Kriteria pelabuhan pp 61 & km 53
-
Upload
indonesia-infrastructure-initiative -
Category
Documents
-
view
2.128 -
download
3
Transcript of Kriteria pelabuhan pp 61 & km 53
KRITERIA HIERARKI PELABUHAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIREKTORAT PELABUHAN DAN PENGERUKAN
BATAM, 26 JANUARI 2012
• merupakan Pelabuhan Utama Primer Pelabuhan
Internasional Hub (PIH)
• merupakan Pelabuhan Utama Sekunder Pelabuhan
Internasional (PI)
• merupakan Pelabuhan Utama Tersier Pelabuhan Nasional
(PN)
•merupakan Pelabuhan Pengumpan Primer Pelabuhan Regional
(PR)
•merupakan Pelabuhan Pengumpan Sekunder Pelabuhan Lokal (PL)
HIERARKI,
PERAN
DAN
FUNGSI
PELABUHAN LAUT
BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 53 TAHUN 2002
TENTANG TATANAN KEPELABUHANAN NASIONAL
KRITERIA PELABUHAN INTERNASIONAL
HUB
PELABUHAN INTERNASIONAL
PELABUHAN NASIONAL
PELABUHAN REGIONAL
PELABUHAN LOKAL
PERAN
Melayani angkutan alih muat (transshipment) peti kemas nasional dan internasional dengan skala pelayanan transportasi laut dunia
Sebagai pusat distribusi peti kemas nasional dan pelayanan angkutan peti kemas internasional
Sebagai pengumpan angkutan peti kemas nasional
Sebagai pengumpan pelabuhan-pelabuhan hub internasional, pelabuhan internasional dan pelabuhan nasional
Sebagai pengumpan pelabuhan-pelabuhan hub internasional, pelabuhan internasional, pelabuhan nasional dan pelabuhan regional.
Sebagai pelabuhan induk yang melayani angkutan peti kemas nasional dan internasional sebesar 2.500.000 TEU’s/Tahun atau angkutan lainyang setara
Sebagai tempat alih muat penumpang dan pelayana angkutan peti kemas internasional
Sebagai tempat alih muat penumpang dan barang umum nasional
Sebagai tempat alih muat penumpang dan barang dari/ke pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpan
Sebagai tempat pelayanan penumpang di daerah terpencil, terisolasi, perbatasan, daerah terbatas yang hanya didukung oleh moda transportasi laut.
KRITERIA HIERARKI PELABUHAN BERDASARKAN KM 53 TAHUN 2002
KRITERIA PELABUHAN INTERNASIONAL
HUB
PELABUHAN INTERNASIONAL
PELABUHAN NASIONAL
PELABUHAN REGIONAL
PELABUHAN LOKAL
SKALA PELAYANAN
Sebagai pelabuhan alih muat angkutan peti kemas nasional dan internasional dengan pelayanan berkisar dari 3.000.000 – 3.500.000 TEU’s /Tahun atau angkutan lain yang setara
Melayani angkutan peti kemas sebesar 1.500.000 TEU’s /Tahun atau angkutan lain yang setara
Melayani angkutan peti kemas nasional di seluruh Indonesia
Melayani angkutan laut antar kabupaten/kota dalam propinsi
Sebagai tempat pelayanan moda transportasi laut untuk mendukung kehidupan masyarakat dan berfungsi sebagai tempat multifungsi selain sebagai terminal untuk penumpang juga untuk melayani bongkar muat kebutuhan hidup masyarakat disekitarnya
KRITERIA HIERARKI PELABUHAN BERDASARKAN KM 53 TAHUN 2002
KRITERIA PELABUHAN INTERNASIONAL
HUB
PELABUHAN INTERNASIONAL
PELABUHAN NASIONAL
PELABUHAN REGIONAL
PELABUHAN LOKAL
LOKASI PELABUHAN
Berada dekat dengan Jalur Pelayaran Internasional ± 500 mil.
Berada dekat dengan jalur pelayaran internsional ± 500 mil dan jalur pelayaran nasional ± 50 mil.
Berada dekat dengan jalur pelayaran nasional ± 50 mil.
Berada dekat dengan jalur pelayaran antar pulau ± 25 mil.
Berada pada lokasi yang tidak dilalui jalur transportasi laut regular kecuali keperintisan.
KEDALAMAN
Minimal
- 12 m lws
Minimal
- 9 m lws
Minimal
- 7 m lws
Minimal
- 4 m lws
Minimal
- 1,5 m lws
KRITERIA HIERARKI PELABUHAN BERDASARKAN KM 53 TAHUN 2002
KRITERIA PELABUHAN INTERNASIONAL
HUB
PELABUHAN INTERNASIONAL
PELABUHAN NASIONAL
PELABUHAN REGIONAL
PELABUHAN LOKAL
FASILITAS
- Dermaga peti kemas min
350 m - 4 buah crane - Lapangan
penumpukkan seluas 15 Ha
- Dermaga peti kemas min 250 m
- 2 buah crane - Lapangan
penumpukkan seluas 10 Ha
- Dermaga multipurpose min 150 m
- Mobile crane atau skipgear kapasitas 50 ton
- Dermaga minimal
70 m
- Memiliki fasilitas tambat
JARAK DENGAN PELABUHAN LAINNYA
500 – 1000 mil 200 – 500 mil 50 – 100 mil 20 – 50 mil 5 – 20 mil
KRITERIA HIERARKI PELABUHAN BERDASARKAN KM 53 TAHUN 2002
•pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
PELABUHAN UTAMA
•pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri,alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
PELABUHAN PENGUMPUL
•pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
PELABUHAN PENGUMPAN
HIERARKI
PELABUHAN LAUT
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2009
TENTANG KEPELABUHANAN
KRITERIA PELABUHAN
UTAMA
PELABUHAN
PENGUMPUL
PELABUHAN
PENGUMPAN
REGIONAL
PELABUHAN
PENGUMPAN LOKAL
SKALA
PELAYANAN
Dalam negeri dan Internasional
Dalam Negeri
Dalam Negeri Dalam Negeri
JANGKAUAN
PELAYANAN
Antar negara dan antar provinsi
Antar provinsi Dalam Provinsi Dalam Kabupaten/Kota
VOLUME ALIH
MUAT
jumlah besar jumlah menengah jumlah terbatas jumlah terbatas
FUNGSI
PENGUMPAN
- - merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul
merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul
KRITERIA HIERARKI PELABUHAN BERDASARKAN PP 61 TAHUN 2009
KRITERIA PELABUHAN
UTAMA
PELABUHAN
PENGUMPUL
PELABUHAN
PENGUMPAN
REGIONAL
PELABUHAN
PENGUMPAN LOKAL
PEDOMAN LOKASI
PELABUHAN
- Kebijakan pemerintah yang meliputi pemerataan pembangunan nasional dan meningkatkan petumbuhan wilayah;
- Kesesuaian dengan Tata ruang wilayah propinsi dan pemerataan pembangunan antar propinsi;
- Kesesuaian dengan Tata ruang wilayah kabupaten/kota serta pemerataan dan peningkatan pembangunan kabupaten/kota;
• Kesesuaian dengan Tata Ruang wilayah kabupaten/kota dan pemerataan serta peningkatan pembangunan kabupaten/kota;
- Kedekatan secara geografis dengan tujuan pasar internasional;
- Berdekatan dengan pusat pertumbuhan wilayah ibukota propinsi dan kawasan pertumbuhan nasional;
- Pusat pertumbuhan ekonomi daerah;
₋ Pusat pertumbuhan ekonomi daerah;
KRITERIA HIERARKI PELABUHAN BERDASARKAN PP 61 TAHUN 2009
KRITERIA PELABUHAN
UTAMA
PELABUHAN
PENGUMPUL
PELABUHAN
PENGUMPAN
REGIONAL
PELABUHAN
PENGUMPAN LOKAL
JARAK DENGAN PELABUHAN LAINNYA
- Memiliki jarak tertentu dengan pelabuhan utama lainnya;
- Mempunyai jarak tertentu dengan pelabuhan pengumpul lainnya;
- Jarak dengan pelabuhan pengumpan lainnya;
- Jarak dengan pelabuhan pengumpan lainnya;
JARAK DENGAN RUTE ANGKUTAN LAUT LAINNYA
- Kedekatan dengan jalur pelayaran Internasional;
- Mempunyai jarak tertentu terhadap jalur/rute angkutan laut dalam negeri;
KRITERIA HIERARKI PELABUHAN BERDASARKAN PP 61 TAHUN 2009
KRITERIA PELABUHAN UTAMA PELABUHAN
PENGUMPUL
PELABUHAN
PENGUMPAN
REGIONAL
PELABUHAN
PENGUMPAN LOKAL
FASILITAS - Memiliki luas daratan dan perairan tertentu serta terlindung dari gelombang;
- Memiliki luas daratan dan perairan tertentu serta terlindung dari gelombang;
- Luas daratan dan perairan;
- Luas daratan dan perairan;
KAPASITAS KAPAL YANG DILAYANI
- Mampu melayani kapal dengan kapasitas tertentu;
- Mampu melayani kapal dengan kapasitas tertentu;
- Kemampuan pelabuhan dalam melayani kapal;
- Kemampuan Pelabuhan dalam melayani kapal.
PANJANG DERMAGA
KEDALAMAN
KRITERIA HIERARKI PELABUHAN BERDASARKAN PP 61 TAHUN 2009
KRITERIA PELABUHAN
UTAMA
PELABUHAN
PENGUMPUL
PELABUHAN
PENGUMPAN
REGIONAL
PELABUHAN
PENGUMPAN LOKAL
PEDOMAN
PENGEMBANGAN
Jaringan Jalan Nasional dan/atau
Jaringan Jalur Kereta Api Nasional
Jaringan Jalan Nasional dan/atau
Jaringan Jalur Kereta Api Nasional
Jaringan Jalan Propinsi dan/atau
Jaringan Jalur Kereta Api Propinsi..
Jaringan jalan Kabupaten/kota dan/atau
Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota
KRITERIA HIERARKI PELABUHAN BERDASARKAN PP 61 TAHUN 2009
TERIMA KASIH