K O P E R A S I

Menurut

Undang – undang no. 25 tahun 1992

By: Eka Darmadi

Bentuk Bentuk Badan Usaha di Indonesia

Nama : Sifat : Dasar Hukum 1.Maatschap - Kolektif Buku III Bab 8 K U H Perdata 2.Firma, CV , s.d.a Buku I KUHD & NV/PT 3.PT - s.d.a UU.No.40/2007 4.Koperasi - s.d.a UU.No.25/1992 5.BUMN - s.d.a UU.No.19/2003 6.U D - perorangan ----

K O P E R A S I

Dasar Hukum : Undang – Undang No.25

Tahun 1992 , tentang :

PERKOPERASIAN

(L.N.R.I.Th.1992 No.116 )

menggantikan :

Undang – Undang No.12

Tahun 1967 , tentang :

Pokok-Pokok Koperasi

Pengertian

Pasal 1 angka 1 :

Koperasi adalah badan usaha yang ber –

anggotakan orang-seorang atau badan –

hukum koperasi dengan melandaskan ke –

giatannya berdasarkan prinsip koperasi

sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat

yang berdasar atas kekeluargaan .

Koperasi memiliki 2 (dua) pengertian

1 . Badan Usaha :

Terdiri atas : a. Koperasi Primer

2 bentuk dan

b. Koperasi Sekunder

2 . Gerakan Ekonomi Rakyat yang

berdasar atas asas kekeluargaan

Bentuk Koperasi

1.Koperasi Primer :

a.Adalah koperasi yang didirikan oleh dan

beranggotakan orang-seorang

(Pasal 1 angka 3) ;

b.Dibentuk oleh sekurang-kurangnya

20 (dua puluh) orang

(Pasal 6 ayat (2) )

lanjutan ………..

2 . Koperasi Sekunder :

a. Adalah koperasi yang didirikan oleh

dan beranggotakan koperasi

(Pasal 1 angka 4) ;

b. Dibentuk oleh sekurang-kurangnya

3 (tiga) koperasi

(Pasal 6 ayat (2) )

Prinsip Koperasi

Pasal 5 Ayat (1) : Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut : a. kenggotaan bersifat sukarela dan terbuka b. pengelolaan dilakukan secara demokratis c. pembagian SHU dilakukan se- cara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal e. kemandirian

lanjutan…………….

Ayat (2) : Dalam mengembangkan

koperasi, maka koperasi melak-

sanakan pula prinsip koperasi

sebagai berikut :

a . Pendidikan perkoperasian

b . Kerjasama antar koperasi

Koperasi Sebagai Gerakan Ekonomi Rakyat

Pasal 57 Ayat (1) : Koperasi secara bersama-sama mendirikan satu organisasi tunggal yang berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan bertindak seba- gai pembawa aspirasi koperasi Ayat(2) : Organisasi ini berasaskan Pan- casila Ayat(3) : Nama, tujuan, susunan, dan tata kerja organisasi diatus dalam AD organisasi ybs.

M O D A L

Pasal 41

Ayat (1) : modal koperasi terdiri atas modal

sendiri dan modal pinjaman

Ayat (2) : Modal sendiri dapat berasal dari :

a.simpanan pokok

b.simpanan wajib

c.dana cadangan

d. hibah

Modal Pinjaman

Pasal 41 ayat (3) :

Modal pinjaman dapat berasal dari :

a. Anggota

b. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya

c. Bank dan lembaga keuangan lainnya

d. Penerbitan obligasi dan surat utang

lainnya

e. Sumber lain yang sah

Modal Penyertaan

Pasal 42 ayat (1) :

Selain modal sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 41, Koperasi dapat pula melakukan

Pemupukan modal yang berasal dari modal

penyertaan

Sisa Hasil Usaha

Pasal 45 ayat (1) :

Sisa hasil usaha Koperasi merupakan pen –

dapatan Koperasi yang diperoleh dalam sa-

tu tahun buku dikurangi dengan biaya ,pe-

nyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk

pajak dalam tahun buku yang bersangkutan

Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU)

Pasal 45 ayat (2) :

SHU setelah dikurangi dana cadangan,dibagi

kan kepada anggota sebanding dengan jasa

usaha yang dilakukan oleh masing-masing

anggota dengan koperasi, serta digunakan

untuk keperluan pendidikan perkoperasian

dan keperluanlain dari koperasi, sesuai de –

ngan keputusan Rapat Anggota .

Pembentukan & Pembubaran Koperasi

1 . Pembentukan

a.Koperasi primer dibentuk oleh sekurang

kurangnya 20 orang & koperasi sekunder oleh

3 badan hukum koperasi (Pasal 6) ;

b.Pembentukan koperasi dilakukan dengan –

akta pendirian yang memuat AD, dan

berdomisili di wilayah R.I. (Psl.7 & 8)

c.Koperasi berstatus BH setelah akta pendiri-

annya disahkan oleh pemerintah, yang di –

umumkan di dalam BNRI (Pasal 9 & 10) ‘

Pembubaran

Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berda

sarkan : a . Keputusan Rapat Anggota

b . Keputusan Pemerintah

( Pasal 46 UU No.25 Th.1992 )

Keputusan Pembubaran Koperasi Berdasarkan Keputusan Rapat

Anggota Pasal 49Ayat (1) :

Keputusan pembubaran koperasi oleh

Rapat Anggota diberitahukan secara tertulis

Kepada : a . Semua kreditor ;

b . Pemerintah

Keputusan Pembubaran Koperasi Berdasarkan Keputusan Pemerintah

Keputusan ini dilakukan apabila :

a . terdapat bukti bahwa koperasi yang ber-

sangkutan tidak memenuhi ketentuan

undang-undang ini ;

b . kegiataanya bertentangan dengan ke-

tertiban umum dan/atau kesusilaan ;

c . kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi

diharapkan .

( Pasal 47 ayat (1) UU No.25 Tahun 1992 )

Hapusnya Status Badan Hukum Koperasi

Pasal 56

ayat (1) : Pemerintah mengumumkan pem-

bubaran koperasi di dalam BNRI ;

ayat (2) : Status badan hukum Koperasi ha-

pus sejak tanggal pengumuman

pembubaran Koperasi tersebut

di dalam BNRI .

Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Akibat

Pembubaran Koperasi Untuk kepentingan para Kreditor :

a. Keputusan pembubaran koperasi harus

diberitahukan secara tertulis ;

b. selama pemberitahuan itu belum diter-

rima oleh kreditor, pembubaran itu

belum berlaku bagi kreditor tersebut ;

c. semua kreditor dapat mengajukan ta-

gihan dalam jangka waktu 3 bulan sesudah

diterimanya surat pemberitahuan tersebut ;

d. dilakukan penyelesaian pembubaran koperasi .

Perlindungan Hukum Terhadap anggota

Akibat Pembubaran Koperasi Untuk Kepentingan para anggota : a. dilakukan penyelesaian pembubaran koperasi ; b. penyelesaian pembubaran dilakukan oleh penyelesai yang ditunjuk oleh rapat anggota ; c. penyelesai wajib membagikan sisa hasil penyelesaian kepada anggota ; d. anggota hanya menanggung kerugian sebatas simpanan pokok, simpanan wajib. dan modal penyertaan yang dimilikinya.

S E K I A N

d a n

T E R I M A K A S I H