KERANGKA ACUAN KERJA

PEGAWAI TIDAK TETAP ADMINISTRASI

SEKRETARIAT DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS

I. Latar Belakang

Dalam rangka peningkatan iklim investasi yang berdampak positif pada pencapaian

pembangunan ekonomi nasional, Pemerintah Indonesia telah mencanangkan program

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). KEK merupakan kawasan dengan batas tertentu

dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk

menyelenggarakan fungi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. Kawasan

tersebut dipersiapkan untuk memaksimalkan kegiatan industri, ekspor, impor dan

kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

Untuk menetapkan, menyelenggarakan dan mengembangkan KEK dibentuk Dewan

Nasional KEK yang bertanggung jawab kepada Presiden. Dewan Nasional mempunyai

tugas membantu Presiden dalam menyusun Rencana Induk Nasional KEK; menetapkan

kebijakan umum serta langkah strategis untuk mempercepat pembentukan dan

pemgembangan KEK; menetapkan standar infrastruktur dan pelayanan minimal dalam

KEK; melakukan pengkajian atas usulan suatu wilayah untuk dijadikan KEK;

memberikan rekomendasi pembentukan KEK; mengkaji dan merekomendasikan langkah

pengembangan di wilayah yang potensinya belum berkembang; menyelesaikan

permasalahan strategis dalam pelaksanaan, pengelolaan, dan pengembangan KEK; dan

memantau dan mengevaluasi keberlangsungan KEK serta merekomendasikan langkah

tindak lanjut hasil evaluasi kepada Presiden, termasuk mengusulkan pencabutan status

KEK.

Selanjutnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Nasional KEK,

dibentuk Sekretariat Dewan Nasional KEKyang secara teknis operasional

bertanggungjawab kepada Ketua Dewan Nasional KEK dan secara administratif

berkedudukan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Sekretariat Dewan

Nasional KEK terdiri atas Bagian Perancanaan dan Kerja Sama; Bagian Pengelolaan

Informasi; Bagian Hukum dan Umum; dan Kelompok Jabatan Fungsional.

II. Maksud dan Tujuan

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus,

Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus akan dibantu oleh Pegawai

Tidak Tetap Administrasi Verifikator Keuangan untuk Bidang Keuangan Tata Usaha dan

Keuangan.

Adapun sasaran akhir kegiatan penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus ini adalah

terciptanya suatu rekomendasi bagi Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus dalam

mewujudkan pembangunan ekonomi nasional melalui penyelenggaraan Kawasan

Ekonomi Khusus.

III. Lingkup Pekerjaan

Lingkup pekerjaan Pegawai Tidak Tetap Administrasi Verifikator Keuangan untuk

Bidang Keuangan Tata Usaha dan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mewakili Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian, dan Keuangan atau Kepala

Bagian Hukum dan Umum untuk memenuhi undangan ceramah/rapat/seminar yang

berkaitan dengan tupoksi Bagian Hukum dan Umum Sekretariat Dewan Nasional

Kawasan Ekonomi Khusus

2. Menyusun rencana kerja pengantaran surat dan membuat tanda terima surat-surat

dinas dan dokumen

3. Menghimpun penyiapan bahan pungutan dan setoran pajak pada setiap pembayaran

sesuai dengan peraturan yang berlaku dan melaporkan setoran pajak

4. Melakukan rekonsiliasi data keuangan dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan

Negara (KPPN) dan Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

5. Mengirimkan surat-surat dinas dan dokumen secara langsung kepada unit-unit di

lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

6. Mengantar surat-surat dinas dan dokumen secara langsung ke kementerian/lembaga

yang berkedudukan di Jakarta

7. Membantu kelengkapan data jika terjadi kesalahan dan/atau kekuranglengkapan Surat

Pertanggungjawaban (SPJ)

8. Mendukung semua kegiatan Kesekretariatan Dewan Nasional Kawasan Ekonomi

Khusus;

9. Membantu dalam proses Validasi Pajak;

10. Membantu Sekretariat Dewan nasional dalam menyiapkan laporan hasil

kegiatan/laporan akhir kegiatan;

11. Menyampaikan laporan berkala kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha,

Kepegawaian, dan Keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

12. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dewan Nasional Kawasan

Ekonomi Khusus.

IV. Kualifikasi Pegawai Tidak Tetap Administrasi Verifikator Keuangan untuk Bidang

Keuangan Tata Usaha dan Keuangan

A. Kualifikasi teknis

1. D3 Keuangan Perbankan

2. IPK minimal 2,75 dari skala 4.0;

3. Memiliki pengalaman kerja minimal 3 tahun di bidang terkait;

a. Menyusun bahan pungutan dan setoran pajak pada setiap pembayaran sesuai

dengan peraturan yang berlaku dan melaporkan setoran pajak;

b. Melakukan rekonsiliasi data keuangan instansi pemerintah;

c. Memeriksa dan melengkapi dokumen dalam pertanggungjawaban

administrasi instansi pemerintah;

4. Memiliki motivasi kerja yang baik;

5. Mampu mengoperasikan komputer (MS Office);

7. Mampu bekerja independent dan efektif bekerja dalam tim;

B. Kualifikasi Administratif

1. Memiliki NPWP;

2. Bukan sebagai PNS/Pegawai BUMN;

3. Bukti Setor Potong Pajak PPh Pasal 21.

V. Jangka Waktu Penugasan

Disesuaikan waktunya dengan jangka waktu pelaksanaan kegiatan Sekretariat Dewan

Nasional KEK sehubungan dengan jangka waktu penugasan Pegawai Tidak Tetap

Administrasi Verifikator Keuangan untuk Bidang Keuangan Tata Usaha dan Keuangan

selama 12 (Dua Belas) bulan, dapat secara efektif dan efisien membantu Sekretariat

Dewan Nasional KEK tahun 2015.

VI. Produk Laporan

Produk laporan bulanan merupakan hasil kerja selama periode kegiatan tersebut

dilaksanakan yang disesuaikan dengan tugas yang diberikan.

VII. Prakiraan Biaya

Honorarium penggunaan Pegawai Tidak Tetap Administrasi Verifikator Keuangan untuk

Bidang Keuangan Tata Usaha dan Keuangan ini menunjuk pada RAB Tahun 2015, yaitu

sebesar Rp.3.400.000 per bulan dan berdasarkan lamanya penugasan.

Jakarta, Desember 2014

Sekretaris Dewan Nasional

Kawasan Ekonomi Khusus

Enoh Suharto Pranoto

NIP.196108311987031001