Kemenko PMK · 2019. 8. 16. · Menteri Koordinator ini, Kelas Jabatan berdasarkan Peraturan...

30

Transcript of Kemenko PMK · 2019. 8. 16. · Menteri Koordinator ini, Kelas Jabatan berdasarkan Peraturan...

Page 1: Kemenko PMK · 2019. 8. 16. · Menteri Koordinator ini, Kelas Jabatan berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator ini diberikan terhitung mulai Pegawai yang bersangkutan dilantik dalam
Page 2: Kemenko PMK · 2019. 8. 16. · Menteri Koordinator ini, Kelas Jabatan berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator ini diberikan terhitung mulai Pegawai yang bersangkutan dilantik dalam
Page 3: Kemenko PMK · 2019. 8. 16. · Menteri Koordinator ini, Kelas Jabatan berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator ini diberikan terhitung mulai Pegawai yang bersangkutan dilantik dalam
Page 4: Kemenko PMK · 2019. 8. 16. · Menteri Koordinator ini, Kelas Jabatan berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator ini diberikan terhitung mulai Pegawai yang bersangkutan dilantik dalam
Page 5: Kemenko PMK · 2019. 8. 16. · Menteri Koordinator ini, Kelas Jabatan berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator ini diberikan terhitung mulai Pegawai yang bersangkutan dilantik dalam
Page 6: Kemenko PMK · 2019. 8. 16. · Menteri Koordinator ini, Kelas Jabatan berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator ini diberikan terhitung mulai Pegawai yang bersangkutan dilantik dalam
Page 7: Kemenko PMK · 2019. 8. 16. · Menteri Koordinator ini, Kelas Jabatan berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator ini diberikan terhitung mulai Pegawai yang bersangkutan dilantik dalam
Page 8: Kemenko PMK · 2019. 8. 16. · Menteri Koordinator ini, Kelas Jabatan berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator ini diberikan terhitung mulai Pegawai yang bersangkutan dilantik dalam
Page 9: Kemenko PMK · 2019. 8. 16. · Menteri Koordinator ini, Kelas Jabatan berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator ini diberikan terhitung mulai Pegawai yang bersangkutan dilantik dalam
Page 10: Kemenko PMK · 2019. 8. 16. · Menteri Koordinator ini, Kelas Jabatan berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator ini diberikan terhitung mulai Pegawai yang bersangkutan dilantik dalam
Page 11: Kemenko PMK · 2019. 8. 16. · Menteri Koordinator ini, Kelas Jabatan berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator ini diberikan terhitung mulai Pegawai yang bersangkutan dilantik dalam
Page 12: Kemenko PMK · 2019. 8. 16. · Menteri Koordinator ini, Kelas Jabatan berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator ini diberikan terhitung mulai Pegawai yang bersangkutan dilantik dalam
Page 13: Kemenko PMK · 2019. 8. 16. · Menteri Koordinator ini, Kelas Jabatan berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator ini diberikan terhitung mulai Pegawai yang bersangkutan dilantik dalam
Page 14: Kemenko PMK · 2019. 8. 16. · Menteri Koordinator ini, Kelas Jabatan berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator ini diberikan terhitung mulai Pegawai yang bersangkutan dilantik dalam
Page 15: Kemenko PMK · 2019. 8. 16. · Menteri Koordinator ini, Kelas Jabatan berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator ini diberikan terhitung mulai Pegawai yang bersangkutan dilantik dalam
Page 16: Kemenko PMK · 2019. 8. 16. · Menteri Koordinator ini, Kelas Jabatan berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator ini diberikan terhitung mulai Pegawai yang bersangkutan dilantik dalam
Page 17: Kemenko PMK · 2019. 8. 16. · Menteri Koordinator ini, Kelas Jabatan berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator ini diberikan terhitung mulai Pegawai yang bersangkutan dilantik dalam
Page 18: Kemenko PMK · 2019. 8. 16. · Menteri Koordinator ini, Kelas Jabatan berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator ini diberikan terhitung mulai Pegawai yang bersangkutan dilantik dalam
Page 19: Kemenko PMK · 2019. 8. 16. · Menteri Koordinator ini, Kelas Jabatan berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator ini diberikan terhitung mulai Pegawai yang bersangkutan dilantik dalam
Page 20: Kemenko PMK · 2019. 8. 16. · Menteri Koordinator ini, Kelas Jabatan berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator ini diberikan terhitung mulai Pegawai yang bersangkutan dilantik dalam
Page 21: Kemenko PMK · 2019. 8. 16. · Menteri Koordinator ini, Kelas Jabatan berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator ini diberikan terhitung mulai Pegawai yang bersangkutan dilantik dalam
Page 22: Kemenko PMK · 2019. 8. 16. · Menteri Koordinator ini, Kelas Jabatan berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator ini diberikan terhitung mulai Pegawai yang bersangkutan dilantik dalam
Page 23: Kemenko PMK · 2019. 8. 16. · Menteri Koordinator ini, Kelas Jabatan berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator ini diberikan terhitung mulai Pegawai yang bersangkutan dilantik dalam
Page 24: Kemenko PMK · 2019. 8. 16. · Menteri Koordinator ini, Kelas Jabatan berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator ini diberikan terhitung mulai Pegawai yang bersangkutan dilantik dalam
Page 25: Kemenko PMK · 2019. 8. 16. · Menteri Koordinator ini, Kelas Jabatan berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator ini diberikan terhitung mulai Pegawai yang bersangkutan dilantik dalam
Page 26: Kemenko PMK · 2019. 8. 16. · Menteri Koordinator ini, Kelas Jabatan berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator ini diberikan terhitung mulai Pegawai yang bersangkutan dilantik dalam
Page 27: Kemenko PMK · 2019. 8. 16. · Menteri Koordinator ini, Kelas Jabatan berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator ini diberikan terhitung mulai Pegawai yang bersangkutan dilantik dalam
Page 28: Kemenko PMK · 2019. 8. 16. · Menteri Koordinator ini, Kelas Jabatan berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator ini diberikan terhitung mulai Pegawai yang bersangkutan dilantik dalam
Page 29: Kemenko PMK · 2019. 8. 16. · Menteri Koordinator ini, Kelas Jabatan berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator ini diberikan terhitung mulai Pegawai yang bersangkutan dilantik dalam
Page 30: Kemenko PMK · 2019. 8. 16. · Menteri Koordinator ini, Kelas Jabatan berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator ini diberikan terhitung mulai Pegawai yang bersangkutan dilantik dalam

polkam.go.id · 1) Surat lamaran ditujukan Kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Kearnanan RI di Jakarta, diketik mengunakan Komputer, bermaterai Rp. 6000,- dan ditandatangani

polkam.go.id · 1) Surat lamaran ditujukan Kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Kearnanan RI di Jakarta, diketik mengunakan Komputer, bermaterai Rp. 6000,- dan ditandatangani

Paparan Deputi II Kemenko Kesra pada Diskusi Panel Pembangunan Perumahan dan Permukiman

Paparan Deputi II Kemenko Kesra pada Diskusi Panel Pembangunan Perumahan dan Permukiman

Kamis, 9 Februari 2017 - bpiw.pu.go.idbpiw.pu.go.id/uploads/publication/attachment/2017_Februari_9_Kamis.pdf · DAFTAR ISI Kemenko Perekonomian menyetujui sebanyak 19 Media Indonesia

Kamis, 9 Februari 2017 - bpiw.pu.go.idbpiw.pu.go.id/uploads/publication/attachment/2017_Februari_9_Kamis.pdf · DAFTAR ISI Kemenko Perekonomian menyetujui sebanyak 19 Media Indonesia

 · Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah ... (ASEAN Food Security Reserve Board ... Bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Koordinator Bidang

 · Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah ... (ASEAN Food Security Reserve Board ... Bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Koordinator Bidang

DAFTAR KOORDINATOR WILAYAH KEMENTERIAN …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn1144-2013lamp.pdf · 2016-12-19 · 5 2013, no.1144 lampiran peraturan menteri perhubungan republik

DAFTAR KOORDINATOR WILAYAH KEMENTERIAN …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn1144-2013lamp.pdf · 2016-12-19 · 5 2013, no.1144 lampiran peraturan menteri perhubungan republik

Beranda | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan … · 2019. 12. 2. · Reformasi Birokrasi pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Pelaksanaan

Beranda | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan … · 2019. 12. 2. · Reformasi Birokrasi pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Pelaksanaan

PEKELILING KETUA PENGARAH PERANCANGAN … MPFN... · persekutuan yang dipengerusikan oleh Y.A.B Perdana Menteri dan dianggotai oleh semua Menteri Besar dan Ketua Menteri serta Menteri-Menteri

PEKELILING KETUA PENGARAH PERANCANGAN … MPFN... · persekutuan yang dipengerusikan oleh Y.A.B Perdana Menteri dan dianggotai oleh semua Menteri Besar dan Ketua Menteri serta Menteri-Menteri

Koordinator Tim Pembina Mata Kuliah

Koordinator Tim Pembina Mata Kuliah

S-3854 ke KL · 2018-05-07 · Sekretaris Kementerian Koordinator Bidan Pemban unan Manusia dan Kebuda aan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidan Kemaritiman Sekretaris Kementerian

S-3854 ke KL · 2018-05-07 · Sekretaris Kementerian Koordinator Bidan Pemban unan Manusia dan Kebuda aan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidan Kemaritiman Sekretaris Kementerian

PAPARAN KEPALA BPMD-PPT PROVINSI JAMBI DI KEMENTRIAN KOORDINATOR KEMARITIMAN

PAPARAN KEPALA BPMD-PPT PROVINSI JAMBI DI KEMENTRIAN KOORDINATOR KEMARITIMAN

Daftar Eselon I Dan Eselon II Kemenko PMK_0

Daftar Eselon I Dan Eselon II Kemenko PMK_0

KEMENTERIAN KOORDINATOR 1_0.pdfTabel 2. Visi dan Misi Kemenko PMK 2015-2019 Tabel 3. Tujuan dan Sasaran Strategis Kedeputian 1 Kemenko PMK 5 6 Tabel 4. Perjanjian Kerja Kedeputian

KEMENTERIAN KOORDINATOR 1_0.pdfTabel 2. Visi dan Misi Kemenko PMK 2015-2019 Tabel 3. Tujuan dan Sasaran Strategis Kedeputian 1 Kemenko PMK 5 6 Tabel 4. Perjanjian Kerja Kedeputian

RINGKASAN EKSEKUTIF - Kemenko Kemaritiman RI · Web viewLAPORAN HARIAN ANALISA MEDIA KEMENKO MARITIM 21 September 2018 RINGKASAN EKSEKUTIF Temuan Polemik impor pangan dan komentar

RINGKASAN EKSEKUTIF - Kemenko Kemaritiman RI · Web viewLAPORAN HARIAN ANALISA MEDIA KEMENKO MARITIM 21 September 2018 RINGKASAN EKSEKUTIF Temuan Polemik impor pangan dan komentar

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomiankinerja.ekon.go.id/perencanaan/download/staf-ahli-menteri-koordinator-bidang... · menyusun Standard Operating Procedures (SOP)

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomiankinerja.ekon.go.id/perencanaan/download/staf-ahli-menteri-koordinator-bidang... · menyusun Standard Operating Procedures (SOP)

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomiankinerja.ekon.go.id/perencanaan/download/sekretariat-kemenko... · Bagan struktur organisasi Sekretariat Kementerian Koordinator

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomiankinerja.ekon.go.id/perencanaan/download/sekretariat-kemenko... · Bagan struktur organisasi Sekretariat Kementerian Koordinator

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI TENAGA ...

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI TENAGA ...

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan ...

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan ...

nota kesepahaman antara kementerian koordinator bidang ...

nota kesepahaman antara kementerian koordinator bidang ...

Kemenko PMK · 2021. 6. 18. · keputusan bersama menteri agama, menteri ketenagakerjaan, dan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia nomor

Kemenko PMK · 2021. 6. 18. · keputusan bersama menteri agama, menteri ketenagakerjaan, dan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia nomor

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI...10.Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 215/MPK.A4/KP/2012 tentang Pengangkatan Koordinator Kopertis Wilayah VI Periode

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI...10.Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 215/MPK.A4/KP/2012 tentang Pengangkatan Koordinator Kopertis Wilayah VI Periode