Kertas Kerja Pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan, · PDF fileDIKLAT FUNGSIONAL PEMERIKSA...

DIKLAT FUNGSIONAL PEMERIKSA DASAR

Bahan Ajar

Kertas Kerja Pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan, dan Nota Penghitungan

Disusun:

Maulia Githa Ustadztama

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

PUSDIKLAT PAJAK 2016

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN,

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

DAN NOTA PENGHITUNGAN

KKP LHP NOTHIT 2

DAFTAR ISI

I. Kertas kerja pemeriksaan (kkp) --------------------------------------------------------------------- 3

A. PENGERTIAN KKP --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3

B. JENIS KKP-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3

1. KKP umum -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3

2. KKP khusus ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4

C. FUNGSI KKP ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4

D. FORMAT KKP --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6

1. Bagian atas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6

2. Bagian tengah --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6

3. Bagian bawah --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7

E. KODE INDEKS KKP DAN REFERENSI ------------------------------------------------------------------------------------- 9

1. Kode indeks KKP ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 9

2. Penyusunan KKP -------------------------------------------------------------------------------------------------- 16

F. BERKAS KKP -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18

1. KKP ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18

2. KKP induk ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18

3. KKPinduk per jenis pajak -------------------------------------------------------------------------------------- 18

4. KKP pendukung ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 18

5. Dokumen pendukung -------------------------------------------------------------------------------------------- 18

6. Dokumen pemeriksaan ----------------------------------------------------------------------------------------- 18

II. Laporan hasil pemeriksaan (LHP) ---------------------------------------------------------------- 37

A. PENGERTIAN LHP ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 37

B. SUSUNAN / BAGIAN LHP ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 39

1. LHP untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan ----------------------- 39

2. LHP untuk tujuan lain -------------------------------------------------------------------------------------------- 45

C. PENYUSUNAN LHP ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 48

D. LEMBAR PENGAWASAN PEMERIKSAAN ------------------------------------------------------------------------------- 51

E. FORMAT LHP -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 56

III. Nota penghitungan ---------------------------------------------------------------------------------- 73

A. PENGERTIAN NOTA PENGHITUNGAN ---------------------------------------------------------------------------------- 73

1. Fungsi nota penghitungan ------------------------------------------------------------------------------------- 73

2. Pembuatan nota penghitungan ----------------------------------------------------------------------------- 73

B. BENTUK, JENIS DAN KODE NOTA PENGHITUNGAN --------------------------------------------------------------- 74

C. FORMAT NOTA PENGHITUNGAN ----------------------------------------------------------------------------------------- 81

KKP LHP NOTHIT 3

I. KERTAS KERJA PEMERIKSAAN (KKP)

A. Pengertian KKP

Dasar Hukum yang digunakan untuk pembuatan KKP adalah Surat Edaran Direktur

Jenderal Pajak nomor SE-08/PJ/2012 tentang Pedoman Penyusunan Kertas Kerja

Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.

KKP adalah catatan secara rinci dan jelas yang dibuat oleh Pemeriksa Pajak mengenai

prosedur pemeriksaan yang ditempuh, data, keterangan, dan/atau bukti yang

dikumpulkan, pengujian yang dilakukan dan simpulan y/ang diambil sehubungan dengan

pelaksanaan pemeriksaan (Pasal 1 (15) PMK 17/2013 stdt PMK/2015)

Aktivitas atau kegiatan dalam pemeriksaan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah

data dan atau keterangan lainnya dan data dan atau keterangan itu sendiri, baik yang

diperoleh pada waktu persiapan pemeriksaan maupun pada waktu pelaksanaan

pemeriksaan harus didokumentasikan.

KKP merupakan wujud pertanggungjawaban Pemeriksa Pajak mengenai apa yang

Pemeriksa lakukan dan bukti, data atau keterangan yang Pemeriksa temukan selama

proses pemeriksaan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, bahkan pada waktu

memasuki penyusunan laporan hasil pemeriksaan.Sehingga tujuan utama dari

pembuatan KKP adalah sebagai bukti bahwa pemeriksa telah melaksanakan tugas

pemeriksaan sebagaimana mestinya berdasarkan ilmu, kepandaian dan pengalaman

yang dimilikinya.

Tulis apa yang dilakukan dan lakukan apa yang ditulis.

B. Jenis KKP

1. KKP Umum

KKP Umum adalah KKP selain KKP Khusus yang formatnya diatur dalam Surat

Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE08/PJ/2012

KKP Umum dibuat oleh Ketua Tim dan Anggota Tim. Termasuk dalam KKP umum

adalah Berkas KKP yang terdiri dari KKP Induk, KKP Induk Per Jenis Pajak, dan KKP

Pendukung. KKP tersebut harus dibuat sesuai ruang lingkup pemeriksaan, Rencana

Pemeriksaan dan perubahannya.

KKP LHP NOTHIT 4

Dalam hal terdapat pos/pos turunan yang tidak diperiksa berdasarkan Rencana

Pemeriksaan dan perubahannya, KKP harus mengungkapkan bahwa pos/pos

turunan tersebut tidak diperiksa.

Penelaahan KKP Umum dilakukan oleh Supervisor. Hasil penelaahan dituangkan

dalam Review Sheet Kertas Kerja Pemeriksaan.

2. KKP Khusus

KKP Khusus adalah KKP yang tata cara penyusunannya diatur tersendiri dalam

peraturan lainnya.

KKP Khusus dibuat, disusun, dan/atau ditelaah sesuai dengan ketentuan yang

mengatur hal tersebut. Contoh KKP Khusus adalah KKP Rencana Pemeriksaan, KKP

Perubahan Rencana Pemeriksaan, KKP Rencana Program Pemeriksaan, dan KKP

Realisasi Program Pemeriksaan.

C. Fungsi KKP

1. Bukti bahwa pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai standar pelaksanaan

pemeriksaan;

2. Bahan dalam melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak

mengenai temuan pemeriksaan;

3. Dasar pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan;

4. Sumber data atau informasi bagi penyelesaian keberatan atau banding yang

diajukan oleh Wajib Pajak; dan

5. Referensi untuk pemeriksaan berikutnya.

KKP harus memberikan gambaran mengenai:

1. Prosedur pemeriksaan yang dilaksanakan;

2. Data, keterangan, dan/atau bukti yang diperoleh;

a) Pengujian dalam melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib

Pajak mengenai temuan pemeriksaan;

b) Dasar pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan;

c) Sumber data atau informasi bagi penyelesaian keberatan atau banding yang

diajukan oleh wajib pajak;

d) referensi untuk pemeriksaan berikutnya.

KKP LHP NOTHIT 5

Syarat Pembuatan Kertas Kerja Pemeriksaan

Karena KKP memegang peran strategis, maka harus disusun dengan baik.KKP yang

baik adalah KKP yang dapat memenuhi fungsi yang melekat pada KKP tersebut.Untuk

bisa memenuhi fungsinya, KKP harus:

1. Lengkap

Lengkap, berarti bahwa KKP disusun dengan menggunakan teknik pemeriksaan yang

mencukup, didasarkan pada bahan bukti yang memadai, serta meliputi semua aspek

yang diperiksa.Jadi pengertian lengkap disini bisa dalam arti isi KKP tersebut maupun

keberadaan KKP tersebut (kalau ada di LHP harus ada KKP-nya).

2. Akurat

Akurat berarti bahwa KKP bebas dari salah saji dan salah hitung.Akurat juga berarti

bahwaKKP tersebut disusun dengan cermat, baik dari segi materi, perhitungan

matematis, maupun penerapan dasar hukum dalam melakukan koreksi.

3. Sistematis

Sistematis berarti bahwa KKP disusun dengan menggunakan struktur yang

memudahkan pencarian pada waktu dibutuhkan.Salah satu caranya dengan

menggunakan indeks KKP.

4. Informatif

Informatif berarti bahwa KKP yang disusun mudah dipahami oleh pengguna KKP

tanpa perlu terlebih dahulu menanyakan maksud dari KKP tersebut kepada pembuat

KKP.Informatif juga berarti bahwa konten KKP atau kandungan informasi yang ada

sudah memadai untuk digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

5. Terintegrasi

Terintegrasi berarti bahwa KKP yang satu dengan KKP yang lain informasinya tidak

saling bertentangan.Dengan kata lain terdapat sinkronisasi antara KKP yang satu

dengan KKP yang lainya.Misalnya antara KKP Biaya karyawan dengan KKP Objek

PPh Pasal 21.

6. Valid

KKP yang dibuat harus divalidasi oleh yang membuat, baik nggota tim pemeriksa,

ketua tim pemeriksa maupun supervisor.Validasi disini adalah sebagai sarana control

bahwa para pihak yang namanya ada di KKP tersebut telah membuat dan menelaah

dengan seksama.

KKP LHP NOTHIT 6

Paraf pemeriksa dan penelaah menggambarkan bahwa KKP tersebut telah dibuat

dengan memperhatikan berbagai syarat KKP yang baik, dan menggambarkan

pertanggungjawaban pemeriksa dan penelaah, dengan keterangan sebagi berikut;

1. KKP Umum dibuat oleh Ketua Tim dan Anggota Tim.

2. KKP Induk, KKP Induk Per Jenis Pajak, dan KKP Pendukung harus dibuat sesuai

ruang lingkup pemeriksaan, Rencana Pemeriksaan dan perubahannya.

3. Dalam hal terdapat pos/pos turunan yang tidak diperiksa berdasarkan Rencana

Pemeriksaan dan perubahannya, KKP harus mengungkapkan bahwa pos/pos

turunan tersebut tidak diperiksa.

4. Penelaahan KKP Umum dilakukan oleh Supervisor.Hasil penelaahan dituangkan

dalam Review Sheet Kertas Kerja Pemeriksaan.

5. KKP Khusus dibuat, disusun, dan/atau ditelaah sesuai dengan ketentuan yang

mengatur hal tersebut. Contoh KKP Khusus adalah KKP Rencana Pemeriksaan,

KKP Perubahan Rencana Pemeriksaan, KKP Rencana Program Pemeriksaan, dan

KKP Realisasi Program Pemeriksaan.

KKP merupakan bagian dari rahasia jabatan sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 16 tahun 2009.

D. Format KKP

Format KKP Umum terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu:

1. Bagian Atas

Bagian ini bentuknya dibakukan, isinya meliputi nama Unit Pelaksana Pemeriksaan

(UP2), judul KKP, nama Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan Masa/Tahun

Pajak yang Diperiksa.

2. Bagian Tengah

Bagian ini dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Bagian pertama

Bentuk bagian ini tidak dibakukan dan sesuai dengan kebutuhan Pemeriksa Pajak.

Bagian ini memuat:

1) sumber data;

KKP LHP NOTHIT 7

2) bukti yang dikumpulkan;

3) teknik dan prosedur pemeriksaan yang ditempuh; dan

4) uraian/simpulan hasil pemeriksaan.

Bagian ini dapat berbentuk tabel komparasi yang membandingkan nilai suatu pos/pos

turunan menurut SPT Wajib Pajak dengan nilai menurut Pemeriksa Pajak, kecuali

dalam hal:

1) Pemeriksaan dilakukan dalam rangka pemeriksaan ulang, maka yang

dibandingkan adalah nilai pos/pos turunan menurut penetapan sebelumnya

dengan nilai menurut Pemeriksa Pajak; atau

2) Pemeriksaan dilakukan dengan kriteria Wajib Pajak tidak menyampaikan

SPT, maka kolom nilai suatu pos/pos turunan menurut SPT Wajib Pajak

dikosongkan.

b. Bagian kedua

Bentuk bagian ini dibakukan yang terdiri dari:

1) Uraian penjelasan, yang berisi:

a) uraian penjelasan dilakukannya koreksi;

b) uraian penjelasan tidak dilakukannya koreksi; dan/atau

c) uraian lain yang dipandang perlu oleh pemeriksa; dan

2) Dasar hukum terkait dengan uraian sebagaimana dimaksud pada angka

satu.

Bagian ini dicantumkan pada KKP dimana koreksi atau pemeriksaan atas

suatu pos/pos turunan dilakukan.

Bagian tengah dapat terdiri dari beberapa halaman sesuai dengan

kebutuhan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KKP dengan

ketentuan masing-masing halaman harus:

a) diberi nomor halaman dan indeks dengan format "halaman ... dari ......;

indeks:..."; dan

b) diparaf oleh pembuat KKP; di pojok kanan bawah.

3. Bagian Bawah

Bagian ini bentuknya dibakukan, yang isinya mencakup nama dan paraf pembuat dan

penelaah KKP, tanggal pembuatan dan penelaahan KKP, seta kode indeks KKP.

Format KKP Umum dapat dilihat dalam Lampiran I Surat Edaran Direktur Jenderal

Pajak nomor SE-08/PJ/2012.

KKP LHP NOTHIT 8

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ..................................... (1)

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

.................................................. (2)

Nama WP : ..................... (3) NPWP : ..................... (4) Masa/Tahun Pajak : ..................... (5)

(6)

Penjelasan

No Uraian Dasar Hukum

1 2

dst

(7)

(8)

Dibuat Oleh: Ditelaah oleh:

Nama Paraf Tanggal Nama Paraf Tanggal

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

Bagian Atas

Bagian Tengah (bag. pertama)

Bagian Tengah (bag. kedua)

Bagian Bawah

KKP LHP NOTHIT 9

PETUNJUK PENGISIAN


Angka 1 : diisi dengan nama Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2). Angka 2 : diisi dengan judul KKP.

Angka 3 : cukup jelas. Angka 4 : cukup jelas. Angka 5 : diisi dengan masa dan tahun pajak yang diperiksa.

Angka 6 : diisi uraian isi KKP (dalam hal uraian isi mengambil bentuk tabel komparasi menurut WP dan menurut Pemeriksa maka bentuk tabel tersebut memperhatikan bentuk label sebagaimana dicontohkan pada lampiran VI).

Angka 7 : diisi dengan : - uraian penjelasan dilakukannya koreksi; - uraian penjelasan tidak dilakukannya koreksi; dan/atau - uraian lain yang dipandang perlu oleh pemeriksa.

Angka 8 : diisi dengan uraian dasar hukum terkait dengan uraian pada angka 7. Angka 9 : diisi dengan nama Ketua Tim dan Anggota Tim Pemeriksa. Angka 10 : diisi dengan paraf Ketua Tim dan Anggota Tim Pemeriksa.

Angka 11 : diisi dengan tanggal dibuatnya KKP. Angka 12 : diisi dengan nama Supervisor Tim pemeriksa. Angka 13 : diisi dengan paraf Supervisor Tim pemeriksa.

Angka 14 : diisi dengan tanggal ditelaahnya KKP. Angka 15 : diisi dengan kode indeks KKP.

E. Kode Indeks KKP dan Referensi

Kode Indeks Berkas KKP merupakan suatu tanda yang diberikan pada berkas KKP agar

dapat diidentifikasi dengan mudah dan cepat.Kode Indeks Berkas KKP terdiri atas Kode

Indeks KKP, Kode Indeks Dokumen Pendukung KKP, dan Kode Indeks Dokumen

Pemeriksaan.

1. Kode Indeks KKP

Kode Indeks Berkas KKP merupakan suatu tanda yang diberikan pada berkas KKP

agar dapat diidentifikasi dengan mudah dan cepat. Kode Indeks Berkas KKP terdiri

atas Kode Indeks KKP, Kode Indeks Dokumen Pendukung KKP, dan Kode Indeks

Dokumen Pemeriksaan.

1) Kode Indeks KKP

a) Pemeriksa Pajak harus menggunakan kode indeks KKP sebagaimana diatur

dalam Lampiran II SE-08/2012

KKP LHP NOTHIT 10

b) Pemberian kode indeks untuk KKP Pendukung dilakukan dengan

menambah angka pada kode indeks sebagaimana dimaksud pada huruf a

dengan contoh sebagai berikut.

i. KKP Pendukung dari KKP B.1 diberi kode indeks B.1.1, B.1.2, dan

seterusnya.

ii. KKP Pendukung dari KKP B.1.1 diberi kode indeks B.1.1.1, B.1.1.2,

dan seterusnya.

c) Dalam hal:

i. Ruang lingkup pemeriksaan adalah satu atau beberapa jenis pajak;

dan/atau

ii. Terdapat pos/pos turunan SPT yang tidak diperiksa berdasarkan

Rencana Pemeriksaan dan perubahannya;

kode indeks KKP tetap mengikuti daftar kode indeks sebagaimana dimaksud

pada huruf a

d) Dalam hal terjadi perubahan KKP yang dikarenakan oleh:

i. Perubahan koreksi berdasarkan tanggapan Wajib Pajak dan/atau

pembahasan atas hasil pemeriksaan;

ii. Perubahan koreksi berdasarkan Risalah Pembahasan Tim Quality

Assurance Pemeriksaan; atau

iii. Sebab-sebab lainnya;

KKP perubahan diberi kode indeks yang sama dengan KKP sebelumnya

dan diberi tambahan kode "P1" untuk perubahan pertama, "P2" untuk

perubahan kedua, dan seterusnya.

2) Kode Indeks Dokumen Pendukung KKP

Dokumen pendukung KKP harus diberi kode indeks mengikuti kode indeks KKP

yang didukungnya, dengan contoh sebagai berikut.

a) Dokumen pendukung KKP Rekapitulasi Delivery Order yang Belum

Dilaporkan WP (KKP B. 1.1.1) berupa fotokopi delivery order diberi kode

indeks B.1.1.1.1.

b) Pemberian kode indeks pada dokumen pendukung KKP dilakukan dengan

cara tertentu sehingga tidak mengubah isi/format dokumen pendukung KKP

yang telah diatur dalam peraturan terkait, misalnya dengan menempelkan

label pada sudut kanan bawah halaman terakhir dokumen pendukung KKP.

KKP LHP NOTHIT 11

3) Kode Indeks Dokumen Pemeriksaan

Pemberian Kode Indeks Dokumen Pemeriksaan diatur sebagai berikut.

a) Dokumen Pemeriksaan harus diawali dengan kode indeks "DOK." dan

ditambahkan dengan angka secara berurutan.

b) Pemberian kode indeks pada dokumen pemeriksaan dilakukan dengan cara

tertentu sehingga tidak mengubah isi/format dokumen pemeriksaan yang

telah diatur dalam peraturan terkait, misalnya dengan menempelkan label

pada sudut kanan bawah halaman terakhir dokumen pemeriksaan.

c) Rincian jenis dokumen pemeriksaan diatur dalam Lampiran SE 08.

4) Referensi (Ref.)

a) Referensi adalah Kode Indeks Berkas KKP yang menjadi sumber rujukan

KKP yang dibuat.

b) Pemeriksa harus mencantumkan referensi dalam hal isi suatu KKP merujuk

pada berkas KKP lainnya

DAFTAR KODE INDEKS KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

JUDUL KKP KODE

INDEKS

I. PERSIAPAN PEMERIKSAAN

1. Rencana Pemeriksaan

2. Rencana Program Pemeriksaan

3. Realisasi Program Pemeriksaan

4. dst.

II. INDUK

III. PPh BADAN/OP

WP BADAN

1. Peredaran Usaha

2. Harga Pokok Penjualan

3. Biaya Usaha Lainnya

4. Penghasilan dari Luar Usaha

5. Biaya dari Luar Usaha

6. Penghasilan Neto Komersial Luar Negeri

7. Penyesuaian Fiskal Positif

8. Penyesuaian Fiskal Negatif

9. Fasilitas Penanaman Modal berupa Pengurangan Penghasilan Netto

A.1

A.2

A.3

dst.

INDUK

B

B.1

B.2

B.3

B.4

B.5

B.6

B.7

B.8

B.9

KKP LHP NOTHIT 12

JUDUL KKP KODE

INDEKS

10. Kompensasi Kerugian Fiskal

11. PPh Terutang

12. Kredit Pajak

13. dll.

WP OP yang menyelenggarakan pembukuan

1. Peredaran Usaha

2. Harga Pokok Penjualan

3. Biaya Usaha

4. Penyesuaian Fiskal Positif

5. Penyesuaian Fiskal Negatif

6. Penghasilan Neto Dalam Negeri Sehubungan Dengan Pekerjaan

7. Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya

8. Penghasilan Neto Luar Negeri

9. Zakat / Sumbangan Keagamaan Yang Bersifat Wajib


11. Penghasilan Tidak Kena Pajak

12. PPh Terutang

13. Kredit Pajak

14. dll.

WP OP yang menghitung penghasilan neto menggunakan Norma Penghitungan

Penghasilan Neto :

1. Penghasilan Neto Dalam Negeri Dari Usaha Dan/Atau Pekerjaan Bebas

2. Penghasilan Neto Dalam Negeri Sehubungan Dengan Pekerjaan

3. Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya

4. Penghasilan Neto Luar Negeri

5. Zakat / Sumbangan Keagamaan Yang Bersifat Wajib


IV. PPh PASAL 21

1. Tidak Final

2. Final

V. PPh PASAL 22

1. Tidak Final

2. Final

VI. PPh PASAL 23

1. Tidak Final

2. Final

B.10

B.11

B.12

dst

B

B.1

B.2

B.3

B.4

B.5

B.6

B.7

B.8

B.9

B.10

B.11

B.12

B.13

dst

B

B.1

B.2

B.3

B.4

B.5

B.6

C

D

E

F

G

H

KKP LHP NOTHIT 13

JUDUL KKP KODE

INDEKS

VII. PPh PASAL 26

1. Tidak Final

2. Final

VIII. PPh Final

1. PPh Pasal 4 (2)

I

J

K

2. PPh Pasal 15

3. PPh Pasal 19

IX. PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

1. Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak

2. Impor BKP

3. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean

4. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean

5. Kegiatan Membangun Sendiri

6. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak

7. Penyerahan Atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak untuk

Diperjualbelikan (untuk Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak 2006 dan

sebelumnya)

8. Penagihan Kembali PPN yang tidak seharusnya Dibebaskan/Tidak Dipungut

X. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

1. Penyerahan BKP

2. Impor BKP

3. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak

4. Penagihan Kembali PPnBM yang tidak seharusnya Dibebaskan/Tidak Dipungut

XI. JENIS PAJAK LAINNYA

1. PBB

2. Bea Meterai

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

AA

DAFTAR DOKUMEN PEMERIKSAAN

YANG TERMASUK DALAM KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

NAMA DOKUMEN PEMERIKSAAN

1. Nota Dinas Penunjukan Supervisor

2. Surat Perintah Pemeriksaan

KKP LHP NOTHIT 14

3. Surat Tugas

4. Surat Tugas Membantu Pelaksanaan Pemeriksaan

5. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan

6. Berita Acara Pertemuan dengan Wajib Pajak

7. Bukti Peminjaman dan Pengembalian Buku, Catatan, dan Dokumen

8. Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen

9.Daftar Buku, Catatan, Dokumen yang Wajib Dipinjamkan Dalam Rangka Pemeriksaan

10.Surat Permintaan Wajib Pajak (foto kopi dan data yang dikelola secara elektronik

sesuai aslinya)

11.Surat Permintaan Bantuan Tenaga Ahli

12.Laporan Tenaga Ahli

13.Surat Peringatan I dan II

14.Daftar Buku, Catatan, dan Dokumen yang Belum Dipinjamkan Dalam Rangka

Pemeriksaan

15.Berita Acara Pemenuhan Seluruh Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen

16.Berita Acara Tidak Dipenuhinya Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan

Dokumen

17.Surat Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan

18.Persetujuan atau Penolakan Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan

19.Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan

20.Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan

21.Berita Acara Penolakan Pemeriksaan

22.Surat Pernyataan Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan

23.Berita Acara Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan

24.Berita Acara Wajib Pajak Tidak Berada di Tempat.

25.Berita Acara Tidak Dipenuhinya Panggilan Pemeriksaan Oleh Wajib Pajak

26.Surat Panggilan I atau Surat Panggilan II Untuk Memberikan Keterangan

27.Berita Acara Pemberian Keterangan Wajib Pajak

28.Surat Permintaan Keterangan Atau Bukti Dari Pihak Ketiga

29.Surat Peringatan I dan II Dalam Rangka Permintaan Keterangan atau Bukti

30.Berita Acara Tidak Dipenuhinya Permintaan Keterangan atau Bukti

31.Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan Daftar Temuan Pemeriksaan

32.Tanggapan tertulis Wajib Pajak atas SPHP

KKP LHP NOTHIT 15

33.Lembar Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan

34.Surat Pernyataan Penolakan Menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan

35.Berita Acara Penolakan Menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan

36.Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian Tanggapan Hasil

Pemeriksaan

37.Berita Acara Tidak Disampaikannya Tanggapan Tertulis Atas Hasil Pemeriksaan

38.Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

39.Risalah Pembahasan

40.Surat Pernyataan Penolakan Menerima Undangan Pembahasan Akhir Hasil

Pemeriksaan

41.Berita Acara Penolakan Menerima Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

42.Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak Dalam Rangka Pembahasan Akhir Hasil

Pemeriksaan

43.Surat permohonan pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan

44.Undangan Untuk Menghadiri Pembahasan Dengan Tim Quality Assurance

Pemeriksaan

45.Risalah Pembahasan Tim Quality Assurance Pemeriksaan

46.Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak Dalam Pembahasan Dengan Tim Quality

Assurance Pemeriksaan

47.Surat Panggilan Untuk Menandatangani Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil

Pemeriksaan

48.Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan ikhtisar Hasil Pembahasan

Akhir

49.Surat Pemberitahuan Penghentian/Penangguhan Pemeriksaan yang Ditingkatkan ke

Pemeriksaan Bukti Permulaan

50.Berita Acara Serah Terima Buku, Catatan, dan Dokumen dari Tim Pemeriksa Pajak

kepada Tim Pemeriksa Bukti Permulaan

51.Daftar Buku, Catatan, dan Dokumen yang Diserahterimakan

52.Daftar Harta Kekayaan Wajib Pajak/Penanggung Pajak

53.Laporan Penelitian KLU

54.Alat Keterangan yang Diproduksi

55.dll.

KKP LHP NOTHIT 16

2. Penyusunan KKP

1) Penyusunan KKP Umum dilakukan oleh Ketua Tim dan/atau Anggota Tim.

2) Penyusunan KKP berdasarkan urutan indeks dalam suatu berkas KKP.

Review Sheet KKP dan Daftar Kode Indeks Berkas KKP merupakan bagian yang

KKP merupakan wujud pertanggungjawaban Pemeriksa Pajak mengenai apa

yang Pemeriksa lakukan dan bukti, data atau keterangan yang Pemeriksa

temukan selama proses pemeriksaan, mulai dari proses perencanaan,

pelaksanaan, bahkan pada waktu memasuki penyusunan laporan hasil

pemeriksaan.tidak terpisahkan dari berkas KKP.


DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..................................................... (1)

REVIEW SHEET KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

No.

Kode

Indeks

KKP

Penelaahan Supervisor

Uraian Paraf Tanggal

Tindak Lanjut Ketua Tim dan/atau

Anggota Tim

Uraian Paraf Tanggal

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

KKP LHP NOTHIT 17

PETUNJUK PENGISIAN

REVIEW SHEET KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

Angka 1 : cukup jelas.

Angka 2 : cukup jelas.

Angka 3 : diisi dengan kode indeks KKP yang ditelaah oleh Supervisor.

Angka 4 : diisi dengan uraian penelaahan dari Supervisor.

Angka 5 : diisi dengan paraf Supervisor Tim pemeriksa.

Angka 6 : diisi dengan tanggal penelaahan oleh Supervisor Tim Pemeriksa.

Angka 7 : diisi dengan uraian tindak lanjut dari Ketua Tim dan/atau Anggota Tim.

Angka 8 : diisi dengan paraf Ketua Tim dan/atau Anggota Tim.

Angka 9 : diisi dengan tanggal dilakukannya tindak lanjut oleh Ketua Tim dan/atau Anggota Tim.


DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..................................................... (1)

DAFTAR KODE INDEKS BERKAS KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

No. Judul KKP / Nama Dokumen Pemeriksaan Kode Indeks

1.

2.

dst.

1.

2.

dst.

KKP :

(2)

Dokumen Pemeriksaan :

(4)

(3)

(5)

Supervisor

.................................. (6)

...................................

...................................

KKP LHP NOTHIT 18

Berkas KKP harus dilengkapi dengan daftar isi berupa Daftar Kode Indeks Berkas KKP

yang disusun dengan menggunakan format sebagaimana dalam Lampiran V SE-

08/PJ/2012.

Review Sheet KKP dan Daftar Kode Indeks Berkas KKP merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari berkas KKP. Contoh pembuatan KKP (Lampiran I SE 08/PJ/2012)

Format KKP sebagaimana diatur dalam Surat Edaran 08/PJ/2012 dapat diterapkan pada

kertas kerja pemeriksaan tujuan lain, sepanjang belum diatur pada ketentuan tersendiri.

F. Berkas KKP

Berkas KKP adalah KKP, dokumen pendukung KKP, dan dokumen pemeriksaan.

1. KKP

KKP terdiri dari KKP Induk, KKP Induk per Jenis Pajak dan KKP Pendukung

2. KKP Induk

KKP Induk adalah KKP yang merupakan rangkuman dari KKP Induk Per Jenis Pajak.

3. KKP Induk Per Jenis Pajak

KKP Induk Per Jenis Pajak adalah KKP yang memuat objek pajak, pajak terutang,

kredit pajak, pajak yang kurang (lebih) dibayar, sanksi administrasi, pajak yang masih

harus (lebih) dibayar dan/atau Surat Tagihan Pajak.

4. KKP Pendukung

KKP Pendukung adalah KKP yang memuat uraian lebih detail atau rincian dari suatu

KKP.

5. Dokumen Pendukung

Dokumen pendukung KKP adalah dokumen yang diperlukan untuk mendukung atau

sebagai sumber dalam pembuatan KKP.

6. Dokumen Pemeriksaan

Dokumen pemeriksaan adalah surat, dokumen, dan/atau daftar yang diperlukan

dalam dan/atau berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan.

KKP LHP NOTHIT 19

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA "ABC"


INDUK

Nama WP : PT Abcdefgh

NPWP : 01.234.567.8.666.000 Masa/Tahun Pajak : Januari - Desember 2009

Uraian Ref. Menurut

SPT WP Pemeriksa

Koreksi

PPh BADAN Penghasilan Kena Pajak PPh Badan Terutang

Kredit Pajak PPh Badan Kurang (Lebih) Bayar Sanksi Administrasi

PPh Badan Yang Masih Harus Dibayar

B 160,477,949 22,466,780

22,466,760

260,178,339 36,424,920

22,466,780

99,700,390 13,958,140

-

- 13,958,140

6,699,907

13,958,140

6,699,907

20,658,048 20,658,048

PPh PASAL 21 Objek PPh Pasal 21 PPh Pasal 21 Terutang

Kredit Pajak PPh Pasal 21 Kurang (Lebih) Bayar Sanksi Administrasi PPh Pasal 21 Yang Masih Harus Dibayar

C

47,009,149

537,500

537,500

47,009,149

537,500

537,500

- -

-

- -

-

-

-

- -

PPh PASAL 22

Objek PPh Pasal 22 PPh Pasal 22 Terutang Kredit Pajak

PPh Pasal 22 Kurang (Lebih) Bayar Sanksi Administrasi PPh Pasal 22 Yang Masih Harus Dibayar

E

- - -

- - -

- - -

-

- -

- -

- -

PPh PASAL 23 Objek PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 Terutang Kredit Pajak PPh Pasal 23 Kurang (Lebih) Bayar

Sanksi Administrasi PPh Pasal 23 Yang Masih Harus Dibayar STP Pasal 7 UU KUP

G

541,000

10,820 10,820

6,041,000

120,820 10,820

5,500,000

110,000 -

-

110,000 52,800

110,000 52,800

162,800 162,800

100,000 100,000

PPh PASAL 26 FINAL Objek PPh Pasal 26 Final PPh Pasal 26 Final Terutang

Kredit Pajak PPh Pasal 26 Final Kurang (Lebih) Bayar Sanksi Administrasi

PPh Pasal 26 Final Yang Masih Harus Dibayar

J

- -

-

- -

-

- -

-

-

- -

- -

- -

KKP LHP NOTHIT 20

PPH FINAL PASAL 4 AYAT (2)

Objek PPh Final Pasal 4 ayat (2) PPh Final Pasal 4 ayat (2) Terutang Kredit Pajak

PPh Final Pasal 4 ayat (2) Kurang (Lebih) Bayar Sanksi Administrasi PPh Final Pasal 4 ayat (2) Yg Msh Hrs Dibayar

K

750,000 75,000 75,000

750,000 75,000 75,000

- - -

-

- -

- -

- -

PPh PASAL 15 Objek PPh Pasal 15

PPh Pasal 15 Terutang Kredit Pajak PPh Pasal 15 Kurang (Lebih) Bayar

Sanksi Administrasi PPh Pasal 15 Yang Masih Harus Dibayar

L

-

- -

-

- -

-

- -

-

- -

- -

- -

PPN Penyerahan BKP/JKP DPP-PPN Yang Harus dipungut sendiri Pajak Keluaran Yang Harus dipungut sendiri

Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan PPN Kurang (Lebih) Bayar Dikompensasikan

PPN Kurang (Lebih) Bayar Sanksi Administrasi PPN Yang Masih Harus (Lebih) Dibayar

STP

N

319,349,212 31,934,921 31,934,921

417,573,602 41,757,360 31,934,921

98,224,390 9,822,439

-

- -

9,822,439 -

9,822,439 -

- 9,822,439 9,822,439

5,263,139 15,085,578

5,263,139 15,085,578

1,964,488 1,964,488

Dibuat oleh : Ditelaah oleh :


Cakti

Buddhi

Bhakti

Halaman 1 dari 2 ; Indeks : INDUK P1

KKP LHP NOTHIT 21

LAMPIRAN VI SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR : SE-08/PJ/2012 TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN UNTUK MENGUJI KEPATUHAN

PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN


DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA "ABC"


INDUK

(Perubahan Pertama)

Nama WP : PT Abcdefgh NPWP : 01.234.567.8.666.000 Masa/Tahun Pajak : Januari - Desember 2009

Uraian Ref. Menurut

SPT WP Pemeriksa

Koreksi

PPh BADAN Penghasilan Kena Pajak PPh Badan Terutang

Kredit Pajak PPh Badan Kurang (Lebih) Bayar Sanksi Administrasi

PPh Badan Yang Masih Harus Dibayar

B P1 160,477,949 22,466,780

22,466,780

259,638,339 36,349,320

22,466,780

99,160,390 13,882,540

-

-

13,882,540 6,663,619

13,882,540 6,663,619

20,546,160 20,546,160

PPh PASAL 21 Objek PPh Pasal 21 PPh Pasal 21 Terutang

Kredit Pajak PPh Pasal 21 Kurang (Lebih) Bayar Sanksi Administrasi

PPh Pasal 21 Yang Masih Harus Dibayar

C

47,009,149

537,500

537,500

47,009,149

537,500

537,500

- -

-

-

- -

- -

- -

PPh PASAL 22 Objek PPh Pasal 22 PPh Pasal 22 Terutang Kredit Pajak

PPh Pasal 22 Kurang (Lebih) Bayar Sanksi Administrasi PPh Pasal 22 Yang Masih Harus Dibayar

E

- - -

- - -

- - -

-

-

-

-

-

- -

PPh PASAL 23

Objek PPh Pasal 23 PPh Pasal 23 Terutang Kredit Pajak PPh Pasal 23 Kurang (Lebih) Bayar

Sanksi Administrasi PPh Pasal 23 Yang Masih Harus Dibayar STP Pasal 7 UU KUP

G

541,000 10,820 10,820

6,041,000 120,820 10,820

5,500,000 110,000

-

-

110,000 52,800

110,000 52,800

162,800 162,800

100,000 100,000

Halaman 1 dari 2 ; Indeks : INDUK P1

KKP LHP NOTHIT 22




PPh Badan

(Perubahan Pertama)

Nama WP : PT Abcdefgh NPWP : 01.234.567.8.666.000

Masa/Tahun Pajak : Januari - Desember 2009

Uraian Ref. Menurut

SPT WP Pemeriksa

Koreksi

Peredaran Usaha

Harga Pokok Penjualan Laba Bruto Biaya Usaha Lainnya

Laba Operasi Penghasilan dari Luar Usaha Biaya dari Luar Usaha

Penghasilan Neto Luar Negeri Laba Neto Komersial Penyesuaian Fiskal Positif Penyesuaian Fiskal Negatif

Fasilitas Penanaman Modal Berupa Pengurangan Penghasilan Neto Penghasilan Neto Fiskal

Kompensasi Kerugian Penghasilan Kena Pajak PPh Badan Terutang

Kredit Pajak PPh Badan Kurang (Lebih) Bayar Sanksi Administrasi :

- Pasal 13 (2) UU KUP 2% x 24 Bulan x Rp 13.882.540 PPh Badan Yang Masih Harus Dibayar

B.1

B.2

B.3 P1

B.4

B.5

B.6

B.7 B.8

B.9

B.10

B.11 P1 B.12

369,471,760

183,423,976

467,696,150

183,423,976

98,224,390

-

186,047,784

29,813,250

284,272,174

29,668,250

98,224,390

145,000

156,234,534

4,558,846

154,800

-

254,603,924

4,558,846

154,800

-

98,369,390

-

-

-

160,638,580

-

160,631

-

259,007,970

791,000

160,631

-

98,369,390

791,000

-

-

160,477,949

-

259,638,339

-

99,160,390

-

160,477,949

22,466,780

22,466,780

259,638,339

36,349,320

22,466,780

99,160,390

13,882,540

-

-

13,882,540

6,663,619

13,882,540

6,663,619

- 20,546,160 20,546,160



Cakti

Buddhi

Bhakti

Indeks : B P1

KKP LHP NOTHIT 23




PPh Badan



Uraian Ref. Menurut

SPT WP Pemeriksa

Koreksi

Peredaran Usaha

Harga Pokok Penjualan Laba Bruto Biaya Usaha Lainnya

Laba Operasi Penghasilan dari Luar Usaha Biaya dari Luar Usaha

Penghasilan Neto Luar Usaha Laba Neto Komersial Penyesuaian Fiskal Positif Penyesuaian Fiskal Negatif

Fasilitas Penanaman Modal Berupa Pengurangan Penghasilan Neto Penghasilan Neto Fiskal

Kompensasi Kerugian Penghasilan Kena Pajak PPh Badan Terutang

Kredit Pajak PPh Badan Kurang (Lebih) Bayar Sanksi Administrasi :

- Pasal 13 (2) UU KUP 2% x 24 Bulan x Rp 13.958.140 PPh Badan Yang Masih Harus Dibayar

B.1

B.2

B.3

B.4

B.5

B.6

B.7 B.8

B.9

B.10

B.11 B.12

369,471,760

183,423,976

467,696,150

183,423,976

98,224,390

-

186,047,784

29,813,250

284,272,174

29,128,250

98,224,390

685,000

156,234,534

4,558,846

154,800

-

255,143,924

4,558,846

154,800

-

98,909,390

-

-

-

160,638,580

-

160,631

-

259,547,970

791,000

160,631

-

98,909,390

791,000

-

-

160,477,949

-

260,178,339

-

99,700,390

-

160,477,949

22,466,780

22,466,780

260,178,339

36,424,920

22,466,780

99,700,390

13,958,140

-

-

13,958,140

6,699,907

13,958,140

6,699,907

20,658,048 20,658,048



Cakti Buddhi

Bhakti

Indeks : B

KKP LHP NOTHIT 24




Peredaran Usaha



Uraian

Ref. Menurut

SPT WP (Rp)

Pemeriksa (Rp)

Koreksi

(Rp)

Penjualan Ekspor Penjualan Lokal Jumlah

B.1.1

50.122.548

319.349.212

50.122.548

417.573.602

-

98.224.390

369.471.760

467.696.150 98.224.390

Pos penjualan ekspor tidak dilakukan pemeriksaan berdasarkan Rencana Pemeriksaan dan Perubahan Rencana Pemeriksaan



Cakti Buddhi

Bhakti

Indeks : B.1

KKP LHP NOTHIT 25




Penjualan Lokal



Sumber data :

- SPT Tahunan PPh Badan - Rincian Penjualan - Dokumen Pendukung (delivery order, invoice)

Pengujian dilakukan melalui tracing dari dokumen pendukung ke laporan penjualan

Uraian

Ref. Menurut

SPT WP

(Rp)

Pemeriksa

(Rp)

Koreksi

(Rp)

Januari Februari Maret

April Mei Juni Juli

Agustus September Oktober

Nopember Desember Jumlah

B.1.1.1

B.1.1.1

B.1.1.1

B.1.1.1 B.1.1.1

28.265.159

35.128.599

12.499.782

19.468.799

40.598.465

35.488.720

45.155.874

14.255.958

16.254.699

39.800.457

15.487.250

16.945.450

28.265.159

45.187.455

12.499.782

25.487.012

40.598.465

35.488.720

45.155.874

54.879.255

16.254.699

39.800.457

39.154.899

34.801.825

-

10.058.856

-

6.018.213

-

-

-

40.623.297

-

-

23.667.649

17.856.375

319.349.212

417.573.602 98.224.390

Penjelasan

No. Uraian Dasar Hukum

1. Berdasarkan bukti/dokumen sumber, terdapat penjualan lokal yang belum dilaporkan oleh Wajib Pajak. Lihat KKP B.1.1.1

Pasal 12 ayat (3) UU KUP Pasal 4 ayat (1) UU PPh

2. Penjualan lokal ini merupakan objek pemungutan PPN Pasal 12 ayat (3) UU KUP Pasal 4 ayat (1) UU PPN



Cakti

Buddhi

Bhakti

Indeks : B.1.1

KKP LHP NOTHIT 26




Rekapitulasi Delivery Order yang belum dilaporkan WP



Sumber data :

- Dokumen Pendukung (delivery order, invoice) Pengujian dilakukan melalui tracing dari dokumen pendukung ke laporan penjualan

No Nomor DO Tanggal Jumlah (Rp)

1 145-02-2009 12/02/2009 10.058.856

2 25/04/2009 05/04/2009 6.018.213

3 245-08-2009 03/08/2009 24.988.752

4 358-08-2009 24/08/2009 15.634.545

5 15/11/2009 25/11/2009 23.667.649

6 145-12-2009 25/12/2009 17.856.375

Jumlah 98.224.390

Penjelasan


1. Berdasarkan bukti/dokumen sumber, terdapat penjualan lokal yang belum dilaporkan oleh Wajib Pajak sesuai dengan dokumen

pengangkutan (delivery order).

Pasal 12 ayat (3) UU KUP Pasal 4 ayat (1) UU PPh

2. Penjualan lokal ini merupakan objek pemungutan PPN Pasal 12 ayat (3) UU KUP Pasal 4 ayat (1) UU PPN



Cakti Buddhi

Bhakti

Indeks : B.1.1.1

KKP LHP NOTHIT 27




Kompensasi Kerugian



Uraian

Ref.

Menurut

SPT WP (Rp)

Pemeriksa (Rp)

Koreksi (Rp)

Kompensasi Kerugian

-

-

-

Pos Kompensasi Kerugian tidak dilakukan pemeriksaan berdasarkan Rencana Pemeriksaan dan Perubahan Rencana Pemeriksaan



Cakti Buddhi

Bhakti

Indeks : B.10

KKP LHP NOTHIT 28




PPh Badan Terutang (Perubahan Pertama)


Sumber data :

- SPT Tahunan PPh Badan

Pengujian dilakukan dengan menghitung PPh terutang berdasarkan tarif Pasal 17 dan Pasal 31E UU PPh :

Penghasilan Kena Pajak menurut Pemeriksa

PKP dibulatkan Rp 259.638.339

Rp 259.638.000

PPh Terutang menurut Pemeriksa :

50% x 28% x Rp 259.638.000 = Rp 36.349.320

PPh Terutang menurut WP Rp 22.466.780

Koreksi Rp 13.882.540

Penjelasan


1. Hasil perhitungan menunjukkan adanya koreksi PPh terutang Pasal 12 ayat (3) UU KUP Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh

Pasal 31E UU PPh



Cakti

Buddhi

Bhakti

Indeks : B.11 P1

KKP LHP NOTHIT 29




PPh Badan Terutang



Sumber data :

- SPT Tahunan PPh Badan

Pengujian dilakukan dengan menghitung PPh terutang berdasarkan tarif Pasal 17 dan Pasal 31E UU PPh :

Penghasilan Kena Pajak menurut Pemeriksa Rp 260.178.339

PKP dibulatkan Rp 260.178.000

PPh Terutang menurut Pemeriksa :

50% x 28% x Rp 260.178.000 = Rp 36.424.920

PPh Terutang menurut WP Rp 22.466.780

Koreksi Rp 13.958.140

Penjelasan


1. Hasil perhitungan menunjukkan adanya koreksi PPh terutang Pasal 12 ayat (3) UU KUP

Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh Pasal 31 E UU PPh



Cakti

Buddhi

Bhakti

Indeks : B.11

KKP LHP NOTHIT 30




Kredit Pajak



Sumber data :

- SSP

- Rekening Koran

Pengujian keabsahan kredit pajak dilakukan dengan teknik pencocokan SSP dengan data MPN

Uraian

Ref.

Menurut SPT WP

(Rp)

Pemeriksa

(Rp)

Koreksi (Rp)

PPh Ps 22 Impor PPh Ps 23 Dipotong PPh Ps. 25

PPh Ps. 29 Pokok STP

997.221

- 17.645.349

3.824.210 -

997.221

- 17.645.349

3.824.210 -

- - -

- -

Jumlah 22.466.780 22.466.780 -

Penjelasan


1. Berdasarkan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa SSP tersebut sesuai dengan data MPN

Pasal 28 UU PPh Pasal 29 UU PPh

Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-

148/PJ/2007



Cakti Buddhi

Bhakti

Indeks : B.12

KKP LHP NOTHIT 31




PPh Pasal 21


Uraian Ref. Menurut

SPT WP

(Rp)

Pemeriksa

(Rp)

Koreksi (Rp)

1 OBJEK PAJAK

a. Pegawai Tetap b. Penerima Pensiun Berkala c. Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas

d. Distributor MLM e. Petugas Dinas Luar Asuransi

f. Penjaja Barang Dagangan

g. Tenaga Ahli h. Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas

yang tidak Merangkap sebagai Pegawai Tetap i. Lain

j. Pegawai yang Melakukan Penarikan Dana Pensiun k. Peserta Kegiatan l. Berkesinambungan

m. Bukan Pegwai yang menerima Penghasilan yang Tidak Bersifat

C.1

C.1

16.750.000 -

30.259.149

- -

-

- -

- - -

-

16.750.000 -

30.259.149

- -

-

- -

- - -

-

- - -

- -

-

- -

- - -

-

JUMLAH OBJEK PPH PASAL 21 47.009.149 47.009.149 -

2 PAJAK TERUTANG a. Pegawai Tetap b. Penerima Pensiun Berkala c. Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas

d. Distributor MLM e. Petugas Dinas Luar Asuransi f. Penjaja Barang Dagangan

g. Tenaga Ahli h. Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas

yang tidak Merangkap sebagai Pegawai Tetap

i. Lain j. Pegawai yang Melakukan Penarikan Dana Pensiun k. Peserta Kegiatan

l. Berkesinambungan m. Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang

Tidak Bersifat

335.000

- 202.500

- - -

- -

- -

- -

335.000

- 202.500

- - -

- -

- -

- -

- - -

- - -

- -

- -

- -

JUMLAH PPH PASAL 21 TERUTANG 537.500 537.500 -

3 KREDIT PAJAK 537.500 537.500 -

4 PPh PASAL 21 KURANG / (LEBIH) DIBAYAR - - -

5 SANKSI ADMINISTRASI : a. SKPKB a.1. Bunga Pasal 13 (2) KUP

a.2. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP a.3. Bunga Pasal 13 (5) KUP a.4. Kenaikan Pasal 13A KUP

b. SKPKBT

-

- - -

-

- - -

-

- - -

KKP LHP NOTHIT 32

b.1. Kenaikan Pasal 15 (2) KUP b.2. Bunga Pasal 15 (4) KUP

- -

- -

- -

JUMLAH SANKSI ADMINISTRASI

6 PPh Pasal 21 YANG MASIH HARUS / (LEBIH) DIBAYAR

7 S T P a. Denda Pasal 7 KUP b. Bunga Pasal 8 (2a) KUP c. Bunga Pasal 9 (2a) KUP

d. Bunga Pasal 14 (3) KUP

- - -

-

- - -

-

- - -

-

JUMLAH STP - - - Dibuat oleh : Ditelaah oleh :


Cakti

Buddhi

Bhakti

Indeks : C

KKP LHP NOTHIT 33




Objek PPh Pasal 21



Sumber data :

- SPT Tahunan PPh Badan - Laporan Keuangan - Buku Besar

Pengujian dilakukan berdasarkan dokumen sumber dengan teknik ekualisasi Objek PPh Pasal 21 yang dilaporkan dalam SPT dengan pos-pos biaya dan pos-pos neraca

Objek Pajak menurut Pemeriksa

Pos-pos Laporan Laba Rugi : 1. Tenaga Kerja Langsung (KKP B.2) Rp 30.259.149

2. Gaji dan Kesejahteraan Karyawan (KKP B.3.1) - Gaji Rp 9.600.000 - Tunjangan Makan Rp 2.400.000

- Tunjangan Transportasi Rp 2.400.000 - Tunjangan Hari Raya Rp 2.350.000 Jumlah Rp 16.750.000 Rp 47.009.149

Pos-Pos Neraca Rp - Objek dari masa sebelumnya Rp - Dipotong/disetor/dilaporkan masa berikutnya Rp -

Diperhitungkan sebagai objek PPh Pemotongan lain Rp - Dipotong/disetor/dilaporkan di KPP lain Rp - Objek Pajak Menurut Pemeriksa Rp 47.009.149

Objek Pajak Menurut SPT WP Rp 47.009.149 Koreksi Objek Pajak

Penjelasan


1. Berdasarkan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa objek PPh Pasal 21 telah seluruhnya dipotong dan dilaporkan oleh Wajib Pajak

PPh Pasal 21 UU PPh



Cakti

Buddhi

Bhakti

Indeks : C.1

KKP LHP NOTHIT 34




PPh Pasal 21 - Final



Uraian Ref. Menurut

SPT WP (Rp)

Pemeriksa (Rp)

Koreksi (Rp)

1

OBJEK PAJAK a. Penerima Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun,

Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, dan Pembayaran Lain Sejenis yang Dibayarkan

Sekaligus

b. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI dan Pensiunan yang Menerima Honorarium dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada Keuangan Negara/Daerah

-

-

-

-

-

-

JUMLAH OBJEK PPH PASAL 21 FINAL - - -

2

PAJAK TERUTANG

a. Penerima Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, dan Pembayaran Lain Sejenis yang Dibayarkan

Sekaligus b. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota

TNI/POLRI dan Pensiunan yang Menerima

Honorarium dan Imbalan Lain yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara/Daerah

-

-

-

-

-

-

JUMLAH PPH PASAL 21 FINAL TERUTANG - - -

3 KREDIT PAJAK - - -

4 PPh PASAL 21 FINAL YANG KURANG/(LEBIH) DIBAYAR - - -

5

SANKSI ADMINISTRASI : a. SKPKB

a.1. Bunga Pasal 13 (2) KUP a.2. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP a.3. Bunga Pasal 13 (5) KUP a.4. Kenaikan Pasal 13A KUP

b. SKPKBT b.1. Kenaikan Pasal 15 (2) KUP b.2. Bunga Pasal 15 (4) KUP

JUMLAH SANKSI ADMINISTRASI

6 PPh PASAL 21 FINAL YANG MASIH HARUS/(LEBIH) DIBAYAR

7 S T P

a. Denda Pasal 7 KUP b. Bunga Pasal 8 (2a) KUP c. Bunga Pasal 9 (2a) KUP

d. Bunga Pasal 14 (3) KUP

JUMLAH STP

KKP LHP NOTHIT 35



Cakti

Buddhi

Bhakti

Indeks : D

KKP LHP NOTHIT 36




Objek PPh Pasal 21 Final



Sumber data :

- SPT Tahunan PPh Badan - Laporan Keuangan - Buku Besar

Pengujian dilakukan berdasarkan dokumen sumber dengan teknik ekualisasi Objek PPh Pasal 21 Final yang dilaporkan dalam SPT dengan pos-pos biaya dan pos-pos neraca

Objek Pajak menurut Pemeriksa

Pos-Pos Laporan Laba Rugi : - Rp -

- Rp - Jumlah Rp - Pos-Pos Neraca Rp -

Objek dari masa sebelumnya Rp - Dipotong/disetor/dilaporkan masa berikutnya Rp - Diperhitungkan sebagai objek PPh Pemotongan lain Rp - Dipotong/disetor/dilaporkan di KPP lain Rp -

Objek Pajak Menurut Pemeriksa Rp - Objek Pajak Menurut SPT WP Rp - Koreksi Objek Pajak Rp -

Penjelasan


1. Berdasarkan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa tidak terdapat

objek PPh Pasal 21 Final

PPh Pasal 21 UU PPh



Cakti

Buddhi

Bhakti

Indeks : D.1

KKP LHP NOTHIT 37

II. LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP)

A. Pengertian LHP

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2013 tentang

Standar Pemeriksaan diatur bahwa Kegiatan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan

pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilaporkan dalam bentuk LHP yang disusun

sesuai standar pelaporan hasil Pemeriksaan.

Pedoman dalam memenuhi standar pelaporan hasil pemeriksaan untuk menguji

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan standar pelaporan hasil pemeriksaan

untuk tujuan lain diatur dengan Surat Edar n Direktur Jenderal Pajak nomor SE-

24/PJ/2015.

Tujuan dari Pedoman penyusunan LHP menciptakan tertib administrasi dan

keseragaman dalam pelaporan hasil pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan

kewajiban perpajakan dan tujuan lain.

LHP adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil pemeriksaan yang

disusun oleh Pemeriksa Pajak secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang

lingkup dan tujuan pemeriksaan.

LHP dibuat oleh pemeriksa pada akhir pelaksanaan pemeriksaan yang merupakan

ikhtisar dan penuangan semua hasil pelaksanaan tugas pemeriksaan sesuai dengan

tujuan yang telah ditetapkan.

Kegiatan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan

harus dilaporkan dalam bentuk LHP yang disusun sesuai dengan standar pelaporan

hasil pemeriksaan, yaitu LHP disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup

atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, memuat simpulan

Pemeriksa Pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya

penyimpangan terhadap peraturan perundang- undangan perpajakan, dan memuat

pula pengungkapan informasi lain yang terkait dengan Pemeriksaan.

Kegiatan pemeriksaan untuk tujuan lain harus dilaporkan dalam bentuk LHP yang

disusun sesuai dengan standar pelaporan hasil pemeriksaan, yaitu LHP disusun secara

ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan

tujuan Pemeriksaan, memuat simpulan Pemeriksa Pajak dan memuat pula

pengungkapan informasi lain yang terkait.

LHP disusun dan ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak. LHP ditandatangani oleh

Kepala UP2 untuk mengetahui apakah:

KKP LHP NOTHIT 38

1) Pos-pos yang diperiksa telah sesuai dengan Rencana Pemeriksaan dan

perubahannya.

2) Dasar hukum koreksi telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

perpajakan.

LHP untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sekurang-kurangnya

memuat:

a. Penugasan pemeriksaan;

b. Tujuan Pemeriksaan;

c. Identitas Wajib Pajak;

d. Buku dan dokumen yang dipinjam;

e. Materi yang diperiksa;

f. Uraian hasil pemeriksaan;

g. Ikhtisar hasil pemeriksaan;

h. Penghitungan pajak terutang; dan

i. Simpulan dan usul Pemeriksa Pajak.

LHP untuk tujuan lain sekurang-kurangnya memuat:

a. Penugasan Pemeriksaan;

b. Tujuan Pemeriksaan;

c. Identitas Wajib Pajak;

d. Buku dan dokumen yang dipinjam;

e. Materi yang diperiksa;

f. Uraian hasil pemeriksaan; dan

g. Simpulan dan usul Pemeriksa

Pedoman Penyusunan LHP yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

nomor SE-24/PJ/2013 berlaku untuk:

a. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan

tujuan lain.

b. Jenis Pemeriksaan adalah Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor.

c. Ruang Lingkup Pemeriksaan adalah satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik

untuk satu atau beberapa Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak

dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan.

d. Wajib Pajak Badan, Bentuk Usaha Tetap atau Orang Pribadi.

KKP LHP NOTHIT 39

LHP untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan menjadi dasar

pembuatan nota penghitungan dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak dan/atau

Surat Tagihan Pajak.

B. Susunan / Bagian LHP

1. LHP untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan

LHP terdiri dari tiga bagian yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir.

1) Bagian Awal

1) Halaman Judul

Halaman judul sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai nama Unit

Pelaksana Pemeriksaan (UP2), judul LHP, nomor LHP, tanggal LHP, nama

Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), alamat Wajib Pajak, jenis

pemeriksaan, kode pemeriksaan, kriteria pemeriksaan, masa pajak, dan tahun

pajak.

2) Daftar Isi

Pencantuman daftar isi dimaksudkan untuk memudahkan dalam penyusunan

LHP.

2) Bagian Isi

Isi LHP dibagi menjadi 4 (empat) bagian dengan susunan sebagai berikut.

I. Umum

A. Pernyataan Pemeriksa Pernyataan Pemeriksa Diisi Dengan:

"Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan, Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan

untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak

dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ini dibuat dalam rangka penyelesaian

penugasan pemeriksaan. LHP ini hanya digunakan untuk kepentingan

perpajakan.

Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak telah dilaksanakan secara objektif dan

profesional berdasarkan standar pemeriksaan dengan menggunakan data,

KKP LHP NOTHIT 40

keterangan, dan/atau bukti yang dihimpun/diperoleh pemeriksaan serta

diolah sejak penyusunan rencana pemeriksaan (audit plan).

Buku, catatan, dan dokumen Wajib Pajak yang digunakan dalam

pemeriksaan terbatas pada peminjaman sampai dengan tanggal......*)

Pengujian kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan pos-pos SPT yang

diperiksa terbatas yang pada jenis pajak dan pos/pos turunan yang ada

pada rencana pemeriksaan (audit plan) dan perubahannya.

Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan administrasi di dalam laporan

ini, terdapat data baru termasuk data yang semula belum terungkap pada

pemeriksaan ini, dan/atau tindak pidana di bidang perpajakan akan

ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan

yang berlaku."

*) Paragraf ini dicantumkan dalam hal melakukan peminjaman buku,

catatan, dan dokumen Wajib Pajak berdasarkan tanda terima terakhir.

B. Penugasan Pemeriksaan, berisi informasi mengenai:

1) Nomor dan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan (SP2), SP2

Perubahan dan Surat Tugas Membantu Pelaksanaan Pemeriksaan;

2) susunan Tim Pemeriksa Pajak dan Tenaga Ahli;

3) masa pajak dan tahun pajak;

4) kode pemeriksaan;

5) kriteria pemeriksaan;

6) tanggal mulai pemeriksaan;

C. Identitas Wajib Pajak, berisi Profil Wajib Pajak yang minimal memuat:

1) nama Wajib Pajak;

2) NPWP;

3) tanggal pengukuhan PKP;

4) alamat dan nomor telepon;

5) tahun buku;

6) pembukuan Wajib Pajak;

7) mata uang yang digunakan;

8) metode pembukuan yang dipakai;

9) audit laporan keuangan;

KKP LHP NOTHIT 41

10) Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) menurut SPT;

11) Gambaran Kegiatan Usaha, yang berisi informasi antara lain:

- pendirian perusahaan

- bagan/pohon kepemilikan

- alur kegiatan usaha prosedur penjualan

- prosedur pembelian

- proses dan kapasitas produksi

- produk yang dihasilkan

- penjelasan hubungan/transaksi kepada pihak-pihak yang memiliki

hubungan istimewa

- informasi customer dan supplier utama

- cara/teknik khusus Wajib Pajak dalam melakukan kegiatan usaha

- informasi lain yang dipandang perlu oleh Pemeriksa Pajak.

D. Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, berisi informasi mengenai:

1) pelaksanaan kewajiban perpajakan;

2) ketaatan pembayaran/penyetoran;

3) ketaatan penyampaian SPT.

E. Data/Informasi yang Tersedia, yang memuat data/informasi yang tersedia

terkait dengan pemeriksaan yang dilakukan meliputi:

1) Data SPT;

2) KP. Data;

3) Hasil analisis dan pengembangan atas Informasi, Data, Laporan, dan

Pengaduan (IDLP);

4) LHP sebelumnya;

5) Laporan Hasil Pemeriksaan Lokasi;

6) Hasil Bantuan Tenaga Ahli;

7) Data/informasi lainnya.

F. Daftar Buku, Catatan dan Dokumen yang Dipinjam, yang memuat tentang

jenis atau nama buku, catatan dan dokumen yang dipinjam dari Wajib

Pajak berdasarkan bukti peminjaman.

KKP LHP NOTHIT 42

G. Daftar Lampiran, yang memuat daftar dokumen-dokumen yang harus

dilampirkan dalam LHP sebagai berikut:

1) Rencana Pemeriksaan dan perubahannya;

2) Surat Perintah Pemeriksaan;

3) Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan atau Surat Panggilan

dalam rangka Pemeriksaan Kantor;

4) Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) dan Daftar Temuan

Pemeriksaan;

5) Surat Kuasa dari Wajib Pajak/Wakil Wajib Pajak;

6) Dokumen Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan;

7) Perhitungan pajak yang masih harus (lebih) dibayar per masa pajak

per jenis pajak (sesuai ruang lingkup pemeriksaan);

8) FAR Analysis (dilampirkan dalam hal terdapat transaksi afiliasi)

9) Laporan Pemanfaatan Keterangan atau Bukti yang Diperoleh Izin

Tertulis Membuka Rahasia Bank

10) Dokumen lainnya yang dianggap perlu.

II. Pelaksanaan Pemeriksaan

A. Kronologis Pemeriksaan, yang berisi informasi mengenai tanggal:

1) pemberitahuan pemeriksaan disampaikan kepada Wajib Pajak

2) pemeriksaan di tempat Wajib Pajak/pertemuan dengan Wajib Pajak

3) kelengkapan dokumen

4) penyampaian SPHP

5) undangan pembahasan akhir

6) risalah pembahasan

7) permohonan quality assurance

8) risalah tim quality assurance

9) Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

B. Materi yang Diperiksa, yang berisi informasi mengenai jenis pajak dan

pos/pos turunan yang diperiksa. Penentuan jenis pajak dan pos/pos

turunan yang diperiksa didasarkan atas Rencana Pemeriksaan dan

perubahannya.

KKP LHP NOTHIT 43

C. Uraian Hasil Pemeriksaan, yang berisi hasil pemanfaatan data/informasi

yang tersedia serta uraian hasil pemeriksaan atas pos-pos yang diperiksa

sebagaimana telah ditentukan dalam Rencana Pemeriksaan dan

perubahannya.

1) Uraian hasil pemeriksaan masing-masing pos harus memuat hal-hal

sebagai berikut.

i. Sumber pengujian, yang memuat buku, catatan, dokumen dan/atau

data lainnya yang relevan yang dihimpun, diolah dan dilakukan

dalam pengujian serta tercantum dalam Kertas Kerja Pemeriksaan

(KKP).

ii. Pengujian yang dilakukan, yang memuat teknik pemeriksaan dan

prosedur pemeriksaan yang digunakan dalam pengujian.

iii. Simpulan, yang memuat:

(1) Simpulan Pemeriksa Pajak setelah pembahasan akhir hasil

pemeriksaan.

(2) Simpulan dan Keputusan Tim Quality Assurance Pemeriksaan

dalam hal terdapat pembahasan oleh Tim Quality Assurance

Pemeriksaan.

Simpulan disajikan dalam bentuk tabel komparasi yang

membandingkan nilai suatu pos/pos turunan menurut SPT Wajib

Pajak dengan nilai menurut Pemeriksa Pajak/Tim Quality Assurance

Pemeriksaan, kecuali dalam hal:

(1) pemeriksaan dilakukan dalam rangka pemeriksaan ulang, maka

yang dibandingkan adalah nilai pos/pos turunan menurut

penetapan sebelumnya dengan nilai menurut Pemeriksa

Pajak/Tim Quality Assurance Pemeriksaan; atau

(2) pemeriksaan dilakukan dengan kriteria Wajib Pajak tidak

menyampaikan SPT, maka kolom nilai suatu pos/pos turunan

menurut SPT Wajib Pajak dikosongkan.

2) Dalam hal UP2 Domisili juga melakukan pemeriksaan kepada WP

lokasi, maka uraian hasil pemeriksaan juga harus menyajikan hasil

pemeriksaan terhadap WP Lokasi.

3) Dalam hal Tim Pemeriksa mengusulkan penghentian pemeriksaan

dengan membuat LHP sumir, maka uraian hasil pemeriksaan

KKP LHP NOTHIT 44

menguraikan alasan atau dasar usulan penghentian pemeriksaan

tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

III. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Dan Penghitungan Pajak Terutang

A. Bagian ini berisi informasi mengenai ringkasan koreksi masing-masing pos

yang diperiksa setelah pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau

pembahasan dengan Tim Quality Assurance beserta penghitungan pajak

terutang, kredit pajak, pajak yang kurang (lebih) dibayar, sanksi

administrasi, jumlah pajak yang masih harus (lebih) dibayar dan/atau Surat

Tagihan Pajak.

B. Memuat ikhtisar per jenis pajak sesuai dengan ruang lingkup pemeriksaan.

C. Format ikhtisar mengikuti format Nota Penghitungan.

IV. Simpulan Dan Usulan Pemeriksa

A. Simpulan Pemeriksa, yang berisi:

1) Daftar Kesimpulan Hasil Pemeriksaan, yang memuat informasi tentang

daftar koreksi terbesar. Koreksi dikelompokkan sebagai berikut:

i. Peredaran bruto

ii. Harga Pokok Penjualan

iii. Biaya Usaha Lainnya

iv. Penghasilan bruto di luar usaha

v. Biaya di luar usaha

vi. Penyesuaian Fiskal

vii. Kompensasi Kerugian

viii. Kredit Pajak

ix. Objek Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan

x. Objek PPN Dalam Negeri

xi. Objek PPN Impor/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar

Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di

dalam Daerah Pabean

xii. Objek PPnBM

xiii. Objek Bea Meterai

xiv. Objek Pajak Lainnya

KKP LHP NOTHIT 45

Kelompok koreksi diisi dengan kode sebagai berikut:

- 1: untuk koreksi karena bukti

- 2: untuk koreksi karena perbedaan penerapan ketentuan perpajakan

- 3: untuk koreksi karena transfer pricing

2) Data/Informasi yang diproduksi oleh Pemeriksa setelah melakukan

pemeriksaan yang berisi:

i. Daftar Kesimpulan HasilPemeriksaan

ii. Daftar Harta dan Kekayaan Wajib Pajak

iii. KLU hasil pemeriksaan

iv. Perubahan Profil Wajib Pajak

v. Data lainnya

B. Usulan Pemeriksa, yang berisi:

1) usulan Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak dan/atau usulan

lainnya berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku;

atau

2) usulan penghentian pemeriksaan dalam hal Tim Pemeriksa

mengusulkan penghentian pemeriksaan sesuai ketentuan yang

berlaku; atau

3) usulan lainnya yang dianggap perlu.

3) Bagian Akhir

1) Bagian ini berisi dokumen-dokumen sebagaimana tercantum dalam Daftar

Lampiran.

2) Dokumen-dokumen yang dilampirkan dalam bagian ini adalah fotokopi dari

dokumen aslinya.

2. LHP untuk tujuan lain

LHP terdiri dari tiga bagian yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir.

KKP LHP NOTHIT 46

1) Bagian Awal

1. Halaman judul

Halaman judul sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai nama Unit

Pelaksana Pemeriksaan (UP2), judul LHP, nomor LHP, tanggal LHP, nama

Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), alamat Wajib Pajak, kode

pemeriksaan, kriteria pemeriksaan, masa pajak, dan tahun pajak.

2. Daftar Isi

Pencantuman daftar isi dimaksudkan untuk memudahkan dalam penyusunan

LHP.

2) Bagian Isi

Isi LHP dibagi menjadi beberapa bagian dengan susunan sebagai berikut.

1) Pernyataan Pemeriksa

Pernyataan Pemeriksa diisi dengan:

"Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan, Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan

untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan

untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ini dibuat

dalam rangka penyelesaian penugasan pemeriksaan. LHP ini hanya

digunakan untuk kepentingan perpajakan.

Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak telah dilaksanakan secara objektif dan

profesional berdasarkan standar pemeriksaan dengan menggunakan data,

keterangan, dan/atau bukti yang dihimpun/diperoleh pada saat pemeriksaan.

Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan administrasi di dalam laporan ini,

terdapat data baru termasuk data yang semula belum terungkap pada

pemeriksaan ini, dan/atau tindak pidana di bidang perpajakan akan

ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan

yang berlaku."

KKP LHP NOTHIT 47

2) Identitas Wajib Pajak, berisi profil Wajib Pajak yang minimal memuat:

i. nama Wajib Pajak;

ii. NPWP; yang memuat informasi antara lain:

-NPWP pusat/lokasi usaha

-NPWP cabang

iii. alamat; yang memuat informasi antara lain:

-alamat pusat/lokasi usaha

-alamat cabang

-tempat terutang PPN

-tempat penyerahan

iv. metode pembukuan;

v. sistem pembukuan;

vi. tahun buku;

vii. penanggung jawab;

viii. kegiatan usaha;

ix. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU);

x. kewajiban perpajakan

3) Penugasan Pemeriksa

i. nomor dan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan (SP2), SP2 Perubahan

dan Surat Tugas Membantu Pelaksanaan Pemeriksaan;

ii. susunan Tim Pemeriksa Pajak;

4) Dasar Pemeriksaan, yang memuat data/informasi yang tersedia terkait

dengan pemeriksaan yang dilakukan meliputi:

i.tahun pajak;

ii.jenis dan kriteria pemeriksaan;

iii.dasar pemeriksaan;

KKP LHP NOTHIT 48

5) Pelaksanaan Pemeriksaan, yang memuat tentang pelaksanaan pemeriksaan

meliputi:

i.buku, dokumen dan/atau catatan yang dipinjam

ii.materi yang diperiksa

iii.gambaran umum kegiatan usaha Wajib Pajak

iv.kronologis pemeriksaan

6) Uraian Hasil Pemeriksaan, yang berisi hasil pemanfaatan data/informasi yang

tersedia beserta uraian hasil pemeriksaan.

7) Simpulan dan Saran, yang berisi tentang simpulan dan saran pemeriksa

terkait dengan pemeriksaan yang dilakukan.

8) Daftar Lampiran, yang memuat daftar dokumen-dokumen yang harus

dilampirkan dalam LHP.

3) Bagian Akhir

1) Bagian ini berisi dokumen-dokumen sebagaimana tercantum dalam Daftar

lampiran.

2) Dokumen-dokumen yang dilampirkan dalam bagian ini adalah fotokopi dari

dokumen aslinya.

C. Penyusunan LHP

1. Tim Pemeriksa menyusun LHP berdasarkan KKP.

2. Penyusunan LHP sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus memperhatikan hal-

hal sebagai berikut:

i. LHP disusun dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.

ii. Ukuran kertas yang digunakan adalah kertas putih A4 (8,27 inci x 11,69 inci).

iii. LHP menggunakan jenis huruf (font) Arial.

iv. Bagian isi LHP diberi nomor halaman.

3. Tim Pemeriksa harus menandatangani LHP sebagai bentuk pertanggungjawaban

penyelesaian pelaksanaan tugas pemeriksaan.

KKP LHP NOTHIT 49

Ketua Tim dan Anggota Tim menyusun LHP berdasarkan pada KKP yang telah

disusun dan diparaf oleh Ketua Tim dan Anggota Tim serta telah ditelaah dan diparaf

oleh Supervisor dan Supervisor menelaah LHP yang telah disusun oleh Ketua Tim

dan Anggota Tim

4. Dalam hal berhalangan dinas, pada bagian tanda tangan diberikan catatan.

5. LHP ditandatangani oleh Kepala UP2 untuk mengetahui apakah:

i. Pos-pos yang diperiksa telah sesuai dengan Rencana Pemeriksaan dan

perubahannya.

ii. Dasar hukum koreksi telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

perpajakan.

6. LHP dilengkapi dengan Lembar Pengawasan Pemeriksaan yang dibuat dengan

menggunakan format sebagaimana ditetapkan pada Lampiran I yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.

7. Konsep LHP dibuat dalam hal pemeriksaan harus dilakukan review terlebih dahulu

oleh Kepala Kantor Wilayah atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan sebelum

SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak.

Format dan contoh pengisian LHP untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban

perpajakan Wajib Pajak dan tujuan lain sebagaimana pada Lampiran I dan II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

nomor SE-24/PJ/2015.

KKP LHP NOTHIT 50

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN INFORMATIF

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan LHP supaya dapat

dimaksimalkan penggunaannya terutama oleh pemeriksa berikutnya, diantaranya:

1) Penggunaan terminologi dan bahasa

Pengguna LHP tidak semuanya berasal dari disiplin ilmu yang sama, ambil

contoh hukum, maka terminologi akuntansi akan asing baginya. Mengingat

hal tersebut maka dalam penyusunan LHP penggunaan istilah atau bahasa

yang mudah dipahami dan dimengerti secara umum sangatlah berpengaruh

bagi proses pemahaman penggunanya.

2) Full Disclosure

Untuk memenuhi unsur informatif pada LHP, diperlukan bahasa yang mampu

menjelaskan sendiri dari cerita atau informasi yang disampaikan tanpa adanya

data pendukung lainnya atau penjelasan tambahan. Memang LHP adalah

resume dari KKP, tidak memindahkan data yang ada di KKP, namun demikian

tetap harus memperhatikan informatifnya isi dari LHP sehingga sekali

membaca dapat mengerti isi cerita dan sumbernya.

3) Gambaran kegiatan usaha Wajib Pajak

Hal-hal yang perlu diuraikan diantaranya:

a. Bidang usaha Wajib Pajak pada saat pemeriksaan pajak dilakukan. Hal

ini akan memberikan manfaat bagi pemeriksa berikutnya sebagai informasi

untuk tahun pajak yang diperiksanya. Misalnya pemeriksaan tahun pajak

2005 dilakukan tahun 2007, maka informasi yang diperoleh di tahun 2007

tersebut akan bermanfaat untuk pemeriksaan tahun pajak 2007.

b. Divisi atau bagian dalam struktur organisasi serta dokumen yang dibuat di tiap

bagian .

4) Gambaran sistem akuntansi

Memberikan gambaran tentang proses pembukuan, software yang digunakan,

output yang dihasilkan termasuk jenis file yang dapat digunakan untuk

pemeriksaan.

5) Daftar buku dan dokumen yang dipinjam

Menguraikan jenis dokumen yang dipinjam sebagai pedoman pemeriksa

berikutnya dalam menentukan dokumen yang akan dipinjam dan pedoman

bagi penelaah keberatan untuk mempertimbangkan dokumen yang

disampaikan.

KKP LHP NOTHIT 51

TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

Laporan Hasil Pemeriksaan merupakan ikhtisar dari seluruh proses pemeriksaan yang

dilakukan, mulai dari tahap perencanaan hingga tahapan pelaksanaan.

Laporan Hasil Pemeriksaan juga merupakan pertanggung jawaban atas suatu

pemeriksaan, baik pertanggungjawaban kepada struktur vertikal internal dalam

suatu unit pemeriksaan, maupun pertanggungjawaban kepada pihak eksternal.

Namun kegunaan utama dari Laporan Hasil Pemeriksaan adalah bahwa Laporan

Hasil Pemeriksaan tersebut merupakan dasar untuk penerbitan suatu produk hukum

perpajakan yaitu Surat Ketetapan Pajak (SKP).

D. Lembar Pengawasan Pemeriksaan

Lembar Pengawasan Pemeriksaan berisi mengenai daftar kegiatan-kegiatan yang

dilakukan dalam pemeriksaan. Lembar ini menjadi alat bagi pemeriksa untuk

memastikan bahwa kegiatan dalam pemeriksaan telah dilakukan sesuai prosedur yang

berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga

pemeriksaan dilakukan sesuai dengan prosedur dan tertib administrasi.

Lembar Pengawasan Pemeriksaan ini juga memudahkan Kepala UP2 untuk

melakukan review terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukan.

KKP LHP NOTHIT 52

KKP LHP NOTHIT 53

KKP LHP NOTHIT 54

KKP LHP NOTHIT 55

KKP LHP NOTHIT 56

KKP LHP NOTHIT 57

KKP LHP NOTHIT 58

E. Format LHP

Format LHP mengikuti petunjuk sesuai Lampiran dari Surat Edaran Direktur Jenderal

Pajak nomor SE-24/PJ/2015.

KKP LHP NOTHIT 59

KKP LHP NOTHIT 60

KKP LHP NOTHIT 61

KKP LHP NOTHIT 62

KKP LHP NOTHIT 63

KKP LHP NOTHIT 64

KKP LHP NOTHIT 65

KKP LHP NOTHIT 66

KKP LHP NOTHIT 67

KKP LHP NOTHIT 68

KKP LHP NOTHIT 69

KKP LHP NOTHIT 70

KKP LHP NOTHIT 71

KKP LHP NOTHIT 72

KKP LHP NOTHIT 73

III. NOTA PENGHITUNGAN

A. Pengertian Nota Penghitungan

Nota Penghitungan adalah formulir yang dibuat oleh Pemeriksa Pajak dan disetujui oleh

kepala UP2 terkait yang berisikan tentang perhitungan atas ketetapan ketetapan pajak

yang diusulkan dan Tagihan Pajak yang disulkan berdasarkan Hasil Pemeriksaan.

1. Fungsi Nota Penghitungan

Nota Penghitungan Pajak sebagai Prasyarat Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan

Surat Tagihan Pajak.

LHP yang disusun berdasarkan KKP selanjutnya menjadi dasar Tim Pemeriksa untuk

membuat Nota Penghitungan. Nota penghitungan ini dibuat paling lambat 3 (tiga) hari

kerja setelah tanggal LHP.

Beberapa ketentuan mengenai Nota Penghitungan antara lain :

PER-27/PJ./2012, tanggal 13 Desember 2012 sebagaimana telah diubah

terakhir dengan PER-33/PJ/2015

SE- 24/PJ./2003, tanggal 24 April 2013

PER- 29/PJ./2013, tanggal 26 Agustus 2013

PMK-146/PMK.03/2012, tanggal 10 September 2010

Nota penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat merupakan dasar penerbitan

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Tambahan, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dan Sutar Tagihan Pajak.

2. Pembuatan Nota Penghitungan

Apabila Wajib Pajak membetulkan SPT sepanjang belum diberikan Surat

Pemebitahuan Hasil Pemeriksaan maka SPT Pembetulan tersebut dapat diterima

sebagai SPT, sehingga kolom menurut SPT baik dalam Kertas Kerja Pemeriksaan,

Laporan Hasil Pemeriksaan dan Nota Penghitungan adalah sesuai dengan

Pembetulannya.

Dalam Hal terjadi pembahasan dengan Tim Quality Assurance maka pemeriksa pada

Kertas Kerja Pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan, dan Nota Penhitungan

mengikuti Hasil dari Tim Quality Assurance untuk penetapan terakhir, sehingga

didalam Nota Penghitungan kolom menurut Pemeriksa adalah sesuai hasil Tim

Quality Assurance.

KKP LHP NOTHIT 74

Nota Penghitungan dibuat oleh Ketua Tim, ditelaah oleh supervisor dan disetujui dan

ditetapkan oleh Kepala UP2 terkait.

Bentuk, jenis, kode, ukuran formulir Surat Tagihan Pajak (STP) dan/atau surat

ketetapan pajak berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat

Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih

Bayar (SKPLB),dan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) beserta Nota Penghitungan

sebagaimana ditetapkan pada PER-27/PJ./2012 sebagaimana telah diubah terakhir

dengan PER-33/PJ/2015.

B. Bentuk, Jenis dan Kode Nota Penghitungan

Bentuk, jenis, kode, dan ukuran formulir Surat Tagihan Pajak (STP) dan/atau surat

ketetapan pajak berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan

Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar

(SKPLB), dan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) atas Pajak Penghasilan, Pajak

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta

Bea Meterai termasuk lampirannya, beserta Nota Penghitungan dan Daftar Pengantar

adalah sebagaimana ditetapkan pada PER-27/PJ./2012 sebagaimana telah diubah

terakhir dengan PER-33/PJ/2015 tentang Bentuk Dan Isi Nota Penghitungan, Bentuk

Dan Isi Surat Ketetapan Pajak Serta Bentuk Dan Isi Surat Tagihan Pajak

Pembutan Nota Penghitungan dengan mengentry hasil pemeriksaan kedalam system

komputerisasi DJP, kemudian Hard Copy di print bersama konsep Laporan Hasil

Pemeriksaan dan perangkat Clossing Conference termasuk pembahasan dengan Tim

Quality Assurace (jika ada) di serahkan kepada Kepala UP2 terkait untuk disejujui.

KKP LHP NOTHIT 75

BENTUK DAN ISI NOTA PENGHITUNGAN, BENTUK DAN ISI

SURAT KETETAPAN PAJAK SERTA BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN PAJAK

NO Jenis Formulir Kode

Formulir Ukuran Rangkap

1 2 3 4 5

I PPh Badan/Orang Pribadi

1.

2.

3.

STP/skp

a. STP

b. SKPKB

c. SKPKBT

d. SKPN

e. SKPLB

Lampiran STP/skp

a. STP

b. SKPKB

c. SKPKBT

d. SKPN

e. SKPLB

Nota Penghitungan (nothit)

F.5.1.23.

F.4.1.23.

F.4.1.23.

F.4.1.23.

F.4.1.23.

F.5.1.23.

F.4.1.23.

F.4.1.23.

F.4.1.23.

F.4.1.23.

F.4.1.77.

Folio

Folio

Folio

Folio

Folio

Folio

Folio

Folio

Folio

Folio

Folio

5 Lembar

5 Lembar

5 Lembar

4 Lembar

4 Lembar

5 Lembar

5 Lembar

5 Lembar

4 Lembar

4 Lembar

2 Lembar

II. PPh Pemotongan/Pemungutan

1.

2.

3.

STP/skp

a. STP

b. SKPKB

c. SKPKBT

d. SKPN

e. SKPLB

Lampiran STP/skp

a. STP

b. SKPKB

c. SKPKBT

d. SKPN

e. SKPLB


F.5.1.23.

F.4.1.23.

F.4.1.23.

F.4.1.23.

F.4.1.23.

F.5.1.23.

F.4.1.23.

F.4.1.23.

F.4.1.23.

F.4.1.23.

F.4.1.77.

Folio

Folio

Folio

Folio

Folio

Folio

Folio

Folio

Folio

Folio

Folio

5 Lembar

5 Lembar

5 Lembar

4 Lembar

4 Lembar

5 Lembar

5 Lembar

5 Lembar

4 Lembar

4 Lembar

2 Lembar

III. PPN

Atas Penyerahan BKP/JKP, Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar daerah Pabean, Pemanfaatan JKP

dari Luar Daerah Pabean, Kegiatan Membangun Sendiri, Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak, Penyerahan Atas

Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan, Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai

KKP LHP NOTHIT 76

Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri, PKP yang Gagal Berproduksi dan Telah Diberikan

Pengembalian Pajak Masukan, Perolehan yang PPN-nya Tidak Seharusnya Dibebaskan Atau Tidak Dipungut dan

Tanggung Jawab Secara Renteng.

1.

2.

3.

STP/skp

a. STP

b. SKPKB

c. SKPKBT

d. SKPN

e. SKPLB

Lampiran STP/skp

a. STP

b. SKPKB

c. SKPKBT

d. SKPN

e. SKPLB

Nota Penghitungan (nothit) Nota Penghitungan (nothit)

F.5.2.23.

F.4.2.23.

F.4.2.23.

F.4.2.23.

F.4.2.23.

F.5.2.23.

F.4.2.23.

F.4.2.23.

F.4.2.23.

F.4.2.23.

F.4.2.77.

Folio

Folio

Folio

Folio

Folio

Folio

Folio

Folio

Folio

Folio

Folio

5 Lembar

5 Lembar

5 Lembar

4 Lembar

4 Lembar

5 Lembar

5 Lembar

5 Lembar

4 Lembar

4 Lembar

2 Lembar

IV. PPn BM

Atas penyerahan BKP, Impor BKP, Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak, Perolehan yang PPn BM-nya Tidak

Seharusnya Dibebaskan Atau Tidak Dipungut dan Tanggung Jawab Secara Renteng.

1.

2.

3.

STP/skp

a. STP

b. SKPKB

c. SKPKBT

d. SKPN

e. SKPLB

Lampiran STP/skp

a. STP

b. SKPKB

c. SKPKBT

d. SKPN

e. SKPLB

Nota Penghitungan (nothit) Nota Penghitungan (nothit)

F.5.2.23.

F.4.2.23.

F.4.2.23.

F.4.2.23.

F.4.2.23.

F.5.2.23.

F.4.2.23.

F.4.2.23.

F.4.2.23.

F.4.2.23.

F.4.2.77.

Folio

Folio

Folio

Folio

Folio

Folio

Folio

Folio

Folio

Folio

Folio

5 Lembar

5 Lembar

5 Lembar

4 Lembar

4 Lembar

5 Lembar

5 Lembar

5 Lembar

4 Lembar

4 Lembar

2 Lembar

V. Bea Materai

1.

STP/skp

a. STP

b. SKPKB

c. SKPKBT

d. SKPN

F.5.5.23.

F.4.5.23.

F.4.5.23.

F.4.5.23.

Folio

Folio

Folio

Folio

5 Lembar

5 Lembar

5 Lembar

4 Lembar

KKP LHP NOTHIT 77

2.

3.

e. SKPLB Lampiran STP/skp

Lampiran STP/skp

a. STP

b. SKPKB

c. SKPKBT

d. SKPN

e. SKPLB


F.4.5.23.

F.5.5.23.

F.4.5.23.

F.4.5.23.

F.4.5.23.

F.4.5.23.

F.4.5.77.

Folio

Folio

Folio

Folio

Folio

Folio

Folio

4 Lembar

5 Lembar

5 Lembar

5 Lembar

4 Lembar

4 Lembar

2 Lembar

VI. Bunga/Denda Penagihan

1.

2.

STP


F.5.0.23.

F.4.0.77.

Folio

Folio

4 Lembar

2 Lembar

VII. Daftar Pengantar

1.

2.

Daftar Pengantar Nota Penghitungan

Daftar Pengantar Ketetapan

D.4.0.77.

D.4.0.77.

Folio

Folio

2 Lembar

3/4 Lembar*)

*) Sesuai dengan jumlah lembar formulir ketetapan pajak (STP/skp).

Catatan : Semua formulir dan lampirannya berwarna putih

Agar Pengadministrasian Nota penghitungan baik manual maupun berdasarkan Sistem

Informasi yang terkomputerisasi maka dibuat dan ditetapkan Nomor Kode Nota

Penhitungan sesuai daftar berikut ;

Tabel kode nota penghitungan

NOMOR KODE KETERANGAN

1.1.5 Pemeriksaan Kantor yang dilakukan oleh Fungsional Pemeriksa KPP

1.2.3 Pemeriksaan Lapangan yang dilakukan oleh Tenaga Ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak

2.0.2 Pemeriksaan Lapangan yang dilakukan oleh Tim Gabungan DJP dan Instansi Lain

2.0.4 Pemeriksaan Lapangan yang dilakukan oleh Fungsional Pemeriksa Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak

2.0.5 Pemeriksaan Lapangan yang dilakukan oleh Fungsional Pemeriksa KPP

2.0.7 Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dilakukan oleh Tenaga Fungsional Pemeriksa/Penyidik Kantor

Wilayah

3.0.2 Penelitian yang dilakukan oleh Seksi Penagihan

3.0.3 Penelitian yang dilakukan oleh Seksi Pengawasan dan Konsultasi

3.0.4 Penelitian yang dilakukan oleh Seksi Pelayanan

4.0.1 Verifikasi yang dilakukan oleh Petugas Verifikasi KPP

KKP LHP NOTHIT 78

I. PAJAK UMUM

JENIS PAJAK JENIS SURAT KETETAPAN

STP SKPKB SKPKBT SKPLB SKPN

A. PPh Umum

1 PPh Pasal 21 101 201 301 401 501

2 PPh Pasal 22 102 202 302 402 502

3 PPh Pasal 22 Impor atas Impor/Perolehan 122 222 322 422 522

4 PPh Pasal 23 103 203 303 403 503

5 PPh Pasal 26 104 204 304 404 504

6 PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi 105 205 305 405 505

7 PPh Pasal 25/29 Badan 106 206 306 406 506

8 PPh Pasal 25/29 Badan Minyak Bumi 116 216 316 416 516

9 PPh Pasal 25/29 Badan Gas Bumi 136 236 336 436 536

B. PPN

1 PPN 107 207 307 407 507

2 PPN yang tidak seharusnya dibebaskan/tidak dipungut 217 317

3 PPN atas:

3.1 Impor 127 227 327 427 527

3.2 Penyerahan Aktiva Pasal 16 D*) 137 237 337 437 537

3.3 Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud Dari Luar

Daerah Pabean

167 267 367 467 567

3.4 Pemanfaatan JKP Dari Luar Daerah Pabean 177 277 377 477 577

3.5 Pemungutan Pajak Oleh Pemungut Pajak 187 287 387 487 587

3.6 Pembayaran kembali Pajak Masukan bagi PKP

yang gagal berproduksi

147

3.7 Tanggung Jawab Secara Renteng 297

C. PPnBM

1 PPnBM 108 208 308 408 508

2 PPnBM yang tidak seharusnya dibebaskan/tidak dipungut. 218 318

3 PPnBM atas :

3.1 Impor 128 228 328 428 528

3.2 Pemungutan Pajak Oleh Pemungut Pajak 148 248 348 448 548

3.3 Tanggung Jawab Secara Renteng 298

D. Bunga/Denda Penagihan

1 Bunga Penagihan 109

2 Denda Penagihan 110

KKP LHP NOTHIT 79

JENIS PAJAK JENIS SURAT KETETAPAN

STP SKPKB SKPKBT SKPLB SKPN

E. PPh Final

1 PPh Final Pasal 4 ayat (2) 140 240 340 440 540

2 PPh Final Pasal 15 141 241 341 441 541

3 PPh Final Pasal 19 142 242 342 442 542

4 PPh Final Pasal 21 143 243 343 443 543

5 PPh Final Pasal 22 144 244 344 444 544

6 PPh Final Pasal 23/26 145 245 345 445 545

7 PPh Final Pasal 26 (4) Minyak Bumi 146 246 346 446 546

8 PPh Final Pasal 26 (4) Gas Bumi 149 249 349 449 549

F. PPN Membangun Sendiri 257 357 457 557

G. Pajak yang seharusnya tidak terutang

1 PPh Pasal 21 411

2 PPh Pasal 22 412

3 PPh Pasal 23 413

4 PPh Pasal 26 414

5 PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi 425

6 PPh Pasal 25/29 Badan 426

7 PPh Pasal 25/29 Badan Minyak Bumi 456

8 PPh Pasal 25/29 Badan Gas Bumi 466

9 PPh Final Pasal 4 ayat (2) 490

10 PPh Final Pasal 15 491




14 PPh Final Pasal 23/26 495

15 PPh Final Pasal 26 (4) Minyak Bumi 486

16 PPh Final Pasal 26 (4) Gas Bumi 489

17 PPN 447

18 PPnBM 438

19 PPN Membangun Sendiri 497

H. Pengembalian PPN kepada orang pribadi pemegang

paspor luar negeri

807

KKP LHP NOTHIT 80

II. PBB

JENIS PAJAK STP PBB SKP PBB

PBB

1 PBB Sektor Pedesaan 170 270

2 PBB Sektor Perkotaan 171 271

3 PBB Sektor Perkebunan 172 272

4 PBB Sektor Perhutanan 173 273

5 PBB Sektor Pertambangan 174 274

6 PBB Sektor Pabum-Migas 175 275

KKP LHP NOTHIT 81

C. Format Nota Penghitungan

Format Nota Penghitungan dapat dilihat melalui PER-27/PJ./2012 sebagaimana telah

diubah terakhir dengan PER-33/PJ/2015, serta PER- 29/PJ./2013 yang mengatur

tentang Bentuk Dan Isi Surat Ketetapan Pajak Serta Bentuk Dan Isi Surat Tagihan Pajak

Atas Pajak Penjualan Bagi Kontraktor Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan

Batubara Generasi I.

Format Nota Penghitungan yang ada adalah sebagai berikut :

1) Pajak Penghasilan (PPh) Badan/Orang Pribadi (Kode Formulir F.4.1.77.)

2) PPh Pemotongan/Pemungutan (Kode Formulir F.4.1.77.)

3) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Kode Formulir F.4.2.77.)

4) Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) (Kode Formulir F.4.2.77.)

5) Bea Meterai (Kode Formulir F.4.5.77.)

6) Bunga/Denda Penagihan (Kode Formulir F.5.0.77.)

7) Pajak Penjualan Bagi Kontraktor Perjanjian Karya Pengusahaan

Pertambangan Batubara Generasi I (F.4.3.77.)

Dalam PER-27/PJ./2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-33/PJ/2015

juga disampaikan adanya Lembar Pengawasan Nota Penghitungan yang berfungsi

sebagai rekapitulasi Nota Penghitungan yang diterbitkan atas suatu Laporan Hasil

Pemeriksaan dan sebagai sarana untuk pengawasan atas kesesuaian laporan tersebut.

Format Nota Penghitungan dan Lembar Pengawasan Nota Penghitungan seperti terlihat

di bawah ini.

KKP LHP NOTHIT 82

KKP LHP NOTHIT 83

KKP LHP NOTHIT 84

KKP LHP NOTHIT 85

KKP LHP NOTHIT 86

KKP LHP NOTHIT 87

KKP LHP NOTHIT 88

KKP LHP NOTHIT 89

KKP LHP NOTHIT 90

KKP LHP NOTHIT 91

KKP LHP NOTHIT 92

KKP LHP NOTHIT 93

KKP LHP NOTHIT 94

KKP LHP NOTHIT 95

KKP LHP NOTHIT 96

KKP LHP NOTHIT 97

KKP LHP NOTHIT 98

KKP LHP NOTHIT 99

KKP LHP NOTHIT 100

KKP LHP NOTHIT 101

KKP LHP NOTHIT 102

KKP LHP NOTHIT 103

KKP LHP NOTHIT 104

KKP LHP NOTHIT 105

KKP LHP NOTHIT 106

KKP LHP NOTHIT 107

KKP LHP NOTHIT 108

KKP LHP NOTHIT 109

KKP LHP NOTHIT 110

KKP LHP NOTHIT 111

KKP LHP NOTHIT 112

KKP LHP NOTHIT 113

KKP LHP NOTHIT 114

KKP LHP NOTHIT 115

KKP LHP NOTHIT 116

KKP LHP NOTHIT 117

Kertas Kerja Pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan, · PDF fileDIKLAT FUNGSIONAL PEMERIKSA...

Documents

Transcript of Kertas Kerja Pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan, · PDF fileDIKLAT FUNGSIONAL PEMERIKSA...