KATA PENGANTAR - pn-ruteng.go.idpn-ruteng.go.id/wp-content/uploads/2014/11/LAKIP-PN-RUTENG.pdf ·...

i

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013

Pengadilan Negeri Ruteng

KATA PENGANTAR

Puji syukur sepatutnya dihaturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena

tuntunan-Nya, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dari

Pengadilan Negeri Ruteng ini dapat diselesaikan dengan baik dan tapat waktu sesuai

dengan surat Plt Sekretaris Mahkamah Agung R.I Nomor 553/SEK/01/XII/2012 tentang

penyampaian LAKIP Tahun 2013 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2013

Penyusunan LAKIP tersebut merupakan bentuk pertanggung jawaban atas

penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan berbagai tugas pokok Pengadilan Negeri

Ruteng untuk kurun waktu satu tahun yang selanjutnya diuraikan pencapaian hasil

sebagaiman tersebut dalam laporan ini.

Rangkaian penyusunan LAKIP telah dirumuskan dan disusun oleh Tim Perumus

dimaksudkan agar memenuhi fungsinya sebagai alat ukur kinerja Pengadilan Negeri

Ruteng guna perbaikan di tahun yang akan datang.

Selain itu LAKIP ini juga merupakan laporan secara eksklusif kepada Pimpinan

Pengadilan Tinggi Kupang dan Mahkamah Agung RI. dalam rangka pembinaan dan

pengawasan, atas pelaksanaan tugas kerja oleh Pengadilan Negeri Ruteng sehingga

memperoleh berbagai masukan dan petunjuk pelaksanaan lebih lanjut untuk tahun

berikutnya.

Demikian penyampaian Laporan ini dilaporkan sesuai mekanisme dan mohon

petunjuk lebih lanjut atas petunjuk dan pembinaan Bapak disampaikan terima kasih.

Ruteng, 02 Januari 2014

Ketua Pengadilan Negeri Ruteng

GATOT SARWADI, SH.

NIP 19680510 199003 1 003

ii



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ......................................................................................... i

DAFTAR ISI ........................................................................................................ ii

EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF) ................................ iii

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................... 1

A. LATAR BELAKANG ............................................................................ 1

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ........................................................... 11

C. SISTIMATIKA PENYAJIAN ................................................................ 12

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA .... 14

A. RENCANA STRATEGIS 2010 – 2014 .................................................... 14

1. Visi dan Misi ........................................................................................ 14

2. Tujuan dan Sasaran Strategis ............................................................... 14

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok ................................................... 15

B. RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2013 ......................... 23

C. PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2013. ........................ 28

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA. .......................................................... 35

A. PENGUKURAN KINERJA. .................................................................. 35

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA ........................................... 42

BAB IV PENUTUP. ........................................................................................... 60

A. KESIMPULAN ...................................................................................... 60

B. SARAN ................................................................................................... 61

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi

2. Indikator Kinerja Utama

3. Rencana Kinerja Tahun 2013

4. Matriks Rencana Strategis 2011 – 2015

5. Grafik Penanganan Perkara Perdata dan Pidana Tahun 2013

6. SK Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeritah

iii



IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan Kehakiman

yang mandiri, efektif, efesien serta mendapatkan kepercayaan publlik dan memberikan

pelayanan hukum yang bekualitas, etis, terjangkau dan biaya ringan bagi masyarakat,

Pengadilan Negeri Ruteng menetapkan tujuan dan sasaran strategis sebagai berikut :

A. TUJUAN.

1. Meningkatkan pelayanan hukum yang berkeadilan dengan cara menangani

perkara-perkara yang diajukan ke Pengadilan Negeri Ruteng secara cepat, tepat

dan profesional dengan putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat.

2. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermartabat dan dihormati

dengan cara menghasilkan putusan Tingkat Pertama yang bermutu,

melaksanakan proses peradilan yang bersih dan transparan dan melaksanakan

administrasi teknis peradilan secara tertib dan dapat dipertanggung jawabkan.

3. Menangani segala permasalahan hukum berdasarkan pengaduan masyarakat

secara arif bijaksana sehingga memberi kepuasan bagi masyarakat pencari

keadilan.

4. Menjalankan manajemen organisasi, administrasi umum dan keuangan secara

tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundangan yang

berlaku.

5. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan pegawai dengan kebijakan-kebijakan

preventive maupun represif.

B. SASARAN.

1. Memeriksa dan memutus semua perkara pidana dan perdata yang diajukan pada

Pengadilan Negeri Ruteng sisa tahun 2013 selama triwulan I.

2. Menyelesaikan administrasi berkas perkara yang diajukan pada Pengadilan

Negeri Ruteng selama 1 (satu) hari sejak diterima Pengadilan Negeri Ruteng.

iv



3. Memeriksa dan memutus semua perkara pidana dan perdata yang diajukan pada

Pengadilan Negeri Ruteng dalam tahun berjalan tidak lebih dari 5 (lima) bulan

untuk setiap perkara.

4. Menyelesaikan pengetikan putusan dalam satu hari setelah putusan dibacakan.

5. Mengirim petikan putusan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada

hari ke-2 setelah putusan tersebut dibacakan.

6. Menyelesaikan penetapan penahanan dan mengirim kepada Jaksa Penuntut

Umum, Rutan dan Terdakwa selama 2 hari sejak penetapan penahanan

dikeluarkan.

7. Menata arsip perkara in-aktif setelah perkara dijatuhkan berkekuatan hukum

tetap.

8. Membuat dan mengirim laporan bulanan perkara pada tanggal 5 bulan berikut

dan laporan semester pada awal bulan ke-7 serta laporan tahunan pada awal

bulan Januari tahun berikut.

9. Mengambil keputusan tentang cara penanganan setiap pengaduan masyarakat

dalam jangka waktu 5 hari setelah pengaduan diterima.

10. Melaksanakan segala urusan kepegawaian sesuai jadwalnya.

11. Melaksanakan rapat BAPERJAKAT setiap empat bulan.

12. Membuat jadwal pengelolaan anggaran pada minggu ke-1 bulan Januari dan

menjalankan jadwal tersebut.

13. Membuat jadwal pengelolaan asset, pengamanan dan pemeliharaan kantor pada

minggu ke-1 bulan Januari dan melaksanakan sesuai jadwal selama tahun

berjalan.

Hasil yang telah dicapai Pengadilan Negeri Ruteng sepanjang tahun 2013

menunjukkan tingkat pencapaian yang cukup memuaskan. Rendahnya pengaduan

masyarakat baik terhadap tingkah laku aparat pengadilan maupun terhadap putusan

Hakim, merupakan indicator outcome dari pelayanan pengadilan.

v



Prosentase realisasi anggaran sepanjang tahun 2013 mencapai 90.32 %. Tanpa

adanya temuan penyelewengan keuangan dan administrasi yang dinyatakan Disclaimer.

Disamping pencapaian hasil yang cukup memuaskan dalam upaya mencapai

sasaran masih ditemukan kendala berupa alat-alat pengolah data yang kurang produktif

lagi yang disebabkan karena daya listrik yang tidak memadai dengan kapasitas

pemakaian maupun karena usia alat yang telah mencapai ambang purna ekonomis, oleh

karena itu perlu dilakukan penambahan daya listrik serta rehabilitasi instalasi sehingga

masalah kelistrikan tidak lagi menjadi hambatan. Selain itu tenaga service tetap untuk alat

pengolah data selalu siap ketika terjadi gangguan pada perangkat komputer di kantor.

1



BAB I

PENDAHULUAN

D. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan

bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dalam kurun waktu satu tahun yang

telah dicapai oleh Pengadilan Negeri Ruteng yang berisikan capaian hasil kerja sesuai

amanat Undang-Undang No.4 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah dengan

Undang-undang No.48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-

undang No. 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 8

Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang No. 49 tahun 2009 tentang

Peradilan Umum.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut juga merupakan

gambaran pertanggungjawaban oleh Pengadilan Negeri Ruteng sebagai bagian dari

Instansi Pemerintah yang berdasarkan Inpres No.7 Tahun 1999, Permenpan No.29

Tahun 2010 dan SE Menpan No.11 Tahun 2011, wajib membuat laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Dokumen Penetapan Kinerja. Bahwa

wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas-tugas Pengadilan Negeri Ruteng, yang

utama adalah tugas Yudicial (menerima, memeriksan dan mengadili serta

menyelesaikan ) setiap perkara yang diterima juga melaksanakan tugas-tugas non

yudicial meliputi pelaksanaan administrasi perkara dan administrasi umum dimana

capaian dari keseluruhan tugas-tugas tersebut akan diuraikan lebih lanjut dalam

laporan ini.

Pengadilan Negeri Ruteng selain melaksanakan tugas pokok sebagaimana

diamanatkan oleh undang-undang juga melaksanakan sebagian tugas Mahkamah

Agung RI di daerah selaku ujung tombak di daerah yang bekerja dan melayani

kepentingan masyarakat pencari keadilan pada wilayah hukum Pengadilan Negeri

Ruteng yang meliputi 2 (dua) Kabupaten yaitu : Kabupaten Manggarai dan Kabupaten

Manggarai Timur, dengan karakteristik permasalahan sangat bervariatif dari akibat

adat istiadat serta latar belakang pemahaman akan hukum yang berbeda.

2



Tuntutan perubahan yang berdimensi dalam penyelesaian tugas kerja

Pengadilan Negeri Ruteng diakumulasi dengan tuntutan reformasi penegakan hukum

dan reformasi birokrasi merupakan tantangan tersendiri mengingat keterbatasan

jumlah Hakim pada Pengadilan Negeri Ruteng minimnya jumlah Pegawai pelaksana

administrasi merupakan problem khusus, belum lagi ketersediaan perangkat teknologi

pendukung masih belum memadai serta sumber daya manusia yang secara umum

masih cukup jauh dari harapan dalam menjawab berbagai tuntutan reformasi.

Pencanangan rancangan perubahan yang diamanatkan oleh Mahkamah

Agung RI, sebagaimana ditetapkan dalam Visi yaitu menuju Peradilan Indonesia

Yang Agung merupakan supporting bagi seluruh jajaran peradilan untuk terus bekerja

dan berkarya secara maksimal dalam rangka penegakan hukum dan keadilan.

Implementasi perubahan yang bersifat keseluruhan baik terhadap aparatur maupun

sistim kerja haruslah dimaknai sebagai bentuk tanggungjawab dan alat ukur

pencapaian tugas kerja mengingat penyelenggaraan peradilan mendapat kontrol dan

kritik dari masyarakat baik orang perorang maupun secara organisasi cukup tinggi

dan tajam, hal ini haruslah disikapi secara positif agar peningkatan pelayanan kepada

masyarakat pencari keadilan semakin lebih baik dan pencapaian Peradilan Indonesia

Yang Agung dapat terwujud.

Rangkuman keseluruhan pola kerja yang ditetapkan dengan tujuan untuk

mencapai hasil kerja yang bersinergi dengan pelayanan publik dan tuntutan reformasi

diberbagai bidang yang menggunakan alat ukur sistem akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah maka jajaran Pengadilan Negeri Ruteng telah menyamakan persepsi

menggunakan manajemen yang beroreintasi pada pencapaian hasil maksimal dengan

menyelaraskan suatu rencana strategis, terorganisir dan berkesinambungan serta

rencana kerja yang diadopsi dari Standard Operasional Prosedur (SOP).

Tugas Pengadilan Negeri Ruteng sebagai salah satu supporting ujung tombak

Mahkamah Agung RI di daerah dalam upaya dan usaha penegakan hukum dan

keadilan serta pelayanan publik yang prima melalui jaringan informasi publik telah

menetapkan prioritas kerja dengan memadukan antara Undang-Undang No.48 Tahun

2009 dan Undang-undang No.49 Tahun 2009, serta berbagai perangkat peraturan

Mahkamah Agung RI, meliputi :

3



1. Disiplin jam kerja.

2. Peningkatan/percepatan penyelesaian perkara.

3. Peningkatan tertib penyelesaian administrasi perkara, administrasi umum

dan keuangan.

4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.

5. Peningkatan perangkat IT.

6. Peningkatan pengawasan dan pembinaan.

7. Percepatan pelayanan publik dan informasi publik.

Dengan ditetapkan 7 point prioritas tersebut di atas diharapkan adanya

perubahan yang signifikan terhadap perilaku Hakim, pejabat struktural dan fungsional

maupun karyawan/ti. Dengan demikian prinsip-prinsip Good Government dapat

terwujud serta selaras dengan tuntutan reformasi di bidang penegakan hukum dan

birokrasi. Lebih dari pada itu mendukung kebijakan yang telah ditetapkan oleh

Mahkamah Agung RI, sebagaimana tersebut dalam blue print meliputi :

1. Manajemen aparatur.

2. Manajemen perkara.

3. Transparansi, akuntabilitas, dan akses terhadap informasi peradilan.

4. Sumber-sumber keuangan dan manejemen keuangan.

5. Pengawasan dan sanksi.

Dengan mengutamakan percepatan sasaran di bidang :

1. Transparansi putusan.

2. Peningkatan teknologi informasi.

3. Penertiban Penerimaan Negara Bukan Pajak.

4. Sosialisasi Pedoman Perilaku Hakim.

5. Peningkatan Sumber Daya Manusia.

Berpijak pada tuntutan reformasi bagi penyelenggaraan penegakan hukum

yang semakin hari semakin variatif yang diarahkan pada aparatur penegak hukum,

penegakan hukum dan keadilan di dalamnya mencakup aspek yang luas, berdimensi

sehingga dibutuhkan suatu perencanaan yang strategis, terarah dan mudah untuk

dijabarkan serta dilaksanakan, dimulai dari kemandirian lembaga, peningkatan

pelaksanaan fungsi yuridis, administrasi, penataan penyelenggaraan keseluruhan

4



administrasi peradilan dan administrasi keuangan serta pembangunan yang efisien dan

efektif dan peningkatan sumber daya manusia sehingga lebih profesional.

Sejalan dengan tuntutan dan reaksi yang terurai di atas maka Pengadilan

Negeri Ruteng sebagai lembaga di bawah Mahkamah Agung RI berkewajiban untuk

membuat laporan kinerja sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dalam setiap

kurun waktu, maka pelaksanaan tugas dan fungsinya senantiasa berlandaskan pada

visi, misi, Rencana Strategis serta program kerja. Keseluruhan rangkuman

perencanaan tentunya harus diaplikasikan dalam penyelenggaraan peradilan umum

pada peradilan tingkat pertama oleh Pengadilan Negeri Ruteng, tentunya

diseimbangkan dengan ketersediaan sumber daya manusia dan perangkat pendukung

lainnya.

Berkaitan dengan tuntutan perubahan yang fundamental maka Pimpinan

Mahkamah Agung RI telah mengambil langkah-langkah konkrit dengan menerbitkan

berbagai aturan sebagai pijakan penyelenggaraan peradilan di Indonesia, termasuk

restrukturisasi organisasi Mahkamah Agung RI dan jajaran peradilan di bawahnya

termasuk tata kerja pada bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan. Permasalahan

umum yang mesti menjadi perhatian adalah pengembangan dan atau penambahan

unit-unit kerja serta perubahan eselonering, dan penambahan baik Hakim dan pegawai

sebagai unsur pelaksana utama yang ketika diukur dari formasi yang tersedia masih

sangat jauh kekurangan, hal ini jika dihadapkan dengan tuntutan perubahan sebegitu

kuatnya tidak seimbang penerapannya disebabkan oleh sumber daya masih terbatas

bahkan tradisional dan cenderung frustasi dari penyempitan struktur dan eselonering

sudah tentu akan sangat berpengaruh pada hasil akhir dari suatu penyelesaian tugas

kerja.

Bahwa dari berbagai hambatan dalam pelaksanaan tugas kerja cukup banyak

potensi pendukung dan juga potensi permasalahan sebagaimana diuraikan di bawah

ini

1. POTENSI

Dalam pelaksanaan penyelesaian tugas kerja yang menjadi tanggung jawab

Pengadilan Negeri Ruteng terdapat adanya berbagai potensi baik itu yang bersifat

positif maupun negatif dan secara keseluruhan itu dijadikan aset sekaligus

tantangan dalam pelaksanaan berbagai tugas kerja.

5



Pengadilan Negeri Ruteng selaku ujung tombak Mahkamah Agung RI di

daerah memiliki peran ganda baik sebagai yudex factie juga melaksanakan system

peradilan yaitu : sebagai pengelola manajemen dalam bidang teknis yudisial dan

non teknis yudisial yang bersifat administrastif, personil, finansial, sarana dan

prasarana memberikan tantangan dan tanggung jawab serta memiliki tugas dalam

menghadapi karakteristik permasalahan yang beragam, dengan adanya beban tugas

tersebut sudah tentu harus didukung oleh kekuatan sumber daya manusia yang

handal dan sumber dana serta berbagai fasilitas lainnya yang memadai. Namun

dalam pelaksanaan dan penjabaran justru terbentur dengan keterbatasan sumber

daya manusia dan ketersediaan perangkat pendukung, maka sering terjadi potensi

konflik internal, antara tuntutan perubahan yang harus direalisasi termasuk

percepatan penyelesaian berbagai tugas jika tuntutan dan harapan tersebut

dibandingkan dengan jumlah aparat (Hakim, Panitera Pengganti dan Staf) yang

jumlahnya sangat tidak berimbang serta keterbatasan anggaran maupun sarana

lainnya.

Peluang untuk penguatan sumber daya manusia dan sumber dana

merupakan suatu hal yang harus dipenuhi guna pencapaian perubahan

sebagaimana diamanatkan dalam visi dan misi dengan demikian perubahan yang

signifikan akan diraih dalam waktu yang tidak terlalu lama. Akumulasi dari

keterbatasan sumber daya manusia dengan problematik yang ada dan tuntutan

adanya perubahan serta tuntutan penggunaan sarana teknologi tinggi yang makin

menguat namun dengan terbatasnya penguasaan teknologi oleh personil akan

berdampak pada peningkatan kinerja aparat cenderung menurun.

Pengadilan Negeri Ruteng yang berada di daratan Flores bagian Barat

wilayah hukum Pengadilan Negeri Ruteng meliputi 2 (dua) kabupaten yaitu

Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Timur dengan batas-batas

wilayah, Sebelah Utara : Laut Flores, sebelah Timur : Kabupaten Ngada, sebelah

Selatan : Laut Sawu, sebelah Barat : Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai

Barat ( wilayah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo ), dengan wilayah hukum

seperti tersebut sangat membutuhkan berbagai terobosan guna mengimbangi

perkembangan dan kemampuan Pengadilan Negeri lain dalam pencapaian

perubahan.

6



Gambaran kondisi umum sebagaimana terurai pada bagian lain tentang

potensi dan permasalahan serta langkah-langkah kebijakan umum serta metode

penyelesaian tugas kerja maka gambaran potensi tersebut sangat berpeluang untuk

dikembangkan menjadi kekuatan dalam memacu kinerja aparat dengan cara

menyelaraskan potensi lingkungan internal dan potensi lingkungan eksternal,

dengan mengatur ritme untuk keseimbangan antara kepemimpinan dan manajemen

Pengadilan, penerapan kebijakan Pimpinan Mahkamah Agung dengan situasional

daerah kerja, pemanfaatan sumber daya manusia yang sangat terbatas, kecepatan

dan ketepatan pelayanan publik, dan kepuasan bagi masyarakat pencari keadilan

serta pemulihan tingkat kepercayaan masyarakat, gambaran dimaksud didukung

oleh potensi lingkungan internal dan eksternal antara lain :

a. Potensi Lingkungan Internal

Bahwa Pengadilan Negeri Ruteng dengan keterbatasan sumber daya

manusia serta sumber dana dan peralatan pendukung memiliki variable dan

besaran yang menjadi faktor kekuatan untuk menunjang keberhasilan rencana

strategis serta peningkatan kinerja dari waktu kewaktu.

Penerapan perencanaan kerja dan pengawasan serta pembinaan personil

semakin hari dilakukan secara rutin dan terjadwal dengan baik, bahkan

direspon oleh pejabat struktural dan fungsional maupun segenap karyawan/ti

sehingga perubahan menuju perbaikan sistem kerja cukup memberikan hasil

yang positif.

Dengan kekuatan 22 ( termasuk Ketua dan Wakil Ketua ) personil

dibandingkan dengan luas wilayah kerja dan jumlah perkara tentu masih jauh

dari standart formasi untuk ukuran Pengadilan Negeri Klas II, dimana jumlah

pejabat dan staf dari segi menejemen sangatlah kurang bagi penyelenggaraan

satu institusi, yang secara rinci dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Ketua Pengadilan Negeri Ruteng = IV/a.

2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ruteng = IV/a.

3. Hakim = 6 orang.

4. Panitera Sekretaris = III/d.

5. Wakil Panitera = III/c.

6. Wakil Sekretaris = III/c.

7



7. Panitera Muda Perdata = III/b.

8. Panitera Muda Pidana = III/b.

9. Panitera Muda Hukum = III/b.

10. Kepala Urusan Umum = Lowong (PLH : II/c).

11. Kepala Urusan Kepegawaian = Lowong (PLH : II/b).

12. Kepala Urusan Keuangan = III/b.

13. Panitera Pengganti = 2 orang.

14. Karyawan/ti = 3 orang.

Dari jumlah personil dengan klasifikasi sebagaimana tersebut

meskipun terdapat beberapa pejabat Stuktural yang tidak memiliki disiplin

ilmu sesuai tugas di bagian tertentu bahkan Kaur Kepegawaian dan Kaur

Umum masih lowong namun personil yang ada memiliki tekat yang kuat untuk

melaksanakan tugas termasuk perangkapan jabatan sehingga penguasaan

pengetahuan manajemen dan administrasi yang cukup baik sangat memberikan

kontribusi positif untuk melakukan perubahan penanganan setiap tugas yang

diberikan dilingkup Pengadilan Negeri Ruteng, akan tetapi dari volume

pekerjaan yang menjadi porsi tanggungjawab dibandingkan dengan

ketersediaan sumber daya manusia sangat kurang jika dilakukan pembagian

tugas kerja sebagaimana tugas pokok dan fungsi.

Kondisi nyata ini tidaklah menjadi alasan Pimpinan Pengadilan Negeri

Ruteng dan segenap jajarannya untuk menunda pelaksanaan tugas kerja, justru

kondisi ini oleh Pimpinan telah menetapkan langkah-langkah konkrit dan

secara maksimal memanfaatkan potensi yang ada dengan cara-cara sebagai

berikut :

1. Penyelenggaraan administrasi menggunakan Standard Operating

Procedure (SOP) dan standar Prosedur Tetap ( PROTAP ) yang

ditetapkan dalam Buku I sampai dengan Buku IV, disertai perangkat

peraturan lainnya, serta kemampuan penyelenggaraan administrasi secara

elektronik.

2. Prioritas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang independen, efektif,

dan berkeadilan dengan biaya yang ringan.

8



3. Prioritas penyelenggaraan manajemen secara bertanggungjawab,

percepatan penyelesaian administrasi perkara yang sederhana, cepat, tepat,

biaya ringan dan tetap proporsional.

4. Ketersediaan perangkat elektronik yang cukup memadai, untuk

mendukung manajemen informasi yang akuntabilitas, kredibilitas dan

transparansi serta adanya pengelolah pelayanan publik yang prima.

5. Peningkatan komitmen dari seluruh komponen penyelenggara administrasi

untuk menyelesaikan setiap tugas tepat waktu dan tepat sasaran.

6. Peningkatan pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan akuntabel.

7. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kompeten, kapabel,

terintegritas dan profesional dalam bidang tugas.

8. Peningkatan pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi dan

penyelenggaraan peradilan.

9. Pendekatan dan pelayanan hukum secara persuasif semakin baik dimana

telah terbentuk Pengadilan Negeri Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai

Barat sebelumnya merupakan bagian dari wilayah hukum Pengadilan

Negeri Ruteng selain itu telah diusul pula pembentukan Pengadilan Negeri

Borong ( Kabupaten Manggarai Timur ), dengan bertambahnya Pengadilan

Negeri yang di usulkan akan semakin mendekatkan masyarakat untuk

mendapatkan pelayanan hukum dan keadilan.

10. Penyaluran informasi penyelesaian perkara melalui media informasi

dengan berbasis Teknologi dan Informasi.

11. Percepatan penyelesaian setiap pengaduan masyarakat responsif ini

merupakan potensi peningkatan kepercayaan masyarakat pada lembaga

peradilan.

12. Peningkatan profesionalisme dalam penyelesaian tugas dengan melakukan

pelatihan teknis administrasi dan teknis yustisial.

b. Potensi lingkungan Eksternal

1. Respon institusi penegak hukum lain dalam percepatan penyelesaian

perkara cukup tinggi.

2. Dukungan Pemerintah Daerah yang cukup baik sehingga pelayanan kepada

masyarakat pencari keadilan cukup terbantu.

9



3. Bantuan Pemerintah Daerah dalam penyediaan lahan pembangunan gedung

Kantor Pengadilan.

2. PERMASALAHAN

Permasalahan sangat variatif dan merupakan hambatan berkaitan dengan

penyelesaian tugas pokok dan fungsi serta upaya percepatan pelayanan publik,

unsur-unsur permasalahan dimaksud dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu:

a. Permasalahan dari faktor internal

Adapun yang menjadi permasalahan/hambatan yang bersifat intern terdiri dari

1. Jumlah personalia yang tidak berimbang antara sumber daya manusia dan

volume pekerjaan yang menjadi beban tugas.

Bahwa Pengadilan Negeri Ruteng adalah Pengadilan Negeri Kelas II dari

ideal formasi sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, Nomor

: 143/KMA/SK/VII/2007 ( Buku I ) berkisar 79 orang sedangkan sesuai

kebutuhan yang ada dibandingkan dengan beban kerja membutuhkan 121

orang akan tetapi yang tersedia baru 22 orang dengan klasifikasi

kepangkatan:

Golongan IV

Golongan III

Golongan II

=

=

=

2 orang

16 orang

4 orang

Gambaran jumlah tersebut sangat tidak ideal disebabkan terjadi

pengembungan pada golongan III yang dalam penyelenggaraan tugas

sebagai penata tugas.

2. Bahwa terdapat kesenjangan eselonering antara Panitera-Sekretaris dalam

kedudukan sebagai Eselon IV dan Wakil Panitera serta Wakil Sekretaris

dalam kedudukan Eselon V dengan Panitera Muda dan Kaur selaku unit

pengelola juga hanya Eselon V jika dibandingkan dengan institusi lain

sangatlah jauh.

Bahwa pada unit pengelola Eselon V sangat berpengaruh pada tingkat

loyalitas, kreatifitas dan inovasi berkaitan dengan upaya memacu kinerja

staf.

10



3. Luasnya wilayah hukum Pengadilan Negeri Ruteng dengan jarak tempuh

memakan waktu lebih dari 1 jam dan biaya operasional yang cukup tinggi

bila melakukan pemanggilan pihak atau pemberitahuan putusan.

4. Jumlah personil pada Pengadilan Negeri Ruteng sebagai ujung tombak

dan pilar pertama dalam pelaksanaan penegakan hukum dan keadilan

masih sangat jauh dari formasi yang ideal, bahkan pejabat merangkap

sebagai staf pelaksana, sehingga percepatan penyelesaian tugas menjadi

terhambat.

5. Jumlah Hakim dan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng

sangat kurang jika dibandingkan dengan jumlah perkara yang diterima.

6. Sumber daya manusia yang profesional dalam tugas dan yang memahami

dan menguasai teknologi sangat minim bahkan nyaris tidak tersedia.

7. Rata-rata para pejabat struktural memiliki pendidikan formal hanya

Sekolah Menengah Atas atau setingkat, sehingga pola kerja masih bersifat

tradisional.

8. Para pejabat pada Pengadilan Negeri Ruteng eselonnya setingkat Lurah

bahkan dibawahnya, dan jauh dibawah Pejabat pada tingkat Kecamatan.

9. Kapabilitas para pejabat struktural belum mampu melaksanakan fungsinya

serta rendahnya pemahaman dan penguasaan akan tugas pokok dan fungsi.

10. Luas wilayah hukum cukup berjauhan antara satu desa dengan desa yang

lain, kadang sulit ditempuh dengan kendaraan roda empat dan roda dua.

Rumusan permasalahan di atas secara konkrit disebabkan oleh beberapa

hal yang antara lain:

1. Manajemen sumber daya manusia.

2. Manajemen sumber dana.

3. Manajemen sarana dan prasarana.

4. Manajemen Teknologi dan Informasi

5. Manajemen transparansi peradilan.

6. Manajemen Pengawasan.

b. Permasalahan dari faktor eksternal

11



1. Para pihak yang berperkara kadang tidak komprehensip dengan aparat

Pengadilan sehingga proses percepatan penyelesaian perkara menjadi

terhambat.

2. Masih terkendala dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap

lembaga peradilan umum.

3. Kurangnya pemahaman pencari keadilan mengenai prosedur berperkara

dan berbagai dokumen yang diperlukan dalam berperkara.

4. Proses pengiriman berkas perkara menjadi terlambat akibat keterbatasan

sarana transportasi darat, udara maupun laut.

Dari keseluruhan gambaran di atas merupakan fenomena yang

dihadapi dalam rangka memenuhi tuntutan reformasi diharapkan dengan

berbagai instrument yang digunakan sebagai usaha nyata institusi

Pengadilan Negeri Ruteng telah mengedepankan suatu bentuk penyelesaian

tugas serta memperkenalkan model paradigma baru.

5. Adanya pemekaran Kabupaten baru yang secara administratif telah

berjalan dan dalam pelayanan hukum menjadi tanggung jawab Pengadilan

Negeri pada kabupaten induk.

Pokok-pokok pikiran dan berbagai permasalahan yang dikemukanan dalam latar

belakang peradilan pada Pengadilan Negeri Ruteng merupakan dinamika problematif

yang secara intensif terus berkembang dari hari ke hari, tekat untuk menuju suatu

perubahan maka harus dihadapi dengan langkah persuasif tanpa mengabaikan aturan

yang telah ditetapkan, serta upaya antisipatif dan terbuka pada sikap korektif yang

konstruktif.

E. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan UU No. 48 Tahun 2009 dan UU N0.49 Tahun 2009 dapatlah

diuraikan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Ruteng, adalah sebagai berikut:

I. Tugas Pokok.

a. Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan

perkara perdata di tingkat pertama.

b. Pengadilan Negeri memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang

hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta.

12



c. Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukumnya melakukan pengawasan

terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Negeri dan menjaga agar

peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya tanpa mengurangi

kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

d. Pengadilan Negeri bertugas menyelenggarakan administrasi perkara dan

administrasi umum pengadilan.

II. Fungsi Pengadilan Negeri.

a. Menjalankan kekuasaan kehakiman di daerah hukum Kabupaten, secara

mandiri, efektif, efisien dengan mendapatkan kepercayaan publik serta

profesional.

b. Memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya

rendah.

c. Menegakkan supremasi hukum.

F. SISTIMATIKA PENYAJIAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)

BAB I PENDAHULUAN

i. LATAR BELAKANG

ii. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

iii. SISTIMATIKA PENYAJIAN

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

D. RENCANA STRATEGIS 2010-2014

1. Visi Dan Misi

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

E. RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2013

F. PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2013

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.

C. PENGUKURAN KINERJA

D. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

13



BAB IV PENUTUP.

A. KESIMPULAN

B. SARAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi

2. Indikantor Kinerja Utama

3. Rencana Kinerja Tahun 2013

4. Matriks Rencana Strategis 2010-2014

5. Grafik Penanganan Perkara Perdata dan Pidana Tahun 2013

6. SK Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeritah

14



BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2010 - 2014

Rencana Strategis pada prinsipnya merupakan perangkat kendali pembangunan

jangka menengah 5 (lima) tahun yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran serta kebijakan

dan program.

Secara sistematis maupun akademis Pengadilan Negeri Ruteng dan jajarannya

belum memiliki Rencana Strategis (RENSTRA) untuk tahun 2004 sampai dengan

2009, sedangkan untuk tahun 2010 – 2014 sedang diproses, dimana visi, misi, tujuan

dan sasaran sudah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam LAKIP ini.

1. Visi dan Misi

Visi Pengadilan Negeri Ruteng berpedoman pada Visi Mahkamah Agung

Republik Indoensia yaitu: “TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN

INDONESIA YANG AGUNG”

Misi :

a. Menjaga kemandirian badan peradilan.

b. Memberi pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.

c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan

d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

e. Meningkatkan kualitas putusan Hakim yang semakin memenuhi rasa keadilan

masyarakat.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai berdasarkan visi, misi Pengadilan Negeri Ruteng,

melalui pelaksanaan tupoksi adalah sebagai berikut:

a. Mengupayakan pelayanan prima kepada pencari keadilan melalui

peningkatan kualitas penyelenggara proses peradilan serta independensi

badan peradilan.

b. Meningkatkan mutu pengolahan anggaran berbasis kinerja yang menunjang

kelancaran proses peradilan.

15



c. Terwujudnya aparatur peradilan dengan integritas yang profesional, bersih

dan berwibawa jujur dan adil.

d. Terwujudnya system informasi yang transparan, aktual dan kredibel.

Sasaran Strategis

Mengacu pada tujuan yang ditetapkan di atas, maka sasaran yang akan dicapai

oleh Pengadilan Negeri Ruteng adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan independensi lembaga dan hakim.

b. Meningkatkan jumlah putusan dan diminutasi sebelum 6 (enam) bulan.

c. Meningkatkan jumlah putusan Hakim Tingkat Pertama yang berkekuatan

hukum tetap.

d. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengolahan anggaran.

e. Meningkatnya kompetensi, kualitas moral/etika dan profesionalisme

aparatur peradilan.

f. Tersedianya data dan informasi yang akurat dan kredibel untuk

pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan serta memenuhi

kebutuhan para pencari keadilan/publik.

g. Terlaksananya tugas-tugas ketatausahaan dan administrasi teknis yudisial

secara tepat dan tepat aturan.

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Program Utama

Program utama Pengadilan Negeri Ruteng untuk lima tahun ke depan dari

tahun 2010-2014, mengikuti program utama Pengadilan Tinggi Kupang dan

Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu tentang Quick Wins percepatan

pembangunan yang mencakup 5 (lima) bidang yakni :

1. Transparansi

Tansparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk

mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan.

Upaya transparansi dilakukan dengan publikasi putusan-putusan yang

dapat dipertanggung jawabkan. Terlaksananya prinsip transparansi hanya

dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara

profesional dan menjaga integritasnya.

16



2. Pengembangan Teknologi dan Informasi (TI)

Pengembangan teknologi dan informasi di Pengadilan Negeri Ruteng

mempertimbangkan dinamika dan perubahan yang potensial terjadi,

khususnya dalam memandu perubahan yang dilakukan secara radikal

dalam proses kerja yang selama ini berlaku. Sehingga perlu usaha serius

untuk mengatasi inefisiensi dan potensi penyalahgunaan wewenang akibat

kelemahan regulasi dan aturan main formal yang berlaku. Dengan

kejelasan arah strategis yang digunakan sebagai dasar untuk merumuskan

dan menentukan peran dan posisi teknologi dan informasi sebagai

instrumen yang mendukung modernisasi badan peradilan.

3. Peningkatan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang

pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Pengadilan

Negeri Ruteng di bawahnya Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai

salah satu sumber Penerimaan Negara. Sehubungan dengan hal tersebut

oleh Pemerintah telah diundangkan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor : 53

Tahun 2008 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan

Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang

berada di bawahnya yang ditetapkan pada tanggal 23 Juli 2008.

4. Sosialisasi Peningkatan Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim

Hakim sebagai salah satu ujung tombak terwujudnya keadilan, dituntut

untuk memiliki kualitas diri yang baik. Tak hanya kecerdasan ilmiah yang

dimiliki, namun juga harus memiliki kecerdasan spiritual. Sehingga

seorang hakim semestinya terus meningkatkan kualitas baik secara

keilmuan maupun etika dan moral. Untuk itu, maka terus berupaya guna

meningkatkan kualitas hakim, disamping adanya Kode Etik dan Pedoman

Perilaku Hakim (PPH) yang telah diterapkan. Secara terminologi, kode etik

dan PPH. Ajaran mengenai kesusilaan, kewajiban atau sikap moral yang

harus dipegang hakim dan bersikap dan bertindak, terutama dalam

memeriksa dan menyelesaikan perkara.

5. Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)

17



Berdasarkan visi Pengadilan Negeri Ruteng disebutkan bahwa salah satu

kriteria Badan Peradilan Indonesia Yang Agung adalah bila Badan

Peradilan telah mampu mengelola dan membina sumber daya manusia

yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta hakim dan

aparatur peradilan yang berintegritas dan profesional. Sistem manajemen

sumber daya manusia yang dimaksud adalah sistem manajemen sumber

daya manusia berbasis kompetensi yang disebut dengan Competency

Based HR Management. Sistem ini juga akan memudahkan

operasionalisasi dari desain organisasi berbasis kinerja.

Kegiatan Pokok

Kegiatan pokok pada Pengadilan Negeri Ruteng yakni :

a. Penyelesaian perkara dan Penetapan Penahanan

Perbandingan antara perkara yang diminutasi dengan jumlah perkara yang

di register Perbandingan antara sisa perkara yang diminutasi dengan

jumlah sisa perkara (kriteria sisa perkara dan perkara yang selesai mengacu

pada pola bindalmin tentang jangka waktu penanganan perkara pada

pengadilan tingkat pertama).

b. Pelaksanaan Administrasi Perkara

Perbandingan antara berkas yang diajukan / dilimpahkan (masuk) dengan

jumlah berkas perkara yang diterima Pengadilan Tingkat Pertama dengan

berkas perkara yang didistribusikan.

c. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Perbandingan antara SDM teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat

sehingga memperoleh kelulusan/sertifikat diklat TIPIKOR, Niaga, PHI,

Perikanan, HAM, Cakim dengan jumlah yang mengikuti diklat serta

Perbandingan antar SDM non teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat

sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat diklat Kepemimpinan,

Sertifikat pengadaan barang dan jasa, Auditor dengan jumlah yang

mengikuti diklat. Perbandingan antara SDM yang diajukan untuk

mengikuti pendidikan rintisan gelar sehingga memperoleh

kelulusan/bersertifikat dengan jumlah yang mengikuti diklat.

18



d. Pelaksanaan Pengawasan

Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti mengenai perilaku

aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang

dilaporkan. Perbandingan jumlah temuan yang ditindak lanjuti hasil

pengawasan internal (Tim Pengawas Pengadilan Tingkat Pertama,

Pengadilan tingkat Banding dan Badan Pengawasan) dan eksternal (Badan

Pemeriksa Keuangan) dengan temuan yang dilaporkan.

e. Pelayanan Publik

Perbandingan prosentase proses putusan perkara yang sudah minutasi dan

dapat didownload di website Pengadilan Tingkat Pertama (Sesuai SK

KMA No 144 Th 2007 tentang Keterbukaan Informasi Peradilan) dengan

Perkara yang diputus

f. Pelaksanaan Administrasi Kesekretariatan

Perbandingan prosentasi pengolahan data keuangan, data kepegawaian dan data

umum dalam pelaksanaan tugas selama tahun 2013

Indiktor Kinerja Utama Pengadilan Negeri Ruteng

Berdasarkan BIMTEK SAKIP tanggal 16-18 Maret 2012 Pengadilan Negeri Ruteng

telah menetapkan kegiatan melakukan Review Indikator Kinerja Utama yang

disinkronisasi dengan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Ruteng Tahun 2010-2014

sebagai Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Ruteng yang outputnya sebagai

berikut :

No Indikator Kinerja

Utama Penjelasan

Penanggung

Jawab Sumber Data

1 3 4 5 6

1 a. Prosentase

perkara yang

diselesaikan

b. Prosentase sisa

perkara yang

diselesaikan

a. Perbandingan antara

perkara yang diminutasi

dengan jumlah perkara

yang diregister.

b. Perbandingan antara sisa

perkara yang diminutasi

dengan jumlah sisa

perkara (kriteria sisa

perkara dan perkara yang

selesai mengacu pada

pola bindalmin tentang

Panitera /

Sekretaris

Panitera /

Sekretaris

Laporan Bulanan

dan Laporan

Tahunan

Laporan Bulanan

dan Laporan

Tahunan

19



c. Prosentasi

penyelesaian

penetapan

penahanan tepat

waktu

jangka waktu

penanganan perkara pada

pengadilan tingkat

Pertama.

c. Perbandingan antara

jumlah permohonan

penetapan penahanan

dari Penyidik dan

Penuntut Umum.

Ketua dan

Pansek

Data Permhonan

penahanan dan

Penetapan

Penahanan

2 a. Prosentase

berkas perkara

yang diajukan

/dilimpahkan

secara lengkap

b. Prosentase

berkas yang

diregister dan

siap

didistribusikan

ke Majelis.

c. Prosentase

Pihak

Penggugat dan

Tergugat yang

dipanggil untuk

bersidang.

d. Prosentase

pemberitahuan

putusan perkara

Pidana / Perdata

Banding, Kasasi

dan Peninjauan

Kembali


berkas yang diajukan /

dilimpahkan lengkap

dengan jumlah berkas

yang diajukan.

b. Perbandingan antara

berkas perkara yang

diterima Pengadilan

Negeri dengan berkas

perkara yang

didistribusikan.


Pihak Penggugat dan

Tergugat yang dipanggil

dengan yang hadir

dipersidangan

d. Perbandingan perkara

pidana / perdata banding,

kasasi, Peninjauan

Kembali yang di putus

dan diberitahukan dengan

yang belum

diberitahukan putusan.

Panitera /

Sekretaris

Panitera /

Sekretaris

Panitera /

Sekretaris

Panitera /

Sekretaris

Laporan Bulanan

dan Laporan

Tahunan

Laporan Bulanan

dan Laporan

Tahunan

Data Perkara

Perdata

Data Perkara

Pidana / Perdata

3 a. Prosentasi yang

lulus diklat atau

pelatihan dan

pendidikan

Hakim


SDM teknis yang

diajukan untuk mengikuti

diklat sehingga

memperoleh kelulusan /

sertifikat diklat

Ketua

Laporan Bulanan

dan Laporan

Tahunan

20



b. Prosentase

pegawai yang

lulus diklat

teknis yudisial

c. Prosentase

pegawai yang

lulus diklat non

yudisial

d. Prosentase

pengusulan

pengisihan

Jabatan

fungsional dan

struktural untuk

mengisi

kekosongan

jabatan

TIPIKOR, Niaga, PHI,

Perikanan, HAM, Cakim

dengan jumlah yang

mengikuti diklat


tenaga teknis peadilan

mengikuti diklat

sehingga memperoleh

kelulusan/sertifikat

diklat,dengan jumlah

yang mengikuti diklat

c. Perbandingan antar SDM

non teknis yang diajukan

untuk mengikuti dilat

sehingga memperoleh

kelulusan/bersertifikat

diklat Kepemimpinan,

Sertifikat pengadaan

barang dan jasa, Auditor

dengan jumlah yang

mengikuti diklat

d. Perbandingan antara

usulan dari Pengadilan

Negeri Ruteng ke

Pengadilan Tinggi untuk

pengisihan jabatan

fungsional dan struktural

yang masih terdapat

kekosongan

Panitera /

Sekretaris

Ketua dan

Panitera /

Sekretaris

Ketua,

Panitera/Sekr

etaris dan

Baperjakat

Laporan Bulanan

dan Laporan

Tahunan

Laporan Bulanan

dan Laporan

Tahunan

Usulan dari

Ketua

Pengadilan

Negeri Ruteng

4 a. Prosentase

pengaduan yang

ditindak lanjuti

b. Prosentase

temuan yang

ditindak lanjuti

a. Perbandingan jumlah

pengaduan yang ditindak

lanjuti mengenai perilaku

aparatur peradilan (teknis

dan non teknis) dengan

jumlah pengaduan yang

dilaporkan.

b. Perbandingan jumlah

temuan yang ditindak

lanjuti hasil pengawasan

internal (Tim Pengawas

Pengadilan Tingkat

Tim

Pengawas

Tim

Pengawas

Laporan Bulanan

dan Laporan

Tahunan

Laporan Bulanan

dan Laporan

Tahunan

21



c. Prosentase

penyelesain

laporan perkara

tepat waktu

Banding dan Badan

Pengawasan) dan

eksternal (Badan

Pemeriksa Keuangan)

dengan temuan yang

dilaporkan.

c. Perbandingan

penyelesaian laporan ke

Mahkamah Agung R.I

untuk laporan LI-A1, LI-

A8, LI-B8, LI-A7,

Laporan Evaluasi

penyelesain perkara dan

rekapan perkara pidana

dan perdata yang diputus

Ketua dan

Panitera /

Sekretaris

Laporan

Bulanan,

Semester dan

tahunan

5 a. Prosentase

penyelesaian

pengelolaan

surat-surat

masuk dan

keluar

b. Jumlah

pengadaan

barang

persediaan dan

non persediaan

c. Prosentase

pemeliharaan

barang yang

disimpan

sampai akhir

tahun dan tidak

mengalami

kerusakan

d. Prosentase

pendistribusian

barang ke

masing-masing

bagian seuai

dengan

a. Prosentase pengolahan

surat sesuai SOP satu

buah surat dikelola

dalam satu hari dari

agenda sampai di

distirbusi ke bagian

pelaksana

b. Membandingkan jumlah

pengadaan barang tiap

tahun

c. Membandingkan

penyimpanan barang

yang tidak mengalami

kerusakan sampai akhir

tahun

d. Membandingkan jumlah

permintaan per bagian

dengan jumlah yang

didistribusi

Panitera /

Sekretaris

Panitera /

Sekretaris

Panitera /

Sekretaris

Panitera /

Sekretaris

Laporan Bulanan

dan Laporan

Tahunan

Laporan Bulanan

dan Laporan

Tahunan

Laporan

Bulanan,

Semester dan

Tahunan

22



permintaan per

bagian

e. Prosentase

penyelesaian

Laporan (PP 39

Tahun 2006,

SIMAK-BMN,

Laporan

Tahunan dan

LAKIP)

f. Prosentase buku

yang tidak

dikembalikan

e. Perbandingan antara

penyelesaian dari masing

-masing laporan yang

diselesaikan tepat pada

waktunya baik laporan

triwulan, semester dan

tahunan

f. Perbandingan antara

buku yang masuk per

tahun, statistik

peminjaman buku dan

lain-lain

Ketua dan

Panitera/

Sekretaris

Panitera /

Sekretaris

Laporan Bulanan

dan Tahunan

6

7.

a. Prosentase

proses

penyelesaian

perkara yang

dapat

dipublikasikan

a. Prosentase

proses

penyelesaian

pengesahan

akta pendirian

PT, CV,

Yayasan dan

legalisasi foto

copy surat-surat

yang

dimohonkan

legalisir

b. Perbandingan prosentase

proses putusan perkara

yang sudah dimunitasi

dan dapat didownload di

website Pengadilan

Tingkat Pertama (Sesuai

SK KMA No 144 Th

2007 tentang

Keterbukaan Informasi

Peradilan) dengan

Perkara yang diputus


permohonan yang masuk

dengan yang dikabulkan

legalisir.

Panitera /

Sekretaris

Panitera /

Sekretaris

Laporan Bulanan

dan Laporan

Tahunan

b. Prosentase

proses

penyelesaian

pemberian atau

penerbitan


permohonan yang masuk

dengan penyelesaian dari

masing-masing calon

pemimpin yang masuk

KPN dan

Panitera /

Sekretaris

Permohonan

yang masuk

23



surat

keterangan

tidak sedang

dicabut hak

pilihnya dan

tidak dipidana

5 tahun atau

lebih untuk

calon Kepala

Desa, calon

legislative dan

calon kepala

daerah

c. Prosentase

proses

penyelesaian

pengambilan

sumpah dan

pelantikan

anggota DPRD

II


permohonan yang

masuk dengan

penyelesaian dari

masing-masing

anggota DPRD II

Ketua dan

Panitera /

Sekretaris

Permohonan

yang masuk

B. RENCANA KERJA TAHUNAN ( RKT ) TAHUN 2013

Perubahan kondisi sosial, ekonomi dan politik yang fundamental disertai

dengan tuntutan reformasi yang menyeluruh disemua bidang terhadap penyelenggara

Negara, termasuk reformasi birokrasi dan reformasi peradilan dijajaran Pengadilan.

Tuntutan perubahan tersebut sangatlah berdimensi dan berdampak pada

penyelenggara penegakan hukum oleh lembaga peradilan khususnya Peradilan

Umum dari waktu kewaktu semakin tajam baik dilakukan oleh orang perorang

maupun secara kelembagaan dari dalam negeri maupun luar negeri. Menjawab

tuntutan reformasi yang berdimensi tersebut dibutuhkan adanya kemauan dan kerja

keras, serta keterpaduan perencanaan kerja, keterpaduan cara pandang dan gerak yang

dinamis, pencapaian tujuan perubahan yang fundamental sebagaimana amanat

reformasi dibidang peradilan terpenuhi.

Sistem penyusunan rencana kerja diselaraskan dengan tugas dan fungsi

dimana sistem perencanaan kerja dimaksud bersifat sistematis dan komperhensif,

24



memiliki nilai-nilai yang bersifat transparansi, akuntabilitas, demokrasi dan

partisipasi dengan demikian sasaran pencapaian tujuan kerja dapat terjawab dengan

baik. Dalam merespon tuntutan perubahan tersebut secara sistematis disusunlah

program kerja Pengadilan Negeri Ruteng. Sebagai suatu rencana kerja yang terproses,

terencana dan terkendali secara keseluruhan terakumulasi dalam bentuk tindakan

nyata guna pencapaian tujuan peradilan yang adil, bermartabat dan berwibawa, serta

visi pokok Mahkamah Agung RI., sekaligus sebagai alat peningkatan kualitas aparat

Pengadilan dengan kesamaan persepsi dalam penerapan hukum, pemanfataan

maksimal sumber daya manusia serta akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Program ini selain sebagai landasan penyelenggaraan tugas dan fungsi juga di

pergunakan sebagai instrument penggerak dan pencetus serta alat ukur penyelesaian

tugas kerja maupun peningkatan kinerja baik individual maupun secara kelembagaan.

Sistem penyusunan program kerja tahunan ini dilakukan secara demokrasi dengan

merespon seluruh pikiran dan usul saran dari Wakil Ketua, Para Hakim, Pejabat

Struktural dan Fungsional serta Karyawan/Karyawati Pengadilan Negeri Ruteng

dalam rapat umum, dengan mengacu pada berbagai elemen perundang-undangan

yang berlaku, Surat Keputusan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik

Indonesia, visi dan misi serta pedoman kerja tetap.

Rencana kinerja tahun 2013 ini disusun berdasarkan PerMen PAN No. 29

Tahun 2010 dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama yang diformalkan dan

dikaji, sebagai berikut

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Terget

(%)

1 a. Peningkatan penyelesaian

perkara di Pengadilan

Negeri Ruteng

Prosentasi perkara Pidana

sisa tahun 2012 yang

diputus tahun 2013

Prosentasi perkara Perdata


diputus tahun 2013


tahun 2013 yang diputus

Prosentasi perkara perdata



sisa tahun 2013

100 %

100%

100%

100%

100%

25



b. Meningkatkan kinerja

dalam penyelesaian

perkara


sisa tahun 2013

Prosentasi Penyelesaian

Minutasi perkara oleh

panitera pengganti setelah

ada putusan majelis

Prosentasi perkara yang

belum selesai diminutasi

oleh panitera pengganti

setelah ada putusan

majelis

Prosentase perkara Pidana

yang diputus Pengadilan

Negeri Ruteng kurang dari

6 Bulan

Prosentase perkara

Perdata yang diputus


kurang dari 6 Bulan

Prosentasi Putusan


yang tidak Banding

Prosentase Putusan


yang tidak di Kasasi

Prosentase Putusan


yang tidak di Peninjauan

Kembali

Prosentasi penyelesain

penetapan penahanan

tepat waktu

100%

100%

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

2 Peningkatan tertib

administrasi perkara Prosentase berkas perkara

yang diajukan /

dilimpahkan yang

disampaikan secara

lengkap

Prosentase berkas perkara

yang diregister dan siap

didistribusikan ke majelis

Hakim / Hakim Tunggal


yang diregister dan belum



100 %

100 %

100 %

26




yang ditetapkan Majelis



yang diterima Majelis


dan penahanan terdakwa

100 %

100 %

3 Meningkatkan SDM

penyelenggara peradilan

Prosentaase pelaksanaan

peningkatan sumber daya

manusia :

Diklat tenaga teknis hakim

Diklat tenaga teknis

panitera


jurusita

Diklat tenaga

kesekretariatan yang lulus

dan mendapat sertifikat

pengadaan barang dan jasa

Diklat bagi tenaga

pengelola keuangan dan

pengelola barang

Prosentasi pengusulan

jabatan fungsional dan

struktural dalam mengisi

kekosongan jabatan

1 Org

1 Org

1 Org

2 Org

100 %

100 %

4 Peningkatan kualitas

pengawasan dan pelaporan

perkara

Prosentase pengaduan

aparatur peradilan yang

ditindak lanjuti

Prosentase hasil temuan

pengawasan yang ditindak

lanjuti

Prosentase penyelesain

laporan perkara perdata

ataupun pidana secara

bulanan,caturwulan,

semester dan tahunan

100 %

100 %

100 %

5 Peningkatan penyelesian

pengolahan persuratan dan

pelaporan kesekretariatan

Prosentase penyelesian

pengolahan surat surat

masuk dan keluar

Prosentase penyelesaian

pengelolaan surat-surat

masuk dan keluar

Jumlah pengadaan barang

persediaan dan non

persediaan

100 %

100 %

100 %

27



Prosentase pemeliharaan

barang yang disimpan

sampai akhir tahun dan

tidak mengalami

kerusakan

Prosentase barang yang

didistribusikan ke masing-

masing bagian

Prosentase realisasi

penyerapan anggaran

dalam belanja modal

(dalam pp 39 tahun 2006)


penyerapan anggaran

dalam belanja barang



penyerapan anggaran

dalam belanja pegawai


Prosentase buku yang

tidak dikembalikan


laporan tahunan, LAKIP

dan SIMAK-BMN secara

cepat dan tepat

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

10 %

100 %

6 Peningkatan eksebilitas

masyarakat terhadap

peradilan

Prosentase proses penyelesian

perkara yang dapat

dipublikasikan lewab Web Site


100 %


tugas Extra Non Yudisial Prosentase proses

penyelesaian pengesahan

akta pendirian PT, CV,

Yayasan dan legalisasi

foto copy surat-surat yang

di mohonkan legalisir

Prosentase proses

penyelesaian penerbitan

Surat Keterangan tidak

sedang di cabut hak

pilihnya dan tidak

dipidana penjara 5 tahun

atau lebih untuk Kepala

Daerah, Calon legislative

dan Calon Kepala Desa

Prosentase pengambilan

sumpah dan pelantikan

100 %

100 %

100 %

28



anggota DPRD II

C. PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2013

Penetapan perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen

yang mempresentasikan tekat dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur

dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya

yang dikelola. Tujuan khusus dari penetapan kinerja antara lain adalah untuk

meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen,

sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri

Ruteng, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan kinerja dari penerima amanat

kepada pemberi amanat dalam hal ini Panitera/Sekretatis Pengadilan Negeri Ruteng

selaku penerima amanat kepada Ketua Pengadilan Negeri Ruteng sebagai pemberi

amanat. Sasaran-sasaran yang akan dicapai oleh Pengadilan Negeri Ruteng dan

dinyatakan dalam penetapan sasaran kinerja tahun 2013 dan dengan menyesuaikan

dari Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Ruteng dengan mengembangkan

sasaran yang akan dicapai.

Pernyataan kinerja ini berisi penetapan-penetapan kinerja berisi apa yang

akan dicapai dalam tahun anggaran 2013 sebagaimana terlampir dalam table-tabel

berikut:

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

(%)

1 a) Peningkatan penyelesaian

perkara di Pengadilan

Negeri Ruteng



diputus tahun 2013



diputus tahun 2013



Prosentasi perkara perdata



sisa tahun 2013


sisa tahun 2013


100 %

100%

100 %

100 %

100 %

100 %

29



b) Meningkatkan kinerja

dalam penyelesaian

perkara



ada putusan majelis



belum selesai diminutasi

oleh panitera pengganti

setelah ada putusan

majelis Hakim / Hakim

Tunggal

Prosentase pihak

Penggugat dan Tergugat

yang dipanggil untuk

bersidang tahun 2013

Prosentase pemberitahuan

putusan perkara pidana /

perdata Banding / Kasasi /

Peninjauan Kembali tahun

2013

Prosentase perkara Pidana

yang diputus Pengadilan

Negeri Ruteng kurang dari

6 Bulan

Prosentase perkara



kurang dari 6 Bulan

Prosentase Putusan


yang tidak dibanding

Prosentase Putusan


yang tidak di mintakan

Peninjauan Kembali

Prosentasi Putusan


yang tidak di Kasasi

Prosentasi penyelesaian

penetapan penahanan

tepat waktu

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

2 Peningkatan tertib

administrasi perkara Prosentase berkas perkara

yang diajukan /

dilimpahkan yang

disampaikan secara

lengkap

100 %

30




yang diregister dan siap




yang diregister dan belum




yang ditetapkan Majelis



yang di terima Majelis


dan ditetapkan Penahanan

terdakwa

100 %

100 %

100 %

100 %

3 Meningkatkan SDM

penyelenggara peradilan



manusia :

Diklat tenaga teknis hakim


panitera


jurusita

Diklat tenaga

kesekretariatan yang lulus

dan mendapat sertifikat

pengadaan barang dan jasa

Diklat bagi tenaga

pengelola keuangan dan

pengelola barang



struktural dalam mengisi

kekosongan jabatan

1 Org

1 Org

1 Org

2 Org

100 %

4 Peningkatan kualitas

pengawasan dan pelaporan

perkara



ditindak lanjuti

Prosentase hasil temuan

pengawasan yang ditindak

lanjuti




bulanan, catur wulan,


100 %

100 %

100 %

31




pengolahan persuratan dan



pengolahan surat surat

masuk dan keluar


penyerapan anggaran

dalam belanja modal



penyerapan anggaran




penyerapan anggaran



Prosentase pengolahan

perpustakaan


laporan tahunan, LAKIP

dan SIMAK-BMN secara

cepat dan tepat

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

6 Peningkatan eksebilitas

masyarakat terhadap

peradilan

Prosentase proses penyelesian

perkara yang dapat

dipublikasikan lewat Web Site


100 %


tugas Extra Non Yudisial Prosentase proses

penyelesaian pengesahan

akta pendirian PT, CV dan

Yayasan dan legalisasi

foto copy surat-surat yang

dimohonkan legalisir.

Prosentase proses

penyelesaian penerbitan

surat keterangan tidak

sedang dicabut hak

pilihnya dan surat

keterangan tidak dipidana

5 tahun atau lebih untuk

calon Kepala Daerah,

calon Legislatif dan calon

Kepala Desa

Prosentase pengambilan

sumpah dan pelantikan

anggota DPRD II

100 %

100 %

100 %

32



Sasaran nomor 1 bagian a adalah Peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan

Negeri Ruteng mempunyai beberapa indikator kinerja yaitu :

1. Prosentasi perkara Pidana sisa tahun 2012 yang diputus tahun 2013 dengan

target 100 %

2. Prosentasi perkara Perdata sisa tahun 2012 yang diputus tahun 2013 dengan

target 100 %

3. Prosentasi perkara Pidana tahun 2013 yang diputus dengan target 100 %

4. Prosentasi perkara perdata tahun 2013 yang diputus dengan target 100 %

5. Prosentasi perkara Pidana sisa tahun 2013 dengan target 100 %

6. Prosentasi perkara Perdata sisa tahun 2013 dengan target 100 %

7. Prosentasi Penyelesaian Minutasi perkara oleh panitera pengganti setelah ada

putusan majelis dengan target 100 %

8. Prosentasi perkara yang belum selesai diminutasi oleh panitera pengganti setelah

ada putusan majelis dengan target 100 %

9. Prosentase pihak Penggugat dan Tergugat yang dipanggil untuk bersidang

dengan target 100 %.

10. Prosentase pemberitahuan putusan perkara pidana dan perdata yang dimintakan

banding / kasasi / peninjauan kembali dengan target 100 %.

Sasaran nomor 1 bagian b adalah Meningkatkan kinerja dalam penyelesaian perkara

mempunyai beberapa indikator sebagai berikut :

1. Prosentase perkara Pidana yang diputus Pengadilan Negeri Ruteng kurang dari 6

Bulan dengan terget 100 %

2. Prosentase perkara Perdata yang diputus Pengadilan Negeri Ruteng kurang dari 6

Bulan dengan dengan target 100 %

3. Prosentasi Putusan Pengadilan Negeri Ruteng yang tidak dikasi dengan target

100 %

4. Prosentasi penyelesain penetapan penahanan tepat waktu dengan target 100 %

Sasaran nomor 2 Peningkatan tertib administrasi perkara mempunyai beberapa

indikator sebagai berikut :

1. Prosentase berkas perkara yang diajukan / dilimpahkan yang disampaikan secara

lengkap dengan target 100 %

33



2. Prosentase berkas perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis

dengan target 100 %

3. Prosentase berkas perkara yang diregister dan belum didistribusikan ke majelis

dengan target 100 %

4. Prosentase Penetapan Penahanan Terdakwa yang dilaksanakan dengan target 100

%

5. Prosentase peningkatan percepatan penyelesaian pengesahan akta pendirian PT,

CV, Yayasan dan legalisasi foto copy surat-surat yang dimohonkan legalisir.

Sasaran nomor 3 adalah Meningkatkan Sumber Daya Manusia penyelenggara

peradilan mempunyai beberapa indikator sebagai berikut :

1. Diklat tenaga teknis hakim dengan target 1 orang

2. Diklat tenaga teknis panitera dengan target 1 orang

3. Diklat tenaga teknis jurusita dengan target 1 orang

4. Diklat tenaga kesekretariatan yang lulus dan mendapat sertifikat pengadaan barang

dan jasa dengan target 2 orang

5. Diklat bagi tenaga pengelola keuangan dan pengelola barang

6. Prosentasi pengusulan jabatan fungsional dan struktural dalam mengisi

kekosongan jabatan dengan target 100 %

Sasaran nomor 4 adalah Peningkatan kualitas pengawasan dan pelaporan perkara

dengan beberapa indikator sebagai berikut :

1. Prosentase pengaduan aparatur peradilan yang ditindak lanjuti dengan target 100

%

2. Prosentase hasil temuan pengawasan yang ditindak lanjuti dengan target 100 %

3. Prosentase penyelesain laporan perkara perdata ataupun pidana secara bulanan,

catur wulan, semester dan tahunan dengan target 100 %

Sasaran nomor 5 adalah Peningkatan penyelesian pengolahan persuratan dan


1. Prosentase penyelesian pengolahan surat surat masuk dan keluar dengan target 100

%

2. Prosentase realisasi penyerapan anggaran dalam belanja modal (dalam pp 39 tahun

2006) dengan target 100 %

34



3. Prosentase realisasi penyerapan anggaran dalam belanja barang (dalam pp 39

tahun 2006) dengan target 100 %

4. Prosentase realisasi penyerapan anggaran dalam belanja pegawai (dalam pp 39

tahun 2006) dengan target 100 %

5. Prosentase pengolahan perpustakaan dengan target 100 %

6. Prosentase penyelesian laporan tahunan, LAKIP dan SIMAK-BMN secara cepat

dan tepat dengan target 100 %

Sasaran nomor 6 adalah Peningkatan eksebilitas masyarakat terhadap peradilan

mempunyai indikator kinerja adalah Prosentase proses penyelesian perkara yang

dapat dipublikasikan lewat Web Site Pengadilan Negeri Ruteng dengan target 100 %

Sasaran nomor 7 adalah Peningkatan penyelesian tugas Extra Non Yudisial

1. Prosentase proses penyelesaian pengesahan akta pendirian PT, CV dan Yayasan

dan legalisasi foto copy surat-surat yang di mohonkan legalisir dengan target 100

%

2. Prosentase proses penyelesaian penerbitan surat keterangan tidak sedang dicabut

hak pilihnya dan surat keterangan tidak dipidana 5 tahun atau lebih untuk calon

Kepala Daerah, Calon Legislatif dan Calon Kepala Desa dengan target 100 %.

3. Prosentase pengambilan sumpah dan pelantikan anggota DPRD II dengan target

100 %.

35



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA.

B. PENGUKURAN KINERJA.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Ruteng Tahun 2013

dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing

indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator

kinerja dapat terlihat pada tabel. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan

pencapaian target indikator kinerja sasaran, namun demikian juga terdapat beberapa

indikator kinerja sasaran yang belum terwujud pencapaian targetnya pada tahun 2013

ini. Dari sasaran strategis yang diuraikan dalam penetapan kinerja yang belum

berhasil diwujudkan Pengadilan Negeri Ruteng telah melakukan beberapa analisis

dan evaluasi agar terdapat perbaikan pada masa yang akan datang. Untuk lebih

jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

%

Peningkatan

penyelesaian perkara

di Pengadilan Negeri

Ruteng

Prosentasi perkara

Pidana sisa tahun 2012

yang diputus tahun

2013

Prosentasi perkara

Perdata sisa tahun 2012

yang diputus tahun

2013

Prosentasi perkara

Pidana tahun 2013

yang diputus

Prosentasi perkara

perdata tahun 2013

yang diputus

Prosentasi perkara

Pidana sisa tahun 2013

Prosentasi perkara

Perdata sisa tahun 2013



panitera pengganti

setelah ada putusan

100 %

100%

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

93.125 %

48.781 %

6.875 %

51.219 %

90.15 %

100 %

100 %

93.125 %

48.781 %

6.875 %

51.219 %

90.15 %

36



Meningkatkan

kinerja dalam

penyelesaian

perkara


Tunggal


belum selesai

diminutasi oleh

panitera pengganti

setelah ada putusan


Tunggal

Prosentase pihak

Penggugat dan

Tergugat yang

dipanggil untuk

bersidang tahun 2013

Prosentase

pemberitahuan putusan

perkara pidana /

perdata banding /

kasasi / Peninjauan

Kembali tahun 2013

Prosentase perkara

Pidana yang diputus

Pengadilan Negeri

Ruteng kurang dari 6

Bulan

Prosentase perkara


Pengadilan Negeri

Ruteng kurang dari 6

Bulan

Prosentasi Putusan

Pengadilan Negeri

Ruteng yang tidak

diajukan banding

Prosentase Putusan

Pengadilan Negeri

Ruteng yang tidak

diajukan Kasasi

Prosentase Putusan

Pengadilan Negeri

Ruteng yang tidak

diajukan Peninjauan

Kembali

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

10 %

10 %

100 %

99.4 %

10 %

30 %

30 %

0 %

90 %

90 %

100 %

99.4 %

90 %

70 %

70 %

100 %

37



Prosentasi penyelesain

penetapan penahanan

tepat waktu

100 % 100 % 100 %

Peningkatan tertib

administrasi perkara Prosentase berkas

perkara yang diajukan /

dilimpahkan yang

disampaikan secara

lengkap

Prosentase berkas

perkara yang diregister

dan siap didistribusikan

ke majelis Hakim /

Hakim Tunggal

Prosentase berkas

perkara yang diregister

dan belum

didistribusikan ke


Tunggal

Prosentase berkas

perkara yang

ditetapkan Majelis

Hakim / Hakim

Tunggal

Prosentase berkas

perkara yang

ditetapkan Majelis

Hakim / Hakim

Tunggal dan ditetapkan

Penahanan Terdakwa

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

95 %

100 %

100 %

90 %

95 %

95 %

100 %

100 %

90 %

95 %

Meningkatkan SDM

penyelenggara

peradilan



manusia :


hakim


panitera


jurusita

Diklat tenaga

kesekretariatan yang

lulus dan mendapat

sertifikat pengadaan

barang dan jasa

Diklat bagi tenaga

pengelola keuangan

1 Org

1 Org

1 Org

3 Org

0

1 Org

1 Org

1 Org

2 Org

0

100 %

100 %

100 %

66.6 %

0 %

38



dan pengelola barang



structural dalam

mengisi kekosongan

jabatan

100 %

100 %

100 %

Peningkatan kualitas

pengawasan dan

pelaporan perkara



ditindak lanjuti

Prosentase hasil

temuan pengawasan

yang ditindak lanjuti




bulanan, catur wulan,


100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Peningkatan

penyelesian

pengolahan persuratan

dan pelaporan

kesekretariatan

Prosentase

penyelesaian

pengelolaan surat-surat

masuk dan keluar

Jumlah pengadaan

barang persediaan dan

non persediaan

Prosentase

pemeliharaan barang

yang disimpan sampai

akhir tahun dan tidak

mengalami kerusakan

Prosentase

pendistribusian barang

ke masing-masing

bagian sesuai dengan

permintaan per bagian


penyerapan anggaran

dalam belanja modal

(dalam pp 39 tahun

2006)


penyerapan anggaran


(dalam pp 39 tahun

2006)


penyerapan anggaran


100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

90 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

90 %

100 %

100 %

100 %

100 %

39



(dalam pp 39 tahun

2006)

Prosentase pengolahan

Buku yang tidak

dikembalikan akhir

tahun


laporan tahunan,

LAKIP dan SIMAK-

BMN secara cepat dan

tepat

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Peningkatan

eksebilitas masyarakat

terhadap peradilan

Prosentase proses

penyelesian perkara yang

dapat dipublikasikan lewat

Web Site Pengadilan

Negeri Ruteng

100 % 100 %

100 %

Peningkatan

penyelesian tugas

Extra Non Yudisial

Prosentase proses

penyelesaian

pengesahan akta

pendirian PT, CV dan

Yayasan dan legalisir

foto copy surat-surat

yang dimohonkan

legalisir

Prosentase proses

penyelesian penerbitan

surat keterangan tidak

sedang dicabut hak

pilihnya dan surat

keterangan tidak

dipidana penjara

selama 5 tahun atau

lebih untuk Calon

Kepala Daerah, Calon

Legislatif dan Calon

Kepala Desa.

Prosentase

pengambilan sumpah

dan pelantikan anggota

DPRD II

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

0 %

100 %

100 %

0 %

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun

2013 secara umum Pengadilan Negeri Ruteng dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian

40



sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dicapai

pada tahun 2013. Namun demikian disisi lain masih terdapat sebagian kecil dari target

indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan akan dicapai , tetapi realisasinya belum

dapat dicapai. Pengadilan Negeri Ruteng telah melakukan analisis dan evaluasi atas

capaian kinerja tahun 2013, untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan

pada Renstra 2010-2014 secara berkesinambungan.

Pengadilan Negeri Ruteng telah menetapkan 8 (delapan) sasaran, yang akan

dicapai. Kedelapan sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 42

indikator kinerja, realisasi pada akhir tahun 2013 sebagai berikut :

a. Indikator kinerja yang telah dicapai 100 % atau sudah mencapai target adalah sebagai

berikut :

1. Prosentasi perkara Pidana sisa tahun 2012 yang diputus tahun 2013

2. Prosentasi perkara Perdata sisa tahun 2012 yang diputus tahun 2013

3. Prosentase pemberitahuan putusan perkara pidana / perdata banding / kasasi /

Peninjauan Kembali tahun 2013.

4. Prosentase Putusan Pengadilan Negeri Ruteng yang tidak diajukan Peninjauan

Kembali

5. Prosentasi penyelesain penetapan penahanan tepat waktu

6. Prosentase berkas perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis


7. Prosentase berkas perkara yang diregister dan belum didistribusikan ke majelis


8. Prosentase Pelaksanaan Peningkatan Sumber Daya Manusia Diklat Tenaga

Teknis Hakim


Teknis Panitera


Teknis Jurusita

11. Prosentasi pengusulan jabatan fungsional dan struktural dalam mengisi

kekosongan jabatan

12. Prosentase pengaduan aparatur peradilan yang ditindak lanjuti

13. Prosentase hasil temuan pengawasan yang ditindak lanjuti

41



14. Prosentase penyelesain laporan perkara perdata ataupun pidana secara bulanan,

catur wulan, semester dan tahunan

15. Prosentase Pengawasan dan Pelaporan perkara.

16. Prosentase penyelesaian pengelolaan surat-surat masuk dan keluar

17. Prosentase Pengelolahan buku yang tidak di kembalikan akhir tahun

18. Prosentase penyelesaian tugas non Ekstra Yudisial

19. Prosentase penyelesian laporan tahunan, LAKIP dan SIMAK-BMN secara cepat

dan tepat.

20. Prosentase realisasi penyerapan anggaran dalam belanja modal (dalam pp 39

tahun 2006)

21. Prosentase realisasi penyerapan anggaran dalam belanja barang (dalam pp 39

tahun 2006)

22. Prosentase realisasi penyerapan anggaran dalam belanja pegawai (dalam pp 39

tahun 2006)

23. Prosentase proses penyelesian penerbitan surat keterangan tidak sedang dicabut

hak pilihnya dan surat keterangan tidak dipidana penjara selama 5 tahun atau

lebih untuk Calon Kepala Daerah, Calon Legislatif dan Calon Kepala Desa.

24. Prosentase proses penyelesian perkara yang dapat dipublikasikan lewat Web Site


25. Prosentase proses penyelesaian pengesahan akta pendirian PT, CV dan Yayasan

dan legalisir foto copy surat-surat yang dimohonkan legalisir

b. Indikator kinerja yang belum mencapai 100 % atau mencapai target adalah sebagai

berikut :

1. Prosentasi perkara Pidana tahun 2013 yang diputus

2. Prosentasi perkara perdata tahun 2013 yang diputus

3. Prosentasi perkara Pidana sisa tahun 2013

4. Prosentasi perkara Perdata sisa tahun 2013

5. Prosentasi Penyelesaian Minutasi perkara oleh panitera pengganti setelah ada

putusan majelis

6. Prosentasi perkara yang belum selesai diminutasi oleh panitera pengganti setelah

ada putusan majelis

42



7. Prosentase pihak Penggugat dan Tergugat yang dipanggil untuk bersidang tahun

2013

8. Prosentase berkas perkara yang diajukan / dilimpahkan yang disampaikan

secara lengkap

9. Prosentase berkas perkara yang ditetapkan Majelis Hakim / Hakim Tunggal

10. Prosentase berkas perkara yang ditetapkan Majelis Hakim / Hakim Tunggal dan

ditetapkan Penahanan Terdakwa

11. Prosentase perkara Pidana yang diputus Pengadilan Negeri Ruteng kurang dari 6

Bulan

12. Prosentase perkara Perdata yang diputus Pengadilan Negeri Ruteng kurang dari

6 Bulan

13. Prosentasi Putusan Pengadilan Negeri Ruteng yang tidak diajukan banding

14. Prosentasi Putusan Pengadilan Negeri Ruteng yang tidak diajukan Kasasi

15. Prosentasi Putusan Pengadilan Negeri Ruteng yang tidak diajukan Peninjauan

Kembali

16. Prosentase pemeliharaan barang yang disimpan sampai akhir tahun dan tidak

mengalami kerusakan

17. Prosentase pengambilan sumpah dan pelantikan anggota DPRD II

C. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan di setiap tahun, Pengadilan

Negeri Ruteng telah memiliki sistem yang dapat mendukung efektifitas pelaksanaan

pengikisan tunggakan perkara, percepatan penyelesaian perkara, transparansi putusan,

akses publik terhadap informasi perkara, dan pengelolaan administasi perkara,

pengolahan administrasi kesekretariatan dan pelaksanaan tugas ekstra non yudisial.

Sehingga pada tahun 2014, fokus Pengadilan Negeri Ruteng memastikan semua

sistem tersebut berjalan dengan efektif dan efisien.

Adapun indikator kinerja yang tercapai maupun tidak tercapai

ketidakberhasilan pencapaian sasaran, disebabkan seperti terurai pada analisis

pencapaian kinerja dibawah ini:

43



Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektifitas dan efisiensi

penyelenggaraan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Ruteng.

Peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Ruteng direalisasikan

dengan menggunakan program Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung. Indikator

kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 3 (tiga)

indikator yang dapat terlihat pada tabel berikut:

Sasaran

Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi

Capaian

%

Peningkatan

penyelesaian

perkara di

Pengadilan

Negeri Ruteng

1. Prosentasi perkara Pidana


2. Prosentasi perkara perdata


3. Prosentasi Penyelesaian



ada putusan majelis


100 %

100 %

100 %

93.125 %

48,781 %

90.15 %

93.125 %

48,781 %

90.15 %

Rata – rata capaian 77.352 %

Indikator Kinerja 1 Prosentase perkara pidana masuk tahun 2013 dan diputus dalam

Peningkatan Penyelesaian Perkara di Pengadilan Negeri Ruteng yang ditargetkan 100 %

dan terealisasi 93.125 %, adapun rinciannya sebagai berikut :

No JENIS TINDAK PIDANA SISA MASUK PUTUS SISA

2012 2013 2013 2013

1 2 3 4 5 6

1 Kejahatan terhadap Keamanan Negara 0 0 0 0

2 Kejahatan terhadap Martabat Presiden/ Wakil 0 0 0 0

3 Kejahatan terhadap Negara Sahabat dan terhadap

Sasaran Peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Ruteng

44



Kepala Negara Sahabat beserta Wakilnya 0 0 0 0

4 Kejahatan terhadap melakukan Kewajiban dan Hak Kenegaraan.

0 0 0 0

5 Kejahatan terhadap Ketertiban Umum 0 0 0 0

6 Kejahatan yang membahayakan Keamanan umum bagi orang atau barang

0 0 0 0

7 Kejahatan terhadap penguasa umum 0 0 0 0

8 Sumpah atau keterangan palsu 0 0 0 0

9 Pemalsuan Uang 0 0 0 0

10 Pemalsuan meterai/merek 0 0 0 0

11 Pemalsuan Surat 0 0 0 0

12 Kejahatan terhadap asal usul dan perkawinan 0 0 0 0

13 Kejahatan Kesusilaan 3 16 18 1

14 Kejahatan Perjudian 2 35 37 0

15 Meninggalkan orang yang perlu ditolong 0 0 0 0

16 Penghinaan 0 0 0 0

17 Membuka Rahasia 0 0 0 0

18 Kejahatan terhadap kemerdekaan orang lain 0 0 0 0

19 Kejahatan terhadap nyawa 0 9 8 1

20 Penganiayaan 1 39 37 3

21 Menyebabkan mati/luka karena alpa 2 12 14 0

22 Pencurian 1 13 14 0

23 Pemerasan dan pengancaman 2 6 8 0

24 Penggelapan 0 1 1 0

25 Penipuan 0 3 1 2

26 Merugikan Pemiutang atau orang lain yang berhak 0 0 0 0

27 Menghancurkan atau merusak barang 2 1 3 0

28 Kejahatan Jabatan 0 0 0 0

29 Kejahatan Pelayaran 0 0 0 0

30 Pendahan 0 0 0 0

31 Kejahatan Penerbitan dan Percetakan 0 0 0 0

32 Tindakan Pidana Ekonomi 0 0 0 0

45



Indikator Kinerja Prosentase perkara perdata masuk tahun 2013 dan diputus dalam

Peningkatan Penyelesaian Perkara di Pengadilan Negeri Ruteng yang ditargetkan 100 %

dan terealisasi 48.781 %, adapun rinciannya sebagai berikut :

GUGATAN Sisa Masuk Putus Sisa

NO MENGENAI Tahun Tahun Tahun Tahun

2012 2013 2013 2013

1 2 3 4 5 6

1 TANAH 0 0 0 0

2 PERUMAHAN 0 0 0 0

3 BARANG BUKAN TANAH/PERUMAHAN 0 0 0 0

4 HUTANG-PIUTANG 0 0 0 0

5 PERSETUJUAN KERJA 0 0 0 0

6 SEWA-MENYEWA 0 0 0 0

7 JUAL-BELI 0 0 0 0

8 WARISAN 0 0 0 0

9 PERCERAIAN 1 4 5 0

10 HARTA PERKAWINAN 0 0 0 0

11 GADAI/HIPOTIK 0 0 0 0

33 Tindak Pidana Korupsi 0 0 0 0

34 Tindak pidana Senjata Api/Senjata tajam 0 0 0 0

35 Tindak pidana Narkotika/Psikotropika 0 0 0 0

36 Tindak pidana Agama 0 0 0 0

37 Tindak pidana Imigrasi 0 0 0 0

38 Tindak pidana Devisa 0 0 0 0

39 Tindak pidana lingkungan hidup 1 4 4 1

40 Tindak pidana Koneksitas 0 0 0 0

41 Perlindungan Saksi/Anak 0 0 0 0

42 Tindak pidana KDRT 1 3 4 0

43 Tindak Pidana Perikanan 0 0 0 0

44 Tindak Pidana Traffiking 0 0 0 0

45 Tindak pidana lain 0 3 2 1

JUMLAH 15 145 149 11

46



12 PERSEROAN 0 0 0 0

13 PERSEKUTUAN ADAT 0 0 0 0

14 SURAT BERHARGA 0 0 0 0

15 PENGANGKUTAN DARAT - LAUT 0 0 0 0

16 ASURANSI 0 0 0 0

17 PENYALAHGUNAAN HAK 0 0 0 0

18 MELAMPAUI BATAS KEKUASAAN 0 0 0 0

19 WAN PRESTASI 0 12 2 10

20 PERBUATAN MELA WAN HUKUM 4 20 13 11

21 GANTI RUGI 0 0 0 0

22 DAN LAIN-LAIN 0 0 0 0

JUMLAH 5 36 20 21

PERMOHONAN 0 178 178 -

Dalam era reformasi saat ini seluruh institusi pemerintah mendapat sorotan

dari berbagai elemen bangsa terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan

publik yang dilakukan oleh setiap institusi termasuk Mahkamah Agung RI dan jajaran

badan peradilan dibawahnya. Menjawab hal tersebut Mahkamah Agung RI, telah

membentuk satu badan pengawasan untuk melakukan rangkaian pengawasan intern

terhadap penyelenggaraan peradilan dan aparat peradilan itu sendiri.

Pembentukan unit pengawasan terkait erat dengan tingginya sorotan

masyarakat dan rangkuman dari hasil pengawasan eksternal oleh LSM terhadap

kinerja dan integritas Hakim serta aparat peradilan, untuk itu Pengadilan Negeri

Ruteng selaku ujung tombak Mahkamah Agung RI, di daerah harus mampu

mengamankan seluruh ketentuan yang ditetapkan terhadap penyelenggaraan peradilan

khususnya peradilan umum pada peradilan tingkat pertama termasuk yang

diamanatkan oleh Visi dan Misi Mahkamah Agung RI tersebut.

Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh Mahkamah

Agung RI sendiri dan secara hirarkhi dilakukan secara berjenjang oleh masing –

Sasaran Peningkatan Kualitas Pengawasan dan Pelaporan Perkara

47



masing pejabat dalam lingkungan peradilan sendiri yang terbagi dalam 4 (empat) jenis

pengawasan yaitu :

1. Pengawasan melekat.

2. Pengawasan fungsional.

3. Pengawasan Rutin/Reguler.

4. Pengawasan Insidentil (SPI).

Pengawasan rutin/reguler dilaksanakan dalam bentuk pemeriksaan yaitu

dengan bentuk pengamatan dari dekat, dengan cara melakukan perbandingan antara

sesuatu yang telah atau akan dilaksanakan dengan sesuatu yang seharusnya

dilaksanakan menurut ketentuan peraturan yang berlaku. Pengawasan reguler ini

dilakukan 1 kali dalam 3 bulan, sedangkan pengawasan khusus dilaksanakan

berdasarkan laporan dari masyarakat dan juga hasil dari temuan dalam Laporan

Bulanan oleh Hakim Pengawas Bidang.

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Ruteng

terhadap pelaksanaan tugas intern Pengadilan Negeri Ruteng dengan membentuk Tim

Pengawas Bidang yang dibentuk dari Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang bertugas

mengawasi :

- Bidang Pidana

- Bidang Perdata

- Bidang Hukum

- Bidang Kepegawaian

- Bidang Keuangan

- Bidang Umum

Pelaksanaan pengawasan terhadap 6 Bidang tersebut di atas dengan obyek

pengawasan meliputi :

- Manajemen peradilan

- Administrasi perkara

- Administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan

- Administrasi umum

- Kinerja pelayanan publik

- Perilaku Hakim dan Pejabat Pengadilan lainnya

48



PENANGANAN PENGADUAN

Pengaduan yang diajukan pada lembaga peradilan dapat berasal dari berbagai

sumber, antara lain :

1. Pengaduan masyarakat, meliputi pengaduan yang ditujukan terhadap Aparat

Peradilan atau mutu pelayanan publik pengadilan. Pengaduan ini umumnya

diajukan oleh para pencari keadilan, Pengacara, dan Lembaga Bantuan Hukum

yang langsung diajukan kepada Mahkamah Agung atau Pengadilan Tingkat

Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama. Ada kalanya pengaduan tersebut

disampaikan oleh masyarakat umum melalui Lembaga Swadaya Masyarakat,

Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden atau Wakil Presiden, Komisi Yudisial,

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Komisi Pemberantasan Korupsi,

Komisi Hukum Nasional, Komisi Ombudsman Nasional dan lain-lain.

2. Pengaduan Internal, yaitu pengaduan yang ditujukan terhadap Aparat Peradilan

dan diajukan oleh warga Pengadilan sendiri (termasuk keluarganya).

3. Laporan Kedinasan yang merupakan laporan resmi dari Pimpinan Pengadilan

mengenai Aparat Pengadilan yang dipimpinnya.

4. Informasi yang diperoleh dari instansi lain, atau berita melalui media massa, atau

dari isu-isu yang berkembang.

Berbagai pengaduan di atas pada umumnya meliputi hal-hal antara lain:

1. Penyalahgunaan wewenang / jabatan.

2. Pelanggaran sumpah jabatan.

3. Dugaan melakukan tindak pidana.

4. Maladministrasi, yaitu terjadinya kesalahan, atau kekeliruan, atau kelalaian yang

bersifat administratif

5. Pelanggaran hukum acara, baik yang dilakukan dengan sengaja, maupun karena

kelalaian dan ketidakpahaman.

6. Pelayanan publik yang tidak memuaskan, yang dapat merugikan pihak-pihak yang

berkepentingan pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya mengenai aspek

waktu, biaya, dan atau perilaku.

7. Pelanggaran terhadap code of conduct Hakim.

49



8. Perbuatan tercela, yaitu berupa perbuatan amoral, asusila, atau perbuatan-

perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan oleh seorang aparat lembaga peradilan

maupun selaku anggota masyarakat.

9. Tindakan indisipliner.

10. Tindakan arogansi.

Berbagai pengaduan tersebut pada umumnya diajukan kepada antara lain :

Ketua Mahkamah Agung RI., Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.,

Ketua Pengadilan Tingkat Banding, Ketua Pengadilan Tingkat Pertama.

Disposisi yang diturunkan oleh Pimpinan Mahkamah Agung melalui Ketua

Muda Pengawasan kepada Kepala Badan Pengawasan dapat berupa perintah

pemeriksaan atau klarifikasi yang dilakukan sendiri oleh Badan Pengawasan, atau

didelegasikan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding, dalam hal-hal tertentu

kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama. Berdasarkan urgensi, berat ringannya

materi pengaduan, dan faktor kecepatan waktu (dalam hal pengaduan tersebut

menyangkut masalah yang harus segera diklarifikasi).

Hasil pemeriksaan atau klarifikasi yang dilakukan Pengadilan Tingkat

Pertama, disertai dengan kesimpulan dan rekomendasi dari Tim Pemeriksa kemudian

disampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung atau Ketua Muda Pengawasan sebagai

bahan pertimbangan bagi Pimpinan Mahkamah Agung untuk mengambil keputusan

mengenai pengaduan tersebut.

Bagi mereka yang terbukti telah melakukan pelanggaran, dapat dikenakan

sanksi sebagai berikut:

1. Hukuman Disiplin yang berdasarkan

a. Pelanggaran kode etik Hakim.

b. Pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

2. Treatment (tindakan)

Terhadap para Hakim, disamping dapat dikenai Hukuman Disiplin seperti tersebut

di atas, dapat pula dikenakan hukuman alternatif berupa tindakan (treatment)

seperti tidak diperkenankan untuk menangani perkara selama waktu tertentu, atau

bagi Hakim Pengadilan Tingkat Pertama untuk sementara waktu dibebaskan dari

tugas penanganan perkara dan ditarik ke Pengadilan Tingkat Banding sebagai

Hakim Yustisial.

50



3. Hak Aparat Peradilan

Dalam hal pengaduan terhadap Aparat Peradilan ternyata tidak terbukti atau

bahkan tidak ada indikasi sama sekali, aparat yang bersangkutan berhak untuk

memperoleh rehabilitasi (pemulihan nama baik), dan berhak pula untuk

memperkarakan pihak pengadu. Oleh karenanya setiap pengaduan terhadap Aparat

Peradilan akan mendapat prioritas untuk penanganannya apabila disertai dengan

bukti-bukti awal.

PENGADUAN

Adapun jumlah pengaduan yang diterima oleh Pengadilan Negeri Ruteng pada

tahun 2013 ini berjumlah pengaduan, dengan rincian sebagai berikut :

No. Rekapitulasi Jumlah

1 Jumlah Pengaduan yang masuk dalam satu tahun terakhir -

2 Jumlah Pengaduan yang diteruskan kepada Badan

Pengawasan MA RI -

3 Jumlah Pengaduan yang sedang ditangani -

4 Jumlah Pengaduan yang telah selesai ditangani, LHP

disampaikan kepada Badan Pengawasan MA RI -

5 Jumlah Hakim dan Pegawai Non-Hakim yang

dijatuhi hukuman disiplin dengan menyebutkan

nama, pangkat dan satuan kerja yang

bersangkutan (dibuat tersendiri)

Terlampir

dalam matrik

PENYELESAIAN PELAPORAN PERKARA DAN PENGADUAN

Penyelesaian laporan-laporan perkara dan pengaduan pada Pengadilan Negeri Ruteng

kepada Pengadilan Tinggi Kupang dan Mahkamah Agung R.I :

Laporan Perkara :

Laporan perkara yang telah dilaksanakan :

51



Laporan bulanan, terdiri dari :

No Jenis Laporan

Capaian

(%)

Ket

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Keadaan Perkara Perdata dan

Perkara Pidana

Jenis Perkara Perdata dan Perkara

Pidana

Evaluasi Perdata dan Pidana

Perdata dan Pidana yang Banding

Perdata dan Pidana yang Kasasi

Perdata dan Pidana yang

Peninjauan Kembali

Perdata dan Pidana yang Eksekusi

Perdata dan Pidana yang Grasi

Perkara Perdata dan Pidana 6 bulan

belum putus.

Keuangan Perdata

Perkara Perdata dan Pidana

Keuangan Pidana Ringan

Data Pidana Lingkungan Hidup

Evaluasi kegiatan Persidangan

Hakim

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Bulanan

Bulanan

Bulanan

Bulanan

Bulanan

Bulanan

Bulanan

Bulanan

Bulanan

Bulanan

Bulanan

Bulanan

Bulanan

Bulanan

Laporan Catur Wulan, terdiri dari :

No Jenis Laporan

Capaian

(%)

Ket

1

2

3

4

5

Perkara Perdata Banding

Perkara Pidana Banding

Perkara Perdata Kasasi

Perkara Pidana Kasasi

Perkara Perdata Peninjauan

Kembali

100

100

100

100

100

Catur wulan

Catur wulan

Catur wulan

Catur wulan

Catur wulan

52



6

7

8

9

Perkara Pidana Peninjauan Kembali

Perkara Perdata Grasi

Perkara Pidana Grasi

Perkara Perdata Eksekusi

100

100

100

100

Catur wulan

Catur wulan

Catur wulan

Catur wulan

Laporan Pengaduan :

Laporan pengaduan yang telah dilaksanakan yaitu :

Laporan Triwulan ----- 100 % tepat waktu.

Laporan Semester ----- 100 % tepat waktu.

Laporan Tahunan ------ 100 % tepat waktu.

- Penyelesaian permohonan penetapan penahanan.

Selama tahun 2013 diselesaikan penetapan penahanan sebagai berikut :

No. Jenis Penetapan Jumlah

Penetapan Keterangan

1

2

3

4

Pasal 29 Ayat (1,2,3)

KUHAP

Pasal 25 Ayat (2) KUHAP



14

2

310

231

Selesai tepat waktu

Selesai tepat waktu

Selesai tepat waktu

Selesai tepat waktu

Jumlah 344

PENGOLAHAN SURAT

Sasaran Meningkatkan Kinerja Dalam Penyelesaian Perkara

Sasaran peningkatan penyelesaian pengolahan persuratan dan pelaporan kesekretariatan

53



Pengolahan surat masuk dan surat keluar pada Pengadilan Negeri Ruteng dapat

dilihat dalam table berikut :

No. Jenis Surat Jumlah Ket.

1. Surat Masuk 1703

2. Surat Keluar 1281

PENGOLAHAN SARANA DAN PRASARANA

1. Sarana dan Prasarana Gedung

a. Pengadaan

Dalam tahun anggaran 2013 telah dilaksanakan berdasarkan DIPA Pengadilan

Negeri Ruteng tahun anggaran 2013 pengadaan berupa :

Pengadaan Rehab Rumah Dinas Hakim

No. Meubelair Jumlah Keterangan

1. Rumah Dinas Ketua Pengadilan

Negeri Ruteng

2. Rumah Dinas Wakil Ketua


Pengadaan Alat Pengolah Data

No. Alat Pengolah Data

Jumlah

( unit ) Keterangan

1. Komputer 5

2. Printer 5

3. UPS 5

4. Handycam 1

5. Camera 1

54



b. Pemeliharaan

Sepanjang Tahun Anggaran 2013 telah dilakukan beberapa kali Pemeliharaan

terhadap fasilitas gedung berupa :

Service Personal Komputer ( PC ) unit, Laptop dan Printer

Perawatan gedung dan halaman kantor Pengadilan Negeri Ruteng

Service meubelair berupa pergantian kunci dan lain-lain

Service Kendaraan Roda 2 dan Roda 4

c. Penghapusan

Dalam Tahun Anggaran 2013 tidak ada penghapusan, tetapi pada bulan Nopember

2013 telah dilakukan pengusulan penghapusan BMN.

Indikator Kinerja Prosentase perkara yang sudah diputus yang dipublikasikan

dalam Meningkatnya Aksesbilitas Masyarakat Atas Putusan Perkara (Acces To

Justice) yang ditargetkan 100% dan terealisasi 80%, adapun rinciannya sebagai

berikut :

Kinerja Penyedian web site.

Website Pengadilan Negeri Ruteng dengan alamat www.pn-ruteng.go.id

dalam kaitannya dengan akses publik terhadap informasi pengadilan melalui situs

web, Namun dari isi website yang sudah ada masih terdapat kekurangan dalam hal isi

dan sumber daya manusia dalam mengelolanya. Dalam website tersebut hanya berisi

sebagian informasi tentang kesekretariatan dan sebagian tentang perkara yang belum

lengkap.

Untuk sementara masyarakat pencari keadilan yang ingin mengakses data

perkara pada Pengadilan Negeri Ruteng akan di link langsung ke Direktori Putusan

Mahkamah Agung tidak hanya putusan Mahkamah Agung tetapi juga putusan

pengadilan dari semua tingkatan dan semua lingkungan peradilan. Meskipun

sebelumnya pengadilan sudah mempublikasikan putusan pada websitenya masing-

masing, publikasi pada Direktori Putusan Mahkamah Agung memudahkan publik

untuk mengakses informasi putusan disatu tempat. Sentralisasi ini juga menjadikan

Direktori Putusan sebagai Pusat Data Putusan Nasional.

55



Realisasi belanja Pegawai, Belanja Modal dan Belanja Barang Pengadilan Negeri Ruteng Tahun 2013

NO

KODE

JENIS BELANJA(AKUN)

PAGU

DIPA

Realisasi Per 31 Desember

2013

KET.

TOTAL %

1 2 3 4 5 6 7

1

005.01.01

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

3,776,904,000

3,396,378,599

89.92

1066 Pembinan Administrasi dan Pengelolaan Badan Urusan Administrasi 3,776,904,000 3,396,378,599 89.92

1066.994 Layanan Perkantoran

001 PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN

001.511111 Bel. Gaji Pokok PNS 836,528,036 753,534,000 90.08

001.511119 Bel. Pembulatan Gaji PNS 25,000 14,929 65.44

001.511121 Bel. Tunj. Suami/Isteri PNS 87,409,000 59,582,180 68.16

001.511122 Bel. Tunj. Anak PNS 30,232,000 19,447,416 64.33

001.511123 Bel. Tunj. Struktural PNS 6,370,000 6,370,000 100.00

001.511124 Bel. Tunj. Fungsional PNS 1,262,910,000 1,262,910,000 100.00

001.511125 Bel. Tunj. PPh PNS 183,280,000 183,280,000 100.00

001.511126 Bel. Tunj. Beras PNS 52,136,660 52,136,660 100.00

001.511129 Bel. Uang Makan PNS 231,000,000 122,186,000 52.89

001.511151 Bel. Tunj. Umum PNS 49,391,000 11,765,000 23.82

001.511157 Bel. Tunj. Kemahalan Hakim 141,750,000 135,000,000 95.24

001.512211 Bel. Uang Lembur 46,440,000 46,421,000 90.96

Jumlah Kegiatan 1066.994.001

2,927,472,000

2,652,647,489

90.61

Belanja Barang Operasional ( A s/d Z )

56



002

PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN

PEMELIHARAAN PERKANTORAN

002.A.523111

Perawatan Gedung Kantor 33,800,000 33,800,000 100.00

002.B.523119

Perawatan Rumah Negara 3,000,000 3,000,000 100.00

002.C.523121

Perawatan Kendaraan Roda 4 54,260,019 35,999,100 66.35

002.D.523121

Perawatan Kendaraan Roda 2 43,860,018 25,586,800 58.34

002.E.523121

Perawatan Sarana Gedung 2,500,000 2,500,000 100.00

002.F.522111

Langganan Daya dan Jasa 60,000,000 32,642,344 54.40

002.G.523119

Jasa/Pos/Sertifikasi 30,000,000 9,802,303 32.67

002.H.521111

Bel. Keperluan Perkantoran 285,150,000 276,538,600 96.98

002. I .521115

Honor Operasional Satuan Kerja 60,600,000 56,400,000 93.07

002.J.523121

Perawatan Inventaris Perkantoran 23,030,000 23,030,000

100.00

Jumlah Kegiatan 1066.01.002 596,200,037 499.299.147 83.74

Belanja Barang Non Opersional (011 s/d 020)

011 RAPAT KOORDINASI/KERJA/DINAS/PIMPINAN/KELOMPOK

011.A.524111 PEMBINAAN DAN KONSULTASI 188,769,963 188,769,963

100.00

011.B.524113 REKONSILIASI DATA KEUANGAN DAN PENGAJUAN SPM KE

KPPN 11,880,000 3,080,000 25.93

011.C.524111 REKONSILIASI DATA KEUANGAN SIMAK-BMN DAN SAKPA KE

KPKNL DAN KORWIL 13,780,000 13,780,000 100.000

57



012 PENYELENGGARAAN

PERPUSTAKAAN/KEARSIPAN/DOKUMENTASI

012.521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 4,330,000 4,330,000 100.00

013 PENGADAAN MAKANAN/MINUMAN DAYA TAHAN TUBUH

013.521113 Bel. Penambah Daya Tahan Tubuh 5,400,000 5,400,000 100.00

014 POLIKLINIK OBAT-OBATAN

014.521119 Poliklinik/Obat-Obatan 1,360,000 1,360,000 100.00

015 PENGADAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI

015.521119 Pakaian kerja Pegawai 16,280,000 16,280,000 100.00

016 PENGADAAN PAKAIAN KERJA SATPAM/SOPIR/CLEANING

SERVICE

016.521119 Pakaian Kerja Satpam/Sopir/Cleaning Service 11,432,000 11,432,000 100.00

Jumlah Kegiatan 1066.994.011

253,231,963

244,431,963

96.52

Jumlah 1066 3,776,904,000 3,396,378,599 89.92

2 005.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah

Agung

1072.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

011 Pengadaan Alat pengolah Data 100,000,000 99,268,000 99.27

011.532111 Belanja Modal Peralatan dan mesin 98,155,000 99,153,000 100.00

011.532113

Belj.Modal Upah tenaga Kerja & Honor Pengelola Teknis Peralatan dan

Mesin 1,845,000 1,115,000 60.43

1072.998 Gedung/Bangunan

011 Rehab Rumah Dinas 210,000,000 207,628,000 98.87

58



011.533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 207,960,000 206,948,000 99.51

012.533113

Belj.Modal Upah tenaga Kerja & Honor Pengelola Teknis Gedung dan

Bangunan 2,040,000 680,000 33.33

Jumlah Kegiatan 1072 310,000,000 306,896,000 99.00

JUMLAH PAGU DIPA 01 4,086,904,000 3,703,274,599 90.61

NO KODE

JENIS BELANJA(AKUN)

PAGU

DIPA

Realisasi Per 31 Desember 2013 KET.

TOTAL %

1 2 3 4 5 6 7

1 005.03.07 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

1049.001

Berkas Perkara Kasasi, PK, dan Grasi pada Pengadilan

Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Diselesaikan

Tepat Waktu

011 Penanganan Perkara/Operasional Persidangan

011.521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat

7,200,000 1,463,794 20.33

011.521119 Belanja Operasional Lainnya/ ATK Perkara

45,600,000 43,549,425 95.50

011.521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya / Konsumsi Persidangan

28,800,000

28,790,000

99.97

59



011.522191 Belanja Jasa Lainnya / Pengamanan Sidang 33,000,000 33,000,000 100.000

011.524111 Belanja Perjalanan Biasa

21,400,000 3,995,000 18.67

Jumlah Kegiatan 1049.001.011 136,000,000 110,798,219 81.47

JUMLAH PAGU DIPA 03 136,000,000 110,798,219 81.47

TOTAL PAGU DIPA 4,222,904,000 3,814,074,248 90.32

60



BAB IV

PENUTUP.

1. KESIMPULAN

LAKIP Pengadilan Negeri Ruteng tahun 2013 ini mengupayakan melaporkan

suatu capaian kinerja selama tahun 2013. Adapun unsur kemandirian maupun kinerja

disadari dengan peningkatan kinerja yang akan berpengaruh pada kecepatan dan

kualitas pelayanan peradilan khususnya di Pengadilan Negeri Ruteng oleh karenanya

masalah sarana dan prasarana beserta sumber daya manusia adalah sangat tidak bisa

dipisahkan maupun diabaikan sehingga adanya kepuasan masyarakat pencari keadilan

terhadap pelayanan bidang hukum dan peradilan yang profesional, efektif, biaya ringan

dan mandiri

Dengan ditugaskanya Pengadilan Negeri Ruteng sebagai ujung tombak

Mahkamah Agung Republik Indonesia tentunya Pengadilan Negeri Ruteng

mempunyai tanggung jawab yang besar dalam pengaturan dan pembinaan terhadap

seluruh aparatur di Pengadilan Negeri Ruteng Mengingat wilayah hukum Pengadilan

Negeri Ruteng terdiri dari 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Manggarai dan

Kabupaten Manggarai Timur yang letak wilayahnya sulit di jangkau sehingga

Pengadilan Negeri Ruteng dalam melaksanakan tugas pokoknya belum bisa optimal

mengingat sulitnya dan mahalnya biaya transportasi yang sebagian besar wilayah harus

ditempuh dengan jalan kaki sedangkan alokasi dana yang tersedia masih belum

memadai. Oleh karena itu untuk tahun-tahun yang akan datang perlu adanya tambahan

alokasi dana khususnya dalam hal pelaksanaan tugas di lapangan agar bisa berjalan

secara optimal.

Dari hasil keadaan riil di Pengadilan Negeri Ruteng ternyata masih banyak

karyawan yang merangkap pekerjaan misalnya sebagai Panitera Pengganti juga sebagai

Kepala Urusan bahkan banyak pekerjaan-pekerjaan yang sangat penting masih di jabat

atau dikerjakan pegawai honorer dan tidak ada Majelis Hakim yang tetap sehingga

Hakim-Hakim Anggota bisa ditetapkan secara acak dalam susunan Majelis yang

memungkinkan Hakim tersebut tak bisa bekerja dengan optimal.

Kiranya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun

2013 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber

informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja bagi organisasi

Pengadilan Negeri Ruteng. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

tahun 2013 ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam

penyusunan dan impelementasi rencana kerja, rencana kinerja, rencana anggaran dan

rencana strategis pada masa-masa yang datang.

2. SARAN

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan sistem akuntabilitas

kinerja instansi pemerintah (SAKIP), sebagai instrument kontrol yang obyektif dan

61



transparan dalam merencanakan, menetapkan dan mengukur kinerja Pengadilan

Negeri Ruteng sesuai dengan ciri khas dari tugas dan fungsinya dan keterampilan

sumber daya manusia untuk peningkatan penyelesaian perkara.

2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai akhir dari

SAKIP dapat dioptimalisasi pemanfaatan LAKIP sebagai alat evaluasi kinerja

3. Dalam menetapkan target pada rencana kinerja tahunan harus membandingkan dari

dua tahun sebelumnya sehingga target yang ditetapkan tidak terlalu rendah karena

berdasarkan analisis pengukuran kinerja.

4. Keterbukaan dalam memberikan data untuk penyusunan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

62


Pengadilan Negeri Ruteng ( lampiran 1)

LAMPIRAN 1 :

STRUKTUR PENGADILAN NEGERI RUTENG

No Jabatan Nama NIP

1. Ketua Gatot Sarwadi, SH 19680510 199003 1 003

2. Wakil Ketua Mochamad Arif Satiyo Widodo , SH.MH 19690320 199403 1 002

3. Hakim 1. Frans Kornelisen, SH 19770105 200112 1 001

2. Ezra Sulaiman, SH 19840219 200704 1 001

3. Yuniar Yudha Himawan, SH 19800615 200805 1 001

4. Arief Mahardika, SH 19800424 200904 1 005

5. Nasution, SH 19830228 200904 1 006

6. Ahmad Ihsan Amri, SH 19840501 200904 1 003

7. Putu Gde N. A. Partha, SH 19820322 200912 1 005

4. Panitera / Sekretaris Yulianus Koroh, SH 19600720 198303 1 005

KETUA

WAKIL KETUA

HAWASBID

WAKIL SEKRETARIS

MAJELIS HAKIM

WAKIL PANITERA

PANITERA /

SEKRETARIS

SUB

KEPANITERAA

N PERDATA

SUB

KEPANITERAA

N HUKUM

SUB

KEPANITERAAN

PIDANA

URUSAN

KEPEGAWAIAN

KELOMPOK

FUNGSIONAL :

1. PANITERA

PENGGANTI

2. JURUSITA

URUSAN

KEUANGAN

URUSAN

UMUM

Keterangan :

: Garis Struktural

: Garis Fungsional

: Garis Kerjasama

63


Pengadilan Negeri Ruteng ( lampiran 1)

5. Wakil Panitera Marut Titus 19540207 198103 1 004

6. Wakil Sekretaris Salma Sulaiman 19580819 198503 2 002

7. Panitera Pengganti 1. Muhammad Yunus 19680705 198903 1 004

2. Veronika Dao 19631231 199103 2 014

8. Panitera Muda

Pidana

Roslia Ahmad 19701011 199203 2 001

*Staf Kepaniteraan

Pidana

1. Dominika Mashur Honorer

2. Irene Nasyani Momot Honorer

4. Marselinus Ola Honorer

5. Carles Hima Honorer

9. Panitera Muda

Perdata

Kristian Aristarkus Manafe 19700612 199203 1 003

*Staf Kepaniteraan

Perdata

1. Orni Gaydaka 19850329 200604 2 002

2. Wenseslaus Dos Honorer

3. Margareth Lendri Kabelen Honorer

10. Panitera Muda

Hukum

Jeleha 19651012 198903 2 004

*Staf Kepaniteraan

Hukum

1. Mariane Feby Malelak, S.Kom 19840220 200904 2 006

2. Wihelmina Karolina Yasinta Honorer

3. Muhammad Fitri Honorer

11. PLH. Kepala Urusan

Kepegawaian

Serfiana Lidya Lesik 19810909 200604 2 004

*Staf Bagian

Kepegawaian.

Rumkel Syamsuddin Honorer

12. Kepala Urusan

Keuangan

Yustina Agrice Laukoli, SE 19770805 200604 2 003

*Staf Bagian

Keuangan.

1. Hartarto Nugroho, A.Md 19860410 200904 1 001

2. Luther Fiktor Manafe Honorer

3. Yunitha Endang Sedis Nembok, SE Honorer

13. PLH. Kepala Urusan

Umum

Hedwiq I. Wattimena, A.Md 19830413 200912 2 005

*Staf Bagian Umum. 1. Minggus Taku Stefanus Honorer

2. Yohanes M. Amban Honorer

3. Yuventinus E.M.P Ngita Honorer

64

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 (Lampiran 2)


LAMPIRAN 2 : INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI RUTENG

NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA

UTAMA PENJELASAN

PENANGGUNG

JAWAB SUMBER DATA

1 2 3 4 5 6

1. Peningkatan penyelesaian

perkara Pidana dan perkara

Perdata.

a. Prosentase perkara

Pidana dan perkara

Perdata yang

diselesaikan.

b. Prosentase sisa perkara

Pidana dan perkara

Perdata yang

diselesaikan.

c. Prosentase penyelesaian

penetapan penahanan

tepat waktu.

a. Perbandingan antara perkara Pidana dan perkara

Perdata yang diminutasi dengan jumlah perkara

Pidana dan perkara Perdata yang diregister.

b. Perbandingan antara sisa perkara Pidana dan

perkara Perdata (kriteria sisa perkara dan perkara

yang selesai mengacu pada pola bindalmin tentang

jangka waktu penanganan perkara pada Pengadilan

Negeri Ruteng.

c. Perbandingan antara jumlah permohonan

penetapan perpanjangan penahanan berdasarkan

pasal 25 ayat (2), pasal 26 ayat (1 dan 2) dan pasal

29 KUHAP.

Panitera/Sekretaris

Panitera/Sekretaris

Ketua dan

Panitera/Sekretaris

Laporan Bulanan dan

Laporan Tahunan

Laporan Bulanan dan

Laporan Tahunan

Data Permohonan

Penahanan dan

Penetapan Penahanan


perkara melalui Mediasi.

a. Prosentase jumlah

perkara yang

diselesaikan melalui

Mediasi

a. Perbandingan jumlah perkara yang disepakati

dengan jumlah Mediasi yang diterima menjadi

perkara berdasarkan laporan Mediator yang

ditunjuk atau pilihan para pihak.

Mediator yang ditunjuk

atau Mediator pilihan para

pihak.

- Bindalmin Buku II

edisi 2007 hal 2

(untuk perdata) dan

hal 203 (untuk

Pidana)

- SOP

3. Peningkatan tertib

administrasi perkara Pidana

dan perkara Perdata.

e. Prosentase berkas

perkara Pidana dan

perkara Perdata yang

diajukan di Pengadilan

Negeri Ruteng yang

disampaikan secara

e. Perbandingan antara berkas perkara Pidana dan

perkara Perdata yang diajukan yang lengkap

dengan jumlah berkas yang diajukan di Pengadilan

Negeri Ruteng.

Panitera/Sekretaris

Laporan Bulanan dan

Laporan Tahunan

65



lengkap.

f. Prosentase berkas yang

diregister dan siap

didistribusikan ke

Majelis.

f. Perbandingan antara berkas perkara yang diterima

Pengadilan Negeri Ruteng dengan berkas perkara

yang didistribusikan.

Panitera/Sekretaris

Laporan Bulanan dan

Laporan Tahunan

4. Peningkatan kualitas SDM e. Prosentasi yang lulus

diklat atau pelatihan dan

pendidikan Hakim.

f. Prosentase pegawai

yang lulus diklat teknis

yudisial.

g. Prosentase pegawai

yang lulus diklat non

yudisial.

h. Prosentase pengusulan

pengisian Jabatan

fungsional dan

struktural untuk mengisi

kekosongan jabatan.

e. Perbandingan antara SDM teknis yang diajukan

untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh

kelulusan / sertifikat diklat TIPIKOR, Niaga, PHI,

Perikanan, HAM, Cakim dengan jumlah yang

mengikuti diklat.

f. Perbandingan antara tenaga teknis peradilan yang

mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan /

sertifikat diklat TIPIKOR,dengan jumlah yang

mengikuti diklat.

g. Perbandingan antar SDM non teknis yang diajukan

untuk mengikuti dilat sehingga memperoleh

kelulusan / bersertifikat diklat Kepemimpinan,

Sertifikat pengadaan barang dan jasa, Auditor

dengan jumlah yang mengikuti diklat.

h. Perbandingan antara usulan dari Pengadilan Negeri

Ruteng ke Pengandilan Tinggi untuk pengisian

jabatan fungsional dan struktural yang masih

terdapat kekosongan

Ketua

Panitera / Sekretaris

Ketua dan Panitera /

Sekretaris

Ketua dan

Panitera/Sekretaris

Laporan Bulanan dan

Laporan Tahunan

Laporan Bulanan dan

Laporan Tahunan

Laporan Bulanan dan

Laporan Tahunan

Usulan dari Kaur

Kepegawaian

Pengadilan Negeri

Ruteng

5. Peningkatan kualitas

pengawasan dan laporan

perkara.

d. Prosentase pengaduan

yang ditindak lanjuti.

e. Prosentase temuan yang

ditindak lanjuti.

d. Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindak

lanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis

dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang

dilaporkan.

e. Perbandingan jumlah temuan yang ditindak lanjuti

hasil pengawasan internal (Tim Pengawas

Pengadilan Tingkat Banding dan Badan

Ketua, Panitera/Sekretaris

dan Panmud Hukum


dan Panmud Hukum

Laporan Bulanan dan

Laporan Tahunan

Laporan Bulanan dan

Laporan Tahunan

66



f. Prosentase penyelesain

laporan perkara tepat

waktu.

Pengawasan) dan eksternal (Badan Pemeriksa

Keuangan) dengan temuan yang dilaporkan.

f. Perbandingan penyelesaian laporan ke Mahkamah

Agung R.I dan ke Pengadilan Tinggi Kupang untuk

laporan LI-A1, LI-A8, LI-B8, LI-A7, Laporan

Evaluasi penyelesain perkara dan rekapan perkara

pidana dan perdata yang diputus.


dan Panmud Hukum

Laporan Bulanan,

Semester dan Tahunan


pengelolaan persuratan,

Keuangan dan Barang Milik

Negara.

g. Prosentase penyelesaian

pengelolaan surat

masuk dan surat keluar.

h. Prosentase Pengelolaan

Keuangan Negara.

i. Prosentase Pengeloaan

Barang Milik Negara

j. Prosentase penyelesaian

Laporan (PP 39 Tahun

2006, SIMAK-BMN,

Laporan Tahunan dan

LAKIP).

g. Perbandingan jumlah surat yang ditindak lanjuti

dengan jumlah surat masuk di Pengadilan Negeri

Ruteng.

h. Perbandingan jumlah keuangan Negara yang

tersedia dalam DIPA Pengadilan Negeri Ruteng

dengan realisasi anggaran.

i. Perbandingan jumlah temuan yang ditindak lanjuti

hasil pengawasan internal (Tim Pengawas

Pengadilan Tingkat Banding dan Badan

Pengawasan) dan eksternal (Badan Pemeriksa

Keuangan) dengan temuan yang dilaporkan

j. Perbandingan antara penyelesaian dari masing-

masing laporan yang diselesaikan tepat pada

waktunya baik laporan triwulan, semester dan

tahunan

Panitera/Sekretaris dan

Kaur Umum


Kaur Keuangan


Kaur Umum

Ketua dan Panitera/

Sekretaris

Laporan Bulanan dan

Laporan Tahunan

Laporan Bulanan dan

Laporan Tahunan

Laporan Bulanan,

Semester dan Tahunan

Laporan Bulanan dan

Tahunan

7. Peningkatan eksebilitas

masyarakat terhadap

peradilan (acces to justice)

d. Prosentase proses

penyelesaian perkara

yang dapat

dipublikasikan

a. Perbandingan prosentase proses putusan perkara

yang sudah dimunitasi dan dapat didownload di

website Pengadilan Tingkat Banding (Sesuai SK

KMA No 144 Th 2007 tentang Keterbukaan

Informasi Peradilan) dengan Perkara yang diputus

Panitera / Sekretaris Laporan Bulanan dan

Tahunan

67



8. Peningkatan pelaksanaan

Putusan (Eksekusi) perkara

Perdata.

a. Prosentase penyelesaian

Aanmaning atas

permohonan eksekusi.

b. Prosentase pelaksanaan

putusan (Eksekusi).

a. Perbandingan antara permohonan eksekusi yang

masuk dengan penyelesaian Aanmaning.

b. Perbandingan antara permohonan eksekusi dengan

Aanmaning dan pelaksanaan putusan.


Panmud Perdata


Panmud Perdata

Laporan Bulanan dan

Tahunan

Laporan Bulanan dan

Tahunan

Menyetujui,


GATOT SARWADI, SH.

NIP. 196805101990031003




YULIANUS KOROH, SH.

NIP. 196007201983031005

68



LAMPIRAN 3 :

RENCANA KINERJA PENGADILAN NEGERI RUTENG TAHUN

2014

Rencana kinerja tahun 2014 ini disusun berdasarkan PerMen PAN No. 29 Tahun 2010

dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama yang diformalkan dan dikaji, sebagai berikut

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1. Penyelesaian Perkara; a. Jumlah berkas perkara yang masuk ;

b. Penanganan dan penyelesaian perkara;

100 %

2. Penyelesaian perkara

melalui mediasi;

a. Jumlah perkara yang diselesaikan

melalui mediasi;

100 %

3. Tertib administrasi perkara;

a. Berkas perkara yang diajukan /

dilimpahkan dan disampaikan secara

lengkap;

b. Berkas Perkara yang diregistrasikan dan

siap didistribusikan ke Majelis Hakim /

Hakim Tunggal;

c. Berkas Perkara yang diajukan Banding,

Kasasi, dan Peninjauan Kembali yang

disampaikan secara lengakap;

d. Penyelesaian Berita Acara Sidang

Berkas yang masih berjalan;

e. Pengiriman berkas Banding

f. Pengiriman berkas Kasasi;

g. Pengiriman Barkas Peninjauan

Kembali;

h. Pengiriman Berkas Grasi;

i. Peningkatan Pengarsipan;

j. Peningkatan Pengawasan dan

Pemeriksaan Administrasi Perkara;

k. Peningkatan Percepatan Pelaporan;

l. Penyampaian Risalah Pemanggilan

sidang tepat waktu kepada para pihak;

m. Penyampaian Risalah pemberitahuan

kepada para pihak tepat waktu.

100 %

4. Kualitas Sumber Daya

Manusia;

a. Menunjuk Hakim untuk mengikuti

diklat yang ditentukan ;

b. Menunjuk pegawai untuk mengikuti

diklat teknis yudisial yang ditentukan ;

c. Menunjuk pegawai untuk mengikut

diklat non teknis yudisial ;

d. Untuk pengisian jabatan struktural dan

jabatan fungsional.

100 %

5. Pengawasan dan Laporan

Tahunan;

a. Menindaklanjuti pengaduan yang

masuk ;

b. Menindaklanjuti temuan ;

c. Penyelesaian laporan ke Mahkamah

Agung RI dan ke Pengadilan Tinggi

Kupang, laporan evaluasi perkara dan

penyelesaian perkara Pidana dan

perkara Perdata yang diputus.

100 %

6. Penyelesaian Pengelolaan a. Penyelesaian jumlah surat masuk dan 100 %

69



Persuratan, Keuangan Dan

Barang Milik Negara;

surat keluar ;

b. Realisasi anggaran dalam DIPA ;

c. Penyelesaian / tindak lanjut temuan

tentang Barang Milik Negara;

d. Penyelesaian Laporan (PP 39/2006,

SIMAK BMN, Laporan Tahunan dan

LAKIP).

7. Eksebilitas Masyarakat

terhadap Peradilan (accus

to justice);

a. Penyelesaian perkara yang dapat di

publikasikan.

100 %

8. Pelayanan Putusan

(Eksekusi) perkara Perdata.

a. Penyelesaian Aanmaning atas

permohonan eksekusi yang masuk ;

b. Penyelesaian pelaksanaan Eksekusi.

100 %

Menyetujui,


GATOT SARWADI, SH

NIP. 196805101990031003

Kupang, 02 Januari 2014



YULIANUS KOROH, SH.

NIP. 196007201983031005

70



LAMPIRAN 4 : MATRIKS RENCANA STRATEGIS 2010 – 2014 PENGADILAN NEGERI RUTENG

NO PROGRAM/

KEGIATAN OUTCOME/ OUTPUT INDIKATOR

TARGET UNIT

PELAKSANAAN 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7

1 DUKUNGAN

MANAJEMEN DAN

PELAKSANAAN

TUGAS TEKNIS

LAINNYA

MAHKAMAH

AGUNG.

Pembayaran Gaji dan Tunjangan.

Terselenggaranya pembayaran gaji

dan tunjangan tepat waktu.

Terciptanyanya pelayanan kesehatan

minimal/ darurat bagi pegawai.

Terciptanya keseragaman pakaian

dinas.

Terpeliharanya fungsi fasilitas gedung

kantor dan rumah dinas secara baik

0.1. Tersajinya kualitas laporan

keuangan yang sesuai dengan

Sistem Akuntansi Pemerintah

(SAP) tanggapan atas temuan

pemeriksa internal dan eksternal,

rencana tindak lanjut temuan

pemeriksa melakukan bimbingan

dan supervise, evaluasi dan

laporan kegiatan.

0.2. Persentase (%) Penyerapan

Anggaran Meningkat,

Tersusunnya Standart Pelaksanaan

Pengelolaan Anggaran, Standart

Penyusunan Laporan Pelaksanaan

Anggaran ,Standart Pembinaan

Pengelolaan Anggaran,

Monitoring ,Pembinaan dan

Pengembangan Administrasi

Keuangan

0.3. Terselesaikannya Kerugian

Negara, Tersusunnya, Pedoman

Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi

dan Laporan Tgr, Terlaksananya

Bimbingan dan Supervisi.

0.4. Meningkatnya Pnbp Mahkamah

Agung, Tersusunya Perencanaan,

Pemantauan,dan Penelaahan

Perkembangan dan Penggunaan

Kembali Pnbp yang Tepat Sasaran

0.5. Terselenggaranya pembayaran

gaji, remunerasi tepat waktu,

tersajinya petunjuk

perbendaharaan, penilaian,

supervise ke satker, tertib

administrasi persuratan dan

Poliklinik/ Obat-obatan termasuk

honorarium dokter dan perawat.

Pengadaan Makanan/Minuman penambah

Daya Tahan Tubuh

Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai.

Perawatan Gedung kantor.

Perawatan Rumah Negara Terpeliharanya fungsi fasilitas

kendaraan dinas secara efektif dan

efisien.

Terpelihara sarana prasarana

penunjang dengan baik

Perawatan Kendaraan Roda 4

Perawatan Kendaraan Roda 2

Perawatan Sarana Gedung.

Perawatan inventaris perkantoran

Langganan Daya Dan Jasa Tersedianya jasa surat menyurat.

Tersedianya sarana penunjang

pekerjaan

Jasa/ Pos / Sertifikasi.

Penyelenggaraan perpustakaan dan

kearsipan Tersedianya dana untuk perpustakaan

dan kearsipan

Operasional Perkantoran dan Pimpinan Tersedianya kebutuhan pokok

pelaksanaan administrasi perkantoran.

Rapat Koordinasi/ Kerja/Pimpinan/ Dinas

yang terkoordinir dengan baik Terselenggaranya rapat koordinasi/

pimpinan / koordinasi.

Terselenggaranya RAKERNAS

dengan Mahkamah Agung R.I.

Pengawasan / Pembinaan dan konsultasi. Terselenggaranya pengawasan/

pembinaan dan konsultasi.

Pengelola Anggaran yang memadai. Tertib administrasi keuangan.

Konsultasi RKAKL Terselenggaranya pelatihan RKA-KL.

71



kearsipan keuangan, pembinaan

dan pengembangan administrasi

keuangan.

0.6. Tersedianya Operasional /

Pemeliharaan Perkantoran Badan

Urusan Administrasi dan Daerah.

2 PENINGKATAN

SARANA DAN

PRASARANA

APARATUR

MAHKAMAH

AGUNG.

Pengadaan Alat Pengolah Data

Terciptanya sarana dan prasarana yang

memadai.

0.1. Jumlah Pemenuhan Kebutuhan

Sarana dan Prasarana Teknis dan

Umum Peradilan Tingkat Banding

dan Tingkat Daerah.

0.2. Penyediaan Sarana dan Prasarana

Pengadilan Tipikor.

0.3. Tersedianya Infrastruktur

Teknologi.

Pengadaan Meubelair

3 PENINGKATAN

MANAJEMEN

PERADILAN

UMUM.

Peningkatan Jumlah Penyelesaian Perkara Meningkatnya profesionalisme tenaga

teknis peradilan.

Memberi Kemudahan Akses Kepada

Masyarakat Untuk Keadilan

0.1. Jumlah Penyelesaian Administrasi

Perkara (yang Sederhana, dan

Tepat Waktu) di Tingkat Pertama

dan Banding di Lingkungan

Peradilan Umum.

0.2. Jumlah Penyelesaian Perkara yang

Kurang Dari 6 (Enam) Bulan.

0.3. Jumlah Penyampaian Berkas

Perkara Kasasi, Pk dan Grasi yang

Lengkap dan Tepat Waktu.

Penigkatan Penyelesaian Proses

Administrasi Perkara

Penyediaan Bantuan Hukum Untuk

Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Penyediaan Zetting Plaatz dan Pelaksanaan

Sidang Keliling

LAMPIRAN 4. MATRIK PENDANAAN PENGADILAN NEGERI RUTENG

NO PROGRAM/ KEGIATAN ALOKASI ANGGARAN TOTAL (dlm juta

rupiah)

TOTAL (dlm

miliar) 2011 2012 2013 2014 2015

1 2 4 5 6 7 8 8 9

1 DUKUNGAN

MANAJEMEN DAN

PELAKSANAAN TUGAS

TEKNIS LAINNYA

MAHKAMAH AGUNG.

Rp. 1.727.595.000,-

92 %

Rp. 2.590.140.000,-

94 %

Rp.2.722.534.000,-

96 %

Rp. 2.985.979.900,-

98 %

11.650.591.900 11,650591900

72



2 PENINGKATAN

SARANA DAN

PRASARANA

APARATUR

MAHKAMAH AGUNG.

Rp.347.940.000,-

92 %

Rp.200.000.000,-

94 %

Rp.310.000.000,-

96 %

Rp.489.879.750,-

98 %

4.060.584.750 4,060584750

3 PENINGKATAN

MANAJEMEN

PERADILAN UMUM.

Rp.220.180.000,-

92 %

Rp.211.000.000,-

94 %

Rp. 136.000.000,-

96 %

Rp. 456.900.000,-

98 %

1.261.500.000 1,261500000

Menyetujui,


GATOT SARWADI, SH.

NIP. 196805101990031003




YULIANUS KOROH, SH.

NIP. 196007201983031005

73


(Lampiran 5) Pengadilan Negeri Ruteng

PENANGANAN PERKARA PADA PENGADILAN NEGERI RUTENG

a. GRAFIK PERDATA

GRAFIK PENYELESAIAN PERKARA PERDATA

74



PRESENTASE PENYELESAIAN PERKARA PERDATA PN. KLAS II RUTENG TAHUN 2013

75



76



a. GRAFIK PIDANA

GRAFIK PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PN. KLAS II RUTENG

77



PRESENTASE PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PN. KLAS II RUTENG TAHUN 2013

78



LXXIX

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RUTENG

NOMOR : KPN/SK /02/XII/2013/PN.RUT TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP ) PENGADILAN NEGERI RUTENG

Menimbang

Mengingat

:

:

a.

b.

c.

d.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan

pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih

dan bertanggungjawab, dipandang perlu adanya pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk mengetahui

kemampuan Pengadilan Negeri Ruteng dalam pencapaian visi,

misi dan tujuan organisasi.

Bahwa melaksanakan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah perlu dikembangkan Sistem pelaporan

Akuntabilitas Kinerja yang mencakup indikator, metode,

mekanisme dan tata cara pelaporan kerja instansi pemerintah.

Bahwa tercapainya pertimbangan pada huruf a dan huruf b di

atas, maka Pengadilan Negeri Ruteng perlu membuat Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah agar dapat diketahui

sejauh mana pelaksanaan visi, misi dalam pelaksaan tugas

pokok Pengadilan Negeri Ruteng.

Bahwa untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka di

pandang perlu ditetapkan Tim Penyusun dengan Keputusan

Ketua Pengadilan Negeri Ruteng.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004

tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan

Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah

Agung RI, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Mahkamah

Agung RI, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49

Tahun 2009.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Interen Pemerintah.

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah .

LXXX

Memperhatika

n

Menetapkan

Kesatu

Kedua Ketiga

:

:

:

:

:

1.

2.

3.

4.

5.

1. .

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretaris

Mahkamah Agung RI

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :

151A/KMA/SK/IX/2011,tanggal 27 September 2011 tentang

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Interen di lingkungan

Mahkamah Agung RI.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :

KMA/080/SK/VIII/2006 jo 076/KMA/SK/VI/2009 tentang

Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan Lembaga Peradilan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29

Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

11 Tahun 2011 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas

Kinerja Tahun 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun

2012.

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor :

KMA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Sekretaris Mahkamah Agung RI.

M E M U T U S K A N :

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RUTENG NOMOR :

KPN/SK/02/XII/2013/PN.RUT TENTANG TIM PENYUSUN

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH ( LAKIP )

Membentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah ( LAKIP ) pada Pengadilan Negeri Ruteng

yang susunan keanggotaannya seperti tersebut dalam Lampiran

Surat Keputusan ini, dengan tugas untuk melakukan kajian dan

penyusunan sesuai keadaan data riil pada Pengadilan Negeri

Ruteng.

Melakukan tugas Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah ( LAKIP ) dengan penuh tanggung jawab

dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Negeri

Ruteng.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan

ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan

akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Ruteng Pada Tanggal : 31 Desember 2013

Ketua Pengadilan Negeri Ruteng GATOT SARWADI, SH Nip. 19680510 199003 1 003

LXXXI

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RUTENG NOMOR : KPN/SK/02/XII/2013/PN.RUT

TANGGAL : 31 DESEMBER 2013 TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP ) PENGADILAN NEGERI RUTENG

NO.

N A M A JABATAN DAN PANGKAT/GOL. RUANG

S T A T U S

1. M. ARIF S. WIDODO, SH WAKIL KETUA PN RUTENG/PEMBINA IV/a KOORDINATOR

2. EZRA SULAIMAN, SH HAKIM PN RUTENG/PENATA MUDA III/b KETUA

3. NASUTION, SH HAKIM PN RUTENG/PENATA MUDA III/b SEKRETARIS

4. AHMAD IHSAN AMRI, SH HAKIM PN RUTENG/PENATA MUDA III/b ANGGOTA

5. YULIANUS KOROH, SH PANITERA/SEKERETARIS PN RUTENG/PENATA III/d ANGGOTA

6. JELEHA PANMUD HUKUM PN RUTENG/PENATA MUDA Tk.I III/b ANGGOTA

7. YUSTINA A. LAUKOLI, SE KAUR KEUANGAN PN RUTENG/PENATA MUDA Tk.I III/b ANGGOTA

8. ROSLIA AHMAD PANMUD PIDANA PN RUTENG/PENATA MUDA Tk.I III/b ANGGOTA

9. KRISTIAN A. MANAFE PANMUD PERDATA PN RUTENG/PENATA MUDA Tk.I III/b

ANGGOTA

10. HEDWIQ I. WATTIMENA, A.MD

PLH KAUR UMUM PN RUTENG / PENGATUR II/C ANGGOTA

11. SERFIANA L. LESIK PLH KAUR PERSONALIA PN RUTENG / PENGATUR MUDA TK. I II/b

ANGGOTA

Ditetapkan di : Ruteng Pada Tanggal : 31 Desember 2013


GATOT SARWADI, SH Nip. 19680510 199003 1 003

KATA PENGANTAR - pn-ruteng.go.idpn-ruteng.go.id/wp-content/uploads/2014/11/LAKIP-PN-RUTENG.pdf ·...

Documents

Transcript of KATA PENGANTAR - pn-ruteng.go.idpn-ruteng.go.id/wp-content/uploads/2014/11/LAKIP-PN-RUTENG.pdf ·...