KEMAHIRAN BANTUAN HUKUMMENGENAI BANTUAN HUKUM PRODEO

Oleh:

Verawaty 8111411106

Sigit Riono 8111411115

M. Pandu Fajar B. 8111411176

BANTUAN HUKUM PRODEO

adalah Bantuan hukum pemberian jasa advokat dengan cuma-cuma bagi pencari keadilan yang tergolong kurang mampu dari segi pemahaman hukum dalam beracara di pengadilan dan tidak mampu membayar jasa advokat.

KASUS pada tahun 2004 Gubernur Aceh yang bernama

Abdullah Puteh tersandung masalah hukum dengan melakukan tindak pidana korupsi, Penggunaan dana advokasi untuk Abdullah Puteh dari anggaran daerah senilai Rp4,13 miliar dana yang seyogianya digunakan untuk bantuan hukum bagi rakyat yang tidak mampu, malah digunakan untuk kepentingan pribadi penguasa. Dana sebanyak Rp4,13 miliar itu diduga digunakan untuk membayar pengacara yang membela Abdullah Puteh di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Dipakainya dana itu untuk advokasi Abdullah Puteh terungkap saat sidang anggaran 2005 di DPRA –saat itu masih DPRD. Kala itu anggota panitia anggaran, Mukhlis Muchtar mempertanyakan alokasi dana bantuan hukum yang mengalami penurunan dari Rp10,8 miliar pada tahun 2004 turun menjadi Rp 4 miliar tahun 2005.

Bahwa dalam Pasal 3 huruf c Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum bahwa melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum. Bahwa seorang Gubernur ini tidak layak mendapatkan bantuan hukum secara prodeo dikarenakan gubernur tersebut mampu secara ekonomi untuk mendapatkan bantuan hukum non prodeo.

Kemudian dalam Pasal 34 menyebutkan bahwa Pengawasan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian Bantuan Hukum pada Kementerian ini membuktikan bahwa tim pengawas belum bekerja dengan maksimal dan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kemudian dalam pasal 41 ayat (1) menyebutkan bahwa Dalam hal ditemukan pelanggaran pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum, Menteri dapat:   membatalkan perjanjian pelaksanaan Bantuan

Hukum menghentikan pemberian Anggaran Bantuan

Hukum; dan/atau tidak memberikan Anggaran Bantuan Hukum pada

tahun anggaran berikutnya

Disini dapat dikatakan bahwa tidak terjalinnya komunikasi yang baik antara tim pengawas dengan menteri hukum dan ham karena penerapan pengawasan yang kurang.

FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO 42 TH 2013

Pemberian bantuan hukum secara prodeo tidak seharusnya diberikan kepada pihak-pihak yang tidak membutuhkan seharusnya diberikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat miskin yang memerlukan bantuan hukum.

Kurang maksimalnya pengawasan dari pemerintah karena sumber daya manusia yang tidak kompeten.

Terdapat banyaknya penyalahgunaan wewenang dan kurangnya koordinasi antara pemerintah dan tim pengawas karena penerapan pengawasannya yang kurang sehingga menimbulkan ketidakefektifan sehingga banyak pihak-pihak yang dirugikan terutama para masyarakat miskin yang memerlukan bantuan hukum.

SOLUSI ATAS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO 42 TH 2013

Kementerian hukum dan ham mengadakan adanya pelatihan dan pendidikan pada tim pengawasan sesuai pasal 34 ayat 2 disini dimaksudkan bahwa tim pengawas dapat bekerja secara kompeten dan memiliki integritas yang tinggi sehingga tidak akan melakukan penyalahgunaan wewenang, adanya sosialisasi dari pemerintah agar terjalin komunikasi yang baik antara menteri dan tim pengawas.

Memberikan sosialisasi secara rutin pada badan badan yang dinilai penting dalam kinerjanya terutama pembentukan moral yang baik yang berhubungan dengan tanggung jawab pekerjaan nantinya.

Kemudian memperkuat dasar hukum bantuan hukum cuma-cuma bagi warga negara yang tidak mampu (asas lex speciali).

Mekanisme Pemberian Bantuan Hukum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum mesti harus diperjelas kembali melalui Peraturan Pemerintah, sehingga tidak menimbulkan kesimpangsiuran penafsiran. Maka diharapkan agar Pemerintah segera untuk mensosialisasikan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Bantuan Hukum.

Definisi Penerima Bantuan Hukum yang diterjemahkan sebagai orang yang tidak mampu secara ekonomi mesti diperjelas. Aturan ini belum mengatur sepenuhnya mengenai orang-orang yang tidak mampu lainnya, yang dalam kenyataan ada dalam masyarakat Indonesia, seperti orang atau kelompok yang termarjinalkan karena suatu kebijakan publik, orang atau kelompok yang hak-hak sipil dan politiknya terabaikan, komunitas masyarakat adat, kaum yang rentan terhadap ketidakadilan seperti perempuan dan penyandang cacat dan korban pelanggaran hak-hak dasar lainnya.

SIMPULAN

Pada umumnya pemerintah telah memberikan aturan mengenai bantuan hukum secara prodeo yang diwujudkan dalam bentuk Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah mengenai ketentuan, prosedur, syarat-syarat dan tata cara pemberian dan penyaluran bantuan hukum serta batasan-batasan mengenai pemberian bantuan hukum pada praktiknya undang-undang maupun peraturan pemerintah tersebut disalahgunakan terhadap-terhadap pihak-pihak yang memiliki kewenangan.

Bahwa implementasi yang diberikan dalam penerapan undang-undang maupun peraturan pemerintah belum tepat dan penerapannya tidak dilaksanakan dengan baik dan tidak tepat sasarannya sehingga perlu adanya pengawasan yang baik dari pihak pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sehingga kordinasinya dapat terjalin dengan baik.

SARAN

Melakukan sosialisasi tentang bantuan dari pihak-pihak yang terkait atau dari lembaga bantuan hukum maupun pemerintah pusat dan daerah agar masyarakat miskin membutuhkan bantuan hukum, dapat mempergunakan bantuan hukum secara prodeo yang diberikan oleh pemerintah.

Kemudian melakukan pengawasan secara rutin serta menindak tegas bagi pihak-pihak yang terkait yang telah melakukan penyalahgunaan terhadap bantuan dana mengenai bantuan hukum prodeo, tindakan tegas ini berupa sanksi pidana sehingga tidak akan ada pihak-pihak yang melakukan penyalahgunakan dana bantuan hukum tersebut.