Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Oleh :

Muhammad Arif Riyan 8111409249

M Rizky Ilhami 8111409145

Pradita Winda Pertiwi 8111409101

Sri Raharti Ningsih 8111409108

Ardyansyah Herlambang 8111409043

Leonardo Bambang Wisanggeni 8111409143

Tommy Philiandrie 8111409120

`

Partai PolitikSigmund Neumann: Partai Politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis Politik

yang berusaha untuk menguasai kekuasan pemerintah serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan melawan golongan-golongan lain yang tidak sepaham.

Miriam Budiardjo: Partai Politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang

anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya), dengan cara konstitusional guna melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.

STRUKTUR LEMBAGA PARTAI

Pembubaran Partai Politik

SESUAI dengan Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi adalah memutus pembubaran partai politik (Pasal 24 c Ayat 2). Kewenangan itu terasa berlebihan, tidak demokratis, dan akan berujung pada pengebirian kehidupan perpolitikan yang sedang dibangun.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik tidak disebutkan mengenai syarat-syarat atau ketentuan umum pembubaran parpol. Pasal 20 hanya menyebutkan, partai politik bubar bila (1) membubarkan diri atas keputusan sendiri, (2) menggabungkan diri dengan partai politik lain, atau (3) dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi, serta harus diumumkan dalam Berita Negara oleh Departemen Kehakiman.

PARPOL DAN DEMOKRASI

NEGARA DAN PEMERINTAHAN

RAKYAT PEMEGANG KEDAULATAN

1) KEBEBASAN HATI NURANI DAN PIKIRAN2) HAK MENYATAKAN PENDAPAT3) HAK BERSERIKAT

PARTAI POLITIK

PEMBATASAN HAK DAN PEMBUBARAN PARPOL

KEBEBASAN BESERIKAT

Perlindungan Hak lain Nilai-nilai Agama dan Moral Ketertiban Umum dan Keamanan Keberlanjutan Demokrasi

Pembatasan Hak

Pembubaran ParpolUntuk Melindungi:a) Demokrasib) Konstitusic) Kedaulatan Negarad) Keamanan Nasionale) Ideologi

Melalui Putusan Pengadilan

HUKUM ACARA PEMBUBARAN PARPOL

PEMOHON:

•Pemerintah, dapat diwakili oleh Jaksa Agung atau Menteri yang ditunjuk Presiden (PMK 12/2008).

ISI PERMOHONAN

:•identitas lengkap pemohon;•uraian yang jelas tentang ideologi, asas, tujuan, program dan kegiatan partai politik yang dimohonkan pembubaran yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945;•alat-alat bukti yang mendukung permohonan

TERMOHON:

•Partai Politik yang akan dibubarkan

HUKUM ACARA PEMBUBARAN PARPOL

ALASAN PEMBUBARAN:

• UU No. 2/2008 jo. UU No. 2/2011:• Dengan Pembekuan terlebih dulu:• melanggar larangan terkait dengan nama, lambang, atau tanda gambar• melanggar larangan mendirikan badan usaha dan/atau memiliki saham suatu badan usaha.• melanggar larangan kegiatan yang bertentangan dengan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan.• melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan negara.• Tanpa Pembekuan• menganut dan mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham Komunisme/Marxisme-Leninisme.• pengurus partai politik menggunakan partai politiknya untuk melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan

negara sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf c, huruf d, atau huruf e Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999.

ALASAN PEMBUBARAN

PERSIDANGAN

Harus Diputus dalam waktu 60 hari kerja;Tahapan Persidangan:

Pemeriksaan PendahuluanPemeriksaan PersidanganPutusan

Pembuktian:DokumenFakta

AMAR PUTUSAN MK MENGABULKAN

1) mengabulkan permohonan pemohon;

• menghapuskan partai politik yang dibubarkan dari daftar pada Pemerintah paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan Mahkamah diterima;

• mengumumkan putusan Mahkamah dalam Berita Negara Republik Indonesia paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan diterima.

2) menyatakan membubarkan dan membatalkan status badan hukum partai politik yang dimohonkan pembubaran;

3) memerintahkan kepada Pemerintah untuk:

AKIBAT HUKUM PEMBUBARAN

Didalam Pasal 10 ayat (2) PMK

Nomor 12 Tahun 2008:

a.)pelarangan hak hidup partai politik dan

penggunaan simbol-simbol partai tersebut di seluruh Indonesia;

b.)pemberhentian seluruh anggota DPR

dan DPRD yang berasal dari partai politik yang

dibubarkan;

c.)pelarangan terhadap mantan pengurus partai politik yang dibubarkan

untuk melakukan kegiatan politik;

PEMBUBARAN PARPOLDIDALAM NEGERIPembubaran Masyumi (Keppres No. 200 Tahun

1960)Pembubaran PSI (Keppres No. 201 Tahun 1960)Pembubaran PKI (Keppres No. 1/3/1966).

DILUAR NEGERIPartai Refah TurkiSocialist Reich Party dan Communist Party di

JermanThai Rak Thai Party di Thailand

KASUS PEMBUBARAN PARPOL

YANG jelas, pengaturan tentang pembubaran parpol ini demikian sulit. Sebagaimana organisasi mana pun, pembubarannya hanya bisa dilakukan oleh anggota atas keinginan anggota.

Satu-satunya parpol yang dinyatakan bubar selama ini adalah Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dilakukan Soeharto atas desakan mahasiswa dan pendukung Orde Baru awal yang kini banyak mengawaki lembaga-lembaga negara. Pembubaran PKI pun tidak melewati proses yang lazim, antara lain dengan menggelar peradilan parpol, lengkap dengan saksi, terdakwa, hakim, jaksa sampai pembelanya.

Yang selama ini terjadi hanya pengadilan tokoh-tokoh yang (dituduh dan didakwa) sebagai tokoh-tokoh PKI. Itu pun yang terkait, langsung maupun tidak langsung, atas peristiwa Gerakan 30 September, yakni pembunuhan atas sejumlah jenderal Angkatan Darat.

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG