KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KEMENTERIAN PUPR

Dinas Bina Marga Jawa Timur, Surabaya 6 Maret 2018

Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat Ir. Baby Setiawati Dipokusumo, MSi

LATAR BELAKANG KEGIATAN GENDER DAN PUG (1)

UUD 1945 Pasal 4 dan pasal 27 ayat (1)- Hak, kewajiban dan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam segala aspek kehidupan

UU RI No.7 Tahun 1984: Penghapusan Perlakuan Diskriminasi terhadap Perempuan (ratifikasi terhadap Konvensi CEDAW Pemerintah Indonesia mengikatkan diri dalam kewajiban untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan

UU No 39 Tahun 1999 : Hak azasi manusia, yang menjadi landasan bahwa perempuan, laki-laki, anak-anak, lansia dan kaum marjinal lainnya mempunyai hak yang sama dalam pembangunan

2

LATAR BELAKANG KEGIATAN GENDER DAN PUG (2 )

UU No.17 tahun 2007: RPJP Nasional (2005- 2024) tentang arah pembangunan adalah memperkuat PUG, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Perpres No. 2 tahun 2015 (RPJMN 2015-2019) memuat tentang strategi di Kementerian/Lembaga yang diinginkan untuk meningkatnya kesetaraan gender

Inpres No.9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional . Seluruh K/L, daerah agar melaksanakan PUG ke siklus perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dalam aspek pembangunan, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing

3

LATAR BELAKANG KEBIJAKAN GENDER DAN PUG (3)

Permendagri No 15 / 2008 : Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di daerah

Peraturan Menteri Keuangan No.119/PMK/02/2009, tentang penyusunan dan penelaahan RKAKL dan pelaksanaan DIPA yang mengamanatkan Anggaran Responsif Gender (ARG). Selanjutnya ketentuan mengenai PPRG diatur dalam PMK No 196/PMK.02/2015,dan yang disusun setiap tahun anggaran

SE Bersama Menteri Bappenas / PPN No.270/M.PPN/11/2012, Menteri Keuangan No SE-33/MK.02/2012, Mendagri No 050/4379A/2012 dan Menteri PPdan PA No SE tentang Stranas Percepatan PUG melalui Perencanaan Penganggaran Resopnsif Gender ( PPRG).

4

PENUGASAN UNTUK MELAKSANAKAN PUG DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL DAN UPAYA PERCEPATAN PUG

(INPRES NO 9/2000 TENTANG PUG DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL & INPRES TAHUN 2012 TTG STRANAS PUG DAN PPRG )

INPRES NO 9/2000

K/L ,PEMDA DLL

Membentuk Kelembagaan PUG internal.

Melakukan koord internal Memberikan

bantuan teknis

KOORD KPPA

STRANAS PERCEPATAN PUG

PENANGGUNG JAWAB STRANAS

PPRG INPRES 2012

KEBIJAKAN NASIONAL/DAERAH,PRIORITAS NASIONAL/DAERAH,MDG’S,RENS

TRA,RPJM

PELAKSANAAN PUG DIDAERAH (Kepmendagri no 15/2008 tentang Pedum pelaksanaan PUG di daerah)

Kepmendagri no 15/2008

Pemda Prop/Kab/Kota

Pokja Prop/Kab/Kota

Dinas Prop/Kab/kota

RPJMD/Renstra SKPD, Renja SKPD yg responsif Gender

GAP

Bapeda Prop/Kab/Kota

VISI PUG PUPR ‘’ Terwujudnya kebijakan PUG dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur PUPR yang responsif Gender untuk mendukung pencapaian Visi K

ementerian PUPR tahun 2025.’’

Misi PUG PUPR 1. Menyamakan pola/pandangan/ persepsi/pemahaman tentang penyelengg

araan infrastruktur PUPR yng responsif Gender. 2. Mewujudkan terselenggaranya pembangunan infrastruktur yang responsif

Gender. 3. Mewujudkan terselenggaranya industri konstruksi yang kompetitif dan res

ponsif Gender, 4. Mewujudkan terselenggaranya penelitian dan pengembangan serta pener

apan : IPTEK,dan norma, standar pedoman dan kriteria yang responsif Gender.

KONSEP PELAKSANAAN KEGIATAN PUG PUPR

Kebijakan PUPR

Rencana & Strategi PUPR

Visi &Misi PUPR

Program PUPR

Kegiatan PUPR

PUG PUPR

PPRG ARG

Kegiatan PUG PUP

R

Kebijakan Nasional

Tujuan

Kepres no 9/2000 ttg PUG dalam Pembangunan Nasional

Rekomendasi kebijakan

Agenda Prioritas Nasional

Visi dan Misi Pembangunan Nasional

KEPMEN PUPR 473/KPTS/M/201

5

PENGARUSUTAMAAN GENDER/PUG Strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program Pembangunan Nasional (Inpres No.9/Tahun 2000)

Diinstruksikan kepada Menteri, Kepala Lembaga Non Depareteman, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/TinggiNegara, Panglima TNI, Kepala Kepolisian RI, Jaksa Agung RI, Gubernur, Bupati/Walikota

9

PERAN KEMENTERIAN PUPR Membangun Infrastruktur PUPR yang terpadu, efektif dan efisien dengan memperhatikan PENGARUSUTAMAAN GENDER dan pembangunan yang berkelanjutan, serta berlandaskan pada tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses pencapaian tujuan Pembangunan Nasional (Renstra Kementerian PUPR 2015-2019)

PENGERTIAN GENDER

Gender bukan perbedaan biologis (laki-laki/perempuan), tetapi atas dasar relasi sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas.

Gender adalah Perbedaan sifat, peranan, fungsi dan status laki-laki dan perempuan (termasuk lansia, anak-anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan).

Jadi gender merupakan konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai perkembangan jaman.

10

PENGERTIAN SEX DAN GENDER

Contoh Kodrat Perempuan

11

INDIKATOR RESPONSIF GENDER (AKPM) BIDANG PUPR

12

TUJUAN DAN SASARAN PENGARUSTAMAAN GENDER (PUG) KEMENTERIAN PUPR

Tujuan : 1.Memastikan bahwa penyelenggaraan infrastruktur PUPR telah mengintegrasikan perspektif Gender, dengan mempertimbangkan kebutuhan, Kesulitan, aspirasi perempuan, laki2, anak2, penyandang disabilitas dan dan kelompok rentan. 2.Memastikan seluruh jajaran kementerian PUPR memahami konsep, prinsip dan pelaksanaan PUG bidang PUPR.

Sasaran :

1.Terintegrasinya Perspektif Gender dalam BUDAYA lNTERNAL Kementerian PUPR dan penyelenggaraan infrastruktur oleh seluruh pelaku pembangunan, baik para pemangku kepentingan maupun masyarakat.

2.TERINTEGRASINYA perspektif Gender kedalam seluruh PROSES penyelenggaraan pembangunan Infrastruktur PUPR (perencanaan /PPRG ,penganggaran/ARG , pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, Pemanfaatan, E Governance PUPR) , sehingga menghasilkan infrastruktur PUPR yang berkeadilan bagi semua kelompok dan transparant .

13

TANTANGAN PUG BIDANG PUPR

Keberhasilan pembangunan infrastruktur yang responsif gender tidak dinilai dari proporsi Laki-laki & Perempuan, melainkan dari TERAKOMODASINYA kebutuhan Laki-laki, Perempuan, Lansia, Disable, Anak-anak, kelompok Rentan secara setara & adil

14

GENDER INFRASRUKTUR PUPR

“Seluruh KEBIJAKAN/ PROGRAM/ KEGIATAN bidang INFRASTRUKTUR PUPR yang memperhatikan PERBEDAAN kebutuhan, hambatan/kesulitan, aspirasi kelompok masyarakat : laki-laki dan perempuan termasuk Lansia, Disable, Anak-anak, kelompok rentan secara setara & adil “

15

PRINSIP GENDER INFRASTRUCTURE “INFRASTRUCTURE FOR ALL” Universal Utilization→ Dapat dimanfaatkan oleh

perempuan, laki-laki dan kelompok berkebutuhan khusus lainnya (Lansia, Difable, Anak-anak,) sesuai dengan kebutuhan

Safety , Security, Convinience → Memberikan keamanan, keselamatan dan kenyamanan pengguna (misalnya: penerangan jalan, bebas banjir, desain bangunan yang aman, desain trotoar yang bebas halangan)

Gender Equity for Basic Needs → Memberikan kesetaraan aksesbilitas terhadap layanan dasar laki & perempuan, Lansia, Difable, Anak-anak, safety, security, health (human needs)

Environmental Friendly → Dilengkapi dengan fasilitas infrastruktur yang ramah lingkungan sesuai dengan kebutuhan perempuan, laki-laki dan kelompok berkebutuhan khusus lainnya.

sumber: Riset Gender Impact Assessment, Puslitbang Sosekling, 2013

16

Pengaturan : Norma,Standar, Pedoman, Kriteria (NSPK) Pembinaan/pemberdayaan : pelatihan, sosialisasi, pendidikan, manajemen sdm, pemetaan mitra, pemetaan kelembagaan, perkuatan kelembagaan, pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana internal PUPR Pembangunan/pelaksanaan: pra studi kelayakan, studi kelayakan, survey, investigasi, perencanaan teknik, amdal, pengawasan teknik/supervisi, litbang, rehabilitasi, peningkatan pembangunan, pembebasan tanah, fisik penunjang Pengawasan : monev, manajemen pengendalian, kajian makro pengawasan, pengawasan lainnya

ISU KESENJANGAN GENDER INFRASTRUKTUR PUPR DAPAT DIIDENTIFIKASI DARI ASPEK TURBINBANGLAK

WAS

17

Organisasi PUG-PUPR

MENTERI Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PENGARAH

PELAKSANA SEKRETARIAT

POKJA I •Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan •Biro Perencanaan Anggarana Kerjasama Luar Negeri

POKJA II •Direktorat Jenderal SDA •Pusat Bendungan •Pusat Air Tanah dan Air Baku

POKJA VI Direktorat Jenderal Pembiayaan Perum

ahan

POKJA III •Direktorat Jenderal Bina Marga •Badan Pengatur Jalan Tol

POKJA VII Direktorat Jenderal Bina Konst

ruksi

POKJA IV •Direktorat Jenderal Cipta Karya • BPPSPAM

POKJA V Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan

LAMPIRAN I

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Nomor : 473/KPTS/M/2015

Tentang : Pembentukan Tim Pengarusuttamaan Gender Kementerian

PUPR STRUKTUR ORGANISASI PENGARUSUTAMAAN GENDER KEMENTERIAN

PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

POKJA VIII Badan Penelitian dan Pengembang

an

POKJA IX Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

POKJA X Inspektorat Je

nderal

KEBIJAKAN MENDUKUNG TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR BAGI SEMUA :

UU No 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung pasal 27

UU No 38 tahun 2004 tentang Jalan

UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan

UU No 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman

PP No 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU no 28 TA 2002 tentang Bangunan Gedung.

PP No 34 tahun 2006 tentang jalan

PP No 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

19

Permen PU No 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman persyaratan Teknis bangunan Gedung.

Permen PU No 30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistim Irigasi Partisipatif.

Permen PU No 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan.

Permen Pera No. 7 tahun 2013 tentang Hunian Berimbang

Permen PU No 03/PRT/M/2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan.

Permen PUPR No 21/PRT/M/2016 tentang Kemudahan/Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

20

KEBIJAKAN MENDUKUNG TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR BAGI SEMUA :

UU No 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung pasal 27

UU No 38 tahun 2004 tentang Jalan

UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan

UU No 1 tahun 2011 tentang perumahan dan Permukiman

PP No 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU no 28 TA 2002 tentang Bangunan Gedung.

PP No 34 tahun 2006 tentang jalan

PP No 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

21

Permen PUPR 26/PRT/M/2016 : Perumahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 21/PRT/M/2016 tentang Kemudahan/bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Permen PUPR No 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung.

Kepmen PUPR No 552/KPTS/M/2016 tentang Batasan Penghasilan Kelompok Sasaran KPR bersubsidi, batasan Harga Jual Rumah Sejahtera Tapak dan Satuan Rumah Sejahtera Susun, Serta Besaran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan.

SE Menteri PU No 07/SE/m/2011 tentang Ruang Khusus laktasi di lingkungan Kemen PU.

SE Menteri PU No 12/SE/m/2011 Perihal Gerakan Budaya Bersih

SE Menteri PU No 13/SE/M/2011 tentang Panduan PPRG di Kementerian PU

22

SE Menteri PU No 13/2012 tentang Pencegahan HIV AID’s pada Sektor Konsruksi di Lingkungan Kementerian PU.

SE Menteri PUPR No 07/ST/M/2015 tentang Penggalakan Penanaman Pohon.

Keputusan Dirjen BM No 022/T/BM/1999 tentang Pedoman Teknis Persyaratan Aksessibilitas Jalan Umum.

SE Dirjen Cipta karya tentang Manual Panduan Integrasi gender dalam Pengelolaan Air Limbah Berbasis Kelembagaan.

Lampiran Surat Direktur Bina Teknik Ditjen Bina Marga No UM.01.11-BT/35, April 2015 Gambar Tipikal Penampang Jalan dan Bangunan Pelengkap Jalan yang Berwawasan Lingkungan, berkeselamatan dan Responsif Gender

Panduan Tematik PNPM-P2KP, PAMSIMAS, SANIMAS, PPIP, PNPM-PISEW, KOTAKU

23

PRAKTEK-PRAKTEK TERBAIK PELAKSANAAN GENDER INFRASTRUKTUR PUPR

RUANG PUBLIK TERPADU, DI JAKARTA

Bertujuan memberikan ruang untuk :

Interaksi sosial bagi masyarakat

Menyampaikan aspirasi

Berekspresi

Kegiatan seluruh kelompok masyarakat (kesehatan, pendidikan, seni, budaya)

Menghindari konflik sosial (RAN pada daerah Konflik)

Diintegrasikan dengan jaringan transportasi

25

CONTOH PENGELOLAAN RUANG PUBLIK, DI JAKARTA

Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Jakarta agar berkelanjutan, melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta

▪Pengurus (6 orang) ditunjuk melalui 3x screening

▪Pembangunan oleh CSR Perusahaan dan Dinas terkait

▪Social Mapping oleh perguruan tinggi

▪Dana pemeliharaan awal dari CSR, selanjutnya oleh masing- masing Dinas dan kelurahan

▪Ruang untuk kegiatan-kegiatan sosial ibu, anak- anak, remaja , olah raga, pendidikan, budaya, kesehatan, ekonomi (ukm)

▪Mengurangi konflik sosial

26

RUANG PUBLIK

amphyteater

Taman Herbal ,kegiatan pengelola

Ruang Pertemuan Warga

Ruang laktasi, pemeriksaan kesehatan ibu dan anak

27

Guiding block

28

FASILITAS TAMAN

29

TAMAN INKLUSI, UNTUK ANAK DISABILITAS DI BANDUNG

30

RUANG PUBLIK UNTUK KEGIATAN PENYANDANG DISABILITAS DI BALI

31

Pembangunan Jembatan Gantung

Sesudah Sebelum

Akses yang lebih aman, nyaman bagi anak-anak, ibu hamil,lansia

32

Jembatan Gantung

Jembatan Gantung Cisimeut (60 meter)

Sebelum Sesudah

Sebelum Sesudah

Jembatan Gantung Leuwi Loa (70 meter)

33

TROTOAR DI SURABAYA, BANDUNG & YOGYA)

34

ZONA SELAMAT SEKOLAH

Solo Boyolali

Balikpapan

35

TIPIKAL TROTOAR DAN KONEKTIVITAS TROTOAR Foto tipikal trotoar

Menyediakan trotoar pada je

mbatan penyeberangan

Median yang Responsif Gender Trotoar dengan jalur hijau - penyebrangan Trotoar dengan Jalur Penyebrangan

Di Blok M Square Jakarta

37

JALUR PENYEBERANGAN JALAN RESPONSIF GENDER

REST AREA JALAN ANTAR KOTA (DI MASJID)

Tempat wudhu untuk lansia

38

PERAN SERTA MASYARAKAT 1)

1. Dalam Pemeliharaan Jalan. Membentuk Forum Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan (FLLAJ) untuk memberikan akses untuk menampung aspirasi masyarakat, yang anggotanya t.d dari berbagai wakil masyarakat (perguruan tinggi,dll). Tujuannya agar hasil pembangunan lebih efektif

Memberikan peluang pada perempuan, lansia,

penyandang disabilitas unuk kegiatan swakelola

Penandatanganan Bantuan Hibah pada Masyarakat Sipil

Untuk mendukung kesetaraan Gender di sektor Infrastruktur

Mataram Lombok

PERAN SERTA MASYARAKAT 2)

2. Dalam Studi Lingkungan : RKL/RPL dan UKL/UPL Memberikan akses informasi dan partisipasi pada masyarakat Adat Memberikan akses informasi atas dampak pembangunan jalan pada kelompok Perempuan, Petani di daerah pertanian karena akses yang terputus dan untuk keselamatan jalan

REST AREA JALAN NASIONAL : TOILET, WASTAFEL UNTUK ANAK, PARKIR TRUK

41

TRUK SEBAGAI PENGGUNA JALAN NASIONAL

▪ mmme

Pengemudi memerlukan tempat istirahat yang nyaman

42

KAMPANYE PENCEGAHAN HIV AID’S BAGI PEKERJA KONSTRUSI ( SESUAI DENGAN SE MENTERI PU NO 13/2012 TENTANG PENCEGAHAN HIV AID

S BAGI PEKERJA KONSTRUKSI DI LINGKUNGAN PU )

Pre Test dan Post Test: ▪tolok ukur perbedaan tingkat pengetahuan tentang perdagangan manusia dan HIV AIDS sebelum dengan sesudah kegiatan penyampaian materi kampanye.

Ceramah Interaktif

43

PENGADAAN LAHAN

• Proses pembebasan lahan dalam sosialisasi dan pembayaran ganti rugi, yang melibatkan pasangan/keluarga pemilik lahan (hanya pemegang sertifikat)

44

BANGUNAN GEDUNG : PARKIR KHUSUS DISABILITAS DEKAT DENGAN AKSES MASUK BANGUNAN GEDUNG

45

FASILITAS BANGUNAN GEDUNG DI KEMENTERIAN PUPR

46

RUANG ASI DAN TPA DI PUPR

▪ SE Menteri PU No 07 tahun 2011 tentang Penyedian R.ASI

▪ Sudah ada 31 ruang ASI yang tersebar di lingkungan bangunan Kementerian PUPR. Di Gdg Utama di setiap lantai (16lantai) terdapat ruang ASI.

47

Fasilitas untuk disabilitas dan lansia, di Jambi (sesuai Perda Bang

unan Gedung)

Di kantor Taspen Di Kantor Pos

Ramp dan railing Panti jompo 48

KOTA TANPA KUMUH, DI KOTA MALANG

Panen air dengan biopori berbagai ukuran (memudahkan ibu-ibu membuang sampah) dan sumur injeksi untuk mencegah banjir dan kekeringan, mengatasi masalah drainase, mengelola sampah menjadi kompos yang menimbulkan mata air bersih.

Sebelum

49

Toilet terpisah L dan P di sekolah, Lampung

Toilet terpisah L/P di Pasar, Lampung

SANIMAS Sanitasi Berasis Masyarakat ( SANIMAS)

50

IPAL ( INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH)

IPAL Komunal (Instalasi Pengolahan Air Limbah) Program SANIMAS IDB untuk olah limbah rumah tangga yang ramah lingkungan. Bagian atas IPAL dimanfaatkan untuk Ruang Publik.

51

Rusun Jatinegara Barat, Jakarta Tersedia Ruang Usaha Kecil Menengah (UKM), Perpustakaan dan Tempat Bermain Anak

PENYEDIAAN RUMAH SUSUN

52

Penyediaan Perumahan, untuk kelompok : Rumah Susun, ( untuk Mahasiswa, POLRI, Pesantren Putri, PNS, Lansia) Rumah swadaya,(BSPS), Rumah Khusus

Rusun Lansia ( Panti Werdha Ria )

Cibubur

Rumah Swadaya untuk Lansia

53

BANGUNAN GEDUNG UNTUK ASEAN GAMES 2018 DAN WISMA ATLET KEMAYORAN

• Pada arena pertandingan disediakan akses untuk Penyandang Disabilitas berupa: • Ramp yang landai • Area pada tribun disisi paling bawah • Rambu Penanda • Toilet

• Pada wisma Atlet Para Games di Kemayoran disediakan 1000 kamar khusus dengan fasilitas berupa: • Kamar Mandi • Pintu • Lift Khusus

54

Pembiayaan Perumahan

• Sosialisasi Program Pembiayaan Perumahan Bagi MBR melalui rumah sederhana dan rumah menengah atas

• Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyediaan bantuan pembiayaan perumahan dikelompok sasaran, mencakup debitur penerima bantuan

55

Pelatihan Tenaga Kerja Terampil Jasa Konstruksi Peluang sertifikasi tenaga konstruksi bagi masyarakat sebagai tenaga terampil pada program pembangunan infrastruktur Berbasis Masyarakat , pada: a. Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang terdiri dari National Slum Upgrading Program (NUSP) dan Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2). b. Program Penanganan rumah tidak layak huni (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/ BSPS) c. P3TGAI ( Saluran Irigasi Tersier)

56

PELAKSANAAN DIKLAT Materi tentang Gender PUG dan Anggaran Responsif Gender diberikan pada mata ajar Diklat teknis oleh Balai Diklat PUPR

Bagi Karyawati yang mempunyai Balita, bsa medapatkan fasilitas kamar tersendiri dengan membawa pengasuh Bagi Karyawwati yang sedang hamil, mendapatkan kelas di lantai bawah

57

2008 Pratama 2009 Madya 2010 Madya

2011 Utama

2012 Utama

2013 Utama

2014 Mentor

2016 Mentor

Sinovik Piagam (top 99 inovasi) 2015

PENCAPAIAN YANG BERHASIL DIRAIH OLEH PUG-PUPR (PRESTASI ANUGERAH PARAHITA EKA PRAYA/APE)

58

TERIMA KASIH