi dalam

bidang keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran, dengan target dan

realisasi sasaran melalui beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD.

2. Penyusunan laporan keuangan semesteran.

3. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun.

Page 18: KATA PENGANTAR - bkd.malangkab.go.idbkd.malangkab.go.id/website/file/LAKIP BKD 2011.pdf · Dalam pasal 3 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara

LAKIP BKD 2011 11

Seluruh kegiatan dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah

ditetapkan sehingga capaian kinerja mencapai 100%.

5. Program Pendidikan Kedinasan .

Program ini ditetapkan dengan 2 kegiatan yaitu

1. Kegiatan Penjenjangan struktural output kegiatannya adalah

terseleksinya jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas dan ujian

penyeseuaian ijazah dengan tujuan untuk peningkatan kompetensi

target kinerja tercapai 78,18 %.

2. Kegiatan peningkatan Ketrampilan dan profesionalisme ouput

kegiatannya adalah sosialiasi peraturan dibidang kepegawaian dengan

tujuan memberikan wawasan dan pemahaman peraturan dibidang

kepegawaian target kinerja tercapai 70 %.

6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur .

Dalam Tahun 2010 Program ini ditetapkan melalui kegiatan Pendidikan

dan pelatihan tugas pokok dan fungsi bagi PNS Daerah output

kegiatannya adalah Pemeliharaan ISO 9001 : 2008 dengan melakukan

kegiatan Maintenance SMM ISO 9001:2008 dan Survailance audit ISO

(2 kali) di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang dan tercapai

100%.

7. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.

Program ini terdiri dari 9 kegiatan pada Badan Kepegawaian Daerah

dalam tahun 2010 yaitu :

1. Seleksi penerimaan calon PNS tercapai 99,74 %.

2. Penempatan PNS .tercapai 96,00 %.

3. Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS

tercapai 98,84 %.

4. Pembangunan/pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

tercapai 97,42 %.

5. Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi tercapai 99,96 %

Page 19: KATA PENGANTAR - bkd.malangkab.go.idbkd.malangkab.go.id/website/file/LAKIP BKD 2011.pdf · Dalam pasal 3 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara

LAKIP BKD 2011 12

6. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS tercapai

77,50 %.

7. Pemberian Bantuan Tugas Belajar Ikatan Dinas tercapai 100 %.

8. Pemberian bantuan bagi penyelenggaraan penerimaan praja IPDN

tercapai 100 %.

9. Monitoring evaluasi dan pelaporan .tercapai 100 %.

D. Dasar Hukum

1. Tap MPR RI Nomor : XI/MPR/1998, tentang Penyelenggaraan Negara yang

Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;

3. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor :

239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi

Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan

Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi

Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Malang;

7. Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi

Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang.

Page 20: KATA PENGANTAR - bkd.malangkab.go.idbkd.malangkab.go.id/website/file/LAKIP BKD 2011.pdf · Dalam pasal 3 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara

LAKIP BKD 2011 13

E. Sistematika

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitan Kinerja Instansi Pemerintah menurut

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi

Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 adalah sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

B. Maksud dan Tujuan

C. Gambaran Umum

1. Organisasi Perangkat Daerah

2. Sumber Daya Aparatur

3. Capaian Kinerja Bagian Organisasi Tahun 2011

D. Dasar Hukum

E. Sistematika

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

A. Perencanaan Strategis

1. Visi

2. Misi

3. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program

B. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pedoman dan Tanggungjawab Pengumpulan Data Kinerja

B. Pengukuran Capaian Kinerja

C. Capaian Kinerja

1. Capaian Kinerja Jangka Pendek

2. Perbandingan Data Kinerja Antara Realisasi Tahun 2011 dengan

Realisasi Tahun 2010 dan Capaian 2010 dengan 2011

3. Perbandingan Capaian Prestasi yang Diperoleh Badan Kepegawaian

Daerah Tahun 2010 dengan 2011

D. Akuntabilitas Keuangan

Page 21: KATA PENGANTAR - bkd.malangkab.go.idbkd.malangkab.go.id/website/file/LAKIP BKD 2011.pdf · Dalam pasal 3 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara

LAKIP BKD 2011 14

E. Permasalahan dan Strategi Pemecahan Masalah

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Page 22: KATA PENGANTAR - bkd.malangkab.go.idbkd.malangkab.go.id/website/file/LAKIP BKD 2011.pdf · Dalam pasal 3 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara

LAKIP BKD 2011 15

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

A. Perencanaan Kinerja

Untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja, suatu organisasi mempunyai kewajiban

untuk menyusun perencanaan strategis yang merupakan langkah awal untuk

melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah.

Didalam suatu Perencanaan Strategis terdapat visi dan misi organisasi yang akan

dicapai dalam suatu periode. Adapaun visi dan misi Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Malang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Visi

Pernyataan visi Badan Kepegawaian Daerah periode tahun 2011 – 2015

adalah :

” Terwujudnya Tertib Administrasi Kepegawaian Dalam Rangka Penataan

Pegawai yang Proporsional Menuju Pembangunan Sumberdaya Aparatur

yang Profesional ”

1. Terwujudnya Tertib Administrasi adalah:

Memberikan pelayanan administrasi kepegawaian yang mudah,

cepat dan akurat.

2 Penataan pegawai yang proporsional adalah:

Perencanaan, penataan pegawai yang memiliki kemampuan teknis

dan memiliki kompetensi.

3 Sumberdaya aparatur yang profesional adalah:

Aparatur yang berdedikasi tinggi, berdisiplin dalam pengabdian,

menjadi teladan dan memiliki sikap mental yang baik dan

bertanggungjawab serta memiliki wawasan yang luas dalam semua

tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

2. Misi

Misi Badan Kepegawaian Daerah periode tahun 2011 – 2015 adalah sebagai

berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian yang baik.

Page 23: KATA PENGANTAR - bkd.malangkab.go.idbkd.malangkab.go.id/website/file/LAKIP BKD 2011.pdf · Dalam pasal 3 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara

LAKIP BKD 2011 16

2. Melaksanakan pembinaan pegawai.

3. Meningkatkan kesejahteraan pegawai dan melaksanakan pengembangan

pegawai serta mengelola sistem informasi manajemen kepegawaian.

3. Tujuan, Sasaran, Kabijakan dan Program

Dalam rangka mewujudkan misi, maka Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Malang menetapkan 4 (empat) tujuan yang telah berorientasi

pada hasil, 4 (empat) kebijakan dan 7 program yang dijabarkan sebagai

berikut :

Misi 1 : Melaksanakan pembinaan pegawai .

Tujuan 1 : Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme PNS setelah

mengikuti diklat

Tujuan 2 : Peningkatan SDM Aparatur pegawai yang berkualitas dan

berkompetensi

No. Sasaran Kebijakan Program

1. Terwujudnya pegawai yang memiliki kemampuan teknis wawasan dan ketrampilan yang profesional tugas dan fungsi

Meningkatkan kompetensi dan pemahaman terhadap peraturan dibidang kepegawaian melalui pendidikan dan pelatihan

Peningkatan Kapasitas sumberdaya aparatur

2. Terwujudnya pegawai yang berkompetensi setelah lulus pendidikan tugas belajar dan melalui ijin belajar serta terwujudnya peningkatan pemahaman peraturan dibidang kepegawaian

Meningkatkan pola-pola pengembangan karier pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui pendidikan kedinasan

Pendidikan kedinasan

Misi 2 : Meningkatkan kesejahteraan pegawai dan melaksanakan

pengembangan pegawai serta mengelola sistem informasi

manajemen kepegawaian

Tujuan 3 : Peningkatan pengembangan dan penataan pegawai yang

profesional dan proporsional melalui sestem manajemen

kepegawaian

Page 24: KATA PENGANTAR - bkd.malangkab.go.idbkd.malangkab.go.id/website/file/LAKIP BKD 2011.pdf · Dalam pasal 3 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara

LAKIP BKD 2011 17

No. Sasaran Kebijakan Program

3. Terwujudnya kesejahteraan pegawai dengan pemberian penghargaan/reward dan sanksi administrasi bagi PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dan mengembangkan melalui rekruitmen, penataan personil pengiriman tugas belajar dan menata sistem informasi kepegawaian daerah

Meningkatkan disiplin pegawai dengan pemberian reward dan punishment, melakukan monitoring dan evaluasi melaksanakan rekruitmen, memberikan bantuan tugas belajar dan memberikan ijin belajar, menempatkan pegawai sesuai azas the right man on the right place serta menyempurnakan sistem kerja sarana/prasarana pendukung secara berkelanjutan

Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Misi 3 : Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian

yang baik

Tujuan 4 : Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian yang efektif,

efisien dan tepat waktu

No. Sasaran Kebijakan Program

4. Terwujudnya sarana pendukung yang memadai untuk mengoptimalkan pelayanan administrasi kepegawaian

Memberikan pelayanan administrasi kepegawaian yang cepat, tepat dan akurat untuk meningkatkan kepuasan aparatur Pemerintah Kabupaten Malang

Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran,Peningkatan Sarana dan prasarana, Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

B. PENETAPAN KERJA

Penetapan kinerja merupakan menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan

oleh pemerintah daerah yang pada dasarnya menjadi tolok ukur keberhasilan

kinerja pemerintah daerah.

Page 25: KATA PENGANTAR - bkd.malangkab.go.idbkd.malangkab.go.id/website/file/LAKIP BKD 2011.pdf · Dalam pasal 3 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara

LAKIP BKD 2011 18

Adapun target indikator kinerja utama/sasaran yang telah ditetapkan oleh Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang pada tahun 2011 adalah sebagai

berikut :

Misi 1 : Melaksanakan pembinaan pegawai

Tujuan 1 : Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme PNS setelah mengikuti

diklat

No. Sasaran Indikator Target

1. Terwujudnya pegawai yang memiliki kemampuan teknis wawasan dan ketrampilan yang profesional tugas dan fungsi

Rasio peningkatan jumlah PNS setelah mengikuti diklat/kursus singkat dan pelatihan, Bintek

50 PNS

Terseleksinya kompetensi Tes Potensi Akademik (TPA) pejabat dan calon pejabat

60 Pejabat

Meningkatnya kemampuan teknis dan profesionalisme PNS setelah mengikuti diklat SMM ISO 2001 : 2008

20 PNS

Tujuan 2 : Peningkatan SDM Aparatur pegawai yang berkualitas dan

berkompetensi

No. Sasaran Indikator Target

2. Terwujudnya pegawai yang berkompetensi setelah lulus pendidikan tugas belajar dan melalui ijin belajar serta terwujudnya peningkatan pemahaman peraturan dibidang kepegawaian

Rasio jumlah PNS yang lulus mengikuti ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah

387 PNS

Rasio jumlah PNS yang mengikuti sosiaisasi peraturan dibidang kepegawaian

300 PNS

Misi 2 : Meningkatkan kesejahteraan pegawai dan melaksanakan

pengembangan pegawai serta mengelola sistem informasi

manajemen kepegawaian

Tujuan 3 : Peningkatan pengembangan dan penataan pegawai yang

profesional dan proporsional melalui sestem manajemen

kepegawaian

Page 26: KATA PENGANTAR - bkd.malangkab.go.idbkd.malangkab.go.id/website/file/LAKIP BKD 2011.pdf · Dalam pasal 3 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara

LAKIP BKD 2011 19

No Sasaran Indikator Target

3. Terwujudnya kesejahteraan pegawai dengan pemberian penghargaan/reward dan sanksi administrasi bagi PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dan mengembangkan melalui rekruitmen, penataan personil pengiriman tugas belajar dan menata sistem informasi kepegawaian daerah

Rasio jumlah PNS yang mengurus administrasi Askes,Karis/Karsu,Bapaertaruum, Tali Asih, dan pemberian bantuan pemulangan pegawai pensiun

1148 PNS

Meningkatnya kinerja PNS yang memperoleh hak dan penghargaan Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala

3332 PNS

Rasio menurunnya pelanggaran disiplin dari jumlah PNS setelah pemberian punishment/ sanksi

50 PNS

Tersedianya CPNS yang berkualitas dan berkompetensi sesuai formasi yang dibutuhkan

400

Penataan personil pelantikan dan pengambilan sumpah pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan jabatan, pengambilan sumpah/janji CPNS, proses administrasi mutasi pegawai antar daerah propinsi/kabupaten serta mutasi dalam daerah

1118 PNS

Page 27: KATA PENGANTAR - bkd.malangkab.go.idbkd.malangkab.go.id/website/file/LAKIP BKD 2011.pdf · Dalam pasal 3 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara

LAKIP BKD 2011 20

No Sasaran Indikator Target

Tersedianya pegawai yang berkualitas dan berkompetensi melalui perngiriman tugas belajar ikatan dinas

14 PNS

Terseleksinya pendaftar calon praja IPDN untuk direkruit menjadi praja IPDN

100 Pelamar

Tersedianya database pegawai dan informasi kepegawaian sebagai pengambilan keputusan pembina kepegawaian melalui update dan entry data

19.000 data PNS

Terlaksanananya monitoring dan bintek administrasi kepegawaian serta penyusunan buku informasi kepegawaian

100 buku

Page 28: KATA PENGANTAR - bkd.malangkab.go.idbkd.malangkab.go.id/website/file/LAKIP BKD 2011.pdf · Dalam pasal 3 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara

LAKIP BKD 2011 21

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Tanggungjawab Pengumpulan Data Kinerja

Pengumpulan data kinerja diperoleh dengan menggunakan formulir Capaian

Indikator Kinerja Utama. Kualitas Indikator Kinerja Utama harus memenuhi

persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

a. IKU dapat diukur secara objektif

b. IKU menggambarkan hasil

c. IKU relevan dengan kondisi yang akan diukur

d. IKU cukup untuk mengukur kinerja

Penyusunan data kinerja yang handal merupakan tanggungjawab Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang.

B. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran Capaian kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan

untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan

program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan

visi, misi dan strategi instansi pemerintah.

Pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik

secara kualitatif maupun secara kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan

gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan.

Untuk melaksanakan penilaian capaian kinerja telah ditetapkan penilaian skala

ordinal sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan

kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :

85 keatas : Sangat Berhasil

70 x < 85 : Berhasil

55 x < 70 : Cukup Berhasil

x < 55 : Kurang Berhasil

Page 29: KATA PENGANTAR - bkd.malangkab.go.idbkd.malangkab.go.id/website/file/LAKIP BKD 2011.pdf · Dalam pasal 3 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara

LAKIP BKD 2011 22

C. Capaian Kinerja

1. Capaian Kinerja Jangka Pendek

Secara umum semua program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang di Tahun Anggaran 2011

telah dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tujuan serta sasaran yang

ditetapkan.

2. Kemajuan pencapaian Target jangka menengah

Capaian Kinerja Sasaran Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang di

Tahun Anggaran 2011 diuraikan sebagai berikut :

a. Misi 1

Melaksanakan pembinaan pegawai

Tujuan 1 : Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme PNS

setelah mengikuti diklat

No. Sasaran Indikator Capaian

1. Terwujudnya pegawai yang memiliki kemampuan teknis wawasan dan ketrampilan yang profesional dalam tugas dan fungsi

Rasio peningkatan jumlah PNS setelah mengikuti bintek, diklat/kursus singkat dan pelatihan

22 PNS

Meningkatnya kemampuan teknis dan profesionalisme PNS setelah mengikuti diklat SMM ISO 2001 : 2008

20 PNS

Tujuan 2 : Peningkatan SDM Aparatur pegawai yang berkualitas dan berkompetensi

No. Sasaran Indikator Capaian

2. Terwujudnya pegawai yang berkompetensi setelah lulus pendidikan tugas belajar dan melalui ijin belajar serta terwujudnya peningkatan pemahaman peraturan dibidang kepegawaian

Rasio jumlah PNS yang lulus mengikuti ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah

266 PNS

Rasio jumlah PNS yang mengikuti sosiaisasi peraturan dibidang kepegawaian

240 PNS

Page 30: KATA PENGANTAR - bkd.malangkab.go.idbkd.malangkab.go.id/website/file/LAKIP BKD 2011.pdf · Dalam pasal 3 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara

LAKIP BKD 2011 23

Dalam rangka mencapai Misi 1 yaitu melaksanakan pembinaan pegawai

telah dilaksanakan program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

dengan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Pendidikan dan

Pelatihan Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah.

Keluaran dari kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Pendidikan

dan Pelatihan Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah adalah:

1. Melaksanakan pengiriman PNS untuk mengikuti diklat teknis dan

fungsional, kursus-kursus singkat dan pelatihan/bintek kepada

penyelengggara diklat. antara lain :

Bintek Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah

Bintek Pengelolaan Keuangan daerah

Bintek Rekonsiliasi Aset Tetap Belanja Modal

Diklat Prajabatan

Sosialisasi Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010

2. Mengikuti diklat penyusunan review Penerapan Manajemen Mutu

(SMM) ISO 9001 : 2008 dengan melakukan Diagnostic Assessment

( Kajian Awal Mutu ) dengan pihak konsultan sejumlah 20 PNS pada

Badan Kepegawaian Daerah.

Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal ditargetkan sejumlah 50 PNS

yang telah dilaksanakan sejumlah 22 PNS, ditetapkan sehingga capaian

kinerja hanya mencapai 44 % dengan kategori Kurang Berhasil. Untuk

kegiatan penyusunan review Penerapan Manajemen Mutu (SMM) ISO

9001 : 2008 tercapai 98,75 % dengan katergori Sangat Berhasil.

Kegiatan penjenjangan struktural ditargetkan sejumlah 250 PNS yang

telah dilaksanakan sejumlah 266 PNS, sehingga capaian kinerja hanya

mencapai 106 % dengan kategori Sangat Berhasil. Untuk kegiatan

peningkatan ketrampilan dan profesionalisme outputnya adalah sosialisasi

peraturan dibidang kepegawaian ditargetkan sejumlah 375 PNS yang

dilaksanakan sejumlah 240 PNS tercapai 64,00 % dengan katergori

Cukup Berhasil.

Page 31: KATA PENGANTAR - bkd.malangkab.go.idbkd.malangkab.go.id/website/file/LAKIP BKD 2011.pdf · Dalam pasal 3 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara

LAKIP BKD 2011 24

b. Misi 2

Meningkatkan kesejahteraan pegawai dan melaksanakan pengembangan

pegawai serta mengelola sistem informasi manajemen kepegawaian

Tujuan 3 : Peningkatan pengembangan dan penataan pegawai yang

profesional dan proporsional melalui sistem manajemen

kepegawaian

No. Sasaran Indikator Capaian

3. Terwujudnya kesejahteraan pegawai dengan pemberian penghargaan/reward dan sanksi administrasi bagi PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dan mengembangkan melalui rekruitmen, penataan personil pengiriman tugas belajar dan menata sistem informasi kepegawaian daerah

Rasio jumlah PNS yang mengurus administrasi Askes,Karis/Karsu,Baper tarum, Tali Asih, dan pemberian bantuan pemulangan pegawai pensiun

2995 PNS

Meningkatnya kinerja PNS yang memperoleh hak dan penghargaan Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala

3501 PNS

Rasio menurunnya pelanggaran disiplin dari jumlah PNS setelah pemberian punishment/ sanksi

52 PNS

Tersedianya CPNS yang berkualitas dan berkompetensi sesuai formasi yang dibutuhkan

0

Penataan personil pelantikan dan pengambilan sumpah pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan, pengambilan sumpah / janji CPNS, proses administrasi mutasi pegawai antar daerah propinsi/kabupaten serta mutasi dalam daerah

1118 PNS

Page 32: KATA PENGANTAR - bkd.malangkab.go.idbkd.malangkab.go.id/website/file/LAKIP BKD 2011.pdf · Dalam pasal 3 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara

LAKIP BKD 2011 25

No. Sasaran Indikator Capaian

Tersedianya pegawai yang berkualitas dan berkompetensi melalui pengiriman tugas belajar ikatan dinas

14 PNS

Terseleksinya pendaftar calon praja IPDN untuk direkruit menjadi praja IPDN

32 Pelamar

Tersedianya database pegawai dan informasi kepegawaian sebagai pengambilan keputusan pembina kepegawaian melalui update dan entry data

17.535 data PNS

Terlaksanananya monitoring dan bintek administrasi kepegawaian serta penyusunan buku informasi kepegawaian

100 buku

Dalam rangka mencapai Misi 2 yaitu Meningkatkan kesejahteraan

pegawai dan melaksanakan pengembangan pegawai serta mengelola

sistem informasi manajemen kepegawaian telah dilaksanakan program

dan kegiatan dengan uraian capaian kinerja sebagai berikut:

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Dalam Tahun Anggaran 2011 program ini ditetapkan kedalam 9

(sembilan) kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Seleksi Calon PNS dilakukan untuk merekruit calon PNS baik

dari pelamar umum untuk Tenaga Strategis, Pendidikan dan

Kesehatan, Indikaktor capaian kinerja yang diharapkan adalah

tersedianya CPNS yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan

pegawai karena pensiun. Dari kegiatan ini pada tahun 2011

ditargetkan tersedianya CPNS sesuai formasi dari pelamar umum

sejumlah 400 CPNS, namun tingkat capaian kinerja 0 % hal ini

Page 33: KATA PENGANTAR - bkd.malangkab.go.idbkd.malangkab.go.id/website/file/LAKIP BKD 2011.pdf · Dalam pasal 3 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara

LAKIP BKD 2011 26

disebabkan adanya kebijakan Peraturan Bersama 3 Menteri yaitu

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,

Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan tentang Penundaan

Sementara Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2011 -

2012. Namun sesuai peruntukannya kegiatan ini dilakukan untuk

melakukan perhitungan kebutuhan jumlah PNS di daerah sesuai

ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 jumlah kebutuhan CPNS

Kabupaten Malang sejumlah 4.740 CPNS yang diusulkan. Sehingga

kategori tingkat capaian 0 % dengan kategori Kurang Berhasil ;

2. Kegiatan Penempatan PNS yang dilakukan adalah penataan personil

pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat struktural dan fungsional,

pemindahan dan pemberhentian jabatan, pengambilan sumpah/janji

CPNS, proses administrasi mutasi pegawai antara daerah

provinsi/kabupaten serta mutas dalam daerah. Kegiatan ini ditargetkan

pada tahun 2011 sejumlah 1118 orang/PNS terealisasi 1817

orang/PNS Tingkat capaian kinerja kegiatan tercapai 163 % dengan

kategori Sangat Berhasil ;

3. Kegiatan Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis

PNS yang dilakukan proses berkas usulan kenaikan pangkat PNS dan

gaji berkala, penyusunan DUK PNS dan penerbitan SK Impassing gaji

PNS. Target kegiatan 3.332 orang/PNS terealisasi 3.501 orang/PNS

tingkat capaian 105 % Sangat Berhasil ;

4. Kegiatan Pembangunan / pengembangan Sistem Informasi

Kepegawaian Daerah yang dilakukan adalah pemeliharaan database

kepegawaian, pembuatan ID Card PNS, pada database kepegawaian

target kinerja 18.000 data PNS terealisasi 17.535 data PNS tingkat

capaian 97,42 % Sangat Berhasil ;

5. Kegiatan Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi yang

dilakukan adalah proses berkas usulan pengajuan SK Pensiun, KP

Pengabdian, Karis/Karsu, Karpeg, Taspen dan Bapertarum, Satya

lencana, Tali Asih bagi PNS yang purna tugas. Target kinerja 2939

Page 34: KATA PENGANTAR - bkd.malangkab.go.idbkd.malangkab.go.id/website/file/LAKIP BKD 2011.pdf · Dalam pasal 3 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara

LAKIP BKD 2011 27

berkas/PNS terelaisasi 2995 berkas/PNS tingkat capaian 101 %

dengan kategori Sangat Berhasil ;

6. Kegiatan Penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS yang

dilakukan proses administrasi pemberian sanksi bagi PNS yang

melakukan pelanggaran disiplin. Target kinerja 50 orang PNS

terealisasi 52 orang PNS tingkat capaian 104 % kategori Sangat

Berhasil dalam menindak secara tegas pelanggaran proses

pelanggaran disiplin ;

7. Pemberian Bantuan Tugas Belajar Ikatan Dinas yang dilakukan adalah

memberikan bantuan biaya tugas belajar ikatan dinas bagi PNS yang

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan memberikan

ijin belajar bagi PNS yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang

yang llebih tinggi hak ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi

pendidikan. Target kinerja pemberian bantuan tugas belajar sejumlah

14 orang PNS terelasasi seluruhnya 100 % kategori Sangat Berhasil ;

8. Kegiatan Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja

IPDN yang dilakukan adalah seleksi jumlah pelamar calon praja IPDN

untuk direkruit menjadi Praja IPDN. Target pelamar 50 pelamar

terealisasi 32 pelamar tingkat capaian 64 % dengan kategori Cukup

Berhasil ;

9. Kegiatan Monitoring evaluasi dan pelaporan yang dilaksanakan adalah

melakukan monitoring bimbingan teknis administrasi dimasing-masing

SKPD dan menyusun buku informasi kepegawaian. Target kinerja

untuk penyusunan buku 100 buah terealisasi 100 % dengan katergori

Sangat Berhasil.

Page 35: KATA PENGANTAR - bkd.malangkab.go.idbkd.malangkab.go.id/website/file/LAKIP BKD 2011.pdf · Dalam pasal 3 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara

LAKIP BKD 2011 28

3. Perbandingan Data Kinerja Antara Realisasi Tahun 2011 dengan

Realisasi Tahun 2010 dan Capaian 2010 dengan 2011

Sasaran Indikator Sasaran

Realisasi Capaian

2010 2011 2010 2011

1. Terwujudnya pegawai yang memiliki kemampuan teknis wawasan dan ketrampilan yang profesional dalam tugas dan fungsi

Terkirimnya jumlah PNS yang mengikuti Diklat Teknis / Fungsional untuk peningkatan pengetahuan dan kemampuan

29 22 58,00 %

44,00 %

Jumlah PNS yang mengikuti Diklat penerapan SMM ISO 9001 : 2008

60 20 100 % 100 %

2. Terwujudnya pegawai yang berkompetensi setelah lulus pendidikan tugas belajar dan melalui ijin belajar serta terwujudnya peningkatan pemahaman peraturan dibidang kepegawaian

Jumlah PNS yang lulus mengukuti Uiian Penyesuaian Ijazah /Ujian Dinas

194 266 77,60 %

100 %

Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi peraturan bidang kepegawaian

350 240 76 % 64 %

3. Terwujudnya kesejahteraan pegawai dengan pemberian penghargaan / reward dan sanksi / punishment adminitrasi kepegawaian bagi PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dan mengembangkan melalui rekruitmen, penataan personil , pengiriman tugas belajar dan menata sistem informasi manajemen kepegawaian daerah

Jumlah PNS yang mengurus administrasi Askes,Karis/Karsu, Bapertarum, Tali Asih dan pemberian bantuan Pemulangan Pegawai Pensiun

2399 99,96 %

Jumlah PNS yang memperoleh hak dan penghargaan Kenaikan Pangkat dan Gaji Berkala

3262 3501 98,84 %

100%

Jumlah PNS yang diberi sanksi / punishmet administrasi pelanggaran disiplin

20 52 40,00 %

100%

Page 36: KATA PENGANTAR - bkd.malangkab.go.idbkd.malangkab.go.id/website/file/LAKIP BKD 2011.pdf · Dalam pasal 3 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara

LAKIP BKD 2011 29

Sasaran Indikator Sasaran Realisasi Capaian

2010 2011 2010 2011

Jumlah CPNS yang lulus seleksi rekruitmen untuk memenuhi kebutuhan pegawai karena pensiun dari pelamar umum

108 0 99,74 %

0 %

Jumlah Pejabat Struktural/Fungsional yang dilantik dan pengambilan sumpah jabatan

1200 1817 96,00 %

163 %

Jumlah pegawai yang menerima bantuan tugas belajar ikatan dinas program S-3.S-2,S-1 dan IPDN

15 14 100% 100%

Jumlah pelamar calon praja IPDN yang mengikuti seleksi untuk direkruit menjadi praja IPDN

97 32 97,00 %

64,00 %

Entry data dan update pegawai database kepegaaian dalam jaringan sistem informasi kepegawaian

18139 17535 95,47 %

97,42 %

Jumlah buku informasi kepegawaian yang disusun dan diterbitkan

200 100 100 % 100%

4. Perbandingan Capaian Prestasi yang Diperoleh Badan Kepegawaian

Daerah Tahun 2010 dengan 2011

No Nama Penghargaan

Tingkat SKPD Penerima

Penghargaan Kabupaten Provinsi

2010 2011 2010 2011

1. Anugerah Citra Pelayanan Pratama ( The Inovative Breaktrough Public Service )

- 1 - - Badan Kepegawaian Daerah

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Malang sebagai Leading Sektor dalam bidang pelayanan publik

bidang kepegawaian telah melakukan inovasi pelayanan dibidang

kepegawaian sehingga pada Tahun 2011 berhasil mendapatkan 1 ( satu)

buah penghargaan dari Bupati Malang Anugerah Citra Pelayanan Pratama

The Inovative Breaktrough Public Service ( Terobosan Inovatif Bidang

Pelayanan Publik ) Nomor : 003.3/536/421.034/2011 tanggal 29 Nopember

2011.

Page 37: KATA PENGANTAR - bkd.malangkab.go.idbkd.malangkab.go.id/website/file/LAKIP BKD 2011.pdf · Dalam pasal 3 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara

LAKIP BKD 2011 30

D. Akuntabilitas Keuangan

Pada bagian ini diuraikan tentang pembiayaan, realisasi dan prosentase atas

pelaksanaan strategi pencapaian sasaran-sasaran dengan target-target yang

telah ditetapkan di tahun 2011. sehingga untuk Laporan Akuntabilitas Kinerja

Tahun 2011 ini rincian dana Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang

sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Pengguna Anggaran ( DPA ) terdiri

dari Belanja Tidak langsung yaitu Belanja Pegawai ( Gaji dan Tunjangan )

sebesar Rp. 2.664.149.000,- ( Dua milyar enam ratus enam puluh empat juta

seratus empat puluh sembilan ribu rupiah ) sedangkan Belanja Langsung

( Belanja Program/ Kegiatan ) sebesar Rp. 1.650.000.000,- ( Satu milyar enam

ratus lima puluh juta rupiah ) dan terinci sebagai berikut :

Anggaran Belanja Tidak Langsung Rp 2.664.149.000,-

Anggaran Belanja Langsung Rp. 1.650.000.000,- +

JUMLAH Rp. 4.314.149.000,-

Khusus Anggaran Belanja Langsung tersebut dikaitkan degan pencapaian

sasaran, anggaran tersebut telah digunakan untuk melaksanakan program dan

kegiatan sebesar Rp.1.353.690.180,- ( Satu milyar tiga ratus lima puluh tiga juta

enam ratus sembilan puluh ribu seratus delapan puluh rupiah ) atau sebesar

82.04 % dari pagu anggaran belanja langsung pada Badan Kepegawaian Daerah

Dengan demikian terdapat sisa sebesar Rp. 296.309.820,- ( Dua ratus sembilan

puluh enam juta tiga ratus sembilan ribu delapan ratus dua puluh rupiah ) atau

sebesar 17.96%. Tidak tercapainya realisasinya anggaran disamping dilakukan

efisiensi, ada 1 (satu ) kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2011

yaitu kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS sehingga sangat berpengaruh

terhadap realisasi anggaran.

Page 38: KATA PENGANTAR - bkd.malangkab.go.idbkd.malangkab.go.id/website/file/LAKIP BKD 2011.pdf · Dalam pasal 3 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara

LAKIP BKD 2011 31

Akuntabilitas Keuangan Badan Kepegawaian Daerah dalam pelaksanaan

kegiatan per program pada Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel berikut :

REALISASI ANGGARAN

No Sasaran Jenis Kegiatan Anggaran Realisasi %

1. Terwujudnya pegawai yang memiliki kemampuan teknis wawasan dan ketrampilan yang profesional dalam tugas dan fungsi

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

10.000.000,- 10.000.000,- 100 %

2. Pendidikan dan Pelatihan Tugas Pokok dan Fungsi bagi PNS Daerah

80.200.000,- 79.200.000,- 98,75 %

2. Terwujudnya pegawai yang berkompetensi setelah lulus pendidikan tugas belajar dan melalui ijin belajar serta terwujudnya peningkatan pemahaman peraturan dibidang kepegawaian

1. Pendidikan Penjenjangan Struktural

20.420.000,- 20.420.000,- 100 %

2. Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme

29.600.000,- 18.900.000,- 63,85 %

3. Terwujudnya kesejahteraan pegawai dengan pemberian penghargaan / reward dan sanksi / punishment adminitrasi kepegawaian bagi PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dan mengembangkan melalui rekruitmen, penataan personil , pengiriman tugas belajar dan menata sistem informasi manajemen kepegawaian daerah

1. Seleksi Penerimaan Calon PNS

330.630.000,- 92.588.000,- 28,00 %

2. Penempatan PNS

153.197.000 112.497.000,- 73,29 %

3. Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS

99.999.500,- 99.725.680,- 99,73 %

4. Pembangunan /Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

166.610.000,- 165.020.000,- 99,05 %

5. Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi

200.537.000,- 200.537.000,- 100 %

6. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

9.800.000,- 7.400.000,- 75,51 %

7. Pemberian bantuan Tugas Belajar Ikatan Dinas

168.850.000,- 168.850.000,- 100 %

Page 39: KATA PENGANTAR - bkd.malangkab.go.idbkd.malangkab.go.id/website/file/LAKIP BKD 2011.pdf · Dalam pasal 3 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara

LAKIP BKD 2011 32

No Sasaran Jenis Kegiatan Anggaran Realisasi %

8. Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN

34.625.000,- 33.325.000,- 96,25 %

9. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

42.000.000,- 42.000.000,- 100 %

4. Terwujudnya sarana Pendukung yang memadai untuk mengoptimalkan pelayanan administrasi kepegawaian

1. Penyediaan jasa surat menyurat

7.500.000,- 7.500.000,- 100 %

2. Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

7.200.000,- 7.200.000,- 100 %

3. Penyediaan jasa administrasi keuangan

28.200.000,- 28.200.000,- 100 %

4. Penyediaan jasa kebersihan kantor

3.180.000,- 3.180.000,- 100 %

5. Penyediaan Alat Tulis Kantor

71.948.000,- 71.948.000,- 100 %

6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

52.175.000,- 52.175.000,- 100 %

7. Penyediaan komponen instalasi lisntrikpenerangan bangunan kantor

2.847.500,- 2.847.500,- 100 %

8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

2.900.000,- 2.900.000,- 100 %

9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

29.000.000,- 29.000.000,- 100 %

10. Pengadaan peralatan gedung kantor

58.150.000 58.150.000,- 100 %

11.Pemeliharaan rutin/ berkala berkala gedung kantor

7.012.000,- 7.012.000,- 100 %

12.Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional

12.055.000,- 12.055.000,- 100 %

Page 40: KATA PENGANTAR - bkd.malangkab.go.idbkd.malangkab.go.id/website/file/LAKIP BKD 2011.pdf · Dalam pasal 3 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara

LAKIP BKD 2011 33

No Sasaran Jenis Kegiatan Anggaran Realisasi %

13.Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor

11.800.000,- 11.800.000,- 100 %

14.Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2.964.000,- 2.960.000,- 100 %

15.Penyusunan laporan keuangan semesteran

1.800.000,- 1.800.000,- 100 %

16.Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

4.500.000,- 4.500.000,- 100 %

E. Permasalahan dan Strategi Pemecahan Masalah

Dalam upaya pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditentukan

oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang mengalami beberapa

hambatan dan kendala. Hambatan dan kendala yang dijumpai dalam pencapaian

target kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung yang tersedia

2. Terbatasnya jumlah anggaran yang tersedia untuk meningkatkan sumber

daya manusia aparatur

3. Dukungan dari SKPD/ instansi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan

masih mengalami keterlambatan sehingga menghambat pada proses

adminitrasi berikutnya

Untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut di atas diperlukan upaya-upaya

penangulangan antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung yang memadai dalam

pelaksanaan kegiatan

2. Tersedianya anggaran yang cukup untuk peningkatan kualitas sumber daya

manusia melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, bintek dan semacamnya

3. Membina dan meningkatkan fungsi koordinasi dan komunikasi baik internal

maupun eksternal kepada pihak terkait dalam menata manajemen

kepegawaian di daerah.

Page 41: KATA PENGANTAR - bkd.malangkab.go.idbkd.malangkab.go.id/website/file/LAKIP BKD 2011.pdf · Dalam pasal 3 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara

LAKIP BKD 2011 34

BAB IV P E N U T U P

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang sebagai perwujudan pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan SDM dan pelaksanaan

kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Pemerintah, dan juga merupakan sebagai

alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendukung terwujudnya good

governance. Dalam perseptif, LAKIP ini berfungsi sebagai media pertanggung

jawaban kepada publik tentang keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi dari

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang dalam mencapai tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan. Dengan kata lain Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah pada dasarnya merupakan laporan kepada pihak publik /

eksternal walaupun manfaatnya lebih banyak kepada pihak internal. Oleh karena itu

penyajian informasi dalam laporan Kinerja Instansi Pemerintah harus

dipertimbangkan untuk dapat dipergunakan oleh pihak luar.

Dari hasil penilaian, keberhasilan pencapaian sasaran tersebut diukur melalui

29 (dua puluh sembilan) indikator kinerja sasaran berikut capaian kinerjanya, dengan

rata-rata capaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah kabupaten Malang adalah

100% sehingga termasuk kategori “Sangat Berhasil”.

Hasil evaluasi kinerja ini merupakan hasil evaluasi kinerja dari Badan Kepegawaian

Daerah Kabupaten Malang, hal ini juga berarti bahwa kinerja dari pada Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang bisa dikatakan sangat baik, walaupun

dalam beberapa hal masih ada hambatan atau kendala yang harus diperbaiki pada

tahun-tahun mendatang secara terus-menerus.

Dalam upaya pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah

ditentukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang mengalami

beberapa hambatan dan kendala. Hambatan dan kendala yang dijumpai dalam

pencapaian target kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung yang tersedia.

2. Terbatasnya jumlah anggaran yang tersedia untuk meningkatkan sumber daya

manusia aparatur.

Page 42: KATA PENGANTAR - bkd.malangkab.go.idbkd.malangkab.go.id/website/file/LAKIP BKD 2011.pdf · Dalam pasal 3 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara

LAKIP BKD 2011 35

3. Dukungan dari SKPD/ instansi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan masih

mengalami keterlambatan sehingga menghambat pada proses administrasi

berikutnya.

Untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut di atas diperlukan upaya-upaya

penangulangan antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung yang memadai dalam

pelaksanaan kegiatan.

2. Tersedianya anggaran yang cukup untuk peningkatan kualitas sumber daya

manusia melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, bintek dan semacamnya.

3. Membina dan meningkatkan fungsi koordinasi dan komunikasi baik internal

maupun eksternal kepada pihak terkat dalam menata manajemen kepegawaian

di daerah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2011 ini

merupakan laporan pertanggunjawaban Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Malang dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Diharapkan saran serta

masukan dari semua pihak guna perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Page 43: KATA PENGANTAR - bkd.malangkab.go.idbkd.malangkab.go.id/website/file/LAKIP BKD 2011.pdf · Dalam pasal 3 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara

LAMPIRAN

1. RENCANA STRATEGIS (RS) TAHUN 2011 - 2015.

2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2011.

3. PENETAPAN KINERJA (PK) TAHUN 2011.

4. PENGUKURAN KINERJA (PK) TAHUN 2011.

Page 44: KATA PENGANTAR - bkd.malangkab.go.idbkd.malangkab.go.id/website/file/LAKIP BKD 2011.pdf · Dalam pasal 3 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara

:

:

: 1.

2.

3.

INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM3

1. Peningkatan

Kapasitas

Sumberdaya Aparatur

2. Peningkatan

Kapasitas

Sumberdaya Aparatur

2. 2. 2. 3. Pendidikan

Kedinasan

3. 3. 3. 4. Pembinaan dan

Pengembangan

Aparatur

KETERANGAN

Meningkatkan disiplin pegawai

dengan pemberian reward dan

punishment, melakukan

monitoring dan evaluasi,

melaksanakan rekruitmen,

memberikan bantuan tugas

belajar dan memberikan ijin

belajar, menempatkan pegawai

sesuai azas the right man on the

right place serta

menyempurnakan sistem kerja

sarana/prasarana pendukung

secara berkelanjutan

Meningkatkan pola-pola

pengembangan karier pegawai

sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang

berlaku melalui pendidikan

kedinasan

5 6

Meningkatnya jumlah pegawai

yang berkompetensi setelah lulus

ujian dinas dan penyesuaian

ijazah serta meningkatnya jumlah

pegawai yang mengikuti

sosialisasi peraturan dibidang

kepegawaian

Terwujudnya pegawai yang

berkompetensi setelah lulus

pendidikan tugas belajar dan

melalui ijin belajar serta

terwujudnya peningkatan

pemahaman peraturan

dibidang kepegawaian

Terwujudnya kesejahteraan

pegawai dengan pemberian

penghargaan / reward, dan

sanksi administrasi

kepegawaian bagi PNS yang

melakukan pelanggaran

disiplin dan mengembangkan

melalui rekruitmen, penataan

personil, pengiriman tugas

belajar dan menata sistem

informasi manajemen

kepegawaian daerah

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Terwujudnya Tertib Administrasi Kepegawaian Dalam Rangka Penataan Pegawai

yang Proporsional Menuju Pembangunan Sumberdaya Aparatur yang Profesional

2

Melaksanakan Pembinaan Pegawai

CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

TAHUN 2011 - 2015

Meningkatnya jumlah PNS yang

memperoleh layanan

administyrasi kepegawaian dan

pengembangan jumlah pegawai

yang berkualitas dan

berkompetensi untuk penataan

pegawai yang proporsional dan

profesional

Terkirimnya jumlah PNS yang

mengikuti Diklat

Teknis/Fungsional untuk

peningkatan pengetahuan dan

kemampuan

1. Meningkatkan kompetensi dan

pemahaman terhadap peraturan

dibidang kepegawaian melalui

pendidikan dan pelatihan

1.

1 4

Peningkatan

pengembangan dan

penataan pegawai yang

profesional dan

proporsional melalui

sistem manajemen

kepegawaian

Peningkatan SDM

Aparatur yang berkualitas

dan berkompetensi

RENCANA STRATEGISBADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG

TUJUAN

URAIAN

Terwujudnya pegawai yang

memiliki kemampuan teknis

wawasan dan ketrampilan

yang profesional tugas dan

fungsi

Peningkatan ketrampilan

dan profesionalisme PNS

setelah mengikuti diklat

1.

SASARAN

URAIAN

INSTANSI

VISI

Meningkatkan kesejahteraan pegawai dan melaksanakan pengembangan

pegawai serta mengelola sistem informasi manejemen kepegawaian

MISI Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian yang baik

Lampiran RS RKT 2011-2015

1

Page 45: KATA PENGANTAR - bkd.malangkab.go.idbkd.malangkab.go.id/website/file/LAKIP BKD 2011.pdf · Dalam pasal 3 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara

INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM3

KETERANGAN

5 62

CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

1 4

TUJUAN

URAIAN

SASARAN

URAIAN

4. 4. 4. 5.

6. Peningkatan Sarana

dan Prasarana

7.

`

Malang, 2012

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Ir. DIDIK BUDI MULJONO, MTPembina Utama Muda

NIP. 19600504 198811 1001

Peningkatan pelayanan

administrasi kepegawaian

yang efektif, efisien dan

tepat waktu

Terwujudnya peningkatan

sarana pendukung yang

memadai untuk

mengoptimalkan pelayanan

administrasi kepegawaian

Terpenuhinya sarana dan

prasarana kebutuhan kegiatan

rutin

Memberikan pelayanan

adminitrasi kepegawaian yang

cepat, tepat dan akurat untuk

meningkatkan kepuasan aparatur

Pemerintah Kabupaten Malang

Peningkatan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Peningkatan

pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan

Lampiran RS RKT 2011-2015

2

Page 46: KATA PENGANTAR - bkd.malangkab.go.idbkd.malangkab.go.id/website/file/LAKIP BKD 2011.pdf · Dalam pasal 3 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang

Tahun : 2011

Sasaran Strategis Indikator Kinerja

1.1 90 PNS

1.2 20 PNS

2.1 387 PNS

2.2 Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi peraturan bidang

kepegawaian

300 PNS

3.1 1146 PNS

3.2 Jumlah PNS yang memperoleh hak dan penghargaan

kenaikan pangkat dan gaji berkala

3332 PNS

3.3 Jumlah PNS yang diberi sanksi/punishment adminitrasi

pelanggaran disiplin

50 PNS

3.4 Jumlah PNS yang lulus seleksi rekruitmen untuk

memenuhi kebutuhan karena pensiun

1584 CPNS

3.5 Jumlah pejabat struktural/fungsional yang dilantik dan

pengambilan sumpah jabatan

1118 PNS

3.6 Jumlah pegawai yang menerima bantuan tugas belajar

ikatan dinas program S-1,S-2,S-3 dan IPDN

14 PNS

3.7 Jumlah pelamar calon praja IPDN yang mengikuti seleksi

untuk direkruit menjadi praja IPDN

100 PNS

3.8 Entry data dan update database pegawai dalam jaringan

simpeg

19000 PNS

3.9 Jumlah buku informasi kepegawaian yang disusun dan

diterbitkan

100 buku

Target

RENCANA KINERJA TAHUNAN ( RKT )

Terkirimnya jumlah PNS yang mengikuti Diklat

Teknis/Fungsional untuk peningkatan pengetahuan dan

kemampuan

Jumlah PNS yang mengikuti diklat penerapan SMM ISO

201 : 2008

Terwujudnya pegawai yang memiliki

kemampuan teknis wawasan dan

ketrampilan yang profesional tugas

dan fungsi

Pembina Utama Muda

NIP. 19600504 198811 1001

Terwujudnya kesejahteraan pegawai

dengan pemberian penghargaan /

reward, dan sanksi administrasi

kepegawaian bagi PNS yang

melakukan pelanggaran disiplin dan

mengembangkan melalui

rekruitmen, penataan personil,

pengiriman tugas belajar dan

menata sistem manajemen

kepegawaian

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Ir. DIDIK BUDI MULJONO, MT

Terwujudnya pegawai yang

berkompetensi setelah lulus

pendidikan tugas belajar dan melalui

ijin belajar serta terwujudnya

peningkatan pemahaman peraturan

dibidang kepegawaian

Jumlah PNS yang lulus mengikuti ujian dinas dan ujian

penyesuaian ijazah

Jumlah PNS yang mengurus administrasi

Askes,Karis/Karsu,Bapertarum, Tali Asih dan pemberian

bantuan pemulangan pegawai pensiun

Page 47: KATA PENGANTAR - bkd.malangkab.go.idbkd.malangkab.go.id/website/file/LAKIP BKD 2011.pdf · Dalam pasal 3 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara

: Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang

Tahun : 2011

Sasaran Strategis Indikator Kinerja

1. 1.1 50 PNS

1.2 20 PNS

2. 2.1 387 PNS

2.2 Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi peraturan bidang

kepegawaian

375 PNS

3. 3.1 2939 PNS

3.2 Jumlah PNS yang memperoleh hak dan penghargaan

kenaikan pangkat dan gaji berkala

3332 PNS

3.3 Jumlah PNS yang diberi sanksi/punishment adminitrasi

pelanggaran disiplin

50 PNS

3.4 Jumlah PNS yang lulus seleksi rekruitmen untuk

memenuhi kebutuhan karena pensiun

400 CPNS

3.5 Jumlah pejabat struktural/fungsional yang dilantik dan

pengambilan sumpah jabatan

1118 PNS

3.6 Jumlah pegawai yang menerima bantuan tugas belajar

ikatan dinas program S-1,S-2,S-3 dan IPDN

14 PNS

3.7 Jumlah pelamar calon praja IPDN yang mengikuti seleksi

untuk direkruit menjadi praja IPDN

100 PNS

3.8 Entry data dan update database pegawai dalam jaringan

simpeg

18000 PNS

3.9 Jumlah buku informasi kepegawaian yang disusun dan

diterbitkan

100 buku

Rp. 1.650.000.000,-

Jumlah PNS yang mengurus administrasi

Askes,Karis/Karsu,Bapertarum, Tali Asih dan pemberian

bantuan pemulangan pegawai pensiun

Jumlah PNS yang mengikuti diklat penerapan SMM ISO

2001 : 2008

Terwujudnya pegawai yang memiliki

kemampuan teknis wawasan dan

ketrampilan yang profesional tugas

dan fungsi

Terwujudnya kesejahteraan pegawai

dengan pemberian penghargaan /

reward, dan sanksi administrasi

kepegawaian bagi PNS yang

melakukan pelanggaran disiplin dan

mengembangkan melalui

rekruitmen, penataan personil,

pengiriman tugas belajar dan

menata sistem manajemen

kepegawaian

Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pembina Utama Muda

NIP. 19600504 198811 1001

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Ir. DIDIK BUDI MULJONO, MT

Target

PENETAPAN KINERJA ( PK )

Terkirimnya jumlah PNS yang mengikuti Diklat

Teknis/Fungsional untuk peningkatan pengetahuan dan

kemampuan

Jumlah Anggaran Tahun 2011

Terwujudnya pegawai yang

berkompetensi setelah lulus

pendidikan tugas belajar dan melalui

ijin belajar serta terwujudnya

peningkatan pemahaman peraturan

dibidang kepegawaian

Jumlah PNS yang lulus mengikuti ujian dinas dan ujian

penyesuaian ijazah

Page 48: KATA PENGANTAR - bkd.malangkab.go.idbkd.malangkab.go.id/website/file/LAKIP BKD 2011.pdf · Dalam pasal 3 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara

: Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang

: 2011

Indikator Kinerja %

1. 1.1 50 PNS 22 PNS 44,00

1.2 20 PNS 20 PNS 100,00

2. 2.1 250 PNS 266 PNS 106,40

2.2 Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi peraturan

bidang kepegawaian

375 PNS 240 PNS 64,00

3. 3.1 2939 PNS 2995 PNS 101,91

3.2 Jumlah PNS yang memperoleh hak dan

penghargaan kenaikan pangkat dan gaji berkala

3332 PNS 3501 PNS 105,07

3.3 Jumlah PNS yang diberi sanksi/punishment

adminitrasi pelanggaran disiplin

50 PNS 52 PNS 104,00

3.4 Jumlah PNS yang lulus seleksi rekruitmen untuk

memenuhi kebutuhan karena pensiun

400 CPNS 0 CPNS 0,00

3.5 Jumlah pejabat struktural/fungsional yang dilantik

dan pengambilan sumpah jabatan

1118 PNS 1817 PNS 162,52

3.6 Jumlah pegawai yang menerima bantuan tugas

belajar ikatan dinas program S-1,S-2,S-3 dan

IPDN

14 PNS 14 PNS 100,00

3.7 Jumlah pelamar calon praja IPDN yang mengikuti

seleksi untuk direkruit menjadi praja IPDN

50 PNS 32 PNS 64,00

3.8 Entry data dan update database pegawai dalam

jaringan simpeg

18000 PNS 17535 PNS 97,42

3.9 Jumlah buku informasi kepegawaian yang

disusun dan diterbitkan

100 PNS 100 PNS 100,00

4. 4.1 Tercapainya jumlah yang terkirim dan

tersampaikan

12 bulan 12 bulan 100,00

4.2 Kelancaran komunikasi tugas kedinasan 12 bulan 12 bulan 100,00

4.3 Terwujudnya tertib administrasi kedinasan 12 bulan 12 bulan 100,00

4.4 Terjaganya kebersihan dilingkungan kantor 12 bulan 12 bulan 100,00

4.5 Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor 12 bulan 12 bulan 100,00

4.6 Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 12 bulan 100,00

4.7 Terlaksananya penyediaan komponen alat listrik 12 bulan 12 bulan 100,00

4.8 Tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan

perundang-undangan

35 eks 35 eks 100,00

4.9 Terlaksananya rapat-rapat koordinasi keluar

daerah

12 bulan 12 bulan 100,00

4.10 Terlaksananya pengadaan belanja modal

peralatan kantor

2 paket 2 paket 100,00

4.11 Terawatnya bangunan gedung perkantoran 1 unit 1 unit 100,00

4.12 Terawatnya kendaraan dinas operasional 7 unit 7 unit 100,00

4.13 Terawatnya peralatan gedung kantor 12 bulan 12 bulan 100,00

4.14 Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

12 bulan 12 bulan 100,00

4.15 Tersedianya laporan keuangan semesteran 12 bulan 12 bulan 100,00

4.16 Tersedianya pelaporan keuangan akhir tahun 12 bulan 12 bulan 100,00

Jumlah Anggaran Tahun 2011 Rp. 1.650.000.000,-

Jumlah Realisasi Anggaran Rp. 1.353,690.180,-

NIP. 19600504 198811 1001

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Ir. DIDIK BUDI MULJONO, MT

Terwujudnya peningkatan sarana

pendukung yang memadai untuk

mengoptimalkan pelayanan

administrasi kepegawaian

Terwujudnya pegawai yang

berkompetensi setelah lulus

pendidikan tugas belajar dan

melalui ijin belajar serta terwujudnya

peningkatan pemahaman peraturan

dibidang kepegawaian

Jumlah PNS yang lulus mengikuti ujian dinas dan

ujian penyesuaian ijazah

Jumlah PNS yang mengurus administrasi

Askes,Karis/Karsu,Bapertarum, Tali Asih dan

pemberian bantuan pemulangan pegawai pensiun

Terwujudnya kesejahteraan

pegawai dengan pemberian

penghargaan / reward, dan sanksi

administrasi kepegawaian bagi PNS

yang melakukan pelanggaran

disiplin dan mengembangkan

melalui rekruitmen, penataan

personil, pengiriman tugas belajar

dan menata sistem

Pembina Utama Muda

Jumlah PNS yang mengikuti diklat penerapan

SMM ISO 201 : 2008

PENGUKURAN KINERJA ( PK )

Terkirimnya jumlah PNS yang mengikuti Diklat

Teknis/Fungsional untuk peningkatan

pengetahuan dan kemampuan

Target Realisasi

Terwujudnya pegawai yang memiliki

kemampuan teknis wawasan dan

ketrampilan yang profesional tugas

dan fungsi

Satuan Kerja Perangkat Daerah

Tahun

Sasaran Strategis

Page 49: KATA PENGANTAR - bkd.malangkab.go.idbkd.malangkab.go.id/website/file/LAKIP BKD 2011.pdf · Dalam pasal 3 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara