Kedudukan Dan Fungsi Dewan Pertimbangan Presiden

Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia

(Studi Komparasi Dewan Pertimbangan Agung dan

Dewan Pertimbangan Presiden)

PENULISAN HUKUM

Oleh :

HENRY AFRIAN SANCOKO

(201210110312319)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2013

PENULISAN HUKUM

Kedudukan Dan Fungsi Dewan Pertimbangan Presiden

Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia

(Studi Komparasi Dewan Pertimbangan Agung dan

Dewan Pertimbangan Presiden)

Disusun Dan Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh

Gelar Kesarjanaan Dalam Bidang Ilmu Hukum

Oleh :

HENRY AFRIAN SANCOKO

(201210110312319)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2013

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Henry Afrian Sancoko NIM : 201210110312319

Program Studi : Ilmu Hukum Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa : 1. Tugas Akhir Penulisan Hukum dengan judul :

“Kedudukan Dan Fungsi Dewan Pertimbangan Presiden Dalam Sistem

Ketatanegaraan Di Indonesia (Studi Komparasi Dewan Pertimbangan

Presiden Dan Dewan Pertimbangan Agung)”

Adalah hasil karya saya, dan dalam naskah Tugas Akhir Penulisan Hukum

ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah di ajukan orang lain untuk

memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat

karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain,

baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip

dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

2. Apabila ternyata di dalam Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat

dibuktikan terdapat unsure-unsur PLAGIASI, saya bersedia Tugas Akhir

Penulisan Hukum ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG

TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan

ketentuan hukum yang berlaku.

3. Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dijadikan sumber pustaka yang

merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Malang, 16 Oktober 2013

Yang menyatakan,

Henry Afrian Sancoko

Seperti kata Bung Karno, “bangsa budak belian akan mendidik anak-

anaknya di dalam roh penghambaan dan penjilatan; bangsa orang merdeka

akan mendidik anak-anaknya menjadi orang merdeka”, maka pendidikan

hukum yang (cuma) membaca undang-undang hanya akan melahirkan

sarjana hukum yang suka mencari celah, lalai, merugikan pencari keadilan,

melukai rasa keadilan masyarakat, mengingkari kebenaran hukum dan

bahkan membohongi hati nurani(nya) sendiri.

Masih terlalu banyak kaum munafik yang berkuasa, orang yang pura-pura

suci dan mengatasnamakan tuhan, merintih saat ditekan tetapi menindas

saat berkuasa. (Soe Hok Gie)

Untuk, ORANG GILA!

ABSTRAKSI

Nama : Henry Afrian Sancoko NIM : 201210110312319

Judul : Kedudukan Dan Fungsi Dewan Pertimbangan Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan

Di Indonesia (Studi Komparasi Dewan Pertimbangan Agung dan

Dewan Pertimbangan Presiden) Pembimbing : Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum

: Dr. Sulardi, SH., M.Si

Dewan Pertimbangan Presiden telah menjadi bagian dari sistem kelembagaan di

negara Indonesia sesuai dengan amanah UUD Negara RI Tahun 1945, objek

penelitian sekaligus batasan masalah yang diangkat dalam penulisan hukum ini

adalah kedudukan dan fungsi Dewan Pertimbangn Presiden dalam sistem

ketatanegaraan sebelum dan sesudah amandemen UUD Negara RI Tahun 1945

dan urgensi pertimbangan Dewan Pertimbangan Presiden terhadap kebijakan

Presiden dalam sistem pemerintahan di Indonesia.

Penelitian ini bersifat normatif (doctrinal legal research) yakni, penelitian yang

dilakukan melalui proses identifikasi yang kritis-analisis, klasifikasi yang logis

sistematis. Dengan menggunakan pendekatan sejarah dan konsep (historical-

conceptual approach) serta pendekatan analisis yuridis (legal analysis) yakni pendekatan dengan melihat konsepsi Dewan Pertimbangan Presiden dari

pandangan sejarah lahir, kedudukan, fungsi Dewan Pertimbangan Presiden sebelum dan sesudah amandemen UUD Negara RI Tahun 1945 dan perbandingan

di beberapa negara serta urgensi sebuah lembaga kepenasehatan di Indonesia sebagaimana amanah konstitusi yang termaktub dalam UUD Negara RI Tahun

1945. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa kedudukan dan

peranan Dewan Pertimbangan Presiden didalam sebuah struktur organisasi

pemerintahan sangatlah penting, penasehat-penasehat adalah orang-orang yang

ahli, seorang negarawan yang mengutamakan kepentingan negara dan

kepentingan umum sangat membantu Presiden dalam menjalankan tugasnya.

Sekaligus dimaksudkan agar Presiden dalam setiap pengambilan keputusan atau

kebijakan berdasarkan prinsip-prinsip hukum, demokrasi serta pemerintahan yang

baik dalam rangkan pencapaian tujuan negara. Peningkatan kedudukan dan fungsi

Dewan Pertimbangan Presiden tergantung kepada kemauan politik Presiden

bersama-sama semua pimpinan dan anggota partai-partai politik yang sekarang ini

menjabat kedudukan di lembaga negara untuk menentukannya.

Kata Kunci : Kedudukan, Dewan Pertimbangan Presiden, Sistem Ketatanegaraan

ABSTRACT

Name : Henry Afrian Sancoko

NIM : 201210110312319 Title : Position and Function of President Council

Consideration in the Constitutional System at Indonesia

(Comparison Study of Supreme Council Consideration and President Council Consideration)

Supervisors : Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum : Dr. Sulardi, SH., M.Si

President Council Consideration has been a part of institution system in Indonesia

along with what it said in UUD Negara RI 1945, research object and also problem

limitation that lifted in this law research are the position and function of President

Council Consideration in the constitutional system before and after the

amendment of UUD Negara RI 1945 and consideration urgency of President

Council Consideration to the President’s policy in the Indonesia government

system.

This research is normative research (doctrinal legal research), that is a research

that conducted through critical-analytical identification process, logically and

systematically classification. This research uses history and concept approach

(legal analysis), that is an approach by seeing the conception of President Council

Consideration from the perspective of born history, position, and function of President Council Consideration before and after amendment of UUD Negara RI

1945 and comparison in many countries and also urgency for an advisedness institution in Indonesia as constitution mandate that included into UUD Negara RI

1945. From the research result and discussion, it can be known that the position and role

of President Council Consideration in a government organization structure are really important, the advisers are skilled persons, a statesman that gives priority to

the nation’s interest and also public’s interest will really help the President in

running her/his task. And it is also meant for President that in every decision or

policy taking will be based on law principles, democracy, and also good

governance in order to reach nation’s goal. The improvement of position and

function for President Council Consideration depends on President political

willing along with all of leaders and also the member of political party that now

grasp a position in nation institution to direct it.

Keywords: Position, President Council Consideration, Constitutional System

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan Puja kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala, Tuhan Yang Maha

Penyayang pastinya yang dengan kasih sayangnya memberi manusia ingatan

sehingga tempat penulis, lupa dan salah tidaklah absolut. Tuhan yang

mengingatkan penulis akan kerja kemanusiaan yang belum lagi selesai. Tuhan

yang memberikan kebahagiaan, kebenaran dan kebaikan. Tuhan yang memberikan

banyak “Jalan”. Tuhan, mereka yang tertindas sepanjang sejarah. Tuhan, tempat

penulis mohon ampun. Tuhan yang mengutus Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wa

sallam, sang pembebas yang mempunyai kesadaran, kemerdekaan dan

kemampuan. Tauladan mereka yang bertakwa. Semoga kita semua diberi kekuatan

untuk melanjutkan perjuangan beliau. Amien.

Melalui lembar ini pula, dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridho-

Nya, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang

menjadi inspirasi, motivasi dan memberikan penulis bimbingan serta dukungan

baik moril maupun materiil, sebagai berikut:

1. Bapak Drs. H. Muhadjir Effendy, MAP. Selaku Rektor Universitas

Muhammadiyah Malang serta seluruh jajaran Pembantu Rektor dan Staf

Rektorat UMM.

2. Bapak Dr. Sulardi, SH. M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum UMM, Ibu

Catur Wido Haruni, SH. M.Si., M.Hum selaku Pembantu Dekan I, Bapak

Bayu Dwi Widdy Jatmiko, SH. M.Hum selaku Pembantu Deakan II, Ibu

Cekly Setia Pratiwi, SH. LL.M selaku Pembantu Dekan III, Bapak

Nu’man Aunuh, SH. M.Hum selaku Kepala Program Studi.

3. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum yang mengabdi maupun yang “luar

biasa”, para Instruktur serta Asisten Lab Hukum Lab. FH-UMM dan

semua karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum.

4. Ibu Catur Wido Haruni, SH. M.Si., M.Hum. Selaku Pembimbing I

sekaligus Dosen Wali Penulis selama menjalani proses akademik dan

Bapak Dr. Sulardi, SH. M.Si. selaku Pembimbing II yang dengan sabar

dan mau mengerti, terima kasih...

5. Teman-teman PUSKON HAN-HTN FH-UMM (Pusat Studi Konstitusi

Mahasiswa Konsentrasi HAN-HTN) terima kasih teman atas kajian dan

diskusinya,,, Keep spirit for struggle untuk sebuah KEBENARAN dan

KEADILAN. Semoga komunitas ini tetap berlajut seterusnya,,,

Serta tak lupa do’a teruntuk almarhum Guru Besar Prof. Dr. Muslan

Abdulrahman, SH dan almarhumah Ibunda Hj. Suti Mulyani, SH., M.Hum

yang menjadi inspirator penulis dan pembimbing temen-temen PUSKON

HAN-HTN, semoga amal ibadah beliau diterima oleh Allah SWT... Amin.

6. Kakanda Arief Zein Nokthah, SH. yang menjadi model penulis dalam

belajar berorganisasi.

7. HMI Cabang Malang Komisariat Hukum UMM, HMI ’47, Think-Thank

itu, Rumah Ide, Rumah Kita, yang membuka mata penulis atas dunia, atap

penulis mendapatkan kesadaran, mendapatkan “Islam”. aku ga’ tau

saudaraku, selama dari anggota kembali ke anggota kurasa ma’af dan

terima kasih jelas sangat tidak cukup, apa yang aku pikirkan dan rasakan

pun tak bisa terperikan disini, tentunya penyebutan nama pun tak sanggup

kulakukan, maklumilah… tetapi yang jelas bangunan kekeluargaan itu,

kini, hari ini, besok, lusa, selamanya… Tak Akan Terlupakan!!! Tetap Kita

Perjuangkan!!! YAKIN USAHA SAMPAI…..

(buat temen-temen kepengurusan 2006-2007 ibu ketum Ngesti, Panzoel,

Fitri, Elfa, Prili, Echat, Ap, Afan, Ratih, sekum Mirza, Ulum... terima

kasih atas kebersamaan berproses bersama kawan...)

8. Teman-teman HMI Cabang Malang Koordinator Komisariat UMM

periode 2009-2010 pak ketum Fadli Fakhri Fauzan, Irfianto, Nabil dan

HMI Komisariat di lingkungan Korkom UMM, serta seluruh anggota dan

alumni semoga kita semua cepat jadi kader HMI.

9. HMI Cabang Malang periode 2011-2012 ketum Jarot Hartanto, sekum Irul

dan kawan-kawan pengurus, dalam apapun kita berdinamika yakinlah

bahwa persekawanan kita semua lebih penting,,,

10. LPM “AZAS” Fakultas Hukum UMM, Forum Dinamika Mahasiswa

(FORDIMA) FH-UMM, dan LSO Judicial Watch FH-UMM, seriuslah

kawan, organisasi itu memang alat, tetapi betulkah kita punya komitmen

yang sama, kita punya tujuan yang sama, kalau ya, sederhana kuncinya

cuma “Fungsi dan Peran demi Tujuan itu”.

11. IMM se-Korkom UMM, janganlah ahistoris! Menanamkan kebencian dan

rasa terancam memang perlu dalam doktrinasi ideologi, namun lihatlah

sekeliling, yang “kecil-kecil” dan “tidak jelas” itu kini merambati UMM,

menggerogoti Muhammadiyah. KITA seharusnya tidak rela!!!

Tak ada alasan yang tepat untuk menjustifikasi “konflik” baik secara

historis maupun ideologis, paling hanya “siapa yang lebih besar dari

siapa?”, tak bisakah tak besar bersama?

12. Kawan-kawan KNPI Kabupaten Malang, saudara ketua Dewa Kresna,,kita

tahu bersama bahwa KNPI tempat bernaung, berhimpun, berkumpulnya

organisasi-organisasi kepemudaan dengan latar belakang dan warna yang

berbeda-beda justru hal tersebut menjadi tantangan saat kita berbicara

PERSATUAN, kita akan senantiasa selalu bekerja sama pak ketua..

13. TAA, DY, MD, CN Ma’af karena mau berbagi denganku dan terima kasih

telah mau meninggalkanku. Dan untukmu *** aku ga’ tau…jangan tanya!

14. Fila sayang… kau adalah alasan kenapa seorang henry dilahirkan…

15. Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2004 khususnya kelas C, senang

kenal kalian… Kawan-kawan di LA C78, kost ex Wisma Adem Ayem

tahun-tahun pertama di Malang adalah adaptasi tak terlupakan, kost

terusan Dieng, aad terima kasih banyak atas tumpangan printernya.

16. Semua GURU penulis, baik di lembaga pendidikan maupun di jalanan,

terima kasih memberiku warna, semoga ridho-Nya bersama kalian semua.

Semacam kata pengantar ini mungkin sudah bisa diakhiri disini, oleh karena kata

dan kalimat jelas tak akan mampu mengungkapkannya, untuk Mamaku tercinta

Hartutik dan Papi Warisantjoko, Mas M. Odik Herwino, Mbak Lina, Adekku

Weike Hertanti Riskasari, Dek Hartono serta jagoan kecil keponakan tercinta

Fakhrul (nino) dan Najwa keluarga penulis dalam suka-duka yang dengan sabar

menghadapi penulis, bagi kalian mungkin adalah biasa, tetapi bagiku itu adalah

anugerah.

Aku sayang kalian…

Billahittaufiq Wal Hidayah.

Malang, 16 Oktober 2013

Penulis,

Henry Afrian Sancoko

DAFTAR ISI

Halaman

Lembar Cover/ Sampul Dalam …………………………………………….. i

Lembar Pengesahan ……………......………………………………………. ii

Surat Pernyataan Penulisan Hukum Bukan Hasil Plagiat ……….……… iii

Ungkapan Pribadi / Motto ..………………………………………………… iv

Abstraksi ………………......………………………………………………… v

Abstract ……………….......………………………………………………… vi

Kata Pengantar ………………..........……………………………………… vii

Daftar Isi ………………………………………………………….......……. viii

Daftar Tabel …………………………………………………………........... ix

Daftar Lampiran ……………………………………………………........... x

BAB I PENDAHULUAN ……….………………………………………… 1

A. Latar Belakang ………….………………………………………. 1

B. Rumusan Masalah ……….……………………………………… 8

C. Tujuan Penelitian ………….……………………………………. 9

D. Manfaat Penelitian ………………………………………....…… 9

E. Metode Penelitian ………………………………………………. 10

F. Sistematika Penulisan ……………………………………….…. 15

BAB II KAJIAN PUSTAKA …………………………………………….. 18

A. Konsep Ketatanegaraan Indonesia ……….……………………. 18

A.1. Bentuk Negara ……..........………………………………… 18

A.2. Sistem Pemerintahan ………......…………………………. 22

A.3. Indonesia Sebagai Negara Hukum ….…............................. 29

B. Konsep Lembaga Negara ……….…………….……………….. 39

B.1. Lembaga negara Sebelum Amandemen UUD 1945 ……..... 42

B.2. Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945 ………..... 43

C. Konsep Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) .................. 47

C.1. Komparasi Dewan Kepenasehatan di Negara Lain ............. 47

C.2. Dewan Kepenasehatan di Indonesia .................................... 49

D. Hak Prerogratif Presiden ................................................................ 53

BAB III PEMBAHASAN ……...………………………………..………… 56

A. Kedudukan dan Fungsi Dewan Pertimbangan Presiden Dalam

Sistem Ketatanegaraan di Indonesia ………………….………… 56

A.1. Lembaga Penasehat Sebelum Amandemen Undang-Undang

Dasar Tahun 1945 ...............................................................……. 56

A.2. Lembaga Penasehat Sesudah Amandemen UUD Negara

Republik Indonesia Tahun 1945............................………...…… 68

A.3. Analisis Kedudukan Dewan Kepenasehatan Dalam Sistem

Pemerintahan di Indonesia ......................................................... 77

B. Urgensi Dewan Pertimbangan Dalam Sistem Pemerintahan di

Indonesia ……........................................................................… 87

B.1. Dewan Pertimbangan Presiden Sebagai Lembaga Penasehat

Dalam Sistem Pemerintahan Pasca UUD Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 ............................................... 87

B.2. Dewan Pertimbangan Presiden Dalam Era Pemerintahan

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ..................................... 96

BAB IV PENUTUP …………………………………………………….. 105

A. Kesimpulan …………………………………………………… 105

B. Saran-Saran ……………………………………………………. 107

DAFTAR PUSTAKA ……………..…………………………………….. 110

INDEX ……………..…………………………………….......................... 114

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan Dewan Pertimbangan Agung dan

Dewan Pertimbangan Presiden ................................................... 85

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Dewan

Pertimbangan Presiden

Lampiran 2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Tata

Kerja Dewan Pertimbangan Presiden Dan Sekretariat

Dewan Pertimbangan Presiden

Lampiran 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1967 Tentang Dewan

Pertimbangan Agung

Lampiran 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1978 Tentang Perubahan

Dan Penyempurnaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1967

Tentang Dewan Pertimbangan Agung

Lampiran 5. Kartu Kendali Bimbingan Tugas Akhir

Lampiran 6. Surat Tugas

Lampiran 7. Berita Acara Seminar Proposal Tugas Akhir