KATA PENGANTAR - pn-putussibau.go.id · BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA ... Pengadilan...
67
Transcript of KATA PENGANTAR - pn-putussibau.go.id · BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA ... Pengadilan...
i
KATA PENGANTAR
Puji dan Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa , atas berkat Rahmat, Taufik
dan hidayah-nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)
Pengadilan Negeri Putussibau Negeri Putussibau Kelas II Tahun 2017 dapat diselesaikan
dengan baik, LKJIP Pengadilan Negeri Putusssibau Kelas II merupakan psalah satu
perwujutan Tanggung jawab Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II kepada Publik atas
pencapaian kinerja dalam mewujudkan visi dan misi Pengadilan Negeri Putussibau
Tahun anggaran 2017. Selain itu LKJIP juga merupakan salah satu parameter yang
digunakan oleh Pengadilan Negeri Putusssibau Kelas II untuk meningkatkan kinerja
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya . LKjIP disusun dalam rangka menindak lanjuti
Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung tanggal 24 Oktober 2017 Nomor :
933/SEK/OT.01.3/10/2017 Tantang Penyampaian LKjIP tahun 2017 dan Perjanjian
Kinerja Tahun 2017.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pengadilan Negeri Putussibau Kelas
Ii telah Menetapkan visi yaitu “Mewujudkan Pengadilan Negeri Putussibau Yang Agung”,
untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkanlah 4 (empat) Misi yaitu:
1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II
2. Memberikan pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan trasparansi Badan Peradilan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017 satker Pengadilan
Negeri Putussibau Kelas II disusun berdasarkan kebijakan umum Peradilan, Visa dan
misi, Rencana Strategis di dalam melaksanakan tugas dan fungsi guna mencapai tujuan
dan sasaran Peradilan Umum dan Pengadilan Negeri Putussibau
Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2017
ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapka tanggapan saran maupun
kritik yang sifatnya membangun dari pihak lain dalam rangka menyempurnakan Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2017 ini kedepan, guna memperbaikin
kekurangan baik menyangkut materi maupun sistematis dalam penulisan Laporan ini
Putussibau, 3 Januari 2017
KETUA PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU
SAPUTRO HANDOYO,S.H,M.H
NIP: 19641023 198903 1 002
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR.............................................................................................................................i
DAFTAR ISI ................................................................................................................................... iii
IKHTISAR EKSEKUTIF ................................................................................................................ iv
BAB I PENDAHULUAN ......................................................................................................................1
A.Latar Belakang ...........................................................................................................................1
B.Tugas Pokok Dan Fungsi ............................................................................................................3
C. Visi dan Misi .............................................................................................................................5
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA ............................................................. 12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ............................................................................................. 14
A Capaian Kinerja. ..................................................................................................................... 16
B Realisasi Anggaran. ............................................................................................................... 28
BAB IV PENUTUP ........................................................................................................................ 31
A Kesimpulan............................................................................................................................. 31
B Saran . .................................................................................................................................... 33
BAB V Lampiran ........................................................................................................................... 34
1
A. LATAR BELAKANG
Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II adalah Pengadilan Tingkat Pertama yang
merupakan Lembaga Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik
Indonesia, Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II memiliki Wilayah Hukum di Kabupaten
Kapuas Hulu Kalimantan Barat yang terdiri dari 23 Kecamatan yaitu : Kec. Putussibau
Utara, Kec. Putussibau Selatan , Kec. Mandai/ Bika, Kec. Embaloh Hulu, Kec. Embaloh
Hilir, Kec. Embau/ Jongkong, Kec. Bunut Hulu, Kec. Bunut Hilir, Kec. Hulu Gurung, Kec.
Selimbau , Kec. Empanang, Kec. Badau , Kec. Batang Lupar/ Lanjak, Kec. Silat Hilir, Kec.
Silat Hulu , Kec. Seberuang, Kec. Semitau, Kec. Kalis, Kec. Mentebah, Kec. Boyan
Tanjung, Kec. Pengkadan, Kec. Suhaid, Kec. Puring Kencana,
Dengan luasnya wilayah hukum yang dinaungi oleh Pengadilan Negeri Putussibau
Kelas II, maka Pengadilan Negeri Putussibau juga turut serta dalam terwujudnya
pelaksanaan kinerja Instansi Pemerintah yang di harapkan dapat mewujudkan tata
pemerintahan yang baik (good govermance), langkah untuk mewujudkan cita-cita
tersebut tertuang dengan tegas dalam peraturan Perundang-Undangan diantaranya
adalah Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi Setiap Instansi Pemerintah wajib mengimplementasikan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem SAKIP) yang bertujuan mendorong
terciptanya Akuntabilitas Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk
terciptanya pemerintahan yang baik
SAKIP pada dasarnya adalah sistem manajemen berorientasi pada hasil, yang
merupakan salah satu instrument untuk mewujudkan instansi pemerintah yang
akuntabel, sehingga dapat berorientasi secara efesien, efektif, transparan, serta
responsive terhadap aprisiasi masyarakat dan lingkungan. Dengan menerapkan SAKIP
tersebut, setiap Instansi Pemerintah harus membuat Rencana Strategis (Strategic Plan)
P E N D A H U L U A N
2
Rencana Kerja (Performance Plan), Penetapan Kinerja (Performance Agreement) serta
laporan Pertanggung jawaban Kinerja (Performance Accountability Report)
Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II juga merupakan bagian dari kekuasaan
Kehakiman yang diatur dalam pasal Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004
Tentang Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan
Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia dan
Penyelenggaraannya disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004
yaitu dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya
dalam lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan
Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Dan Mahkamah Konstitusi
Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II sebagai Badan Peradilan Umum Tingkat
Pertama di bawah Mahkamah Agung Reepublik Indonesia, berkewajiban untuk
menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP). Hal ini dilakukan untuk
mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi misi dalam
pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan di rencana Kinerja Tahunan
dan penetapan Kinerja Tahun 2017. Hal ini merupakan langkah Pengadilan Negeri
Putussibau Kelas II untuk mewujudkan visi Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II yang
mengacu pada visi Mahkamah agung Republik Indonesia adalah sebagai berikut:
“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU KELAS II YANG AGUNG”
Dalam menunjang pelaksanaan kinerjanya Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II
memiliki gedung bangunan yang telah sesuai dengan prototype dari Mahkamah Agung
Republik Indonesia dan telah diresmikan pada tanggal 31 Januari 2017 oleh Ketua
Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. M. Hatta Ali., SH., MH. Dan beralamat di
Jalan Antasari Nomor 3 Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu Profinsi Kalimantan
Barat, dan gedung bangunan Pengadilan Negeri Putussibau memiliki 3 (tiga) ruang
sidang untuk melaksanakan persidangan, yaitu :
Ruang sidang Utama
Ruang Sidang Kedua
Ruang Sidang Anak
3
(Gedung pengadilan Negeri Putussibau Kelas II )
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II sebagai organisasi yang memiliki
kekuasaan hukum, dan wilayah hukum meliputi wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, oleh
karena itu Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II harus melaksanakan tugas tugas yang
bersifat teknis maupun administrasi dengan terprogram dan transparan dalam
pelaksanaannya, namun dalam pelaksanaannya, Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II
memiliki masalah yang dihadapi adapun masalah yang dihadapi tersebut menyangkut
persoalan akses publik yang menuntut Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II untuk
transparan dan memudahkan masyarakat dengan mudah mangakses informasi
Peradilan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II, oleh karena itu
untuk menghadapi permasalahan ini,Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II, dalam
menjawab permasalahan diatas Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II membuat
program prioritas dan program pendukung lainnya beserta evaluasi pencapaian kinerja
selama tahun 2017 yang selanjutnya akan tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) tahun 2017, sebagai pelaksanaan transparansi dan pelaksanaan
kinerja Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II yang Transparan dan melayani
masyarakat pencari keadilan dengan baik. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Putussibau
Kelas memiliki tugas pokok dan fungsinya, sebagaimana dijabarkan sebagai berikut :
4
1. Tugas
Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II merupakan lingkungan peradilan
umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman
yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan
Keadilan, Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II sebagai Pengadilan Tingkat
Pertama di bawah Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat yang menjadi kawal
depan (Voorj post) Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima,
memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat
pertama.
2. Fungsi
Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II antara lain:
Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili
dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan
dalam tingkat pertama.
Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan
petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik
menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi
umum/ perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas
pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, Panitera
Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar
peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap
pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.
Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang
hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan
(teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan,
dan umum/perlengakapan).
Fungsi Lainnya : Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan
5
riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya
bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi
peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI
Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di
Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI
Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di
Pengadilan.
Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, maka Badan Peradilan
Umum telah menambah tugas kewenangan baik dalam pengelolaan manajemen
peradilan, administrasi peradilan maupun bidang teknis yustisial.
C. VISI DAN MISI
Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya
tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II
Visi Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II mengacu pada Visi Mahkamah
Agung RI adalah sebagai berikut :' TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI
PUTUSSIBAU KELAS II YANG AGUNG’. Misi adalah sesuatu yang harus diemban
atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat
terlaksana dan terwujud dengan baik.
Misi Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II, adalah sebagai berikut:
a. Menjaga kemandirian Pengadilan.
b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
c. Meningkatkan kualitas putusan pengadilan.
d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi pengadilan.
Untuk mewujudkan Visi Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II yaitu Mewujudkan
Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II yang Agung, maka Pengadilan Negeri Putussibau
Kelas II didukung oleh Sumberdaya Manusia yang cakap dan terstruktur di dalam
melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai badan Peradilan dibawah Mahkamah
Agung.
6
Adapun Struktur Organisasi pada Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II di dapat
dilihat dari gambar Struktur Organisasi Dibawah ini
STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU KELAS II
Untuk mengetahui secara lebih jelas tentang Struktur pada Pengadilan Negeri
Putussibau Kelas II dapat dilihat pada daftar namapada Struktur Organisasi Pengadilan
Negeri Kelas II pada tabel berikut ini:
NO NAMA JABATAN KETERANGAN
I. Pengadilan Negeri Putussibau
Kelas II
1 Saputro Handoyo,S.H,M.H Ketua
2 Douglas R.P. Napitupulu,S.H,M.H Wakil
3 Veronica Sekar Widura,S.H. Hakim
4 Yeni Erlita,S.H. Hakim
5 Ali Rahman S.H,M.H. Panitera
6 Perus Dobai Sekertaris
7 Retno Wardani,S.H. Plt.Panmud Pidana
8 Gincai Panmud Perdata
9 Jutinianus,S.H. Panmud Hukum
10 Abdul Aziz,S.H. Kasubag Kepegawaian dan
Ortala
11 I Putu Sudiartha Kasubag Umum dan
Keuangan
KETUA PENGADILAN NEGERI
WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI
HAKIM
SEKERTARIS PANITERA
PANMUD
PIDANA
PANMUD
PERDATA
PANMUD
HUKUM
KASUBAG
KEPEGAWAI
AN DAN
ORTALA
KASUBAG
MUM DAN
KEUANGAN
KASUBAG
PERENCANA
AN TI DAN
PELAPORAN
PANITERA PENGGANTI
JURUSITA/SURUSITA PENGANTI
BENDAHARA
7
12 Ahmad Fahri,S.H. Plt.Kasubag Perencanaan
TI dan Pelaporan
13 Yefta Mei Kensil
Staf
Perencanaan TI dan
Pelaporan
Pegawai
Pemerintah Non
Pegawai Negeri
14 Juwairiah,S.H. Panitera Pengganti
15 Afrida Dewi Bastiana Jurusita
16 Dedi Kurniawan,A.Md Bendahara/Jurusita
Pengganti
17 Ngain Aris Staf
Pidana
18 Herlena Staf
Pidana
Pegawai
Pemerintah Non
Pegawai Negeri
19 Nursuci Ramadhani,S.H. Staf Perdata
20 Renny Ikatiwi,S.Pd Staf Perdata
Pegawai
Pemerintah Non
Pegawai Negeri
21 Theresia Darti Ariani Staf Hukum
Pegawai
Pemerintah Non
Pegawai Negeri
22 Johanan Supriyanto Staf Hukum
Pegawai
Pemerintah Non
Pegawai Negeri
23 Lusiana bulaan,A.md Staf Kepagawaian dan
Ortala
Pegawai
Pemerintah Non
Pegawai Negeri
24 Catur Adat Kusuma Segara Staf Umum dan Keuangan
Pegawai
Pemerintah Non
Pegawai Negeri
25 Tarsisius Ryan Supriyanto Staf Umum dan Keuangan
Pegawai
Pemerintah Non
Pegawai Negeri
26 Alvinus Nandung Saputra, S.Pdk Staf Umum dan Keuangan
Pegawai
Pemerintah Non
Pegawai Negeri
27 Jarey Staf Umum dan Keuangan
Pegawai
Pemerintah Non
Pegawai Negeri
28 Dedi Aditama Saputra Security/Pamdal
Pegawai
Pemerintah Non
Pegawai Negeri
29 Dedok Security/Pamdal
Pegawai
Pemerintah Non
Pegawai Negeri
8
Adapun tugas pokok sasaran kerja dan fungsi masing – masing aparat di
Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II antara lain:
1. Ketua dan Wakil Ketua:
o Ketua mengatur pembagian tugas para Hakim, pembagian berkas perkara dan
surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada
Majelis Hakim untuk diselesaikan.
o Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim,
Panitera/Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta perangkat
administrasi peradilan di daerah hukumnya.
o Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan
seksama. 2. Majelis Hakim
o Melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman (menerima, memeriksa dan
mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya).
3. Panitera/Sekretaris
o Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara, dan mengatur
tugas, para Panitera Muda, Panitera Pengganti, serta seluruh pelaksana di
bagian teknis Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II.
o Panitera bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat
jalannya persidangan.
o Panitera membuat daftar perkara-perkara perdata dan pidana yang diterima
di Kepaniteraan.
o Panitera membuat salinan putusan menurut ketentuan undang-undang yang
berlaku.
o Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan,
dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-
surat berharga, barang bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di
kepaniteraan.
o Sekretaris bertugas menyelenggarakan administarsi umum, mengatur tugas
Wakil Sekretaris, para Kepala Sub Bagian, serta seluruh pelaksana di
bagian Kesekretariatan Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II
o Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas
penggunaan anggaran.
o Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas
keberadaan dan pemanfaatan barang milik negara ( BMN ).
9
5. Panitera Muda Perdata
o Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
o Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara,
menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang
berhubungan dengan masalah perkara perdata.
o Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan
Perdata.
o Menyerahkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara bila
diminta.
o Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau
peninjauan kembali.
o Menyerahkan berkas perkara in aktif kepada Panitera Muda Hukum.
6. Panitera Muda Pidana
o Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
o Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara,
menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang
berhubungan dengan masalah perkara pidana.
o Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan
Pidana.
o Menyerahkan salinan putusan kepada Jaksa, Terdakwa atau kuasanya dan
Lembaga Pemasyarakatan apabila Terdakwa ditahan.
o Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau
peninjauan kembali.
o Menyerahkan berkas perkara in aktif kepada Panitera Muda Hukum.
7. Panitera Muda Hukum
o Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
o Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara,
menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara dan tugas lain
yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku.
8. Panitera Pengganti
o Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
o Membuat berita acara persidangan.
10
o Membantu Hakim dalam:
Membuat penetapan hari sidang.
Membuat penetapan penahanan.
o Melaporkan kepada Panitera Muda bersangkutan berkenaan dengan
penundaan hari sidang, perkara yang sudah putus dan amar putusannya.
o Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda bersangkutan bila telah
selesai minutasi.
9. Jurusita/Jurusita Pengganti
o Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan,
Majelis Hakim dan Panitera.
o Melaksanakan pemanggilan atas perintah Ketua Pengadilan atau atas
perintah Hakim.
o Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran dan
pemberitahuan Putusan Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan
ketentuan Undang-Undang.
o Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan dan dengan teliti melihat
lokasi batas-batas tanah yang disita beserta surat-surat yang sah apabila
menyita tanah.
o Membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada
pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain kepada BPN setempat bila
terjadi penyitaan sebidang tanah.
Kepala Urusan Umum dan Keuangan
o Menyelenggarakan administrasi tata persuratan.
o Menyelenggarakan administrasi perlengkapan.
o Menyelenggarakan administrasi perencanaan menyangkut sarana dan
prasarana.
o Menyelenggarakan pengelolaan perpustakaan.
o Mengkoordinir penyelenggaraan keamanan dan kebersihan lingkungan kantor.
o Menyelenggarakan perencanaan keuangan yang bersumber dari DIPA.
o Menyelenggarakan pelaksanaan anggaran yang terdiri dari belanja pegawai,
belanja barang dan belanja modal yang bersumber dari DIPA.
o Menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan.
11
o Menyelenggarakan penatausahaan dan pengawasan anggaran yang bersumber
dari DIPA.
13. Kepala Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana
o Menyelenggarakan peningkatan pengelolaan data dan informasi kepegawaian.
o Membuat usulan kenaikan pangkat.
o Membuat kenaikan gaji berkala.
o Membuat usulan.
14. Kepala Sub Bagian Perencanaan TI dan Pelaporan
o Melakukan perencanaaan penyusunan program anggaran tahun berjalan
o Melakukan perencanaan penyusunan program anggaran tahun berikutnya
o Membuat laporan tahunan
o Membuat SAKIP
o Melakukan perawatan peralatan komputer , hardware dan software
o Melakukan perawatan dan peliputan website
o Melakukan melakukan backup data SIPP dan monitoring pelaksanaan
pengimputan SIPP
o Melakukan singkronisasi SIPP Lokal ke MA perkara pidana dan perdata tahap
pertama
12
Perencanaan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang
mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur
dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya
yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk
meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen,
sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran
Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai
dasar evaluasi kinerja.
Perencanaan Kinerja Tahun 2017 Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti Transparan dan Akuntabel
a. Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan:
Perdata
Pidana
100%
b. Persentase Perkara Yang diselesaikan Tepat waktu
Perdata
Pidana
90%
c. Persentase Penurunan Sisa Perkara:
Perdata
Pidana
20%
d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum
Banding
Kasasi
PK
75%
e. Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi
25%
f. Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan
90%
2 Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
a. Persentase Isi Putusan yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu
90%
b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi
2%
c. Persentase Berkas Perkara Yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu
90%
d. Persentase berkas perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus
80%
3 Meningkatnya akses peradilan masyarakat
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
100%
PERENCANAAN KINERJA
13
miskin dan terpinggirkan
b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan (zetting plat)
0%
c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)
85%
4 Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
a. Persentase Putusan Perkara Perdata Yang ditindak Lanjuti Dengan (Eksekusi)
15%
Kegiatan Anggaran
No Kegiatan Jumlah Anggaran (Rp)
1 Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui
sidang diluar gedung pengadilan 0
2
Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan
ditingkat pertama dan banding secara tepat
waktu
Rp.24.596.000
3 Layanan Pos Bantuan Hukum Rp.24.000.000
4 Perkara peradilan umum yang diselesaiakan
melalui pembebasan biaya perkara Rp.1.500.000
14
Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian
pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran,
tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan
strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan
berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan
sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja
merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan
dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak
dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment,
melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja
organisasi.
A. CAPAIAN KINERJA.
Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II
Tahun 2017, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian
indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat
apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat
beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga
beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2017 ini. Rincian tingkat capaian
kinerja masing‐masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini:
AKUNTABILITAS
KINERJA
15
NO
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
(%)
CAPAIAN (%)
1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang pasti, Transparan dan Akuntabel
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana
100% 100% 100%
b. Persentase perkara : - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu
92% 88% 95%
c. Persentase penurunan sisa perkara : - Perdata - Pidana
20% 0% 0%
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK
75% 96% 128%
e. Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan dengan Diversi
25% 21% 84%
f. Index responden Pencari keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan
90% 74,92% 82%
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
a. Persentase Isi Putusan yang Diterima oleh para pihak Tepat Waktu
90% 100% 111%
b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi
2% 0% 0%
c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu
90% 100% 105%
d. Persentase berkas perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus
80% 85% 106%
3. Meningkatnya akses peradilan
a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan
100% 100% 100%
16
masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
b. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan
0% 0% 0%
c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).
85% 100% 117%
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)
15% 8% 53%
Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II Tahun 2017
mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas,
untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2017, Pengadilan
Negeri Putussibau Kelas II telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi
tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan,
diuraikan sebagai berikut :
Sasaran Strategis 1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang pasti, Transparan dan
Akuntabel
Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 6 (enam) indikator kinerja yaitu :
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :
Prosentase sisa perkara yang diselesaikan ditargetkan 100% dari jumlah sisa
perkara Tahun 2016 sebanyak 22 Perkara yang terdiri dari 4 perkara Perdata
Gugatan dan 18 Perkara Pidana, jumlah sisa perkara yang diselesaikan adalah
sebanyak 22 perkara yang terdiri dari 4 perkara Perdata Gugatan dan 18 Perkara
Pidana sehingga prosentase capaian tahun 2017 adalah sebesar 100%. 22/22 x
100% =100 %. sehingga pencapaian Target Indikator Kinerja yang di peroleh
Pengadilan Negeri Putussibau kelas II sebesar 100%, sehingga Pengadilan Negeri
Putussibau Kelas II pada indikator kinerja ini pada tahun 2017 telah memenuhi target
17
Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2017 dapat digambarkan
sebagai berikut :
No. Indikator Kinerja Target Realisasi Pencapaian(%)
1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
- Perdata - Pidana
100 % 100% 4
18
100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu ditargetkan 92%. Perkara yang
harus diselesaikan adalah jumlah sisa perkara tahun yang lalu ditambah perkara yang
masuk Tahun 2017adalah sebanyak 251 perkara terdiri dari perkara Perdata sebanyak 76
perkara, yang terdiri dari, 2 sisa perkara tahun 2016, 14 perkara gugatan, 10 perkara
Gugatan Sederhana dan 50 permohonan 2017 dan perkara Pidana sebanyak 175 perkara
yang terdiri dari 18 perkara pidana umum sisa tahun 2016, perkara masuk 143 perkara
pidana umum, dan 14 Perkara pidana khusus anak . Sedangkan Jumlah Perkara yang
adalah 220 perkara yakni Perkara perdata sebanyak 74 perkara dan perkara Pidana. 146
perkara yang terdiri 143 penyelesaian secara persidangan dan 3 perkara anak yang
diselesaikan secara diversi Sehingga Penyelesaian Perkara yang diselesaikan tepat waktu
adalah 220/ 251 x 100% = 88% sehingga pencapaian Target Indikator Kinerja yang di
peroleh Pengadilan Negeri Putussibau kelas II sebesar 95%, sehingga Pengadilan
Negeri Putussibau Kelas II pada indikator kinerja ini pada tahun 2017 telah berjalan
dengan baik namun belum memenuhi target
18
Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2017 dapat digambarkan
sebagai berikut :
No. Indikator Kinerja Target Realisasi Pencapaian (%)
1. Persentase perkara :
- Perdata - Pidana
- yang diselesaikan tepat waktu
92 % 88%
74 146
220
95%
c. Peresentase Penurunan Sisa Perkara
Persentase penurunan sisa perkara ditargetkan 25 %. Penurunan sisa perkara
adalah jumlah sisa perkara tahun berjalan dikurangi sisa perkara tahun sebelunya
dibagi dengan sisa perkara tahun sebelumnya yakni terdiri dari sisa perkara tahun
berjalan Tahun 2017 sebanyak 31 perkara dan sisa perkara Tahun sebelumnya
Tahun 2016 sebanyak 22 perkara. Sehingga Penyelesaian persentase penurunan
sisa perkara adalah 22-31/22x 100% = 0%. sehingga pencapaian Target Indikator
Kinerja yang di peroleh Pengadilan Negeri Putussibau kelas II sebesar 0%, sehingga
Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II pada indikator kinerja ini pada tahun 2017
telah belum dengan baik namun belum memenuhi target, hal ini dikarenakan terjadi
peningkatan jumlah sisa perkara tahun berjalan di Pengadilan Negeri Putussibau
Kelas II
Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2017 dapat digambarkan
sebagai berikut :
No. Indikator Kinerja Target Realisasi %
1. Presentase Penurunan Sisa Perkara Perdata dan Pidana
- Tahun 2016 - Tahun 2017
20 % 0%
22 31
0%
19
d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum ditargetkan 75 %.
perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah jumlah perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum dibagi jumlah putusan perkara yakni terdiri dari Jumlah
perakara yang tidak mengajukan upaya hukum yaitu 217 perkara dan Jumlah
Putusan yang ada 220 perkara. Sehingga Penyelesaian Persentase perkara yang
tidak mengajukan upaya hukum adalah 211/220 x 100% = 96%. sehingga
pencapaian Target Indikator Kinerja yang di peroleh Pengadilan Negeri Putussibau
kelas II sebesar 128%, sehingga Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II pada
indikator kinerja ini tahun 2017 telah berjalan dengan baik dan pencapaian yang
diperoleh Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II Telah Melebihi target
Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2017 dapat digambarkan
sebagai berikut :
No. Indikator Kinerja Target Realisasi Pencapaian%
1. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
- Jumlah Putusan
perkara - Jumlah Perkara yang
tidak mengajukan upaya hukum
- Upaya Hukum - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali
75 % 96%
220
211
6 3 0
128%
e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi
Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi ditargetkan
30 %. Prsentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi adalah
jumlah perkara anak yang dislesaikan secara diversi dibagi dengan Jumlah perkara
pidana anak terdiri dari Jumlah perakara perkara pidana anak yang dislesaikan
secara diversi sebanyak 3 perkara dan Jumlah perkara pidana anak sebanyak 14
perkara. Sehingga Penyelesaian Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan
20
dengan diversi adalah 3/14 x 100% = 21 %. sehingga pencapaian Target Indikator
Kinerja yang di peroleh Pengadilan Negeri Putussibau kelas II sebesar 84%,
sehingga Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II pada indikator kinerja ini tahun 2017
telah berjalan dengan baik namun pencapaian yang diproleh Pengadilan Negeri
Putussibau Kelas II belum memenuhi target.
Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2017 dapat
digambarkan sebagai berikut :
No. Indikator Kinerja Target Realisasi Pencapaian (%)
1. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi
- jumlah perkara anak yang dislesaikan secara diversi
- Jumlah perkara pidana anak
30 % 21%
3
14
84 %
f. Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan
Sesuai dengan PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24
Pebruari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat
Unit Pelayanan Instansi Pemerintah Sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor
16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap
Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II
melakukan Penyusunan Index Kepuasan kepada responden para pencari keadilan
di lingkungan Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II dengan Rincian sebagai berikut,
jumlah responden yang di survey adalah sebanyak 100 orang hasil dari survei
tersebut, Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II memperoleh tingkat kepuasan
sebanyak 74,92% sehingga pencapaian Target Indikator Kinerja yang di peroleh
Pengadilan Negeri Putussibau kelas II sebesar 82%, sehingga Pengadilan Negeri
Putussibau Kelas II pada indikator kinerja ini tahun 2017 telah berjalan dengan baik
21
namun pencapaian yang diproleh Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II belum
memenuhi target.
Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2017 dapat digambarkan
sebagai berikut :
No. Indikator Kinerja Target Realisasi Pencapaian (%)
1. Index responden Pencari keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan
90 % 74,92%
3
14
82%
Sasaran Strategis 2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan penyelesaian Perkara
a. Presentase Isi Putusan yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu
Presentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu ditargetkan
90 %. Prsentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu adalah jumlah
isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu dibagi dengan Jumlah putusan
yang terdiri dari Jumlah isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
sebanyak 220 perkara dan Jumlah putusan 220 perkara. Sehingga Penyelesaian
Presentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu adalah 220/220 x
100% = 100 %. sehingga pencapaian Target Indikator Kinerja yang di peroleh
Pengadilan Negeri Putussibau kelas II sebesar 111%, sehingga Pengadilan Negeri
Putussibau Kelas II pada indikator kinerja ini tahun 2017 telah berjalan dengan baik
pencapaian yang diproleh Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II telah melebihi
target.
22
Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2017 dapat digambarkan
sebagai berikut :
No. Indikator Kinerja Target Realisasi Pencapaian (%)
1. Presentase Isi Putusan yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu
- Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu
- Jumlah Putusan
90 % 100%
220
220
38.810
111 %
b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi ditargetkan 2 %. Prsentase
perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang diselesaikan
melalui mediasi dibagi dengan jumlah perkara yang dilakukan Mediasi terdiri dari
jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi sebanyak 0 perkara dan jumlah
perkara yang dilakukan Mediasi sebanyak 24 perkara., yang terdiri dari 14 Perkara
Perdata Gugatan dan 10 perkara Perdata gugatan sederhana Sehingga
Penyelesaian Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah 0/24 x
100% = 0 %. pencapaian Target Indikator Kinerja yang di peroleh Pengadilan Negeri
Putussibau kelas II sebesar 0%, sehingga Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II
pada indikator kinerja ini tahun 2017 belum berjalan dengan baik pencapaian yang
diproleh Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II belum mencapai target.
Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2017 dapat digambarkan
sebagai berikut :
No. Indikator Kinerja Target Realisasi Pencapaian(%)
1. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi
- jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi
- jumlah perkara yang dilakukan Mediasi
2 % 0%
0
24
43
0 %
23
c. Persentase Berkas Perkara yang Diajukan Banding, Kasasi dan PK Secara
Lengkap dan Tepat Waktu
Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan pk secara
lengkap dan tepat waktu ditargetkan 95 %. Persentase berkas perkara yang diajukan
banding, kasasi dan pk secara lengkap dan tepat waktu adalah jumlah berkas
perkara yang diajukan banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali secara lengkap
dibagi dengan jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, Kasasi, dan
Peninjauan Kembali yang terdiri dari jumlah berkas perkara yang diajukan banding,
Kasasi, dan Peninjauan Kembali secara lengkap dan tepat waktu sebanyak 9 perkara
yang dan jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, Kasasi, dan Peninjauan
Kembali 9 perkara, terdiri dari 2 perkara banding Perdata , 1 Perkara Kasasi Perdata,
4 Perkara Banding Pidana dan 2 Perkara Kasasi Pidana Sehingga Persentase
berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan pk secara lengkap dan tepat waktu
adalah 9/9 x 100% = 100%. sehingga pencapaian Target Indikator Kinerja yang di
peroleh Pengadilan Negeri Putussibau kelas II sebesar 105 % sehingga Pengadilan
Negeri Putussibau Kelas II pada indikator kinerja ini tahun 2017 Telah berjalan
dengan baik pencapaian yang diproleh Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II telah
melebihi target
Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2017 dapat digambarkan
sebagai berikut :
No. Indikator Kinerja Target Realisasi Pencapaian(%)
1. Persentase Berkas Perkara yang Diajukan Banding, Kasasi dan PK Secara Lengkap dan Tepat Waktu
- jumlah berkas perkara yang diajukan banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali secara lengkap
- jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali
95 %
100
9 9
105%
24
d. Persentase Berkas Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di
akses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus
Persentase Berkas Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat
di akses secara online dalam waktu 1 hari ditargetkan 80%. Dalam hal ini perkara
yang menjadi perkara yang menarik perhatian di Pengadilan Negeri Putussibau
adalah Perkara Pidana Narkotika dan Perkara Khusus lingkungan hidup Ilegal
Loging, karena pengadilan Negeri Putussibau Kelas II tidak Menangani Perkara
Tindak Pidana Korupsi Persentase Berkas Perkara yang menarik perhatian
masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus
adalah 28 Perkara yang terdiri dari 25 perkara perkara narkotika yang dibagi atas
kualifikasi umur, yaitu 24 perkara kelompok umur dewasa dan 1 perkara kelompok
usia anak dan perkara Ilegal Loging sebanyak 3 Perkara, Jumlah putusan perkara
Narkotika dan Ilegal Loging yang diupload 28 Perkara dalam website dibagi dengan
Jumlah Tipikor yang diputus terdiri dari Jumlah putusan perkara Narkotika dan
perkara Ilegal Loging yang diupload dalam website dan SIPP secara teat waktu
sebanyak 28 perkara dan Jumlah Narkotika dan Ilegal Loging yang diputus 28
perkara. Sehingga Penyelesaian Persentase Berkas Perkara yang menarik perhatian
masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus
adalah 24/28 x 100% = 85%. sehingga pencapaian Target Indikator Kinerja yang di
peroleh Pengadilan Negeri Putussibau kelas II sebesar 106 % sehingga Pengadilan
Negeri Putussibau Kelas II pada indikator kinerja ini tahun 2017 Telah berjalan
dengan baik pencapaian yang diproleh Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II telah
melebihi target
25
Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2017 dapat digambarkan
sebagai berikut :
No. Indikator Kinerja Target Realisasi %
1. Persentase Berkas Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus
- Jumlah putusan perkara Narkotika dan Ilegal Loging yang diupload dalam website dan SIPP tepat waktu
- Jumlah yang diputus
80 % 85%
24
28
0
106%
Sasaran Strategis 3. Meningkatnya Akses Peradilan Masyarakat Miskin dan
Terpinggirkan
a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan ditargetkan 100 %. Persentase
perkara prodeo yang diselesaikan adalah jumlah perkara prodeo yang diselesaikan
dibagii dengan Jumlah perkara prodeo terdiri dari Jumlah perkara prodeo yang
diselesaikan sebanyak 18 perkara dan Jumlah perkara prodeo 18 perkara. Sehingga
Penyelesaian Persentase perkara prodeo yang diselesaikan adalah 18/18 x 100% =
100%. sehingga pencapaian target Indikator Kinerja yang di peroleh Pengadilan
Negeri Putussibau kelas II sebesar 100%. sehingga pencapaian Target Indikator
Kinerja yang di peroleh Pengadilan Negeri Putussibau kelas II sebesar 100 %
sehingga Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II pada indikator kinerja ini tahun 2017
Telah berjalan dengan baik pencapaian yang diproleh Pengadilan Negeri Putussibau
Kelas II telah mencapai target
26
Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2017 dapat digambarkan
sebagai berikut :
No. Indikator Kinerja Target Realisasi Pencapaian (%)
1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
- Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan
- Jumlah perkara prodeo
100 % 100% 18
18
100 %
b. Persentase Perkara yang Diselesaikan di luar Gedung Pengadilan
Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan (Zeting Plat)
ditargetkan 0%. Hal ini dikarenakan bangunan khusu Zeting Plat Pengadilan Negeri
Putussibau Kelas II dalam Keadaan Rusak Berat, sehingga tidak ada Perkara yang
diselesaikan di Luar Gedung Utama Pengadilan,
Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2017 dapat digambarkan
sebagai berikut :
No. Indikator Kinerja Target Realisasi Pencapaian
1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
- Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan
- Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan diluar gedung Pengadilan
0 % 0%
0
0
0 %
c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan
Hukum (Posbakum)
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan
Hukum ditargetkan 90 %. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang
Mendapat Layanan Hukum adalah Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu
yang Mendapat Layanan Hukum dibagii dengan Jumlah Pencari Keadilan Golongan
Tertentu terdiri dari Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat
27
Layanan Hukum sebanyak 18 perkara dan Jumlah Pencari Keadilan Golongan
Tertentu 18 perkara. Sehingga Penyelesaian Persentase Pencari Keadilan
Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Hukum adalah 3/3 x 100% = 100%.,
sehingga pencapaian target Indikator Kinerja yang diperoleh Pengadilan Negeri
Putussibau kelas II sebesar 111% sehingga pencapaian Target Indikator Kinerja
yang di peroleh Pengadilan Negeri Putussibau kelas II sebesar 100 % sehingga
Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II pada indikator kinerja ini tahun 2017 Telah
berjalan dengan baik pencapaian yang diproleh Pengadilan Negeri Putussibau Kelas
II telah melebihi target
Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2017 dapat digambarkan
sebagai berikut :
No. Indikator Kinerja Target Realisasi Pencapaian (%)
1. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Hukum
- Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Hukum
- Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu
90 % 100%
18
18
111%
Sasaran Strategis 4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
1. Persentase Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)
Persentase persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti
ditargetkan 15%. persentase persentase putusan perkara perdata yang ditindak
lanjuti adalah jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti dibagii dengan Jumlah
putusan perkara yang sudah BHT terdiri dari jumlah putusan perkara yang ditindak
lanjuti sebanyak dengan eksekusi 1 perkara dan Jumlah putusan perkara yang sudah
BHT 12 perkara. Sehingga Penyelesaian Persentase Putusan Perkara Perdata yang
Ditindak lanjuti (dieksekusi) adalah 1/12 x 100% = 8%.
28
Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2017 dapat digambarkan
sebagai berikut :
No. Indikator Kinerja Target Realisasi %
1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
- jumlah putusan perkara yang ditindak lanjuti
- Jumlah putusan perkara yang sudah BHT
15 % 8%
1
12
53%
B. REALISASI ANGGARAN.
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai
target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar
Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2017 yang terdiri dari :
1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai,dan
Belanja Barang dan Belanja Modal.
2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum meliputi Belanja Barang.
Pada akhir tahun 2017 Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II telah
menyelesaikan tanggung jawab beserta laporan keuangan sesua dengan aturan.
Adapun seluruh capaian tujuan tersebut bisa digambarkan dengan analisis
keuangan sebagai berikut:
1. Pengiriman Laporan Keuangan melalui SAIBA (Sistem Informasi
Akuntansi Berbasis Akrual)
Setiap bulan yaitu tepatnya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya
Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II telah mengirimkan laporan keuangan
berupa LPJ bendahara pengeluaran Dipa 01 dan Dipa 03 serta LPJ bendahara
pengeluaran melalui aplikasi SAIBA.
2. Prosentase (%) penyerapan Anggaran
Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA Pengadilan Negeri
29
Putussibau Kelas II Tahun 2017, Nomor: DIPA-005.01.2.400194/2017 dan
Nomor. DIPA-005.03.2.400195/2017 serta laporan Realisasi Anggaran (LRA)
SAIBA Bulan Desember 2017, pagu dan realisasi anggaran perprogram
Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II adalah sebagai berikut:
NO.
PROGRAM ALOKASI REALISASI S/D 31 DESEMBER 2017
PROSENTASE (%)
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Rp.3.132.621.000 Rp.2.711.316.226 88,27%
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung
Rp.247.000.000 Rp.245.960.000 99,38%
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Rp.50.096.000 Rp.46.193.790 92,21%
Sedangkan rincian berdasarkan unit organisasi Badan Urusan Administrasi
Mahkamah Agung RI (DIPA 01) Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II
mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp.3.380.121.000,- dengan rincian:
NO. URAIAN PAGU REALISASI PROSENTASE
1. Belanja Pegawai Rp.2.271.733.000 Rp.1.927.636.459 84,59%
2. Belanja Barang Rp.860.888.000 Rp.845.345.285 98,20%
3. Belanja Modal Rp.247.500.000 Rp.245.960.000 99,38%
Untuk Unit Organisasi Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI
(DIPA 03) Pengadilan Negeri putussibau mendapatkan Pagu Anggaran
Sebesar Rp.50.096.000,-rinciannya sebagai berikut:
NO. URAIAN PAGU REALISASI PROSENTASE
1. Belanja Barang Rp. 50.096.000,- Rp. 46.193.790,- 92.21%
30
3. Jumlah PNBP Mahkamah Agung RI
Pada Tahun 2017 Penerimaan bukan pajak yang disetor ke kas negara oleh
Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II untuk DIPA 01 sebesar Rp.4.008.056,-
sedangkan untuk DIPA 03 adalah sebesar Rp. 4.168.000,-
4. Jumlah Tersedianya Operasional/ Pemeliharaan Kantor
Dalam DIPA tahun 2017 telah tersedia anggaran untuk penyelenggaraan
operasional dan pemeliharaan perkantoran sebesar Rp.860.888.000,-, seluruh
pagu dalam anggaran ini direalisasikan sebesar Rp.845.345.285. (98,20%),
dengan demikian untuk indikator ini sudah mencapai target yang telah di tetapkan.
31
A. KESIMPULAN
Sistem Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II Tahun 2016
merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawaban
sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi melaksanakan
amanah yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku.
Secara umum hasil capaian kinerja Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II Tahun
2016 telah dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan, namun ada
beberapa yang belum mencapai target dan menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2017.
Adapun keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja
di Pengadilan Negeri Putussibau Kelas IIpada tahun 2016 diuraikan sebagai berikut :
1. Keberhasilan
Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan adalah tidak
lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan tersebut
merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung
oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Keberhasilan pencapaian
kinerja di Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II pada tahun 2017 adalah:
Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis maupun administrasi telah
berhasil dengan baik, kendati masih ada beberapa sasaran yang belum memenuhi
target, namun secara umum target kinerja telah terealisasi.
P E N U T U P
32
Penyelesaian perkara pada tahun 2017 pada prinsipnya telah berjalan dengan baik. Walaupun
penyelesaian perkara belum mencapai target, namun sisa perkara ditahun 2016 dapat
diselesaikan seluruhnya di tahun 2017 dan telah memenuhi target.
Pelaksanaan tertib administrasi perkara di Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II
tahun 2017 pada umumnya sudah berjalan dengan baik dan telah mencapai target.
Proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan untuk meningkatkan aksesibilitas
masyarakat terhadap peradilan sudah memenuhi target.
2. Kendala atau Hambatan
Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan kerja tentunya
ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses
pelaksanaannya. Hal tersebut wajar apabila kendala atau hambatan tersebut dapat
langsung dicari jalan keluar atau solusinya. Kendala atau hambatan yang ditemui di
Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II diantaranya :
Perkara yang masuk pada akhir tahun dibulan Nopember dan Desember khususnya
perkara perdata cukup banyak menghambat pencapaian target penyelesaian
perkara tahun berjalan dan Perkara yang masuk pada akhir tahun dibulan Desember
khususnya perkara pidana cukup banyak.
Target peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan pada tahun 2017
belum terealisasi seluruhnya disebabkan adanya upaya perlawanan hukum dari
pihak-pihak berperkara.
Sarana jaringan internet di Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II tidak memadai, hal
ini dikarenakan ketersediaan jaringan Internet di Kabupaten Kapuas Hulu masih
sangat terbatas, hal ini memperlambat kinerja Pengadilan Negeri Putussibau kelas
II dalam hal Publikasi dan keterbukaan informasi melalui website
33
B. SARAN - SARAN
Setelah permasalahan dapat diidentifikasi maka perlu dicarikan jalan keluar atau
solusi untuk mengatasi masalah atau kendala tersebut. Saran untuk mengatasi kendala
atau hambatan seperti tersebut diatas adalah :
Perkara yang masuk pada akhir tahun diupayakan penyelesaian secepatnya sesuai SOP
(Standar Operasional Prosedur).
Melakukan koordinasi dengan semua elemen pegawai dan pimpinan agar
meningkatkan kinerjanya.
34
Daftar Lampiran
Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Putussibau
Matrik Reviu Kedua Rencana Strategis Kinerja 2015 – 2019
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri putussibau Kelas II tentang
Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun
2017
Foto Gedung dan Fasilitas Publik di Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II
LAMPIRAN - LAMPIRAN
REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU
NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN PENANGGUNG
JAWAB SUMBER DATA
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :
- Perdata - Pidana
Catatan :
Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya
Panitera Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan
b. Persentase perkara :
- Perdata
- Pidana yang diselesaikan tepat waktu
Catatan :
perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk)
Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya
Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan
Panitera Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan
c. Persentase penurunan sisa perkara:
- Perdata - Pidana
Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya Catatan:
Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan
Panitera Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan
Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan
Jumlah Perkara yang ada x 100%
Tn.1− Tn
Tn.1 x 100%
Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan
Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan x 100%
d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :
Banding
Kasasi
PK
Catatan :
Upaya hukum = Banding, kasasi, PK
Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan
Panitera Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan
e. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :
Banding
Kasasi
PK
Catatan :
Upaya hukum = Banding, kasasi, PK
Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan
Panitera Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan
f. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi
Catatan:
Diversi: anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban
Panitera Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan
g. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
Index Kepuasan Pencari Keadilan
Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Panitera Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
a. Persentase Isi Putusan
Yang Diterima Oleh para
pihak Tepat Waktu
Panitera Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan
Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum
Jumlah Putusan Perkara x 100%
Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversi
Jumlah Perkara Pidana Anak x 100%
x 100% Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu
Jumlah Putusan
Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum
Jumlah Putusan Perkara x 100%
b. Persentase Perkara yang
Diselesaikan melalui
Mediasi
Catatan : Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
Panitera
Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan
c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu
Panitera
Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan
d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus
Jumlah perkara Narkotika dan Ilegal Loging Yang di upload tepat waktu
umlah perkara Narkotika dan Ilegal Loging Yang diputus
Panitera Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan
3 Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
Panitera Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan
b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan
Catatan :
Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)
Panitera Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan
c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat
Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum
Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu
Panitera Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan
Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi
Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi x 100%
x 100%
Jumlah berkas perkara yang diajukan bandingkasasi dan PK secara lengkap
Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding,kasasi dan PK
Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan
Jumlah Perkara Prodeo x 100%
Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan
Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan
x 100%
x 100%
x 100%
Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
Catatan :
PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)
Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT Catatan :
BHT : Berkekuatan Hukum Tetap
Panitera Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan
x 100%
MATRIK REVIU KEDUA RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015 – 2019
Tujuan 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
3. Meningkatkan kepercayaan publik kepada Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II
NO
Tujuan
KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA
TARGET KINERJA STRATEGIS
Uraian Indikator
Kinerja 2015 2016 2017 2018 2019
Program Kegiatan Indikator
Kegiatan
Target Anggaran
1 Terwujudnya Proses
Peradilan Yang pasti,
Transparan dan
Akuntabel
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana
b. Persentase perkara : - Perdata - Pidana yang diselesaikan
tepat waktu
c. Persentase penurunan
sisa perkara : - Perdata - Pidana
d. Persentase perkara
yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK
e. Persentase Perkara Pidana Anak Yang
-%
-%
-%
-%
-%
-%
-%
-%
100%
90%
20%
75%
100%
92%
25%
80%
100%
94%
30%
85%
Program
Peningkatan
Manajemen
Peradilan Umum
Program
Peningkatan
Manajemen
Peradilan Umum
Peningkatan
Manajemen
Peradilan Umum
-
Perkara Peradilan Umum yang diselesaikanditingkat pertama dan banding secara tepat waktu
-
-
Perkara Peradilan Umum yang diselesaikanditingkat pertama dan banding secara tepat waktu
100%
92%
25%
80%
Rp.61.992.000
Diselesaikan dengan Diversi
f. Index responden Pencari keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan
-%
-%
-%
-%
25%
90%
30%
95%
35%
100%
-
Peningkatan
Manajemen
Peradilan Umum
-
30%
95%
2 Peningkatan Efektivitas
Pengelolaan
Penyelesaian Perkara
a. Persentase Isi Putusan yang Diterima oleh para pihak Tepat Waktu
b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi
c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu
d. Persentase berkas perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam
- %
-%
- %
- %
- %
-%
- %
- %
90 %
2%
90%
80%
90 %
3%
95 %
85 %
90 %
4%
100 %
90 %
Program
Peningkatan
Manajemen
Peradilan Umum
-
Program
Peningkatan
Manajemen
Peradilan Umum
Peningkatan
Manajemen
Peradilan Umum
-
Peningkatan
Manajemen
Peradilan Umum
Perkara
Peradilan
Umum yang
diselesaikan
ditingkat
pertaa dan
banding
secara tepat
waktu
Perkara
Peradilan
Umum yang
diselesaikan
ditingkat
pertama dan
banding
secara tepat
waktu
90%
3%
95%
85%
Rp.7.000.000
Rp.3.700.000
waktu 1 hari setelah diputus
-
3 Meningkatnya akses
peradilan masyarakat
Miskin dan
Terpinggirkan
a. Prosentase perkara Prodeo yang diselesaikan
b. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan
c. Persentase Pencari
Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
- %
- %
- %
- %
- %
- %
100%
0%
85 %
100%
0 %
90 %
100%
0 %
95 %
Program
Peningkatan
Manajemen
Peradilan Umum
Program
Peningkatan
Manajemen
Peradilan Umum
Program
Peningkatan
Manajemen
Peradilan Umum
Peningkatan
Manajemen
Peradilan Umum
Peningkatan
Manajemen
Peradilan Umum
Peningkatan
Manajemen
Peradilan Umum
Perkara
peradilan
umum yang
diselesaiaka
n melalui
pembebasan
biaya
perkara
Jumlah
Perkara
yang
diselesaikan
melalui
sidang diluar
gedung
pengadilan
Jumlah
Pelaksanaan
Pos Bantuan
Hukum
100%
0%
90%
Rp.1.500.000
-
Rp.24.000.000
4 Meningkatnya
Kepatuhan Terhadap
Putusan Pengadilan
a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)
- %
- %
15%
20%
25%
- - - 20%
FOTO GEDUNG RUANG PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU KELAS II DAN
TAMPAK DEPAN
TAMPAK KANAN
TAMPAK KIRI
JALUR KURSI RODA DIVABEL
MEJA INFORMASI DAN PENGADUAN
RUANG SIDANG UTAMA
RUANG SIDANG II
RUANG SIDANG ANAK
Ruang Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II
Ruang Wakil Ketua Pengadilan Kelas II Putussibau
Ruang Hakim Pengadilan Negeri Kelas II Putussibau
Ruang Sekretaris Pengadilan Negeri Kelas II Putussibau
Ruang Panitera Pengadilan Negeri Kelas II Putussibau
Ruang Panitera Muda PIDANA
Ruang Panitera Muda Perdata
Ruang Panitera Muda Hukum
Ruang Kepegawaian dan Organisasi dan Tata Laksana (ORTALA)
Ruang Umum dan Keuangan
Ruang Perencanaan TI dan Pelaporan
Ruang Bendahara
Ruang Konferensi Pers (Media Center)
Ruang Mediasi / Diversi
Aula
Ruang Dharmayukti Karini
Ruang Perpustakaan
Kasir
Ruang Ibu Menyusui
Ruang Rapat
RUANG POSBAKUM
RUANG ARSIP PIDANA
RUANG ARSIP PERDATA
Ruang Barang Bukti
RUANG TAHANAN ANAK
RUANG TAHANA PRIA
RUANG TAHANAN WANITA
