KOMPILASI MATRIKS RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA …
Transcript of KOMPILASI MATRIKS RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA …
KOMPILASI MATRIKS RENCANA AKSI (ACTION PLAN)
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN DPR RI
TAHUN 2021
MATRIKS RENCANA AKSI (ACTION PLAN)
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
AREA I - MANAJEMEN PERUBAHAN
AREA I - MANAJEMEN PERUBAHAN
1
MATRIKS RENCANA AKSI (ACTION PLAN) PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS AREA I MANAJEMEN PERUBAHAN
PUSAT PUU TAHUN 2021
NO KOMPONEN INDIKATOR KONDISI SAAT
INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK
TARGET WAKTU
F E B
M A R
A P R
M E I
J U N
J U L
A G S
S E P
O K T
N O V
D E S
I MANAJEMEN PERUBAHAN
1.
Pembentukan Tim Kerja.
a. Terbentuknya tim kerja untuk melakukan pembangunan Zona Integritas di Pusat PUU
Pusat PUU merupakan salah satu unit kerja di Sekretariat Jenderal DPR RI yang diusulkan kembali untuk ditetapkan menjadi Unit Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Bersih
dan Melayani.
Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas di Pusat PUU.
SK Sekjen No.208 /SEKJEN 2021 tentang Penetapan Unit Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Bersih dan Melayani di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia Tahun 2021.
1. SK Sekjen DPR RI No. 208/SEKJEN /2021 tentang Penetapan Unit Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2021.
2. Undangan rapat pembentukan tim
kerja ZI di Pusat PUU.
3. Laporan singkat rapat
AREA I - MANAJEMEN PERUBAHAN
2
NO KOMPONEN INDIKATOR KONDISI SAAT
INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK
TARGET WAKTU
F E B
M A R
A P R
M E I
J U N
J U L
A G S
S E P
O K T
N O V
D E S
pembentukan tim kerja pembangunan ZI di Pusat PUU.
PIC:
1. Arrista Trimaya 2. Atika Novitasari
b. Terbentuknya Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas di Pusat PUU melalui prosedur/mekanisme yang jelas.
a. Terdapat Nota Dinas Plt. Kepala Pusat PUU berisi nama-nama yang diusulkan oleh Plt. Kepala Pusat PUU untuk diseleksi oleh Biro SDMA.
b. Belum ada SK
Penetapan Tim Kerja.
a. Plt. Kepala Pusat PUU mengirimkan nota dinas kepada Biro SDMA untuk dilakukan screening (seleksi) nama-nama pegawai di Pusat PUU agar dapat dijadikan anggota tim kerja zona integriras di Pusat PUU
b. Pembuatan berita
acara mekanisme
penatapan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas di Pusat PUU.
a. Melaksanakan seleksi melalui screening Biro SDMA dalam Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Pusat PUU.
b. Pembuatan
SK Tim Kerja Pembanguna
n Zona Integritas di Pusat PUU.
1. Nota Dinas dari Plt. Kepala Pusat PUU kepada Kepala Biro SDMA No.131/PU/III/2021 Hal: Penyampaian Nama Anggota Tim Zona Integritas, tanggal 26 Maret 2021.
2. Jawaban nodin
dari Kepala Biro SDMA atas Penyampaian Nama Anggota Tim Zona
AREA I - MANAJEMEN PERUBAHAN
3
NO KOMPONEN INDIKATOR KONDISI SAAT
INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK
TARGET WAKTU
F E B
M A R
A P R
M E I
J U N
J U L
A G S
S E P
O K T
N O V
D E S
c. Pembuatan SK Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas di Pusat PUU.
Integritas No. KP.01/365/SETJEN DPR RI/05/2021
3. Berita acara dan laporan pelaksanaan seleksi Tim Kerja Pembangunan ZI di Pusat PUU.
4. SK Tim Kerja
Pembangunan ZI
di Pusat PUU.
PIC: 1. Arrista Trimaya 2. Atika Novitasari
2.
Rencana Pembangunan Zona Integritas
a. Tersusunnya dokumen rencana aksi (action plan) pembangunan
zona integritas.
Belum ada dokumen rencana aksi (action plan)
pembangunan zona integritas.
a. Masing-masing area perubahan menyusun dokumen rencana
aksi (Action Plan) pembangunan zona integritas.
b. Action Plan yang
Penyusunan Rencana Aksi (Action Plan) Pembangunan
Zona Integritas yang terencana dan sistematis.
1. Undangan, daftar hadir, dan foto kegiatan.
2. Laporan singkat kegiatan penyusunan rencana aksi ZI.
AREA I - MANAJEMEN PERUBAHAN
4
NO KOMPONEN INDIKATOR KONDISI SAAT
INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK
TARGET WAKTU
F E B
M A R
A P R
M E I
J U N
J U L
A G S
S E P
O K T
N O V
D E S
sudah disusun kemudian dikonsultasikan dengan pendamping dari Inspektorat
Dua.
c. Penyempurnaan dokumen rencana aksi (action plan) pembangunan zona integritas di Pusat PUUU.
3. Dokumen rencana aksi.
PIC: 1. Achmadudin
Rajab 2. Asma’ Hanifah
b. Tersusunnya rencana aksi (Action Plan) yang memuat target prioritas.
Belum ada penetapan dokumen Rencana Aksi (Action Plan) yang memuat target prioritas
a. Rapat koordinasi penyusunan rencana aksi (Action Plan) yang memuat target prioritas.
b. Menentukan target prioritas yang ditetapkan dalam rencana aksi (Action plan) dengan memperhatikan
target waktu dan kegiatan yang relevan dengan tujuan
Penentuan Rencana Aksi (Action Plan) yang memuat target prioritas dan publikasi dokumen rencana aksi di website Pusat PUU.
1. Laporan singkat rapat koordinasi penyusunan rencana aksi (Action Plan) yang memuat target prioritas.
2. Dokumen rencana aksi masing-masing area yang
memuat target prioritas yang ditandatangani oleh Plt. Kepala
AREA I - MANAJEMEN PERUBAHAN
5
NO KOMPONEN INDIKATOR KONDISI SAAT
INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK
TARGET WAKTU
F E B
M A R
A P R
M E I
J U N
J U L
A G S
S E P
O K T
N O V
D E S
pembangunan Zona Integritas, serta realistis untuk dilaksanakan.
c. Publikasi dokumen
rencana aksi (action plan) di website Pusat PUU.
Pusat PUU.
3. Publikasi dokumen rencana aksi di
website Pusat PUU.
PIC: 1. Achmadudin
Rajab 2. Asma’ Hanifah
c. Telah dilakukan sosialisasi bahwa Pusat PUU ditetapkan kembali sebagai unit kerja pembangunan zona integritas menuju WBK /WBBM.
Belum dilakukan sosialisasi bahwa Pusat PUU ditetapkan sebagai unit kerja pembangunan zona integritas menuju WBK /WBBM.
a. Sosialisasi melalui WhatsApp Grup (WAG) sebagai sarana komunikasi dan penyebaran informasi pelaksanaan zona integritas yang dapat dimanfaatkan oleh Plt, Kapus PUU, Ketua Tim
Kerja Zona Integritas, atau pegawai Pusat PUU.
a. Sosialisasi Pusat PUU sebagai area Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM melalui WAG, layar tv, media sosial,
dan website Pusat PUU.
b. Pembuatan
1. Capture WhatsApp Grup (WAG) sebagai sarana komunikasi dan penyebaran informasi pelaksanaan zona integritas di pusat PUU.
2. Tampilan foto pembangunan ZI di LCD TV, website, media
AREA I - MANAJEMEN PERUBAHAN
6
NO KOMPONEN INDIKATOR KONDISI SAAT
INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK
TARGET WAKTU
F E B
M A R
A P R
M E I
J U N
J U L
A G S
S E P
O K T
N O V
D E S
b. Sosialisasi dengan penempatan layar tv di area strategis di lingkungan Pusat PUU; melaui media
sosial; pada website; Pusat PUU.
c. Membuat video
before after inovasi yang menjelaskan kegiatan Pembangunan Zona Integritas di Pusat PUU.
video before after inovasi yang menjelaskan kegiatan
pembangunan zona integritas Pusat PUU, yang disosialisasikan di media sosial Pusat PUU dan website PUU.
sosial Pusat PUU.
3. Video before after inovasi kegiatan pembangunan
Zona Integritas Pusat PUU.
PIC: 1. Achmadudin
Rajab 2. Asma’ Hanifah
3. Pemantauan dan Evaluasi.
a. Terlaksananya kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi
(Action Plan) seluruh area.
Belum dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan
rencana aksi (Action Plan) seluruh area.
Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi (Action Plan) seluruh area secara
berkala setiap triwulan.
Melaksanakan
pemantauan dan
evaluasi dengan
melibatkan
seluruh area dan
Plt. Kepala Pusat PUU secara
berkala.
Dokumentasi kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan zona integritas.
PIC: 1. Sutriyanti 2. Achmadudin
Rajab
AREA I - MANAJEMEN PERUBAHAN
7
NO KOMPONEN INDIKATOR KONDISI SAAT
INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK
TARGET WAKTU
F E B
M A R
A P R
M E I
J U N
J U L
A G S
S E P
O K T
N O V
D E S
b. Tersusunnya laporan pemantauan dan evaluasi terhadap
pelaksanaan rencana aksi (action plan) seluruh area.
a. Menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap
pelaksanaan rencana aksi (action plan) seluruh area dan melakukan rapat koordinasi secara berkala.
b. Melakukan pemantauan dan evaluasi terkait dengan pelaksanaan sosialisasi rencana aksi (action plan).
1. Melaksanakan
rapat koordinasi
pemantauan
dan evaluasi
terkait dengan
pelaksanaan rencana aksi
(action plan).
2. Melaksanakan
rapat
penyusunan laporan
pemantauan
dan evaluasi
dengan
melibatkan
seluruh area dan Plt.
Kepala Pusat
PUU secara
berkala.
1. Undangan daftar hadir, foto kegiatan, laporan singkat.
2. Dokumen
laporan hasil pemantauan dan evaluasi secara berkala.
PIC: 1. Sutriyanti 2. Achmadudin
Rajab
AREA I - MANAJEMEN PERUBAHAN
8
NO KOMPONEN INDIKATOR KONDISI SAAT
INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK
TARGET WAKTU
F E B
M A R
A P R
M E I
J U N
J U L
A G S
S E P
O K T
N O V
D E S
c. Dilakukan tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi
Menindaklanjuti hasil pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi (action plan)
seluruh area yang belum sesuai dengan target prioritas, target waktu, kendala dalam pelaksanaan, perubahan rencana aksi (action plan) atau hal-hal lain.
Dokumen laporan hasil pemantauandan evaluasi serta rekomendasi yang
telah ditindaklanjuti. PIC: 1. Sutriyanti 2. Achmadudin
Rajab
4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja.
a. Pimpinan berperan sebagai role model dalam
Plt. Kepala Pusat PUU belum
a. Menetapkan Plt. Kepala Pusat PUU sebagai contoh
a. Penerapan budaya kerja dan pola
1. Dokumentasi role model dalam berbagai kegiatan
AREA I - MANAJEMEN PERUBAHAN
9
NO KOMPONEN INDIKATOR KONDISI SAAT
INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK
TARGET WAKTU
F E B
M A R
A P R
M E I
J U N
J U L
A G S
S E P
O K T
N O V
D E S
pembangunan zona integritas di Pusat PUU.
ditetapkan sebagai role model dalam pembangunan zona integritas.
teladan/role model.
b. Memastikan Plt. Kepala Pusat PUU mematuhi peraturan
kepegawaian dan peraturan tata tertib kerja Pusat PUU.
c. Plt. Kepala Pusat
PUU mengimplementasikan leadership skill dengan menjadi motor penggerak perubahan dan berperan sebagai role model.
d. Plt. Kepala Pusat
PUU mempunyai penguasaan substansi/materi dan teknik presentasi, serta memiliki
kemampuan berbahasa asing.
pikir yang berorientasi pada permintaan Pimpinan
DPR, Pimpinan AKD/AKD, dan Anggota DPR (user oriented) sesuai dengan prinsip Sinergi, Mahir, Andal, Responsif, dan Tepat waktu (SMART) yang menjadi slogan Pusat PUU.
b. Penerapan budaya kerja dan pola pikir oleh
(presentasi NA dan RUU, pembicara dalam FGD dan seminar/webinar,
serta menerima konsultasi masyarakat.
2. Daftar hadir pimpinan.
3. Catatan harian
pimpinan. 4. LKHPN
pimpinan. PIC: 1. Arrista Trimaya 2. Yuwinda Sari
Pujianti 3. Atika Novitasari
AREA I - MANAJEMEN PERUBAHAN
10
NO KOMPONEN INDIKATOR KONDISI SAAT
INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK
TARGET WAKTU
F E B
M A R
A P R
M E I
J U N
J U L
A G S
S E P
O K T
N O V
D E S
role model, dan diikuti oleh seluruh pegawai di Pusat PUU.
b. Ditetapkannya Agen Perubahan dalam Pembangunan Zona Integritas di Pusat PUU.
Sudah ada pegawai yang ditetapkan menjadi Agen Perubahan dalam Pembangunan Zona Integritas di Pusat PUU.
a. Plt. Kepala Pusat PUU melakukan proses seleksi (assessment) secara internal pegawai yang akan menjadi kandidat Agen Perubahan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.
b. Plt. Kepala Pusat
PUU menetapkan pegawai yang menjadi kandidat Agen Perubahan
c. Plt. Kepala Pusat
PUU melakukan sosialisasi mengenai agen perubahan pembangunan Zona Integritas Pusat
a. Penyusunan
rencana aksi Agen
Perubahan
b. Agen
perubahan
memiliki peran dan berhasil
memberikan
kontribusi
terhadap
penerapan budaya kerja
dan pola pikir
di Pusat PUU.
1. SK penetapan agen
perubahan terpilih.
2. Biodata/CV Agen
Perubahan.
3. Rencana Aksi Agen
Perubahan.
PIC: 1. Arrista Trimaya 2. Yuwinda Sari
Pujianti 3. Atika Novitasari
AREA I - MANAJEMEN PERUBAHAN
11
NO KOMPONEN INDIKATOR KONDISI SAAT
INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK
TARGET WAKTU
F E B
M A R
A P R
M E I
J U N
J U L
A G S
S E P
O K T
N O V
D E S
PUU di berbagai forum kegiatan.
c. Terdapat proses pembangunan dan penerapan budaya kerja dan pola pikir Pembangunan Zona Integritas di Pusat PUU
Belum sepenuhnya terbangun kesadaran untuk menerapkan budaya kerja dan pola pikir yang sesuai dengan pembangunan Zona Integritas di Pusat PUU.
a. Plt. Kepala Pusat PUU menyusun peraturan tata tertib kerja Pusat PUU dan manajemen rapat, termasuk ketentuan mengenai Protokol Rapat Kondisi New Normal di Pusat PUU.
b. Plt. Kepala Pusat menetapkan peraturan tata tertib kerja Pusat PUU dan manajemen rapat, termasuk ketentuan mengenai Protokol Rapat Kondisi New Normal. kepada seluruh pegawai di
Pusat PUU.
c. Plt. Kepala Pusat PUU melakukan
a. Penerapan budaya kerja dan pola pikir oleh role model, dan diikuti oleh seluruh pegawai di Pusat PUU melalui pelaksanaan, dan pemantauan peraturan tata tertib kerja dan manajemen rapat, termasuk ketentuan mengenai
Protokol Rapat Kondisi New Normal di
1. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan penerapan budaya kerja new normal: a. penempatan
atau pemasangan poster terkait kondisi kerja new normal;
b. pelaksanaan webinar;
c. pelaksanaan rapat virtual (virtual meeting); dan
d. pembuatan matriks jam kerja pegawai WFO dan
WFH.
2. Surat Edaran Tata Tertib Kerja Pusat
AREA I - MANAJEMEN PERUBAHAN
12
NO KOMPONEN INDIKATOR KONDISI SAAT
INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK
TARGET WAKTU
F E B
M A R
A P R
M E I
J U N
J U L
A G S
S E P
O K T
N O V
D E S
penyesuaian kondisi kerja new normal, misalnya selalu menggunakan masker di tempat
kerja, mengatur jumlah pegawai yang melakukan Working From Office (WFO) dan Working From Home (WFH), melaksanakan rapat dan diskusi pakar secara virtual (virtual meeting), serta menyelenggarakan webinar atau seminar online.
Pusat PUU. b. Penempatan
atau pemasangan
akrilik terkait kondisi kerja new normal, di ruang rapat, ruang kerja, dan koridor lantai 7
PUU.
3. Surat Edaran Manajemen Rapat
4. Surat Edaran Himbauan Penghematan Energi
5. Dokumentasi penempatan atau pemasangan akrilik terkait kondisi kerja new normal, di ruang rapat, ruang kerja, dan koridor lantai 7.
PIC: 1. Arrista Trimaya 2. Yuwinda Sari
Pujianti 3. Atika Novitasari
d. Terciptanya partisipasi aktif seluruh pegawai di Pusat PUU
Seluruh pegawai sudah mengetahui, mengerti, dan
a. Pemberian arahan dan pembekalan materi Pembangunan Zona
a. Membuat
Video
Penilaian Mandiri
1. Dokumen laporan hasil kegiatan pembangunan ZI
AREA I - MANAJEMEN PERUBAHAN
13
NO KOMPONEN INDIKATOR KONDISI SAAT
INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK
TARGET WAKTU
F E B
M A R
A P R
M E I
J U N
J U L
A G S
S E P
O K T
N O V
D E S
dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
memahami pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
Integritas dari Plt. Kepala Pusat PUU sebagai role model kepada seluruh pegawai Pusat PUU.
b. Pelaksanaan berbagai kegiatan untuk memberikan motivasi kepada seluruh pegawai Pusat PUU agar dapat bekerja dengan produktif.
c. Menyiapkan konsep Video before after PMPZI berisi slogan dan yel-yel dengan cara: 1) menggunakan
berbagai referensi dan aplikasi teknologi informasi bekerja sama dengan TV dan Radio Parlemen;
2) melakukan kerja sama dan
Pembangunan
Zona
Integritas (PMPZI) berisi
slogan dan
yel-yel oleh
Plt. Kepala
Pusat dan seluruh
anggota Tim
PMPZI Pusat
PUU yang
akan
disosialisasikan melalui
media sosial
Pusat PUU
dan website
Pusat PUU.
b. Membuat
poster terkait
Pembangunan
Zona
Integritas, yang
ditampilkan
juga melalui
media sosial
Pusat PUU
dan website Pusat PUU
sebagai upaya
yang melibatkan keterwakilan setiap area dalam bentuk video PMPZI.
2. Catatan harian
pegawai PUU an Arrista Trimaya.
3. Sosialisasi
Pembangunan ZI melalui media sosial Pusat PUU dan website Pusat PUU.
4. Dokumentasi keterlibatan pegawai Pusat PUU dalam berbagai kegiatan pembangunan ZI.
PIC: 1. Arrista Trimaya 2. Yuwinda Sari
Pujianti 3. Atika Novitasari
AREA I - MANAJEMEN PERUBAHAN
14
NO KOMPONEN INDIKATOR KONDISI SAAT
INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK
TARGET WAKTU
F E B
M A R
A P R
M E I
J U N
J U L
A G S
S E P
O K T
N O V
D E S
koordinasi dengan seluruh area Pembangunan Zona Integritas;
3) melakukan pembuatan video before after PMPZI dengan melibatkan seluruh area; dan
4) mengarsipkan dan mensosialisasikan hasil pembuatan Video PMPZI.
sosialisasi
Pembangunan
Zona Integritas
Pusat PUU.
AREA I - MANAJEMEN PERUBAHAN
15
NO KOMPONEN INDIKATOR KONDISI SAAT
INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK
TARGET WAKTU
F E B
M A R
A P R
M E I
J U N
J U L
A G S
S E P
O K T
N O V
D E S
MATRIKS RENCANA AKSI (ACTION PLAN)
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
AREA II – PENATAAN TATA LAKSANA
AREA II – PENATAAN TATA LAKSANA
1
MATRIKS RENCANA AKSI (ACTION PLAN) PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
AREA II PENATAAN TATA LAKSANA PUSAT PUU TAHUN 2021
NO KOMPONEN INDIKATOR KONDISI SAAT INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK
TARGET WAKTU
M A R
A P R
M E I
J U N
J U L
AGS
S E P
O K T
N O V
D E S
II PENATAAN TATA LAKSANA
1 Prosedur operasional tetap kegiatan utama
a. SOP telah mengacu pada peta proses bisnis instansi
a. Terdapat 9 SOP yang sudah sesuai dengan peta proses bisnis yaitu: 1. Penyusunan NA
dan RUU Inisiatif DPR RI
2. Dukungan Perumusan/Penyusunan NA dan RUU di AKD, Pembahasan RUU, dan Kegiatan di Unit Lainnya
b. Untuk peta proses
bisnis penyusunan karya imiah bidang hukum dan perundang-undangan belum ada SOPnya.
a. Memastikan SOP di lingkungan Pusat Perancangan UU sudah sesuai dengan peta proses bisnis.
b. Memastikan Pusat Perancangan Undang-Undang untuk menyusun SOP terkait peta proses bisnis penyusunan karya imiah bidang hukum dan
Pusat Perancangan Undang-Undang menyusun SOP terkait penyusunan karya imiah bidang hukum dan perundang-undangan dan Revisi SOP tentang Penyusunan NA dan RUU
a. Buku peta proses bisnis dan SOP di Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2020
b. SOP di lingkungan
Pusat Perancangan Undang-Undang yaitu: 1. SOP
Pembentukan Tim Penyusunan NA dan RUU atas Permintaan Alat Kelengkapan DPR.
2. SOP Penyusunan NA dan RUU.
AREA II – PENATAAN TATA LAKSANA
2
NO KOMPONEN INDIKATOR KONDISI SAAT INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK
TARGET WAKTU
M A R
A P R
M E I
J U N
J U L
AGS
S E P
O K T
N O V
D E S
perundang-undangan.
c. Melakukan
koordinasi dengan Bagian Ortala terkait dengan SOP sesuai dengan peta proses bisnis penyusunan karya ilmiah bidang hukum dan Perundang-undangan.
3. SOP
Pengumpulan Data dalam Penyusunan NA dan RUU.
4. SOP Diskusi
Pakar/ Narasumber dalam Penyusunan NA dan RUU.
5. SOP Uji
Konsep NA dan RUU.
6. SOP
Pendampingan dalam Harmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi RUU usul inisiatif DPR RI di Badan Legislasi.
7. SOP
AREA II – PENATAAN TATA LAKSANA
3
NO KOMPONEN INDIKATOR KONDISI SAAT INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK
TARGET WAKTU
M A R
A P R
M E I
J U N
J U L
AGS
S E P
O K T
N O V
D E S
Pendampingan Perumusan/Penyusunan NA dan RUU di Alat Kelengkapan DPR.
8. SOP
Pendampingan dalam Pembahasan RUU dengan Pemerintah di Alat Kelengkapan DPR.
9. SOP
Pendokumentasian Hasil Kerja.
c. SOP terkait
penyusunan karya imiah bidang hukum dan perundang-undangan.
d. SOP tentang Revisi
AREA II – PENATAAN TATA LAKSANA
4
NO KOMPONEN INDIKATOR KONDISI SAAT INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK
TARGET WAKTU
M A R
A P R
M E I
J U N
J U L
AGS
S E P
O K T
N O V
D E S
SOP Penyusunan NA dan RUU
PIC: Wiwin Sri Rahyani dan Dela Asfarina Cahyaningrum
b. SOP dipahami seluruh pegawai Pusat Perancangan Undang-Undang
a. Saat ini SOP Pusat Perancangan Undang-Undang dapat diakses di website pusatpuu.dpr.go.id.
b. Perancang Undang-
Undang di Pusat Perancangan Undang-Undang sudah memahami dan menerapkan standar kerja sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.
c. Dalam kondisi
tertentu, tupoksi tidak dijalankan sesuai SOP tetapi sesuai dengan kebijakan Kepala Pusat Perancangan
Memastikan seluruh Pegawai Pusat Perancangan Undang-Undang telah memiliki SOP yang telah ditetapkan dengan:
a. Menyediakan
SOP di ruang pelayanan/tata usaha.
b. Membuat SOP
dalam bentuk buku saku dan e- book sehingga seluruh pegawai dapat memilikinya.
a. Memasukkan/mengupload SOP dalam website pusatpuu.dpr.go.id.
b. Menyusun alur pembentukan Undang-Undang, pembahasan UU, penyusunan NA dan RUU di Pusat Perancangan UU dan Alur pendampingan pembahasan di alat kelengkapan DPR untuk ditempel dan dibingkai di Pusat Perancangan Undang-Undang
a. Capture SOP Pusat Perancangan Undang-Undang dalam website pusatpuu.dpr.go.id
b. Dokumentasi
bingkai alur pembentukan Undang-Undang, pembahasan UU, penyusunan NA dan RUU di Pusat Perancangan UU dan Alur pendampingan pembahasan di alat kelengkapan yang dipasang di Pusat Perancangan UU.
c. Buku Pedoman Penyusunan NA RUU.
AREA II – PENATAAN TATA LAKSANA
5
NO KOMPONEN INDIKATOR KONDISI SAAT INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK
TARGET WAKTU
M A R
A P R
M E I
J U N
J U L
AGS
S E P
O K T
N O V
D E S
Undang-Undang karena basis Pusat Perancangan Undang-Undang dalam menyusun NA dan RUU berdasarkan permintaan dari Anggota DPR, Alat Kelengkapan DPR, dan Fraksi di DPR. Sehingga memprioritaskan pemberian dukungan kepada DPR.
d. Saat ini Pusat Perancangan UU telah mempunyai Pedoman Penyusunan NA RUU sebagai penjabaran lebih operasional dan mudah dipahami terhadap Lampiran I
UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
c. Menyusun alur pembentukan Undang-Undang, pembahasan UU, penyusunan NA dan RUU di Pusat Perancangan UU dan Alur pendampingan pembahasan di alat kelengkapan DPR.
agar semua pegawai mengetahuinya.
d. Dokumentasi kegiatan layanan (presentasi RUU di alat kelengkapan DPR)
PIC: Wiwin Sri Rahyani dan Dela Asfarina Cahyaningrum
AREA II – PENATAAN TATA LAKSANA
6
NO KOMPONEN INDIKATOR KONDISI SAAT INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK
TARGET WAKTU
M A R
A P R
M E I
J U N
J U L
AGS
S E P
O K T
N O V
D E S
Pedoman ini sudah dijadikan panduan dalam penyusunan NA RUU di Pusat Perancangan Undang-Undang.
c. Evaluasi SOP Pusat Perancangan Undang-Undang
Sejalan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi/tupoksi Pusat Perancangan Undang-Undang, saat ini belum dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap SOP. Misalnya dalam praktiknya ditemukan adanya kekurangan dalam tahapan kegiatan.
a. Melakukan rapat monitoring dan evaluasi Internal Pusat PUU terhadap SOP dengan pelaksanaan tupoksi Pusat Perancangan Undang-Undang dan berkoordinasi dnegan Bagian Ortala setiap 1 (satu) tahun sekali.
b. Menyusun laporan Monitoring dan Evaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali.
c. Melakukan rapat monitoring dan evaluasi Internal Pusat PUU terhadap SOP dengan pelaksanaan tupoksi Pusat Perancangan Undang-Undang dan berkoordinasi dnegan Bagian Ortala setiap 1 (satu) tahun sekali.
Undangan rapat, dokumentasi, serta laporan hasil monitoring dan evaluasi. PIC: Wiwin Sri Rahyani dan Dela Asfarina Cahyaningrum
AREA II – PENATAAN TATA LAKSANA
7
NO KOMPONEN INDIKATOR KONDISI SAAT INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK
TARGET WAKTU
M A R
A P R
M E I
J U N
J U L
AGS
S E P
O K T
N O V
D E S
2 E-Office
a. Sistem pengukuran kinerja unit telah menggunakan teknologi informasi
Sistem pengukuran/penilaian kinerja pegawai Pusat Perancangan Undang-Undang (Pusat PUU) telah menggunakan teknologi informasi melalui Portal DPR.
▪ Penerapan aplikasi SAKTI.
- Capture aplikasi SAKTI PIC: Rachmat Wahyudi Hidayat dan K. Zulfan Andriansyah.
b. Operasionalisasi manajeman Sumber Daya Manusia (SDM) telah menggunakan teknologi informasi
Operasionalisasi manajeman SDM Pusat PUU telah menggunakan teknologi informasi melalui Sistem Aplikasi Manajemen Data Pegawai (SIAP), WhatsApp Grup (WAG), Cloud, dan email.
▪ Penggunaan SIAP di Portal sebagai aplikasi manajemen data pegawai.
▪ Penggunaan WA Grup untuk komunikasi internal terkait penyusunan Naskah Akademik (NA) dan Rancangan Undang-Undang (RUU).
▪ Penggunaan aplikasi Cloud sebagai sarana sharing data
▪ Penggunaan aplikasi SIAP Kepegawaian.
▪ Penggunaan aplikasi cloud Pusat PUU.
a. Capture bukti penggunaan aplikasi SIAP.
b. Capture WA grup. c. Capture aplikasi
Cloud. d. Capture email grup. e. Keputusan
Sekretaris Jenderal DPR Nomor 616/Sekjen/2020 tentang Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Rekap Absensi Jam Kerja Individu (Sirajin) Sekretariat Jenderal DPR RI.
f. Capture presensi melalui sirajin.
AREA II – PENATAAN TATA LAKSANA
8
NO KOMPONEN INDIKATOR KONDISI SAAT INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK
TARGET WAKTU
M A R
A P R
M E I
J U N
J U L
AGS
S E P
O K T
N O V
D E S
dan informasi terkait penyusunan NA dan RUU.
▪ Penggunaan
email grup RUU sebagai sarana komunikasi eksternal dengan stakeholders terkait penyusunan NA dan RUU.
g. SE kewajiban pengisian catatan harian.
PIC: Rachmat Wahyudi Hidayat dan K. Zulfan Andriansyah.
c. Pemberian pelayanan kepada publik telah menggunakan teknologi informasi
• Pelayanan kepada publik Pusat PUU telah menggunakan teknologi informasi untuk memberikan pelayanan optimal kepada stakeholders melalui website Pusat PUU dan SIMAS PUU.
• Belum banyak partisipasi masyarakat dalam memberikan
• Penggunaan dan penggunggahan terkini (update) berita, informasi, urgensi serta NA dan RUU di website Pusat PUU melalui menu partisipasi masyarakat pusat perancangan undang-undang
▪ Pusat PUU melaksanakan sosialisasi kepada stakeholders dan masyarakat melalui kegiatan diskusi pakar/narasumber, pengumpulan data, uji konsep, seminar, dan MoU terkait dengan aplikasi SIMAS PUU dan Medsos Pusat
a. Capture bukti penggunaan website menu SIMAS PUU.
b. Capture media sosial PUU.
c. Capture foto kegiatan sosialisasi (diskusi pakar/narasumber, pengumpulan data, uji konsep, seminar, dan MoU terkait dengan aplikasi SIMAS PUU).
AREA II – PENATAAN TATA LAKSANA
9
NO KOMPONEN INDIKATOR KONDISI SAAT INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK
TARGET WAKTU
M A R
A P R
M E I
J U N
J U L
AGS
S E P
O K T
N O V
D E S
tanggapan/masukan terhadap NA dan RUU di SIMAS PUU.
(SIMAS PUU).
▪ Menerima dan menjawab masukkan dan tanggapan publik untuk NA dan RUU melalui SIMAS PUU.
▪ Mengadakan
sosialisasi penggunaan SIMAS PUU ke stakeholders.
▪ Akan dibuat
media sosial (medsos) Pusat PUU (instagram, facebook, dan twitter).
PUU (instagram, facebook, dan twitter) untuk dapat meningkatkan partisipasi publik terhadapat NA & RUU.
▪ Inovasi SIMAS dan Medsos Pusat PUU.
d. Capture dokumentasi pemberian layanan kepada publik dalam SIMAS PUU.
PIC: Rachmat
Wahyudi Hidayat dan
K. Zulfan
Andriansyah.
d. Pemanfaatan teknologi informasi
Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja
• Melakukan rapat Monitoring dan
• Melakukan rapat Monitoring dan Evaluasi
Undangan rapat, dokumentasi, serta laporan hasil
AREA II – PENATAAN TATA LAKSANA
10
NO KOMPONEN INDIKATOR KONDISI SAAT INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK
TARGET WAKTU
M A R
A P R
M E I
J U N
J U L
AGS
S E P
O K T
N O V
D E S
dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik telah dilakukan monitoring dan evaluasi
unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik di Pusat PUU belum dilakukan monitoring dan evaluasi (monev).
Evaluasi terkait penggunaan aplikasi SAKTI
• Melakukan rapat Monitoring dan Evaluasi terkait
penggunaan aplikasi SIAP
• Melakukan rapat Monitoring dan Evaluasi Internal Pusat PUU terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik setiap 1 (satu) tahun
sekali.
• Menyusun laporan monitoring dan
Internal Pusat PUU terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik setiap 1 (satu) tahun sekali.
monitoring dan evaluasi.
PIC: Rachmat Wahyudi Hidayat dan K. Zulfan Andriansyah.
AREA II – PENATAAN TATA LAKSANA
11
NO KOMPONEN INDIKATOR KONDISI SAAT INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK
TARGET WAKTU
M A R
A P R
M E I
J U N
J U L
AGS
S E P
O K T
N O V
D E S
evaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali.
3 Keterbukaan Informasi Publik
a. Kebijakan keterbukaan
informasi publik telah diterapkan
1) Saat ini sudah ada Peraturan DPR RI
No. 1 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik di DPR RI.
2) Pusat PUU sudah memiliki Website Pusat PUU yaitu pusatpuu.dpr.go.id didalamnya berisi: SIMAS PUU (Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan NA dan RUU di Pusat PUU).
• Ada videografis Simas PUU bagaimana masyarakat dapat menyampaikan aspirasi
1) Menerapkan KIP yang telah
dilakukan oleh PPID.
2) Website PUU/ Simas PUU
▪ Saat ini sudah
ada Tim Website yang bertugas untuk melakukan pembaharuan website/simas PUU dari segi konten maupun tampilan.
3) Media sosial
Pusat PUU
▪ Pusat PUU mengembangkan konten
1) Menerapkan KIP yang telah
dilakukan oleh PPID melalui website Pusat PUU/SIMAS PUU dengan melakukan: ▪ Update NA
dan RUU yang sedang disusun.
▪ Memperbaiki database pakar (memisahkan pakar diskusi pakar di Pusat PUU dengan Pakar Pendamping).
▪ Update
database Universitas/ Fakultas yang
a. Peraturan DPR Nomor 1 Tahun
2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik di DPR.
b. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 891/SEKJEN/2021 tentang Penetapan PPID Sekretariat Jenderal DPR RI.
c. Peraturan Kepala Badan DPR RI Nomor 1/BK/2017 tentang Pengelolaan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan NA dan RUU di Badan
Keahlian DPR RI. d. Capture website
Pusat PUU/ SIMAS PUU (before dan after).
AREA II – PENATAAN TATA LAKSANA
12
NO KOMPONEN INDIKATOR KONDISI SAAT INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK
TARGET WAKTU
M A R
A P R
M E I
J U N
J U L
AGS
S E P
O K T
N O V
D E S
terhadap NA dan RUU yang disusun di Pusat PUU.
• Ada admin simas PUU yang bertugas:
a) mengupload dokumen NA dan RUU.
b) melihat masukan masyarakat terhadap penyusunan NA dan RUU di Simas PUU.
• Belum terdapat berita update kegiatan Pusat PUU
3) Pusat PUU baru
memiliki Media Sosial (Medsos)
Pusat PUU baik Instagram Facebook, maupun twitter dan belum dikembangkan
Media Sosial (Medsos) Pusat PUU.
sudah melakukan MOU.
▪ Dalam
website PUU akan dibuat news/berita update kegiatan Pusat PUU.
2) Media sosial
Pusat PUU
▪ Tim Media Sosial (Medsos) Pusat PUU akan membuat account Instagram, Facebook, dan twitter Pusat PUU.
e. Capture website PPID.
f. Capture medsos Pusat PUU (Instagram, Facebook, dan Twitter).
g. Videografis Simas PUU bagaimana masyarakat dapat menyampaikan aspirasi terhadap NA dan RUU yang disusun di Pusat PUU.
h. Capture Videografis Simas PUU di media sosial DPR.
i. Video Q & A di Instagram Pusat PUU.
PIC: Christina Devi Natalia dan Apriyani Dewi Azis.
AREA II – PENATAAN TATA LAKSANA
13
NO KOMPONEN INDIKATOR KONDISI SAAT INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK
TARGET WAKTU
M A R
A P R
M E I
J U N
J U L
AGS
S E P
O K T
N O V
D E S
untuk kegiatan Pusat PUU.
b. Pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik telah dilakukan monitoring dan evaluasi.
Pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik belum dilakukan monitoring dan evaluasi.
▪ Melakukan rapat Monitoring dan Evaluasi terkait pelaksanaan KIP oleh PPID
▪ Melakukan rapat Monitoring dan Evaluasi Internal Pusat PUU terhadap pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik setiap 1 (satu) tahun sekali.
▪ Meyusun
Laporan Monitoring dan Evaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali.
▪ Melakukan rapat Monitoring dan Evaluasi terkait pelaksanaan KIP oleh PPID
▪ Melakukan rapat Monitoring dan Evaluasi Internal Pusat PUU terhadap pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik setiap 1 (satu) tahun sekali.
Undangan rapat, dokumentasi, serta laporan hasil monitoring dan evaluasi. PIC: Christina Devi Natalia dan Apriyani Dewi Azis.
MATRIKS RENCANA AKSI (ACTION PLAN)
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
AREA III - PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM
AREA III – PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM 1
MATRIKS RENCANA AKSI (ACTION PLAN) PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS AREA III PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM
PUSAT PUU TAHUN 2021
NO. KOMPONEN INDIKATOR KONDISI
SAAT INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK
TARGET WAKTU
M
A
R
A
P
R
M
E
I
J
U
N
J
U
L
A
U
G
S
E
P
O
K
T
N
O
V
D
E
S
III PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM
1. Perencanaan
Kebutuhan
Pegawai
Kebutuhan
pegawai yang
disusun oleh
unit kerja
mengacu
kepada peta
jabatan dan
hasil analisis
beban kerja
untuk masing-
masing
jabatan.
Komposisi
pegawai di
lingkungan Pusat
PUU terdiri dari
pegawai yang
berasal dari
kelompok jabatan
fungsional
umum/struktural
dan jabatan
fungsional
tertentu
(Perancang PUU).
Mengumpulkan/men
gidentifikasi
dokumen
perencanaan tentang
kebutuhan peta
jabatan dan beban
kerja dari fungsional
umum/struktural
dan fungsional
tertentu di Pusat
PUU, berkoordinasi
dengan Biro
Kepegawaian, Pusat
Meningkatkan kinerja Pusat PUU
melalui: 1. Memberikan
dukungan
administratif yang efektif dan responsif terhadap
proses penyusunan NA
dan RUU di Pusat PUU; dan
2. pembentuk tim
RUU yang lebih efektif dan efisien, yang dapat
menggambarkan optimalisasi
1. Surat Keputusan Sekjen No 1067/SEKJEN/2019 tentang penetapan hasil analisa beban kerja tahun 2019 di lingkungan Sekretariat Jenderal dan badan keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (86-89)
2. Lampiran Surat Keputusan Sekjen No 1067/SEKJEN/2019 tentang penetapan hasil
AREA III – PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM 2
NO. KOMPONEN INDIKATOR KONDISI
SAAT INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK
TARGET WAKTU
M
A
R
A
P
R
M
E
I
J
U
N
J
U
L
A
U
G
S
E
P
O
K
T
N
O
V
D
E
S
Untuk jabatan
fungsional
umum/struktural,
peta jabatan dan
hasil analisis
beban kerjanya
disesuaikan
dengan fungsinya
untuk
mendukung Pusat
PUU secara
administratif.
Adapun
fungsional
tertentu
(Perancang PUU)
merupakan
pendukung Pusat
PUU dalam segi
Diklat, dan/atau
Ortala.
jumlah SDM yang ada dibandingkan dengan beban
kerja.
analisa beban kerja tahun 2019 di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
3. Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI nomor 12 tahun 2019 tentang Penetapan Nilai dan Kelas Jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
4. Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 19 tahun 2018 tentang Penilaian Kinerja Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat
AREA III – PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM 3
NO. KOMPONEN INDIKATOR KONDISI
SAAT INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK
TARGET WAKTU
M
A
R
A
P
R
M
E
I
J
U
N
J
U
L
A
U
G
S
E
P
O
K
T
N
O
V
D
E
S
keahlian.
Beberapa
permasalahan
terkait jabatan
Perancang:
1. proporsi Perancang PUU di setiap jenjang jabatan tidak proporsional antara jenjang jabatan Perancang yang satu dengan jenjang jabatan Perancang yang lain; dan
2. jumlah Perancang saat ini dirasakan masih kurang dibandingkan
Jenderal dan Badan Keahlian
PIC: Gatmon Kaisar,
S.H., M.H., Olsen
Peranto, S.H., dan TU
AREA III – PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM 4
NO. KOMPONEN INDIKATOR KONDISI
SAAT INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK
TARGET WAKTU
M
A
R
A
P
R
M
E
I
J
U
N
J
U
L
A
U
G
S
E
P
O
K
T
N
O
V
D
E
S
dengan beban kerja di Pusat PUU.
Penempatan
pegawai hasil
rekrutmen
murni
mengacu
kepada
kebutuhan
pegawai yang
telah disusun
per jabatan.
Penempatan
pegawai,
khususnya
fungsional
tertentu
(Perancang PUU)
tidak selalu
berdasarkan pada
latar belakang
kekhususan
pendidikan dan
minat, tetapi lebih
kepada
pemerataan
komposisi
Perancang PUU
disetiap bidang.
Dapatkan FC SK penempatan CPNS yang sesuai dengan
rekruitmen 2018 dan 2019, serta usulan kebutuhan
pegawai PUU, berkoordinasi
dengan Biro Kepegawaian, Pusat Diklat,
dan/atau Ortala.
Mengumpulkan
dokumen assessment,
dan review penentuan
minat dan kompetensi
pegawai/staf dan
perancang sesuai
dengan pembidangan
di Pusat PUU.
1. Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 13 tahun 2016 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian
2. Peraturan BKN Nomor 5 tahun 2O19 tentang Tata Cara Mutasi
3. Surat Keputusan Sekjen No 1067/SEKJEN/2019 tentang Penetapan Hasil Analisa Beban Kerja tahun 2019
4. Lampiran Surat Keputusan Sekjen No 1067/SEKJEN/2019 tentang
AREA III – PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM 5
NO. KOMPONEN INDIKATOR KONDISI
SAAT INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK
TARGET WAKTU
M
A
R
A
P
R
M
E
I
J
U
N
J
U
L
A
U
G
S
E
P
O
K
T
N
O
V
D
E
S
Penetapan hasil analisa beban kerja tahun 2019 (86-89)
5. SK CPNS dan PNS atas nama Kaisar, Aryani dan Deborah
Dilakukan
monitoring
dan dan
evaluasi
terhadap
penempatan
pegawai
rekrutmen
untuk
memenuhi
kebutuhan
jabatan dalam
organisasi
telah
Belum ada
monitoring
terhadap
fungsional
umum/struktural
dan fungsional
tertentu terkait
jumlah, beban
kerja, peta
jabatan, latar
belakang
kekhusuan
pendidikan, dan
minatnya.
Mengumpulkan
dokumen kegiatan
monitoring dan
evaluasi terhadap
penempatan
fungsional
umum/struktural
dan fungsional
tertentu yang
disesuaikan dengan
jumlah, beban kerja,
peta jabatan, latar
belakang
kekhususuan
Adanya dokumen
mekanisme dan tata
cara Monitoring dan
evaluasi yang
dilakukan secara
berjenjang.
Untuk TU/struktural:
staf, kasubag, kapus.
Untuk LD: LD,
koorbid. Kapus).
1. Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penilaian Kinerja Unit Kerja
2. Laporan Evaluasi Kinerja Diklat CPNS 2019
3. Evaluasi pengadaan CPNS setjen DPR RI
4. SKP Terbaru dari pegawai rekrutmen yang sudah ditempatkan di dalam organisasi (SKP pegawai Pusat PUU angkatan 2018
AREA III – PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM 6
NO. KOMPONEN INDIKATOR KONDISI
SAAT INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK
TARGET WAKTU
M
A
R
A
P
R
M
E
I
J
U
N
J
U
L
A
U
G
S
E
P
O
K
T
N
O
V
D
E
S
memberikan
perbaikan
terhadap
kinerja unit
kerja.
pendidikan,
berkoordinasi
dengan Biro
Kepegawaian, Pusat
Diklat, dan/atau
Ortala.
dan 2019 )
2. Pola mutasi
instansi
Dalam
melakukan
pengembanga
n karier
pegawai telah
dilakukan
mutasi
pegawai
antarjabatan.
Komposisi
pegawai di
lingkungan Pusat
PUU terdiri dari:
• Pegawai dari kelompok jabatan fungsional umum dan pejabat struktural; an
• Kelompok
jabatan fungsional tertentu. yakni Para Fungsional
• Mendapatkan dokumen pola mutasi/rotasi dan promosi di lingkungan PUU untuk kelompok pegawai fungsional umum dan pejabat struktural kepada Bagian Kepegawaian
• Mendapatkan data proses penilaian
kenaikan jabatan fungsional Perancang PUU kepada Tim Penilai Angka Kredit
Memetakan pola
pengembangan karir
berdasarkan dua jenis
pegawai yang ada di
lingkungan Pusat PUU
dalam rangka
pengembangan karir
pegawai.
a. Peraturan Kepala BKN No 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi
b. SK Kepala Badan 04/BK/2018 tentang Pedoman dan Mekanisme Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Perancang PUU di Setjen dan BK DPR RI (dan Lampirannya).
c. SK Sekjen Nomor
AREA III – PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM 7
NO. KOMPONEN INDIKATOR KONDISI
SAAT INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK
TARGET WAKTU
M
A
R
A
P
R
M
E
I
J
U
N
J
U
L
A
U
G
S
E
P
O
K
T
N
O
V
D
E
S
PerancangPerundang-undangan (Perancang PUU).
• Para fungsional Perancang PUU tidak dapat diberlakukan mutasi dari dan ke unit lain karena memang jabatan ini memerlukan syarat dan ketentuan khusus seperti latar belakang Pendidikan dan keahlian di bidang hukum dan perundang-undangan.
Namun untuk
pegawai
fungsional umum
dan pejabat
Jabatan Fungsional Perancang PUU (Tim Penilai)
1247 Tahun 2019 tentang Perubahan atas SK Sekjen Nomor 41 Tahun 2019 Pembentukan Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perancang PUU di Lingkungan Pusat PUU
d. SK Mutasi/rotasi pegawai fungsional umum dan pejabat struktural di lingkungan Pusat PUU. atas nama Syarifuddin dan Fahmi Asy'ari S.Sos
e. SK kenaikan pangkat bagi pejabat fungsional Perancang PUU Madya dari Golongan/pangkat IV A menjadi IV
AREA III – PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM 8
NO. KOMPONEN INDIKATOR KONDISI
SAAT INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK
TARGET WAKTU
M
A
R
A
P
R
M
E
I
J
U
N
J
U
L
A
U
G
S
E
P
O
K
T
N
O
V
D
E
S
structural
dimungkinkan
adanya mutasi
dari dan ke unit
lain.
B atas nama Akhmad Aulawi 6.SK Penetapan menjadi Staf PPK an Syarifudin
PIC: Khopiatuziadah,
S.Ag.,LL.M; Meirina
Fajarwati,S.H.,M.H.;
dan TU
Mutasi
pegawai antar
jabatan telah
memperhatika
nkompetensi
jabatan dan
mengikuti pola
mutasi yang
telah
ditetapkan.
• Bagi pejabat fungsional perancang PUU tidak dapat dilakukan mutasi, hanya ada kenaikan dalam jabatan yang sama (promosi)
• Bagi pegawai fungsional
umum dan pejabat structural dapat dilakukan
1. Proses penilaian kenaikan pangkat/jabatan fungsional perancang PUU memperhatikan kompetensi dan keahlian antar jenjang jabatan dan mekanisme penilaian yang akuntabl dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Mutasi/rotasi dan promosi pegawai
1. Pembentukan Pedoman dan Mekanisme Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Perancang PUU di Setjen dan BK DPR RI.
2. Pembentukan Tim Penilai dilakukan secara berkesinambungan. Tidak hanya jika ada kebutuhan untuk melakukan penilaian namun
a. Persekjen No. 21 Tahun 2018 tentang Standar Kompetensi Jabatan di Lingkungan Setjen dan BK DPR RI
b. SK Kepala Badan 04/BK/2018 tentang Pedoman dan Mekanisme Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional
AREA III – PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM 9
NO. KOMPONEN INDIKATOR KONDISI
SAAT INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK
TARGET WAKTU
M
A
R
A
P
R
M
E
I
J
U
N
J
U
L
A
U
G
S
E
P
O
K
T
N
O
V
D
E
S
mutasi dan promosi
antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan sesuai dengan Persekjen 21 Tahun 2018 dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi dan juga unit kerja memberikan pertimbangan terkait hal ini
menjalankan fungsi-fungsi pembinaan karir jabatan fungsional Perancang Peraturan PUU sebagaimana diatur dalam Permenkumham No.M.01.PR.08.10 Tahun 2005
3. Wawancara/meminta dokumen pelaksanaan pola mutasi/rotasi dan promosi, dan cek SK mutasi/rotasi dan promosi terakhir di lingkungan Pusat PUU kepada bagian Kepegawaian
Perancang PUU di Setjen dan BK DPR RI (dan Lampirannya).
c. SK Sekjen Nomor 1247 Tahun 2019 tentang Perubahan atas SK Sekjen Nomor 41 Tahun 2019 Pembentukan Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perancang PUU di Lingkungan Pusat PUU
d. SK Mutasi/rotasi pegawai fungsional umum dan pejabat struktural di lingkungan Pusat PUU.
AREA III – PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM 10
NO. KOMPONEN INDIKATOR KONDISI
SAAT INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK
TARGET WAKTU
M
A
R
A
P
R
M
E
I
J
U
N
J
U
L
A
U
G
S
E
P
O
K
T
N
O
V
D
E
S
atas nama
Syarifuddin dan
Fahmi Asy'ari
S.Sos
e. SK kenaikan pangkat bagi pejabat fungsional Perancang PUU Madya dari Golongan/pangkat IV A menjadi IV B atas nama Akhmad Aulawi
f. SK Penetapan menjadi Staf PPK an Syarifudin
g. Dokumen Penetapan Angka Kredit (PAK) Kenaikan Jabatan Perancang PUU an Akhmad Aulawi
AREA III – PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM 11
NO. KOMPONEN INDIKATOR KONDISI
SAAT INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK
TARGET WAKTU
M
A
R
A
P
R
M
E
I
J
U
N
J
U
L
A
U
G
S
E
P
O
K
T
N
O
V
D
E
S
PIC:
Khopiatuziadah,
S.Ag.,LL.M;
Meirina
Fajarwati,S.H.,M.H
.; dan TU
Telah
dilakukan
monitoring
dan evaluasi
terhadap
kegiatan
mutasi yang
telah
dilakukan
dalam
kaitannya
dengan
Dilakukan
kegiatan
monitoring dan
evaluasi terhadap
kegiatan
mutasi/rotasi dan
promosi pegawai
fungsional umum
dan pejabat
struktural serta
kenaikan pangkat
jabatan fungsional
1. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kegiatan mutasi/rotasi dan promosi jabatan fungsional umum dan pejabat struktural serta kenaikan pangkat jabatan fungsional peracang PUU
SOP penyusunan
evaluasi jabatan
1. SOP No. KP/6-12/Setjen DPR RI/KP 03/4/2016 tentang Penyusunan Evaluasi Jabatan
2. SK Sekjen 1067 Tahun 2019 tentang Penetapan Hasil Analisa Beban Kerja Tahun 2019 di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan
AREA III – PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM 12
NO. KOMPONEN INDIKATOR KONDISI
SAAT INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK
TARGET WAKTU
M
A
R
A
P
R
M
E
I
J
U
N
J
U
L
A
U
G
S
E
P
O
K
T
N
O
V
D
E
S
perbaikan
kinerja.
perancang PUU
berkaitan dengan
perbaikan kinerja
berkaitan dengan perbaikan kinerja
2. Mendapatkan Dokumen Penetapan Angka Kredit Kenaikan Jabatan sebagai salah satu dokumen monitoring evaluasi di lingkungan Fungsional Perancang PUU
Badan Keahlian DPR RI ( dan Lampirannya). Pusat PUU ada pada Lampiran SK halaman 86-89
3. Persekjen No 19 Tahun 2018 tentang Penilaian Kinerja Unit
4. Dokumen Penetapan Angka Kredit (PAK) Kenaikan Jabatan Perancang PUU an Akhmad Aulawi
PIC: Khopiatuziadah,
S.Ag.,LL.M; Meirina
Fajarwati,S.H.,M.H.;
dan TU
AREA III – PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM 13
NO. KOMPONEN INDIKATOR KONDISI
SAAT INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK
TARGET WAKTU
M
A
R
A
P
R
M
E
I
J
U
N
J
U
L
A
U
G
S
E
P
O
K
T
N
O
V
D
E
S
3. Pengembanga
n pegawai
berbasis
kompetensi
Unit Kerja
melakukan
Training Need
Analysis
Untuk
pengembanga
n kompetensi.
Saat ini Pusat
Diklat
Sekeretariat
Jenderal DPR RI
sebagai pusat
pelaksanaan
pengembangan
kompetensi bagi
Pusat PUU
memiliki aplikasi
Analisis
Kebutuhan
Pengembangan
Kompetensi
(AKPK) untuk
mengetahui
analisis
kebutuhan
pelatihan di setiap
Masing-masing
pegawai di Pusat
PUU mengisi aplikasi
AKPK pada website
portal Sekretariat
Jenderal DPR.
Menggunakan data
kebutuhan pelatihan
pegawai berdasarkan
data di aplikasi AKPK
pada tahun 2020.
1. Dokumen hasil analisis kebutuhan
pengembangan kompetensi berdasarkan AKPK di Pusat PUU.(laporan AKPK tahun 2020)
2. Screen Capture aplikasi AKPK.
PIC: Sindy Amelia,
S.H., Aryani
Sinduningrum, S.H.,
AREA III – PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM 14
NO. KOMPONEN INDIKATOR KONDISI
SAAT INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK
TARGET WAKTU
M
A
R
A
P
R
M
E
I
J
U
N
J
U
L
A
U
G
S
E
P
O
K
T
N
O
V
D
E
S
Unit Termasuk
Pusat PUU.
dan TU
Dalam
menyusun
rencana
pengembanga
n kompetensi
pegawai
mempertimba
ngkan hasil
pengelolaan
kinerja
pegawai.
Pusat Diklat
Sekretariat DPR
RI menyusun
rencana
pengembangan
kompetensi
berdasarkan hasil
dari AKPK yang
sudah dirancang
untuk memenuhi
standar kopetensi
sesuai Peraturan
Sekjen tentang
standar kopetensi
jabatan dari Unit
Organisasi Tata
Laksana (Ortala).
Namun hasil
Membuat tabel
standar kompetensi
yang dibutuhkan
setiap jenjang
jabatan di Pusat
Perancangan
Undang-Undang.
Menganalisis tabel
standar kompetensi
kebutuhan di setiap
jenjang jabatan di
Pusat Perancangan
Undang-Undang
sesuai dengan
SKP/PPKP pegawai.
1. Dokumen surat Pusat PUU kepada Pusat Diklat terkait usulan SKP/PPKP sebagai salah satu instrument penilaian dalam AKPK.
2. Dokumen SKP/PPKP tahun 2019 dan 2020 atas nama Sindy Amelia.
3. Dokumen Tabel Kesempatan Pemrolehan Seluruh Pegawai di Pusat Perancangan Undang-Undang.
4. Dokumen Surat Permintaan keikutsertaan dalam Diklat teknis penyusunan dan perancangan undang-undang atas nama Sindy Amelia.
AREA III – PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM 15
NO. KOMPONEN INDIKATOR KONDISI
SAAT INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK
TARGET WAKTU
M
A
R
A
P
R
M
E
I
J
U
N
J
U
L
A
U
G
S
E
P
O
K
T
N
O
V
D
E
S
kinerja pegawai
dilihat dari
SKP/PPKP.
Sehingga rencana
pengembangan
belum
berdasarkan
kinerja pegawai.
5. Dokumen Surat Pengiriman Nama pegawai Pusat PUU untuk mengikuti diklat penyusunan dan perancangan undang-undang atas nama Sindy Amelia dan Aryani Sinduningrum.
6. Dokumen Surat Pengumuman penyelenggaraan diklat Bahasa inggris dari Pusdiklat.
7. Dokumen permohonan atau pengiriman nama atas keikutsertaan pelatihan Bahasa Inggris ke Pusdiklat.
8. Persekjend DPR RI Nomor 21 Tahun 2018 tentang Standar Kopetensi Jabatan di Lingkungan Sekjend dan BK
AREA III – PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM 16
NO. KOMPONEN INDIKATOR KONDISI
SAAT INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK
TARGET WAKTU
M
A
R
A
P
R
M
E
I
J
U
N
J
U
L
A
U
G
S
E
P
O
K
T
N
O
V
D
E
S
DPR RI. 9. Persekjend DPR RI
Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Kamus Kompetensi Jabatan di Lingkungan Sekjend dan BK DPR RI; dan
10. Permenkumham terkait jabatan fungsional perancang Undang-Undang.
11. PP tentang Nomor 11 thaun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
12. Sertifikat mengukuti pendidikan dan pelatihan penyusunan perancangan Undang-Undang atas nama Aryani Sinduningrum dan Mohammad Gadmon Kaisar.
AREA III – PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM 17
NO. KOMPONEN INDIKATOR KONDISI
SAAT INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK
TARGET WAKTU
M
A
R
A
P
R
M
E
I
J
U
N
J
U
L
A
U
G
S
E
P
O
K
T
N
O
V
D
E
S
PIC: Sindy Amelia,
S.H., Aryani
Sinduningrum, S.H.,
dan TU
Kesenjangan
kompetensi
pegawai yang
ada dengan
standard
kompetensi
yang
ditetapkan
untuk masing-
masing
jabatan.
Saat ini terdapat
beberapa
Peraturan
Sekretariat
Jenderal DPR RI
yang mengatur
tentang Standar
Kopetensi pegawai
di Pusat PUU yang
diantaranya:
1. Persekjend DPR RI Nomor 21 Tahun 2018 tentang Standar Kopetensi
Membuat tabel
kesempatan diklat
seluruh pegawai di
Pusat Perancangan
Undang-Undang.
Menjadikan tabel
kesempatan diklat
seluruh pegawai di
Pusat Perancangan
Undang-Undang
untuk mengetahui
standar kompetensi
apa yang belum
dipenuhi dlam
pemenuhan kinerja
untuk mengukur
kesenjangan
kompetensi yang
dimiliki.
1. Dokumen Hasil Penilaian Kesenjangan Kompetensi Pegawai dalam Laporan Standar Kompetensi dalam AKPK.
2. Tabel kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan seluruh pegawai di lingkungan Pusat Perancangan Undang-Undang.
3. Dokumen Persekjend DPR RI Nomor 21 Tahun 2018 tentang Standar Kopetensi
AREA III – PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM 18
NO. KOMPONEN INDIKATOR KONDISI
SAAT INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK
TARGET WAKTU
M
A
R
A
P
R
M
E
I
J
U
N
J
U
L
A
U
G
S
E
P
O
K
T
N
O
V
D
E
S
Jabatan di Lingkungan Sekjend dan BK DPR RI; dan
2. Persekjend DPR RI Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Kamus Kompetensi Jabatan di Lingkungan Sekjend dan BK DPR RI.
3. Permenkumham terkait jabatan fungsional perancang Undang-Undang.
Dalam
implementasinya
standar
kompetensi
tersemut menjadi
dasar penilaian
Jabatan di Lingkungan Sekjend dan BK DPR RI.
4. Dokumen Persekjend DPR RI Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Kamus Kompetensi Jabatan di Lingkungan Sekjend dan BK DPR RI;
5. Dokumen Permenkumham terkait jabatan fungsional perancang Undang-Undang.
6. PP tentang Nomor 11 thaun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
7. Matriks pemrolehan pengembangan kompetensi sesuai dengan hasil aplikasi AKPK atas nama Dr.
AREA III – PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM 19
NO. KOMPONEN INDIKATOR KONDISI
SAAT INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK
TARGET WAKTU
M
A
R
A
P
R
M
E
I
J
U
N
J
U
L
A
U
G
S
E
P
O
K
T
N
O
V
D
E
S
dalam Aplikasi
AKPK untuk
menilai Gap
Kompetensi yang
ada pada setiap
pegawai yang
hasilnya akan
mengeluarkan
diklat apa yang
akan
diprioritaskan
berdasarkan Gap
Kompetensi
tersebut.
Inosentius Samsul. S.H., M.Hum., Mardi Sontori S.Ag. LLM, dan Syarifudin.
8. Dokumen Sertifikat Diklat atas nama Dr. Inosentius Samsul. S.H., M.Hum., Mardi Sontori S.Ag. LLM, dan Syarifudin berdasarkan matriks pemrolehan pengembangan kompetensi.
PIC: Sindy Amelia,
S.H., Aryani
Sinduningrum, S.H.,
dan TU
AREA III – PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM 20
NO. KOMPONEN INDIKATOR KONDISI
SAAT INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK
TARGET WAKTU
M
A
R
A
P
R
M
E
I
J
U
N
J
U
L
A
U
G
S
E
P
O
K
T
N
O
V
D
E
S
Pegawai di
Unit Kerja
telah
memperoleh
kesempatan/h
ak untuk
mengikuti
Pegawai yang
sudah
memperoleh diklat
dari Pusat Diklat
Sekretariat
Jenderal DPR RI
dapat melihat
Mendapatkan
dokumen/ringkasan
diklat yang telah
diikuti oleh setiap
pegawai di Pusat
PUU, sesuai dengan
kewajiban/hak
Matriks/ data
kesempatan diklat di
Pusat PUU yang
dibuktikan dengan
sertifikat diklat untuk
pemerataan
Kesempatan.
1. Dokumen Screen Capture aplikasi SIAP
2. Matriks data kesempatan perolehan diklat atas nama Inosentius Samsul, Mardisontori, Sindy Amelia, dan
AREA III – PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM 21
NO. KOMPONEN INDIKATOR KONDISI
SAAT INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK
TARGET WAKTU
M
A
R
A
P
R
M
E
I
J
U
N
J
U
L
A
U
G
S
E
P
O
K
T
N
O
V
D
E
S
diklat maupun
pengembanga
n kompetensi
lainnya.
riwayat diklat
yang telah
diikutinya secara
individu di
Aplikasi Sistem
Informasi
Administrasi
Pegawai (SIAP).
setiap pegawai untuk
memperoleh 20 JP
(jam Pelajaran) (PP
no 11 tahun 2017).
Syarifudin. 3. Dokumen Surat
Permintaan Mengikuti Diklat dari Pusdiklat.
4. Dokumen Surat Tugas Mengikuti Diklat
5. Dokumen Surat Tugas mengikuti diklat penyusunan perancangan Undang-Undang atas nama Aryani Shinduningrum dan Mohammad Gadmon Kaisar.
6. Dokumen Sertifikat diklat penyusunan dan perancangan Undang-Undang atas nama Sindy Amelia, Aryani Shinduningrum, dan Mohammad Gadmon Kaisar.
7. Dokumen Screen Capture kegiatan workshop berjudul
AREA III – PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM 22
NO. KOMPONEN INDIKATOR KONDISI
SAAT INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK
TARGET WAKTU
M
A
R
A
P
R
M
E
I
J
U
N
J
U
L
A
U
G
S
E
P
O
K
T
N
O
V
D
E
S
" Good Policy Paper for Legislative Agenda".
8. Sertifikat kegiatan workshop berjudul " Good Policy Paper for Legislative Agenda".
9. Dokumen Surat Pengumuman penyelenggaraan diklat Bahasa inggris dari Pusdiklat.
10. Dokumen permohonan atau pengiriman nama atas keikutsertaan pelatihan Bahasa Inggris ke Pusdiklat.
11. Dokumen evaluasi diklat penyusunan perancangan undang-undang tahun 2020.
12. Dokumen Jadual Diklat penyusunan perancangan
AREA III – PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM 23
NO. KOMPONEN INDIKATOR KONDISI
SAAT INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK
TARGET WAKTU
M
A
R
A
P
R
M
E
I
J
U
N
J
U
L
A
U
G
S
E
P
O
K
T
N
O
V
D
E
S
Undang-Undang tahun 2018 dan tahun 2020.
13. PP Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS. 10. sreenshoot sidiklat.
PIC: Sindy Amelia,
S.H., Aryani
Sinduningrum, S.H.,
dan TU
Dalam
pelaksanaan
pengembanga
n kompetensi,
unit kerja
melakukan
upaya
Selain
pengembangan
kompetensi di
Pusat Diklat
Sekretariat
Jenderal DPR RI,
Pusat Perancang
1. Membuat seminar, FGD, Workshop terkait kompetensi teknis perancang Undang-Undang.
2. Mensosialisasikan surat edaran terkait kegiatan yang terkait
1. Peningkatan
kompetensi dan ilmu
perancang melalui
kegiatan yang dapat
diadakan sendiri di
Pusat PUU.
2. Mengupayakan
1. Dokumen Sertifikat pelaksanaan webinar berjudul “Strategi Ketahanan Pangan dalam menghadapi Pandemi Covid-19 atas nama Sindy Amelia.
2. Dokumen sertifikat
AREA III – PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM 24
NO. KOMPONEN INDIKATOR KONDISI
SAAT INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK
TARGET WAKTU
M
A
R
A
P
R
M
E
I
J
U
N
J
U
L
A
U
G
S
E
P
O
K
T
N
O
V
D
E
S
pengembanga
n kompetensi
kepada
pegawai (dapat
melalui
pengikutsertaa
n pada
lembaga
pelatihan, in-
house training,
ataumelaluico
aching, atau
mentoring, dll).
Undang-Undang
juga melakukan
upaya
pengembangan
kompetensi
melalui
pengadaan
seminar, FGD,
dan Workshop
terkait dengan
kompetensi teknis
perancangan
Undang-Undang
serta kegiatan lain
untuk menunjang
kompetensi
pegawai pusat
PUU.
dengan membantu pengembangan kompetensi pegawai di Pusat PUU seperti: - Mengadakan
kegiatan yang menggunakan kemampuan berbahasa asing.
kegiatan yang
menggunakan
kemampuan
berbahasa asing.
workshop berjudul Hak Asasi Manusia dalam Perumusan Peraturan Perundang-Undangan sebagai kerjasama dengan organisasi Westminster Foundation for Democracy (WFD) atas nama Sindy Amelia.
3. Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Kepala pusat mengenai kemampuan berbahasa asing di lingkungan Pusat Perancangan Undang-Undang.
4. Dokumen Screen Capture kegiatan workshop berjudul " Good Policy Paper for Legislative Agenda" yang diadakan dengan menggunakan
AREA III – PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM 25
NO. KOMPONEN INDIKATOR KONDISI
SAAT INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK
TARGET WAKTU
M
A
R
A
P
R
M
E
I
J
U
N
J
U
L
A
U
G
S
E
P
O
K
T
N
O
V
D
E
S
bahasa Inggris. 5. Sertifikat kegiatan
workshop berjudul " Good Policy Paper for Legislative Agenda". 8. Laporan Kegiatan workshop berjudul " Good Policy Paper for Legislative Agenda".
6. Nota Dinas pengiriman Nama untuk keikutseraan peserta diklat (Diklat Tekhnis Suncang tahun 2018.
7. Laporan pelaksanaan surat edaran Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang tentang kompetensi berbahasa Inggris di Pusat Perancangan Undang-Undang.
8. Dokumen Surat Pengumuman
AREA III – PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM 26
NO. KOMPONEN INDIKATOR KONDISI
SAAT INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK
TARGET WAKTU
M
A
R
A
P
R
M
E
I
J
U
N
J
U
L
A
U
G
S
E
P
O
K
T
N
O
V
D
E
S
penyelenggaraan diklat Bahasa inggris dari Pusdiklat.
9. Dokumen permohonan atau pengiriman nama atas keikutsertaan pelatihan Bahasa Inggris ke Pusdiklat.
10. Screen capture kegiatan QnA berbahasa inggris pada media sosial Pusat PUU.
PIC: Sindy Amelia,
S.H., Aryani
Sinduningrum, S.H.,
dan TU
Telah Evaluasi kegiatan Membuat matriks Menganalisis dan 1. Matriks evaluasi terkait diklat yang
AREA III – PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM 27
NO. KOMPONEN INDIKATOR KONDISI
SAAT INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK
TARGET WAKTU
M
A
R
A
P
R
M
E
I
J
U
N
J
U
L
A
U
G
S
E
P
O
K
T
N
O
V
D
E
S
dilakukan
monitoring
dan evaluasi
terhadap hasil
pengembanga
n kompetensi
dalam
kaitannya
dengan
perbaikan
kinerja
diklat telah
dilakuakan oleh
Pusat Diklat
Sekjend DPR
dengan bentuk
evaluasi
sebagaimana
termuat dalam
Peraturan
sekretariat jederal
tentang Evaluasi
diklat Nomor 21
tahun 2016. .
evaluasi sederhana
terkait diklat yang
dialkukan di pusat
PUU.
mengevaluasi
pelaksanaan diklat
atau kegiatan
pengembangan
kompetensi yang ada
untuk mengetahui
dampak atau manfaat
bagi pegawai di Pusat
Perancangan Undang-
Undang.
dialakukan di pusat PUU.
2. Dokumen monioring dan evaluasi kegiatan diklat atas nama Esther Putri Laksamana Panjaitan S.H.
3. Dokumen laporan evaluasi pelaksanaan diklat penyusunan dan perancangan Undang-Undang atas nama Aryani Shinduningrum.
4. Dokumen tabel kesempatan mengikuti diklat seluruh pegawai di Pusat Perancangan
Undang-Undang.
5. Dokumen Screen Capture Evaluasi 360 terhadap
AREA III – PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM 28
NO. KOMPONEN INDIKATOR KONDISI
SAAT INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK
TARGET WAKTU
M
A
R
A
P
R
M
E
I
J
U
N
J
U
L
A
U
G
S
E
P
O
K
T
N
O
V
D
E
S
pelaksanaan diklat atas nama Arrista Trimaya S.H, M.H. kepada Aryani Shinduningrum S.H dan Shintya Andini Sidi S.H Sebagai.
6. Dokumen Screen Capture evaluasi diklat.
7. Peraturan sekretariat jederal Nomor 21 tahun 2016 tentang Evaluasi diklat.
8. Screen capture kegiatan QnA berbahasa inggris pada media sosial Pusat PUU.
9. Laporan evaluasi pelaksanaan surat edaran kewajiban berkemampuan bahasa asing yang
AREA III – PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM 29
NO. KOMPONEN INDIKATOR KONDISI
SAAT INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK
TARGET WAKTU
M
A
R
A
P
R
M
E
I
J
U
N
J
U
L
A
U
G
S
E
P
O
K
T
N
O
V
D
E
S
dikeluarkan oleh Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang.
PIC: Sindy Amelia,
S.H., Aryani
Sinduningrum, S.H.,
dan TU
4. Penetapan
kinerja
individu
Terdapat
penetapan
kinerja
individu yang
terkait dengan
perjanjian
kinerja
organisasi.
Penetapan kinerja
individu di Pusat
PUU dilakukan
melalui Sasaran
Kerja Pegawai
(SKP)
Melakukan pengisian
SKP yang
diselaraskan dengan
Perjanjian Kinerja
Pusat PUU Tahun
2018 dan Tahun
2019 yang dilakukan
pada awal tahun
dengan.
Menjadikan SKP
Tahun sebelumnya
sebagai dasar dalam
pengisian SKP tahun
berikutnya sebagai
bahan evaluasi dalam
pengisian SKP.
1. Dokumen SKP dan PPKP Tahun 2019 dan Tahun 2020 Atas Nama: a. Dr. Inosentius
Samsul,S.H., M.Hum
b. Khopiatuziadah, S.Ag., LL. M.
c. Laksmi Harundani,
S.H., M.Kn. d. Meirina
Fajarwati, S.H., M.H
2. Dokumen
AREA III – PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM 30
NO. KOMPONEN INDIKATOR KONDISI
SAAT INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK
TARGET WAKTU
M
A
R
A
P
R
M
E
I
J
U
N
J
U
L
A
U
G
S
E
P
O
K
T
N
O
V
D
E
S
Perjanjian Kinerja Kepala Pusat PUU Tahun 2019 dan Tahun 2020.
PIC: Meirina
Fajarwati, Sindy
Amelia, dan TU
Ukuran
kinerja
individu telah
memiliki
kesesuaian
dengan
indikator
kinerja
individu level
diatasnya.
Pengukuran
Kinerja Individu di
Pusat PUU
dilakukan melalui
PPKP (Penilaian
Prestasi Kerja
PNS)
1. Penilaian PPKP dilakukan secara berjenjang bagi Jabatan Fungsional Tertentu (Perancang Peraturan Perundang-Undangan).
2. Mengumpulkan PPKP bagi Pegawai Jabatan Fungsional Tertentu
Penilaian PPKP yang
dilakukan oleh Kepala
Pusat PUU dilakukan
dengan
mempertimbangkan
output dari Pusat PUU
yakni Naskah
Akademik dan
Rancangan Undang-
Undang yang
1. Dokumen SKP dan PPKP Tahun 2019 dan Tahun 2020 Atas Nama: a. Dr. Inosentius
Samsul,S.H., M.Hum
b. Khopiatuziadah, S.Ag., LL. M.
c. Laksmi Harundani, S.H., M.Kn.
d. Meirina Fajarwati, S.H., M.H
AREA III – PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM 31
NO. KOMPONEN INDIKATOR KONDISI
SAAT INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK
TARGET WAKTU
M
A
R
A
P
R
M
E
I
J
U
N
J
U
L
A
U
G
S
E
P
O
K
T
N
O
V
D
E
S
(Perancang Peraturan Perundang-Undangan) di Pusat PUU setiap akhir desember dan paling lambat akhir januari pada tahun berikutnya.
dihasilkan.
2. Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Pusat PUU Tahun 2019 dan Tahun 2020.
PIC: Meirina
Fajarwati, Sindy
Amelia, dan TU
Pengukuran
kinerja
individu
1. Pengukuran kinerja di Pusat PUU telah dilakukan
Melakukan Penilaian
bagi Pegawai
Fungsional
Kepala Pusat PUU
melakukan evaluasi
terhadap kinerja
Dokumen Hasil
Pengukuran Kinerja
Individu dalam
AREA III – PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM 32
NO. KOMPONEN INDIKATOR KONDISI
SAAT INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK
TARGET WAKTU
M
A
R
A
P
R
M
E
I
J
U
N
J
U
L
A
U
G
S
E
P
O
K
T
N
O
V
D
E
S
dilakukan
secara
periodik.
setiap 1 (satu) tahun sekali melalui PPKP.
2. Bagi Pegawai Fungsional Perancang-undangan selain PPKP, pengukuran kinerja dilakukan dengan Pengajuan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) kepada Tim Penilai di Pusat Perancangan Undang-Undang
Perancang Peraturan
Perundang-
Undangan dengan
mengumpulkan
dokumen terkait
Penyusunan Naskah
Akademik dan
Rancangan Undang-
Undang.
individu yang
dilakukan setiap 1
(satu) bulan.
Penyusunan NA dan
RUU tentang Provinsi
Sulawesi Tenggara
dari Bulan September-
November 2020.
PIC: Meirina
Fajarwati, Sindy
Amelia, dan TU
Hasil penilaian
kinerja
individu telah
dijadikan
dasar untuk
Belum terdapat
pemberian reward
bagi pegawai yang
memiliki penilaian
kinerja individu
Menyusun prosedur
dan kriteria
pemberian reward
bagi pegawai yang
memiliki penilaian
Menyusun kriteria
dalam pemberian
reward bagi pegawai
yang memiliki
penilaian kinerja
1. Dokumen PPKP Tahun 2019 dan Tahun 2020 Atas Nama Khopiatuziadah, S.Ag., LL. M.
2. Piagam
AREA III – PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM 33
NO. KOMPONEN INDIKATOR KONDISI
SAAT INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK
TARGET WAKTU
M
A
R
A
P
R
M
E
I
J
U
N
J
U
L
A
U
G
S
E
P
O
K
T
N
O
V
D
E
S
pemberian
reward
(pengembanga
nkarir
individu,
penghargaan
dll).
yang baik
kinerja individu yang
baik berkoordinasi
dengan Biro
Kepegawaian
individu yang baik
yang salah satunya
didasarkan pada
PPKP.
Penghargaan Atas Nama Esther Putri Lasmaida Panjaitan,S.H.
3. Dokumen Penetapan Angka Kredit (PAK) Kenaikan Jabatan Perancang PUU a/n Akhmad Aulawi
PIC: Meirina
Fajarwati, Sindy
Amelia, dan TU
5. Penegakan
aturan
disiplin
Aturan
disiplin/kode
etik/kode
perilaku telah
dilaksanakan/
diimplementas
ikan
- Pegawai PUU tunduk pada aturan organisasi (Persekjen) terkait
absensi/kehadiran yang apabila datang telat/terlambat (lewat dari
1. Pegawai PUU senantiasa tetap tunduk dan tetap menjalankan pada aturan kehadiran/kedisiplinan yang sudah tertera jelas di Persekjen yang
- Membuat kebijakan dan mensosialisasikan terkait tata tertib rapat guna meningkatkan
kedisiplinan rapat. Kebijakan tersebut dilakukan dengan mengeluarkan Surat Edaran Kapus PUU.
1. Dokumen sosialisasi, diantaranya dokumen aturan persekjen terkait kedisiplinan,
termasuk juga surat/himbauan dari Kapus PUU terkait tata tertib rapat.
AREA III – PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM 34
NO. KOMPONEN INDIKATOR KONDISI
SAAT INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK
TARGET WAKTU
M
A
R
A
P
R
M
E
I
J
U
N
J
U
L
A
U
G
S
E
P
O
K
T
N
O
V
D
E
S
pukul 08.00 wib) maka berimbas pada penerimaan Tunjangan Kinerja. Penjatuhan berbagai hukuman disiplin yaitu ringan, sedang, dan berat juga diterapkan (Terkait hal-hal tersebut maka pegawai bersangkutan langsung dapat melihat rincian disiplin kehadiran termasuk besaran persen potongan tunjangannya di sistem yaitu di portal.dpr.ac.id, di akun masing2
telah disebutkan yang mana penegakannya juga sudah terimplementasi di sistem portal dan dapat diakses langsung sendiri oleh pegawai yang bersangkutan.
2. Membuat kebijakan dan mensosialisasikan terkait tata tertib rapat untuk meningkatkan kedisiplinan rapat. Kebijakan tersebut dilakukan dengan mengeluarkan surat himbauan Kapus PUU.
2. Dokumentasi penerapan disiplin (bukti capture yang ada di sistem portal masing-masing pegawai/PUU ataupun bukti lain yang terkait penerapan kebijakan kedisiplinan)
3. Dokumen penegakan humdis atas pelanggaran aturan (sudah ada di sistem portal, bisa dilihat/dicapture masing2 pegawai/PUU di sistem portal pada akun masing2 pegawai/PUU. Selain bukti yang ada di sistem portal, disertakan juga bukti-bukti lain yang terkait)
4. e-disiplin PUU/pegawai
AREA III – PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM 35
NO. KOMPONEN INDIKATOR KONDISI
SAAT INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK
TARGET WAKTU
M
A
R
A
P
R
M
E
I
J
U
N
J
U
L
A
U
G
S
E
P
O
K
T
N
O
V
D
E
S
pegawai), sementara untuk aturannya yang terbaru ada di Persekjen Nomor 8 Tahun 2019. Dalam persekjen tersebut secara tuntas mengupas seluruh persoalan terkait kehadiran, jam kerja, cuti, upacara, penjatuhan hukuman disiplin, dst yang nantinya terkait dengan penerimaan tunjangan.
- Surat Edaran Setjen No. SJ/024624/Setjen DPR RI/KP/01/02/
(sudah ada di Sistem Portal, bisa dicapture di masing2 akun pegawai/PUU)
5. Bukti capture/screenshot menu/aplikasi “si Rajin” yang ada di sistem portal.
6. Surat keterangan dari bagian Kepegawaian/pimpinan unit PUU bahwa belum pernah ada kasus pelanggaran etik di unit PUU
PIC: Olsen Peranto,
S.H. dan TU
AREA III – PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM 36
NO. KOMPONEN INDIKATOR KONDISI
SAAT INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK
TARGET WAKTU
M
A
R
A
P
R
M
E
I
J
U
N
J
U
L
A
U
G
S
E
P
O
K
T
N
O
V
D
E
S
2021 tentang Penerapan Sistem Kerja Fleksibel di Lingkungan Setjen DPR RI, yang di dalamnya mengatur soal ketentuan/jadwal WFH-WFO dan segala konsekuensinya.
- Terdapat menu/aplikasi “si Rajin” yang terdapat di menu portal. Menu tersebut diperuntukkan bagi seluruh pegawai untuk melakukan absensi baik WFH/WFO, menuliskan kondisi kesehatan, dan kegiatan harian
AREA III – PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM 37
NO. KOMPONEN INDIKATOR KONDISI
SAAT INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK
TARGET WAKTU
M
A
R
A
P
R
M
E
I
J
U
N
J
U
L
A
U
G
S
E
P
O
K
T
N
O
V
D
E
S
yang dilakukan.
- Terkait disiplin penggunaan seragam maka para pegawai mengikuti ketentuan penggunaaan pakaian dinas sebagaimana yang diatur dalam persekjen nomor 4 tahun 2015.
- Terkait disiplin etika maka pegawai tunduk pada Persekjen Nomor 3 Tahun 2012.
- Untuk teguran terhadap pelanggaran tentang pakaian dinas dan etika selama ini di
AREA III – PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM 38
NO. KOMPONEN INDIKATOR KONDISI
SAAT INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK
TARGET WAKTU
M
A
R
A
P
R
M
E
I
J
U
N
J
U
L
A
U
G
S
E
P
O
K
T
N
O
V
D
E
S
PUU lebih pada teguran yang sifatnya lisan yang kemudian langsung diidaklanjuti oleh yang bersangkutan. Teguran lisan ini memang diatur dan disarankan dalam Pasal 8 Persekjen Nomor 4 Tahun 2015 terkait pengawasan terhadap pemakaian pakaian dinas. Sementara untuk etika yang diatur dalam Persekjen Nomor 3 Tahun 2012 lebih menekankan kepada persoalan etika
AREA III – PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM 39
NO. KOMPONEN INDIKATOR KONDISI
SAAT INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK
TARGET WAKTU
M
A
R
A
P
R
M
E
I
J
U
N
J
U
L
A
U
G
S
E
P
O
K
T
N
O
V
D
E
S
yang berat yang harus diselesaikan oleh Majelis Etik, artinya bahwa penegakan displin etika yang sifatnya ringan selama ini mengedepankan teguran lisan.
- Tiap Persekjen yang disebutkan di atas terkait kedisiplinan telah tersedia di sistem portal (portal.dpr.ac.id ) dan dapat diakses oleh setiap pegawai.
- Di unit PUU selama ini belum pernah ada kasus pelanggaran etik.
AREA III – PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM 40
NO. KOMPONEN INDIKATOR KONDISI
SAAT INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK
TARGET WAKTU
M
A
R
A
P
R
M
E
I
J
U
N
J
U
L
A
U
G
S
E
P
O
K
T
N
O
V
D
E
S
6. Sistem
informasi
kepegawaian
Data informasi
kepegawaian
unit kerja
telah
dimutakhirkan
secara berkala
Terdapat Sistem
Informasi
Kepegawaian yang
bernama “SIAP
JABFUNG”, yaitu
sistem informasi
administrasi
pegawai jabatan
fungsional dalam
rangka penataan
data dan integrasi
data pejabat
fungsional yang
berisikan:
1. Data pribadi, 2. Status JF
3. Informasi PAK, 4. Pengembangan
Kompetensi, dan
5. Sistem
1. Melihat Buku Panduan SIAP Jabfung di Sistem
Informasi Administrasi Pegawai.
2. Melihat data Sistem Informasi Administrasi Pegawai pada pegawai yang datanya belum dilakukan pemutakhiran.
3. Mengajukan surat permohonan pemutakhiran Sistem Informasi Administrasi Pegawai kepada Biro Kepegawaian.
1. Memantau data Sistem Informasi
Administrasi Pegawai yang telah dilakukan pemutakhiran.
Bekerjasama dengan
Biro Kepegawaian
dalam melakukan
pemutakhiran data
pada Sistem Informasi
Administrasi Pegawai.
1. Buku Panduan
SIAP Jabfung
2. Screenshoot data
dalam Sistem
Informasi
Administrasi
Pegawai sebelum
dilakukan
pemutakhiran (an.
K. Zulfan
Andriansyah)
3. Surat permohonan
pemutakhiran data
di Sistem Informasi
Administrasi
Pegawai kepada
Biro Kepegawaian
Tahun 2020.
4. Screenshoot data
Sistem Informasi
Administrasi
Pegawai yang telah
dilakukan
pemutakhiran (an.
AREA III – PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM 41
NO. KOMPONEN INDIKATOR KONDISI
SAAT INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK
TARGET WAKTU
M
A
R
A
P
R
M
E
I
J
U
N
J
U
L
A
U
G
S
E
P
O
K
T
N
O
V
D
E
S
notifikasi/ warning pengumpulan angka kredit.
Sistem ini belum
sinkron antara
data yang
diterima oleh
kepegawaian
dengan data riil
pegawai di Pusat
PUU.
K. Zulfan
Andriansyah)
5. Screenshoot data
dalam Sistem
Informasi
Administrasi
Pegawai sebelum
dilakukan
pemutakhiran (an.
Aryani
Sinduningrum)
6. Surat Permohonan
revisi pada Sistem
Aplikasi Siap
Jabfung Tahun
2021
7. Screenshoot data
Sistem Informasi
Administrasi
Pegawai yang telah
dilakukan
pemutakhiran (an.
Aryani
Sinduningrum)
AREA III – PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM 42
NO. KOMPONEN INDIKATOR KONDISI
SAAT INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK
TARGET WAKTU
M
A
R
A
P
R
M
E
I
J
U
N
J
U
L
A
U
G
S
E
P
O
K
T
N
O
V
D
E
S
PIC: Aryani
Sinduningrum, S.H.
dan TU
MATRIKS RENCANA AKSI (ACTION PLAN)
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
AREA IV - PENINGKATAN AKUNTABILITAS
AREA IV – PENINGKATAN AKUNTABILITAS
1
MATRIKS RENCANA AKSI (ACTION PLAN) PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS AREA IV PENINGKATAN AKUNTABILITAS
PUSAT PUU TAHUN 2021
NO KOMPONEN INDIKATOR KONDISI SAAT INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK TARGET WAKTU
M A R
A P R
M E I
J U N
J U L
AGS
S E P
O K T
N O V
D E S
IV PENINGKATAN AKUNTABILITAS
1. Keterlibatan Pimpinan
a. Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan perencanaan
Kepala Pusat terlibat dalam penyusunan perencanaan, tetapi hanya monitor memberikan arahan/perintah
Melengkapi dokumen
- a. Dokumen
Perencanaan
Kegiatan dan
Anggaran Tahun
2021;
b. RENSTRA Setjen
DPR Tahun 2020-
2024
c. Perjanjian Kinerja
Tahun 2020;
d. Perjanjian Kinerja
Tahun 2021;
e. Dokumentasi
Penandatanganan
Perjanjian Kinerja
Tahun 2021;
f. SK Tim
AREA IV – PENINGKATAN AKUNTABILITAS
2
NO KOMPONEN INDIKATOR KONDISI SAAT INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK TARGET WAKTU
M A R
A P R
M E I
J U N
J U L
AGS
S E P
O K T
N O V
D E S
Penyusunan
RENSTRA Setjen
DPR 2020-2024;
dan
g. Dokumentasi
presentasi Rencana
Kerja Anggaran
Tahun 2022
PIC:
Dahlia/ Syarifuddin
b. Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan penetapan kinerja
Kepala Pusat PUU
membuat penetapan
kinerja, disetujui oleh
eselon I
Melengkapi dokumen
- a. Dokumen
Perencanaan
Kegiatan dan
Anggaran Tahun
2021;
b. Perjanjian Kinerja
Tahun 2020;
c. Perjanjian Kinerja
Tahun 2021;
d. Dokumentasi
Penandatanganan
Perjanjian Kinerja
AREA IV – PENINGKATAN AKUNTABILITAS
3
NO KOMPONEN INDIKATOR KONDISI SAAT INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK TARGET WAKTU
M A R
A P R
M E I
J U N
J U L
AGS
S E P
O K T
N O V
D E S
Tahun 2021;
e. SK Tim
Penyusunan
RENSTRA Setjen
2020-2024; dan
f. Dokumentasi
presentasi Rencana
Kerja Anggaran
Tahun 2022
PIC: Dahlia/ Syarifuddin
c. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala
Kepala Pusat PUU memantau persentase pencapaian kinerja (output dan anggaran) setiap bulan dan triwulan (secara tertulis)
a. Kepala Pusat PUU memantau pencapaian kinerja (anggaran dan output) per triwulan di Pusat PUU.
Melengkapi dokumen
- a. LAKIP Pusat PUU
Tahun 2020;
b. Laporan
Pemantauan
Pencapaian Kinerja
dan Anggaran
Tahun 2020;
c. Laporan
Pemantauan
Pencapaian Kinerja
dan Anggaran
Tahun 2021;
AREA IV – PENINGKATAN AKUNTABILITAS
4
NO KOMPONEN INDIKATOR KONDISI SAAT INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK TARGET WAKTU
M A R
A P R
M E I
J U N
J U L
AGS
S E P
O K T
N O V
D E S
d. Dokumentasi
Rapat Internal
(Rakor Pusat PUU);
dan
e. Dokumentasi
Rapat Kegiatan
Capaian Kinerja
dan Anggaran per
3 bulan di BURT.
PIC: Dahlia/ Syarifuddin
2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
a. Dokumen perencanaan sudah ada
Dokumen Renstra, Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja sudah ada dan disusun oleh staf TU sesuai panduan dan aplikasi.
Melengkapi dokumen
- a. RENSTRA Setjen DPR Tahun 2020-2024;
b. LAKIP Pusat PUU Tahun 2020;
c. Perjanjian Kinerja Tahun 2020; dan
d. Perjanjian Kinerja Tahun 2021.
PIC:
Dahlia/ Syarifuddin
b. Dokumen perencanaan telah
Pusat PUU telah memiliki dokumen perencanaan yang
a. Mengupload
RENSTRA dan
LAKIP dalam
- a. RENSTRA Setjen
DPR Tahun 2020-
AREA IV – PENINGKATAN AKUNTABILITAS
5
NO KOMPONEN INDIKATOR KONDISI SAAT INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK TARGET WAKTU
M A R
A P R
M E I
J U N
J U L
AGS
S E P
O K T
N O V
D E S
berorientasi hasil
telah berorientasi pada hasil
website Pusat
PUU
b. Melengkapi
dokumen
2024;
b. LAKIP Pusat PUU
Tahun 2020;
c. Perjanjian Kinerja
Tahun 2020;
d. Perjanjian Kinerja
Tahun 2021; dan
e. Screenshot
tampilan LAKIP
Pusat PUU Tahun
2020 Pusat PUU
dalam website
Pusat PUU.
PIC:
Akhmad A/
Laksmi H
c. Terdapat Indikator Kinerja (IKU)
Pusat PUU sudah memiliki IKU yang tercantum dalam Penetapan Kinerja (PK)
Melengkapi dokumen
- a. RENSTRA Setjen
DPR Tahun 2020-
2024;
b. LAKIP Pusat PUU
Tahun 2020;
c. Perjanjian Kinerja
AREA IV – PENINGKATAN AKUNTABILITAS
6
NO KOMPONEN INDIKATOR KONDISI SAAT INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK TARGET WAKTU
M A R
A P R
M E I
J U N
J U L
AGS
S E P
O K T
N O V
D E S
Tahun 2020;
d. Perjanjian Kinerja
Tahun 2021; dan
e. IKU beserta
Penjelasan Kamus
Indikator Tahun
2020-2024
PIC:
Akhmad A/
Laksmi H/
Syarifudin
d. Indikator Kinerja telah SMART
IKU di Pusat PUU sudah SMART
Melengkapi dokumen
- a. LAKIP Pusat PUU Tahun 2020;
b. Perjanjian Kinerja Tahun 2020;
c. Perjanjian Kinerja Tahun 2021; dan
d. IKU beserta Penjelasan Kamus Indikator Tahun 2020-2024.
PIC:
Akhmad A/
Laksmi H/
Syarifudin
AREA IV – PENINGKATAN AKUNTABILITAS
7
NO KOMPONEN INDIKATOR KONDISI SAAT INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK TARGET WAKTU
M A R
A P R
M E I
J U N
J U L
AGS
S E P
O K T
N O V
D E S
e. Laporan Kinerja telah disusun tepat waktu
LAK saat ini telah disusun secara tepat waktu
Melengkapi dokumen
- a. LAKIP Pusat PUU Tahun 2020; dan
b. Surat penyerahan LAK Pusat PUU Tahun 2020 yang tepat waktu.
PIC:
Ihsan/
Syarifudin
f. Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja
LAKIP saat ini
memberikan informasi
terkait administrasi
dan keuangan
Melengkapi dokumen
- LAKIP Pusat PUU
Tahun 2020.
PIC:
Ihsan/
Syarifudin
g. Terdapat upaya peningkatan kapasistas SDM yang menangani akuntabilita
s kinerja
Pusat PUU telah
mengikutsertakan
Pegawai dalam
bimtek/diklat/
sosialisasi
penyusunan LAKIP
a. Dokumentasikan Surat Tugas terkait keikutsertaan pegawai Pusat PUU (struktural)
dalam diklat yang mendukung akuntabilitas kinerja;
- a. Dokumentasi Bimtek terkait aplikasi SAKTI (Surat Tugas dan Foto Kegiatan);
b. Dokumentasi Bimtek
penyusunan LAK dengan Kemenpan (Surat Undangan, Surat Tugas, dan Foto Kegiatan); dan
AREA IV – PENINGKATAN AKUNTABILITAS
8
NO KOMPONEN INDIKATOR KONDISI SAAT INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK TARGET WAKTU
M A R
A P R
M E I
J U N
J U L
AGS
S E P
O K T
N O V
D E S
b. Laporan DIklat. c. Melengkapi
dokumen
c. SK staf PPK Tahun 2021.
PIC:
Ihsan/
Syarifudin
h. Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten
Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh ASN berkompeten yang melaksanakan penyusunan LAK
Melengkapi dokumen
- a. Dokumentasi Bimtek terkait aplikasi SAKTI (Surat Tugas dan Foto Kegiatan);
b. Dokumentasi Bimtek penyusunan LAK dengan Kemenpan (Surat Undangan, Surat Tugas, dan Foto Kegiatan);
c. SK Tim Pendampingan Laporan Realisasi Anggaran Setjen DPR Tahun 2020; dan
d. SK staf PPK Tahun 2020.
PIC:
Ihsan/
Syarifudin
MATRIKS RENCANA AKSI (ACTION PLAN)
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
AREA V – PENGUATAN PENGAWASAN
AREA V – PENGUATAN PENGAWASAN
1
MATRIKS RENCANA AKSI (ACTION PLAN) PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS AREA V PENGUATAN PENGAWASAN
PUSAT PUU TAHUN 2021
NO KOMPONEN INDIKATOR KONDISI SAAT INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK
TARGET WAKTU
M A
R
A P
R
ME
I
J U
N
J U
L
A G
S
S E
P
O K
T
N O
V
D E
S
V. PENGUATAN PENGAWASAN
1. Pengendalian Gratifikasi
a.Telah dilakukan public campaign tentang
pengendalian gratifikasi
Pusat PUU sudah melakukan public campaign tentang
pengendalian gratifikasi di
lingkungan Pusat PUU, namun masih memerlukan media
sosialisasi lainnya yang lebih efektif.
Melakukan public campaign tentang
pengendalian gratifikasi melalui sosialisasi dan
media informasi.
a. Melakukan public campaign berdasar
kan video dari KPK
melalui sosialisasi di
monitor informas
i dan media sosial
Pusat PUU
b. Melakukan
1. Persekjen No. 16 Tahun 2018 tentang
Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan
Setjen dan BK DPR RI
2. Bahan Tayang, Undangan,
dan Daftar Hadir
Sosialisasi UPG, tanggal 13 November
2018 3. Sosialisasi
Capture Public Campaign
AREA V – PENGUATAN PENGAWASAN
2
NO KOMPONEN INDIKATOR KONDISI SAAT INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK
TARGET WAKTU
M
AR
A
PR
M
E I
J
UN
J
U L
A
G S
S
E P
O
K T
N
O V
D
E S
sosialisasi
melalui media leaflet
c. mengikuti
kegiatan E-learning Bimbingan Teknis
Pengendalian
Gratifikasi yang diseleng
garakan oleh
Komisi Pemberantasan
Korupsi.
UPG melalui Media Sosial
Pusat PUU 4. Bahan
Tayang,
Lapsing, Foto Kegiatan,
Undangan dan daftar hadir,
Sosialisasi ZI menuju WBK-WBBM
(Sosialisasi Penguatan
Pengawasan-Pengendalian Gratifikasi),
tanggal 9 Maret 2020.
5. Bahan Tayang, Lapsing,
daftar hadir, Foto Kegiatan,
Sosialisasi Penguatan
AREA V – PENGUATAN PENGAWASAN
3
NO KOMPONEN INDIKATOR KONDISI SAAT INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK
TARGET WAKTU
M
AR
A
PR
M
E I
J
UN
J
U L
A
G S
S
E P
O
K T
N
O V
D
E S
Pengawasan-Sosialisasi
UPG berkala di tahun 2020, tanggal
30 Juli 2020. 6. Sosialisasi
capture public campaign mengenai
gratifikasi di Media sosial Pusat PUU.
7. Foto tayangan sosialisasi
mengenai gratifikasi di monitor
informasi Pusat PUU.
8. Leaflet sosialisasi mengenai
gratifikasi. 9. Sertifikat
mengikuti
kegiatan E-learning
AREA V – PENGUATAN PENGAWASAN
4
NO KOMPONEN INDIKATOR KONDISI SAAT INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK
TARGET WAKTU
M
AR
A
PR
M
E I
J
UN
J
U L
A
G S
S
E P
O
K T
N
O V
D
E S
Bimbingan Teknis
Pengendalian Gratifikasi yang
diselenggarakan oleh
Komisi Pemberantasan Korupsi.
PIC: 1. Ricko
Wahyudi 2. Riyani
Shelawati
b. Telah
diimplementasikan pengendalian gratifikasi
a. BKD telah memiliki
Unit Pengendalian Gratifikasi, akan tetapi belum ada unsur dari
Pusat PUU di UPG tersebut.
b. Belum terdapat surat pernyataan dar
Irtama bahwa Pusat PUU bebas gratfikasi.
a. Mengusulkan
personel di Pusat PUU untuk dimasukan
namanya ke dalam Tim UPG.
b. membuat nodin
permohonan kepada Irtama untuk dibuatkan
a.
Terdapatnya perwakilan
Pusat PUU untuk masuk ke
Tim UPG. b.
terdapatnya laporan mengenai
1. SK Tim UPG
BKD 2. Laporan
Semesteran
Pengendalian Gratifikasi UPG BKD.
3. Surat Pernyataan
Tidak ada Pelaporan Gratifikasi di
AREA V – PENGUATAN PENGAWASAN
5
NO KOMPONEN INDIKATOR KONDISI SAAT INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK
TARGET WAKTU
M
AR
A
PR
M
E I
J
UN
J
U L
A
G S
S
E P
O
K T
N
O V
D
E S
Surat Pernyataan Pusat PUU bebas
gratifikasi.
pengendalian gratifikasi
secara berkala di Pusat PUU.
Pusat PUU.
PIC: 1. Ricko
Wahyudi
2. Riyani Shelawati
2. Penerapan
SPIP
a.Telah dibangun
lingkungan pengendalian
a.Sudah ada sosialisasi
berkala mengenai pengawasan khususnya SPIP.
b.Belum adanya
perwakilan Pusat PUU yang masuk ke dalam Satuan Tugas
Manajemen Risiko.
a. melaksanakan
sosialisasi mengenai SPIP.
b.mengajukan nama perwakilan
Pusat PUU untuk masuk Satuan Tugas Manajemen
Risiko
a. Terdapat
nya perwakilan Pusat
PUU untuk
masuk Satuan Tugas
Manajemen Risiko.
b. Melakuka
n sosialisas
i melalui media leaflet.
1. Persekjen
DPR RI No. 06/SEKJEN/2012 tentang
Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah.
2. SK Sekjen DPR RI Nomor
1268/SEKJEN/2015
tentang Pedoman Kegiatan
Pengendalian Intern dan
Pedoman
AREA V – PENGUATAN PENGAWASAN
6
NO KOMPONEN INDIKATOR KONDISI SAAT INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK
TARGET WAKTU
M
AR
A
PR
M
E I
J
UN
J
U L
A
G S
S
E P
O
K T
N
O V
D
E S
Teknis Satgas Pemantauan
Pengendalian Intern
3. Persekjen No
10 Tahun 2021 tentang
Penerapan Manajemen Risiko di
Sekretraiat Jenderal DPR RI
4. SK Pembentukan
Satuan Tugas Manajemen Risiko di
Sekretariat Jenderal DPR
RI 5. Laporan Hasil
Pelaksanaan
Penjaminan Kualitas (Quality
Assurance/QA atas hasil
AREA V – PENGUATAN PENGAWASAN
7
NO KOMPONEN INDIKATOR KONDISI SAAT INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK
TARGET WAKTU
M
AR
A
PR
M
E I
J
UN
J
U L
A
G S
S
E P
O
K T
N
O V
D
E S
self assessment
maturitas SPIP pada Sekjen dan
BKD Tahun 2019 dari
BPKP. 6. Bahan
Tayang,
Lapsing, Foto Kegiatan, Undangan
dan daftar hadir,
Sosialisasi ZI menuju WBK-WBBM
(Sosialisasi Penguatan
Pengawasan-Penanganan SPIP), tanggal
9 Maret 2020. 7. Bahan
Tayang,
Lapsing, daftar hadir,
AREA V – PENGUATAN PENGAWASAN
8
NO KOMPONEN INDIKATOR KONDISI SAAT INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK
TARGET WAKTU
M
AR
A
PR
M
E I
J
UN
J
U L
A
G S
S
E P
O
K T
N
O V
D
E S
Foto Kegiatan,
Sosialisasi Penguatan Pengawasan-
Sosialisasi SPIP berkala
di tahun 2020, tanggal 30 Juli 2020.
8. Data dukung mengenai Workshop
tentang "Membangun
Sistem Manajemen Risiko
Instansi (SIMANIS) di
Setjen DPR RI” yang diikuti oleh
pegawai Pusat Perancangan Undang-
Undang, pada tanggal 31
AREA V – PENGUATAN PENGAWASAN
9
NO KOMPONEN INDIKATOR KONDISI SAAT INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK
TARGET WAKTU
M
AR
A
PR
M
E I
J
UN
J
U L
A
G S
S
E P
O
K T
N
O V
D
E S
Maret dan 1 April 2021;
tanggal 6 dan 7 April 2021; dan tanggal
29 April s.d. 1 Mei 2021
9. Leaflet sosialisasi mengenai
SPIP PIC:
1. Ricko Wahyudi
2. Nur Ghenasyarifa AT
b. Telah dilakukan
penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan
Sudah adanya penilaian risiko atas
pelaksanaan kebijakan
menyusun penilaian
identifikasi risiko atas pelaksanaan kebijakan
Senantiasa menyusun
penilaian identifikasi risiko atas
pelaksanaan kebijakan
sesuai dengan waktu yang
1. Dokumen matrik
identifikasi risiko
2. Dokumen
analis risiko
PIC: 1. Ricko
Wahyudi
AREA V – PENGUATAN PENGAWASAN
10
NO KOMPONEN INDIKATOR KONDISI SAAT INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK
TARGET WAKTU
M
AR
A
PR
M
E I
J
UN
J
U L
A
G S
S
E P
O
K T
N
O V
D
E S
ditentukan. 2. Nur Ghenasyarifa
AT
c. Telah dilakukan
kegiatan pengendalian untuk
meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi
Sudah adanya
dokumen laporan pengendalian untuk meminimalisir risiko
yang telah diidentifikasi
Menyusun
dokumen laporan pengendalian untuk
meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi
Senantiasa
menyusun dokumen laporan
pengendalian untuk meminimali
sir risiko yang telah
diidentifikasi sesuai dengan
waktu yang ditentukan.
dokumen
laporan pengendalian untuk
meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi
PIC:
1. Ricko Wahyudi
2. Nur
Ghenasyarifa AT
d. SPI telah diinformasikan dan
dikomunikasikan kepada seluruh
pihak terkait
Sudah dilaksanakan sosialisasi untuk menginformasikan dan
mengkomunikasiakan mengenai SPIP secara
berkala
melaksanakan sosialisasi mengenai SPIP
berkala.
Melakukan sosialisasi melalui
media leaflet
1. Laporan Hasil Pelaksanaan Penjaminan
Kualitas (Quality
Assurance/QA atas hasil self
assessment maturitas
SPIP pada
AREA V – PENGUATAN PENGAWASAN
11
NO KOMPONEN INDIKATOR KONDISI SAAT INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK
TARGET WAKTU
M
AR
A
PR
M
E I
J
UN
J
U L
A
G S
S
E P
O
K T
N
O V
D
E S
Sekjen dan BKD Tahun
2019 dari BPKP.
2. Bahan
Tayang, Lapsing, Foto
Kegiatan, Undangan dan daftar
hadir, Sosialisasi ZI menuju WBK-
WBBM (Sosialisasi
Penguatan Pengawasan-Penanganan
SPIP), tanggal 9 Maret 2020.
3. Bahan Tayang, Lapsing,
Daftar hadir, Foto Kegiatan,
Sosialisasi Penguatan
AREA V – PENGUATAN PENGAWASAN
12
NO KOMPONEN INDIKATOR KONDISI SAAT INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK
TARGET WAKTU
M
AR
A
PR
M
E I
J
UN
J
U L
A
G S
S
E P
O
K T
N
O V
D
E S
Pengawasan- Sosialisasi
SPIP berkala di tahun 2020, tanggal
30 Juli 2020. 4. Data dukung
mengenai Workshop tentang
Membangun Sistem Manajemen
Risiko Instansi
(SIMANIS) di Setjen DPR RI yang diikuti
oleh pegawai Pusat
Perancangan Undang-Undang, pada
tanggal 31 Maret dan 1 April 2021;
tanggal 6 dan 7 April 2021;
AREA V – PENGUATAN PENGAWASAN
13
NO KOMPONEN INDIKATOR KONDISI SAAT INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK
TARGET WAKTU
M
AR
A
PR
M
E I
J
UN
J
U L
A
G S
S
E P
O
K T
N
O V
D
E S
dan tanggal 29 April s.d. 1
Mei 2021. 5. Leaflet
sosialisasi
mengenai SPIP
PIC: 1. Ricko
Wahyudi 2. Nur
Ghenasyarifa
AT
3. Pengaduan Masyarakat
a.Telah diimplementasika
n kebijakan Pengaduan masyarakat
Bahwa Pusat PUU tidak melakukan tugas
terkait dengan pengaduan masyarakat. Yang
melakukan tugas pengaduan masyarakat
adalah Bagian Pengaduan Masyarakat yang ada di Biro
Hukum.
Mengkonfirmasi terkait dengan
tugas pengaduan masyarakat yang dilaksanakan
oleh Bagian Pengaduan
masyarakat yang ada di Biro Hukum.
1. Capture Website
Sistem Informasi Aspirasi dan
Pengaduan Masyarakat
DPR RI 2. Persekjen
DPR RI No. 9
Tahun 2020 tentang
Pengaduan
AREA V – PENGUATAN PENGAWASAN
14
NO KOMPONEN INDIKATOR KONDISI SAAT INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK
TARGET WAKTU
M
AR
A
PR
M
E I
J
UN
J
U L
A
G S
S
E P
O
K T
N
O V
D
E S
Masyarakat Terhadap
Kinerja Sekjen DPR RI
3. Persekjen DPR RI No. 6
Tahun 2015 tentang Organisasi
dan tata Kerja Sekjen dan BK DPR RI
PIC:
1. Ricko Wahyudi
2. Nita
Ariyulinda
b. Telah
dilakukan penilaian untuk menghitung
penanganan pengaduan
masyarakat
Bahwa Pusat PUU
tidak melakukan tugas terkait dengan pengaduan
masyarakat. Yang melakukan tugas
pengaduan masayarakat adalah Bagian Pengaduan
Mencari data dan
sumber yang menyatakan bahwa tugas
pengaduan masyarakat
dilaksanakan oleh Bagian Pengaduan
1. Persekjen
DPR RI No. 9 Tahun 2020 tentang
Pengaduan Masyarakat
Terhadap Kinerja Sekjen DPR
AREA V – PENGUATAN PENGAWASAN
15
NO KOMPONEN INDIKATOR KONDISI SAAT INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK
TARGET WAKTU
M
AR
A
PR
M
E I
J
UN
J
U L
A
G S
S
E P
O
K T
N
O V
D
E S
Masyarakat yang ada di Biro Hukum.
masyarakat yang ada di Biro
Hukum.
RI 2. Persekjen
DPR RI No. 6 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan tata Kerja
Sekjen dan BK DPR RI
PIC: 1. Ricko
Wahyudi
2. Nita Ariyulinda
c. Telah dilakukan monitoring dan
evaluasi atas penanganan pengaduan
masyarakat
Bahwa Pusat PUU tidak melakukan tugas
terkait dengan pengaduan masyarakat. Yang
melakukan tugas pengaduan masayarakat adalah
Bagian Pengaduan Masyarakat yang ada
di Biro Hukum.
Mengajukan untuk
dibuatkannya Surat Pernyataan yang menyatakan
bahwa monitoring dan evaluasi pengaduan
masyarakat dilakukan oleh
Bagian Pengaduan Masyarakat
1. Surat Pernyataan
yang menyatakan bahwa
monitoring dan evaluasi pengaduan
masyarakat dilakukan
oleh Bagian Pengaduan Masyarakat
AREA V – PENGUATAN PENGAWASAN
16
NO KOMPONEN INDIKATOR KONDISI SAAT INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK
TARGET WAKTU
M
AR
A
PR
M
E I
J
UN
J
U L
A
G S
S
E P
O
K T
N
O V
D
E S
bukan dilakukan oleh Pusat
Perancangan Undang-Undang.
bukan dilakukan
oleh Pusat Perancangan Undang-
Undang. 2. Persekjen
DPR RI No. 6 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan tata Kerja Sekjen dan
BK DPR RI
PIC: 1. Ricko
Wahyudi
2. Nita Ariyulinda
d. Telah ditindaklanjuti hasil evaluasi atas
penanganan pengaduan
masyarakat
Bahwa Pusat PUU tidak melakukan tugas terkait dengan
pengaduan masyarakat. Yang
melakukan tugas pengaduan masyarakat adalah Bagian
Mengajukan untuk dibuatkannya
surat Pernyataan yang menyatakan
bahwa berdasarkan evaluasi selama
Terdapatnya laporan mengenai
hasil evaluasi
atas penanganan pengaduan
Surat Pernyataan tidak ada Pengaduan
Masyarakat terkait Pusat
PUU dari Bagian Pengaduan Masyarakat
AREA V – PENGUATAN PENGAWASAN
17
NO KOMPONEN INDIKATOR KONDISI SAAT INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK
TARGET WAKTU
M
AR
A
PR
M
E I
J
UN
J
U L
A
G S
S
E P
O
K T
N
O V
D
E S
Pengaduan Masyarakat yang ada di Biro
Hukum.
periode tahun 2020 sampai
dengan bulan April 2021 tidak ada pengaduan
masyarakat yang terkait dengan
Pusat Perancangan Undang-Undang.
masyarakat di Pusat
PUU secara berkala.
PIC:
1. Ricko Wahyudi
2. Nita
Ariyulinda
4. Whistle-Blowing System
a.Telah
terinternalisasinya Whistle-Blowing System
Pusat PUU melakukan
sosialisasi tentang Whistle-Blowing System
di lingkungan Pusat PUU berdasarkan Persekjen No 9 Tahun
2015 tentang Pedoman WBS
Pusat PUU
Melakukan sosialisasi tentang tentang Whistle-Blowing System melalui
sosialisasi dan media informasi.
a.Melaksan
akan sosialisasi
mengenai WBS secara berkala dan
update melalui berbagai
media sosial.
b.Melakukan sosialisasi melalui
media leaflet
1. Persekjen No
9 Tahun 2015 tentang
Pedoman WBS
2. Undangan,
Daftar Hadir, Foto Kegiatan, dan
Lapsing, Sosialisasi
WBS tanggal 29-31 Otober 2018
3. Bahan Tayang,
Lapsing, Foto
AREA V – PENGUATAN PENGAWASAN
18
NO KOMPONEN INDIKATOR KONDISI SAAT INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK
TARGET WAKTU
M
AR
A
PR
M
E I
J
UN
J
U L
A
G S
S
E P
O
K T
N
O V
D
E S
Kegiatan, Undangan
dan daftar hadir, Sosialisasi ZI
menuju WBK-WBBM
(Sosialisasi Penguatan Pengawasan-
Whistle Blowing System),
tanggal 9 Maret 2020.
4. Bahan Tayang, Lapsing,
daftar hadir, Foto
Kegiatan, Sosialisasi Penguatan
Pengawasan- Sosialisasi WBS berkala
di tahun 2020, tanggal
AREA V – PENGUATAN PENGAWASAN
19
NO KOMPONEN INDIKATOR KONDISI SAAT INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK
TARGET WAKTU
M
AR
A
PR
M
E I
J
UN
J
U L
A
G S
S
E P
O
K T
N
O V
D
E S
30 Juli 2020. 5. Capture public
campaign mengenai
WBS di media sosial Pusat PUU, pada
tanggal 23 Juli 2021.
6. Leaflet
sosialisasi mengenai
WBS PIC:
1. Ricko Wahyudi
2. Yanuar Putra
Erwin
b. Telah
diterapkannya Whistle-Blowing System
Pusat PUU
menyediakan link website tentang
Whistle-Blowing System di lingkungan Pusat
PUU
Pusat PUU
melakukan update secara
berkala pada link Website pelaporan
Whistle-Blowing System di
lingkungan Pusat
1. Capture
aplikasi WBS, yang terdapat
pada Website Pusat PUU
2. Capture
Website pelaporan WBS
AREA V – PENGUATAN PENGAWASAN
20
NO KOMPONEN INDIKATOR KONDISI SAAT INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK
TARGET WAKTU
M
AR
A
PR
M
E I
J
UN
J
U L
A
G S
S
E P
O
K T
N
O V
D
E S
PUU PIC:
1. Ricko Wahyudi
2. Yanuar Putra
Erwin
c. Telah dilakukan
evaluasi atas penerapan Whistle-Blowing System
Telah dilakukan
evaluasi atas penerapan Whistle-Blowing System sejak tahun 2015 berdasarkan pada
Persekjen No 9 Tahun 2015 tentang Pedoman
WBS.
Melakukan
evaluasi atas penerapan Whistle-Blowing System secara berkala setiap tahun di lingkungan Pusat
PUU tahun 2020 dengan mengajukan nota
dinas kepada Ittama DPR RI
Terdapatnya
laporan hasil evaluasi
atas penerapan
Whistle Blowing System secara berkala.
1. Laporan hasil
evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System
2. Surat Pernyataan Tidak ada
Pelaporan Pelanggaran
Melalui WBS di Pusat PUU
PIC: 1. Ricko
Wahyudi
2. Yanuar Putra Erwin
d. Telah ditindaklanjutinya
hasil evaluasi atas
Adanya laporan tindaklanjut hasil
evaluasi atas
Melakukan evaluasi atas
penerapan
Terdapatnya laporan
tindak
1. Laporan tindak lanjut
WBS
AREA V – PENGUATAN PENGAWASAN
21
NO KOMPONEN INDIKATOR KONDISI SAAT INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK
TARGET WAKTU
M
AR
A
PR
M
E I
J
UN
J
U L
A
G S
S
E P
O
K T
N
O V
D
E S
penerapan Whistle-Blowing System
penerapan Whistle-Blowing System sejak
tahun 2015 berdasarkan pada
Persekjen No 9 Tahun 2015 tentang Pedoman WBS.
Whistle-Blowing System secara berkala setiap tahun di
lingkungan Pusat PUU tahun 2020 dengan
mengajukan nota dinas kepada Ittama DPR RI
lanjut hasil evaluasi
atas penerapan Whistle
Blowing System secara berkala.
2. Surat Pernyataan
Tidak ada Pelaporan Pelanggaran
Melalui WBS di Pusat PUU
PIC: 1. Ricko
Wahyudi 2. Yanuar Putra
Erwin
5. Penanganan Benturan Kepentingan
a.Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan
kepentingan dalam tugas fungsi utama
Belum terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan
dalam tugas fungsi utama
1. Proses penyusunan identifikasi/pe
metaan benturan kepentingan
dalam tugas fungsi utama.
2. Update terhadap
Matriks identifikasi/pemetaan
benturan
Membuat identifikasi benturan
kepentingan di Pusat PUU.
1. Persekjen DPR RI No.8 Tahun 2015
tentang Pedomana Penanganan
Benturan Kepentingan
di Sekretariat Jenderal DPR RI
2. SK Irtama No IU/234A/SET
JEN DPR
AREA V – PENGUATAN PENGAWASAN
22
NO KOMPONEN INDIKATOR KONDISI SAAT INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK
TARGET WAKTU
M
AR
A
PR
M
E I
J
UN
J
U L
A
G S
S
E P
O
K T
N
O V
D
E S
kepentingan di Pusat PUU
untuk tahun 2021 disesuaikan
dengan kondisi terkini di
Pusat PUU.
RI/IRTAMA/05/2020
tentang Pedoman Penanganan
Benturan Kepentingan
3. SK Irtama No IU/234B/SETJEN DPR
RI/IRTAMA/05/2020 tentang
Penetapan Identifikasi
Penanganan Benturan Kepentingan
Lingkup Ittama.
4. Dokumen identifikasi/pemetaan
benturan kepentingan tugas fungsi
utama benturan
AREA V – PENGUATAN PENGAWASAN
23
NO KOMPONEN INDIKATOR KONDISI SAAT INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK
TARGET WAKTU
M
AR
A
PR
M
E I
J
UN
J
U L
A
G S
S
E P
O
K T
N
O V
D
E S
kepentingan kepada
pegawai
PIC:
1. Ricko Wahyudi
2. Aryudhi Permadi
b. Telah
disosialisasikan/internalisasinya
penanganan Benturan Kepentingan
Penanganan Benturan
Kepentingan telah disosialisasi/diinternali
sasikan pada tanggal 30 Juli 2020.
Sosialisasi/intern
alisasi Penanganan
Benturan Kepentingan sudah
dilaksanakan
Melakukan
sosialisasi melalui
media leaflet
1. Bahan
Tayang, Lapsing, Foto
Kegiatan, Undangan dan daftar
hadir, Sosialisasi ZI
menuju WBK-WBBM (Sosialisasi
Penguatan Pengawasan-Penanganan
Benturan Kepentingan),
tanggal 9 Maret 2020.
2. Bahan
AREA V – PENGUATAN PENGAWASAN
24
NO KOMPONEN INDIKATOR KONDISI SAAT INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK
TARGET WAKTU
M
AR
A
PR
M
E I
J
UN
J
U L
A
G S
S
E P
O
K T
N
O V
D
E S
Tayang, Lapsing,
Daftar Hadir, Foto Kegiatan,
Sosialisasi Penguatan
Pengawasan- Sosialisasi penanganan
benturan kepentingan berkala di
tahun 2020, tanggal 30
Juli 2020. 3. Leaflet
Sosialisasi
mengenai penanganan
benturan kepentingan
PIC: 1. Ricko
Wahyudi
2. Aryudhi Permadi
AREA V – PENGUATAN PENGAWASAN
25
NO KOMPONEN INDIKATOR KONDISI SAAT INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK
TARGET WAKTU
M
AR
A
PR
M
E I
J
UN
J
U L
A
G S
S
E P
O
K T
N
O V
D
E S
c. Telah diimplementasika
nya penanganan Benturan Kepentingan
Implementasi Penanganan benturan
kepentingan sudah diajukan ke TU PUU untuk dibuatkan surat
nya
Surat Implementasi
Penanganan benturan kepentingan
sudah dibuat dan di tandatangan
oleh Kapus PUU tertanggal 14 September 2020.
Pembuatan Surat
Implementasi Penanganan
benturan kepentingan
yang berlaku bagi seluruh
pegawai di Pusat PUU.
Dokumen internalisasi
penanganan benturan kepentingan
kepada pegawai
PIC: 1. Ricko
Wahyudi
2. Aryudhi Permadi
d. Telah dilakukan evaluasi atas
Penanganan Benturan
Kepentingan
Evaluasi Penanganan benturan kepentingan belum dilaksanakan.
1. Pengajuan permintaan surat
pernyataan PUU bebas
benturan kepentingan kepada
Inspektorat Utama DPR RI setelah Matriks
identifikasi/pemetaan
benturan kepentingan di Pusat PUU
Terdapatnya Laporan Hasil
Monitoring dan
Evaluasi Penerapan benturan
kepentingan secara berkala.
1. Dokumen Laporan Hasil Monitoring
dan Evaluasi Penerapan
benturan kepentingan.
2. Surat
Pernyataan Tidak ada Pelaporan
Benturan Kepentingan
PIC: 1. Ricko
AREA V – PENGUATAN PENGAWASAN
26
NO KOMPONEN INDIKATOR KONDISI SAAT INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK
TARGET WAKTU
M
AR
A
PR
M
E I
J
UN
J
U L
A
G S
S
E P
O
K T
N
O V
D
E S
lengkap dan ditandatangan
oleh Plt. Kepala Pusat PUU.
2. Pembuatan
evaluasi dan penanganan
benturan kepentingan di Pusat PUU.
Wahyudi 2. Aryudhi
Permadi
e. Telah ditindaklanjutinya
hasil evaluasi atas Penanganan Benturan
Kepentingan
Hasil tindaklanjut Evaluasi Penanganan
benturan kepentingan belum dibuat.
1. Pengajuan permintaan
surat pernyataan PUU bebas
benturan kepentingan
kepada Inspektorat Utama DPR RI
setelah Matriks identifikasi/pemetaan
benturan kepentingan di
Pusat PUU lengkap dan ditandatangan
Terdapatnya Laporan
tindaklanjut Hasil Monitoring
dan Evaluasi
Penerapan benturan kepentingan
1. Dokumen laporan
tindaklanjut atas penanganan
benturan kepentingan
2. Surat Pernyataan Tidak ada
Pelaporan Benturan Kepentingan
PIC:
1. Ricko Wahyudi
2. Aryudhi
AREA V – PENGUATAN PENGAWASAN
27
NO KOMPONEN INDIKATOR KONDISI SAAT INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK
TARGET WAKTU
M
AR
A
PR
M
E I
J
UN
J
U L
A
G S
S
E P
O
K T
N
O V
D
E S
oleh Plt. Kepala Pusat PUU.
2. Pembuatan dokumen laporan
tindaklanjut atas
penanganan benturan kepentingan di
Pusat PUU.
Permadi
MATRIKS RENCANA AKSI (ACTION PLAN)
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
AREA VI – PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
AREA VI – PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
1
MATRIKS RENCANA AKSI (ACTION PLAN) PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS AREA VI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
PUSAT PUU TAHUN 2021
NO. KOMPONEN INDIKATOR KONDISI
SAAT INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK
TARGET WAKTU
M
A
R
A
P
R
M
E
I
J
U
N
J
U
L
A
U
G
S
E
P
O
K
T
N
O
V
D
E
S
VI. PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
1.
Standar
Pelayanan
Terdapat
kebijakan standar
pelayanan
Belum terdapat
standar
pelayanan
mengenai proses
penyampaian
aspirasi oleh
masyarakat,
hanya terdapat
tata cara
penyampaian
aspirasi dalam
bentuk video
grafis dan tata
Menyusun
standar
pelayanan
mengenai proses
penyampaian
aspirasi oleh
masyarakat
a. Standar
pelayanan
dibuat dalam
bentuk
infografis
b. Menguploa
d Alur Standar
Pelayanan
Publik di
Website dan
Media Sosial
Pusat
Perancangan
Undang-Undang
a. Alur
Standar
Pelayanan
(Kepada
Anggota/AKD
DPR dan
Masyarakat)
b. Screen
Capture standar
pelayanan di
Media Sosial
Pusat
Perancangan
Undang-
Undang.
AREA VI – PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
2
NO. KOMPONEN INDIKATOR KONDISI
SAAT INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK
TARGET WAKTU
M
A
R
A
P
R
M
E
I
J
U
N
J
U
L
A
U
G
S
E
P
O
K
T
N
O
V
D
E
S
cara
menindaklanjuti
aspirasi oleh
masyarakat
dalam bentuk
buku pedoman.
PIC: Noval Ali
Muchtar
Standar
pelayanan telah
dimaklumatkan
Tata cara
penyampaian
aspirasi telah di
sosialisasikan
melalui media
sosial DPR RI
Menyusun dan
mensosialisasikan
maklumat
pelayanan
Maklumat
Standar
pelayanan di
cetak sebagai
aklirik dan dibuat
dalam bentuk
videografis. Foto
aklirik dan
videografis
tersebut di upload
di Website dan
Media Sosial
Pusat
Perancangan
Undang-Undang
a. Foto aklirik
b. Screen Capture
maklumat
Standar
Pelayanan yang
bisa di akses di
Website
pusatpuu.dpr.g
o.id dan media
sosial Pusat
Perancangan
Undang-
Undang.
c. menambahkan
videografis
simas puu
dalam media
sosial Pusat
AREA VI – PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
3
NO. KOMPONEN INDIKATOR KONDISI
SAAT INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK
TARGET WAKTU
M
A
R
A
P
R
M
E
I
J
U
N
J
U
L
A
U
G
S
E
P
O
K
T
N
O
V
D
E
S
PUU.
PIC: Noval Ali
Muchtar
Terdapat SOP
tentang
penyampaian
aspirasi oleh
masyarakat dan
tindaklanjut atas
aspirasi
masyarakat.
Belum memiliki
SOP mengenai
proses
penyampaian
aspirasi oleh
masyarakat dan
tindaklanjutnya,
hanya terdapat
tata cara
penyampaian
aspirasi dalam
bentuk video
grafis dan tata
cara
menindaklanjuti
aspirasi oleh
masyarakat
dalam bentuk
buku pedoman.
Menyusun konsep
SOP tentang
penyampaian
aspirasi oleh
masyarakat dan
tindaklanjut atas
aspirasi
masyarakat
Konsep SOP
tentang
penyampaian
aspirasi oleh
masyarakat dan
tindaklanjutnya
akan di upload di
website
pusatpuu.dpr.go.i
d.
a. Konsep SOP
tentang
penyampaian
aspirasi oleh
masyarakat
dan
tindaklanjut
atas aspirasi
masyarakat
b. Screen Capture
konsep SOP
yang bisa di
akses di
Website
pusatpuu.dpr.
go.id.
PIC: Shintya
Andini Sidi
Melakukan review
dan perbaikan
Pegawai di
lingkungan Pusat
Melaksanakan Masyarakat dapat a. Menambahkan
klausula akan
AREA VI – PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
4
NO. KOMPONEN INDIKATOR KONDISI
SAAT INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK
TARGET WAKTU
M
A
R
A
P
R
M
E
I
J
U
N
J
U
L
A
U
G
S
E
P
O
K
T
N
O
V
D
E
S
atas standar
pelayanan dan
SOP
Perancangan
Undang-Undang
telah memiliki
softcopy buku
pedoman
mengenai tata
cara
menindaklanjuti
aspirasi dari
masyarakat.
pengkajian ulang
dokumen standar
pelayanan dan
konsep SOP
menyampaikan
masukan
terhadap
perbaikan standar
pelayanan dan
konsep SOP
melalui website
pusatpuu.dpr.go.i
d.
dilakukan
review secara
berkala
b. Dokumen
review
perbaikan
Standar
Pelayanan dan
konsep SOP
PIC: Shintya
Andini Sidi
2. Budaya
Pelayanan Prima
Telah dilakukan
sosialisasi atau
pelatihan dalam
upaya penerapan
budaya pelayanan
prima
Seluruh pegawai
di lingkungan
Pusat
Perancangan
Undang-Undang
memiliki tingkat
pemahaman yang
berbeda-beda
mengenai tata
cara
menindaklanjuti
aspirasi dari
Melakukan
sosialisasi dan
pelatihan dalam
bentuk bimbingan
tekhnis mengenai
pelaksanaan SOP
dengan Bidang
Data dan
Teknologi
Informasi (BDTI)
sebagai
pembentuk
Seluruh pegawai
di lingkungan
Pusat
Perancangan
Undang-Undang
memiliki
pemahaman yang
relatif sama
mengenai tata
cara
menindaklanjuti
aspirasi dari
Daftar hadir,
notulen,
dokumen terkait,
dan screen
capture
sosialisasi upaya
penerapan
budaya
pelayanan prima.
PIC: Esther Putri
Panjaitan
AREA VI – PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
5
NO. KOMPONEN INDIKATOR KONDISI
SAAT INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK
TARGET WAKTU
M
A
R
A
P
R
M
E
I
J
U
N
J
U
L
A
U
G
S
E
P
O
K
T
N
O
V
D
E
S
masyarakat yang
disampaikan
melalui Website
pusatpuu.dpr.go.i
d.
Website
pusatpuu.dpr.go.i
d. Ikut serta
dalam pendidikan
dan pelatihan
perancangan
peraturan
perundang-
undangan
masyarakat yang
disampaikan
melalui Website
pusatpuu.dpr.go.i
d.
Informasi tentang
pelayanan mudah
diakses melalui
berbagai media
atau website
Informasi tentang
pelayanan
terdapat dalam
website
pusatpuu.dpr.go.i
d dan telah dibuat
dalam bentuk
video grafis.
a. Menambahkan
infografis
mengenai
informasi
tentang tata
cara
penyampaian
aspirasi di
website
pusatpuu.dpr.g
o.id.
b. Membentuk
media sosial
Pusat
Perancangan
Undang-
Informasi tentang
pelayanan selain
dapat diakses
melalui website
Pusat PUU, dapat
juga diakses
melalui media
sosial Pusat PUU
(instagram,
facebook dan
twitter).
a. Screen Capture
videografis
SIMAS PUU
pada website
pusatpuu.dpr.g
o.id
b. Screen Capture
videografis
SIMAS PUU
pada media
sosial DPR RI
dan Pusat
Perancangan
Undang-
Undang.
AREA VI – PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
6
NO. KOMPONEN INDIKATOR KONDISI
SAAT INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK
TARGET WAKTU
M
A
R
A
P
R
M
E
I
J
U
N
J
U
L
A
U
G
S
E
P
O
K
T
N
O
V
D
E
S
Undang.
PIC: Esther Putri
Panjaitan
Telah terdapat
punishment
(sanksi) dan
reward bagi
pelaksana
layanan serta
pemberian
kompensasi
kepada penerima
layanan bila
layanan tidak
sesuai standar
Belum terdapat
punishment
(sanksi) dan
reward bagi
pelaksana
layanan serta
pemberian
kompensasi
kepada penerima
layanan bila
layanan tidak
sesuai standar
Menyusun
prosedur
pemberian sanksi
dan reward bagi
pelaksanaan
layanan serta
pemberian
kompensasi
kepada penerima
layanan bila
layanan tidak
sesuai standar.
Memberikan
kompensasi yang
berupa
percepatan
layanan atau
jalur khusus (fast
track) terhadap
ketentuan yang
sudah ditetapkan
dalam SOP
Dokumen
penghargaan dan
sanksi bagi
pelaksana
layanan dan
kompensasi bagi
penerima
layanan.
PIC: Sumitra
Abdi Negara
Telah terdapat
sarana layanan
terpadu/terintegr
asi
Terdapat menu
SIMAS PUU di
website
pusatpuu.dpr.go.i
d yang berfungsi
sebagai wadah
penyampaian
Memberikan
pelayanan kepada
AKD dalam
wadah yang sama
dengan
masyarakat pada
Tersedianya
kolom untuk
surat permintaan
penyusunan NA
dan RUU yang
berasal dari AKD
a. Screen
Capture
sebelum dan
sesudah
adanya
pelayanan
kepada AKD
berupa surat
AREA VI – PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
7
NO. KOMPONEN INDIKATOR KONDISI
SAAT INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK
TARGET WAKTU
M
A
R
A
P
R
M
E
I
J
U
N
J
U
L
A
U
G
S
E
P
O
K
T
N
O
V
D
E
S
aspirasi dan
informasi kepada
masyarakat
tentang
penyusunan NA
dan RUU. Akan
tetapi pada menu
tersebut belum
terdapat
pelayanan kepada
AKD untuk dapat
mengajukan
permintaan
penyusunan NA
dan RUU.
aplikasi SIMAS
PUU
pada aplikasi
SIMAS PUU.
permintaan
penyusunan
NA dan RUU
yang berasal
dari AKD pada
aplikasi
SIMAS PUU.
b. Surat
Permintaan
Penyusunan
NA dan RUU
yang berasal
dari AKD.
PIC: Shintya
Andini Sidi
Terdapat inovasi
pelayanan
a. Belum
tersedianya
informasi
mengenai
Proses
Pembentukan
Undang-
Undang,
a. Penyusunan
dan
pembentukan
leaflet yang
berisi
informasi
mengenai
Proses
Pembentukan
a. Tersedianya
leaflet yang
berisi
informasi
mengenai
Proses
Pembentukan
Undang-
a. Foto leafleat
• Proses
pembentuka
n UU
• Dukungan
Pusat PUU
dalam
penyusunan
AREA VI – PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
8
NO. KOMPONEN INDIKATOR KONDISI
SAAT INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK
TARGET WAKTU
M
A
R
A
P
R
M
E
I
J
U
N
J
U
L
A
U
G
S
E
P
O
K
T
N
O
V
D
E
S
dukungan
Pusat
Perancangan
undang-
Undang dalam
penyusunan
NA dan RUU di
DPR dalam
bentuk leaflet,
dan tata cara
penyampaian
aspirasi
masyarakat
melalui
website
pusatpuu.dpr.g
o.id.
b. Belum
tersedianya
fitur auto reply
sehingga
masyarakat
yang
menyampaikan
aspirasinya
Undang-
Undang,
dukungan
Pusat
Perancangan
undang-
Undang dalam
penyusunan
NA dan RUU di
DPR, dan tata
cara
penyampaian
aspirasi
masyarakat
melalui
website
pusatpuu.dpr.g
o.id.
b. Menambahkan
fitur auto reply
sehingga
masyarakat
yang
menyampaikan
aspirasinya
melalui menu
Undang,
dukungan
Pusat
Perancangan
undang-
Undang dalam
penyusunan
NA dan RUU di
DPR, dan tata
cara
penyampaian
aspirasi
masyarakat
melalui
website
pusatpuu.dpr.g
o.id.
b. Tersedianya
fitur auto reply
sehingga
masyarakat
yang
menyampaikan
aspirasinya
melalui menu
NA dan RUU
di DPR
PIC: Noval Ali
Muchtar
b. Screen
Capture fitur
auto reply bagi
masyarakat
yang
menyampaika
n aspirasinya
melalui menu
SIMAS PUU di
website
pusatpuu.dpr.
go.id.
PIC: Esther Putri
Panjaitan
c. Fitur QnA
(menjawab
pertanyaan dan
isu yang
berkembang
AREA VI – PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
9
NO. KOMPONEN INDIKATOR KONDISI
SAAT INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK
TARGET WAKTU
M
A
R
A
P
R
M
E
I
J
U
N
J
U
L
A
U
G
S
E
P
O
K
T
N
O
V
D
E
S
melalui menu
SIMAS PUU di
website
pusatpuu.dpr.g
o.id dapat
mengetahui
bahwa
aspirasinya
sudah
diterima.
c. Belum
tersedianya
Fitur QnA di
Media Sosial
Pusat PUU
sebagai bentuk
pendekatan
pelayanan
kepada
masyarakat.
SIMAS PUU di
website
pusatpuu.dpr.g
o.id dapat
mengetahui
bahwa
aspirasinya
sudah
diterima.
c. Menambahkan
Fitur QnA
(menjawab
pertanyaan
dan isu yang
berkembang
dalam
masyarakat) di
Media Sosial
Pusat PUU
sebagai bentuk
pendekatan
pelayanan
kepada
masyarakat.
SIMAS PUU di
website
pusatpuu.dpr.g
o.id dapat
mengetahui
bahwa
aspirasinya
sudah
diterima.
c. Tersedianya
Fitur QnA di
Media Sosial
Pusat PUU
sebagai bentuk
pendekatan
pelayanan
kepada
masyarakat.
dalam
masyarakat) di
Media Sosial
Pusat PUU
sebagai bentuk
pendekatan
pelayanan
kepada
masyarakat.
PIC: Noval Ali
Muchtar
AREA VI – PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
10
NO. KOMPONEN INDIKATOR KONDISI
SAAT INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK
TARGET WAKTU
M
A
R
A
P
R
M
E
I
J
U
N
J
U
L
A
U
G
S
E
P
O
K
T
N
O
V
D
E
S
3. Penilaian
Kepuasan
Pelayanan
Dilakukan survei
masyarakat
terhadap
pelayanan
Belum dilakukan
survei secara
berkala terhadap
kepuasan
pelayanan.
Melakukan survey
kepuasan
masyarakat
terhadap
pelayanan
Dilakukan survey
kepuasan
terhadap
pelayanan secara
online kepada
masyarakat.
Laporan hasil
survey kepuasan.
PIC:
Mardisontori, M.
Nurfaik, Esther
Putri Panjaitan
Hasil Survey
Kepuasan
Masyarakat (SKM)
dapat di akses
secara terbuka
Hasil SKM belum
dapat diakses
secara terbuka
oleh masyarakat.
Mempublikasikan
hasil SKM pada
website
pusatpuu.dpr.go.i
d
Laporan hasil
survey kepuasan
dimuat pada
website
pusatpuu.dpr.go.i
d
Screen capture
laporan hasil
survey kepuasan
di publikasikan
melalui website
pusatpuu.dpr.go.
id
PIC:
Mardisontori, M.
Nurfaik, Esther
Putri Panjaitan
AREA VI – PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
11
NO. KOMPONEN INDIKATOR KONDISI
SAAT INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK
TARGET WAKTU
M
A
R
A
P
R
M
E
I
J
U
N
J
U
L
A
U
G
S
E
P
O
K
T
N
O
V
D
E
S
Melakukan
tindaklanjut atas
hasil SKM
Belum terdapat
tindaklanjut atas
hasil SKM.
Menindaklanjuti
hasil SKM.
Menganalisi hasil
SKM,
memberikan
saran perubahan,
dan melaporkan
tindaklanjut atas
hasil SKM kepada
atasan dan
masyarakat.
Analisa SKM dan
tindaklanjutnya.
PIC: Sumitra
Abdi Negara
Mengetahui,
Plt. Kepala Pusat Perancangan Undang-
Undang
Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum
NIP. 19650710 199003 1 007