Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus 2009 2

7/30/2019 Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus 2009 2

1/27

489Kesiapan Pemerintah Daerah ....

KESIAPAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA PEMBENTUKAN

KAWASAN EKONOMI KHUSUS*

Ronny Sautma Hotma Bako**

Abstract

The Indonesian government has recently planned to open specific

economic regions in certain provinces. Two examples of these

regions are Batam in West Indonesia, which has been declared in

the past as Free Trade Zone, and Bitung, which has been earlier

stated as Developing Region in Eastern Indonesia (Kapet). The

writer took Batam and Bitung as his focus of study due to the

different experiences of the two regions in developing their own

development plan.

Kata Kunci : Kawasan Ekonomi Khusus, Pemerintah Daerah, Perdagangan

Bebas, Pelabuhan Bebas, Batam dan Bitung.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Cikal bakal adanya kawasan ekonomi khusus (selanjutnya disebut KEK)

tidak terlepas dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yang

ada pada tahun 1970 dengan diundangkannya UU No. 3 Tahun 1970 tentang

Ketentuan-ketentuan Pokok Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Di era tahun 1970 Direktur Utama PT Pertamina Ibnu Soetowo berkeinginan

untuk membuat kilang minyak di Indonesia di kota Batam untuk menyaingi

negara Singapura yang telah berkembang menjadi negara maju dengan

menyediakan lahan untuk memproses minyak mentah di negara tersebut. Upaya

yang dilakukan oleh Ibnu Soetowo kemudian dilanjutkan oleh BJ Habibie yang

* Laporan Hasil Penelitian yang dilakukan di Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Sulawesi Utarapada tahun 2008.** Peneliti Madya dengan konsentrasi Hukum Konstitusi pada Pusat Pengkajian dan PengolahanData dan Informasi (P3DI) Setjen DPR-RI, [email protected]


2/27

490 Kajian Vol 14 No.3 September 2009

pada saat itu ditunjuk untuk mengembangkan pulau Batam dengan didirikannya

Badan Otorita Batam. Pengembangan lebih lanjut Badan Otorita Batam

dilanjutkan dengan implementasi perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di

Kota Batam di Provinsi Kepulauan Riau.

Di era pemerintahan Soeharto pengembangan Batam dilanjutkan dengan

pembentukan sejumlah kawasan industri seperti kawasan industri Rungkut

Surabaya. Pengembangan suatu kawasan ekonomi juga dilakukan di sejumlah

negara yang menawarkan kawasan ekonomi sejenis. Hal ini seiring dengan

berjalannya waktu, di tingkat global ditengarai terjadinya pergeseran terhadap

faktor daya tarik suatu kawasan. Bila semula tenaga kerja murah menjadi daya

tarik investasi, kemudian keberadaan sumber daya dan insentif fiskal menjadi

daya tarik investasi.

Di masa berlakunya otonomi daerah pada tahun 1999, membuat sejumlah

daerah otonom ingin mengembangkan daerahnya sebagai salah satu tujuan

investasi. Adapun tujuan pemerintah daerah otonom untuk menjadikan salah

satu kawasan di daerahnya menjadi tujuan investasi untuk peningkatan

kesejahteraan masyarakat di daerah otonom tersebut. Upaya daerah otonom

tersebut untuk mengembangkan salah satu kawasan sebagai tujuan investasi

mulai terealisir sejak diundangkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, yang dalam Pasal 9 ayat (4) disebutkan bahwa daerah

dapat mengusulkan pembentukan kawasan khusus kepada pemerintah, yang

tata cara penetapan kawasan khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Sampai saat ini belum ada Peraturan Pemerintah yang mengatur tata cara

pembentukan kawasan khusus, yang justru muncul adalah RUU tentangKawasan Ekonomi Khusus ( RUU KEK).

UU No. 32 Tahun 2004 menegaskan bahwa pembentukan kawasan khusus

tidak semata hanya di bidang ekonomi saja, tetapi kawasan dalam rangka untuk

menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus

dan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya bentuk kawasan

cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, pengembangan

teknologi tinggi. Upaya untuk pembentukan kawasan khusus dapat dilakukan

oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah.

Selain UU No. 32 Tahun 2004 upaya untuk mengembangkan kegiatan

investasi di daerah, juga mulai berkembang sejak diundangkannya UU No. 25

Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam UU No. 25 Tahun 2007 disebutkan

dalam salah satu bab yang diatur pada Bab XIV yaitu tentang KEK sebagaimana

diatur dalam Pasal 31.


3/27


Dalam kenyataannya isu seputar KEK telah bergulir sebelum

permasalahan KEK diatur dalam UU No. 25 Tahun 2007. Hal ini dapat dilihat

pada tanggal 25 Juni 2006, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

melakukan penandatanganan kerja sama pembentukan Special Economic Zone

(SEZ) bersama Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong di Turi Beach Resort.

Sebelum pengaturan tentang KEK tersebut, sebenarnya cikal bakal terbentuknya

KEK sudah dilakukan oleh Pemerintah RI dengan Pemerintah Singapura.

Adanya pengaturan KEK dalam UU No 25 Tahun 2007 merupakan salah

satu justifikasi atau legalitas KEK dalam UU No 25 Tahun 2007 atau dalam

RUU KEK di masa mendatang. Keinginan pemerintah untuk merealisir KEK

juga diungkapkan Wapres Jusuf Kalla,1 bahwa gagasan memperjelas KEK di

beberapa daerah yang diprediksi potensial menjadi industrial clustersesuai

dengan kapasitas kawasan masing-masing, yakni sesuai dengan UU No. 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Amanat pembentukan KEK dalam suatu UU sebagaimana disebutkan

dalam Pasal 31 ayat (3) UU No. 25 Tahun 2007, telah dilakukan pemerintah

dengan disiapkannya Naskah Akademis dan Draft RUU tentang KEK. Bahkan

dalam Program Legislasi Nasional tahun 2008, RUU tentang KEK merupakan

salah satu prioritas RUU di antara 31 RUU yang akan menjadi dibahas oleh

merintah dan DPR pada tahun anggaran 2008.2

Upaya pemerintah untuk mengembangkan daerah tertentu sebagai bagian

dari KEK juga pernah diungkapkan oleh Menteri Perdagangan RI Mari Pangestu

dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR-RI.3 Pembentukan KEK merupakan

upaya pemerintah untuk mempercepat peningkatan ekspor dan investasidiperlukan berbagai kebijakan khusus. Hal ini juga sebagai upaya untuk

menandingi negara pesaing utama seperti RRC,4 Vietnam, Malaysia dan

1 Gagasan Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus, Business NewsNo 7388/17-7-2006, hal5.2 Lihat Keputusan DPR-RI No 02/DPR-RI/II/2007-2008 tentang Program Legislasi NasionalRancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2008.3 Lihat risalah rapat kerja antara Komisi VI DPR-RI dengan Menteri Perdagangan RI pada tanggal11 Juli 2006.4 Di RRC ada beberapa daerah SEZ, misalnya daerah Senchen dan kota Pudong. Di kedua kotatersebut pemerintah sudah menyiapkan sarana dan prasarananya, sedangkan kegiatan investasiasing dilaksanakan oleh National Development Reform Commission yang bertugas untukmengawasi kegiatan investasi di daerah tersebut, sedangkan Ministry of Foreign Trade andCommerce(MOFCOM) melakukan eksaminasi atas pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh NRDC(lihat laporan kunjungan kerja ke RRC, 28 November 2006, wawancara dengan Wang Jingselaku Foreign Investment Administrationpada MOFCOM)


4/27


Thailand. Kebijakan khusus dalam kerangka KEK dimaksud dalam bentuk

fasilitas khusus di bidang perpajakan, kepabeanan, infrastruktur pendukung,

kemudahan perijinan, keimigrasian dan ketenagakerjaan.

Bagi pemerintah Indonesia keinginan untuk mengembangkan suatu KEK

ada hubungannya dengan kegiatan investasi pada umumnya, hal ini dapat dilihat

dari tujuan pengembangan KEK, yaitu; 5

1. peningkatan investasi;

2. penyerapan tenaga kerja;

3. penerimaan devisa sebagai hasil dari peningkatan ekspor;

4. meningkatkan keunggulan kompetitif produk ekspor;

5. meningkatkan pemanfaatan sumber daya lokal, pelayanan dan kapital bagi

peningkatan ekspor; dan

6. mendorong terjadinya peningkatan kualitas SDM melalui transfer teknologi.

Maksud pengembangan KEK, antara lain;6

1. Memberi peluang bagi peningkatan investasi melalui penyiapan kawasan

yang memiliki keunggulan dan siap menampung kegiatan industri, ekspor

impor serta kegiatan ekonomi yang mempunyai nilai ekonomi tinggi;

2. Meningkatkan pendapatan devisa bagi negara melalui perdagangan

internasional; dan

3. Meningkatkan kesempatan kerja, kepariwisataan dan investasi.

Selain itu fungsi dari diadakannya KEK, antara lain:7

a. Menjadi pusat kegiatan ekonomi dan terkait dengan wilayah

pengembangan lainnya;

b. Harus mampu memberikan manfaat bagi kawasan lain;c. KEK bukan merupakan kawasan tertutup sehingga memberikan efek

ganda terhadap perekonomian lokal; dan

d. Harus dapat mendorong pertumbuhan industri pendukung di sekitar

kawasan.

Bagi kalangan investor asing, pentingnya masalah legalitas akan menjadi

ujung tombak bagi keberhasilan pengelolaan suatu kawasan. Biasanya calon

investor akan melakukan perhitungan bisnis bila mereka melakukan suatu

kegiatan bisnis pada suatu kawasan. Kepentingan para investor dapat termotivasi

5 Budi Santoso, Tinjauan Dari Perspektif Departemen Perdagangan Terhadap Kebijakan PemerintahDalam Mendukung Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, Diskusi Internal dengan TimPeneliti P3DI, Jakarta 4 April 20086 Ibid .7Ibid.


5/27


apabila kawasan perdagangan tersebut mempunyai pengakuan hukum (legal

recognition) ke luar atau ke dalam.

Akibat adanya pemberlakuan otonomi daerah sejak tahun 2000, sejumlah

daerah mengalami euphoria sehingga menganggap wilayahnya tersebut siap

dijadikan Kawasan KEK. Padahal kenyataannya, selain masih jauh dari

kesiapan infrastruktur, sebenarnya tidak semua wilayah di Indonesia siap

dijadikan KEK.8 Salah satu daerah yang telah dipersiapkan oleh Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah adalah Kota Batam di Provinsi Kepulauan Riau

(Kepri) yang dianggap cukup berhasil dengan konsep Free Trade Zone, dan

daerah Bitung yang cukup berhasil dengan pengembangan Kawasan

Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet) di Provinsi Sulawesi Utara.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan

hukum yang diangkat dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimana kesiapan pemerintah daerah Provinsi Kepri dan Sulawesi Utara dalam

menyikapi ketentuan Pasal 9 ayat (4) UU No. 32 Tahun 2004 jo RUU tentang

KEK, untuk menetapkan bagian dari daerahnya untuk dapat dijadikan salah

KEK di Indonesia. Masalah ini penting untuk diteliti mengingat daerah Batam,

Bintan dan Karimun (BBK) sudah mempunyai pengalaman dalam pelaksanaan

Free Trade Zone (FTZ) di bawah pengelolaan Batam Otorita, sedangkan

pemerintah daerah Kota Bitung sudah mempunyai pengalaman tentang

keberhasilan dalam pelaksanaan Kawasan Pengembangan Eksport Terpadu(Kapet) di Indonesia, yang dikelola oleh Kapet Bitung.

Adapun pertanyaan yang penting diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kesiapan teknis dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau,

khususnya pemerintah daerah BBK untuk meningkatkan FTZ BBK sebagai

salah satu KEK di Indonesia ?

2. Bagaimana kesiapan teknis dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

khususnya Pemerintah Kota Bitung untuk meningkatkan Kapet Bitung

sebagai salah satu KEK di Indonesia?

8 Direktur Eksekutif HKI : Sejumlah Pemda Alami Euphoria Jadikan Daerahnya Berstatus KEK,Business NewsNo 7627/18-2-2008. hal 29.


6/27


C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk memperoleh gambaran tentang kesiapan pemerintah daerah provinsi

tentang rencana salah satu kawasan di daerahnya untuk dapat dijadikan

salah satu KEK di Indonesia.

2. Untuk mendapatkan berbagai masukan mengenai distribusi fungsi dan

tanggung jawab antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi

tentang kebijakan KEK.

3. Untuk memperoleh gambaran komprehensif tentang konsep Kawasan KEK

yang sesuai dengan karakteristik daerahnya.

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Sumbangan pemikiran kepada DPR dalam pembahasan RUU tentang

Kawasan Ekonomi Khusus yang saat ini sedang dibahas bersama

Pemerintah dalam Panitia Khusus RUU tentang Kawasan Ekonomi Khusus.

2. Sumbangan pemikiran kepada Pemerintahan Daerah Provinsi untuk

menyikapi hal yang harus dilakukan sebelum disetujuinya RUU tentang

Kawasan Ekonomi Khusus.

D. Kerangka Pemikiran

Sejak Indonesia merdeka sudah banyak konsep kawasan pengembangan

ekonomi terpadu yang disiapkan oleh pemerintah pusat. Sebut saja konsep

perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, yang pertama kali dilakukan di Batamdan konsep pelabuhan bebas di Pulau Sabang di Provinsi Nanggroe Aceh

Darusalam. Pada dua model ini terdapat perbedaan yang tajam, kalau di Batam

konsep perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, dengan menunjuk Badan

Otorita Batam, sedangkan di pulau Sabang konsep pelabuhan bebas yang

ditonjolkan, dengan pemerintah daerah setempat sebagai pelaksana dan pihak

bertanggung jawab dalam kegiatan pelabuhan bebas di pulau Sabang. Untuk

mengembangkan konsep perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di Batam

dan Sabang, pemerintah menggagas konsep kawasan bonded warehouse.9

Kalau konsep bonded warehousemenitikberatkan pada perdagangan bebas

dan pelabuhan bebas untuk kegiatan ekspor import, maka pada tahun 1986

9 Lihat PP No 20 Tahun 1972 tentang Bonded Warehouse sebagaimana diubah dengan PP No.31 Tahun 1977.


7/27


konsep bonded warehousediperbaiki dengan konsep kawasan berikat (bonded

zone).10

Maraknya investasi asing di era tahun 1980, pemerintah mencoba

membuat konsep perdagangan bebas yang di klusterkan dalam bentuk

Kawasan Industri,11 seperti di Kawasan Industri Pulau Gadung Jakarta Utara

(Jakarta Industrial Estate Pulogadung/JIEP) dan di Surabaya Industrial Estate

Rungkut/SIER. Tidak lama pengembangan kawasan industri ini dikembangkan

lagi menjadi tempat penimbunan berikat,12 dengan didirikannya PT (Persero)

Kawasan Berikat Nusantara (KBN). Konsep ini tidak mutlak sebagai konsep

perdagangan bebas, konsep ini dikembangkan sebagai konsekuensi dari

diundangkannya UU No 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, dengan konsep

ini semua kegiatan investasi asing dilakukan melalui pelayanan satu atap.

Adanya kegiatan investasi asing yang hanya berada di wilayah Indonesia

Barat, khususnya di Pulau Jawa membuat iri pemerintah daerah yang ada di

wilayah Indonesia Bagian Tengah dan Indonesia Bagian Timur. Oleh sebab itu

pemerintah mengembangkan Kapet13 di sejumlah wilayah Indonesia Bagian

Tengah dan Indonesia Bagian Timur, misalnya Kapet yang dikembangkan oleh

Pemerintah Daerah Kota Bitung.

Berkembangnya konsep kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan

bebas tidak hanya dilakukan pihak Indonesia saja, beberapa negara juga

mencoba untuk memberikan konsep sejenis dengan menawarkan kemudahan

dalam bentuk perpajakan, seperti pemberian tax holidayuntuk kegiatan investasi

asing di negara tersebut. Misalnya negara RRC menawarkan 13 daerahnya

untuk dijadikan kawasan ekonomi khusus atau special economic zone(SEZ).Untuk menandingi konsep SEZ yang ditawarkan oleh pemerintah RRC,

pemerintah mengganti UU Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan UU

Penanaman Modal Asing (PMA), dengan mengundangkan UU No 25 Tahun

2007 tentang Penanaman Modal. Dalam UU No. 25 Tahun 2007 ini tidak dikenal

lagi PMA dan PMDN, hanya dikenal penanaman modal. UU No. 25 Tahun 2007

mengatur hal tentang penanaman modal secara umum, selain itu UU No. 25

10 Lihat PP No 22 Tahun 1986 tentang kawasan Berikat (Bonded Zone) sebagaimana diubahdengan PP No. 14 Tahun 1990.11 Lihat Keputusan Presiden No 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri12 Pada konsep tempat penimbunan berikat dalam bentuk 1) kawasan berikat dan kawasanberikat plus; 2) gudang berikat; 3) entreport untuk tujuan pameran; dan 4) toko bebas bea,sebagaimana diatur dalam PP Np 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat.13 Lihat Keputusan Presiden No 150 Tahun 2000 tentang Kawasan Pengembangan EkonomiTerpadu (Kapet).


8/27


Tahun 2007 juga menawarkan konsep KEK secara umum yang akan diatur

dalam UU tersendiri tentang KEK.

RUU KEK yang sedang dibahas oleh DPR dan Pemerintah saat ini akan

mengatur secara teknis tentang konsep perdagangan yang bersifat khusus.

Dalam RUU tentang Kawasan Ekonomi Khusus, disebutkan pada Pasal 3 ayat

(1), bahwa KEK dapat terdiri atas satu atau beberapa Kawasan : a) pengolahan

ekspor; b) logistik; c) industri; d) pengembangan teknologi; dan/atau e) ekonomi

lainnya. Pengaturan tentang adanya beberapa konsep perdagangan yang bersifat

khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 sejalan dengan praktek

perdagangan yang bersifat khusus yang telah dikenal selama ini di Indonesia.

Adanya pembidangan tentang beberapa kawasan KEK, sejalan dengan praktek

perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yang sudah ada selama ini. Minimal

nantinya kawasan KEK yang akan dibentuk adalah kawasan perdagangan bebas

dan pelabuhan bebas yang sudah ada selama ini seperti di FTZ di BBK di

Provinsi Kepri dan Kapet Bitung di Provinsi Sulawesi Utara.

II. Metode Penelitian

A. Waktu dan tempat

Penelitian tentang Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Rangka

Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus. merupakan suatu penelitian hukum

yang dilakukan pada tanggal 14 19 April 2008 di Provinsi Kepulauan Riau dan

di Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 30 November 6 Desember 2008Adapun instansi yang dikunjungi adalah 1) Kantor Gubernur (Biro Hukum dan

Humas); 2) Bappeda Provinsi; 3) Dinas Perindustrian dan Perdagangan; 4) Kantor

Otorita Batam di Batam Kepulauan Riau; 5) Kantor Kapet Bitung di Bitung, 6)

Kantor Persiapan KEK di Manado Sulawesi Utara; 7) Dinas Promosi dan Investasi

di Batam dan Manado; dan 8) BKMD Provinsi Kepri.

B. Bahan/Cara Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan alat pengumpulan data dalam bentuk : 1)

studi dokumen atau bahan pustaka; 2) pengamatan atau observasi; dan 3)

wawancara atau interview yang dilakukan di lokasi penelitian dengan mengunjungi

beberapa instansi pemerintah.


9/27


Sifat penelitiannya adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian untuk

memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-

gejala lainnya,14 dan dari sudut tujuannya, maka penelitian ini merupakan

penelitian yang bertujuan untuk menemukan fakta belaka (fact finding).15 Melalui

sifat dan tujuan penelitian ini diharapkan akan mendapatkan data tentang

manusia, keadaan dan gejala lain yang berhubungan dengan kesiapan

pemerintah daerah dalam membentuk KEK di Provinsi Kepulauan Riau dan

Provinsi Sulawesi Utara, dengan melakukan wawancara dengan para pihak di

kedua provinsi tersebut.

Sesuai dengan jenis penelitian ini, maka data yang diperlukan adalah

data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber

pertama, yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian16 berupa hasil

wawancara dengan para pelaksana pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Adapun para pihak yang telah diwawancara adalah para pejabat di lingkungan

Pemda Provinsi Kepulauan Riau dan Sulawesi Utara.

Data sekunder mencakup dokumen resmi, buku-buku dan hasil

penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan lain-lain,17 dan dari data

sekunder yang didapatkan juga dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder

dan bahan hukum tersier18.

C. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini dilakukan dengan

analisis kualitatif, yaitu data yang terkumpul atau diperoleh, baik data sekundermaupun data primer disusun dan dianalisis secara kualitatif sesuai dengan

permasalahan yang telah dirumuskan.

14 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1984, hal 10.15 ibid16 Ibid17 Ibid18 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Rajawali Pers, 1985,hal 14 dan 15.


10/27


III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Semula Batam dijadikan proyek percontohan,19 yang diikuti dijadikannya

Batam sebagai daerah industri,20 dengan menunjuk dan menetapkan beberapa

wilayah usaha kawasan berikat di daerah Pulau Batam.21 Akhirnya pada tahun

1978 pemerintah menetapkan seluruh daerah Batam sebagai Bonded

Warehouse22 yang membebaskan pemungutan PPN dan PPnBM di seluruh

wilayah Batam.23

Masa emas Batam dengan tidak dipungutnya PPN dan PPnBM berakhir

dengan diundangkan Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2003 tentang

Pengenaan PPN dan PPnBM di kawasan berikat di Pulau Batam, yang mencabut

PP No. 39 Tahun 1998 dengan memberlakukan PPN dan PPnBM di Pulau

Batam. Masa suram Batam akibat pengenaan PPN dan PPnBM berakhir dengan

diundangkannya Perppu No. 1 Tahun 2000 jo UU No 36. Tahun 2000 tentang

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang diubah dengan

Perppu No. 1 Tahun 2007 jo UU No. 44 Tahun 2007 tentang Kawasan

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Adanya pengundangan UU tersebut

sebenarnya untuk menolong eksistensi perdagangan bebas dan pelabuhan bebas

yang ada di Batam.

Di sisi lain dengan pengundangan UU No. 36 Tahun 2000 jo UU No. 44

Tahun 2007 selain untuk menggantikan UU No. 3 Tahun 1970 tentang Ketentuan-

ketentuan Pokok Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, juga dalamrangka perwujudan otonomi daerah pasca diundangkannya UU No. 22 Tahun

1999 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga beberapa wilayah perlu ditetapkan

sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, dan salah satu

yang dituju adalah Batam sebagai proyek percontohan.

19 Lihat Keputusan Presiden No. 74 Tahun 1971 tentang Pengembangan Pembangunan PulauBatam.20 Lihat Keputusan Presiden No. 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Batam.21

Lihat Keputusan Presiden No. 33 Tahun 1974 tentang Penunjukkan dan Penetapan BeberapaWilayah Usaha Bonded Warehousedi daerah Pulau Batam.22 Lihat Keputusan Presiden No. 41 Tahun 1978 tentang Penetapan Seluruh Daerah IndustriBatam Sebagai Wilayah Usaha Bonded Warehouse.23 Lihat Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1998 tentang Perlakuan PPN dan PPnBm di KawasanBerikat Daerah Industri Pulau Batam.


11/27


Sejak diundangkannya UU No. 36 Tahun 2000 jo UU No. 44 Tahun 2007,

ditindaklanjuti dengan diundangkannya PP No. 46, 47 dan 48 Tahun 2007 tentang

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Batam, Bintan dan Karimun, telah

membangkitkan kembali rencana untuk menjadikan BBK sebagai salah satu

KEK. BBK sebagai proyek percontohan KEK sebagaimana Memoramdum of

Understanding(MOU) antara Pemerintah RI dan Pemerintah Singapura pada

tanggal 25 Juni 2006 tetap terus dilanjutkan walaupun instrumen hukum yang

tegas belum diundangkan oleh pemerintah. Alasan utama pemerintah24 akan

menetapkan BBK sebagai KEK karena kondisi infrastruktur yang sudah

memadai, besarnya jumlah investasi dalam negeri dan luar negeri di kawasan

itu dan lokasi geografis yang strategis. Artinya daerah itu sudah siap untuk

dikembangkan sebagai KEK dalam waktu singkat.

Bahkan kajian akademis25 tentang kesiapan Batam sebagai KEK telah

diserahkan kepada pemerintah sebagai bahan atau narasumber untuk kelak

menjadikan Batam sebagai KEK. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa

untuk menjadikan Batam sebagai suatu kawasan dalam kategori kelas dunia,

maka Batam harus memberikan pelayanan kelas dunia, baik dalam perijinan,

perpajakan dan kepabeanan. Selain itu kawasan ini juga dapat memberikan

fasilitas keamanan dunia, memiliki infrastruktur kelas dunia, baik untuk fasilitas

jalan raya, pelabuhan, airport, transportasi, telekomunikasi, listrik dan baik.

Walaupun MOU sudah ditandatangani dan sudah ada kajian akademis

tentang Batam sebagai proyek percontohan KEK, tetapi pelaksanaannya masih

terhambat terutama belum jelasnya insentif yang akan diberikan kepada KEK

BBK tersebut. Padahal pada saat penandatanganan MOU tersebut, Presidensudah menjanjikan akan memberikan fasilitas fiskal dan non fiskal kepada calon

investor. Adapun fasilitas yang akan dinikmati antara lain 26:

1) Di sektor perpajakan. Investor yang berinvestasi di kawasan ini akan

memperoleh pembebasan pajak dalam jangka waktu minimal 5 (lima) tahun

dan diskon pajak untuk jenis industri tertentu.

2) Di bidang kepabeanan, barang yang keluar masuk pelabuhan ke lokasi

usaha atau sebaliknya akan dipermudah dengan pemeriksaan di lokasi

usaha, serta

3) Di bidang izin investasi akan diberikan oleh badan pengusahaan kawasan

dengan pola layanan satu atap di setiap lokasi.

24 Mendorong Investasi Melalui KEK, Business News7422/6-10/2006, hal 925op.cit., hal 100.26Op cit, hal 100


12/27


Ketidakjelasan terhadap konsep KEK juga terjadi untuk menentukan

daerah di BBK yang akan dijadikan KEK, misalnya di Bintan dan Karimun

kawasan itu harus steril serta Badan Kawasan dan Badan Pengusahaannya

harus jelas, ungkap Bambang Susanto27 selaku Sekretaris Tim Nasional KEK

Indonesia. Bintan dan Karimun akan diperlakukan berbeda dengan Batam, sebab

kedua kawasan ini akan dikembangkan dengan sistem enclave, yakni ada

beberapa kawasan ekonomi khusus yang dikelilingi area non ekonomi khusus,

sementara Batam berstatus KEK seluruhnya.

Bagi pemda BBK dengan ditunjuknya daerah mereka sebagai proyek

percontohan KEK, maka pemda diberikan keleluasaan atau diberi ruang yang

lebih luas di dalam mengelola hasil kesepakatan kerjasama ekonomi tersebut,

tetapi untuk merealisasikan terhadap kesempatan tersebut tidaklah mudah.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan pemda untuk menindaklanjuti

kerjasama tersebut, antara lain 28:

1. Kesiapan aparatur di daerah dalam menyikapi masuknya investasi di daerah

mereka.

2. Kesiapan perangkat pendukung proses masuknya investasi; dan

3. Kesiapan masyarakat yang bermukim di daerah tersebut dengan masuknya

kegiatan investasi model Singapura dengan pola kerja seperti di Singapura.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan jajaran dan pejabat Bappeda

Pemda Kepri,29 disebutkan bahwa saat ini pemerintah daerah bersama dengan

pemerintah pusat mencoba untuk mengembangkan BBK. Upaya pengembangan

BBK juga mendapat dukungan dari Pemerintah Singapura dengan

ditandanganinya MOU 25 Juni 2006 beberapa waktu yang lalu. Upaya kerjasamaantara negara Indonesia dan Singapura ditindaklanjuti dengan pembentukan

komite kerja antara dua negara. Komite kerja membentuk Joint Working Grup,

dengan menyusun road map actiontentang penerapan SEZ di Batam, dengan

berkoordinasi dengan pihak Badan Koordonasi Penanaman Modal setempat.

Adapun bentuk kesiapan yang dilakukan BPKMD30 setempat dengan a)

mempersiapkan Standard Operation Procedures(SOP) dalam memberikan

pelayanan kepada investor, b) memperlancar perizinan (one stop service,

termasuk menghilangkan segala bentuk pungutan), dan c) membentuk tim task

forceuntuk memperlancar masuknya kegiatan investasi ke Provinsi Kepri.

27 Tertunda Insentif Bintan Karimun, Kompas1 April 2008, hal 18.28 Kawasan Ekonomi Khusus, Business NewsNo 7386/12-7-2006, hal 329 Wawancara dengan jajaran Bappeda Provinsi Kepri, Tanjungpinang 14 April 2008.30 Wawancara dengan jajaran BKPMD Provinsi Kepri, Tanjungpinang 15 April 2008


13/27


Dipilihnya BBK sebagai KEK memberikan dorongan positif pada

pengembangan wilayah Provinsi Kepri, akan tetapi di sisi lain, provinsi-provinsi

lain merasa iri hati dengan situasi tersebut. Apalagi provinsi-provinsi lain tidak

mempunyai kriteria lengkap seperti yang terjadi pada KEK di BBK.31 Untuk itu

hendaknya proyek percontohan BBK sebagai KEK harus didukung secara

maksimal oleh semua pihak, khususnya oleh pemerintah pusat, sedangkan

keinginan daerah lain untuk membentuk KEK di daerahnya harus dilakukan

melalui kajian yang cukup komprehensif, karena pembentukan suatu daerah

sebagai KEK memerlukan biaya yang cukup besar dan dampak sosial bagi

masyarakat di daerah tersebut. Jadi kalaupun ada keinginan pemerintah untuk

membentuk 112 KEK sebagaimana diungkapkan oleh Hermanto Dardak selaku

Direktur Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum,32 perlu

diperhatikan seksama sebab jangan sampai model pemekaran wilayah yang

ada saat ini dikembangkan oleh daerah dengan mengembangkan kawasan

daerahnya menjadi KEK.

Dalam penelitian lapangan yang dilakukan di Provinsi Kepri, Pemda

Provinsi Kepri mengutarakan adanya manfaat dari rencana Kawasan KEK di

daerah ini, antara lain:33

1. peningkatan investasi;

2. penyerapan tenaga kerja;

3. peningkatan penerimaan devisa dari ekspor;

4. peningkatan pemanfaatan bahan-bahan/produk lokal;

5. mendorong terjadinya alih teknologi (peningkatan SDM);

6. peningkatan UKM (usaha kecil dan menengah);7. peningkatan PDRB/peningkatan pendapatan masyarakat.

Pihak pemda mengutarakan juga bahwa dipilihnya Batam sebagai salah

satu KEK, disebabkan karena beberapa hal, antara lain:34

1. terletak pada jalur pelayaran internasional dan dekat dengan pusat

perdagangan dunia di Singapura;

2. infrastruktur yang memadai;

3. merupakan salah satucluster industryterbesar di kawasan Indonesia Barat;

4. tersedianya tenaga kerja yang cukup;

31 KEKI: Pengistimewaan Daerah Tertentu, Business News7414/18-9-2006 hal 23.32 Indonesia Kembangkan 112 KEK, Sinar Harapan12 Juli 2006.33 Lihat bahan paparan Konsep Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Batam, Bintan danKarimun, yang disampaikan oleh Gubernur Kepulauan Riau, pada tanggal 28 Februari 2008.34 Hasil wawancara dengan pejabat Bappeda Kepri di Tanjungpinang, tanggal 14 April 2008.


14/27


5. pertumbuhan ekonominya di atas rata-rata nasional.

Untuk mendukung BBK sebagai salah satu KEK, maka Pemerintah Provinsi

Kepri telah menetapkan cluster industryyang dapat dikembangkan di BBK,

yaitu:35

1. Bidang usaha yang dikembangkan di Batam, antara lain :

b. elektronik;

c. elektrikal;

d. mechatronics;

e. industri manufaktur; dan

f. shipyard .

2. Bidang usaha yang dikembangkan di Bintan, antara lain :

a. electronic;

b. garment;

c. food industries; dan

d. industri manufaktur.

3. Bidang usaha yang dikembangkan di Karimun, antara lain :

a. shipyard/shipbuilding;

b. component part;

c . industri processing;

d. industri manufaktur.

Kesiapan pemerintah Provinsi Kepri untuk menetapkan kawasan BBK

sebagai cikal bakal KEK untuk tujuan ekspor di Provinsi Kepri. Persiapan untuk

dijadikannya kawasan BBK sebagai KEK diawali dengan telah ditetapkannya

UU tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Selain itudalam diskusi36 dengan jajaran Badan Otorita Batam yang nantinya sebagai

cikal bakal Badan Pelaksana KEK, pihak Badan Otorita Batam telah siap 100%

untuk dapat ditunjuk sebagai Badan Pelaksana KEK di pulau Batam. Hal ini

sejalan dengan infrastruktur yang telah dibangun oleh Badan Otorita Batam

selama ini. Adanya infrastruktur tersebut dapat mengurangi pembiayaan bila

nantinya Batam akan dijadikan KEK untuk tujuan ekspor.

Untuk mensinergikan pelaksanaan tugas Badan Otonomi Batam

melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kota Batam, di satu sisi Batam

Otorita melakukan pengembangan BBK, sedangkan di sisi lain Pemko Batam

melakukan fungsi pemerintahan di Kota Batam. Fungsi pemerintahan dalam

35 Ibid.36 Wawancara dengan jajaran Pimpinan Badan Otorita Batam di Batam pada tanggal 16 April2008,


15/27


rangka Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah pemerintahan kota Batam. Melalui

pengaturan RTRW yang disiapkan pemerintah Kota Batam dengan mengacu

kepada penataan ruang yang sedang dipersiapkan oleh Pemerintah Pusat

sebagai amanat dari UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Pihak pemda juga menyadari bahwa salah satu ujung tombak kawasan

perdagangan bebas dan perdagangan bebas di BBK, yaitu adanya Dewan

Kawasan37 sebagai pihak yang akan menjadi pihak yang bertanggung jawab

dalam pelaksanaan Kawasan KEK tersebut. Sambil menunggu terbentuknya

Dewan Kawasan tersebut, pelaksana tugas dilakukan oleh Badan Otorita Batam38

yang dibantu oleh Komite Kerja yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden

No 12 Tahun 2006 tentang Komite Pengarah Pengembangan KEK di BBK.

Komite kerja bekerja sama dengan Badan Otorita untuk mengembangkan

kegiatan di BBK sambil menunggu terbentuknya Dewan Kawasan di BBK.39

Sambil menunggu disahkannya RUU KEK yang saat ini sedang dibahas

di DPR, maka praktek perdagangan bebas dan pelabuhan bebas telah dilakukan

di BBK, khususnya di kawasan Batam. Hal ini sejalan dengan telah dibentuknya

Dewan Kawasan BBK dan Dewan Kawasan Nasional Perdagangan Bebas dan

Pelabuhan Bebas. Efektifitas perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di

kawasan BBK semakin bergairah dengan diundangkannya sejumlah peraturan

perundang-undangan, antara lain Peraturan Menteri Keuangan No 47/PMK.04/

2009 mengenai Pengaturan Arus Keluar Masuk Barang ke Kawasan perdagangan

bebas dan pelabuhan bebas jo Peraturan Menteri Perdagangan No 12/M-DAG/

Per/3/2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan di Bidang

Perdagangan Luar Negeri Kepada Badan Pengelola FTZ BBK. Melaluipengundangan kedua peraturan tersebut diharapkan dapat mengisi kekosongan

hukum dalam pelaksanaan perdagangan bebas di kawasan BBK. Selain itu

melalui pengundangan peraturan perundang-undangan tersebut, cikal bakal

penerapan KEK mulai dijalankan dengan kegiatan yang dilakukan di kawasan

BBK.

37 Pada saat penelitian ini dilakukan Dewan Kawasan belum terbentuk, tetapi pada saat tulisan inidibuat Dewan Kawasan telah terbentuk di Batam, Bintan dan Karimun.38 Badan Otorita Batam dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 41 Tahun 1973 tentangBadan Otorita Batam, yang tujuannya untuk mengembangkan Batam sebagai kawasan industri,perdagangan, pariwisata dan transshipment.39 Dewan Kawasan baru terbentuk pada bulan Mei 2008 dengan Keputusan Presiden No 9 Tahun2008 tentang Dewan Kawasan di Batam, Keputusan Presiden No. 10 Tahun 2008 tentangDewan Kawasan di Bintan, Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2008 tentang Dewan Kawasan diKarimun jo Peraturan Presiden No. 30 Tahun 2008 tentang Dewan Nasional kawasan PerdaganganBebas dan Pelabuhan Bebas.


16/27


Di sisi lain pemberlakuan Batam sebagai perdagangan bebas dan

pelabuhan bebas sebenarnya sudah sesuai dengan klasifikasi penataan ruang

sebagaimana diatur dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,

yaitu pada bagian kegiatan kawasan yang ada di sekitar Batam, dan sifat

strategis kawasan Batam yang berhadapan dengan negara Singapura. Selain

itu bila pengalaman Batam yang telah menjalankan kegiatan perdagangan bebas

dan pelabuhan bebas berhadapan dengan konsepsi KEK, maka di Batam dapat

dijumpai bagian pengolahan ekspor, logistik, industri, pengembangan teknologi,

yang hal ini telah memenuhi unsur KEK sebagaimana diatur dalam ketentuan

draft RUU KEK pada Pasal 3 ayat (1).

Melihat apa yang telah dilakukan Batam selama ini dan investasi yang

telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah setempat untuk

menjadikan Batam sebagai lokasi melakukan kegiatan eksporr, maka sudah

sewajarnya kegiatan Batam sebagai bagian perdagangan bebas dan pelabuhan

bebas dapat ditingkatkan menjadi KEK yang bersifat kegiatan ekspor,

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan serta keinginan dari

pemerintah daerah setempat dan masyarakat setempat.

2. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Kota Bitung merupakan salah satu pemerintah daerah kota dalam wilayah

pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara. Kota Bitung mempunyai luas

wilayah sekitar 304 km2 dengan jumlah penduduk sekitar 108 juta jiwa. Di kota

Bitung selama ini sudah berkembang Kapet, dengan adanya Kapet Bitungmembuat Kota Bitung menjadi kota yang cukup dikenal di Indonesia Bagian

Timur. Oleh sebab itu sudah cukup wajar bila pengelolaan Kapet Bitung tetap

diteruskan dikembangkan oleh pemerintah daerah kota setempat, hal ini

disebabkan Kapet Bitung telah menambah daya tarik kegiatan investasi di Provinsi

Sulawesi Utara.

Salah satu upaya dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

mengembangkan Kapet Bitung sebagai KEK Bitung tidak terlepas dari mandat

yang diberikan dalam UU No. 32 Tahun 2004 khususnya pada Pasal 9 ayat (4)

tentang peran pemda dalam membentuk kawasan khusus. Keinginan pemda

juga didasarkan kepada rencana Tim Nasional Kawasan Ekonomi Khusus


17/27


Indonesia (KEKI) yang sedang mendata daerah tertentu untuk dapat dijadikan

kawasan khusus.40

Dalam diskusi yang dilakukan, disebutkan bahwa ada beberapa manfaat

dari KEK di kawasan Provinsi Sulawesi Utara, antara lain : 41

1. Mengurangi pengangguran;

2. Menciptakan daya tarik investasi asing langsung;

3. Meningkatkan ekspor;

4. Menciptakan jaringan baru dan akses ke pasar dunia dan saluran distribusi

internasional;

5. Menciptakan spill over benefits; dan

6. Meningkatkan penjualan dalam negeri termasuk sumber-sumber lokal.

Untuk meningkatkan Kapet Bitung sebagai KEK Bitung, maka upaya

pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara dilakukan tidak dengan membentuk

sesuatu yang baru, tetapi dengan melengkapi sesuatu yang sudah ada di Provinsi

Sulawesi Utara, yaitu adanya Kapet Bitung. Untuk itu pemerintah Provinsi

Sulawesi Utara akan mengembangkan wilayah atau kawasan di sekitar Kapet

Bitung. Melalui pengembangan wilayah di sekitar Kapet Bitung ini diharapkan

luas daerah yang akan dijadikan KEK akan semakin luas, tidak sebatas luas

Kapet Bitung semata seperti saat ini.

Perluasan Kapet Bitung sebagai cikal bakal KEK di Bitung dilakukan

melalui:42

1. pembentukan kawasan Industri Bitung Intranusa seluas 22 hektar;

2. perluasan kawasan Kapet Bitung menjadi 500 hektar; dan

3. perluasan kawasan pendukung Kawasan KEK Bitung menjadi 120 hektar.Melalui 3 upaya di atas diharapkan Kapet Bitung dapat dijadikan salah satu

KEK di Indonesia.

Adapun kesiapan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk

melaksanakan pengelolaan KEK di Bitung didasarkan kepada ketentuan

peraturan perundang-undangan antara lain:43

40 Sudah ada 22 provinsi yang mengajukan kawasan di daerahnya untuk dijadikan KEK, Kompas21 April 2009.41 Hasil wawancara pada tanggal 3 Desember 2008 dengan Bapak Charles Kepel selaku DirekturPerencanaan Persiapan KEK Provinsi Sulawesi Utara.42 Ibid.43 Diskusi dengan pejabat Biro Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Manado 1Desember 2008


18/27


1. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara No. 4 Tahun 2005 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2005

2010 Provinsi Sulawesi Utara;

2. Peraturan Daerah Kota Bitung No. 12 Tahun 2006 tentang tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2005 2010 Kota

Bitung;

3. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara No. 37 Tahun 2003 tentang

Pelayanan Satu Pintu Provinsi Sulawesi Utara;

4. Peraturan Daerah Kota Bitung No. 7 Tahun 2006 tentang Pelayanan Satu

Atap; dan

5. Surat Keputusan Gubernur No. 96 Tahun 2008 tentang Pembentukan

Kelompok Kerja (POKJA) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Penetapan

Lokasi-lokasi Kawasan Ekonomi Khusus di Provinsi Sulawesi Utara

Jadi upaya untuk menjadikan Kapet Bitung sebagai KEK Bitung tidak

terlepas dari sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini,

terutama peraturan perundang-undangan yang bersifat lokal (peraturan daerah).

Melalui peraturan perundang-undangan yang ada di Provinsi Sulawesi Utara

ataupun di Kota Bitung dapat mempermudah pelaksanaan KEK di Kota Bitung.

Di satu sisi pelaksanaan Kapet Bitung selama ini sudah sesuai dengan

perencanaan di daerah Bitung dan di Provinsi Sulawesi Utara, sebab tanpa

perencanaan di daerah sangat sulit untuk menjadikan Kapet Bitung sebagai

salah KEK di Indonesia Bagian Timur. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan

Pemerintah Kota Bitung menyadari bahwa eksistensi Kapet Bitung selama ini

selain karena adanya perencanaan daerah yang baik antara Pemerintah Provinsidengan Pemerintah Kota Bitung, juga karena adanya sistem pelayanan satu

atap dan sistem pelayanan satu pintu untuk kegiatan investasi di Kapet Bitung.

Oleh sebab itu untuk mengejar target untuk menjadikan Kapet Bitung sebagai

salah satu KEK di Indonesia bagian Timur, telah dikeluarkan Surat Keputusan

Gubernur No. 96 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA)

KEK dan Penetapan Lokasi-lokasi KEK di Provinsi Sulawesi Utara. Melalu Pokja

ini akan ditentukan wilayah yang akan mendukung Kapet Bitung sebagai KEK

Bitung.


19/27


Adapun kesiapan dan komitmen dari Pemerintah Provinsi dalam

mengembangkan KEK di Bitung Sulawesi Utara adalah sebagai berikut:44

1. Melakukan harmonisasi terhadap perda-perda di bidang investasi;

2. Membentuk sistem pelayanan satu atap;

3. Melakukan aftercare service; dan

4. Menyiapkan balai latihan kerja.

Untuk melaksanakan komitmen tersebut maka ada beberapa target yang

akan dilakukan antara lain:45

1. Mendesak pemerintah pusat untuk mengundangkan Peraturan Pemerintah

tentang KEK Bitung;

2. Unit Pelayanan Teknis (UPT) Satu Atap yang ada saat ini dapat

dikembangkan untuk semua jenis perizinan, yang semula hanya perizinan

SITU, HO dan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;

3. Dalam kerangkaaftercare servise, dihadapkan dapat memberikan jaminan

keamanan berinvestasi di Sulawesi Utara khususnya di KEK Bitung; dan

4. Dalam kerangka penyiapan balai latihan kerja perlu disiapkan balai pelatihan

yang disesuaikan dengan kebutuhan industri di dalam wilayah KEK.

Sejumlah komitmen di atas yang dilakukan oleh Pemeritah daerah

setempat sejalan dengan kemudahan yang ditawarkan oleh pemerintah daerah

setempat kepada calon investor dan investor yang telah berinvestasi di daerah

tersebut. Melalui komitmen ini diharapkan para pelaku investor akan merasa

betah untuk melakukan investasi di daerah ini. Sisi lainnya yang perlu juga

diperhatikan dengan banyak kegiatan investasi di daerah ini adalah multiplier

effect, yaitu jumlah tenaga kerja yang terserap di pusat investasi di Kapet Bitung,serta adanya pendapatan asli daerah (PAD) untuk pemerintah daerah setempat

melalui retribusi daerah dan pajak daerah yang nantinya bisa dikembalikan ke

masyarakat dalam bentuk pendidikan murah dan kesehatan murah di daerah

tersebut.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk menjadikan Bitung sebagai

salah satu KEK, juga telah menyiapkan sejumlah lahan dan Rencana Tata Ruang

dan Wilayah (RTRW) dan dukungan infrastruktur. Misalnya di bidang infrastruktur,

memetakan kondisi yang ada saat ini, menetapkan target yang harus ditetapkan

44 Diskusi dengan pejabat Bappeda Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Manado 2Desember 2008.45 Ibid.


20/27


serta membuat strategi untuk mencapai target tersebut. Sebagai contoh dalam

hal infrastruktur air :46

a. Kondisi saat ini adalah adanya suplai listrik dari PT PLN dengan

menggunakan PLTA tenaga air di Tonsea Lama dan Tanggari I dan Tanggari

II, PLTD tenaga diesel di Bitung dan Geotermal Lahendong;

b. Target yang akan dicapai adalah peningkatan suplai listrik dari PLTA dan

PLTP (tenaga panas bumi); dan

c. Strategi yang akan dilaksanakan dengan melakukan permintaan ijin kepada

Pemerintah Pusat untuk mendirikan pembangkit-pembangkit listrik baru di

Provinsi Sulawesi Utara.

Konkritisasi dalam upaya pengembangan Bitung sebagai cikal bakal KEK

Bitung juga dilakukan terhadap infrastruktur yang sudah saat ini dengan

menambah dan memperbaiki fasilitas terhadap infrastruktur yang sudah ada.

Misalnya 1) membuka jalan akses menuju kawasan Bitung atau kawasan di

sekitar Bitung, dengan membangun jalan tol Manado Bitung sepanjang 47 km,

serta pembangunan jalan dari kawasan Bitung menuju pelabuhan yang sudah

ada; 2) memperluas apron bandar udara internasional Sam Ratulangi Manado

serta membuka jalur penerbangan reguler menuju Manado dan keluar dari

Manado, 3) mengembangkan pelabuhan laut nusantara Bitung melalui kegiatan

aspek teknis kepelabuhan sehingga pelabuhan Bitung sebagai pelabuhan

nusantara khususnya sebagai pelabuhan hub internasional. 47

Pengembangan pelabuhan nusantara Bitung sebagai pintu masuk

perdagangan di kawasan timur, selain persiapan menuju pembentukan KEK

Bitung juga untuk mengurangi ketergantungan wilayah Indonesia Timur denganpelabuhan yang ada di pulau Jawa. Selain itu melalui pengembangan pelabuhan

nusantara Bitung sebagai pelabuhan bebas, hal ini sejalan dengan konsepsi

pelabuhan bebas sebagaimana diatur dalam UU No 44 Tahun 2000 tentang

Penetapan Perpu No 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas UU No. 36 Tahun

2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Pentingnya pelabuhan Bitung sebagai pelabuhan nusantara dan pelabuhan

hub international didasarkan kepada hasil kajian yang dibuat oleh tim persiapan

KEK Sulawesi Utara. Adapun hasil kajian tergambarkan pada tabel dan gambar

di bawah ini.

46 Lihat bahan paparan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah setempat pada diskusi padatanggal 1 Desmber 2008.47Ibid


21/27


Tabel 1

Gambar 1

Sumber : Paparan yang disampaikan dalam diskusi dengan penulis

PERBANDINGAN JARAK ANTARA PELABUHAN BITUNGPERBANDINGAN JARAK ANTARA PELABUHAN BITUNG

TERHADAP PELABUHAN NEGARA TUJUAN, 2007TERHADAP PELABUHAN NEGARA TUJUAN, 2007

Darwin

Selisih BiayaCharter Kapal

(US$)

BEDA HARI(Hari)

BEDA JAM(Jam)

BEDA JARAK(Mil Laut)

Bitung Direct(Mil Laut)

Via TanjungPriok &

Singapore(Mil Laut)

PELABUHANBITUNG

1.094

2.909.239,13

14,55

349,11

2.241

1.901

4.142

Shanghai

2.800.905,80

14,00

336,11

1.942

1.423

3.365

Hong Kong

2.887.137,68

14,44

346,46

2.180

1.346

3.526

Kaohsiung

PELABUHAN NEGARA TUJUAN

Los AngelesTokyoBusan

3.156.340,583.035.326,092.928.804,35

15,7815,1814,64

378,76364,24351,46

2.9231.2092.295

6.6512.2202.113

9.5743.4294.408

Sumber: Data dari berbagaisumberCatatan: Asumsikecepatan kapalocean going 23 knot

Asumsikecepatan kapalfeeder domestik 10 knotTransit time 3 days at each port (Priok dan Singapore)

Dari/Ke Jepang,Korea Selatan,Taiwan

Dari/Ke AS

PENGEMBANGAN BITUNG SEBAGAIPENGEMBANGAN BITUNG SEBAGAI

PELABUHAN HUB INTERNASIONALPELABUHAN HUB INTERNASIONAL

Rute Internasional (Ocean Route)

Pengumpan (Feeder)


22/27


Berdasarkan tabel dan gambar di atas, maka sudah tepat seandainya

pelabuhan nusantara Bitung dinyatakan sebagai sebagai pelabuhan bebas

alternatif, selain pelabuhan yang ada di daerah Indonesia Barat, khususnya di

Pulau Jawa. Pelabuhan Bitung bisa dijadikan pintu masuk dan pintu keluar

untuk barang ke wilayah Indonesia dan ke luar wilayah Indonesia. Hal ini

mengingat pelabuhan Bitung langsung berhadapan dengan laut bebas, sehingga

tidak ada hambatan berarti dan mempercepat proses perdagangan ke luar negeri.

Adanya pelabuhan bebas Bitung menjadi komplementer kegiatan ekspor impor

untuk Indonesia bagian Timur. Selain itu dengan adanya pelabuhan Bitung akan

menjadi daya tarik Kapet Bitung. Pentingnya pelabuhan Bitung sejalan dengan

konsep pelabuhan bebas yang menjadi salah satu syarat keberhasilan KEK.

Upaya pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk menjadikan Kapet

Bitung sebagai KEK Bitung dengan membentuk Tim persiapan KEK Bitung.

Tim ini telah menyiapkan daerah penunjang Kapet Bitung tetap mengacu kepada

sistem hukum yang ada selama ini. Misalnya pembentukan Kawasan Industri

Intranusa seluas 22 hektar tetap mengacu kepada sistem kawasan industri

sebagaimana diatur dalam Keppres No. 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri,

sedangkan tentang permasalahan pertanahan tunduk kepada peraturan

perundang-undangan di bidang pertanahan. Pihak pemda mendasarkan pendirian

kawasan industri Intranusa berdasarkan konsep tata ruang wilayah yang ada di

Provinsi Sulawesi Utara serta tata ruang wilayah di Kota Bitung. Hal ini sejalan

dengan amanat UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa adanya

klasifikasi penataan ruang yang disesuaikan dengan kegiatan kawasan,

khususnya kawasan industri. Selain pentingnya tata ruang wilayah dalampembentukan kawasan industri Intranusa, hal pentingnya penataan ruang dalam

kaitannya dengan KEK, juga disebutkan secara tegas dalam Pasal 4 RUU KEK,

bahwa suatu daerah dapat ditetapkan sebagai Kawasan KEK harus didasarkan

kepada Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

IV. Penutup

A. Kesimpulan

Praktek perdagangan bebas dan pelabuhan bebas telah berlangsung

selama ini di Batam di Provinsi Kepri dan Kota Bitung di Provinsi Sulawesi

Utara. Walaupun ada perbedaan pemberlakuan konsep perdagangan

berdasarkan kawasan di antara Batam dan Bitung. Batam telah lama melakukan


23/27


praktek perdagangan bebas dengan dijadikannya Batam sebagai percontohan

di era tahun 1970. Sejak tahun 1970 pasang surut kegiatan perdagangan bebas

telah mengalami pasang surut terutama akibat ketidakkonsistenan Pemerintah

Pusat di bidang fiskal dan non fiskal yang membuat kebingungan pihak pengelola

serta para investor di Batam. Walaupun akhirnya pemerintah mengundangkan

UU tentang Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam serta dibentuknya

Badan Pengawas dan Badan Pengelola di Batam.

Hal berbeda terjadi di Bitung Provinsi Sulawesi Utara, yang

menggunakan konsep Kapet sebagai bagian dari program Pemerintah Pusat

untuk mengembangkan kawasan di Indonesia bagian Timur. Program ini cukup

berhasil dilaksanakan oleh pemerintah daerah setempat dengan kemampuan

yang terbatas. Di Bitung, peran dan tanggung jawab dari Pemerintah Pusat

berbeda dengan praktek di Batam. Di Kapet Bitung berkembang karena

semangat masyarakat setempat untuk memajukan daerahnya menjadi modal

utama saat ini tetap eksisnya Kapet di Bitung. Hal berbeda dengan Kapet-

kapet lain di Indonesia Timur yang mati suri.

Pengembangan kegiatan perdagangan bebas di kota Batam dan Bitung

sejalan dengan era otonomi daerah dengan mengembangkan daerah otonom

masing-masing guna kepentingan masyarakat yang ada di daerah tersebut.

Adanya kawasan perdagangan bebas yang telah dilaksanakan di Batam dan

Bitung sudah sesuai dengan konsepsi perdagangan bebas yang ada selama ini

dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain untuk mengembangkan kegiatan perdagangan bebas di Batam

dan Bitung diarahkan kepada konsepsi KEK yang saat ini sedang melandabelahan dunia. Untuk itu peran dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dapat

membantu pelaksanaan yang ada di Batam dan Bitung.

B. Rekomendasi

Berdasarkan penelitian ini, maka dapat digambarkan bahwa selama ini

ada konsep perdagangan bebas yang berbeda. Hal ini sejalan dengan ketentuan

Pasal 3 RUU KEK, bahwa adanya beberapa tipe KEK yang bisa diterapkan di

Indonesia. Untuk itu kiranya praktek perdagangan bebas yang ada di BBK dan

Bitung dapat dijadikan percontohan bagi daerah yang ingin menjadikan salah

satu kawasan di daerahnya untuk dapat dijadikan KEK.


24/27


Bagi pemerintah pusat sebenarnya sudah sepatutnya menjadikan FTZ

BBK dan Kapet Bitung sebagai salah satu KEK percontohan, sehingga dapat

membantu daerah lainnya yang berkeinginan untuk membentuk KEK di

daerahnya. Bagi pemerintah daerah Provinsi Kepri dan Sulawesi Utara sudah

seharusnya memberikan komitmen yang nyata bagi kegaitan FTZ di BBK dan

Kapet Bitung. Sehingga bila nantinya FTZ BBK dan Kapet Bitung dijadikan

KEK, maka BBK dan Bitung sudah benar-benar mengimplementasikan

konsepsi-konsepsi KEK yang diatur dalam RUU KEK.

Di sisi lain hendaknya kepada pemerintah daerah lainnya yang

berkeinginan untuk membentuk KEK di daerahnya perlu belajar dari kedua daerah

yang telah ada, dan apabila pemerintah daerah belum dapat mengikuti praktek

yang sudah ada di kedua daerah tersebut, hendaknya pemerintah daerah perlu

memikirkan secara seksama tentang keinginan untuk membentuk KEK di

daerahnya.

Bagi DPR dan pemerintah yang saat ini sedang membahas RUU KEK,

kiranya pengalaman dan praktek perdagangan bebas yang ada di BBK dan

Bitung dapat mengilhami hal apa saja yang perlu diatur dalam RUU KEK.

Keberhasilan pelaksanaan KEK di masa mendatang sangat tergantung kepada

materi muatan yang akan diatur dalam RUU KEK tersebut.


25/27


DAFTAR PUSTAKA

Buku

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1984

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta:

Rajawali Pers, 1985.

Makalah

Budi Santoso, Tinjauan Dari Perspektif Departemen Perdagangan Terhadap

Kebijakan Pemerintah Dalam Mendukung Pengembangan Kawasan

Ekonomi Khusus, Diskusi Internal dengan Tim Peneliti P3DI, Jakarta 4

April 2008

Ismeth Abdullah, Konsep Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Batam,

Bintan dan Karimun, paparan Gubernur Kepulauan Riau, Februari 2008.

Jon Arizal, Special Economic Zone (SEZ) dan Aspek Kelembagaan, paparan

yang disampaikan pada acara temu wicara dengan Sekretariat Jenderal

DPR-RI, 15 April 2008.

Titik Anas dkk, Mempersiapkan Batam Sebagai Kawasan Ekonomi Khusus

CSIS Jakarta, 2006.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1970 tentang Ketentuan-

ketentuan Pokok Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas)

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 20, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2928).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000

tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor

251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053),

sebagaimana telah diubah dengan Undang Republik Indonesia Nomor 44

Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan


26/27


Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman

Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67,


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,


Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1998 tentang Perlakuan PPN dan PPnBm

di Kawasan Berikat Daerah Industri Pulau Batam. (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3748)

Peraturan Presiden No. 30 Tahun 2008 tentang Dewan Nasional KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Keputusan Presiden No. 74 Tahun 1971 tentang Pengembangan Pembangunan

Pulau Batam.

Keputusan Presiden No 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Batam.

Keputusan Presiden No 33 Tahun 1974 tentang Penunjukkan dan Penetapan

Beberapa Wilayah Usaha Bonded Warehouse di daerah Pulau Batam.

Keputusan Presiden No. 41 Tahun 1978 tentang Penetapan Seluruh Daerah

Industri Batam Sebagai Wilayah Usaha Bonded Warehouse.

Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2006 tentang Komite Pengarah

Pengembangan KEK di BBK.

Keputusan Presiden No. 9 tahun 2008 tentang Dewan Kawasan Batam.

Keputusan Presiden No. 10 Tahun 2008 tentang Dewan Kawasan di Bintan.

Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2008 tentang Dewan Kawasan di Karimun.


27/27


Keputusan DPR-RI No. 02/DPR-RI/II/2007-2008 tentang Program Legislasi

Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2008.

Surat Kabar dan Majalah

Indonesia Kembangkan 112 KEK, Sinar Harapan12 Juli 2006.

Kawasan Ekonomi Khusus, Business NewsNo 7386/12-7-2006, hal 3

Gagasan Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus, Business NewsNo 7388/

17-7-2006, hal 5.

KEKI: Pengistimewaan Daerah Tertentu, Business News7414/18-9-2006 hal

23.

Mendorong Investasi Melalui KEK, Business News7422/6-10/2006, hal. 9.

KEKI Belum Memiliki Payung Hukum, Business News7463/19-1-2007, hal 9.

Kawasan Khusus Hanya Retorika, Media Indonesia11 September 2007, hal

14.

Direktur Eksekutif HKI : Sejumlah Pemda Alami Euphoria Jadikan Daerahnya

Berstatus KEK, Business NewsNo 7627/18-2-2008. hal 29.

Tertunda Insentif Bintan Karimun, Kompas1 April 2008, hal 18.

Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus 2009 2

Documents

Transcript of Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus 2009 2