KEDUDUKAN

WARGA NEGARA

Oleh :

Siti Habibah Meiranti

X-6

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal

26 ayat 1 adalah :

“Yang menjadi warga negara ialah orang-

orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang

warga negara lain yang disahkan dengan

Undang-Undang sebagai warga negara.”

PEWARGANEGARAAN DI

INDONESIA

Cara

Pewarganegaraan

Kehilangan

KewarganegaraanPewarganegaraan

Istimewa

Akibat

Pewarganegaraan

Telah berusia 18 tahun atau sudah menikah;

Sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik

Indonesia paling singkat 5 tahun atau berturut-turut atau

paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut;

Sehat jasmani dan rohani;

Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara

Pancasila dan UUD 1945

Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindakan

yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih;

Jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik

Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;

Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap;

Membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.

Sorang perempuan asing yang menikah dengan seorang warga

Negara Indonesia.

Anak yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah yang

mempunyai hubungan hukum keluarga dengan ayahnya sebelum

ayahnya memperoleh kewarganegaraan RI, turut memperoleh

kewarganegaraan RI.

Kewarganegaraan RI yang diperoleh seorang Ibu berlaku juga

terhadap anak-anaknya yang tidak mempunyai hubungan

kekeluargaan dengan ayahnya, jika anak itu belum berumur 18 tahun

atau belum nikah.

Pewarganegaraan istimewa adalah pewarganegaraan

yang diberikan oleh pemerintah atas persetujuan

DPR dengan alasan kepentingan negara atau yang

bersangkutan telah berjasa terhadap negara. Mereka

tidak dikenakan syarat-syarat untuk mengajukan

permohonan pewarganegaraan biasa. Mereka hanya

diharuskan mengucapkan sumpah atau janji setia.

Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri

Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari

presiden

Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang

bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing

Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan

lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk

itu

Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan

dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh warga negara

Indonesia

P ERM OHONAN

KEWARGANEGARAAN

Diajukan secara tertulis dan bermaterai kepada Menteri

Kehakiman dan HAM melalui Pengadilan Negeri atau

Perwakilan RI di tempat tinggal si pemohon.

Harus ditulis dalam Bahasa Indonesia, disertai bukti-bukti

tentang umur, persetujuan dari istri, kecakapan berbahasa

Indonesia dan lain-lain.

P E R S A M A A N K E D U D U K A N WA R G A N E G A R A

D A L A M K E H I D U PA N B E R M A S YA R A K A T

B E R B A N G S A D A N B E R N E G A R A

Hak Warga

Negara

Kewajiban Warga

Negara

Beberapa hak dasar yang dimiliki oleh

warga negara, antara lain hak

kemerdekaan atau kemerdekaan

seseorang, hak mendapat kedudukan yang

sama dalam hukum, hak

perlindungan, hak politik, dan hak sosial.

Hak Asasi Manusia terdiri atas enam bagian :

Personal Rights

Political RightsSocial and Cultural

Rights

Procedural

Rights

Rights of Legal

QualityProverty Rights

Yaitu hak asasi pribadi, yang meliputi:

1) Kebebasan menyatakan pendapat

2) Kebebasan memeluk agama

3) Kebebasan bergerak, melakukan

aktivitas

Yaitu hak asasi ekonomi, yang meliputi:

1) Hak untuk memiliki sesuatu

2) Hak untuk membeli sesuatu

3) Hak untuk menjual sesuatu dan

untuk memanfaatkannya

Yaitu hak asasi untuk

mendapatkan perlakuan

yang sama dalam hukum

dan pemerintahan.

Yaitu hak asasi politik, yang meliputi:

1) Hak untuk ikut serta dalam

pemerintahan

2) Hak pilih pasif dan hak pilih aktif

3) Hak mendirikan partai politik

Yaitu hak asasi sosial dan budaya, yang

meliputi:

1) Hak untuk memilih pendidikan

2) hak untuk mengembangkan kebudayaan

3) Hak untuk berkreasi

Yaitu hak untuk mendapatkan perlakuan tata

cara peradilan dan perlindungan, yang

meliputi:

1) Perlakuan dalam hal penangkapan

2) Penggeledahan

3) Peradilan

KEWAJIBAN WARGA NEGARA

Menjunjung tinggi dan menaati perundang-undangan yang berlaku

Membayar pajak, bea, cukai yang dibebankan negara kepadanya

Membela negara dari segala bentuk ancaman, baik yang datang dari dalam maupun dari

luar negeri

Menyukseskan pemilu, baik sebagai peserta/petugas penyelenggara

Mendahulukan kepentingan negara daripada pribadi

Melaksanakan tugas dan kewajiban yang dibebankan bangsa dan negara

Kewajiban menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban nasional

SEKIAN & TERIMA KASIH

WASSALAM