KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA...
23
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL MUHAMMAD ASWAD Disampaikan pada Diklat Pim BNN
Transcript of KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA...
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL
MUHAMMAD ASWAD
Disampaikan pada Diklat Pim BNN
ISU-ISU STRATEGIS
TuntutanNasional
KompleksitasManajemen ASN
IssuGlobal
� Daya Saing Global
� AEC
�World Class
Bureaucracy
� Kepercayaan Publik
� Akuntabilitas Publik
� Inefisiensi Goverment
� Pelayanan
publik masih
buruk
� Implementasi
Penuh UU ASN
� KUALITAS PENGEMBANGAN KOMPETENSI
� Gap Kompetensi ASN
� Korupsi
PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL
Myanmar, 10.10Timor-Leste, 12.98
Cambodia, 25.48
India, 56.25Vietnam, 55.29Indonesia,
46.15
Philippines, 57.69
Thailand, 65.87
Brunei, 82.21Malaysia, 76.92
Japan, 95.67Singapore, 100
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2000 2002 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015
EFEKTIVITAS PEMERINTAHAN
� The quality of public services, � The quality of the civil service,� The degree of its independence from
political pressures,
� The quality of policy formulation and implementation,
� The credibility of the government's commitment to such policies.
Latest data release in 2016 by:
2016, DAYA SAING INDONESIA TURUN 4 PERINGKAT
K A M I S , 2 9 S E P T E M B E R 2 0 1 6
• Daya Saing Indonesia tahun 2015 adalah 37
• Daya saing Indonesia 2016 adalah di peringkat 41. Sepertidimuat dalam Global Competitiveness Index, meskiIndonesia telah banyak melakukan reformasi di berbagaisektor, namun secara performance empat negara lainberhasil menggeser posisi Indonesia. Negara tersebutyakni Malta, India, Kuwait dan Azerbaijan.
5
DAYA SAING INDONESIA
• Merdeka.com - Peringkat daya saing Indonesia 2017 meningkat 5 posisi dari posisitahun lalu. Peringkat Indonesia saat ini berada di posisi 36.
Dilansir dari weforum.org, Kamis (28/9), korupsi masih menjadi permasalahanterbesar dalam kemudahan berusaha di Indonesia. Diikuti oleh ketidakefisienanbirokrasi, akses ke pembiayaan, serta masih rendahnya ketersediaan infrastruktur.
"Sama seperti Korea, Indonesia telah memperbaiki kinerja sejumlah aspek dasarpenilaian," tulis WEF.
Peringkat Indonesia ini didorong utamanya oleh kepemilikan pasar yang besar(berada di posisi 9) dan kestabilan makro ekonomi (berada di posisi 26). Sementara, Indonesia dianggap sebagai inovator tertinggi diantara negara berkembang.
"Indonesia menduduki peringkat 31 pada aspek inovasi dan 32 pada kepuasanberbisnis."
UU NO. 5 TAHUN 2014
Roh UU ASN adalah Merit System
Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerjapada instansi pemerintah.
SISTEM MERIT
Kebijakan dan Manajemen ASN yang
berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan
kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa
membedakan latar belakang politik, ras, warna
kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status
pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan
(UU No. 5 Tahun 2014 ttg ASN: Pasal 1, butir 22).
Visi Pembangunan 2005-2025
INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR
(UU 17 TAHUN 2007)
RPJMN 2015-2019 ADALAH RPJMN KE III DALAM RPJPN 2005-2025
ReformasiBirokrasi &
UU ASNGood Governance
ASN Merit System
Smart ASNHuman Capital
PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL
� Keunggulankompetitif ekonomiberbasis SDA
� SDM berkualitas danberkemampuanIPTEK
MEMBANGUN SISTEM MERIT ASN
• Performance dialogue• Merit & performance based
incentives
Meningkatkan kinerja
berkelanjutan
• Aligning Anjab & ABK thd Renstra K/L/D, serta Audit Kepegawaian
• Supervisi oleh JPT Madya dan Pratama
Menyesuaikan arah
pembangunan nasional
6P
• Training Need Analysis (TNA)• Diklat, Coaching & Mentoring
berbasis kompetensi
Mengurangi kesenjangan
kompetensi
• Talent Mapping,Succession & Career
Planning• Rotasi nasional
(perekat NKRI)
Menuju ASN
yang dinamis • Rekrutmen berbasis jabatan (diversifikasi tes) & sertifikasi TKD
• Orientasi & engagement utk setiap penugasan pada jabatan baru
Mendapatkan talenta
terbaik
• Sistem pensiun & JHT• Sistem kompensasi
Mengapresiasi
secara layak
BUDAYA KERJA &
KEPEMIMPINAN
SISTEM &
INFRASTRUKTUR
KEBIJAKAN &
PROSES
Closed Career System
Open Career System
Open System
TRANSFORMASI SISTEM KEBI JAKAN DAN MANAGEMENT APARATUR SIPIL
NEGARA
2013
2019
2025
PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL
JABATAN ASN
Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai aparatur sipildalam suatu satuan organisasi.
1. Jabatan Pimpinan Tinggi (Utama, Madya, Pratama).
2. Jabatan Administrasi (Administrator, Pengawas, Pelaksana)
3. Jabatan Fungsional Keahlian: Utama, Madya, Muda, Pertama,Keterampilan: Pemula, Terampil, Mahir, Penyelia.
PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL
PENGEMBANGAN KARIER
(MERIT SISTEM)
• Pengembangan karier PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaiankinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah.
• Pengembangan karier PNS dilakukan dengan mempertimbangkan integritas danmoralitas.
PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL
TUJUAN UU ASN
•Meningkatkan:
• Independensi dan Netralitas
• Kompetensi
• Kinerja/ Produktivitas Kerja
• Integritas
• Kesejahteraan
• Kualitas Pelayanan Publik
• Pengawasan Dan Akuntabilitas
14
ASN
Pola Karir
Nasional
Pola Karir
Instansi
PengisianJabatan
Terbuka & Kompetetif
Competence
ISU KOMPETENSI & MERIT SISTEMASN
Fungsi pegawaiASN:
Pelaksana Kebijakan
Publik;
Pelayanan Publik
Perekatpersatuan dan
kesataun
15
Jabatan
pegawai ASN :
PimpinanTinggi
Administrasi
Fungsional
SyaratKompetensi
DIKLAT KOMPETENSI
JPTUJPTMJPTP
JATOR
JAWAS
JAMLA
JF-
KAL
JF-
KTR
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
1. Instansi Pemerintah wajib menyusun rencana
pengembangan kompetensi tahunan yang
dituangkan dalam rencana kerja anggaran
tahunan instansi.
2. Perencanaan pengembangan kompetensi untuk
mewujudkan profesionalitas ASN dengan
mempertimbangkan kebutuhan individu pegawai
dan kebutuhan umum organisasi dengan sistem
perencanaan yang rasional, holistik (terintegrasi),
terarah, efektif dan efisien.
PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL
A
B
C
SK
SK1
SK-1
KURVA PENGEMBANGAN
KOMPETENSI APARATUR
SK : standar kompetensi
A : Pegawai sudah sesuai dengan standar kompetensi jabatannya � rotasi, pelatihan.
B : Pegawai mempunyai kompetensi lebih tinggi dari standar kompetensi � promosi
(tallent pool)
C : Pegawai mempunyai kompetensi lebih rendah dari standar kompetensi jabatan �
pelatihan.
PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL
3 (tiga) jenis kompetensi yang perlu dikuasai oleh ASN agar
dapat mendorong proses pembangunan nasional, meliputi :
1. Kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan
spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional
dan pengalaman bekerja secara teknis;
2. Kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat
pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan
pengalaman kepemimpinan; dan
3. Kompetensi sosial kultural yang diukur dari
pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat
majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga
memiliki wawasan kebangsaan.
PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL
StandarKompetensi
KebutuhanPengembanganKompetensi
MEKANISME PENYUSUNAN PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI
Peta PenilaianKompetensi
Program PengembanganKompetensi
MetodePengembanganKompetensi
Analisis Gap Kompetensi
AsessmentCompetencies
1
8
3
7
64
2
5
7a
2
PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL
PENDIDIKAN
pelatihan klasikal:
(pelatihan, seminar, kursus, workshop, bimbingan teknis, dan/atau penataran)
pelatihan non klasikal
(bimbingan di tempat kerja/ coaching dan mentoring ditempat kerja, pelatihan jarak jauh dengan system e-learning, magang, dan pertukaranpegawai)
• pendidikan formal denganpemberian tugas belajar
PELATIHAN
PENGEMBANGAN KOMPETENSIAPARATUR
PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL
Manajemen Puncak :
•Kebijakan & Prosedur
•Pengendalian Prosedur
Diklat
Unit Kepegawaian :
Menyediakan tenaga
terampil
Pegawai :
•Minat kerja lebih baik
•Minat untuk berkembang
Atasan Langsung :
•Pemberian kesempatan
yang cukup
•Mendorong untuk
berkembang
TANGGUNG
JAWAB
PENGEMBANGAN
KOMPETENSI
PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
APARATUR
1. Pelatihan Dasar Calon PNS (Gol I/II dan Gol III)
(CPNS berdasarkan formasi jabatan yang dilamar)
2. Pelatihan Kepemimpinan: (I, II, III, IV)
(Utama, Madya, Pratama, Administrator, dan
Pengawas).
3. Pelatihan Teknis
(Semua ASN dalam Jabatan)
4. Pelatihan Fungsional
(Semua ASN dalam jabatan Fungsional)
PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL
TERIMA KASIHMari Bersama Membangun Bangsa dengan
Meningkatkan Kompetensi Aparatur Sipil
Negara
PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL
