KELOMPOK 4

DANI RAMDANI NIM. 41114010046

IRGI REZA NIM. 41114010100

DIDA NURGIANTORO NIM. 41114010042

POPPY WULANDARI NIM. 41114010019

RIA OKTAVIANI NIM. 41114010010

Apa itu Demokrasi?

• DEMOKRASI adalah bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki haksetara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka .

• Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi—baik secara langsung atau melaluiperwakilan—dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum

Kata “DEMOKRASI” pertama muncul pada mazhab politik danfilsafat Yunani kuno di negara-kota Athena. Dipimpin olehCleisthenes, warga Athena mendirikan negara yang umum dianggapsebagai negara demokrasi pertama pada tahun 508-507 SM. Cleisthenes disebut sebagai “bapak demokrasi Athena.”

• Indonesia setidaknya telah melalui empat masa demokrasi dengan berbagai versi. pertama adalah demokrasi liberal dimasa kemerdekaan. Kedua adalah demokrasiterpimpin, ketika Presiden Soekarno membubarkan konstituante danmendeklarasikan demokrasi terpimpin. Ketiga adalah demokrasi Pancasila yang dimulai sejak pemerintahan Presiden Soeharto. Keempat adalah demokrasi yang saat ini masih dalam masa transisi.

Demokrasi di Indonesia yang dijabarkan dalam UUD 1945 hasil amandemen 2002. Demokrasi sebagai sistempemerintah dari rakyat, dalam arti rakyat sebagai asal mulakekuasaan Negara sehingga rakyat harus ikut serta dalampemerintahan untuk mewujudkan suatu cita-cita Negara. Filsafat hidup rakyat itu sendiri yaitu filsafat Pancasila, daninilah yang dipakai sebagai dasar filsafat demokrasiIndonesia.

Mahalnya ongkos DEMOKRASI sebagai pemicu

KORUPSI

• Orde Reformasi 1998, telah merubahpolitik di Indonesia menjadi sangatmahal, menguras energi, waktu, pikiran, tenaga, perhatian serta uang. Akibatnya, pembangunan sarana danprasarana ekonomi seperti jalan, jembatan, bendungan, pengairan, dan pembangunan kesejaheraanumum terasa terabaikan.

• Kondisi sekarang hampir sama seperti pada masa demokrasi liberal tahun 1950-an, yang dikoreksi melalui Dekrit Presiden Sukarno 5 Juli 1959 yang membubarkan Majelis Konstituante, yang bertugas menyusunUndang-Undang Dasar baru yang para anggotanya dipilih dalam pemilu1955 dan kembali kepada UUD 1945, yang kemudian diamalkan demokrasiterpimpin.

• Setelah terjadi Gerakan 30 September 1965, Soeharto menjadi Presiden RI, sistem politik kembali mengalami koreksi dengan dilakukannyapenyederhanaan partai-partai politik menjadi tiga yaitu Golongan Karya(Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai DemokrasiIndonesia (PDI), dan diamalkannya demokrasi Pancasila.

• Reformasi yang terjadi 1998, mengakhiri kekuasaan PresidenSoeharto, dan sistem politik Indonesia kembali mengalami koreksi dengandiamalkannya sistem demokrasi, yang banyak pihak menyebut sebagaidemokrasi liberal.

• Akan tetapi yang menjadi persoalan di era Orde Reformasi, bangsa inikurang menyeimbangkan pembangunan demokrasi ekonomi dengandemokrasi politik, karena terus disibuki persoalan politik sepertipemilukada. Bahkan dua tahun menjelang pemilu Presiden/Wakil Presiden2014, sudah marak perbincangan calon Presiden, dan tidak tanggung-tanggung sudah ada partai politik yang menetapkan calon Presidennya.

• Setelah Orde Reformasi memasuki usia 14 tahun pada 21 Mei 1998, bangsaIndonesia selayaknya melakukan refleksi dengan melihat kembali sistempolitik yang dibangun di era Orde Reformasi.

• Demokrasi politik yang diamalkan di era Orde Reformasi, harusdiakui sangat mahal. Maka, maraknya pengamalan demokrasi politikmelalui pemilu dan pemilukada tidak beriringan dengan pengamalandemokrasi ekonomi.

Pada hal tujuan membangun demokrasi politik, supayapejabat publik yang dipilih rakyat melalui pemiluatau pemilukada, bisa mensejahterakan seluruhmasyarakat sesuai tujuan Indonesia merdeka, diantaranyauntuk memajukan kesejahteraan umum.

• Akan tetapi, yang terjadi ialah berlanjutnya praktik korupsi dan bahkansemakin marak dilakukan karena untuk meraih jabatan publik sangatmahal.

• Maka tidak mengherankan jika anggota parlemen (DPR RI, DPRD provinsi, kabupaten dan kota) di semua tingkatan, yang sejatinya menjadi lembagayang mengontrol pemerintah dan memperjuangkan aspirasimasyarakat, dalam realitas, mereka sibuk memperjuangkankepentingannya karena untuk menjadi anggota parlemen, harusmengeluarkan dana yang besar untuk biayai kampanye dan tidak jarangmelakukan politik uang (money politics) untuk memperoleh dukungansuara.

Begitu juga, banyak Gubernur/mantan Gubernur, Bupati/mantan Bupati, Walikota/mantan Walikota, yang masuk bui (penjara) lantaran terlibat korupsikarena menghimpun dana untuk biaya pemilukada danmengembalikan modal yang dikeluarkan selamakampanye.

• Mahalnya biaya politik di era Orde Reformasi, telah mendorong para calondan anggota parlemen, serta calon dan pemimpin eksekutif untukkorupsi. “Banyak orang baik yang terseret ke dalam praktik korupsikarena ingin meraih kekuasaan politik atau mau mempertahankankekuasaannya”.

• Persoalan ini tidak boleh dibiarkan. Harus ada upaya yang maksimal untuk mengurangi, dan menghilangkan praktik yang tidaknormal sekarang ini. Setidaknya ada lima langkah yang harus dilakukan.

Sistem politik dalam pemilu/pemilukada harus disederhanakan. Pemiluhanya dilakukan dalam dua kali yaitu pemilu parlemen dan pemilu eksekuitif.

Hukuman bagi koruptor diperberat seperti hukuman mati atauhukuman seumur hidup. Jangan seperti sekarang hukuman dibawah 5 tahun, sehingga tidak ada efek jera di masyarakat untuk korupsi.

Hukuman sosial. Sekarang ini para koruptor sangat enak. Hukumannyaringan dan setelah keluar dari penjara, masyarakat bahkan mengelu-elukan mereka. Keluarga dan masyarakat dimobilisir untuk menghadiripelepasan dari penjara, dan media mempublikasikan secara luas, sehingga bagaikan pahlawan. Dalam pergaulan di masyarakat, merekaseharusnya dihukum dengan mengasingkan mereka dalam pergaulansosial.

Memiskinkan para koruptor dengan menyita semua kekayaan merekauntuk negara. Ini penting karena dalam praktik sudah munculfenomena di masyarakat untuk menutup jejak korupsi, mereka yang pernah terlibat korupsi mencalonkan diri dalam pemilu parlemen danpemilu eksekutif melalui pemiluka.

Menjadikan korupsi sebagai musuh bersama. Untuk itu, semua pemimpinformal dan informal serta semua modal sosial di masyarakat penting terusmenyuarakan dan menggelorakan anti korupsi melalui khutbah di masjid, gereja, vihara dan berbagai forum di masyarakat, sehingga tumbuhkesadaran total dan penghayatan bahwa korupsi sangat berbahaya bagimasyarakat, bangsa dan negara tercinta ini.

THANKS

FOR

ATTENTION