Kepailitan

Kepailitan Perusahaan dan Kepantasannya

Penulis:

Erick, SH, M.Si, CBV, CPAAdvocate-Corporate Legal Specialist Managing Partner JMT Law House

1. Pendahuluan

Undang-undang No 37 tahun 2004 tetang Kepailitan dan

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan)

adalah salah satu undang-undang yang penting dalam hukum

bisnis selain Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas,

Undang-undang tentang penanaman modal, undang-undang

tetang pasar modal, dan undang-undang lain yang berkaitan

dengan bisnis.

Kalau kita melihat penamaannya, UU Kepailitan adalah

undang-undang yang mengatur tatacara memailitkan

perusahaan dan hal-hal yang harus dilakukan oleh kurator

dalam melakukan pemberesan perusahaan atau badan

hukum.

Menurut pengertian yang dapat kita peroleh dalam UU

Kepailitan, yang dimaksud dengan kepailitan adalah suatu

keadaan dimana harta kekayaan debitur berada dalam

keadaan sita umum dan debitur demi hukum kehilangan

haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya. (pasal

21,24 UUK dan pasal 1131-1132 KUHPerdata).

Satu hal yang luar biasa dalam pengertian ini adalah seluruh

kekayaan debitur ada dalam keadaan sita umum, sehingga

dengan demikian tidak ada pihak manapun yang berhak atas

harta ini, kecuali kurator yang memperoleh penugasan

melalui penetapan hakim untuk melakukan pemberesan.

2. Proses Sidang Perkara Kepailitan

Sebagaimana kita ketahui apabila kita berperkara di

pengadilan umum, maka untuk memperoleh keputusan

hakim bahwa kita memenangkan perkara tersebut secara

final (inkracht) maka diperlukan waktu yang cukup lama

(asumsi optimis 5 tahun). Lamanya waktu yang diperlukan

tersebut adalah untuk menempuh proses beracara di

pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan mahkamah agung.

Sedangkan apabila kita telah memenangkan perkara dan

hendak memperoleh hak kita, maka kita perlu mengajukan

sita eksekusi atas jaminan atau objek yang dipersengketakan,

hal ini pun memerlukan waktu yang cukup lama dan memiliki

tingkat kerumitan tersendiri.

Apabila kita tengok proses beracara di pengadilan niaga

dalam menangani masalah kepailitan ini, maka kita dapati

horizon waktu yang jauh lebih cepat untuk mempeoleh

kepastian dalam masalah hukum ini, karena proses beracara

dipengadilan ini yang lebih ringkas dan sifat dari putusan

yang menjadikan seluruh harta debitur dalam kondisi sita

umum.

Secara umum, prosedur beracara di Pengadilan Niaga dalam

menangani permohonan kepailitan adalah sbb:

1. Permohonan pailit ditujukan kepada Ketua Pengadilan

Niaga tempat kedudukan hukum Debitur, yang diajukan

secara tertulis dibuat rangkap 6 (enam), aslinya

ditandatangani di atas materai. Apabila termohon pailit

lebih dari satu, maka surat permohonan pailit ditambah

sesuai dengan banyak /(jumlah) termohon pailit;

2. Permohonan pailit harus diajukan oleh seorang Advocat

(pasal 7), kecuali diajukan oleh Kejaksaan , BI,

Bapepam dan Menteri Keuangan;

3. melampirkan daftar bukti berikut bukti-bukti yang

sudah dinazegelen dan Surat Kuasa Khusus yang harus

didaftarkan terlebih dahulu di kepaniteraan Pengadilan

Niaga, selanjutnya melakukan pembayaran SKUM

sebagai uang panjar perkara

4. Setelah permohonan lengkap, maka panitera

menyampaikan permohonan pailit kepada Ketua

Pengadilan Niaga paling lambat 2 (dua) hari setelah

permohonan pailit didaftarkan (Pasal 6)

5. Paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari setelah

didaftarkan maka Pengadilan harus mempelajari dan

menetapkan hari sidang;

6. Atas permohonan Debitur dengan disertai alasan yang

cukup maka Pengadilan dapat menunda pelaksanaan

sidang paling lama 25 hari setelah permohonan

didaftarkan;

7. Pengadilan WAJIB memanggil debitur apabila

permohonan diajukan oleh Kreditur, Kejaksaan, BI

Bapepam dan Materi Keuangan;

8. Pengadilan DAPAT memanggil Kreditur apabila

permohonan diajukan oleh Debitur secara volunteer;

9. Pemanggilan dilakukan oleh Juru Sita paling lambat 7

(tujuh) hari sebelum sidang pertama dimulai, baik

dengan tercatat atau diantar langsung oleh juru sita;

10. Sidang dilaksanakan paling lambat 20 hari setelah

tanggal permohonan pendaftaran;

11. Berdasarkan alasan yang cukup sidang dapat

ditunda oleh Pengadilan paling lambat 25 hari sejak

didaftarkan;

12. Putusan Permohonan Pailit paling lambat 60 hari

sejak didaftarkan;

13. Penyampaian salinan putusan kepada pihak yang

berkepentingan (3 hari setelah putusan).

Kalau kita hitung waktu yang diperlukan dalam proses ini

untuk memperoleh putusan pengadilan berupa penetapan

kepailitan, maka waktu yang diperlukan hanyalah sekitar 2

bulan saja. Bandingkan dengan proses beracara yang lazim

diterpakan dalam pengadilan negeri yang memerlukan waktu

berbulan-bulan bahkan tahunan.

3. Syarat-syarat Permohonan Pailit

Singkatnya waktu dalam proses kepailitan diikuti oleh

kesederhanaan pihak-pihak yang hendak mengajukan

permohonan pailit, hal ini tercermin dari syarat-syarat yang

harus dipenuhi para pihak untuk mengajukan permohonan

pailit.

Permohonan pernyataan pailit harus memenuhi syarat-syarat

yang diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat

(4) UUK yaitu :

1. Debitur mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak

membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh

tempo dan dapat ditagih (pasal 2 ayat (1));

2. Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara

sederhana (sumir) bahwa kedua syarat tersebut di atas

telah terpenuhi (pasal 8 ayat (4));

Apabila kita lihat pada persyaratan Nomor 1, maka dapat

dipastikan hal ini mudah dipenuhi oleh kreditur, karena yang

mempunyai tagihan kepada Debitur setidak-tidaknya adalah

karyawan dan pemerintah dalam hal ini kantor pajak.

Kedudukan pemerintah sebagai kreditur adalah mutlak,

karena pemerintah mempunyai hak tagih atas harta-harta

pailit dan berkedudukan sebagai kreditur preferen (kreditur

yang memiliki hak tagih yang didahulukan).

Dengan demikian secara toritis, seluruh perusahaan yang

memiliki hutang, yang telah jatuh tempo, dapat dipastikan

memiliki lebih dari satu kreditor. Sehingga secara teoritis

tidak ada perusahaan yang bebas dari risiko pailit.

3.1 Pihak yang berhak mengajukan permohonan pailit

Secara umum permohonan pailit dapat diajukan oleh :

1. Salah satu Kreditur atau secara bersama-sama;

2. Debitur (secara Volunteer);

3. Untuk kepentingan umum dapat juga diajukan oleh

kejaksaan dan untuk beberapa jenis perusahaan tertentu

diajukan oleh instansi terkait, sebagaimana diatur dalam

ketentuan pasal 2 ayat (2),(3),(4) dan (5).

Khusus untuk debitur yang mengajukan permohonan pailit,

harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS yang

khusus diadakan untuk hal ini. Hal ini sesuai dengan

pengaturan yang ada di dalam ketentuan Undang-undang

Perseroan Terbatas (UU no 40 tahun 2007).

3.2 Kurator

Kurator adalah Perorangan atau persekutuan perdata yang

berdomisili di Indonesia yang memiliki keahlian khusus, yang

dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan

harta pailit dan telah terdaftar di Departemen Hukum dan

HAM.

Keahlian khusus yang dimaksud, dibuktikan dengan cara

yang bersangkutan telah mengikuti pendidikan khusus dan

lulus ujian keahlaian sebagai kurator.

Apabila kita membandingkan dengan negara-negara lain,

dasar ilmu yang yang diwajibkan untuk menjadi kurator

dapat berbeda, apakah dari disiplin ilmu bidang akuntansi

atau dari bidang hukum.

Profesi kurator di negara Belanda, berlatar belakang bidang

ilmu hukum, sedangkan di negara Australia, kurator berlatar

belakang ilmu akuntansi/akuntan. Sedangkan persyaratan

yang berlaku di Indonesia, seseorang dapat menjadi kurator

apabila berlatar belakang ilmu hukum/sarjana hukum atau

ilmu ekonomi/sarjana ekonomi.

Apabila telah lulus ujian sebagai kurator, maka yang

bersangkutan dapat mendaftar diri sebagai curator di

Departemen Hukum dan HAM, dan selanjutnya dapat

berpraktek di pengadilan niaga diseluruh Indonesia.

3.3 Hakim Pengawas

Dalam menjalankan tugas pemberesan harata pailit, kurator

berada dalam pengawasan hakim pengawas. Hakim

pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh Majelis Hakim

kepailitan untuk mengawasi jalannya proses kepailitan agar

sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Secara umum tugas hakim pengawas, selain mengawasi

kurator atas proses pemberesan harta pailit, juga melakukan

hal-hal sebagai berikut:

1. Memimpin rapat verifikasi

2. Menyetujui/menolak daftar tagihan-tagihan yang

diajukan oleh kreditor;

3. Meneruskan daftar tagihan-tagihan yang tidak dapat

diselesaikan dalam rapat verifikasi kepada majelis

hakim pengadilan niaga;

4. Mendengar saksi-saksi dan para ahli yang berkaitan

dengan kepailitan;

5. Memberikan atau menolak ijin untuk debitur pailit

melakukan perjalanan/berpergian.

4. Pemberesan Harta Pailit

Apabila perusahaan yang sudah memasuki tahap

pemberesan, maka pada prinsipnya seluruh boedel pailit

harus dapat dijual secara transparan. Dalam Pasal 185 ayat

(1) Undang-undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan

dan Penundaaan Pembayaran Utang ditentukan bahwa

semua harta pailit harus dijual dimuka umum. Menurut

hukum positif saat ini penjualan tersebut adalah secara

lelang sebagaimana diatur dalam Vendu Reglement.

Dalam hal penjualan dimuka umum dimaksud ayat (1) tidak

tercapai maka penjualan dibawah tangan dapat dilakukan

dengan ijin Hakim Pengawas. Dari ketentuan tersebut dapat

dilihat bahwa meskipun dibolehkan adanya penjualan harta

pailit dibawah tangan dengan seijin Hakim Pengawas, tetapi

dalam era reformasi dimana transparansi, efisiensi dan

akuntabilitas selalu dituntut di segala bidang kehidupan,

kiranya penjualan melalui lelang merupakan alternative yang

tepat dan cepat untuk digunkana dalam penyelesaian

kepailitan.

Ketentuan Pasal 185 tersebut lebih baik dan lebih pasti

dibanding ketentuan pada Pasal 171 dalam Undang-undang

Kepailitan yang lama yang dalam praktek juistru tidak jarang

mengedepankan penjualan dibawah tangan yang tentu saja

dapat merugikan kepentingan umum dan kepentingan

kreditor.

Hal ini terjadi karena rumusan Pasal 171 mengandung loop

hole karena bunyinya adalah bahwa penjualan harta pailit

dilakukan secara lelang, kecuali ada ijin hakim pengawas

untuk menjual diluar lelang.

Perlu diketahui bahwa salah satu pertimbangan dan tujuan

dari UU Kepailitan adalah untuk mengupayakan penyelesaian

yang adil, untuk itu diperlukan sarana hukum yang dapat

digunakan secara cepat, terbuka dan efektif. Kiranya dengan

kebaikan-kebaikan lelang, maka lelang dapat memenuhi

kebutuhan akan salah satu sarana hukum dimaksud.

Lelang dilakukan di depan umum, dengan cara penawaran

harga yang kompetititf, dan dilaksanakan oleh Pejabat

Lelang selaku pejabat umum yang independent. Dengan

melaksanakan penjualan harta pailit secara lelang berarti

kepentingan berbagai pihak seperti debitor, kreditor

maupuan pembeli lelang itu sendiri dapat terlindungi dan

dapat dipertanggungjawabkan. Disamping itu dibandingkan

dengan penjualan dibawah tangan, lelang adalah cara

penjualan yang cepat sehingga lebih efisien.

5. Hak Negara, Masalah Penagihan Pajak Dalam Hal

Kepailitan

Secara umum tugas dan wewenag Kurator berdasarkan UU

KPKPU dan UU Perpajakan adalah sebagai berikut:

(1) melakukan pemberesan utang Debitor Pailit

termasuk pemberesan utang pajak,

(2)menjalankan hak dan kewajiban Wajib Pajak sebagai

Wakil Wajib Pajak.

Dalam melakukan pemberesan, Kurator berkewajiban untuk

menyelesaikan utang Debitor Pailit, termasuk utang pajak,

baik yang telah dinyatakan berdasarkan ketetapan pajak

maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjensi.

5.1 Dalam hal Surat Ketetapan Pajak yang telah

diterbitkan

Apabila Wajib Pajak/Penanggung Pajak dengan putusan

Pengadilan dinyatakan pailit, penagihan pajak dilakukan

yang harus dilakukan berdasarkan UU PPSP dan UU

Pailit sebagai berikut:

a. bilamana belum diterbitkan Surat Paksa , Surat

Ketetapan Pajak diberitahukan kepada Kurator.

(Memenuhi permintaan verifikasi kewajiban pajak Pasal

113 ayat (1) huruf b.UU Kepailitan)

b. Diterbitkan Surat Paksa , Salinan Surat Paksa dan Berita

Pemberitahuan Surat Paksa disampaikan keada kurator

(Ps.10 (5) UU PPSP),

c. Dilakukan penyitaan , tindakan Penagihan Pajak

berdasarkan UU PPSP s.d Lelang/pembagian hasil

penjualan tetap dapat dijalankan.

5.2 Dalam hal belum diterbitkan Surat Ketetapan Pajak

untuk Masa Pajak/Tahun Pajak sebelum pailit

Sebagaimana disebutkan diata bahwa utang pajak itu

timbul karena undang-undang. Perhitungan utang pajak

menurut SPT adalah utang pajak menurut undang-

undang. Namun demikian bilamana Direktur Jenderal

Pajak mendapatkan bukti bahwa perhitungan pajak

menurut SPT tidak benar, Direktur Jenderal Pajak

menetapkan jumlah pajak terutang yang semestinya,

Ketetapan Pajak yang timbul setelah berakhirnya

kepailitan ditagih seperti semulan.

5.3 Utang Pajak yang timbul dalam pemberesan

Utang pajak yang timbul dalam pemberesan adalah

utang pajak yang timbul selama proses pemberesan,

yaitu dari saat Putusan Pernyataan Pailit sampai

berakhirnya kepailitan. Utang pajak yang timbul dalam

periode proses pemberesan akan menjadi tugas dan

tanggung jawab kurator.

5.4 Kewajiban Kurator sebagai Wakil Wajib Pajak

Dalam hal terjadi kepailitan, undang-undang pajak

mengatur bahwa dalam menjalankan hak dan memenuhi

kewajiban perpajakan Wajib pajak diwakili dalam hal:

badan dalam pembubaran atau pailit oleh orang atau

badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan”.

Oleh sebab itu Debitor (Wajib Pajak) yang dinyatakan

pailit, untuk melaksanakan hak dan kewajiban

perpajakan diwakili oleh Kurator.

Untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban

dimaksud Kurator harus memahami hak dan kewajiban

Wajib Pajak dalam melaksanakan tugas berdasarkan

amanah UU KUP tersebut.

Wakil Wajib Pajak bertanggung jawab secara pribadi

dan/atau secara renteng atas pembayran pajak yang

terutang kecuali dapat membuktikan dan meyakinkan

Direktur Jenderal Pajak, bahwa mereka dalam

kedudukannya benar-benar tidak mugkin untuk dibebani

tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut.

6. Kewajiban Direksi dan Dewan Komisaris

Pemegang saham atas perseroan yang pailit, hanya

bertanggung jawab sebatas setoran modal yang diberikan

kepada Perseroan tersebut, sehingga risiko keuangan yang

ditanggung oleh Pemegang saham adalah maksimal sebesar

modal/saham yang bersangkutan.

Namun hal ini tidak berlaku kepada organ perseroan yang

lain, yakni direksi dan dewan komisaris. Direksi dan dewan

komisaris bertanggung jawab atas kepailitan yang terjadi

pada perseroan sampai dengan harta pribadi yang

bersangkutan, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Ketentuan tentang tanggung jawab direksi atas kepailitan

diatur secara khusus pada pasal 104 dan untuk komisaris

pasal 115. Ketentuan atas tanggung jawab ini, tetap berlaku

selama 5 tahun sejak direksi atau komisaris sudah tidak

menjabat lagi. Dengan demikian, tampaknya direksi dan

komisaris harus lebih hati-hati untuk mengelola perusahaan,

karena apabila terjadi kepailitan, bahkan setelah 5 tahun

tidak menjabat, masih bertanggung jawab atas pailitnya

perusahaan.

7. Penutup

Undang-undang Kepailitan merupakan sarana ataupun

pilihan hukum bagi kreditor untuk dapat memulihkan

kembali piutang-piutang mereka, sepanjang piutang-piutang

tersebut telah jatuh tempo dan secara sederhana tidak

memerlukan pembuktian yang rumit.

Namun, sangat disayangkan bahwa keputusan pailit tidak

mempertimbangkan kesehatan perusahaan, khususnya dalam

aspek solvabilitas.

Hal ini dapat membawa konsekuensi going concern

perusahaan dapat sewaktu-waktu terhenti karena adanya

tuntutan pembayaran hutang sekalipun hutang tersebut

bersifat immaterial. Karena UU Kepailitan tidak membatasi

hak tagih yang dapat menimbulkan konsekuensi pailit.

Oleh karena itu, adalah sebuah kearifan apabila keputusan

pailit mempertimbangkan size dari hutang yang

diperselisihkan sehingga tercapai asas kepatutan untuk

perusahaan memperoleh predikat pailit.

Kepailitan

Documents

Transcript of Kepailitan