Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar

of 14 /14
UU No. 37 TAHUN 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban membayar utang Oleh : ALI NURYAHYA. SH,MH

Transcript of Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar

Page 1: Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar

UU No. 37 TAHUN 2004Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

membayar utang

Oleh :

ALI NURYAHYA. SH,MH

Page 2: Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar

Hukum Acara Pengadilan Niaga

Pengertian Kepailitan

Kepailitan adalah :

Sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit

yang pengurusan dan pemberesannya

dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan

Hakim Pengawas

Kreditur adalah :

Orang yang mempunyai piutang karena

perjanjian atau Undang-undang yang dapat

ditagih dimuka Pengadilan.2

Page 3: Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar

Debitur adalah :

Orang yang mempunyai utang karena

perjanjian atau UU yang pelunasannya dapat

ditagih dimuka Pengadilan.

Kurator adalah :

Balai Harta Peninggalan atau orang

perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan

untuk mengurus dan membereskan harta

Debitur Pailit

3

Page 4: Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar

Dasar Hukum Kepailitan antara lain :

Pasal 1131 KUHPerdata

Pasal 1132 KUHPerdata

Pasal 21 UUKPKPU ( UU N0.37 Tahun 2004 )

4

Page 5: Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar

Pihak-pihak yang dapat mengajukan Pailit

1. Debitur yang bersangkutan.

2. Kreditur / Para Kreditur.

3. Kejaksaan demi kepentingan umum.

4. Bank Indonesia apabila Debiturnya Bank.

5. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dalamhal Debiturnya perusahaan efek, Bursa efek, lembaga kliring dan penjamin.

6. Menteri Keuangan (dalam hal Debiturnyaperusahaan asuransi dana pensiun atau BUMN)

5

Page 6: Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar

Syarat untuk dapat dinyatakan Pailit

melalui Pengadilan yaitu : (Pasal 2 ayat 1 UU KPKU )

1. Debitor mempunyai dua atau lebih

Kreditor ;

2. Debitor tidak membayar lunas sedikitnya

satu utang ;

3. Utang telah jatuh dan dapat ditagih

6

Page 7: Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar

Prosedur Pengajuan Permohonan Pailit

(Pasal 6 dan 7) :

• Diajukan kepada Ketua Pengadilan.

• Didaftar Permohonan pernyataan Pailit pada

tanggal Permohonan yang bersangkutan diajukan

dan kepada Pemohon diberikan tanda terima.

7

Page 8: Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar

Pasal 7 : 1 UU KPKPU :

Permohonan permohonan Pailit

harus diajukan oleh seorang

Advokat.

8

Page 9: Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar

• Putusan atas Permohonan pernyataan

Pailit harus diucapkan oleh Pengadilan

paling lambat 60 hari setelah Permohonan

didaftarkan.

• Bahwa Pemohon dapat mengajukan sita

jaminan terhadap sebagian atau seluruh

kekayaan Debitur dan dapat menunjuk

Kurator sementara.

9

Page 10: Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar

Putusan pailit :

• Putusan Pailit diucapkan / dibacakan oleh

Hakim Pengadilan Niaga dengan suatu

putusan (Vonis) tidak dengan suatu

ketetapan (Beschikking).

• Dalam Putusan Pailit harus diangkat Kurator

dan seorang Hakim Pengawas.

• Bila Pemohon tidak mengajukan usul

pengangkatan Kurator maka Balai Harta

Peninggalan (BHP) diangkat selaku Kurator.10

Page 11: Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar

Hakim Pengawas :

Yaitu Mengawasi pengurusan dan

pemberesan.

Terhadap penetapan Hakim pengawas

dalam waktu 5 hari setelah penetapan dapat

diajukan banding ke Pengadilan (Pasal 68:1)

Kurator :

Tugas Kurator adalah melakukan

pengurusan dan atau pemberesan harta

pailit.

11

Page 12: Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar

Upaya Hukum Kepailitan :

Kasasi.

Peninjauan Kembali.

Kasasi

• Diajukan paling lambat 8 hari sejak putusan

diucapkan. Dapat diajukan oleh Debitur atau

Kreditur dan dapat juga diajukan oleh Kreditur lain

(Kasasi pihak ketiga)

• Memori kasasi wajib diserahkan kepada Panitera

Pengadilan pada tanggal permohonan didaftarkan.

• Kontra memori kasasi diajukan paling lambat 7 hari

setelah Termohon menerima memori kasasi.

12

Page 13: Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar

Peninjauan Kembali

Putusan atas permohonan pailit yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap dapat diajukan Peninjauan

Kembali

PK dapat diajukan bukti apabila :• Ditemukan bukti baru (Novum).

• Terdapat kekeliruan yang nyata dalam putusan

Hakim.

Karena Novum 180 hari memperoleh kekuatan hukum

tetap (Pasal 296 : 1).

Karena kekeliruan yang nyata

30 hari memperoleh kekuatan hukum

tetap ( Pasal 296 : 2).

13

Page 14: Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar

Memori dan Kontra memori PK (Pasal 297) :

Memori PK dan bukti pendukung diserahkan pada

saat menyatakan PK.

Kontra memori diserahkan dalam waktu 10 hari sejak

pendaftaran atau 8 hari sejak diberitahukan.

Kecuali ditentukan lain dalam UU ini maka Hukum

Acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata

14