Konstitusi Republik Indonesia Serikat

KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIASERIKAT

(Keputusan Pres. RIS 31 Djan. 1950 Nr. 48.(c) LN50–3) (du. 6 Peb. ’50)MUKADDIMAH

Kami bangsa Indonesia semendjak berpuluh-puluh tahunlamanja bersatu-padu dalam perdjuangan-kemerdekaan,dengan senantiasa berhati-teguh berniat menduduki hak-hidup sebagai bangsa jang merdeka-berdaulat.Kini dengan berkat dan rahmat Tuhan telah sampai ke-pada tingkatan sedjarah jang berbahagia dan luhur.Maka demi ini kami menjusun kemerdekaan ka-mi itu dalam suatu Piagam negara jang berbentukrepublik-federasi, berdasarkan pengakuan ke-TuhananJang Maha-Esa, peri-kemanusiaan, kebangsaan, kera-kjatan dan keadilan sosial.Untuk mewudjudkan kebahagiaan kesedjahteraan perda-maian dan kemerdekaan dalam masjarakat dan negara-hukum Indonesia Merdeka jang berdaulat sempurna.

1 BAB I

NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

1.1 Bagian 1

Bentuk Negara dan Kedaulatan.

1.1.1 Pasal 1

1. Republik Indonesia Serikat jang merdeka dan ber-daulat jalah suatu negara-hukum jang demokrasidan berbentuk federasi.

2. Kekuasaan berkedaulatan Republik Indonesia Se-rikat dilakukan oleh Pemerintah bersamasama de-ngan Dewan Perwakilan Rakjat dan Senat.

1.2 Bagian 2

Daerah Negara.

1.2.1 Pasal 2

Republik Indonesia Serikat meliputi seluruh daerah In-donesia, jaitu daerah bersama:a. Negara Republik Indonesia, dengan daerah menurutstatus quo seperti tersebut dalampersetudjuan Renville tanggal 17 Djanuari tahun 1948;Negara Indonesia Timur;Negara Pasundan, termasuk Distrik Federal Djakarta;Negara Djawa Timur;Negara Madura;Negara Sumatera Timur, dengan pengertian, bahwa statusquo Asahan Selatan dan LabuhanBatu berhubungan dengan Negara Sumatera Timur tetapberlaku;Negara Sumatera Selatan;b. Satuan² kenegaraan jang tegak sendiri;Djawa Tengah;Bangka;Belitung;Riau;Kalimantan Barat (Daerah istimewa);Dajak Besar;Daerah Bandjar;Kalimantan Tenggara; danKalimantan Timur;a. dan b. jalah daerah bagian jang dengan kemerdekaanmenentukan nasib sendiri bersatu dalam ikatan federasiRepublik Indonesia Serikat, berdasarkan jang ditetapkandalam Konstitusi ini dan lagi c. daerah Indonesia sele-bihnja jang bukan daerah²-bagian.

1.3 Bagian 3

Lambang dan Bahasa Negara.

1.3.1 Pasal 3

1. Bendera kebangsaan Republik Indonesia Serikat ja-lah bendera Sang Merah Putih.

2. Lagu kebangsaan jalah lagu “Indonesia Raja”.

3. Pemerintah menetapkan meterai dan lambang nega-ra.

1

2 1 BAB I

1.3.2 Pasal 4

Bahasa resmi Negara Republik Indonesia Serikat jalahBahasa Indonesia.

1.4 Bagian 4

Kewarga-Negaraan dan Penduduk Negara

1.4.1 Pasal 5

1. Kewarga-negaraan Republik Indonesia Serikat dia-tur oleh undang-undang federal.

2. Pewarga-negaraan (naturalisasi) dilakukan oleh ataudengan kuasa undang-undang federal.Undang-undang federal mengatur akibat pewarga-negaraan terhadap isteri orang jang telah diwarga-negarakan dan anak²nja jang belum dewasa.

1.4.2 Pasal 6

Penduduk Negara jalah mereka jang diam di Indonesiamenurut aturan² jang ditetapkan dengan undang-undangfederal.

1.5 Bagian 5

Hak dan Kebebasan Dasar Manusia

1.5.1 Pasal 7

1. Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi terha-dap Undang-undang.

2. Segala orang berhak menuntut perlakuan dan per-lindungan jang sama oleh Undang-undang.

3. Segala orang berhak menuntut perlindungan jangsama terhadap tiap pembelakangan dan terhadap ti-ap2 penghasutan untuk melakukan pembelakangandemikian.

4. Setiap orang berhak mendapat bantuan-hukum jangsungguh dari hakim2 jang ditentukan untuk itu, me-lawan perbuatan2 jang berlawanan dengan hak2 da-sar jang diperkenankan kepadanja menurut hukum.

1.5.2 Pasal 8

Sekalian orang jang ada didaerah Negara sama berhakmenuntut perlindungan untuk diri dan harta-bendanja.

1.5.3 Pasal 9

1. Setiap orang berhak dengan bebas bergerak dantinggal dalam perbatasan Negara.

2. Setiap orang berhak meninggalkan negeri dan–djikaia warga-negara atau penduduk–kembali kesitu.

1.5.4 Pasal 10

Tiada seorang pun boleh diperbudak, diperulur atau di-perhamba. Perbudakan, perdagangan-budak dan per-hambaan dan segala perbuatan berupa apapun jang tu-djuannja kepada itu, terlarang.

1.5.5 Pasal 11

Tiada seorang djuapun akan disiksa ataupun diperlakuk-an atau dihukum setjara ganas, tidak mengenal perike-manusiaan atau menghina.

1.5.6 Pasal 12

Tiada seorang djuapun boleh ditangkap atau ditahan, se-lainnja atas perintah untuk itu oleh kekuasaan jang sahmenurut aturan² undang-undang dalam hal² dan menuruttjara jang diterangkan dalamnja.

1.5.7 Pasal 13

1. Setiap orang berhak, dalam persamaan jang sepe-nuhnja, mendapat perlakuan djudjur dalam perka-ranja oleh hakim jang tak memihak, dalam hal me-netapkan hak² dan kewadjiban²nja dan dalam halmenetapkan apakah suatu tuntutan hukuman jangdimadjukan terhadapnja beralasan atau tidak.

2. Bertentangan dengan kemauannja tiada seorangdjuapun dapat dipisahkan dari pada hakim, jang di-berikan kepadanja oleh aturan hukum jang berlaku.

1.5.8 Pasal 14

1. Setiap orang jang dituntut karena disangka mela-kukan sesuatu peristiwa pidana berhak dianggap takbersalah, sampai dibuktikan kesalahannja dalam su-atu sidang pengadilan, menurut aturan2 hukum jangberlaku, dan ia dalam sidang itu diberikan segaladjaminan jang telah ditentukan dan jang perlu un-tuk pembelaan.

2. Tiada seorang djuapun boleh dituntut untuk dihu-kum atau didjatuhkan hukuman, ketjuali karena su-atu aturan hukum jang sudah ada dan berlaku terha-dapnja.

1.5 Bagian 5 3

3. Apabila ada perubahan dalam aturan hukum sepertitersebut dalam ajat diatas, maka dipakailah keten-tuan jang lebih baik bagi sitersangka.

1.5.9 Pasal 15

1. Tiada suatu pelanggaran kedjahatanpun boleh dian-tjamkan hukuman berupa rampasan semua barangkepunjaan jang bersalah.

2. Tidak suatu hukumanpun mengakibatkan kematianperdata atau kehilangan segala hak2 kewargaan.

1.5.10 Pasal 16

1. Tempat kediaman siapapun tidak boleh diganggu-gugat.

2. Mengindjak suatu pekarangan tempat kediamanatau memasuki suatu rumah bertentangan dengankehendak orang jang mendiaminja, hanja dibolehk-an dalam hal2 jang ditetapkan dalam suatu aturanhukum jang berlaku baginja.

1.5.11 Pasal 17

Kemerdekaan dan rahasia dalam perhubungan surat-menjurat tidak boleh diganggu-gugat, selainnja dari pa-da atas perintah hakim atau kekuasaan lain jang telah di-sahkan untuk itu menurut peraturan2 undang-undang da-lam hal2 jang diterangkan dalam peraturan itu.

1.5.12 Pasal 18

Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran keinsjaf-an batin dan agama; hak ini meliputi pula kebebasanbertukar agama atau kejakinan, begitu pula kebebas-an menganut agamanja atau kejakinannja, baik sendirimaupun bersama-sama dengan orang lain, baik dimu-ka umum maupun dalam lingkungannja sendiri dengandjalan mengadjarkan, mengamalkan, beribadat, mentaatiperintah dan aturan2 agama, serta dengan djalan mendi-dik anak2 dalam iman dan kejakinan orang tua mereka.

1.5.13 Pasal 19

Setiap orang berhak atas kebebasan mempunjai danmengeluarkan pendapat.

1.5.14 Pasal 20

Hak penduduk atas kebebasan berkumpul dan berapat se-tjara damai diakui dan sekadar perlu didjamin dalam per-aturan² undang-undang.

1.5.15 Pasal 21

1. Setiap orang berhak dengan bebas memadjukan pe-ngaduan kepada penguasa, baik dengan lisan atau-pun dengan tertulis.

2. Setiap orang berhak memadjukan permohonan ke-pada penguasa jang sah.

1.5.16 Pasal 22

(1) Setiap warga-negara berhak turut serta dalam peme-rintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil²jang dipilih dengan bebas menurut tjara jang ditentukanoleh undang-undang.(2) Setiap warga-negara dapat diangkat dalam tiap² dja-batan pemerintah. Orang asing boleh diangkat dalam dja-batan² pemerintah menurut aturan² jang ditetapkan olehundang-undang.

1.5.17 Pasal 23

Setiap warga-negara berhak dan berkewadjiban turut ser-ta dengan sungguh dalam pertahanan kebangsaan.

1.5.18 Pasal 24

(1) Penguasa tidak akan mengikatkan keuntungan ataukerugian kepada termasuknja warganegara dalam sesua-tu golongan rakjat.(2) Perbedaan dalam kebutuhan masjarakat dan kebutuh-an hukum golongan rakjat akan diperhatikan.

1.5.19 Pasal 25

(1) Setiap orang berhak mempunjai milik, baik sendirimaupun bersama-sama dengan orang lain.(2) Seorangpun tidak boleh dirampas miliknja dengansemena-mena.

1.5.20 Pasal 26

(1) Pentjabutan hak (onteigening) untuk kepentinganumum atas sesuatu benda atau hak tidak dibolehkan, ke-tjuali dengan mengganti kerugian dan menurut aturan2undang-undang.(2) Apabila sesuatu benda harus dibinasakan untuk ke-pentingan umum, ataupun, baik untuk selama-lamanjamaupun untuk beberapa lama, harus dirusakkan sampaitak terpakai lagi, oleh kekuasaan umum, maka hal itu di-lakukan denganmengganti kerugian danmenurut aturan2undang-undang, ketjuali djika ditentukan jang sebaliknjaoleh aturan2 itu.

4 1 BAB I

1.5.21 Pasal 27

(1) Setiap warga-negara, dengan menurut sjarat2 kesang-gupan, berhak atas pekerdjaan jang ada. Setiap orangberhak dengan bebas memilih pekerdjaan dan berhak pu-la atas sjarat2 perburuhan jang adil.(2) Setiap orang jang melakukan pekerdjaan dalam hal2jang sama, berhak atas pengupahan adil jang mendjaminkehidupannja bersama dengan keluarganja, sepadan de-ngan martabat manusia.

1.5.22 Pasal 28

Setiap orang berhak mendirikan serikat-sekerdja dan ma-suk kedalamnja untuk memperlindungi kepentingannja.

1.5.23 Pasal 29

(1) Mengadjar adalah bebas, dengan tidak mengurangipengawasan penguasa jang dilakukan terhadap itu me-nurut peraturan2 undang-undang.(2) Memilih pengadjaran jang akan diikuti, adalah bebas.

1.5.24 Pasal 30

Kebebasan melakukan pekerdjaan sosial dan amal, men-dirikan organisasi2 untuk itu, dan djuga untuk pengadjar-an partikulir, dan mentjari dan mempunjai harta untukmaksud2 itu, diakui.

1.5.25 Pasal 31

Setiap orang jang ada didaerah Negara harus patuh ke-pada Undang-undang, termasuk aturan2 hukum jang taktertulis, dan kepada penguasa2 jang sah dan jang bertin-dak sah.

1.5.26 Pasal 32

(1) Peraturan2 undang-undang tentang melakukan hak2dan kebebasan2 jang diterangkan dalam bagian ini, dji-ka perlu, akan menetapkan batas2 hak2 dan kebebasan2itu, akan tetapi hanjalah semata-mata untuk mendjaminpengakuan dan pernghormatan jang tak boleh tiada ter-hadap hak2 serta kebebasan2 orang lain, dan untuk me-menuhi sjarat2 jang adil untuk ketenteraman kesusilaandan kesedjahteraan umum dalam suatu persekutuan jangdemokrasi.(2) Djika perlu, undang-undang federal menentukanpedoman dalam hal itu bagi undang-undang daerah2-bagian.

1.5.27 Pasal 33

Tiada suatu ketentuanpun dalam bagian ini boleh dita-fsirkan dengan pengertian, sehingga sesuatu penguasa,golongan atau orang dapat memetik hak dari padanja un-tuk mengusahakan sesuatu apa atau melakukan perbuat-an berupa apapun jang bermaksud menghapuskan sesua-tu hak atau kebebasan jang diterangkan dalamnja.

1.6 Bagian 6

Asas2 Dasar

1.6.1 Pasal 34

Kemauan Rakjat adalah dasar kekuasaan penguasa; ke-mauan itu dinjatakan dalam pemilihan berkala jang dju-djur dan jang dilakukan menurut hak-pilih jang seda-pat mungkin bersifat umum dan berkesamaan, serta de-ngan pemungutan suara jang rahasia ataupunmenurut tja-ra jang djuga mendjamin kebebasan mengeluarkan suara.

1.6.2 Pasal 35

Penguasa sesanggupnja memadjukan kepastian dan dja-minan sosial, teristimewa pemastian dan keadaan2 per-buruhan sjarat2 pendjaminan perburuhan dan jang baik,pentjegahan dan pemberantasan pengangguran serta pen-jelenggaraan persediaan untuk hari-tua dan pemelihara-an djanda2 dan anak2 jatim-piatu.

1.6.3 Pasal 36

(1) Meninggikan kemakmuran rakjat adalah suatu haljang terus-menerus diselenggarakan oleh penguasa, de-ngan kewadjibannja senantiasa mendjamin bagi setiaporang deradjat hidup jang sesuai dengan martabat manu-sia untuk dirinja serta keluarganja.(2) Dengan tidak mengurangi pembatasan jang ditentuk-an untuk kepentingan umum dengan peraturan2 undang-undang, maka kepada sekalian orang diberikan kesem-patan menurut sifat, bakat dan ketjakapan masing2 untukturut serta dalam perkembangan sumber2 kemakmurannegeri.

1.6.4 Pasal 37

Keluarga berhak atas perlindungan oleh masjarakat danNegara.

1.6.5 Pasal 38

Penguasa melindungi kebebasan mengusahakan kebuda-jaan serta kesenian dan ilmu-pengetahuan. Dengan men-

2.1 Bagian 1 5

djundjung asas ini maka penguasa memadjukan sekuattenaganja perkembangan kebangsaan dalam kebudajaanserta kesenian dan ilmu-pengetahuan.

1.6.6 Pasal 39

(1) Penguasa wadjib memadjukan sedapat-dapatnja per-kembangan rakjat baik rohani maupun djasmani, dan da-lam hal ini teristimewa berusaha selekas-lekasnja meng-hapuskan buta-huruf.(2) Dimana perlu, penguasa memenuhi kebutuhan ak-an pengadjaran umum jang diberikan atas dasar mem-perdalam keinsjafan kebangsaan, mempererat persatu-an Indonesia, membangun dan memperdalam perasaanperi-kemanusiaan, kesabaran dan penghormatan jang sa-ma terhadap kejakinan agama setiap orang dengan mem-berikan kesempatan dalam djampeladjaran untuk menga-djarkan peladjaran agama sesuai dengan keinginan orang-tua murid2.(3) Murid2 sekolah partikulir memenuhi sjarat2 keba-ikan2 menurut undang-undang bagi pengadjaran umum,haknja sama dengan hak murid2 sekolah umum.(4) Terhadap pengadjaran rendah, maka penguasa ber-usaha melaksanakan dengan lekas kewadjiban beladjarjang umum.

1.6.7 Pasal 40

Penguasa senantiasa berusaha dengan sungguh2 mema-djukan kebersihan umum dan kesehatan rakjat.

1.6.8 Pasal 41

(1) Penguasa memberi perlindungan jang sama kepadasegala perkumpulan dan persekutuan agama jang diakui.(2) Penguasa mengawasi supaja segala persekutuan danperkumpulan agama patuh-taat kepada Undang-undang,termasuk aturan2 hukum jang tak tertulis.

2 BAB II

REPUBLIK INDONESIA SERIKATDANDAERAH²-BAGIAN

2.1 Bagian 1

Daerah²-Bagian

Babakan 1 Ketentuan umum

2.1.1 Pasal 42

Sambil menunggu penjelesaian susunan Republik Indo-nesia Serikat sebagai federasi antara negara²-bagian jangsaling sama-martabat dan saling sama-hak, maka daerah2bagian jang tersebut dalam pasal 2 adalah saling sama-hak.

2.1.2 Pasal 43

Dalam penjelesaian susunan federasi Republik IndonesiaSerikat maka berlakulah asas-pedoman, bahwa kehendakRakjatlah didaerah-daerah bersangkutan jang dinjatakandengan merdeka menurut djalan demokrasi, memutusk-an status jang kesudahannja akan diduduki oleh daerah²bahwa kehendak merdeka tersebut dalam federasi.

2.1.3 Pasal 44

Perubahan daerah sesuatu daerah-bagian, begitu pulamasuk kedalam atau menggabungkan diri kepada sua-tu daerah-bagian jang telah ada, hanja boleh dilakukanoleh sesuatu daerah sungguhpun sendiri bukan daerah-bagian–menurut aturan2 jang ditetapkan dengan undang-undang federal, dengan mendjundjung asas seperti terse-but dalam pasal 43, dan sekadar hal itu mengenai masukatau menggabungkan diri, dengan persetudjuan daerah-bagian jang bersangkutan.

2.1.4 Pasal 45

Tataan dan tjara mendjalankan pemerintahan daerah2-bagian haruslah menurut tjara demokrasi, sesuai denganasas² jang termaktub dalam Konstitusi ini.

Babakan 2 Negara².

2.1.5 Pasal 46

(1) Negara² jang baru dibentukmembutuhkan pengakuanundang-undang federal.(2) Undang-undang federal tidak memberikan status ne-gara kepada daerah² jang dipandang tidak akan sanggupmelaksanakan dan memenuhi hak², kekuasaan² dan ke-wadjiban² suatu negara.

2.1.6 Pasal 47

Peraturan² ketatanegaraan negara² haruslah mendja-min hak atas kehidupan-rakjat sendiri kepada pelbagaipersekutuan-rakjat didalam lingkungan daerah merekaitu dan harus pula mengadakan kemungkinan untuk me-wudjudkan hal itu setjara kenegaraan dengan aturan² ten-tang penjusunan persekutuan itu setjara demokrasi dalamdaerah² otonomi.

6 2 BAB II

2.1.7 Pasal 48

(1) Peraturan² ketatanegaraan negara² tidak akanmemuatketentuan jang seluruhnja atau sebagian berlawanan de-ngan Konstitusi ini.(2) Peraturan² ketatanegaraan tersebut atau perubahan²dalamnja baru mulai berlaku sesudah ditimbang oleh Pe-merintah federal. Untuk maksud itu maka peraturan² ter-sebut sesudah selesai dibuat, dengan selekas-lekasnja di-kirimkan oleh Pemerintah negara kepada Pemerintah fe-deral.(3) Sekiranja menurut timbangan Pemerintah federal adasesuatu jang berlawanan sebagai dimaksud dalam ajat(1), maka dalam dua bulan sesudah menerima surat² ituPemerintah federal menjampaikan hal itu kepada Pe-merintah negara dan mengundangnja supaja bertindakmembuat perubahan.(4) Apabila Pemerintah negara tetap melalaikan menurutpetundjuk² jang dimaksud dalam ajat diatas seluruh atausebagiannja, ataupun apabila Pemerintah negara berpen-dapat bahwa pentundjuk² itu tak tepat diberikan, makabaik Pemerintah federal maupun Pemerintah negara bo-leh meminta keputusan tentang itu kepada MahkamahAgung Indonesia dan keputusan ini bersifat mengikat.(5) Apabila Pemerintah federal memberitahukan kepadaPemerintah negara dalam waktu jang tersebut dalam ajat(3), bahwa peraturan ketatanegaraan atau perubahan da-lamnja jang dipertimbangkan kepadanja mendapat per-setudjuannja, ataupun dalam waktu tersebut tidak mema-klumkan timbangan apa², maka peraturan ketatanegara-an itu dipandang telah mendapat pengakuan Pemerintahfederal sebagai peraturan ketatanegaraan negara itu jangsah, ataupun perubahan tersebut dianggap telah diakuin-ja sebagai termasuk ketatanegaraan Negara itu jang sahdan dalam hal demikian maka peraturan ketatanegaraanitu lalu didjaminnja; ketentuan ini tidak mengurangi jangditentukan dalam Bab IV, Bagian III.

Babakan 3 Satuan2 kenegaraan jang tegak sendiri jangbukan negara.

2.1.8 Pasal 49

Kedudukan dalam federasi bagi satuan² kenegaraan jangtegak sendiri dan jang bukan berstatus negara, diatur de-ngan undang-undang federal.

Babakan 4 Daerah2 jang bukan daerah-bagian dandistrik federal Djakarta.

2.1.9 Pasal 50

(1) Pemerintahan atas daerah² jang diluar lingkungan da-erah sesuatu daerah-bagian, dan atas distrik federal Dja-karta dilakukan oleh alat²-perlengkapan Republik Indo-

nesia Serikat menurut aturan2 jang akan ditetapkan de-ngan undang-undang federal.(2) Daerah²-bagian jang masuk bilangan untuk itu, bolehdisertakan dalam pemerintahan itu dengan persetudjuanpemerintahnja.

2.2 Bagian 2

Pembagian Penjelenggaraan-Pemerintahan Antara Repu-blik Indonesia Serikat Dengan Daerah2-Bagian.

Babakan 1 Pembagian penjelenggaraan-pemerintahan.

2.2.1 Pasal 51

(1) Penjelenggaraan-pemerintahan tentang pokok² jangterdaftar dalam lampiran Konstitusi ini dibebankansemata-mata kepada Republik Indonesia Serikat.(2) Daftar lampiran penjelenggaraan-pemerintahan jangtersebut dalam ajat (1) diubah, baik atas permintaandaerah²-bagian bersama-sama ataupun atas inisiatip Pe-merintah federal sesudah mendapat persesuaian dengandaerah2-bagian bersama-sama, menurut atjara jang dite-tapkan dengan undang-undang federal.(3) Perundang-undangan federal selandjutnja akan meng-ambil segala tindakan jang perlu untuk menguruspenjelenggaraan-pemerintahan jang dibebankan kepadafederasi dengan semestinja.(4) Segala penjelenggaraan-pemerintahan jang tidak ma-suk dalam penetapan pada ajat² diatas adalah kekuasaandaerah²-bagian semata-mata.

2.2.2 Pasal 52

(1) Daerah-bagian berhak mendapat bagian jangsebesar-besarnja dalam melaksanakan penjelenggaraan-pemerintahan federal oleh perlengkapan daerah-bagianitu sendiri. Untuk itu maka Republik Indonesia Serikatsedapat-dapatnja meminta bantuan daerah²-bagian.(2) Apabila Republik Indonesia Serikat menuntut bantu-an daerah-bagian untuk melaksanakan peraturan² fede-ral, maka daerah-bagian wadjib memberikan bantuan itu.(3) Daerah2-bagian melaksanakan pemerintahan ikut-serta jang ditetapkan dalam pasal ini sesuai dengan pen-dapat lebih tinggi alat²-perlengkapan federal jang ber-sangkutan.

2.2.3 Pasal 53

Dalam menjelenggarakan tugas-pemerintahannjadaerah2-bagian dapat bekerdja bersama menurut atur-an2 umum jang ditetapkan undang-undang federal;aturan² itu menentukan pula tjampurtangan Republik

2.2 Bagian 2 7

Indonesia Serikat jang boleh djadi dilakukan dalam halitu.

2.2.4 Pasal 54

(1) Penjelenggaraan seluruh atau sebagian tugas-pemerintahan suatu daerah-bagian oleh RepublikIndonesia Serikat atau dengan kerdja-sama antaraalat²-perlengkapan Republik Indonesia Serikat dan alat²-perlengkapan daerah-bagian jang bersangkutan, hanjalahdapat dilaksanakan atas permintaan daerah-bagian jangbersangkutan itu. Bantuan Republik Indonesia Serikatitu sedapat mungkin terbatas pada tugas pemerintahanjang melampaui tenaga daerah-bagian itu.(2) Untuk memulai dan menjelenggarakan tugas-pemerintahan sesuatu daerah-bagian dengan tiadapermintaan jang bermaksud demikian, Republik In-donesia Serikat hanja berkuasa dalam hal² jang akanditentukan oleh Pemerintah federal dengan persesuaianSenat dan Dewan Perwakilan Rakjat, jakni apabiladaerah-bagian itu sangat melalaikan tugasnja, danmenurut aturan² jang ditetapkan dengan undang-undangfederal.

Babakan 2 Perhubungan keuangan.

2.2.5 Pasal 55

(1) Undang-undang federal menentukan pendapatan2jang, sebagai pendapatan federasi sendiri, masuk perben-daharaan Republik Indonesia Serikat; sekalian pendapat-an jang lain, sekadar menurut hukum tidak mendjadi ba-gian persekutuan-hukum bawahan, masuk semata-matauntuk kegunaan perbendaharaan daerah-bagian, sebagaipendapatan sendiri bagi daerah2 itu.(2) Pada pembagian pendapatan2 jang dimaksud ajat di-atas diusahakan mentjapai perimbangan, sehingga baikRepublik Indonesia Serikat maupun daerah2-bagian ber-daja membajar segala pembajaran jang bersangkutan de-ngan penjelenggaraan-pemerintahannja, dari pendapat-an2 sendiri.(3) Dengan tidak mengurangi dasar seperti terse-but dalam ajat jang lalu maka pembagian pendapat-an2 seboleh-bolehnja disesuaikan dengan pembagianpenjelenggaraan-pemerintahan seperti ditentukan dalambabakan diatas.(4) Oleh undang-undang federal dapat ditentukan bahwaatas padjak2 daerah2-bagian dipungut opcenten untuk ke-perluan federasi.

2.2.6 Pasal 56

(1) Menurut aturan² jang ditetapkan dengan undang-undang federal kekurangan uang pada dinas biasa dalam

anggaran daerah²-bagian ditutup dengan bantuan-biajadari kas perbendaharaan Republik Indonesia Serikat.(2) Kekurangan uang pada dinas luar biasa boleh ditutupdengan bantuan-biaja jang sedemikian.

2.2.7 Pasal 57

(1) Pindjaman uang diluar negeri dilaksanakan hanjasemata-mata oleh Republik Indonesia Serikat.(2) Atas permintaan daerah-bagian, Republik IndonesiaSerikat bolehmelaksanakan pindjaman uang diluar negeriuntuk keperluan daerah-bagian itu.(3) Untuk melaksanakan pindjaman uang dalam negeri,daerah²-bagianmembutuhkan pensahan lebih dahulu dariRepublik Indonesia Serikat.

2.2.8 Pasal 58

(1) Anggaran daerah²-bagian jang kekurangannja ditutupdengan memberatkan kasperbendaharaan federal ataudengan djalan pindjaman, membutuhkan pensahan Pe-merintah federal.(2) Dalam hal² jang ditundjuk oleh undang-undang fe-deral dan menurut aturan2 undang-undang itu, pensah-an jang dimaksud dalam ajat tadi dapat disangkutkan ke-pada mengadakan perubahan² dalam anggaran jang ber-sangkutan itu menurut petundjuk² jang dianggap perluoleh Pemerintah federal sepakat dengan Senat.

2.2.9 Pasal 59

(1) Anggaran faedah²-bagian selain dari pada jang ter-sebut dalam pasal 58 tidaklah ditjampuri oleh RepublikIndonesia Serikat.(2) Akan tetapi djikalau ternjata kekatjauan dalamkebidjaksanaan-keuangan maka Pemerintah federal se-pakat dengan Senat boleh menghendaki supaja daerah-bagian jang bersangkutan mengadakan perubahan terten-tu dalam anggarannja.(3) Undang-undang federal menetapkan apa jang dimak-sud dengan perkataan kekatjauan dalam kebidjaksanaan-keuangan, dan membuat aturan² untuk melaksanakan ke-kuasaan seperti tersebut dalam ajat diatas, serta mengaturakibatnja berhubungan dengan pertangguhan jang mung-kin terdjadi dalam melaksanakan bagian² jang bersang-kutan dalam anggaran itu.

2.2.10 Pasal 60

(1) Apa jang ditetapkan dalam pasal 56 sampai denganpasal 59 tidak boleh dilaksanakan setjara apapun, se-hingga oleh karena itu terdjadi peristiwa-perubahan da-lam pembagian penjelenggaraan-pemerintahan dan da-

8 3 BAB III

lam perhubungan keuangan antara Republik IndonesiaSerikat dan daerah²-bagian seperti diterangkan dalam ba-gian ini.(2) Teristimewa tidaklah akan dihubungkan sjarat² jangmenudju kearah itu kepada pemberian bantuan oleh Re-publik Indonesia Serikat kepada daerah²-bagian, dan dju-ga tidak kepada pensahan pindjaman uang atau kepadapensahan anggaran.

2.2.11 Pasal 61

Undang-undang federal jang selandjutnja memuat atur-an² tentang perhubungan keuangan antara Republik In-donesia Serikat dengan daerah²-bagian, dimana mung-kin akan menentukan lagi djaminan² lain, sehingga Re-publik Indonesia Serikat dan daerah²-bagian saling men-djundjung tinggi sepenuh-penuhnja segala hak dan keku-asaannja.

Babakan 3 Hak² dan kewadjiban².

2.2.12 Pasal 62

Segala milik harta-benda, piutang dan hak² lain jangditerima dari Indonesia pada pemulihan kedaulat-an mendjadilah hak-milik Republik Indonesia Serikatdan daerah²-bagian, jaitu sekadar bergantung kepadapenjelenggaraan-pemerintahan jang mendjadi beban Re-publik Indonesia Serikat ataupun beban daerah²-bagian.

2.2.13 Pasal 63

Segala kewadjiban jang diterima dari Indonesia pada pe-mulihan kedaulatan adalah kewadjiban Republik Indone-sia Serikat.

2.3 Bagian 3

Daerah² Swapradja.

2.3.1 Pasal 64

Daerah² Swapradja jang sudah ada, diakui.

2.3.2 Pasal 65

Mengatur kedudukan daerah² Swapradja masuk dalamtugas dan kekuasaan daerah²-bagian jang bersangkutandengan pengertian, bahwa mengatur itu dilakukan de-ngan kontrak jang diadakan antara daerah-bagian dandaerah² Swapradja bersangkutan dan bahwa dalam kon-trak itu kedudukan istimewa Swapradja akan diperha-tikan dan bahwa tiada suatupun dari daerah² Swapradja

jang sudah ada, dapat dihapuskan atau diperketjil berten-tangan dengan kehendaknja, ketjuali untuk kepentinganumum dan sesudah undang-undang federal jang menja-takan, bahwa, kepentingan umum menuntut penghapus-an atau pengetjilan itu, memberi kuasa untuk itu kepadapemerintah daerah-bagian bersangkutan.

2.3.3 Pasal 66

Sambil menunggu peraturan² sebagai dimaksud dalampasal jang lalu dibuat, maka peraturan² jang sudah ada te-tap berlaku, dengan pengertian, bahwa pendjabat² Indo-nesia dahulu jang tersebut dalamnja diganti dengan pen-djabat² jang demikian pada daerah-bagian bersangkutan.

2.3.4 Pasal 67

Perselisihan² antara daerah²-bagian dan daerah² Swap-radja bersangkutan tentang peraturan² sebagai dimaksuddalam pasal 65 dan tentang mendjalankannja, diputuskanoleh Mahkamah Agung Indonesia baik pada tingkat jangpertama dan jang tertinggi djuga, ataupun pada tingkatapel.

3 BAB III

PERLENGKAPAN REPUBLIK INDONESIA SERI-KATKetentuan UmumAlat²-perlengkapan federal Republik Indonesia Serikatjalah:

a. Presiden;b. Menteri²;c. Senat;d. Dewan Perwakilan Rakjat;e. Mahkamah Agung Indonesia;f. Dewan Pengawas Keuangan.

3.1 Bagian 1

Pemerintah

3.1.1 Pasal 68

(1) Presiden dan Menteri2 bersama-sama merupakan Pe-merintah.(2) Dimana-mana dalam Konstitusi ini disebut Peme-rintah, maka jang dimaksud jalah Presiden dengan se-orang atau beberapa atau para menteri, jakni menu-rut tanggung-djawab chusus atau tanggung-djawab umummereka itu.

3.1 Bagian 1 9

(3) Pemerintah berkedudukan diibu-kota Djakarta, ketju-ali djika dalam hal darurat Pemerintah menentukan tem-pat jang lain.

3.1.2 Pasal 69

(1) Presiden jalah Kepala Negara.(2) Beliau dipilih oleh orang2 jang dikuasakan oleh pe-merintah daerah2-bagian jang tersebut dalam pasal 2.Dalam memilih Presiden, orang2 jang dikuasakan ituberusaha mentjapai kata-sepakat.(3) Presiden harus orang Indonesia jang telah berusia 30tahun; Beliau tidak boleh orang jang tidak diperkenankanserta dalam atau mendjalankan hak-pilih ataupun orangjang telah ditjabut haknja untuk dipilih.

3.1.3 Pasal 70

Presiden berkedudukan ditempat-kedudukan Pemerin-tah.

3.1.4 Pasal 71

Presiden sebelummemangku djabatan, mengangkat sum-pah (keterangan dan djandji) menurut tjara agamanja di-hadapan orang2 jang dikuasakan oleh daerah2-bagian se-bagai tersebut dalam Pasal 69 dan jang untuk itu bersi-dang dalam rapat umum, sebagai berikut: “Saja bersum-pah (menerangkan) bahwa saja, untuk dipilih mendjadiPresiden Republik Indonesia Serikat, langsung ataupuntak langsung, dengan nama atau dengan dalih apapun, ti-ada memberikan atau mendjandjikan ataupun akan mem-berikan sesuatu kepada siapapun djuga. Saja bersumpah(berdjandji) bahwa saja, untuk melakukan atau mening-galkan sesuatu dalam djabatan ini, tiada sekali-kali ak-an menerima dari siapapun djuga, langsung ataupun taklangsung, sesuatu djandji atau pemberian. Saja bersum-pah (berdjandji) bahwa saja sekuat tenaga akan mema-djukan kesedjahteraan Republik Indonesia Serikat danbahwa saja akan melindungi dan mempertahankan ke-bebasan2 dan hak2 umum dan chusus sekalian penghuniNegara. Saja bersumpah (berdjandji) setia kepada Kon-stitusi dan lagi bahwa saja akan memelihara dan menju-ruh memelihara segala peraturan jang berlaku bagi Re-publik Indonesia Serikat, bahwa saja akan mengabdi de-ngan setia kepada Nusa dan Bangsa dan Negara dan bah-wa saja dengan setia akan memenuhi segala kewadjibanjang ditanggungkan kepada saja oleh djabatan PresidenRepublik Indonesia Serikat, sebagai sepantasnja bagi ke-pala negara jang baik.”

3.1.5 Pasal 72

(1) Djika perlu karena Presiden berhalangan, maka Be-liau memerintahkan Perdana-Menteri mendjalankan pe-

kerdjaan djabatannja sehari-hari.(2) Undang-undang federal mengatur pemilihan Presidenbaru untuk hal, apabila Presiden tetap berhalangan, ber-pulang atau meletakkan djabatannja.

3.1.6 Pasal 73

Jang dapat diangkat mendjadi Menteri jalah orang jangtelah berusia 25 tahun dan jang bukan orang jang tidakdiperkenankan serta dalam atau mendjalankan hak-pilihataupun orang jang telah ditjabut haknja untuk dipilih.

3.1.7 Pasal 74

(1) Presiden sepakat dengan orang2 jang dikuasakan olehdaerah2-bagian sebagai tersebut dalam Pasal 69, menun-djuk tiga pembentuk Kabinet.(2) Sesuai dengan andjuran ketiga pembentuk Kabinetitu, Presiden mengangkat seorang dari padanja mendjadiPerdana-Menteri dan mengangkat Menteri2 jang lain.(3) Sesuai dengan andjuran ketiga pembentuk itu djuga,Presiden menetapkan siapa2 dari Menteri2 itu diwadjibk-an memimpin departemen masing2. Boleh pula diangkatMenteri2 jang tidak memangku sesuatu departemen.(4) Keputusan2 Presiden jang memuat pengangkatanjang diterangkan dalam ajat (2) dan (3) pasal ini sertaditanda-tangani oleh ketiga pembentuk Kabinet.(5) Pengangkatan atau penghentian antara-waktu Mente-ri2 dilakukan dengan keputusan Pemerintah.

3.1.8 Pasal 75

(1) Menteri2 jang diwadjibkan memimpin departemenPertahanan, Urusan Luar-Negeri, Urusan Dalam-Negeri,Keuangan dan Urusan Ekonomi, dan djuga Perdana-Menteri, sungguhpun ia tidak diwadjibkan memimpin sa-lah satu departemen tersebut, berkedudukan chusus se-perti diterangkan dibawah ini.(2) Menteri2-pembentuk biasanja masing2 memimpinsalah satu dari departemen2 tersebut dalam ajat jang lalu.(3) Dalam hal2 jang memerlukan tindakan dengan segeradan dalam hal2 darurat, maka para menteri jang berke-dudukan chusus bersama-sama berkuasa mengambil ke-putusan2 jang dalam hal itu dengan kekuatan jang sa-ma, menggantikan keputusan2 DewanMenteri jang leng-kap. Dalam mengambil keputusan, Menteri2 itu berusa-ha mentjapai kata-sepakat.(4) Dalam memusjawaratkan dan memutuskan sesuatuhal jang langsung mengenai sesuatu pokok jang masukdalam tugas suatu departemen jang lain dari pada jangtersebut dalam ajat (1), Menteri Kepala Departemen ituturut serta.

10 3 BAB III

3.1.9 Pasal 76

(1) Untuk merundingkan bersama-sama kepentingan2umum Republik Indonesia Serikat, Menteri2 bersidangdalam Dewan Menteri jang diketuai oleh Perdana-Menteri atau dalam hal Perdana-Menteri berhalangan,oleh salah seorang Menteri berkedudukan chusus.(2) Dewan Menteri senantiasa memberitahukan segalaurusan jang penting kepada Presiden. Masing2 Mente-ri berkewadjiban sama berhubung dengan urusan2 jangchusus masuk tugasnja.

3.1.10 Pasal 77

Sebelum memangku djabatannja, Menteri2 mengangkatsumpah (keterangan dan djandji) dihadapan Presidenme-nurut tjara agamanja, sebagai berikut: “Saja bersum-pah (menerangkan) bahwa saja, untuk diangkat mendja-di Menteri, langsung ataupun tak langsung, dengan namaatau dalih apapun, tiada memberikan atau mendjandjikanataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun dju-ga. Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja, untuk me-lakukan atau meninggalkan sesuatu dalam djabatan ini,tiada sekali-kali menerima dari siapapun djuga, langsungataupun tak langsung sesuatu djandji atau pemberian. Sa-ja bersumpah (berdjandji) setia kepada Konstitusi, bah-wa saja akan memelihara segala peraturan jang berlakubagi Republik Indonesia Serikat, bahwa saja akan meng-abdi dengan setia kepada Nusa dan Bangsa dan Negaradan bahwa saja akan memenuhi dengan setia segala ke-wadjiban jang ditanggungkan kepada saja oleh djabatanMenteri.”

3.1.11 Pasal 78

Gadji Presiden dan gadji Menteri2, begitu pula ganti-rugiuntuk biaja perdjalanan dan biaja penginapan dan, djikaada, ganti-rugi jang lain2, diatur dengan undang-undangfederal.

3.1.12 Pasal 79

(1) Djabatan Presiden dan Menteri tidak boleh dipang-ku bersama-sama dengan mendjalankan djabatan umumapapun didalam dan diluar Republik Indonesia Serikat.(2) Presiden dan Menteri2 tidak boleh, langsung atau taklangsung, turut serta dalam ataupun mendjadi penang-gung untuk sesuatu badan perusahaan jang berdasarkanperdjandjian untuk memperoleh laba atau untung jang di-adakan dengan Republik Indonesia Serikat atau dengansesuatu bagian dari Indonesia.(3) Mereka tidak boleh mempunjai piutang atas tang-gungan Republik Indonesia Serikat, ketjuali surat2-utangumum.

(4) Jang ditetapkan dalam ajat (2) dan (3) pasal ini tetapberlaku atas mereka selama tiga tahun sesudah merekameletakkan djabatannja.

3.2 Bagian 2

Senat

3.2.1 Pasal 80

(1) Senat mewakili daerah2-bagian.(2) Setiap daerah-bagian mempunjai dua anggota dalamSenat.(3) Setiap anggota Senat mengeluarkan satu suara dalamSenat.

3.2.2 Pasal 81

(1) Anggota2 Senat ditundjuk oleh pemerintah daerah2-bagian, dari daftar jang disampaikan oleh masing2 per-wakilan rakjat dan jang memuat tiga tjalon untuk tiap2kursi.(2) Apabila dibutuhkan tjalon untuk dua kursi, maka pe-merintah bersangkutan bebas untuk menggunakan seba-gai satu, daftar2 jang disampaikan oleh perwakilan rakjatuntuk pilihan kembar itu.(3) Dalam pada itu daerah2-bagian sendiri mengadakanperaturan2 jang perlu untuk menundjuk anggota2 dalamSenat.

3.2.3 Pasal 82

Jang boleh mendjadi anggota Senat jalah warga-negarajang telah berusia 30 tahun dan jang bukan orang jangtidak diperkenankan serta dalam atau mendjalankan hak-pilih ataupun jang haknja untuk dipilih telah ditjabut.

3.2.4 Pasal 83

Anggota2 Senat sebelum memangku djabatannja, meng-angkat sumpah (keterangan dan djandji) dihadapan Pre-siden atau Ketua Senat jang dikuasakan untuk itu olehPresiden, menurut tjara agamanja, sebagai berikut: “Sajabersumpah (menerangkan) bahwa saja untuk ditundjukmendjadi anggota Senat, langsung ataupun tak langsung,dengan nama atau dalih apapun, tiada memberikan ataumendjandjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepa-da siapapun djuga. Saja bersumpah (berdjandji) bahwasaja, untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu dalamdjabatan ini tiada sekali-kali menerima, langsung atau-pun tak langsung, dari siapapun djuga sesuatu djandji ataupemberian. Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja se-nantiasa akan membantu memelihara Konstitusi dan se-gala peraturan jang lain jang berlaku bagi Negara, bahwa

3.2 Bagian 2 11

saja akan mengabdi sekuat tenaga kepada kesedjahteraanRepublik Indonesia Serikat dan bahwa saja akan meng-abdi dengan setia kepada Nusa dan Bangsa dan Negara.”

3.2.5 Pasal 84

Anggota2 Senat senantiasa boleh meletakkan djabatann-ja. Mereka memberitahukan hal itu dengan surat kepadaKetua.

3.2.6 Pasal 85

(1) Presiden mengangkat Ketua Senat dari andjuranjang dimadjukan oleh Senat dan jang memuat sekurang-kurangnja dua orang, baik dari antaranja sendiri maupuntidak.(2) Ketua harus memenuhi sjarat2 jang termaktub dalampasal 82.(3) Ketua bukan anggota danmempunjai suara penasehat.Ialah jang memanggil Senat.(4) Apabila salah seorang anggota telah diangkat mendja-di Ketua, maka pemerintah daerahbagian jang bersang-kutan menundjuk orang lain mendjadi anggota sebagaipenggantinja.(5) Senat menundjuk dari antaranja seorangWakil-Ketuajang tetap mempunjai keanggotaan dan hak-suara.(6) Dalam hal Ketua dan Wakil-Ketua berhalangan atautidak ada, maka rapat diketuai untuk sementara oleh ang-gota jang tertua usianjaª anggota ini tetap mempunjai ke-anggotaan dan hak-suara.

3.2.7 Pasal 86

Sebelum memangku djabatannja, Ketua Senat mengang-kat sumpah (keterangan dan djandji) dihadapan Presidenmenurut tjara agamanja, sebagai berikut: “Saja bersum-pah (menerangkan) bahwa saja, untuk diangkat mendjadiKetua Senat, langsung ataupun tak langsung, dengan na-ma atau dalih apapun, tiada memberikan atau mendjan-djikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapa-pun djuga. Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja, un-tuk melakukan atau meninggalkan sesuatu dalam djabat-an ini, tiada sekali-kali akan menerima, langsung atau-pun tak langsung, dari siapapun djuga sesuatu djandji ataupemberian. Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja se-nantiasa akan membantu memelihara Konstitusi dan se-gala peraturan jang lain jang berlaku bagi Negara, bahwasaja akan mengabdi sekuat tenaga kepada kesedjahteraanRepublik Indonesia Serikat dan bahwa saja akan meng-abdi dengan setia kepada Nusa dan Bangsa dan Negara.”

3.2.8 Pasal 87

Senat mengadakan rapat2nja di Djakarta ketjuali djikadalam hal2 darurat Pemerintah menentukan tempat janglain.

3.2.9 Pasal 88

(1) Rapat2 jang mengenai pokok2 sebagai dimaksud da-lam pasal 127 sub a dan pasal 168 harus terbuka bagiumum, ketjuali djika Ketua menimbang perlu ataupunsekurang-kurangnja lima anggota menuntut, supaja pintuditutup bagi umum.(2) Sesudah pintu ditutup, rapat memutuskan apakah per-musjawaratan dilakukan dengan pintu tertutup.(3) Tentang hal2 jang dibitjarakan dalam rapat tertutupdapat djuga diputuskan dengan pintu tertutup.

3.2.10 Pasal 89

Ketua dan anggota2 Senat tidak dapat dituntut dimukapengadilan karena jang dikatakannja dalam rapat ataujang dikemukakannja dengan surat kepada madjelis itu,ketjuali djika mereka dengan itu mengumumkan apa jangdikatakan atau jang dikemukakan dalam rapat tertutupdengan sjarat supaja dirahasiakan.

3.2.11 Pasal 90

(1) Anggota2 Senat mengeluarkan suaranja sebagaiorang jang bebas, menurut perasaan kehormatan dan ke-insjafan batinnja, tidak atas perintah atau dengan kewa-djiban berembuk dahulu dengan mereka jang menun-djuknja sebagai anggota.(2) Mereka tidak mengeluarkan suara tentang hal jangmengena dirinja sendiri.

3.2.12 Pasal 91

Keanggotaan Senat tidak dapat dirangkap dengan keang-gotaan Perwakilan Rakjat, dan djuga tidak dengan dja-batan2 federal, jakni djabatan Presiden, Menteri, Djak-sa Agung, Ketua, Wakil-Ketua atau Anggota MahkamahAgung, Ketua, Wakil-Ketua atau Anggota Dewan Penga-was Keuangan, Presiden Bank-Sirkulasi dan dengan dja-batan2 Wali Negara, Menteri atau Kepala-departemendaerah-bagian.

3.2.13 Pasal 92

Gadji Ketua Senat, tundjangan2 jang akan diberikan ke-pada anggota2 dan mungkin djuga kepada Ketua, begitupula biaja perdjalanan dan penginapan jang harus dida-patnja, diatur dengan undang-undang federal.

12 3 BAB III

3.2.14 Pasal 93

(1) Sekalian orang jang menghadiri rapat Senat jang ter-tutup, wadjib merahasiakan jang dibitjarakan dalam ra-pat itu, ketjuali djika madjelis ini memutuskan lain, atau-pun djika kewadjiban merahasiakan itu dihapuskan.(2) Hal itu berlaku djuga terhadap anggota2, Menteri2dan pegawai2 jang mendapat tahu dengan tjara bagaima-napun tentang jang dibitjarakan itu.

3.2.15 Pasal 94

(1) Senat tidak boleh bermusjawarat atau mengambil ke-putusan, djika tidak hadir lebih dari seperdua djumlahanggota-sidang.(2) Sekadar dalam Konstitusi ini tidak ditetapkan lain,maka segala keputusan diambil dengan djumlah terban-jak mutlak suara jang dikeluarkan.(3) Apabila, pada waktu mengambil keputusan, suara2sama berat, dalam hal rapat itu lengkap anggotanja, usulitu dianggap ditolak atau dalam hal lain, mengambil ke-putusan ditangguhkan sampai rapat jang berikut. Apabi-la suara2 sama berat lagi, maka usul itu dianggap ditolak.(4) Pemungutan suara tentang orang dilakukan denganrahasia dan tertulis. Apabila suara2 sama berat, makakeputusan diambil dengan undian.

3.2.16 Pasal 95

Senat selekas mungkin menetapkan peraturan keterti-bannja.

3.2.17 Pasal 96

Senat dapat mengundang Menteri2 untuk turut serta da-lam permusjawaratannja dan memberi penerangan da-lamnja.

3.2.18 Pasal 97

Pada saat jang tersebut dalam pasal 112, maka Senat jangbersidang dibubarkan dan diganti dengan Senat baru.

3.3 Bagian 3

Dewan Perwakilan Rakjat.

3.3.1 Pasal 98

Dewan Perwakilan Rakjat mewakili seluruh Rakjat In-donesia dan terdiri dari 150 anggota; ketentuan ini tidakmengurangi jang ditetapkan dalam ajat kedua pasal 100.

3.3.2 Pasal 99

Djumlah anggota dari Negara Republik Indonesia sepe-rdua dari djumlah semua anggota dari daerah2 Indonesiaselebihnja.

3.3.3 Pasal 100

(1) Golongan2-ketjil Tionghoa, Eropah dan Arab ak-an berwakil dalam Dewan Perwakilan Rakjat denganberturut-turut 9, 6 dan 3 anggota.(2) Djika djumlah2 itu tidak tertjapai dengan pengutusanatas dasar pasal 109 dan pasal 110, ataupun pasal 111,tidak tertjapai, maka Pemerintah Republik Indonesia Se-rikat mengangkat wakil2 tambahan bagi golongan2-ketjilitu. Djumlah anggota Dewan Perwakilan Rakjat sebagaitersebut dalam pasal 98 ditambah dalam hal itu djika per-lu dengan djumlah pengangkatan2 itu.

3.3.4 Pasal 101

Jang boleh mendjadi anggota Dewan Perwakilan Rakjatjalah warganegara jang telah berusia 25 tahun dan buk-an orang jang tidak diperkenankan serta dalam atau-mendjalankan hak-pilih ataupun orang jang haknja untukdipilih telah ditjabut.

3.3.5 Pasal 102

Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakjat tidak dapat di-rangkap dengan keanggotaan Senat dan djuga tidak de-ngan djabatan2 jang tersebut dalam pasal 91.

3.3.6 Pasal 103

(1) Dewan Perwakilan Rakjat memilih dari antaranja se-orang Ketua dan seorang atau beberapa orang Wakil-Ketua. Pemilihan2 ini membutuhkan pensahan Presiden.(2) Selama pemilihan Ketua dan Wakil-Ketua belum di-sahkan oleh Presiden, rapat diketuai untuk sementaraoleh anggota jang tertua umurnja.

3.3.7 Pasal 104

Anggota2 Dewan Perwakilan Rakjat sebelum memang-ku djabatannja, mengangkat sumpah dihadapan Presidenatau Ketua Dewan Perwakilan Rakjat jang dikuasakanuntuk itu oleh Presiden, menurut tjara agamanja, seba-gai berikut: “Saja bersumpah (menerangkan) bahwa saja,untuk dipilih (diangkat) mendjadi anggota Dewan Per-wakilan Rakjat, langsung ataupun tak langsung, dengannama atau dalih apapun, tiada memberikan atau men-djandjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada si-apapun djuga. Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja,

3.4 Bagian 4 13

untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu dalam dja-batan ini, tiada sekali-kali akan menerima, langsung atau-pun tak langsung, dari siapapun djuga sesuatu djandji ataupemberian. Saja bersumpah (berdjandji), bahwa saja se-nantiasa akan membantu memelihara Konstitusi dan se-gala peraturan jang lain jang berlaku bagi Negara, bahwasaja akan mengabdi sekuat tenaga kepada kesedjahteraanRepublik Indonesia Serikat dan bahwa saja akan meng-abdi dengan setia kepada Nusa dan Bangsa dan Negara.”

3.3.8 Pasal 105

Menteri2 duduk dalamDewan Perwakilan Rakjat dengansuara penasehat. Ketua memberi kesempatan berbitjarakepadanja, apabila dan tiap2 kali mereka mengingininja.

3.3.9 Pasal 106

(1) Dewan Perwakilan Rakjat bersidang, apabila Peme-rintah menjatakan kehendaknja tentang itu atau apabilaKetua atau sekurang-kurangnja limabelas anggota meng-anggap hal itu perlu.(2) Ketua memanggil rapat Dewan Perwakilan Rakjat.

3.3.10 Pasal 107

Rapat2 Dewan Perwakilan Rakjat terbuka untuk umum,ketjuali djika Ketua menimbang perlu ditutup ataupunsekurang-kurangnja sepuluh anggota menuntut hal itu.

3.3.11 Pasal 108

Jang ditetapkan untuk Senat dalam pasal 84, 87, 88 ajatkedua dan ketiga, 89, 90, 92, 93, 94 dan 95 berlaku demi-kian djuga berhubung dengan Dewan Perwakilan Rakjat.

3.3.12 Pasal 109

(1) Untuk Dewan Perwakilan Rakjat jang pertama,mengutus anggota2 dari daerah2 selebihnja jang tersebutdalam pasal 99, diatur dan diselenggarakan dengan per-undingan bersama-sama oleh daerah2-bagian jang ter-sebut dalam pasal 2, ketjuali Negara Republik Indone-sia dengan memperhatikan asas2 demokrasi dan seboleh-bolehnja dengan perundingan dengan daerah2 jang terse-but dalam pasal 2, sub c jang bukan daerah-bagian.(2) Untuk pembagian djumlah2 anggota jang akan diutusdiantara daerah2 itu, diambil sebagai dasar perbandingandjumlah-djiwa rakjat daerah2-bagian tersebut.

3.3.13 Pasal 110

(1) Bagaimana tjaranja anggota diutus ke Dewan Perwa-kilan Rakjat jang pertama, diatur oleh daerah2-bagian.

(2) Dimana pengutusan demikian tidak dapat terdjadi de-ngan djalan pemilihan jang seumumumumnja, pengutus-an itu dapat dilakukan dengan djalan penundjukan anggo-ta2 oleh perwakilan rakjat daerah2 bersangkutan, djikaada disitu perwakilan demikian. Djuga apabila, karenahal2 jang sungguh, perlu diturut tjara jang lain, akan di-usahakan untuk mentjapai perwakilan jang sesempurna-sempurnanja, menurut kehendak rakjat.

3.3.14 Pasal 111

(1) Dalam tempo satu tahun sesudah Konstitusi mulaiberlaku, maka diseluruh Indonesia Pemerintah meme-rintahkan mengadakan pemilihan jang bebas dan rahasiauntuk menjusun Dewan Perwakilan Rakjat jang dipilihsetjara umum.(2) Undang-Undang federal mengadakan aturan2 untukpemilihan Dewan Perwakilan Rakjat baru jang dimak-sud dalam ajat (1) dan menentukan pembagian djumlah2anggota jang akan diutus, antara daerah2 selebihnja jangtersebut dalam pasal 99.

3.3.15 Pasal 112

Pada saat jang akan ditetapkan oleh Pemerintah, selekasmungkin sesudah pemilihan jang dimaksud dalam pasal111 Dewan Perwakilan Rakjat pertama dibubarkan dandiganti dengan Dewan Perwakilan Rakjat jang dipilih itu.

3.4 Bagian 4

Mahkamah Agung.

3.4.1 Pasal 113

Maka adalah suatu Mahkamah Agung Indonesia jang su-sunan dan kekuasaannja diatur dengan undang-undangfederal.

3.4.2 Pasal 114

(1) Untuk pertama kali dan selama undang-undang fe-deral belum menetapkan lain, Ketua, Wakil-Ketua dananggota2 Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden sete-lah mendengarkan Senat. Pengangkatan itu adalah untukseumur hidup; ketentuan ini tidak mengurangi jang dite-tapkan dalam ajat2 jang berikut.(2) Undang-undang federal dapat menetapkan, bahwaKetua, Wakil-Ketua dan anggota2 Mahkamah Agung di-perhentikan, apabila mentjapai usia jang tertentu.(3) Mereka dapat dipetjat atau diperhentikan menuruttjara dan dalam hal jang ditentukan oleh undang-undangfederal.

14 4 BAB IV

(4) Mereka dapat diperhentikan oleh Presiden atas per-mintaan sendiri.

3.5 Bagian 5

Dewan Pengawas Keuangan

3.5.1 Pasal 115

Maka adalah suatu Dewan Pengawas Keuangan jang su-sunan dan kekuasaannja diatur dengan undang-undangfederal.

3.5.2 Pasal 116

(1) Untuk pertama kali dan selama undang-undang fede-ral belum menetapkan lain, Ketua, Wakil-Ketua dan ang-gota2 Dewan Pengawas Keuangan diangkat oleh Presi-den setelah mendengarkan Senat. Pengangkatan itu ada-lah untuk seumur hidup; ketentuan ini tidak mengurangijang ditetapkan dalam ajat2 jang berikut.(2) Undang-undang federal dapat menetapkan bahwa Ke-tua, Wakil-Ketua dan anggota2 diperhentikan, apabilamentjapai usia jang tertentu.(3) Mereka dapat dipetjat atau diperhentikan menuruttjara dan dalam hal jang ditentukan dengan undang-undang federal.(4) Mereka dapat diperhentikan oleh Presiden atas per-mintaan sendiri.

4 BAB IV

PEMERINTAHAN

4.1 Bagian 1

Ketentuan2 Umum

4.1.1 Pasal 117

(1) Pemerintahan federal atas Indonesia–sekadar ti-dak diwadjibkan kepada alat2-perlengkapan jang lain–didjalankan oleh Pemerintah Republik Indonesia Serikat.(2) Pemerintah menjelenggarakan kesedjahteraan In-donesia dan teristimewa mengurus, supaja Konstitusi,undang-undang federal dan peraturan2 lain jang berlakuuntuk Republik Indonesia Serikat, didjalankan.

4.1.2 Pasal 118

(1) Presiden tidak dapat diganggu-gugat.

(2) Menteri2 bertanggung-djawab atas seluruh kebidjak-sanaan Pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhn-ja, maupun masing2 untuk bagiannja sendiri2 dalam halitu.

4.1.3 Pasal 119

Sekalian keputusan Presiden serta ditanda-tangani olehMenteri2 jang bersangkutan, ketjuali jang ditetapkan da-lam pasal 74, ajat keempat.

4.1.4 Pasal 120

(1) Dewan Perwakilan Rakjat mempunjai hak interpelasidan hak menanjaª anggota2 mempunjai hak menanja.(2) Menteri2 memberikan kepada Dewan PerwakilanRakjat, baik dengan lisan maupun dengan tertulis, sega-la penerangan jang dikehendaki menurut ajat jang laludan jang pemberiannja dianggap tidak berlawanan de-ngan kepentingan umum Republik Indonesia Serikat.

4.1.5 Pasal 121

Dewan Perwakilan Rakjat mempunjai hak menjeli-dik (enquete), menurut aturan2 jang ditetapkan denganundang-undang federal.

4.1.6 Pasal 122

Dewan Perwakilan Rakjat jang ditundjuk menurut pasal109 dan 110 tidak dapat memaksa Kabinet atau masing2Menteri meletakkan djabatannja.

4.1.7 Pasal 123

(1) Pemerintah mendengarkan Senat tentang segala hal,apabila dianggapnja perlu untuk itu.(2) Senat dapat memberikan nasehat kepada Pemerintahatas kehendaknja sendiri tentang segala hal apabila di-anggapnja perlu untuk itu.(3) Senat didengarkan tentang urusan2 penting jang chu-sus mengenai satu, beberapa atau semua daerah-bagianatau bagian2nja, ataupun jang chusus mengenai perhu-bungan antara Republik Indonesia Serikat dan daerah2jang tersebut dalam pasal 2. Aturan ini mempunjai ketju-ali, djika, karena keadaan2 jang mendesak, perlu diambiltindakan jang segera, sedang Senat tidak bersidang.(4) Senat didengarkan, ketjuali dalam hal sebagai dite-rangkan dalam suku kedua ajat jang lalu, tentang segalarantjangan undang-undang darurat sebagai dimaksud da-lam pasal 139.

4.2 Bagian 2 15

(5) Pemerintah memberitahukan kepada Senat segala ke-putusan tentang hal2 jang dalamnja Senat telah dide-ngarkan.(6) Djika Senat telah didengarkan, maka hal itu diberita-hukan dikepala surat2-keputusan bersangkutan.

4.1.8 Pasal 124

(1) Senat dapat, baik dengan lisan maupun dengan tertu-lis, meminta keterangan kepada Pemerintah.(2) Pemerintah memberikan keterangan itu, ketjuali dji-ka menurut timbangannja hal itu berlawanan dengan ke-pentingan umum Republik Indonesia Serikat.

4.1.9 Pasal 125

Pegawai2 Republik Indonesia Serikat diangkat menurutaturan jang ditetapkan dengan undang-undang federal.

4.1.10 Pasal 126

Presiden memberikan tanda2 kehormatan jang diadakandengan undang-undang federal.

4.2 Bagian 2

Perundang-undangan

4.2.1 Pasal 127

Kekuasaan perundang-undangan federal, sesuai denganketentuan2 bagian ini, dilakukan oleh:a. Pemerintah, bersama-sama dengan Dewan Perwakil-an Rakjat dan Senat, sekadar hal itu mengenai peratur-an2 tentang hal2 jang chusus mengenai satu, beberapaatau semua daerahbagian atau bagian2nja, ataupun jangchusus mengenai perhubungan antara Republik Indone-sia Serikat dan daerah2 jang tersebut dalam pasal 2;b. Pemerintah bersama-sama dengan Dewan PerwakilanRakjat, dalam seluruh lapangan pengaturan selebihnja.

4.2.2 Pasal 128

(1) Usul Pemerintah tentang undang-undang disampaik-an kepada Dewan Perwakilan Rakjat dengan amanat Pre-siden dan dikirimkan serentak kepada Senat untuk dike-tahui.(2) Senat berhak memadjukan usul undang-undang kepa-da Dewan Perwakilan Rakjat tentang hal2 sebagai terse-but dalam pasal 127, sub a. Apabila Senat menggunakanhak ini, maka hal itu diberitahukannja serentak kepadaPresiden, dengan menjampaikan salinan usul itu.

(3) Dewan Perwakilan Rakjat berhak memadjukan usulundang-undang kepada Pemerintah.

4.2.3 Pasal 129

Dewan Perwakilan Rakjat berhak mengadakan perubah-an2 dalam usul undang-undang jang dimadjukan oleh Pe-merintah atau Senat kepadanja, ketjuali jang ditetapkandalam pasal 132.

4.2.4 Pasal 130

(1) Sekalian usul undang-undang jang telah diterima olehDewan Perwakilan Rakjat dan, djika usul2 itu mengenaiurusan sebagai diterangkan dalam pasal 127, sub a, telahdirundingkan oleh Senat sesuai dengan jang ditetapkandalam pasal 131 dan pasal2 berikutnja, memperoleh ke-kuatan undang-undang, apabila sudah disahkan oleh Pe-merintah.(2) Undang-undang federal tidak dapat diganggu-gugat.

4.2.5 Pasal 131

Usul undang-undang dirundingkan oleh Senat, ber-dasarkan kekuasaannja turut serta membuat undang-undang, djika baik Pemerintah, maupun Dewan Perwa-kilan Rakjat ataupun Senat sendiri menimbang, bahwausul itu mengenai pengaturan urusan jang masuk dalamjang diterangkan dalam pasal 127, sub a.

4.2.6 Pasal 132

(1) Apabila Senat menolak usul jang sebelum itu sudahditerima oleh Dewan Perwakilan Rakjat, maka sunggu-hpun demikian, usul itu dapat djuga disahkan oleh Pe-merintah, djika Dewan Perwakilan Rakjat menerimanjadengan tidak mengubahnja lagi dan dengan sekurang ku-rangnja duapertiga dari djumlah suara anggota2 jang ha-dir.(2) Keputusan jang tersebut dalam ajat pertama, hanjaakan dapat diambil oleh Dewan Perwakilan Rakjat dalamrapat jang dalamnja sekurang-kurangnja hadir duapertigadari djumlah anggotasidang.

4.2.7 Pasal 133

(1) Apabila Dewan Perwakilan Rakjat menerima usulundang-undang Pemerintah dengan mengubahnja atau-pun tidak, maka usul itu dikirimkannja dengan memberi-tahukan hal itu, kepada: a. Senat, djika usul itu mengenaipengaturan suatu urusan sebagai diterangkan dalam pasal127, sub a, dengan pemberitahuan serentak kepada Pre-siden; b. Presiden, djika usul itu mengenai pengaturanurusan jang lain. (2) Apabila Dewan Perwakilan Rakjat

16 4 BAB IV

menerima usul jang dimadjukan kepadanja oleh Senat,maka usul itu dikirimkannja: a. djika diubahnja, kepadaSenat untuk dirundingkan lebih djauh; b. djika tidak di-ubahnja, kepada Pemerintah untuk disahkan. Dalam halsub a Dewan Perwakilan Rakjat memberitahukan hal itukepada Presiden, dalam hal sub b kepada Senat.

4.2.8 Pasal 134

Apabila Dewan Perwakilan Rakjat menolak usul undang-undang Pemerintah, maka hal itu diberitahukannja kepa-da Presiden dan djuga kepada Senat, djika usul itu meng-enai urusan jang tersebut dalam pasal 127, sub a.

4.2.9 Pasal 135

(1) Dewan Perwakilan Rakjat, apabila memutuskan ak-an mengandjurkan usul undang-undang, mengirimkanusul itu untuk dirundingkan kepada Senat, djika usul itumengenai pengaturan urusan jang tersebut dalam pasal127, sub a, dengan pemberitahuan serentak kepada Pre-siden.(2) Dalam sekalian hal jang lain Dewan Perwakilan Ra-kjat mengirimkan usulnja tentang undangundang, untukdisahkan oleh Pemerintah, kepada Presiden dan serentakkepada Senat untuk diketahui.

4.2.10 Pasal 136

(1) Apabila Senat menerima pula usul jang telah diterimaoleh Dewan Perwakilan Rakjat, maka usul itu dikirim-kannja dengan memberitahukan hal itu kepada Presiden,untuk disahkan oleh Pemerintah dan keputusannja dibe-ritakannja serentak kepada Dewan Perwakilan Rakjat.(2) Apabila Senat menolak usul jang sebelum itu sudahditerima oleh Dewan Perwakilan Rakjat, maka usul itudikirimkannja dengan memberitahukan hal itu kepadaPresiden, dengan pemberitaan serentak kepada DewanPerwakilan Rakjat.(3) Pemerintah dapat menjampaikan sekali lagi usul jangtelah ditolak oleh Senat, kepada Dewan Perwakilan Ra-kjat untuk diulang dirundingkan sesuai dengan pasal 132.Apabila Pemerintah memutuskan untuk berbuat demiki-an, maka jang ditetapkan dalam ajat pertama pasal 128berlaku demikian djuga.

4.2.11 Pasal 137

(1) Apabila Dewan Perwakilan Rakjat pada pengulang-an perundingan sesuai dengan pasal 132, menerima usulundang-undang, maka usul itu dikirimkannja kepadaPresiden untuk disahkan oleh Pemerintah dan keputu-sannja diberitahukannja serentak kepada Senat.

(2) Apabila Dewan Perwakilan Rakjat pada pengulanganperundingan menolak usul undangundang maka hal itudiberitahukannja kepada Presiden dan kepada Senat.

4.2.12 Pasal 138

(1) Selama suatu usul undang-undang belum diterimaoleh Dewan Perwakilan Rakjat sesuai dengan ketentu-an2 jang lalu dalam bagian ini, dan–djika usul itu meng-enai urusan sebagai diterangkan dalam pasal 127, sub a–belum dirundingkan oleh Senat, maka usul itu dapat dita-rik kembali oleh alat-perlengkapan jang memadjukannja.(2) Pemerintah harus mensahkan usul undang-undangjang sudah diterima, ketjuali djika ia dalam satu bulansesudah usul itu disampaikan kepadanja untuk disahkan,menjatakan keberatannja jang tak dapat dihindarkan.(3) Pensahan oleh Pemerintah, ataupun keberatan Peme-rintah sebagai dimaksud dalam ajat jang lalu, diberita-hukan kepada Dewan Perwakilan Rakjat dan kepada Se-nat dengan amanat Presiden.

4.2.13 Pasal 139

(1) Pemerintah berhak atas kuasa dan tanggung-djawabsendiri menetapkan undang-undang darurat untuk meng-atur hal2 penjelenggaraan-pemerintahan federal jang ka-rena keadaan2 jangmendesak perlu diatur dengan segera.(2) Undang-undang darurat mempunjai kekuasaan dankuasa undang-undang federalª ketentuan ini tidak meng-urangi jang ditetapkan dalam pasal jang berikut.

4.2.14 Pasal 140

(1) Peraturan2 jang termaktub dalam undang-undang da-rurat, segera sesudah ditetapkan, disampaikan kepadaDewan Perwakilan Rakjat jang merundingkan peraturanitu menurut jang ditentukan tentang merundingkan usulundang-undang Pemerintah.(2) Djika suatu peraturan jang dimaksud dalam ajat janglalu, waktu dirundingkan sesuai dengan ketentuan2 ba-gian ini, ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakjat, makaperaturan itu tidak berlaku lagi karena hukum.(3) Djika undang-undang darurat jang menurut ajat janglalu tidak berlaku lagi, tidak mengatur segala akibat jangtimbul dari peraturannja–baik jang dapat dibetulkan ma-upun jang tidak– maka undang-undang federal menga-dakan tindakan2 jang perlu tentang itu.(4) Djika peraturan jang termaktub dalam undang-undang darurat itu diubah dan ditetapkan sebagaiundang-undang federal, maka akibat2 perubahannja di-atur pula sesuai dengan jang ditetapkan dalam ajat janglalu.

4.3 Bagian 3 17

4.2.15 Pasal 141

(1) Peraturan2 pendjalankan undang-undang ditetapkanoleh Pemerintah. Namanja jalah peraturan-Pemerintah.(2) Peraturan-Pemerintah dapat mengantjamkan hukum-an2 atas pelanggaran aturan2nja. Batas2 hukuman jangakan ditetapkan diatur dengan undang-undang federal.

4.2.16 Pasal 142

(1) Undang-undang federal dan peraturan-Pemerintahdapat memerintahkan kepada alat2perlengkapan lain da-lam Republik Indonesia Serikat mengatur selandjutnjapokok2 jang tertentu jang diterangkan dalam ketentuan2undang-undang dan peraturan itu.(2) Undang-undang dan peraturan-Pemerintah jang ber-sangkutan memberikan aturan2 tentang pengumumanperaturan2 demikian.

4.2.17 Pasal 143

(1) Undang-undang federal mengadakan aturan2 ten-tang mengeluarkan, mengumumkan dan mulai berlakun-ja undang-undang federal dan peraturan2-Pemerintah.(2) Pengumuman, terdjadi dalam bentuk menurutundang-undang, adalah sjarat tunggal untuk kekuatanmengikat.

4.3 Bagian 3

Pengadilan

4.3.1 Pasal 144

(1) Perkara perdata dan perkara hukuman perdata,semata-mata masuk perkara jang diadili oleh pengadil-an2 jang diadakan atau diakui dengan atau atas kuasaundang-undang, termasuk dalamnja hakim daerah Swap-radja, hakim adat dan hakim agama.(2) Mengangkat dalam djabatan kehakiman jang dia-dakan dengan atau atas kuasa undangundang, didasark-an semata-mata pada sjarat kepandaian, ketjakapan, dankelakuan takbertjela jang ditetapkan dengan undang-undang. Memperhentikan, memetjat untuk sementaradan memetjat dari djabatan jang demikian hanja bolehdalam hal2 jang ditentukan dengan undang-undang.

4.3.2 Pasal 145

(1) Segala tjampur-tangan, bagaimanapun djuga, olehalat2-perlengkapan jang bukan perlengkapan kehakiman,terlarang, ketjuali djika diizinkan oleh undang-undang.

(2) Asas ini hanja berlaku terhadap pengadilan Swapra-dja dan pengadilan adat, sekadar telah diatur tjara me-minta pertimbangan kepada hakim jang ditundjuk de-ngan undang-undang.

4.3.3 Pasal 146

(1) Segala keputusan kehakiman harus berisi alasan2njadan dalam perkara hukuman harus menjebut aturan2undang-undang dan aturan2 hukum adat jang didjadik-an dasar hukuman itu.(2) Lain daripada ketjuali2 jang ditetapkan oleh undang-undang, sidang pengadilan terbuka untuk umum. Untukketertiban dan kesusilaan umum, hakim boleh menjim-pang dari aturan ini.(3) Keputusan senantiasa dinjatakan dengan pintu terbu-ka.

4.3.4 Pasal 147

(1) Mahkamah Agung Indonesia jalah pengadilan federaltertinggi.(2) Pengadilan2 federal jang lain dapat diadakan denganundang-undang federal, dengan pengertian, bahwa da-lam Distrik Federal Djakarta akan dibentuk sekurang-kurangnja satu pengadilan federal jang mengadili dalamtingkat pertama, dan sekurang-kurangnja satu pengadilanfederal jang mengadili dalam tingkat apel.

4.3.5 Pasal 148

(1) Presiden, Menteri2, Ketua dan anggota2 Senat, Ketuadan anggota2 Dewan Perwakilan Rakjat, Ketua, Wakil-Ketua dan anggota2 Mahkamah Agung, Djaksa Agungpada Mahkamah ini, Ketua, Wakil-Ketua dan anggo-ta2 Dewan Pengawas Keuangan, Presiden Bank-Sirkulasiserta pegawai2, anggota2 madjelis2 tinggi dan pendja-bat2 lain jang ditundjuk dengan undangundang federal,diadili dalam tingkat pertama dan tertinggi djuga dimukaMahkamah Agung, pun sesudah mereka berhenti, berhu-bung dengan kedjahatan-dan pelanggaran-djabatan ser-ta kedjahatan dan pelanggaran lain ditentukan denganundang-undang federal dan jang dilakukannja dalam ma-sa pekerdjaannja, ketjuali djika ditetapkan lain denganundang-undang federal.(2) Dengan undang-undang federal dapat ditetapkan bah-wa perkara perdata dan perkara hukuman perdata terha-dap golongan2 orang dan badan jang tertentu hanja bo-leh diadili oleh pengadilan federal jang ditundjuk denganundang-undang itu.(3) Dengan undang-undang federal dapat ditetapkan bah-wa perkara perdata jang mengenai peraturan2 jang di-adakan dengan atau atas kuasa undang-undang federalhanja boleh diadili oleh pengadilan federal.

18 4 BAB IV

(4) Dalam hal2 jang ditundjuk dengan undang-undangfederal, terhadap keputusan2 jang diberikan dalam ting-kat tertinggi oleh pengadilan2 lain dari pada MahkamahAgung, kasasi dapat diminta kepada Mahkamah Agung.

4.3.6 Pasal 149

Tataan, kekuasaan dan djalan-pengadilan pengadilan2 fe-deral ditetapkan dengan undang-undang federal.

4.3.7 Pasal 150

Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atasperbuatan pengadilan2 federal jang lain, menurut aturan2ditetapkan dengan undang-undang federal.

4.3.8 Pasal 151

Dengan mengetjualikan jang ditetapkan dalam pasal 148dan dengan tidak mengurangi jang ditetapkan dalam pa-sal 50, pengadilan dalam perkara perdata dan hukumanperdata dalam daerah2-bagian dilakukan oleh pengadilanjang diadakan atau diakui dengan atau atas kuasa undang-undang daerah-bagian itu.

4.3.9 Pasal 152

Tataan, kekuasaan dan djalan-pengadilan pengadilan2jang diadakan dengan atau atas kuasa undang-undangdaerah-bagian, ditetapkan dengan undang-undang itu.

4.3.10 Pasal 153

(1) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggiatas perbuatan2 pengadilan tertinggi daerah-bagian, me-nurut aturan2 jang ditetapkan dengan undang-undang fe-deral.(2) Mahkamah itu melakukan pengawasan tertinggi, dju-ga menurut aturan2 undang-undang federal, atas penga-dilan2 lain jang diadakan dengan atau atas kuasa undang-undang daerahbagian, tetapi hanja selama tidak diadakanpengawasan tertinggi lain oleh daerah-bagian itu.

4.3.11 Pasal 154

(1) Keputusan kehakiman jang diambil oleh pengadilan2jang diadakan atau diakui dengan atau atas kuasa undang-undang daerah-bagian sedang keputusan itu dapat didja-lankan dalam seluruh daerah-hukum daerah-bagian itu,dengan tjara sedemikian dapat didjalankan djuga dilain-lain tempat di Indonesia.(2) Dengan undang-undang federal dapat ditetapkan ak-ta2 jang dapat didjalankan diseluruh Indonesia, dengan

tjara jang seboleh-bolehnja sesuai dengan tjara jang di-tentukan dalam hukum-daerah.

4.3.12 Pasal 155

Undang-undang daerah-bagian mengatur kekuasaan pe-ngadilan2 jang diakui dengan atau atas kuasa undang-undang itu.

4.3.13 Pasal 156

1. Djika Mahkamah Agung atau pengadilan2 lain jangmengadili dalam perkara perdata atau dalam per-kara hukuman perdata, beranggapan bahwa suatuketentuan dalam peraturan ketatanegaraan atau un-dang2 suatu daerah-bagian berlawanan dengan Kon-stitusi ini, maka dalam keputusan kehakiman itudjuga, ketentuan itu dinjatakan dengan tegas tak-menurut-Konstitusi.

2. Mahkamah Agung berkuasa djuga menjatakan de-ngan tegas bahwa suatu ketentuan dalam peraturanketatanegaraan atau dalam undang-undang daerah-bagian tak-menurut-Konstitusi, djika ada surat per-mohonan jang beralasan jang dimadjukan, untukPemerintah Republik Indonesia Serikat, oleh atauatas nama Djaksa Agung pada Mahkamah Agung,ataupun, untuk suatu pemerintah daerah-bagianjang lain, oleh Kedjaksaan pada pengadilan tertinggidaerah-bagian jang dimaksud kemudian.

4.3.14 Pasal 157

1. Sebelum pernjataan tak-menurut-Konstitusi tentangsuatu ketentuan dalam peraturan ketatanegaraanatau undang-undang suatu daerah-bagian untuk per-tama kali diutjapkan atau disahkan, maka Mahka-mah Agung memanggil Djaksa Agung pada Ma-djelis itu, atau kepala Kedjaksaan pada pengadilantertinggi daerah-bagian bersangkutan, untuk dide-ngarkan dalam madjelis-pertimbangan.

2. Keputusan Mahkamah Agung jang dalamnja per-njataan tak-menurut-Konstitusi untuk pertama ka-li diutjapkan atau disahkan, diutjapkan pada sidangpengadilan umum. Pernjataan itu selekas mungkindiumumkan oleh Djaksa Agung pada MahkamahAgung dalam warta resmi Republik Indonesia Se-rikat.

4.3.15 Pasal 158

1. Djika dalam perkara perdata atau dalam perka-ra hukuman perdata, pengadilan lain dari padaMahkamah Agung menjatakan suatu ketentuan da-lam peraturan ketatanegaraan atau undang-undang

4.4 Bagian 4 19

daerah-bagian tak-menurut-Konstitusi, dan Mahka-mah Agung karena sesuatu sebab memeriksa per-kara itu, maka karena djabatannja ia mempertim-bangkan dalam keputusannja apakah pernjataantak-menurut-Konstitusi itu dilakukan pada tempatn-ja.

2. Terhadap pernjataan tak-menurut-Konstitusi seba-gai dimaksud dalam ajat jang lalu, pihak2 jang di-kenai kerugian oleh pernjataan itu dan jang tidakmempunjai alat-hukum terhadapnja, dapat mema-djukan tuntutan untuk kasasi karena pelanggaranhukum kepada Mahkamah Agung.

3. Djaksa Agung pada Mahkamah Agung dan dju-ga kepala Kedjaksaan pada pengadilan tertinggidaerah-bagian itu, dapat karena djabatannja mema-djukan tuntutan kepada Mahkamah Agung untukkasasi karena pelanggaran hukum terhadap pernja-taan tak-menurut-Konstitusi jang tak terubah lagisebagai dimaksud dalam ajat (1).

4. Pernjataan tak-menurut-Konstitusi tentang suatuketentuan dalam peraturan ketatanegaraan suatudaerah-bagian oleh pengadilan lain dari pada Mah-kamah Agung, djika tidak dengan tegas berdasarkanpernjataan tak-menurut-Konstitusi jang sudah dila-kukan oleh Mahkamah Agung terhadap ketentuanitu dan jang telah diumumkan menurut pasal 157,haruslah disahkan oleh Mahkamah Agung, sebe-lum keputusan kehakiman jang berdasar atasnja da-pat didjalankan. Permohonan untuk pensahan di-rundingkan dalam madjelis-pertimbangan. Permo-honan itu ditiadakan djika pernjataan tak-menurut-Konstitusi itu dihapuskan sebelum perundingan ituselesai. Djika Mahkamah Agung menolak permo-honan pensahan itu, maka Mahkamah menghapusk-an keputusan kehakiman jang memuat pernjataantak-menurut-Konstitusi sekadar itu dan Mahkamahitupun bertindak selandjutnja seakan-akan salah su-atu pihak telah memadjukan tuntutan untuk kasasikarena pelanggaran hukum.

5. Tentang jang ditentukan dalam pasal ini dan keduapasal jang lalu, dengan undang-undang federal da-pat ditetapkan aturan2 lebih landjut, termasuk teng-gang2.

4.3.16 Pasal 159

Pengadilan perkara hukuman ketenteraan diatur denganundang-undang federal.

4.3.17 Pasal 160

1. Presiden mempunjai hak memberi ampun dari hu-kuman2 jang didjatuhkan oleh keputusan kehakim-an. Hak itu dilakukannja sesudah meminta nase-hat dariMahkamahAgung, sekadar dengan undang-

undang federal tidak ditundjuk pengadilan jang lainuntuk memberi nasehat.

2. Djika hukuman mati didjatuhkan, maka keputusankehakiman itu tidak dapat didjalankan, melainkansesudah Presiden, menurut aturan2 jang ditetapkandengan undang-undang federal, diberikan kesem-patan untuk memberi ampun.

3. Amnesti hanja dapat diberikan dengan undang-undang federal ataupun, atas kuasa undang-undangfederal, oleh Presiden sesudah meminta nasehat dariMahkamah Agung.

4.3.18 Pasal 161

Pemutusan tentang sengketa jang mengenai hukum tata-usaha diserahkan kepada pengadilan jang mengadili per-kara perdata ataupun kepada alat2-perlengkapan lain, te-tapi djika demikian sebolehbolehnja dengan djaminanjang serupa tentang keadilan dan kebenaran.

4.3.19 Pasal 162

Dengan undang-undang federal dapat diatur tjara memu-tuskan sengketa jang mengenai hukum tata-usaha danjang bersangkutan dengan peraturan2 jang diadakan de-ngan atau atas kuasa Konstitusi ini atau jang diadakan de-ngan undang-undang federal, sedang peraturan2 itu tidaklangsung mengenai semata-mata alat2-perlengkapan danpenghuni satu daerah-bagian sadja, termasuk badan2-hukum publik jang dibentuk atau diakui dengan atau ataskuasa suatu undang undang daerah-bagian itu.

4.3.20 Pasal 163

1. Dimana dalam bagian ini disebut “undang-undang”,maka dimaksud dengan itu baik undang-undang fe-deral maupun undang-undang daerah-bagian, ketju-ali djika ditetapkan jang sebaliknja.

2. Dimana dalam bagian ini disebut “undang-undangdaerah-bagian” maka dimaksud dengan itu peratur-an2 jang ditetapkan oleh alat2 pengundang-undangdaerah-bagian jang tertinggi.

3. Dimana dalam pasal 154, 156 dan 158 bagian inidisebut “keputusan kehakiman”, maka

dengan itu dimaksud pula penetapan2 kehakiman.

4.4 Bagian 4

Keuangan

Babakan 1 Hak uang

20 4 BAB IV

4.4.1 Pasal 164

1. Diseluruh daerah Republik Indonesia Serikat hanjadiakui sah, alat2-pembajar jang aturan2 pengelua-rannja ditetapkan dengan undang-undang federal.

2. Satuan-hitung untukmenjatakan alat2-pembajar sahitu ditetapkan dengan undang-undang federal.

3. Undang-undang federal mengakui sah alat2-pembajar baik hingga djumlah jang tak terbatasmaupun hingga djumlah terbatas jang ditentukanuntuk itu.

4. Pengeluaran alat2-pembajar jang sah dilakukan olehatau atas nama Pemerintah Republik Indonesia Se-rikat ataupun oleh bank-sirkulasi.

4.4.2 Pasal 165

1. Untuk Indonesia ada satu bank-sirkulasi.2. Penundjukan sebagai bank-sirkulasi dan pengaturan

tataan dan kekuasaannja dilakukan

dengan undang-undang federal.

Babakan 2 Pengurusan Keuangan FederalAnggaran–Pertanggung-djawaban–Gadji

4.4.3 Pasal 166

1. Pemerintahmemegang pengurusan umumkeuanganfederal.

2. Keuangan Republik Indonesia Serikat dipimpin danditanggung-djawabkan menurut aturan2 jang dite-tapkan dengan undang-undang federal.

4.4.4 Pasal 167

Dengan undang-undang federal ditetapkan anggaran se-mua pengeluaran Republik Indonesia Serikat dan ditun-djuk pendapatan2 untuk menutup pengeluaran itu.

4.4.5 Pasal 168

1. Usul undang-undang penetapkan anggaran umumoleh Pemerintah dimadjukan kepada Dewan Perwa-kilan Rakjat sebelum permulaan masa jang berke-naan dengan anggaran itu. Masa itu tidak boleh le-bih dari dua tahun.

2. Usul undang-undang pengubah anggaran umum, ti-ap2 kali djika perlu dimadjukan Pemerintah kepadaDewan Perwakilan Rakjat.

3. Usul undang-undang dimaksud dalam kedua ajatjang lalu dirundingkan pula oleh Senat atas

dasar ketentuan2 Bagian II Bab ini.

4.4.6 Pasal 169

1. Anggaran terdiri dari bagian2 jang masing2, seka-dar perlu, dibagi dalam dua bab, jaitu satu untukmengatur pengeluaran2 dan satu lagi untuk menun-djuk pendapatan2. Bab2 terbagi dalam pos2.

2. Untuk tiap2 departemen kementerian anggaransedikit-dikitnja memuat satu bagian.

3. Undang-undang penetapkan anggaran masing2 me-muat tidak lebih dari satu bagian.

4. Dengan undang-undang dapat diizinkan pemindah-an.

4.4.7 Pasal 170

Pengeluaran dan penerimaan Republik Indonesia Serikatditanggung-djawabkan kepada Dewan Perwakilan Ra-kjat, sambil memadjukan perhitungan jang disahkan olehDewan Pengawas Keuangan, menurut aturan2 jang dibe-rikan dengan undang-undang federal.

4.4.8 Pasal 171

Tidak diperkenankan memungut padjak untuk kegunaankas federal, ketjuali dengan kuasa undang-undang fede-ral.

4.4.9 Pasal 172

1. Pindjaman uang atas tanggungan Republik Indone-sia Serikat tidak dapat diadakan, didjamin

atau disahkan, ketjuali dengan kuasa undang-undang fe-deral.

1. Pemerintah berhak, dengan mengindahkan aturan2jang akan ditetapkan dengan undangundang

federal, mengeluarkan biljet2 dan promes2-perbendaharaan.

4.4.10 Pasal 173

1. Dengan tidak mengurangi jang diatur dengan keten-tuan2 chusus, gadji2 dan lain2 pendapatan anggotamadjelis2 dan pegawai2 Republik Indonesia Serikatditentukan oleh Pemerintah, dengan mengindahk-an aturan2 jang akan ditetapkan dengan undang-undang federal danmenurut asas, bahwa dari djabat-an tidak boleh diperoleh keuntungan lain dari padajang dengan tegas diperkenankan.

2. Undang-undang dapat memperkenankan pemin-dahan kekuasaan jang diterangkan dalam ajat (1)kepada alat2-perlengkapan lain jang berkuasa.

4.6 Bagian 6 21

3. Pemberian pensiun kepada pegawai2 Republik In-donesia Serikat diatur dengan undang-undang fede-ral.

4.5 Bagian 5

Perhubungan Luar-Negeri

4.5.1 Pasal 174

Pemerintah memegang pengurusan perhubungan luar-negeri.

4.5.2 Pasal 175

1. Presiden mengadakan dan mensahkan segala per-djandjian (traktat) dan persetudjuan lain dengan ne-gara2 lain. Ketjuali djika ditentukan lain denganundang-undang federal, perdjandjian atau persetu-djuan lain tidak disahkan, melainkan djika sudah di-setudjui dengan undang-undang.

2. Masuk dalam dan memutuskan perdjandjian danpersetudjuan lain, hanja dilakukan oleh Presiden de-ngan kuasa undang-undang federal.

4.5.3 Pasal 176

Berdasarkan perdjandjian dan persetudjuan jang tersebutdalam pasal 175, Pemerintah memasukkan Republik In-donesia Serikat kedalam organisasi2 antarnegara.

4.5.4 Pasal 177

Pemerintah berusaha memetjahkan perselisihan2 dengannegara2 lain dengan djalan damai dan dalam hal itu me-mutuskan pula tentang meminta ataupun tentang meneri-ma pengadilan atau pewasitan antarnegara.

4.5.5 Pasal 178

Presiden mengangkat wakil2 Republik Indonesia Serikatpada negara2 lain dan menerima wakil negara2 lain padaRepublik Indonesia Serikat.

4.6 Bagian 6

Pertahanan Kebangsaan dan Keamanan Umum

4.6.1 Pasal 179

Undang-undang federal menetapkan aturan2 tentang hakdan kewadjiban warga-negara jang sanggup membantu

mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia Se-rikat dan membela daerahnja. Ia mengatur tjara mendja-lankan hak dan kewadjiban itu dan menentukan ketjua-linja.

4.6.2 Pasal 180

(1) Tentera Republik Indonesia Serikat bertugas melin-dungi kepentingan2 Republik Indonesia Serikat. Tenteraitu dibentuk dari mereka jang sukarela masuk tentera danmereka jang wadjib masuk tentera. (2) Undang-undangfederal mengatur masuk tentera jang diwadjibkan.

4.6.3 Pasal 181

1. Pemerintah memegang pengurusan pertahanan.

2. Undang-undang federal mengatur pembentukan,susunan dan tataan, tugas dan kekuasaan alat-perlengkapan jang diberi kewadjiban menjelengga-rakan kebidjaksanaan pertahanan pada umumnja,mengorganisasi dan membagi tugas tentera dan, da-lam waktu perang, memimpin perang.

4.6.4 Pasal 182

(1) Presiden jalah Panglima Tertinggi tentera RepublikIndonesia Serikat.(2) Pemerintah, djika perlu, menaruh tentera dibawah se-orang panglima umum. Menteri Pertahanan dapat ditun-djuk merangkap djabatan itu.(3) Opsir2 diangkat, dinaikkan pangkat dan diperhentik-an oleh atau atas nama Presiden, menurut aturan2 jangditetapkan dengan undang-undang federal.

4.6.5 Pasal 183

(1) Pemerintah tidak menjatakan perang, melainkan dji-ka hal itu diizinkan lebih dahulu oleh Dewan PerwakilanRakjat dan Senat.(2) Dewan Perwakilan Rakjat dan Senat memutuskan pe-ngizinan itu dalam rapat bersama, seakan-akan merekasatu badan, diketuai oleh Ketua Dewan Perwakilan Ra-kjat.

4.6.6 Pasal 184

(1) Dengan tjara dan dalam hal2 jang akan ditentukandengan undang-undang federal, Pemerintah dapat men-jatakan daerah Republik Indonesia Serikat atau bagian2dari padanja dalam keadaan perang atau dalam keadaandarurat perang, sekadar dan selama ia menganggap halitu perlu untuk kepentingan keamanan dalam negeri dankeamanan terhadap luar negeri.

22 6 BAB VI PERUBAHAN, KETENTUAN² PERALIHAN DAN KETENTUAN² PENUTUP

(2) Undang-undang federal mengatur akibat2 pernjataandemikian itu dan dapat pula menetapkan, bahwa keku-asaan2 alat2-perlengkapan kuasa sipil jang berdasarkanKonstitusi tentang ketertiban umum dan polisi, seluruhn-ja atau sebagian beralih kepada alat2perlengkapan sipiljang lain ataupun kepada kuasa ketenteraan, dan bahwapenguasa2 sipil takluk kepada penguasa2 ketenteraan.

4.6.7 Pasal 185

(1) Daerah2-bagian tidak mempunjai tentera sendiri.(2) Untuk mendjamin ketertiban, ketenteraman dan kea-manan umum, maka atas permintaan pemerintah daerah-bagian Pemerintah Republik Indonesia Serikat dapatmemberi bantuan ketenteraan kepada daerah-bagian itu.Undang-undang federal menetapkan aturan2 tentang halitu.

5 BAB V

KONSTITUANTE

5.0.8 Pasal 186

Konstituante (Sidang Pembuat Konstitusi), bersama-sama dengan Pemerintah selekas-lekasnja menetapkanKonstitusi Republik Indonesia Serikat jang akan meng-gantikan Konstitusi sementara ini.

5.0.9 Pasal 187

(1) Rantjangan Konstitusi dibuat oleh Pemerintah dan de-ngan amanat Presiden disampaikan kepada Konstituanteuntuk dimusjawaratkan, demi Sidang itu berapat.(2) Pemerintah mendjaga, supaja rantjangan Konstitusiberdasarkan pembangunan Republik Indonesia Serikatdari negara2 sesuai dengan kehendak rakjat, sebagai jangakan dinjatakan dengan tjara demokrasi menurut jang di-tetapkan dalam pasal 43 sampai dengan 46.(3) Berkenaan dengan mendjalankan jang ditetapkan da-lam pasal2 jang tersebut dalam ajat jang lalu, undang-undang federal akan mengadakan tindakan2 jang perlu,sehingga pernjataan suara rakjat jang diperlukan, dipe-roleh dalam satu tahun sesudah Konstitusi ini mulai ber-laku.

5.0.10 Pasal 188

(1) Konstituante dibentuk dengan djalan memperbesarDewan Perwakilan Rakjat jang dipilih menurut pasal 111dan Senat baru jang ditundjuk menurut pasal 97, dengananggota2 luar biasa sebanjak djumlah anggota biasa ma-djelis itu masing2. Anggota2 luar biasa itu dipilih atau-

pun ditundjuk atau diangkat dengan tjara jang sama se-bagai anggota biasa. Ketentuan2 jang berlaku bagi ang-gota2 biasa berlaku pula bagi mereka itu. Pemerintahmengadakan persediaan, sekadar perlu dengan mupakatdengan daerah2-bagian, untuk mendjamin supaja anggo-ta2 luar biasa Dewan Perwakilan Rakjat dan Senat dipi-lih, diangkat ataupun ditundjuk pada waktunja.(2) Rapat gabungan Dewan Perwakilan Rakjat dan Senat,keduanja dengan djumlah anggota dua kali lipat, itulahKonstituante.(3) Ketua Dewan Perwakilan Rakjat jalah Ketua Konsti-tuante, Ketua Senat jalah Wakil Ketua.(4) Jang ditetapkan dalam pasal 87, 93, 94, ajat (3) dan(4), 95 dan 105, berlaku demikian djuga bagi Konstitu-ante.(5) Rapat2 Konstituante terbuka bagi umum, ketjuali dji-ka dianggap perlu oleh Ketua menutup pintu ataupun dji-ka sekurang-kurangnja dua puluh lima anggota menuntuthal itu.

5.0.11 Pasal 189

(1) Konstituante tidak dapat bermupakat atau mengam-bil keputusan tentang rantjangan Konstituante baru, dji-ka pada rapatnja tidak hadir sekurang-kurangnja dua-pertiga dari djumlah anggota-sidang.(2) Konstituante berhak mengadakan perubahan² dalamrantjangan Konstitusi. Konstitusi baru berlaku, djika ran-tjangannja telah diterima dengan sekurang-kurangnja du-apertiga dari djumlah suara anggota jang hadir dan kemu-dian disahkan oleh Pemerintah.(3) Apabila Konstituante sudah menerima rantjanganKonstitusi, maka dikirimkannja rantjangan itu kepadaPresiden untuk disahkan oleh Pemerintah. Pemerintahharus mensahkan rantjangan itu dengan segera. Peme-rintah mengumumkan Konstitusi itu dengan keluhuran.(4) Kepada tiap² negara-bagian akan diberikan kesempat-an menerima Konstitusi. Dalam hal suatu negara-bagiantidak menerima Konstitusi itu, maka negara itu berhakbermusjawarat tentang suatu perhubungan chusus denganRepublik Indonesia Serikat dan Keradjaan Nederland.

6 BAB VI PERUBAHAN, KE-TENTUAN² PERALIHAN DANKETENTUAN² PENUTUP

6.1 Bagian 1

Perubahan

6.2 Bagian 2 23

6.1.1 Pasal 190

(1) Dengan tidak mengurangi jang ditetapkan dalampasal 51, ajat kedua, maka Konstitusi ini hanja da-pat diubah dengan undang-undang federal dan men-jimpang dari ketentuan²nja hanja diperkenankan ataskuasa undang-undang federal; baik Dewan PerwakilanRakjat maupun Senat tidak boleh bermupakat ataupunmengambil keputusan tentang usul untuk itu, djika tidaksekurang-kurangnja dua-pertiga dari djumlah anggota-sidang menghadiri rapat.(2) Undang-undang sebagai dimaksud dalam ajat perta-ma, dirundingkan pula oleh Senat menurut ketentuan2Bagian 2 Bab IV.(3) Usul undang-undang untuk mengubah Konstitusi iniatau menjimpang dari ketentuan2nja hanja dapat diteri-ma oleh Dewan Perwakilan Rakjat ataupun oleh Senat de-ngan sekurangkurangnja dua-pertiga djumlah suara ang-gota jang hadir. Djika usul itu dirundingkan lagi menurutjang ditetapkan dalam pasal 132, maka Dewan Perwa-kilan Rakjat hanja dapat menerimanja dengan sekurang-kurangnja tiga-perempat dari djumlah suara anggota janghadir.

6.1.2 Pasal 191

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan² tentang menge-luarkan dan mengumumkan undang-undang federal, ma-ka perubahan² dalam Konstitusi diumumkan oleh Peme-rintah dengan keluhuran, menurut tjara jang akan diten-tukannja.(2) Naskah Konstitusi jang diubah itu diumumkan sekalilagi oleh Pemerintah setelah, sekadar perlu, bab²nja, ba-gian² tiap² bab dan pasal²nja diberi nomor berturut danpenundjukan²nja diubah.(3) Alat²-perlengkapan berkuasa jang sudah ada dan per-aturan² serta keputusan² jang berlaku pada saat suatuperubahan dalam Konstitusi mulai berlaku, dilandjutkansampai diganti dengan jang lain menurut Konstitusi, ke-tjuali djika melandjutkannja itu berlawanan dengan ke-tentuan² baru dalam Konstitusi jang tidak memerlukanperaturan undang² atau tindakan2 pendjalankan jang le-bih lanjut.

6.2 Bagian 2

Ketentuan2 Peralihan

6.2.1 Pasal 192

(1) Peraturan² undang-undang dan ketentuan² tata-usahajang sudah ada pada saat Konstitusi ini mulai berlaku,tetap berlaku dengan tidak berubah sebagai peraturan²dan ketentuan² Republik Indonesia Serikat sendiri, sela-ma dan sekadar peraturan2 dan ketentuan2 itu tidak di-

tjabut, ditambah atau diubah oleh undang² dan ketentuan²tata-usaha atas kuasa Konstitusi ini.(2) Pelandjutan peraturan² undang-undang dan ketentu-an² tata-usaha jang sudah ada sebagai diterangkan da-lam ajat (1) hanja berlaku, sekadar peraturan² dan keten-tuan² itu tidak bertentangan dengan ketentuan² PiagamPemulihan Kedaulatan, Statut Uni, Persetudjuan Pera-lihan ataupun persetudjuan² jang lain jang berhubung-an dengan pemulihan kedaulatan dan sekadar peraturan²dan ketentuan² itu tidak berlawanan dengan ketentuan²Konstitusi ini jang tidak memerlukan peraturan undang-undang atau tindakan² pendjalankan.

6.2.2 Pasal 193

(1) Sekadar hal itu belum ternjata dari ketentuan²Konstitusi ini, maka undang-undang federal menentuk-an alat²-perlengkapan Republik Indonesia Serikat jangmana akan mendjalankan tugas dan kekuasaan alat-perlengkapan jang mendjalankan tugas dan kekuasa-an itu sebelum pemulihan kedaulatan, jakni atas dasarperundang-undangan jang masih tetap berlaku karenaPasal 1.(2) Pemerintah dengan segera menundjuk seorang wa-kil di Negeri Belanda jang–sambil menunggu peraturan²jang akan diadakan nanti–mendjalankan atas namanja se-gala kekuasaan-pengurus jang, sebelum pemulihan keda-ulatan, didjalankan untuk Pemerintah Indonesia dulu olehalat²-perlengkapan Belanda di Negeri Belanda.

6.2.3 Pasal 194

Sambil menunggu pengaturan kewarganegaraan denganundang-undang jang tersebut dalam ajat (±) pasal 5, ma-ka jang sudah warga-negara Republik Indonesia Serikat,jalah mereka jang mempunjai kewarganegaraan itu me-nurut persetudjuan jang mengenai penentuan kewargane-garaan jang dilampirkan pada Piagam Pemulihan Keda-ulatan.

6.2.4 Pasal 195

Apabila sesuatu pokok jang pada saat Konstitusi ini mulaiberlaku, masuk dalam jang diterangkan dalam lampiranKonstitusi ini, diselenggarakan oleh suatu daerah-bagian,maka daerah-bagian itu berkuasa melandjutkan menje-lenggarakan pokok itu hingga Republik Indonesia Seri-kat mengambil tugas penjelenggaraan itu. Djika demiki-an, maka daerah-bagian dalam melandjutkan penjeleng-garaan itu untuk sementara, akan bertindak sesuai denganpendapat lebih tinggi alat²-perlengkapan federal jang ber-sangkutan.

24 6 BAB VI PERUBAHAN, KETENTUAN² PERALIHAN DAN KETENTUAN² PENUTUP

6.3 Bagian 3

Ketentuan² Penutup

6.3.1 Pasal 196

Segera sesudah Konstitusi ini mulai berlaku, Pemerintahmewadjibkan satu atau beberapa panitia jang diangkatnja,untuk mendjalankan tugas, sesuai dengan petundjuk²nja,bekerdja mengichtiarkan, supaja aturan² jang diperlukanoleh Konstitusi ini diadakan, serta supaja pada umumnjasekalian perundang-undangan jang sudah ada pada saattersebut disesuaikan kepada Konstitusi.

6.3.2 Pasal 197

(1) Konstitusi ini mulai berlaku pada saat pemulihan ke-daulatan. Naskahnja diumumkan pada hari itu dengankeluhuran menurut tjara jang akan ditentukan oleh Pe-merintah.(2) Djikalau dan sekadar sebelum saat jang tersebut da-lam ajat (1), sudah dilakukan tindakan² untuk memben-tuk alat²-perlengkapan Republik Indonesia Serikat danuntuk menjiapkan penerimaan kedaulatan, sekaliannjaatas dasar ketentuan² Konstitusi ini, maka ketentuan²itu berlaku surut sampai pada hari tindakan² bersang-kutan dilakukan. Lampiran. Pokok² Penjelenggaraan-Pemerintahan jang dibebankan kepada Republik Indone-sia Serikat menurut Pasal 51 Konstitusi. a. Pengaturankewarganegaraan dan kependudukan Republik IndonesiaSerikat;b. Imigrasi dan emigrasi, dengan pengertian, bahwaundang-undang federal akan memuat, bahwa tentangbanjaknja imigrasi jang diizinkan terhadap suatu daerah-bagian harus ada persesuaian dengan daerah bersangkut-an;c. Pengaturan umum urusan kolonisasi dan transmigrasi,ketjuali djika kolonisasi dan transmigrasi itu terjadi dida-lam daerah suatu daerah-bagian dan dengan pengertian,bahwa dalam hal transmigrasi dari suatu daerah-bagiankedaerah-bagian lain, tentu harus ada persesuaian antaradaerah-bagian bersangkutan tentang banjaknja transmi-grasi jang akan dilakukan;d. Hak memberi ampun (grasi), amnesti dan abolisi;e. Pengaturan hak pengarang, milik industri, dan hakpembiak (kwekersrecht);f. Pengaturan asas²-pokok hukum sipil antarnegara danhukum antargolongan;g. Pengaturan hukum sipil dan hukum dagang, sekadarhal itu masuk bilangan untuk diatur dari pusat, baik ka-rena kepentingan sosial umum atau karena alasan² eko-nomi, maupun karena artinja jang chusus untuk bagian²penduduk jang penting jang sebagai demikian tidak ma-suk kewargaan sesuatu daerah-bagian;

h. Pengaturan asas²-pokok hukum-pidana;i. Pengaturan asas²-pokok hukum atjara perdata–termasuk dalamnja hukum bukti–dan hukum atjara pi-dana;j. Pengaturan susunan kehakiman federal;k. Pugas dan kekuasaan pendaftaran tanah;l. Pengembalian perhubungan-hukum ekonomi;m. Ganti-rugi kerugian perang;n. Mengatur dan mendjalankan tugas polisi bersangkut-an dengan pokok² penjelenggaraanpemerintahan federal;Pendidikan pegawai atasan polisi; Mengadakan persedi-aan² untuk memadjukan ketjakapan teknik dan daja-gunakepolisian Republik Indonesia Serikat; Mengadakan tin-dakan² untuk memadjukan kerdjasama jang tepat, dima-na perlu, dalam pekerdjaan pelbagai alat-perlengkapanpolisi;o. Hal mata-uang, hal uang dan hal bank, dan djuga pe-ngaturan devisen;p. Pengaturan padjak perseroan;q. Pengaturan padjak kekajaan;r. Pengaturan padjak pendapatan untuk hal² istimewajang ditentukan undang-undang federal;s. Pengaturan impor dari dan ekspor keluar negeri, ter-masuk bea-masuk dan bea-keluar dan djuga penentuandaerah-bea;t. Pengaturan bea meterai;u. Pengaturan tjukai, sekadar penting bagi Republik In-donesia Serikat seluruhnja;v. Monopoli² pemerintah;w. Hubungan² luar negeri, hak² dan kewadjiban² terha-dap pemerintah2 luar-negeri, dan djuga pada umumnjasegala pokok jang mempunjai hubungan rapat denganperhubungan dengan luar-negeri, (sedang dalam perhu-bungan itu Republik Indonesia Serikat harus seluruhnjabertindak);x. Pertahanan negeri, termasuk hal mengatur hukum pi-dana dan hukum patuh-taat ketentaraan, madi dan zahi-ri, dan susunan kehakiman jang bersangkutan dengan itu,dan djuga mengatur dan mengumumkan keadaan perangdan keadaan darurat perang;y. Institut dan organisasi ilmu-pengetahuan jang pentingbagi Republik Indonesia Serikat seluruhnja;z. Pemeliharaan monumen dan perlindungan alam jangpenting bagi Republik Indonesia Serikat seluruhnja;A. Pengumpulan bahan2 statistik dan dokumen jang pen-ting bagi Republik Indonesia seluruhnja;B. Pengaturan dan tindakan² sosial jang penting bagi Re-publik Indonesia Serikat seluruhnja;C. Memberikan pedoman² tentang kedudukan-hukum

25

kepegawaian pemerintah, supaja sedapat-dapatnja didja-min kesesuaian dalam peraturan² jang bersangkutan;D. Pengaturan pengadjaran tinggi dan djalan pengadjaranakademi jang berhubungan dengan itu, termasuk pedom-an² tentang pendidikan² jang memberi hak untuk ma-suk udjian² akademi, dan akibat sipil idjazah pengadjarantinggi;E. Pedoman² tentang penerangan dan penjiaran radio, se-kadar penting bagi Republik Indonesia Serikat seluruhn-ja;F. Aturan² umum tentang pengawasan atas impor dandjuga tentang pengudjian pilem²;G. Pedoman² umum tentang politik agraria, sekadar pen-ting bagi Republik Indonesia Serikat seluruhnja;H. Menolak penjakit menular;I. Perniagaan, keradjinan, pertanian, penternakan peri-kanan dan urusan² ekonomi jang lain diantaranja terma-suk penjediaan makanan, sekadar penting bagi RepublikIndonesia Serikat seluruhnja;J. Perhubungan lalu-lintas, sekadar lebih penting dari pa-da bagi satu daerah-bagian sadja, dan djuga pemanduandan penerangan pantai;K. Penerbangan dan metereologi;L. Topografi dan hidrografi;M. Pengawasan dilaut;N. Pemeliharaan pelabuhan² dan sungai², sekadar pentingbagi peladjaran antarnegara;O. Urusan pos, telgram dan telpon, sekadar Republik In-donesia Serikat jang menjediakan kebutuhan²nja;P. Pengaturan pertambangan;Q. Perundang-undangan umum tentang tenaga air dan lis-trik, dan djuga pembangunan dan eksplotasi perusahaan²tenaga air jang ditentukan oleh federasi;R. Hal tera.

7 PIAGAM-PERSETUDJUAN

antara Delegasi Republik Indonesia dan Delegasi Perte-muan Untuk Permusjawaratan Federal (Bijeenkomst Fe-deraal Overleg) tentang rentjana Kontitusi Republik In-donesia Serikat.Pada hari Sabtu tanggal dua-puluh sembilan bulan Ok-tober tahun seribu sembilan-ratus empatpuluh sembilankami Delegasi Republik Indonesia dan Delegasi Perte-muan Untuk Permusjawaratan Federal (Bijeenkomst Fe-deraal Overleg) jang melangsungkan persidangan kamidi Scheveningen.Setelah mempertimbangkan dan menjetudjui pikiran2ketatanegaraan jang disusun oleh kedua Panitia Ketata-negaraan kami dalam beberapa persidangan bersama di

Scheveningen dan ‘s Gravenhage semendjak bulan Agus-tus sampai achir bulan Oktober tahun 1949; Denganmendjundjung tinggi segala putusan kebulatan jang di-ambil dalam Konperensi Inter- Indonesia dalam sidangn-ja dikota Jogjakarta dan Djakarta dalam bulan Djuli danAgustus 1949; Setelah mempeladjari dan mempertim-bangkan rentjana Konstitusi Republik Indonesia Serikatitu, maka kami Menjatakan bahwa kami menjetudjuinaskah Undang-Undang Dasar Peralihan bernama Kon-stitusi Republik Indonesia Serikat jang dilampirkan padaPiagam-Persetudjuan ini. Kemudian dari pada itu makauntuk membuktikan itu kami kedua Delegasi dengan ber-saksikan Tuhan Jang Maha-Esa terhadap sikap-sutji dankesungguhan-keinginan Bangsa dan Tanah Air Indone-sia Serikat membubuhkan tanda-tangan parap kami padaPiagam-Persetudjuan ini:a. Untuk Republik Indonesia,Pemimpin Delegasi Republik Indonesia(Drs. Moh. Hatta)b Untuk Daerah²-Bagian jang bekerdja-sama dalam per-hubungan B.F.O.Utusan Kalimantan Barat (Sultan Hamid II) KetuaB.F.O.Utusan Indonesia Timur (Ide Anak Agoeng Gde Agoeng)Wakil Ketua B.F.O. pertamaUtusan Madura (Dr. Soeparmo) Wakil Ketua B.F.O. ke-duaUtusan Bandjar (A.A. Rivai)Utusan Bangka (Saleh Achmad)Utusan Belitung (K.A. Moh. Joesoef)Utusan Dajak Besar (Mochran Bin Hadji Moh. Ali)Utusan Djawa Tengah (Dr. r. Sudjito)Utusan Djawa Timur (R. Tg. Djuwito)Utusan Kalimantan Tenggara (M. Jamani)Utusan Kalimantan Timur (Adji Pangeran Sosronegoro)Utusan Pasundan (Mr. R. Tg. Djumhana Wiriaatmadja)Utusan Riau (Radja Mohammad)Utusan Sumatera Selatan (Abdul Malik)Utusan Sumatera Timur (Radja Kaliamsjah Sinaga)

26 8 TEXT AND IMAGE SOURCES, CONTRIBUTORS, AND LICENSES

8 Text and image sources, contributors, and licenses

8.1 Text• Konstitusi Republik Indonesia Serikat Sumber: https://id.wikisource.org/wiki/Konstitusi_Republik_Indonesia_Serikat?oldid=43575Kontributor: Citra~idwikisource, -iNu-, Bennylin, Azmi1995, Hazard-SJ, Bozky dan Pengguna anonim: 5

8.2 Images• Berkas:Wikisource-logo.svg Sumber: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/Wikisource-logo.svg Lisensi: CC BY-SA3.0 Kontributor: Rei-artur Pembuat asli: Nicholas Moreau

8.3 Content license• Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0