KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN...

PEMBEKALAN PELATIHAN DASAR CPNS

GOLONGAN III

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI

DAN PENDIDIKAN TINGGI

Pusat Pendidikan dan Pelatihan

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan TinggiSAMARINDA, 6 JULI 2017

WISNU SARDJONO SOENARSOKEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

ORGANISASI KEMENTERIAN

- Presiden membentuk Kementerian

- Presiden dapat mengubah/

- Presiden membentuk Kementerian

- Presiden dapat mengubah/

PERPRESOrganisasi

Kementerian Negara

1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.

2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh

Pasal 17 UUD 1945

KE

PP

RE

S

PE

MB

EN

TU

KA

N

KA

BIN

ET

UU 39/2008

DASAR PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN KEMENTERIAN

NEGARA

mengubah/ membubarkan kementerian

- Pengubahan akibat pemisahan atau penggabungan dan pembubaran dg pertimbangan/ persetujuan DPR

- Pembubaran

(paling banyak 34

Kementerian)

mengubah/ membubarkan kementerian

- Pengubahan akibat pemisahan atau penggabungan dan pembubaran dg pertimbangan/ persetujuan DPR

- Pembubaran

(paling banyak 34

Kementerian)

PERPRESMasing-masing

Kementerian

diberhentikan oleh Presiden.

3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.

KE

PP

RE

S

PE

MB

EN

TU

KA

N

KA

BIN

ET

BIRO HUKUM & ORGANISASI KEMENRISTEKDIKTI 2016

•urusan luar negeri, dalam negeri, pertahanan

Urusan pemerintahan yang nomenklaturnya

Kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD

Tahun 1945

� Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan� Urusan tertentu dalam pemerintahan terdiri atas:

BIDANG TUGAS KEMENTERIAN (UU 39/2008)

•urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, soaial, tenaga kerja, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan

Urusan pemerintahanyang ruang lingkupnya disebutkan

dalam UUD Tahun 1945

• urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan pemuda, olah raga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal

Urusan pemerintahan dalam rangka penajaman,

koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintahan


KABINET KERJA

UU 39/2008KEMENTERIAN NEGARA

DASAR HUKUM PEMBENTUKAN ORGANISASI KEMENTERIAN

NEGARA

KEPPRES 121/P – 2015KABINET KERJA

PERPRES 7/2015 ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA

PERPRES 13/2015 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN

PENDIDIKAN TINGGI


Riset, Teknologi

dan PendidikanTinggi � Integrasi

PEMBENTUKAN KEMENTERIAN RISTEKDIKTI

Perpres 9/2015

Perubahan

Kementerian

Tinggi � Integrasi

Perpres 13/2015

Penataan

Organisasi

Permenristekdikti15/2015

PERPRES 7/2015

PEMIMPIN

SEBUTAN

MENTERI

SUSUNAN ORGANISASI KEMENTERIAN

PEMBANTU PEMIMPIN

PELAKSANA

PENGAWAS

PENDUKUNG

SEKRETARIAT JENDERAL

DIREKTORAT JENDERAL

INSPEKTORAT JENDERAL

BADAN/PUSAT


Staf/PembantuPemimpin

Pemimpin

Pengawas

Lini/

Pelaksana menyelenggarakan dukungan yang bersifat

substantif

UNSUR ORGANISASI PADA KEMENTERIAN

Pendukung

substantif kepada seluruh unsur organisasi di

lingkungan Kementerian untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian

Dukungan yang bersifat substantif meliputi dantidak terbatas pada tugas di bidang penelitian

dan pengembangan, pengembangan sdm, dan pengelolaan data dan informasi.

STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN RISTEKDIKTI

Kemenristekdikti

6 LPNK (BPPT, LIPI, BAPETEN, LAPAN,

BATAN, BSN)122 PTN 15 Kopertis

ORGANISASI KEMENTERIAN RISTEKDIKTI

± 3200 PTS

LOGO KEMENRISTEKDIKTI

RENCANA STRATEGIS

KEMENTERIAN

RISTEKDIKTI

PENINGKATAN

DAYA SAING

DAN

ESCAPING FROM

MIDDLE INCOME

ECONOMY TRAP

IMPROVING COMPETITIVENESS

INDEX

INNOVATION

DRIVEN

ECONOMY

BOOSTING

INNOVATION

4 PILAR PERUBAHAN, KONTRIBUSI RISTEK DIKTI

DAN

KESEJAHTERAAN

MASYARAKAT

DAN BANGSA

FULFILLING PEOPLE

EXPECTATION

(ROLE OF

UNIVERSITY)

IMPROVING

UNIVERSITY

COMPETITIVENESS

AGENT OF ECONOMIC

DEVELOPMENT

INCREASING

INTERNATIONAL

PUBLICATION

CONTRIBUTING TO

DEV OF SCI. & TECHPAPARAN PROF AINUN NA’IM, 6 JUNI 2016, DI JOGYA

1800 1900

Lini Masa

2000 now

TAHAP-TAHAP REVOLUSI INDUSTRI

Penemuan

Mesin Uap

mendorong

munculnya

kapal uap,

kereta api, dll

Penemuan

listrik dan

assembly line

yang

meningkatkan

produksi

barang

Inovasi

teknologi

informasi,

komersialiasi

personal

computer, dll.

Revolusi Industri ke-4

Kegiatan

manufaktur

terintegrasi

melalui

penggunaan

teknologi

wireless dan big

data secara

masif

Fase periode Revolusi Industri membutuhkanmasa yang semakin singkat dari waktu ke waktu

PAPARAN PROF AINUN NA’IM, 6 JUNI 2016, DI JOGYA

Masyarakatpengetahuan

Masyarakat pengetahuan (knowledge society)

sumberdaya alammentah

produkindustri

produkinformasi

produkpengetahuan(inovasi, jasa)

PERUBAHAN ZAMAN MENUJU MASYARAKAT BERBASIS

IPTEK

Masyarakatpertanian

(sumberdayaalam)

Masyarakatindustri

(berbasisteknologi)

Masyarakatinformasi

(berbasis network)

pengetahuan(berbasis inovasi)

mentahdan produkpertanian

inovasi

network

teknologi

PAPARAN PROF P.PANEN, APRIL 2016, DI CINANGKA

Bagaimana Merespon Masa Depan

1. Komitmen peningkatan investasi di

pengembangan digital skills

2. Selalu mencoba dan menerapkan

prototype teknologi terbaru, Learn

by doing! 3. Menggali bentuk kolaborasi baru

bagi model sertifikasi atau

STRATEGI MENGHADAPI ERA DIGITAL

bagi model sertifikasi ataupendidikan dalam ranah

peningkatan digital skill

4. Dilakukanny kolaborasi antara

dunia industri, akademisi, dan

masyarakat untuk mengidentifikasi

permintaan dan ketersediaan skill

bagi era digital di masa depan

5. Menyusun kurikulum pendidikan

yang telah memasukkan materi

terkait human-digital skillsPAPARAN PROF AINUN NA’IM, 6 JUNI 2016, DI JOGYA

ANTISIPASI PENDIDIKAN DIMASA DEPAN

KOMPAS 2 DAN 3 MEI 2017

Pengetahuan Tentang big data danAI belum dimasukan dalam kurikulum

(JONI HERMANA, REKTOR ITS )

Tidak dapat dipungkiri lagikebutuhan industri dimasadatang akan mengarahpada big data, mahasiswaharus dibekali wawasan itusecara rutin ( Zainal Arief,

Direktur PENS)

• Untuk indikator Innovation, Indonesia masih berada di bawah Singapuradan Malaysia, diatas Thailand, danVietnam.

DAYA SAING INDONESIA, W E F

Vietnam.

• Faktor penentu inovasi antara lain pembiayaan litbang swasta dankolaborasi riset universitas denganindustri

World Economic Forum, 2015

5 ISU POKOK PEMBANGUNAN RISTEK dan DIKTI

BIRO PERENCANAAN KEMENRISTEKDIKTI 2016

Menghadirkan kembali negara

untuk melindungi segenap

bangsa dan memberikan rasa

aman kepada seluruh warga

negara

Membangun tata kelola

pemerintahan yang bersih,

efektif, demokratis, dan

terpercaya.

Membangun Indonesia dari

pinggiran dengan memperkuat

daerah-daerah dan desa dalam

kerangka negara kesatuan.

Memperkuat kehadiran negara

dalam melakukan reformasi

sistem dan penegakan hukum

yang bebas korupsi,

bermartabat, dan terpercaya.

Meningkatkan kualitas hidup

manusia Indonesia.

Meningkatkan produktivitas

rakyat dan daya saing di pasar

Internasional sehingga bangsa

Indonesia bisa maju dan bangkit

bersama bangsa-bangsa Asia

lainnya.

9 PROGRAM PRIORITAS (NAWACITA)

1 2 3

4 5 6

7 9

KETERKAITAN NAWA CITA DENGAN VISI RISTEKDIKTI

Mewujudkan kemandirian

ekonomi dengan

menggerakkan sektor-sektor

strategis ekonomi domestik

Melakukan revolusi karakter

bangsa

Memperteguh kebhinekaan dan

memperkuat restorasi sosial

Indonesia

7 8 9

VISITerwujudnya pendidikan tinggi yang bermutu serta kemampuan iptek dan inovasi untuk mendukung daya

saing bangsa.

PAPARAN MENRISTEKDIKTI DALAM 2 TAHUN

PEMERINTAHAN JOKOWI-JK di METRO TV

Visi :

Terwujudnya Pendidikan Tinggi yang bermutu serta

kemampuan Iptek dan Inovasi untuk mendukung daya

saing bangsa

Misi:

(1) Meningkatkan akses, relevansi, dan mutu pendidikan

VISI, MISI, KEMENRISTEKDIKTI

(1) Meningkatkan akses, relevansi, dan mutu pendidikan

tinggi untuk menghasilkan SDM yang berkualitas

(2) Meningkatkan kemampuan Iptek dan Inovasi untuk

menghasilkan nilai tambah produk inovasi

(3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

dalam rangka reformasi birokrasi

REVISI 2017

Menciptakan sistem Pendidikan Tinggi yang berkeadilan

Memberikan akses bagi masyarakat tidak mampu ke Pendidikan Tinggi

Meningkatkan kapasitas dan kualitas Pendidikan Tinggi melalui alokasi BOPTN

Meningkatkan kapasitas dan kualitas kelembagaan dan sumber daya iptek dan

01

02

03

04

KEBIJAKAN KEMENRISTEKDIKTI 2017

Meningkatkan kapasitas dan kualitas kelembagaan dan sumber daya iptek danpendidikan tinggi (termasuk revitalisasi Pendidikan Vokasi)

Melakukan penyelesaian dan peningkatan infrastruktur, khususnya pembangunan Rumah SakitPendidikan dan infrastruktur lain yang terhenti

Meningkatkan produktifitas riset dan inovasi

Mengembangkan teknologi untuk pembangunan

Mengendalikan alokasi anggaran sehingga efisiensi dankeefektifan SDM professional Ristekdikti meningkat

04

05

06

07

08

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KEMENRISTEKDIKTI

2015-2019

TUJUAN :1. Meningkatnya relevansi, kuantitas dan kualitas pendidikan

tinggi untuk keunggulan daya saing bangsa

2. Meningkatnya inovasi untuk keunggulan daya saing bangsa

3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien

dan berintegritas dalam rangka reformasi birokrasi

SASARAN

1. Meningkatnya relevansi, kuantitas, dan kualitas pendidikan tinggi

2. Meningkatnya kemampuan iptek dan inovasi

3. Terlaksananya reformasi birokrasi

REVISI 2017

(Renstra Revisi 2017)

No Indikator ProgramTarget

Keterangan

2015 2016 2017 2018 2019

1Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan

Tinggi26,86% 28.16% 29.54% 31,07%

32.56

%Nominal

2 Jumlah mahasiswa yang berwirausaha 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 Nominal

3Prosentase lulusan bersertifikat

kompetensi dan profesi55% 60% 65% 70% 75% Nominal

TARGET PROGRAM PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN

kompetensi dan profesi

4 Prosentase prodi terakreditasi B - 40% 42% 44% 46% Kumulatif

5Persentase lulusan perguruan tinggi

yang langsung bekerja 50% 60% 65% 70% 75% Nominal

6Persentase perguruan tinggi yang

menerapkan SNDIKTI- 50% 65% 80% 90% Kumulatif

7 Jumlah mahasiswa berprestasi - 390 405 410 420 Nominal

8Jumlah LPTK yang meningkat mutu

penyelenggaraan pendidikan akademik46 46 46 46 46 Nominal


Keterangan2015 2016 2017 2018 2019

1Jumlah Perguruan Tinggi masuk top 500

dunia2 3 3 4 5 Kumulatif

2Jumlah Perguruan Tinggi berakreditasi A

(unggul)29 39 53 80 110 Kumulatif

3Jumlah Taman Sains dan Teknologi yang

mature6 14 16 19 22 Kumulatif

4 Jumlah Pusat Unggulan Iptek 12 15 30 35 40 Kumulatif

TARGET PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN

IPTEK DAN DIKTI, SUMBER DAYA IPTEK DAN DIKTI(Renstra Revisi 2017)

4 Jumlah Pusat Unggulan Iptek 12 15 30 35 40 Kumulatif


Keterangan2015 2016 2017 2018 2019

1 Persentase dosen berkualifikasi S3 - - 15,30% 16,80% 18,20% Kumulatif

2 Persentase SDM litbang berkualifikasi S3 - - 6,20% 6,40% 6,80% Kumulatif

3Jumlah SDM yang meningkat karir dan

kompetensinya- - 11.290 13.240 13.245 Nominal

4 Jumlah revitaslisasi sarpras PTN dan Litbang - - 173 176 179 Nominal


Keterangan2015 2016 2017 2018 2019

1 Jumlah publikasi internasional 5.008 6.229 12.000 16.000 20.000 Nominal

2 Jumlah HKI yang didaftarkan 1.580 1.735 1.910 2.200 2.400 Kumulatif

3 Jumlah prototipe R&D 530 632 783 1.000 1.200 Nominal

4 Jumlah prototipe industri 15 15 20 25 30 Nominal

TARGET PROGRAM PENGUATAN RISET DAN

PENGEMBANGAN, PENGUATAN INOVASI(Renstra Revisi 2017)


Keterangan2015 2016 2017 2018 2019

1 Jumlah produk inovasi 10 15 40 50 60 Nominal


Keterangan2015 2016 2017 2018 2019

1Persentase efisiensi perencanaan

penganggaran 90% 91% 92% 93% 94% Nominal

2Opini penilaian laporan keuangan oleh

BPKWTP WTP WTP WTP WTP Nominal

3 Penilaian terhadap AKIP B B B B B Nominal

4 Indeks Kepuasan Pelayanan 60% 65% 70% 75% 80% Nominal

TARGET PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN & PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS TARGET PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN & PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS

LAINNYA, PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATURLAINNYA, PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR

(Renstra Revisi 2017)

4 Indeks Kepuasan Pelayanan 60% 65% 70% 75% 80% Nominal

5Penyelesaian kasus hukum yang

diselesaikan40% 45% 50% 55% 60% Nominal

6 Tingkat kesesuaian kompetensi pejabat - 75% 80% 90% 100% Nominal

7Rasio data dan knowledge Iptek dan

Dikti yang dimanfaatkan- 100% 100% 100% 100% Nominal

No Indikator Program Keterangan

2015 2016 2017 2018 2019

1Jumlah unit organisasi dan satker yang

bersih dari penyimpangan yang meterial40 50 60 70 80 Kumulatif

1. PERTANIAN DAN PANGAN

2. Energy, New and Renewable Energy

3. KESEHATAN DAN OBAT

4. INFORMASI DAN KOMUNIKASI

8 BIDANG PRIORITAS RISET (2014-2025)

4. INFORMASI DAN KOMUNIKASI

5. TRANSPORTASI

6. PERTAHANAN DAN KEAMANAN

7. MATERIAL MAJU (Nanotechnology)

8. KEMARITIMAN**

BIRO PERENCANAAN KEMENRISTEKDIKTI 2016

REFORMASI BIROKRASI

REFORMASI BIROKRASI

Untuk menghasilkan

lulusan perguruan tinggi

yang kompeten dan

kompetitif di pasar kerja

lokal dan global,

pengelola PT agar lebih

memprioritaskan

pengembangan sistem

pengajaran inovatif

serta memangkas rantai

KOMPAS 27 APRIL 2017

serta memangkas rantai

birokrasi yang

membelenggu

pertumbuhan kreativitas

pengajar dan

mahasiswa

Kalla : Mari kita kurangi birokrasi pendidikan

untuk memajukan pendidikan itu sendiri.

Kualitas pendidikan merupakan modal

kemajuan bangsa :

PERMASALAHAN BIROKRASI

Tumpang tindih Peraturan perundang-undangan di

bidang\ aparatur negara, tidak sesuai dengan kondisi

saat ini

Pola pikir (mind-set) dan budaya kerja (culture-set)

birokrasi belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang

profesional

Praktik manajemen SDM Belum optimal

meningkatkan profesionalisme

Distribusi PNS belum merata dan

REFORMASI BIROKRASI

Mengapa Harus

Reformasi Birokrasi?

proporsional secara geografis

Fungsi dan kewenangan antar instansi pemerintah

tumpang tindih, berbenturan, terlalu besar

Sistem pengawasan internal belum mampu

berperan sebagai quality assurance

Kualitas pelayanan publik masih belum

memenuhi harapan publik

Sistem monitoring, evaluasi, dan penilaian

belum dibangun dengan baik

TIM REFORMASI BIROKRASI KEMENRISTEKDIKTI 2016

Membangun profil dan perilaku aparatur negara yang memiliki

integritas, produktivitas, dan bertanggungjawab serta memiliki

kemampuan memberikan pelayanan yang prima melalui

perubahan pola pikir (mind-set) dan budaya kerja (culture-set)

dalam sistem manajemen pemerintahan

REFORMASI BIROKRASI

Pelaksanaan 8 area perubahan reformasi

birokrasi


Untuk memberikan arah

kebijakan pelaksanaan

reformasi birokrasi selama

kurun waktu 2010-2025

agar pelaksanaan

reformasi birokrasi di K/L

TUJUAN

GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI

reformasi birokrasi di K/L

dapat berjalan secara

efektif, efisien, terukur,

konsisten, terintegrasi,

melembaga dan

berkelanjutan.


DYNAMIC GOVERNANCE

PERFORMANCE BASED

BUREAUCRACY

... diharapkan melalui reformasi birokrasi, pemerintah sudah beranjak ke tahapan pemerintahan

yang berbasis kinerja; dan pada tahun 2025 diharapkan pemerintahan sudah beranjak pada

tatanan pemerintahan yang dinamis ...

TUJUAN JANGKA PANJANG REFORMASI BIROKRASI

2014

2019

2025

BUREAUCRACY

RULE BASED

BUREAUCRACY

• efektif, efisien dan ekonomis

• difokuskan pada upaya untuk mewujudkan outcomes

(hasil)

• menerapkan manajemen kinerja yang didukung dengan

penerapan sistem berbasis elektronik

• Setiap individu pegawai memiliki kontribusi yang jelas

terhadap kinerja organisasi

Ag

en

da

Re

form

asi

Biro

kra

si

4. PENGUATAN TATALAKSANA

2. PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

3 PENGUATAN KELEMBAGAAN

1. MANAJEMEN PERUBAHAN

Ha

sil y

an

g D

iha

rap

ka

n

Mendorong efisiensi penyelenggaraanpemerintahan dan pelayanan,sekaligusjuga untuk mengubah mental aparatur

Sistem peraturan perundang-undangan

kebutuhan masyarakat

Sistem peraturan perundang-undangan

yang lebih efektif dan menyentuh

kebutuhan masyarakat

Terciptanya budaya/perilaku yang lebihkondusif dalam upaya mewujudkanbirokrasi yang efektif dan efisien

Terciptanya budaya kerja positif yang

yang berkualitas

Terciptanya budaya kerja positif yang

kondusif bagi terciptanya birokrasi yang

bersih dan akuntabel, efektif, dan efisien

serta mampu memberikan pelayanan

yang berkualitas

PROGRAM AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI 2015-

2019A

ge

nd

a R

efo

rma

si B

iro

kra

si

7. PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

6. PENGUATAN SISTEM

PENGAWASAN

5. PENGUATAN SISTEM

MANAJEMEN SDM APARATUR

8. PENINGKATAN KUALITAS 8. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIKa. Penguatan Layanan Mahasiswa

b. Penguatan Layanan Pendidik dan

Tenaga Kependidikan

c. Penguatan Layanan Riset dan

Pengembangan

Ha

sil y

an

g D

iha

rap

ka

n

Birokrasi lebih berkinerja dan mampumempertanggungjawabkan kinerjanyasesuai dengan segala sumber-sumberyang dipergunakannya

Meningkatnya penyelenggaraanbirokrasi yang bersih & bebas KKN

Sistem manajemen SDM yang mampu

menghasilkan pegawai yang profesional

mendorong perubahan

profesionalisme para penyedia

pelayanan serta peningkatkan

kualitas pelayanan

Reformasi Birokrasi Kementerian Riset,

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Reformasi Birokrasi Internal(8 Area Perubahan + Quick Wins)

Reformasi Pelayanan PublikReformasi Layanan Reformasi Layanan

Riset &

Pengembangan

Reformasi Layanan

Mahasiswa

Reformasi birokrasi di lingkungan

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan

Tinggi ditujukan untuk mewujudkan

pemerintahan yang bersih dan akuntabel,

efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan

publik berkualitas. Dalam pelaksanaan

reformasi birokrasi tahun 2015-2019, terdapat

dua fokus utama pembenahan, yaitu:

� Reformasi Birokrasi Internal Kementerian

Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

SKEMA REFORMASI BIROKRASI KEMENRISTEKDIKTI

PengembanganPengembangan

Reformasi Layanan

PTK

Mahasiswa

Reformasi Layanan

Kelembagaan

Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

� Reformasi Pelayanan Publik, yang terdiri

dari:

a.Reformasi Layanan Mahasiswa

b.Reformasi Layanan Pendidik dan

Tenaga Kependidikan

c.Reformasi Layanan Riset dan

Pengembangan

d.Reformasi Layanan Kelembagaan

e.Quick Wins: Unit Layanan Terpadu

Quick Wins


Birokrasi yang bersih dan akuntabel

• Opini WTP atas Laporan Keuangan

• Tingkat Kapabilitas APIP

• Tingkat Kematangan Implementasi SPIP

• Instansi Pemerintah yang Akuntabel

• Penggunaan e-Procurement terhadap Belanja Pengadaan

• Opini WTP atas Laporan Keuangan

• Tingkat Kapabilitas APIP

• Tingkat Kematangan Implementasi SPIP

• Instansi Pemerintah yang Akuntabel

• Penggunaan e-Procurement terhadap Belanja Pengadaan

INDIKATOR KEBERHASILAN REFORMASI BIROKRASI

Birokrasi yang efektif dan efisien

• Indeks Reformasi Birokrasi

• Indeks Profesionalitas ASN

• Indeks e-Government

• Indeks Reformasi Birokrasi

• Indeks Profesionalitas ASN

• Indeks e-Government

Birokrasi yang memiliki

Pelayanan Publik berkualitas

• Indeks Integritas Nasional

• Survei Kepuasan Masyarakat

• Persentase kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik

• Indeks Integritas Nasional

• Survei Kepuasan Masyarakat

• Persentase kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik

TIM RB KEMENRISTEKDIKTI 2016

QUICK WIN REFORMASI BIROKRASI KEMENRISTEKDIKTI 2016

PEMOHON LAYANAN

MENGAMBIL NOMER ANTRIAN

DAN MENGISI FORMULIR DI

RECEPTIONIST

PEMOHON MENUNGGU ANTREAN

DIPANGGIL KE LOKET SUASANA LOKET

QUICK WIN REFORMASI BIROKRASI KEMENRISTEKDIKTI 2016

PETUGAS CALL CENTER

KOMPETENSI ASN

Kompetensi ASN

Rendah?

Menurut Penilaian BKN,

mayoritas pejabat

APARATUR SIPIL NEGARA

mayoritas pejabat

Eselon I dan II instansi

pemerintah memiliki

kompetensi yang

rendah(Kompas, 7 April 2016)

TUJUAN

“Menciptakan

UNDANG-UNDANG NO 5/2014 TENTANG ASN

“Menciptakan Birokrasi Bersih, Kompeten dan Melayani”

Bersih dari KKN dan

Politisasi

BIRO SDM KEMENRISTEKDIKTI 2016

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)

PELATIHAN DASARPELATIHAN DASAR

•Gol II

•Gol. III

•Gol II

•Gol. III

KEPEMIMPINANKEPEMIMPINAN

•Pim Tk I

•Pim Tk II

•Pim Tk III

•Pim Tk IV

•Pim Tk I

•Pim Tk II

•Pim Tk III

•Pim Tk IV

TEKNISTEKNIS

•Umum, AdmManajemen

•Substantif

•Umum, AdmManajemen

•Substantif

FUNGSIONALFUNGSIONAL

•Jenjang pertama

•Jenjang muda

•Jenjang madya

•Jenjang pertama

•Jenjang muda

•Jenjang madya

DIKLAT DALAM JABATANDIKLAT DALAM JABATANDIKLAT DASARDIKLAT DASAR

DIKLAT BAGI ASN / PNS

•Pim Tk IV•Pim Tk IV •Jenjang utama

•Fungsional teknis

•Jenjang utama

•Fungsional teknis

INSTANSI PEMBINA (LAN)INSTANSI PEMBINA (LAN)INSTANSI PEMBINA

PEMBINA TEKNISINSTANSI PEMBINA

PEMBINA TEKNIS

INSTANSI PEMBINAPEMBINA JABFUNGINSTANSI PEMBINAPEMBINA JABFUNG

PENYELENGGARA DIKLAT PNS: LEMBAGA DIKLAT TERAKREDITASILEMBAGA DIKLAT TERAKREDITASIPENYELENGGARA DIKLAT PNS: LEMBAGA DIKLAT TERAKREDITASILEMBAGA DIKLAT TERAKREDITASI

KOMPETENSI: KOMPETENSI: KOGNITIFKOGNITIF, , AFEKTIFAFEKTIF, , PSIKOMOTORIKPSIKOMOTORIKKOMPETENSI: KOMPETENSI: KOGNITIFKOGNITIF, , AFEKTIFAFEKTIF, , PSIKOMOTORIKPSIKOMOTORIK

1. Pasal 21: PNS berhak memperoleh

pengembangan kompetensi

2. Pasal 70 ayat 2: Pengembangan

kompetensi antara lain melalui pendidikan

dan pelatihan, seminar, kursus, dan

KOMPETENSI ASN

dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran.

UU NO 5 / 2014

PELATIHAN DASAR BAGI ASN / PNS

1. Pasal 63:

• (3 ) Calon PNS wajib menjalani masa percobaan

• ( 4) Masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam (3)

dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan

terintegrasi untuk membangun…. dst

2. Pasal 64:

• (2) Instansi pemerintah wajib memberikan pendidikan• (2) Instansi pemerintah wajib memberikan pendidikan

dan pelatihan kepada CPNS… dst

3. Pasal 65:

• (1) CPNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi

persyaratan :

a. Lulus pendidikan dan pelatihan

b. Sehat jasmani dan rohani

UU NO 5 / 2014

TAHAPAN MENJADI SEORANG ASN - PNS

Lulus Seleksi

Lulus TesKesehatan

SumpahPNS

Job Test

Lulus LATSAR CPNS

ASN/PNS

Terima KasihTerima Kasih

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGIGedung BPPT 2, Lantai 18

Jl. MH Thamrin No 8, Jakarta 10340

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN...

Documents

Transcript of KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN...