KATA SAMBUTAN WAKIL KETUA MAHKAMAH AGUNG RI BIDANG pengarahan waka ma...آ  peradilan di bawah...

download KATA SAMBUTAN WAKIL KETUA MAHKAMAH AGUNG RI BIDANG pengarahan waka ma...آ  peradilan di bawah Mahkamah

of 27

  • date post

    26-May-2020
  • Category

    Documents

  • view

    1
  • download

    0

Embed Size (px)

Transcript of KATA SAMBUTAN WAKIL KETUA MAHKAMAH AGUNG RI BIDANG pengarahan waka ma...آ  peradilan di bawah...

  • 1

  • 2

    KATA SAMBUTAN

    WAKIL KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

    BIDANG NON YUDISIAL

    (Dr. H. Ahmad Kamil, SH., M.Hum) 1

    PEMANTAPAN SISTEM KAMAR

    UNTUK MEWUJUDKAN KESATUAN HUKUM

    MENINGKATKAN PROFESIONALISME HAKIM

    A. Pendahuluan.

    Tema Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Mahkamah Agung RI dengan 4

    (empat) lingkungan peradilan di bawahnya, menempatkan tema ”PEMANTAPAN

    SISTEM KAMAR UNTUK MEWUJUDKAN KESATUAN HUKUM DAN

    MENINGKATKAN PROFESIONALISME HAKIM” yang diikuti oleh pimpinan

    Mahkamah Agung, Hakim Agung, Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung, pejabat

    eselon I dan II serta Panitera Mahkamah Agung, Ketua dan Wakil Ketua serta

    Panitera/Sekretaris pengadilan tingkat banding dari empat empat lingkungan

    peradilan di bawah Mahkamah Agung 2 , yang berlangsung dari tanggal 28 s/d 30

    Oktober 2012 di Manado.

    Mengacu pada Rakernas tahun 2011 di Hotel Merceur Ancol satu tahun yang

    lalu, Bapak Ketua Mahkamah Agung RI (Dr. Harifin A. Tumpa, SH., MH) saat itu

    telah menyatakan bahwa mulai 1 Oktober 2011 Mahkamah Agung RI akan memulai

    memberlakukan sistem 3 kamar. Dasar hukum yang akan digunakan adalah Surat

    Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 142/KMA/SK/IX/2011 tentang

    Pedoman Pelaksanaan sistem kamar pada Mahkamah Agung RI, tertanggal 19

    September 2011 4 .

    SK. KMA 142 secara substantif mengatur tata cara dan detail implementasi

    sistem kamar. Surat Keputusan 142 ini juga dilengkapi dengan dua instrumen hukum

    lain, yaitu Surat Keputusan KMA tentang penunjukan Ketua Kamar, dan Surat

    1 Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial.

    2 SK. KMA. No.072/KMA/SK/VI/2012, tanggal 5 Juni 2012.

    3 Seperangkat pengaturan unsur yang saling berhubungan sehingga membentuk satu kesatuan.

    4 Dikutip dari laporan Rakernas tahun 2011. hal ini dinyatakan secara tegas pada saat Ketua Mahkamah Agung

    membuka acara Rakernas tanggal 19 September 2011.

  • 3

    Keputusan KMA tentang Penunjukan Hakim Agung sebagai anggota kamar perkara

    dalam Sistem Kamar pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pada saat itu,

    Ketua MA menegaskan bahwa dengan berlakunya SK 142/KMA/SK/IX/2011, maka

    semua tata cara pembagian perkara, dan prosedur-prosedur lain yang mendukung

    pelaksanaan sistem kamar sudah akan efektif mulai 1 Oktober 2011. Sementara itu

    dalam masa-masa awal pemberlakuan SK KMA tersebut akan ada masa transisi dari

    Sistem Tim ke Sistem Kamar. Penyesuaian selama satu tahun bagi sistem

    administrasi pendukung untuk melakukan perubahan-perubahan yang diperlukan,

    seperti masalah register, pelaporan, koordinasi, dan lainnya 5 .

    Tujuan yang hendak dicapai melalui sistem kamar, Pertama, Mengembangkan

    kepakaran dan ketrampilan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Kedua,

    meningkatkan produktivitas dalam memeriksa dan menutus perkara. Ketiga,

    memudahkan pengawasan dan pembinaan hukum yurisprudensi dalam kerangka

    menjaga kesatuan hukum nasional.

    Sistem kamar yang diberlakukan Mahkamah Agung, merupakan salah satu di

    antara agenda besar dalam proses pembaruan hukum dan teknis penyelesaian

    perkara kasasi yang telah tertuang dalam buku cetak biru menuju peradilan yang

    agung. Penting digaris bawahi, bahwa sejatinya pemberlakuan Sistem Kamar pada

    Mahkamah Agung RI yang berlaku efektif 1 Oktober 2011 sebelumnya telah melalui

    kajian akademis tim pembaruan, kajian kelompok kerja Mahkamah Agung, dan pula

    telah melalui keputusan pleno seluruh hakim agung, yang kemudian dituangkan

    dalam bentuk regulasi Keputusan Mahkamah Agung. Sistem kamar telah berjalan

    satu tahun, maka pendekatan manajemen keorganisasian mengandaikan pentingnya

    evaluasi koreksi menuju pemantapan sistem, karena setiap teori pada dasarnya siap

    terbuka untuk diperbaiki. Tujuan sistem kamar sangat jelas yaitu untuk

    meningkatkan kualitas kepakaran dan ketrampilan dalam memeriksa dan memutus

    perkara.

    Sistem kamar sebagai bagian dari agenda besar Mahkamah Agung menuju

    terwujudnya peradilan agung 25 tahun ke depan, memerlukan dukungan pembinaan

    organisasi, penyesuaian sistem administrasi, dan finansial. Saya sebagai salah satu

    5 Laporan Rakernas 2011.

  • 4

    unsur pimpinan Mahkamah Agung yang membidangi Non-Yudisial mendukung

    pemantapan sistem kamar tersebut melalui pendekatan pembinaan non-teknis namun

    memiliki korelasi langsung dengan kwalitas pembinaan bidang yudisial.

    B. Pemantapan Sistem Kamar

    Istilah ”Pemantapan” berakar dari kata ”Mantap” yang berarti ”tidak goyah,

    tidak ada gangguan, kukuh” 6 . Memantapkan, mengandung pengertian ”menjadikan

    stabil, menjadi tetap dan tidak tergoyahkan” 7 , sedangkan kata ”Pemantapan”

    mengandung makna suatu proses, perbuatan, atau cara memantapkan 8 . Penggunaan

    kata pemantapan, mengandung konsekwensi adanya aktifitas yang terencana,

    terorganisir, dan terkontrol secara teguh taktergoyahkan atas objek yang dikerjakan

    (sistem kamar).

    Sistem kamar, sebagai sebuah pendekatan pelayanan peradilan terhadap

    masyarakat pencari keadilan pada tingkat kasasi khususnya, dan semua tingkat

    peradilan di bawah pada umumnya, akan bekerja dengan melibatkan berbagai unsur

    yang saling ketergantungan satu dengan lainnya. Makna simantik dari kata ”Sistem”

    itu sendiri merefleksikan ”Seperangkat pengaturan unsur yang saling berhubungan

    sehingga membentuk satu kesatuan kekuatan” 9 . Jadi dalam pemberlakuan sistem

    kamar, dibutuhkan manajemen, organisasi, administrasi, dan keuangan yang

    memiliki peran saling ketergantungan dalam membangun sukses.

    Sistem kamar diresmikan pada 19 September 2011 melalui SK Ketua MA

    Nomor 142/KMA/IX/2011 yang ditandatangani Harifin A. Tumpa. Sistem ini

    diterapkan untuk mengurangi kesenjangan penanganan perkara dan penjatuhan

    putusan oleh majelis hakim. Hal ini terjadi karena setelah pemberlakuan sistem

    kamar, akan dilakukan penyesuaian administrasi, organisasi, keuangan dan

    manajemen perkara.

    Dalam sistem kamar, para hakim akan ditempatkan sesuai ranah keahlian,

    sehingga keahlian di bidang hukum tertentu yang terasah secara terus menerus akan

    6 Peter Salim, Yeni Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Jakarta, 1991:933

    7 Ibid.

    8 Ibid

    9 Drs. Peter Salim, Kamus bahasa Indonesia Kontemporer, Jakarta, 1991: 1442.

  • 5

    membentuk karakter kepakaran yanga pada gilirannya akan melahirkan ketrampilan

    tinggi di bidangnya sehingga trampil dan efektif dalam melayani masyarakat pencari

    keadilan di tingkat kasasi. Ada lima kamar yang ditempati para hakim agung, yakni

    pidana, perdata, tata usaha negara, agama, dan militer.Saat meresmikan, Harifin A.

    Tumpa mengatakan ”Sistem ini bertujuan mengembangkan kepekaan dan keahlian

    hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, meningkatkan produktivitas

    penanganan perkara, dan sistem penanganan perkara yang terklasifikasi” 10

    . Sistem

    ini diyakini kalangan sebagai sistem keahlian yang akan menghindari terjadinya

    disparitas putusan yang selama ini terjadi pada Mahkamah Agung, pada saat itu juga

    akan berdampak pada penguatan sistem yurisprudensi sebagai pengisi dan

    pembaharu hukum Indonesia.

    Berdasarkan SK KMA Nomor 142/KMA/SK/IX/2011 tanggal 19 September

    2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung, disebutkan

    pada point kedua bahwa sampai dengan bulan April 2014, atau selama masa transisi,

    penerapan sistem kamar dilakukan dengan penyesuaian terhadap kondisi dan

    struktur organisasi Mahkamah Agung saat ini. Sistem Kamar juga di klasifikasikan

    menjadi 5 kamar, yaitu Kamar Pidana, Kamar Perdata , Kamar Tata Usaha Negara,

    Kamar Agama dan Kamar Militer. Dalam sistem kamar membawa konsekwensi

    penempatan hakim agung di masing-masing kamar yang kemudian ditentukan oleh

    asal lingkungan peradilan bagi Hakim Agung yang berasal dari jalur karir;

    berdasarkan Latar belakang pendidikan formal, khusus untuk Hakim Agung yang

    berasal dari jalur non karir, dan berdasrkan pendidikan dan pelatihan yang pernah

    dilalui 11

    .

    Panitera Muda Tim (Panitera Muda Kamar) bertanggung jawab

    mengumpulkan dan mendokumentasikan risalah putusan Majelis Hakim Agung di

    10

    http://www.tempo.co/read/news/2012/02/08/063382607/Hatta-Ali-Janji-Pertahankan-Sistem-Kamar

    11 http://www.pa-tanjungbalai.net/index.php?option=com_content&view=article&id=369:penerapan-sistem-

    kamar-dan-alur-perkara-

  • 6

    kamar masing-masing, baik dalam bentuk salinan keras (hard copy) maupun

    elektronik, dan membantu Ketua Kamar mempublikasikannya.

    C. Kesatuan Hukum Penegakan Hukum

    Istilah ”Kesatuan Hukum” dalam literatur hukum dan praktik peradilan,

    mengandaikan keterpaduan, kebersamaan, kesatuan pola pikir dan pola tindak para

    aparatur penegak hukum (khususnya ha