KATA PENGANTAR - ms-takengon.net · RINGKASAN Mahkamah Syar’iyah Takengon sebagai lembaga...

Puji Syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, atas berkat

rahmat dan ridha-Nya, Mahkamah Syar’iyah Takengon telah dapat

menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2017.

Salawat dan beriring salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW

yang telah merubah pola pikir umat manusia dari alam kejahilan kepada

alam yang berilmu pengetahuan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Mahkamah

Syar’iyah Takengon tahun 2017 ini dalam rangka memenuhi kewajiban

sebagaimana dimaksud oleh surat Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor.

1003A/SEK/OT.01.2/11/2017, tanggal 27 November 2017, sesuai

Peraturan Presiden Nomor : 29 tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan Nomor : 53 Tahun 2014

Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Mahkamah Syar’iyah

Takengon telah melaksanakan penyusunan LKjIP tahun 2017 dan

Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2018.

LKjIP Mahkamah Syar’iyah Takengon tahun 2017 dibuat sebagai

laporan pelaksanaan tugas, bahan evaluasi, capaian kinerja,dan

pencapaian indikator kinerja utama tahun 2017 serta penetapan kinerja

tahun 2018 sebagai bentuk pertanggungjawaban Mahkamah Syar’iyah

Takengon dalam mewujudkan reformasi birokrasi sesuai dengan visi dan

misi yaitu ”TERWUJUDNYA MAHKAMAH SYAR’IYAH TAKENGON YANG

AGUNG”

KATA PENGANTAR

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LKjIP ini masih

terdapat kekurangan dan jauh dari sempurna oleh karena itu saran dan

kritik dari semua pihak sangat kami harapkan demi kesempurnaan

penyusunan laporan di masa mendatang. Semoga Allah SWT senantiasa

memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepadakita sekalian dalam

melaksanakan tugas dan pengabdian kepada agama, nusa dan bangsa.

Amin.

Takengon, 01 Februari 2018 Ketua Mahkamah Syar’iyah Takengon

Drs. A. Karim

Mahkamah Syar’iyah Takengon sebagai lembaga peradilan dan

pelaksanaan kekuasaan kehakiman dibawah Mahkamah Agung

mempunyai tugas dan peran yang strategis dalam melaksanakan tugas

yustisial dan administratif dalam wilayah hukum Kota Takengon, untuk itu

seluruh program kerja Mahkamah Syar’iyah Takengon didasarkan pada

tujuan, sasaran strategis, target kinerja yang telah ditetapkan dalam

rencana jangka pendek, jangka menengah, Indikator Kinerja Utama,

Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja secara konsisten dan

berkesinambungan sebagai penjabaran dari program Mahkamah Agung RI

dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.

Dalam rangka pelaksanakan visi, misi dan rencana strategis

Mahkamah Syar’iyah Takengon secara konsisten, terus menerus dan

berkesinambungan, telah ditetapkan 4 (empat) tujuan, 4 (empat) sasaran

strategis yang akan dicapai pada tahun 2017. Secara umum dapat

disimpulkan bahwa dari 4 (empat) sasaran strategis yang ditetapkan dalam

penetapan/perjanjian kinerja tahun 2017 terdapat 4 (empat) sasaran

strategis yang berhasil dilaksanakan sesuai dengan target yang telah

ditetapkan (100% atau lebih).

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran

strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

RINGKASAN EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)

4

SASARAN STRATEGIS

MAHKAMAH SYAR’IYAH TAKENGON

No

Sasaran

Strategis

Indikator Kinerja

Utama Target Realisasi

Capaian

(%)

1 2 3 4 5 6

1. Terwujudnya

Proses

Peradilan

yang Pasti,

Transparan

dan

Akuntabel

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Jinayat

100% 100%

100% 100%

100% 100%

b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

- Perdata - Jinayat

90% 100%

95,2% 100%

105,7% 100%

c. Persentase penurunan sisa perkara - Perdata - Jinayat

20% 100%

3,64% 100%

18,2% 100%

d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya

- Banding - Kasasi - PK

90% 100% 100%

99,13% 99,80% 99,90%

110% 99,80% 99,90%

e. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan

100% 73,69% 73,69%

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

100% 100% 100%

b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

15% 1,68% 11,2%

5

c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu

100% 100% 100%

d. Persentase putusan perkara yang menarik

perhatian masyarakat yang dapat diakses online dalam waktu 1 hari setelah putus

100% 100% 100%

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

100% 100% 100%

b.Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling

100% 100% 100%

c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum

100% 100% 100%

d. .Persentase pencari keadilan tewrtentu yang mendapat ayana bantuan Hukum (Posbakum)

100% 100% 100%

4 Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (diekssekusi)

100% 99,42% 99,42%

6

KATA PENGANTAR .......................................................................... i

RINGKASAN EKSEKUTIF ................................................................. ii

DAFTAR ISI ...................................................................................... vi

BAB I PENDAHULUAN ................................................................ 7

A. Latar Belakang ............................................................ 7

B. Tugas dan Fungsi ........................................................ 9

C. Sistematika Penyajian .................................................. 10

BAB II PERENCANAAN KINERJA ................................................ 12

A. Rencana Stretegis ......................................................... 12

1. Visi dan Misi ........................................................... 12

2. Tujuan & Sasaran Strategis .................................... 13

3. Program Utama dan Kegitan Pokok ......................... 14

B. Indikator Kinerja Utama ............................................... 15

C. Rencana Kinerja Tahunan ............................................ 17

D. Perjanjian Kinerja ......................................................... 19

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017 ......................... 22

A. Pengukuran Kinerja ..................................................... 22

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja ...................................... 49

BAB IV PENUTUP ........................................................................... 52

A. Kesimpulan .................................................................. 52

B. Saran-saran .................................................................. 52

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi

2. SK Tim Penyusunan LAKIP

3. Lampiran-Lampiran lainnya

DAFTAR ISI

7

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen bahwa

“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan

Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan

Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer,

lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah

Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya BAB IX tentang

Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting

terhadap penyesuaian tersebut dengan lahirnya Undang-Undang Nomor

4 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009

tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan

mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk masing-masing

lingkungan peradilan diatur dalam Undang- Undang sesuai dengan

kekhususan lingkungan peradilan masing - masing”.

Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang

dinamakan dengan peradilan satu atap (One Roof System). Sebagai

realisasi dari pasal tersebut terbentuklah Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sebagai lembaga pemerintah, Mahkamah Syar’iyah Takengon

merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan

Mahkamah Agung dan hal ini juga menjadi tanggung jawab untuk

melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh masyarakat

dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut

dijabarkan dalam menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan

kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja

BAB I

PENDAHULUAN

8

dimaksudkan untuk mengkonsumsi capaian kinerja Mahkamah

Syar’iyah Takengon dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan

proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan

dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Sejalan dengan kebijakan Badan Peradilan Agama Mahkamah

Agung RI yang telah mencanangkan 7 ( tujuh ) faktor penting sebagai

perwujudan pelaksanaan reformasi birokrasi dengan perincian sebagai

berikut:

1. Penyelesaian perkara tepat waktu ( sesuai SOP );

2. Pengelolaan dan peningkatan manajemen SDM;

3. Pengelolaan website;

4. Implementasi pelaksanaan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran

Perkara);

5. Tersedianya meja informasi;

6. Justice for All (Prodeo dan Sidang Keliling);

Didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-Asas Umum Penyelenggara

Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas

Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas.

Sedangkan untuk menciptakan good governance diperlukan prinsip-

prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya

tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan

efektif serta profesionalisme.

Akuntabilitas merupakan azas dalam penyelenggaraan tata

pemerintahan yang baik (goodgovernance) dan pemerintahan yang

bersih (clean governance), yang dapat didefinisikan sebagaiperwujudan

kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan

sumber dayamanusia, sarana, prasarana, anggaran dan pelaksanaan

kebijakan yang dipercayakan kepadanyadalam rangka pencapaian

tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas

9

dapat diuraikan sebagai kewajiban untuk menjawab dan menjelaskan

kinerja daritindakan seseorang atau lembaga kepada pihak-pihak yang

memiliki hak untuk meminta jawaban atau keterangan dari orang atau

lembaga yang telah diberikan wewenang untuk mengelola sumber daya

tertentu. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Mahkamah Syar’iyah Takengon ini adalah merupakan kewajiban yang

dilaksanakan setiap awal tahun sebagai cerminan sejauh mana

pencapaian pelaksanaan kinerja dan hambatan-hambatan yang

dihadapi selama tahun pelaporan.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Mahkamah Syar’iyah Takengon sebagai lembaga peradilan yang

melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (yudikatif) dalam wilayah

hukum Kota Takengon, mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa,

mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya

sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama. Mahkamah Syar’iyah Takengon bertugas dan

berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah

Syar’iyah Takengon dalam tingkat pertama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Mahkamah Syar’iyah

Takengon mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan bimbingan, dan

petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah

jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan,

maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian

dan pembangunan (vide : pasal 53 ayat 3 Undang – undang Nomor 3

Tahun 2006 jo KMA Nomor KMA/080/VIII/2006);

2. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas

pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Panitera

Pengganti, dan Jurusita/Jurusita pengganti di bawah jajarannya

agar peradilan yang diselenggarakan dengan seksama dan

sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat 1 dan ayat 2 Undang – undang

Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi

10

umum kesekretariatan serta pembangunan (vide : KMA Nomor

KMA080/VIII/2006);

3. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat

tentang hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah

hukumnya, apabila diminta. (vide : pasal 52 ayat 1 Undang – undang

Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006 jo

Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009);

4. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi umum,

keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung

pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi

peradilan;

5. Fungsi lainnya, yakni pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan

riset/penelitian, pelayanan publik dan sebagainya (vide : SK KMA

Nomor KMA/144/SK/VII/2007

C. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan ini menggambarkan pencapaian kinerja Mahkamah

Syar’iyah Takengon selama tahun 2015. Capaian kinerja (performance

results) tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (performance

plan) sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas

capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan

diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi

perbaikan kinerja di masa datang. Uraian singkat masing-masing bab

adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang, tugas

pokok dan fungsi, serta sistematika penyajian ;

BAB II : Rencana strategis termasuk didalamnya visi-misi, tujuan

dan sasaran strategis dan program utama kegiatan pokok,

Indikator Kinerja Utama, Rencana kinerja tahunan serta

Perjanjian kinerja;

BAB III : Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017 menjelaskan hasil

pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas

kinerja;

BAB IV : Penutup menjelaskan kesimpulan dan saran-saran yang

diperlukan untuk perbaikan di masa mendatang.

12

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Mahkamah Syar’iyah Takengon Tahun 2015 -

2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja

dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara

sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian,

pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-

undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas

serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Mahkamah Syar’iyah

Takengon diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah

Agung yang disesuaikan dengan pembangunan Nasional yang telah

ditetapkan dalam Pembangunan Jangka Panjang dalam Cetak Biru

Mahkamah Agung RI Tahun 2010 - 2035 dan Pembangunan Jangka

menengah (PJM) tahun 2015 - 2019, sebagai pedoman dan

pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan

Pengadilan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi.

Visi merupakan gambaran menantang keadaan masa depanyang

berisikan cita-cita atau tujuan hukum (rechtsidea) yang ingin

diwujudkan. Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut

kemana Mahkamah Syar’iyah Takengon akan dibawa dan diarahkan

untuk berkarya secara konsisten, eksis, antisipatif, inovatif dan needed

(dibutuhkan) oleh masyarakat (stakeholder/justitiabelen).

1. Visi dan Misi

Adapun Visi Mahkamah Syar’iyah Takengon adalah :

”TERWUJUDNYA MAHKAMAH SYAR’IYAH TAKENGON YANG

AGUNG”

Visi Mahkamah Syar’iyah Takengon merupakan kondisi yang

diharapkan dapat memotivasi seluruh aparatur Mahkamah Syar’iyah

Takengon dalam melaksanakan aktivitasnya. Adapun makna yang

terkandung dalam visi Mahkamah Syar’iyah Takengon adalah

menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk

menyelengarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

13

melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan

peradilan yang jujur dan adil.

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan Misi Mahkamah

Syar’iyah Takengon yaitu:

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap system peradilan

2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan

3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan

Potensi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki dianalisa untuk

menunjang perencanaan yang tepat sehingga akan mendorong

peningkatan kinerja khususnya dari segi akuntabilitas

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

a. Tujuan Strategis

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi

dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam

jangka waktu 1-5 tahun. Tujuan strategis yang termuat di

dalam rencana strategis adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem

peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan

akuntabel.

2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara

melalui pemanfaatan teknologi informasi.

3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat

miskin dan terpinggirkan.

4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari

keadilan

b. Sasaran Strategis

Untuk mendukung tercapainya tujuan dengan terukur maka

Mahkamah Agung menetapkan sasaran strategis sebagai

berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan

akuntabel.

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan

terpinggirkan.

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

14

3. Program Utama dan Kegiatan

a. Program Utama Keempat sasaran tersebut merupakan sasaran

yang akan dicapai Mahkamah Syar’iyah Takengon dalam tahun

2015 – 2019. Untuk mewujudkan visi dan misi serta sasaran

strategis, maka Mahkamah Agung mempunyai program, sebagai

berikut:

1) Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya Mahkamah Agung.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Mahkamah Agung.

3) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama.

b. Kegiatan Pokok

Mahkamah Syar’iyah Takengon sebagai lembaga peradilan yang

melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (yudikatif) dalam

wilayah hukum Kota Takengon, mempunyai tugas pokok menerima,

memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan

kepadanya sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Mahkamah Syar’iyah

Takengon bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi

kewenangan Mahkamah Syar’iyah Takengon dalam tingkat pertama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Mahkamah

Syar’iyah Takengon mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan bimbingan, dan

petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah

jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan,

maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian

dan pembangunan (vide : pasal 53 ayat 3 Undang – undang Nomor 3

Tahun 2006 jo KMA Nomor KMA/080/VIII/2006);

2. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas

pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Panitera

Pengganti, dan Jurusita/Jurusita pengganti di bawah jajarannya

agar peradilan yang diselenggarakan dengan seksama dan

sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat 1 dan ayat 2 Undang – undang

Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi

15

umum kesekretariatan serta pembangunan (vide : KMA Nomor

KMA080/VIII/2006);

3. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat

tentang hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah

hukumnya, apabila diminta. (vide : pasal 52 ayat 1 Undang – undang

Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006 jo

Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009);

4. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi umum,

keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung

pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi

peradilan;

5. Fungsi lainnya, yakni pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan

riset/penelitian, pelayanan publik dan sebagainya (vide : SK KMA

Nomor KMA/144/SK/VII/2007

B. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai tolak ukur atas

keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuannya. Oleh

karena itu, Mahkamah Syar’iyah Takengon menetapkan Indikator

Kinerja Utama Tahun 2017

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

1 2 3

1. Terwujudnya Proses

Peradilan yang Pasti,

Transparan dan

Akuntabel

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

- Perdata - Jinayat


- Perdata - Jinayat

16


d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya


e. Indeks responden pencari keadilan

yang puas terhadap layanan




c. Persentase berkas perkara yang dimohonan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu

d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses online dalam waktu 1 hari setelah putus



b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling

17

c. Persentase perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum

d. Persentase pencari keadilan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)


Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

C. Rencana Kinerja Tahunan

Adapun Rencana Kinerja Mahkamah Syar’iyah Takengon di Tahun

2017 adalah sebagai berikut :

No

Sasaran Strategis


Target

1 2 3 4

1. Terwujudnya

Proses Peradilan

yang Pasti,

Transparan dan

Akuntabel

f. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

- Perdata - Jinayat

- 100% - 100%

g. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

- Perdata - Jinayat

- 90% - 100%

h. Persentase penurunan sisa perkara

- Perdata - Jinayat

- 20% - 100%

18

i. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya


- 90% - 100% - 100%

j. Indeks responden

pencari keadilan yang puas terhadap layanan

100%


e. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

100%

f. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

15%

g. Persentase berkas perkara yang dimohonan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu

100%

h. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses online dalam waktu 1 hari setelah putus

100%


e. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

100%

f. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling

100%

19

g. Persentase perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum 100%

h. Persentase pencari keadilan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

100%


Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) 100%

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Perjanjian kinerja Tahun 2017 pada dasarnya adalah pernyataan

komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai

kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun

tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.

Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk

meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud

nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan

pencapaian tujuan dan sasaran Mahkamah Syar’iyah Takengon,

menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Penetapan Kinerja Mahkamah Syar’iyah Takengon yang telah dibuat

dan ditandatangani pada tahun 2017 sebagai berikut :

Perjanjian Kinerja Mahkamah Syar’iyah Takengon tahun 2017 telah

disinkronisasikan dengan Reviu Indikator Kinerja Mahkamah Syar’iyah

Takengon 2017 sebagaimana dibawah ini

Tabel Perjanjian Kinerja Mahkamah Syar’iyah Takengon Tahun 2017

No

Sasaran Strategis


Target

20

1 2 3 4

1. Terwujudnya

Proses Peradilan

yang Pasti,

Transparan dan

Akuntabel

k. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

- Perdata - Jinayat

- 100% - 100%

l. Persentase perkara yang

diselesaikan tepat waktu

- Perdata - Jinayat

- 90% - 100%

m. Persentase penurunan sisa perkara

- Perdata - Jinayat

- 20% - 100%

n. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya


- 90% - 100% - 100%

o. Indeks responden


100%

2. Peningkatan

efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

i. Persentase isi putusan yang

diterima oleh para pihak tepat waktu

100%

j. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

15%

k. Persentase berkas perkara yang dimohonan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu

100%

21

l. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses online dalam waktu 1 hari setelah putus

100%


i. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

100%

j. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling

100%

k. Persentase perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum 100%

l. Persentase pencari keadilan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

100%


Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) 100%

22

A. Pengukuran Kinerja Tahun 2017

Pengukuran kinerja Mahkamah Syar’iyah Takengon tahun 2017

dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi

masing-masing indikator kinerja. Rincian tingkat capaian kinerja

masing-masing indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada table

sebagai berikut :

Tabel Pengukuruan Kinerja Mahkamah Syar’iyah Takengon Tahun 2017

No

Sasaran

Strategis

Indikator Kinerja


Capaian

(%)

1 2 3 4 5 6

1. Terwujudnya

Proses

Peradilan

yang Pasti,

Transparan

dan

Akuntabel


100% 100%

100% 100%

100% 100%


- Perdata - Jinayat

90% 100%

95,16% 100%

105,7% 100%

c. Persentase penurunan sisa

perkara - Perdata - Jinayat

20% 100%

3,64% 100%

18,2% 100%

m. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya - Banding - Kasasi - PK

90% 100% 100%

99,13% 99,80% 99,90%

110% 99,80% 99,90%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017

23

n. Indeks responden


100%

73,69%

73,69%



100% 100% 100%


15% 1,68% 11,2%

c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu

100% 100% 100%

d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses online dalam waktu 1 hari setelah putus

100% 100% 100%



100% 100% 100%

b.Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling

100% 100% 100%

24

c. Persentase Perkara (Voluntair) Identitas Hukum 100% 100% 100%

d. Persentase pencari keadilan tewrtentu yang mendapat ayana bantuan Hukum (Posbakum)

100% 100% 100%

4 Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (diekssekusi)

100% 99,42% 99,42%

Catatan: Penghitungan Capaian Kinerja = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑥 100%

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indicator kinerja pada

tiap sasasran strategis

Sasaran 1: Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan

akuntabel

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Mahkamah Syar’iyah

Takengon dalam memberikan peradilan yang pasti, transparan dan

akuntabel. Sasaran ini terdiri dari lima indicator, sebagaimana

digambarkan pada table dibawah ini :

Tabel Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel

No

Sasaran

Strategis

Indikator Kinerja


Capaian

(%)

1 2 3 4 5 6

25

1. Terwujudnya

Proses

Peradilan

yang Pasti,

Transparan

dan

Akuntabel


100% 100%

100% 100%

100% 100%


- Perdata - Jinayat

90% 100%

95,2% 100%

106% 100%


20% 100%

3,64% 100%

18,2% 100%

e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya - Banding - Kasasi - PK

90% 100% 100%

94,34% 99,81% 99,80%

104,8% 99,8% 99,9%

f. Indeks responden


100%

73,69%

73,69%

Analisis atas capaian indikator – indikator kinerja ini adalah sebagai

berikut :.

Sasaran 1

Indikator kinerja ke -1 : Persentase sisa perkara yang diselesaikan

- Persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah perbandingan

jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah perkara yang

harus diselesaikan.

- Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penyelesaian sisa

perkara di tahun 2017

- Sisa perkara adalah jumlah beban perkara tahun sebelumnya yang

belum putus

26

Tabel Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan

Indikator

Kinerja Target Realisasi

Capaian

2017 2016 2015

Persentase

sisa perkara

yang

diselesaikan

100% 100% 100% 100% 100%

Adanya sisa perkara umumnya disebabkan karena perkara yang

masuk pada akhir tahun belum diputus pada tahun berjalan

sehingga menjadi beban pada tahun berikutnya, sebagaimana

terlihat pada table dibawah ini :

Tabel Data Penyelesaian Sisa Perkara

Jenis

Permohonan

Sisa

Tahun

2016

Jumlah Diselesaikan

Tahun 2016 Jumlah

Perdata 55 55 55 55

Jinayat 0 0 0 0

Jumlah 55 55 55 55

2015 2016

Sisa perkara 97 55

Sisa perkara putus 97 55

97

55

97

55

5101520253035404550556065707580859095

100

PENYELESAIAN SISA PERKARA

Sisa perkara

Sisa perkara putus

27

Sisa perkara tahun 2016 sebanyak 55 Perkara, dari jumlah tersebut

telah diselesaikan di tahun 2017 sebanyak 55 Perkara (100%). Hal

ini menunjukkan Mahkamah Syar’iyah Takengon terus berupaya

meningkatkan penyelesaian perkara.

Sasaran 1

Indikator kinerja ke - 2: Persentase perkara yang diselesaikan

tepat waktu.

- Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah

perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tepat

waktu dengan beban perkara.

Tabel Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator


Capaian

2017 2016 2015

Persentase

perkara yang

diselesaikan

tepat waktu

90% 95,16% 105,73% 105,52% 102,53%

Pada tahun 2015 capaian kinerja perkara yang diselesaikan

tepat waktu sebesar 102,53% dan pada tahun 2016 terjadi

peningkatan menjadi 105,52% dan pada tahun 2017 menjadi

105,73%.

Beban perkara tahun 2017 sebanyak 1.097 perkara dan yang

diselesaikan tepat waktu sebanyak 1.044 perkara (95,16%)

Tabel Beban Perkara Tahun 2015-2017

No Tahun Sisa Tahun

lalu

Masuk

Tahun Ybs

Jumlah Beban

Perkara

1 2015 128 1.119 1.257

2 2016 97 997 1.094

3 2017 55 1.042 1.097

28

Untuk Perkara Jinayat

Tabel Persentase Perkara Jinayat Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator


Capaian

2017 2016 2015

Persentase

perkara yang

diselesaikan

tepat waktu

100% 100% 100% 100% 100%

Beban perkara tahun 2017 sebanyak 5 perkara dan yang

diselesaikan tepat waktu sebanyak 5 perkara (100%)

Tabel Beban Perkara Jinayat Tahun 2015-2017

No Tahun Sisa Tahun

lalu

Masuk

Tahun Ybs

Jumlah Beban

Perkara

1 2015 0 11 11

2 2016 0 7 7

2015 2016 2017

Perkara masuk 1,257 1,094 1097

Perkara yang diputus 1,160 1,039 1044

1,257

1,094 10971,160

1,039 1044

0

200

400

600

800

1,000

1,200

PENYELESAIAN PERKARA

Perkara masuk

Perkara yang diputus

29

3 2017 0 5 5

Sasaran 1

Indikator kinerja ke - 3: Persentase penurunan sisa perkara.

Persentase penurunan sisa perkara adalah perbandingan selisih

jumlah sisa perkara tahun sebelumnya dan sisa perkara tahun

berjalan dengan sisa perkara tahun sebelumnya.

Tabel Persentase Penurunan Sisa Perkara

Indikator


Capaian

2017 2016 2015

Persentase

Penurunan

Sisa Perkara

20% 3,64% 18,2% 216,45% 148,55%

Beban perkara tahun 2017 sebanyak 1.097 perkara, kemudian

jumlah yang diputus sebanyak 1.044 perkara, sehingga sisa perkara

tahun 2017 sebanyak 53 perkara berkurang 3,64% dibandingkan

tahun 2016 yang berjumlah 55 perkara. Rasio jumlah sisa perkara

2015 2016 2017

Perkara masuk 12 7 5

Perkara yang diputus 12 7 5

12

7

5

12

7

5

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

PENYELESAIAN PERKARA JINAYAH

Perkara masuk

30

dibandingkan dengan jumlah beban perkara tahun 2017 adalah

sebesar 4,83%. Rasio sisa perkara ini berkurang 0,19% dari tahun

2016 yang berjumlah 5,02%. Dengan demikian, jumlah sisa maupun

persentase sisa dibandingkan jumlah beban perkara tahun 2017

mengalami penurunan sebesar 0,19%

Beban perkara tahun 2017 sebanyak 1.097 perkara,

kemudian jumlah yang diputus sebanyak 1.044 perkara, sehingga

sisa perkara tahun 2017 sebanyak 53 perkara, berkurang 3,64%

dibandingkan tahun 2016 yang berjumlah 55 perkara. Rasio jumlah

sisa perkara dibandingkan dengan jumlah beban perkara tahun

2017 adalah sebesar 4,83%. Rasio sisa perkara ini berkurang 0,19%

dari tahun 2016 yang berjumlah 5,02%.

Tabel Data Penurunan Sisa Perkara Periode 2016-2017

No Tahun

Sisa

Tahun

Lalu

Masuk

Tahun

Ysb

Jumlah

Beban

perkara

Putus Sisa

Akhir

Sisa

Vs

Beban

(%)

1 2016 97 997 1.094 1.039 55 5,02

2 2017 55 1.042 1.097 1.044 53 4,83

Sasaran 1

Indikator Kinerja Ke- 4 : Persentase perkara yang tidak

mengajukan upaya hukum

- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah

perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya

hukum dengan jumlah putusan perkara

- Indikator ini untuk mengukur jumlah pencari keadilan yang puas

atas putusan Pengadilan

31

Tabel Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Indicator

Kinerja

Target

(%)

Realisasi

(%)

Capaian (%)

2017 2016 2015

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

Tingkat

Banding 90% 99,13% 110% 102.16% 102,29%

Tingkat

Kasasi 100% 99,80% 99,80% 99,32% 99,82%

Tingkat

Pininjauan

Kembali

100% 99,90% 99,90% 100% 100%

2015 2016 2017

Perkara putus 1,160 1,039 1044

Perkara yang tidak mengajukan

upaya hukum banding1,151 1,030 1035

1,160

1,039 1044

1,151

1,030 1035

0

200

400

600

800

1,000

1,200

PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING

Perkara putus

Perkara yang tidak


banding

32

Analisis Capaian sebagai berikut:

1. Perkara yang diputus di Mahkamah Syar’iyah Takengon tahun

2017 sebanyak 1.044 perkara, (95,16%), maka yang tidak

melakukan upaya hukum banding sebanyak sebesar 99,13%

(1.035 perkara). sehingga capaian kinerja pada perkara yang tidak

mengajukan hukum pada tingkat banding di tahun 2016 adalah

99,27%.

2015 2016 2017


Perkara yang tidak mengajukan upaya

hukum kasasi1,158 1,032 1042

1,160

1,039 1044

1,158

1,032 1042

0

200

400

600

800

1,000

1,200

PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI

Perkara putus

Perkara yang tidak


kasasi

2015 2016 2017


Perkara yang tidak mengajukan upaya

hukum PK1,160 1,039 1043

1,160

1,039 1044

1,160

1,039 1043

0

200

400

600

800

1,000

1,200

PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM PK

Perkara putus

Perkara yang tidak

mengajukan upaya hukum PK

33

2. Pencari keadilan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi:

Pada tahun 2017 capaian kinerja mencapai 99,80% terjadi

penurunan pada tahun 2016 menjadi 0,48% sedangkan tahun

2016 capaian kinerja menjadi 99,32%.

3. Pencari keadilan yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan

kembali : Pada tahun 2017 capaian kinerja mencapai 99,9%

terjadi penurunan dibandingkan tahun 2016 menjadi 0,1%

sedangkan tahun 2016 capaian kinerja menjadi 100%.

Sasaran 1

Indikator kinerja ke - 5: Indeks responden pencari keadilan yang

puas terhadap layanan peradilan.

Indikator kinerja ini bertujuan untuk menggambarkan indeks

kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik di

pengadilan.

Tabel Indeks Responden Pencari Keadilan Yang Puas

Terhadap Layanan Peradilan

Indicator

Kinerja

Target

(%)

Realisasi

(%)

Capaian (%)

2017 2016 2015

Indeks

responden

pencari

keadilan

yang puas

terhadap

layanan

peradilan

100% 73,69% 73,69% - -

Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan

peradilan diukur berdasarkan Peraturan Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014

tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap

Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

34

Pada tahun 2017 Mahkamah Syar’iyah Takengon belum melakukan

survei terhadap Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan

peradilan melalui Mahkamah Syar’iyah Takengon.

Sedangkan Survei tersebut dilakukan melalui Akreditasi Penjaminan

Mutu dengan ruang lingkup yaitu:

1. Prosedur layanan

2. Waktu pelayanan

3. Biaya / tarif layanan

4. Perilaku pelaksanaan pelayanan

5. Penanganan pengaduan, saran dan masukan.

Terhadap ruang lingkup tersebut diberikan penilaian dengan kategori

sebagai berikut:

a. 75 – 100 = Sangat baik

b. 50 – 69.99 = Baik

c. 25 – 49.99 = Kurang baik

d. 0 – 24.99 = Tidak baik

Hasil surveinya adalah sebagai berikut:

Mahkamah Syar’iyah Takengon Mendapatkan Katagori B (Baik) dengan

Nilai 73,69

Sasaran 2 : Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian

perkara

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Mahkamah

Syar’iyah Takengon dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan

penyelesaian perkara. Sasaran ini terdiri dari tiga indikator,

sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran

Strategis Indikator Target Realisasi

Capaian

(%)

Peningkatan

Efektifitas

pengelolaan

a. Persentase isi

putusan yang

diterima oleh

100% 100% 100%

35

penyelesaian

perkara

para pihak tepat

waktu

b. Persentase

perkara yang

diselesaikan

melalui mediasi

15% 1,68% 11,2%

c. Persentase

berkas perkara

yang

dimohonkan

banding, Kasasi

dan PK yang

diajukan secara

lengkap dan

tepat waktu

100% 100% 100%

d. Persentase

putusan perkara

yang menarik

perhatian

masyarakat yang

dapat diakses

online dalam

waktu 1 hari

setelah putus

100%

100%

100%

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah

sebagai berikut

Sasaran 2

Indikator kinerja ke - 1 : Persentase isi Putusan Yang Diterima

Oleh para pihak Tepat Waktu

36

Persentase salinan isi putusan yang diterima oleh Oleh para pihak

Tepat Waktu adalah perbandingan jumlah salinan isi putusan yang

diterima oleh Oleh para pihak Tepat Waktu dengan jumlah putusan.

Tabel Persentase Salinan Putusan Yang Diterima Oleh para pihak

Tepat Waktu

Indikator


Capaian

2017 2016 2015

Persentase

isi putusan

yang

diterima oleh

para pihak

tepat waktu

100% 100% 100% 100% 100%

Sasaran 2

Indikator kinerja ke - 2: Persentase perkara yang diselesaikan

melalui mediasi.

2015 2016 2017

Perkara putus 1160 1,039 1044

Isi Putusan yang diterima

tepat waktu1160 1039 1044

1160

1,039 1044

1160

1039 1044

960

980

1000

1020

1040

1060

1080

1100

1120

1140

1160

1180

SALINAN PUTUSAN YANG DITERIMA TEPAT WAKTU

Perkara putus

Isi Putusan yang diterima

tepat waktu

37

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah

perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi

dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi.

Indikator ini untuk mengukur keberhasilan penyelesaian perkara

melalui mediasi.

Tabel Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Sasaran

Strategis Target Realisasi

Capaian

2017 2016 2015

Persentase

isi perkara

yang

diselesaikan

melalui

mediasi

15% 1,68% 11,2% 26,2% 16 %

2015 2016 2017

Perkara yang dilakukan

mediasi248 127 178

perkara yang diselesaikan

melalui mediasi6 5 3

248

127

178

6 5 3

0

50

100

150

200

250

300

SALINAN PUTUSAN YANG DITERIMA TEPAT WAKTU

Perkara yang dilakukan

mediasi

perkara yang diselesaikan

melalui mediasi

38

Pada tahun 2017 perkara di Mahkamah Syar’iyah Takengon

yang diselesaikan melalui mediasi realisasinya 1,68% maka capaian

kinerjanya 11,2%.

Jumlah perkara mediasi yang masuk pada Mahkamah Syar’iyah

Takengon tahun 2017 sebesar 178 perkara dan berhasil dimediasi

sebesar 3 perkara (1,68%). Hal ini disebabkan karena pencari

keadilan lebih memilih diselesaikan melalui sidang pengadilan.

Beberapa hal baru yang diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2016

tanggal 3 Februari 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

adalah mengenai ketentuan mediasi dijalankan dengan iktikad baik.

Jika penggugat tidak beriktikad baik dalam mediasi, maka

perkaranya dinyatakan tidak dapat diterima oleh majelis hakim.

Sedangkan jika tergugat yang tidak beriktikad baik, maka ia akan

dihukum untuk membayar biaya mediasi. Selain itu, aturan baru

lainnya adalah mengenai kesepakatan sebagian yang dianggap

sebagai keberhasilan mediasi. Jangka waktu pelaksanaan mediasi

juga sekarang ditentukan menjadi 30 hari dan dapat diperpanjang

sesuai kesepakatan sampai 30 hari berikutnya. Keterlibatan tokoh

masyarakat dan kemungkinan pejabat pengadilan non-hakim untuk

menjadi mediator juga diakomodasi dalam Perma ini.

Perma ini diharapkan dapat meningkatkan akses terhadap

keadilan bagi masyarakat melalui penyelesaian sengketa, sebagai

salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang saling

menguntungkan kedua belah pihak melalui mediasi di pengadilan.

Kemudian untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang

lebih berdaya guna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi,

pada tanggal 17 Juni 2016 KMA mengeluarkan SK KMA Nomor

108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan.

SK KMA ini mengandung berbagai instrumen dan petunjuk teknis

yang detail mengenai pelaksanaan mediasi. Diharapkan dengan

terbitnya aturan terkait mediasi tersebut, tingkat keberhasilan

mediasi dapat meningkat.

39

Sasaran 2

Indikator kinerja ke - 3: Persentase berkas perkara yang

dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap

dan tepat waktu.

Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan

PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu adalah

perbandingan jumlah perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi

dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu dengan

jumlah perkara yang dimohonkan upaya hukum.

Indikator ini untuk mengukur keberhasilan berkas perkara yang

dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap

dan tepat waktu.

Tabel Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.

Sasaran


Capaian

2017 2016 2015

berkas

perkara yang

dimohonkan

Banding,

Kasasi dan

PK yang

diajukan

secara

lengkap dan

tepat waktu.

100% 100% 100% 100% 100%

Pada tahun 2017 perkara di Mahkamah Syar’iyah Takengon

yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap

realisasinya 100% maka capaian kinerjanya 100%.

40

Jumlah perkara dimohonkan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK

pada Mahkamah Syar’iyah Takengon tahun 2017 sebesar 12

perkara. Sedangkan jumlah perkara dimohonkan Banding, Kasasi

dan PK secara lengkap sebesar 12 perkara (100%). yang terdiri dari

Banding 9 Perkara, Kasasi 2 Perkara dan PK 1 Perkara.

Sasaran 2

Indikator kinerja ke - 4: Persentase putusan perkara yang menarik

perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses online

dalam waktu 1 hari setelah putus.

Persentase putusan perkara yang menarik perhatian msyarakat

(ekonomi syariah) yang dapat diakses online dalam waktu 1 hari

setelah putus adalah Jumlah perkara yang menarik perhatian

masyarakat (ekonomi syariah) yang diupload di website dengan

Jumlah perkara yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi

syariah) yang diputus.

2016 2017

Perkara yang dimohonkan

Banding, Kasasi & PK

Secara Lengkap14 12

Jumlah Perkara yang

dimohonkan upaya Hukum

Banding, kasasi & PK14 12

14

12

14

12

11

12

12

13

13

14

14

15

PERKARA YANG DIMOHONKAN BANDING, KASASI &

PK SECARA LENGKAP & TEPAT WAKTU

Perkara yang dimohonkan

Banding, Kasasi & PK

Secara Lengkap

Jumlah Perkara yang

dimohonkan upaya Hukum

Banding, kasasi & PK

41

Tabel Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses online dalam

waktu 1 hari setelah putus.

Sasaran


Capaian

2017 2016 2015

Persentase

putusan

perkara yang

menarik

perhatian

msyarakat

yang dapat

diakses

online dalam

waktu 1 hari

setelah

putus.

100% 100% 100% - -

Pada Tahun 2017 tidak ada perkara yang menarik perhatian

masyarakat (ekonomi syariah) yang terdaftar di Mahkamah Syar’iyah

Takengon

Sasaran 3 : Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat

Miskin Terpinggirkan

Untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan terutama

bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, Mahkamah Syar’iyah

Takengon berupaya keras untuk memberikan solusi yang

berkeadilan bagi masyarakat pencari keadilan melalui indikator-

indikator di bawah ini :

Tabel Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

42

Sasaran


Capaian

(%)

Meningkatnya

Akses

Peradilan

bagi

Masyarakat

Miskin dan

Terpinggirkan

a. Persentase

perkara prodeo

yang

diselesaikan

100% 100% 100%

b. Persentase

perkara yang

diselesaikan

diluar gedung

pengadilan

100% 100% 100%

c. Persentase

Perkara

Permohonan

(Voluntair)

Identitas Hukum

100% 100% 100%

d. Persentase

pencari keadilan

tertentu yang

mendapat

layanan bantun

hukum

(posbakum)

100% 100% 100%

Sasaran 3

Indikator kinerja ke - 1: Persentase perkara prodeo yang

diselesaikan.

Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya /

prodeo adalah perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang

diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo.

43

Indikator ini untuk mengukur kinerja Mahkamah Agung dalam

memberikan akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat

tidak mampu.

Tabel Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

Sasaran


Capaian

2017 2016 2015

Persentase

perkara yang

diselesaikan

melalui

pembebasan

biaya / prodeo

100% 100% 100% 100% 100%

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2014 penerima layanan

pembebasan biaya perkara adalah setiap orang atau sekelompok

2015 2016 2017

Perkara prodeo masuk 51 27 29

Perkara prodeo putus 51 27 29

51

2729

51

2729

0

10

20

30

40

50

60

PERKARA PRODEO YANG DISELESAIKAN

Perkara prodeo masuk

Perkara prodeo putus

44

orang yang tidak mampu secara ekonomi dengan dibuktikan surat

keterangan dari instansi yang berwenang.

Layanan pembebasan biaya perkara diberikan sepanjang

ketersediaan anggaran di pengadilan dan berlaku pada tingkat

pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali,

eksekusi, dan sidang di luar gedung Pengadilan serta Posbakum

Pengadilan;

Layanan pembebasan biaya perkara meliputi perkara perdata

permohonan, gugatan, dan eksekusi dalam tahun berjalan berlaku

sejak perkara didaftarkan dan diterima oleh Pengadilan

Sasaran 3

Indikator kinerja ke – 2: Persentase perkara yang diselesaikan di

luar gedung pengadilan.

Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung

pengadilan/zitting plaats adalah perbandingan antara jumlah

perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah

perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan.

Indikator ini untuk mengukur kinerja Mahkamah Syar’iyah

Takengon dalam memberikan kemudahan akses layanan hukum

bagi masyarakat yang mengalami hambatan biaya, fisik maupun

geografis dalam menjangkau lokasi kantor pengadilan.

Tabel Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung

Pengadilan

Sasaran


Capaian

2017 2016 2015

Persentase

Perkara Yang

Diselesaikan

Di Luar

Gedung

100% 100% 100% 100%

100%

45

Pengadilan

Pengadilan dapat menyelenggarakan sidang di luar gedung

Pengadilan khususnya untuk jenis perkara-perkara yang

pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana, kemudian

berdasarkan pada karakteristik jumlah perkara, dan keterjangkauan

wilayah. Lokasi penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan

dapat ditetapkan melalui koordinasi antara pengadilan dengan

pemerintah daerah atau instansi lain. Sidang di luar gedung

Pengadilan dapat dilaksanakan secara terpadu dengan layanan

Posbakum Pengadilan.

Pada tahun 2017 indikator kinerja perkara yang diselesaikan melalui

sidang di luar gedung pengadilan capaian kinerjanya 100%, Jumlah

perkara pada Mahkamah Syar’iyah Takengon yang seharusnya

diselesaikan melalui sidang di luar gedung pengadilan sebanyak 117

perkara pada 3 lokasi sidang Keliling dan realisasinya sebanyak 117

Perkara sehingga realisasi 100%

Adapun jenis perkara yang disidangkan adalah perkara isbat

(penetapan) nikah.

2015 2016 2017

Jumlah perkara yang diselesaikan

melalui sidang keliling119 201 117

Perkara yang harus diselesaikan

dengan cara sidang keliling2119 201 117

119

201

117119

201

117

0

50

100

150

200

250

PERKARA YANG DISELESAIKAN DENGAN CARA SIDANG

KELILING

Jumlah perkara yang diselesaikan

melalui sidang keliling

Perkara yang harus diselesaikan

dengan cara sidang keliling2

46

Sasaran 3

Indikator kinerja ke – 3: Persentase perkara permohonan

(Voluntair) Identitas Hukum

Persentase perkara permohonan (Voluntair) Identitas Hukum

adalah perbandingan antara jumlah perkara permohonan (Voluntair)

Identitas Hukum yang diselesaikan dengan jumlah perkara

permohonan (Voluntair) Identitas Hukum yang diajukan

Tabel Persentase perkara permohonan (Voluntair) Identitas Hukum

Sasaran


Capaian

2017 2016 2015

Persentase

perkara

permohonan

(Voluntair)

Identitas

Hukum

100% 100% 100% 100%

100%

Pada tahun 2017 indikator kinerja perkara permohonan (Voluntair)

Identitas Hukum yang diselesaikan Sebanyak 100% dan capaian

kinerjanya 100%.

Jumlah perkara perkara permohonan (Voluntair) Identitas Hukum

yang diselesaikan pada Mahkamah Syar’iyah Takengon sebanyak

117 perkara. Dan perkara permohonan (Voluntair) Identitas Hukum

yang diajukan sebanyak 117 Perkara .

Sasaran 3

Indikator kinerja ke – 4: Persentase pencari keadilan golongan

tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat

layanan bantuan hukum adalah perbandingan antara jumlah

pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan

bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu.

47

Tabel 3.19 Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang

mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).

Sasaran


Capaian

2017 2016 2015

Persentase

pencari

keadilan

golongan

tertentu yang

mendapat

layanan

bantuan hukum

(Posbakum).

100% 100% 100% 69,23%

100%

Posbakum di Pengadilan memberikan manfaat yang sangat

besar bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak

mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh

layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum,

serta pembuatan dokumen hukum berupa surat gugatan yang

dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan.

Pemberian layanan melalui Posbakum Pengadilan ini mengalami

dinamika peningkatan dan penurunan jumlah layanan dari tahun ke

tahun. Berikut adalah data pemberian layanan Posbakum

Pengadilan sejak tahun 2015 yang dilakukan oleh Mahkamah

Syar’iyah Takengon :

Tabel Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang

mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).

Tahun Target Jumlah Layanan

2017 385 JL 385 JL

2016 520 JL 360 JL

48

2015 240 JL 240 JL

Mahkamah Syar’iyah Takengon yang menyelenggarakan pos bantuan

hukum telah berhasil memberikan bantuan layanan hukum kepada

seluruh pencari keadilan golongan tertentu sehingga realisasi dari

indikator ini 100%.

Sasaran 4 : Meningkatnya Kepatuhan terhadap putusan

Pengadilan

Kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat diukur dari jumlah

putusan yang dilaksanakan tanpa adanya eksekusi. Permohonan

eksekusi muncul akibat ketidakpatuhan salah satu pihak sehingga

semakin sedikit permohonan eksekusi maka kepatuhan terhadap

putusan pengadilan semakin tinggi.

Tabel Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Sasaran


Capaian

(%)

Meningkatnya

Kepatuhan

Terhadap

Putusan

Pengadilan

Persentase

Putusan Perkara

Perdata yang

ditindaklanjuti

(dieksekusi)

100% 99,42% 99,42%

Sasaran 4

Indikator kinerja ke-1 : Persentase Putusan Perkara Perdata yang

ditindaklanjuti (dieksekusi)

Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti

(dieksekusi) adalah perbandingan jumlah putusan perkara perdata

49

sudah berkekuatan hukum tetap yang tidak mengajukan

permohonan eksekusi dengan jumlah putusan perkara perdata yang

sudah berkekuatan hukum tetap.

Indikator ini untuk mengukur kepatuhan para pencari keadilan

terhadap amar (isi) putusan pengadilan.

Tabel Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti

(dieksekusi)

Sasaran


Capaian

2017 2016 2015

Persentase

Putusan

Perkara

Perdata yang

ditindaklanjuti

(dieksekusi)

100% 99,42% 99,42% 99,90% 99,82%

\Pada tahun 2017 jumlah putusan perkara yang sudah berkekuatan

hukum tetap sebesar 1.044 perkara, yang mengajukan eksekusi 6

perkara, maka yang patuh sebanyak 1.038 perkara (99,42%), dengan

target 100% maka Capaian Kinerjanya 99,42%

Tabel Data Putusan Perkara Perdata Yang Telah BHT dan Yang

Mengajukan Eksekusi Tahun 2016 Dan 2017

Putus

2016 BHT 2016

Eksekusi

2016

Putus

2017

BHT

2017

Eksekusi

2017

1.039 1.038 1 1.044 1.038 6

50

B. Realisasi Anggaran

Untuk melaksanakan indikator – indikator kinerja yang

berorientasi hasil di atas, maka diperlukan adanya program kerja

yang dapat menghasilkan outcome dan output. Program kerja

Mahkamah Syar’iyah Takengon adalah melaksanakan program kerja

yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia,

dimana ada 3 program kerja yang harus dilaksanakan oleh satker

Mahkamah Syar’iyah Takengon, antara lain sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama;

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya Mahkamah Agung ;

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Mahkamah Agung.

Program kerja di atas masing – masing didukung dengan

anggaran yang telah direncanakan dalan APBN 2016. Sehingga

program kerja tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan

akuntabilitas anggaran maupun kinerja anggaran dengan hasil

outcome maupun outputnya.

Akuntabilitas keuangan tahun 2017 yang mendukung program kerja

tersebut dapat dijelaskan sebagaimana dalam tabel dan grafik

berikut :

51

Tabel Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Per Program Tahun 2017

NO PROGRAM PAGU

REALISASI SISA ANGGARAN

RP % RP %

1

Program Dukungan dan

Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya

Mahkamah Agung

4,545,299,000 4,517,232,233 99,38 28,066,767 0,62

2

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur Mahkamah

Agung

130,000,000 130,000,000 100 0,- 0,-

3

Program Peningkatan

Manajemen Peradilan

Agama

94,000,000 88,889,000 95,73 5,111 4,27

2016 2017

Program Peningkatan Manajemen

Peradilan Agama98 95.73

Program Dukungan Manajemen

dan Pelaksanaan Tugas Tekis

Lainnya MA85.25 99.38

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur MA100 100

0

20

40

60

80

100

PENYERAPAN ANGGARAN PER PROGRAM

Program Peningkatan Manajemen

Peradilan Agama

Program Dukungan Manajemen

dan Pelaksanaan Tugas Tekis

Lainnya MA

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur MA

52

A. KESIMPULAN

1. Mahkamah Syar’iyah Takengon merupakan instansi pemerintah

pelaksana tugas yustisial dan administrasi sesuai dengan tugas dan

tanggung jawabnya. Dalam melaksanakan tugasnya, Mahkamah

Syar’iyah Takengon berlandaskan pada tujuan, sasaran dan

program kerja yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI.

2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Mahkamah Syar’iyah

Takengon tahun 2017 ini menyajikan berbagai keberhasilan

maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukan oleh

Mahkamah Syar’iyah Takengon selama tahun 2017. Berbagai

capaians trategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator

Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan

dan sasaran.

3. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat

memenuhi target sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Meskipun demikian, masih perlu adanya peningkatan capaian

khususnya dalam peningkatan percepatan penyelesaian perkara.

Sehingga akan menghasilkan capaian yang optimal.

B. SARAN

1. Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk

memperteguh pelaksanaan tugas yustisial dan administratif di

Mahkamah Syar’iyah Takengon untuk memberikan pelayanan yang

baik dan memberikan aksestabel kepada masyarakat pencari

keadilan.

2. Penyusunan pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian

target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan

secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan Mahkamah

BAB IV

PENUTUP

53

Syar’iyah Takengon secara tepat berdasarkan kemampuan sumber

daya yang tersedia.

3. Agar implementasi SAKIP benar-benar efektif, perlu direalisasikan

sinergitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai

satu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk

melakukan kegiatan berbanding lurus dengan outputdan outcome

kegiatan yang bersangkutan, sehingga hasil yang dicapai benar-

benarterukur, bermanfaat dan akuntabel.

4. Menjadikan SAKIP sebagai ukuran kinerja organisasi pemerintah

secara nyata dan akuntabel.

KATA PENGANTAR - ms-takengon.net · RINGKASAN Mahkamah Syar’iyah Takengon sebagai lembaga...

Documents

Transcript of KATA PENGANTAR - ms-takengon.net · RINGKASAN Mahkamah Syar’iyah Takengon sebagai lembaga...