LAKIP TAHUN 2018 - Pangkal Pinang
Transcript of LAKIP TAHUN 2018 - Pangkal Pinang
018 LAKIP DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA
i
LAKIP TAHUN 2018
DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP
& TENAGA KERJA
018 LAKIP DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA
i
Hal
Daftar Isi ............................................................................................................. i
Kata Pengantar ................................................................................................. ii
BAB I PENDAHULUAN ........................................................................ 1
A. Latar Belakang .................................................................... 1
B. Dasar Hukum ....................................................................... 2
C. Struktur Organisasi .............................................................. 4
D. Tugas dan Fungsi ................................................................. 6
E. Sumber Daya Manusia ....................................................... 26
F. Sarana Prasarana ................................................................ 27
G. Sumber Pendanaan ............................................................ 28
H. Isu Strategis ....................................................................... 28
I. Sistematika Laporan .......................................................... 29
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ................ 30
A. Perencanaan Strategis ........................................................... 30
B. Perjanjian Kinerja ................................................................ 39
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ................................................. 40
A. Pengukuran Kinerja................................................................ 40
B. Analisis dan Evaluasi Pencapaian Kinerja .............................. 40
C. Realisasi Anggaran ............................................................... 47
D. Strategi Pemecahan Masalah ................................................. 48
BAB IV PENUTUP ................................................................................. 49
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR ISI
2018 LAKIP DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA
ii
018 LAKIP DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA
1
A. Latar Belakang
Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu
Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP&NAKER) Kota Pangkalpinang Tahun 2018
dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari
implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong
terwujudnya sebuah kepemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia.
Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang telah menetapkan
berbagai kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Tahun
2017–2018. Kebijakan program dan kegiatan tersebut telah dijabarkan setiap tahun
menjadi dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
sebagai pedoman dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahunan. Tahun 2018 merupakan
tahun kedua penjabaran Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu
Pintu dan Tenaga Kerja periode 2017 – 2018.
Proses penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang tahun 2018 memiliki dua
fungsi utama. Pertama merupakan sarana bagi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja untuk menyampaikan pertanggungjawaban
kinerja kepada Walikota. Kedua, merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sebagai
upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.
BAB I
PENDAHULUAN
2018 LAKIP DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA
2
Kedua fungsi utama ini merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan
penyampaian laporan kinerja setiap Instansi Pemerintah.
B. Dasar Hukum
Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu
Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang Tahun 2018 berpedoman pada:
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4355);
2.
3.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);
2018 LAKIP DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA
3
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan
Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Perubahan Lampiran
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJP-D) Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2025
(Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 08, Seri E Nomor
04);
14. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2013-
2018 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2014 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2017 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran
Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2017 Nomor 10);
2018 LAKIP DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA
4
16. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksana
Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota
Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 56).
C. Struktur Organisasi
Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi di atas, telah disusun Struktur
Organisasi berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksana
Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang. Secara garis besar Struktur Organisasi
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja adalah
sebagaimana yang tertuang pada bagan I berikut ini :
Bagan I
Struktur Organisasi
2018 LAKIP DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA
5
BIDANG
PENANAMAN MODAL
SEKSI
PERENCAAN DEREGULASIPENANAMAN MODAL
SEKSI
PEMBERDAYAAN USAHA DAN
PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH
SEKSI
PROMOSI PENANAMANMODAL
BIDANG
PENGAWASANDAN PENGENDALIAN
SEKSI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
SEKSI
INFORMASI, PENGADUAN DAN PENINGKATAN LAYANAN
SEKSI
PENGOLAHAN DATA , PELAPORAN DAN SISTEM INFORMASI
BIDANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN
SEKSI
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN I
SEKSI
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN II
SEKSI
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN III
SUB BAGIAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SUB BAGIAN
KEUANGAN
SEKRETARIS
KEPALA DINAS
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL TERTENTUUPT
BIDANG
KETENAGAKERJAAN
SEKSI
PERLUASAN , PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
SEKSI
HUBUNGAN INDUSTRIAL KETENAGAKERJAAN
SEKSI
SYARAT KERJA DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
SUB BAGIAN
PERENCANAAN , EVALUASI DAN PELAPORAN
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA
KOTA PANGKALPINANG
2018 LAKIP DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA
6
D. Tugas Dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis
Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang, bahwa Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja merupakan Dinas Tipe A yang merupakan
unsur pelaksana teknis daerah bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu
Pintu dan Tenaga Kerja yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan
dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris daerah.
Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Walikota
Pangkalpinang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Tugas pokok dan Fungsi Lembaga
Teknis Daerah Kota Pangkalpinang, sebagai berikut :
a. Kepala Dinas
Kepala Dinas mempunyai tugas tugas koordinasi dan menyelenggarakan
pelayanan urusan pemerintahan bidang perizinan, penanaman modal dan
urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.
Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas menyelenggarakan
fungsi:
1) Perumusan kebijakan teknis bidang Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
2) Penetapan rencana strategis dinas untuk mendukung visi dan misi Kota
Pangkalpinang dan kebijakan Walikota;
3) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Kota
Pangkalpinang bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu
Pintu dan Tenaga Kerja;
4) Penetapan rencana kerja dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu
Satu Pintu dan Tenaga Kerja menurut skala prioritas dan
mendistribusikannya kepada bawahan;
5) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
6) Pelaksanaan perencanaan bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu
Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
7) Pengkoordinasian dan pelaksanaan Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja di lingkungan Kota termasuk
2018 LAKIP DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA
7
dukungan dana, sarana dan prasarana ; dan
8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
b. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan
tugas dan pemberian pelayanan administratif dan fungsional kepada seluruh
unit organisasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu
Satu Pintu dan Tenaga Kerja.
Dalam melaksanakan tugasnya sekretariat menyelenggarakan fungsi:
1) Pelaksanaan koordinasi kegiatan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
2) Penyusunan rencana program dan anggaran Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
3) Penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian,
hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
4) Penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi,
verifikasi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan dan pengelolaan
sarana Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja; dan
5) Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan Kepala
Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan prosedur dan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretaris membawahi 3 (tiga)
Sub Bagian meliputi :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Keuangan; dan
c. Sub Bagian Perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
2018 LAKIP DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA
8
Tugas dan Fungsi masing - masing Sub Bagian adalah :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang bertanggung jawab kepada
Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga
Kerja. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
melakukan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan,
kerumahtangggan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi serta pelayanan
informasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga
Kerja. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rencana pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan
naskah dinas, penataan kearsipan, penyelenggaraan kerumahtanggaan, dan
pengelolaan perlengkapan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu
Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
c. Pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi perencanaan dan
pengelolaan administrasi kepegawaian (mutasi, kenaikan gaji berkala, cuti,
disiplin, pengembangan, dan kesejahteraan pegawai);
d. Pengelolaan dan pemeliharaan serta pelaporan barang milik/kekayaan
daerah lingkup Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja;
e. Pengelolaan jaringan informasi dan komunikasi Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, penyimpanan,
pendokumentasian, penyediaan dan pemberian pelayanan informasi kepada
publik, pelaksanaan verifikasi bahan informasi publik, pengujian
konsekuensi atas informasi yang dikecualikan, pemutakhiran informasi dan
dokumentasi, penyediaan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh
masyarakat, penyampaian informasi dan dokumentasi kepada Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berkala; dan
f. Pelaporan pelaksanaan kegiatan administrasi Umum dan Kepegawaian
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.
2018 LAKIP DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA
9
b. Sub Bagian Keuangan
Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
Keuangan yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja. Kepala Sub Bagian
Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.
Untuk melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai
fungsi:
a. Pelaksanaan analisis keuangan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
b. Perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, monitoring evaluasi anggaran Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
c. Pelaporan keuangan (Semesteran dan Akhir Tahun) Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja; dan
d. Pelaksanaan administrasi pengelolaan barang milik/kekayaan daerah Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.
c. Sub Bagian Perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, dipimpin oleh
seorang Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang
bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas Pekerjaan Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja. Sub Bagian Perencanaan,
Evaluasi Dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan
rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja. Untuk melaksanakan
tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan mempunyai
fungsi :
a. Penyusunan bahan perencanaan program dan kegiatan (Rencana strategis,
Rencana Kerja, dan Perjanjian Kinerja, Rencana Umum Penganggaran,
Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Kesekretariatan) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2018 LAKIP DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA
10
dan Tenaga Kerja;
b. Penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan (Laporan
Evaluasi Renja dan Renstra) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu
Satu Pintu dan Tenaga Kerja; dan
c. Penyusunan laporan akhir pelaksanaan program dan kegiatan (Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Pelaksanaan Pemerintah
Daerah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban) Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.
c. Bidang Penanaman Modal
Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi
pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang
Penanaman Modal kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Pemerintah
Kota
Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Penanaman Modal
menyelenggarakan fungsi:
1) perumusan kebijakan dan pedoman teknis pelaksanaan urusan pelayanan
penanaman modal;
2) penyelenggaraan dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di
bidang penanaman modal;
3) pengawasan, pembinaan dan pengendalian tugas pada bidang
penanaman modal;
4) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
5) pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga/instansi lain di
bidang penanaman modal ; dan
6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Bidang Penanaman
Modal membawahi 3 (tiga) Seksi meliputi :
a. Seksi Perencanaan Deregulasi Penanaman Modal;
b. Seksi Pemberdayaan Usaha dan Pengembangan Potensi Daerah;
c. Seksi Promosi Penanaman Modal.
2018 LAKIP DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA
11
Tugas dan Fungsi masing masing kepala Seksi sebagai berikut :
a. Kepala Seksi Perencanaan Deregulasi Penanaman Modal
Kepala Seksi Perencanaan Deregulasi Penanaman Modal mempunyai
tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan
pelaporan di lingkup Perencanaan Deregulasi Penanaman Modal.
Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Perencanaan Deregulasi
Penanaman Modal mempunyai fungsi :
a. melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana
umum, rencana stratagis dan pengembangan penanaman modal
lingkup daerah berdasarkan sektor usaha ;
b. melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana
umum, rencana stratagis dan pengembangan penanaman modal
lingkup daerah berdasarkan wilayah ;
c. melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan
regulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan
sektor usaha ;
d. melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan
regulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan
wilayah ;
e. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Perencanaan Deregulasi
Penanaman Modal kepada Kepala Bidang Penanaman Modal ; dan
f. melaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
b. Kepala Seksi Pemberdayaan Usaha dan Pengembangan Potensi
Daerah;
Kepala Seksi Pemberdayaan Usaha dan Pengembangan Potensi Daerah
mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan
evaluasi dan pelaporan di lingkup Pemberdayaan Usaha dan Pengembangan
Potensi Daerah.
2018 LAKIP DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA
12
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Seksi
Pemberdayaan Usaha dan Pengembangan Potensi Daerah mempunyai fungsi :
a. menyusun ketetapan bidang usaha unggulan/prioritas sesuai
dengan potensi dan daya dukung daerah dalam bentuk daftar
bidang-bidang usaha unggulan/prioritas
b. menyiapkan usulan bidang bidang usaha yang tertutup mutlak
untuk penanaman modal, tertutup untuk PMA, dan bidang bidang
usaha unggulan prioritas ;
c. menganalisis terhadap perkembangan sarana dan prasarana
penunjang investasi serta sektor sektor penting lainnya ;
d. merencanakan penyusunan data dan potensi serta profil
penanaman modal daerah ;
e. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan Usaha dan
Pengembangan Potensi Daerah kepada Kepala Bidang Penanaman
Modal; dan
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sesuai
dengan tugas dan fungsinya
c. Kepala Seksi Promosi Penanaman Modal.
Kepala Seksi Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan
koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di
Promosi Penanaman Modal. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Promosi
Penanaman Modal mempunyai fungsi :
a. melakukan perencanaan promosi penanaman modal;
b. membuat bahan promosi penanaman modal di daerah dalam bentuk
media cetak dan elektronik;
c. menyelenggarakan promosi penanaman modal daerah, baik di
dalam maupun di luar negeri seperti seminar, pameran, temu usaha
dan lokakarya;
d. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Promosi Penanaman Modal
kepada Kepala Bidang Penanaman Modal; dan
2018 LAKIP DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA
13
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sesuai
dengan tugas dan fungsinya
d. Bidang Pengawasan dan Pengendalian
Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas
melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian
dukungan administrasi bidang Pengawasan dan Pengendalian kepada seluruh
unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota.
Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pengawasan dan Pengendalian
menyelenggarakan fungsi:
1) perumusan kebijakan dan perumusan teknis pelaksanaan urusan
pengawasan, pengendalian, informasi, pengaduan dan peningkatan
layanan, data, pelaporan dan sistem informasi;
2) penyelenggaraan dan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang
pengawasan, pengendalian, informasi, pengaduan dan peningkatan
layanan, data, pelaporan dan sistem informasi;
3) pengawasan, pembinaan dan pengendalian tugas pada bidang
pengawasan, pengendalian, informasi, pengaduan dan peningkatan
layanan, data, pelaporan dan sistem informasi;
4) pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
pengawasan, pengendalian, informasi, pengaduan dan peningkatan
layanan, data, pelaporan dan sistem informasi;
5) pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain di
bidang pengawasan, pengendalian, informasi, pengaduan dan
peningkatan layanan, data, pelaporan dan sistem informasi
6) melaporkan pelaksanaan kegiatan Bidang Pengawasan dan Pengendalian
kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
dan Tenaga Kerja; dan
7) pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
2018 LAKIP DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA
14
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana Kepala Bidang
Pengawasan dan Pengendalian membawahi 3 (tiga) Seksi meliputi :
a. Seksi Pengawasan dan Pengendalian
b. Seksi Informasi, Pengaduan dan Peningkatan Layanan
c. Seksi Pengolahan Data, Pelaporan dan Sistem Informasi
Adapun tugas masing masing Kepala Seksi Sebagai Berikut :
1. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian bertugas melakukan
koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup
Pengawasan dan Pengendalian. Untuk melaksanakan Kepala Seksi
Pengawasan dan Pengendalian mempunyai fungsi :
a. melakukan pengawasan atas kepatuhan perusahaan dalam
pelaksanaan perizinan dan non perizinan serta penanaman modal
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
b. melakukan pengawasan atas kewajiban perusahaan atas
pelaksanaan perizinan dan non perizinan serta penanaman modal
sesuai ketentuan kegiatan dan peraturan perundang-undangan ;
c. melakukan pemantauan pelaksanaan penanaman modal
berdasarkan sektor usaha dan wilayah ;
d. melakukan pemantauan realisasi penanaman modal melalui laporan
kegiatan penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah ;
e. melakukan pembinaan pelaksanaan penanaman modal berdasarkan
sektor usaha dan wilayah ;
f. melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal
lingkup daerah ;
g. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengawasan dan
Pengendalian kepada Kepala Bidang Pengawasan dan
Pengendalian; dan
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sesuai
dengan tugas dan fungsinya
2018 LAKIP DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA
15
2. Kepala Seksi Informasi, Pengaduan dan Peningkatan Layanan
Kepala Seksi Informasi, Pengaduan dan Peningkatan Layanan
mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan
evaluasi dan pelaporan di lingkup Informasi, Pengaduan dan Peningkatan
Layanan. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Informasi, Pengaduan dan
Peningkatan Layanan mempunyai fungsi:
a. menyiapkan, mengumpulkan data administrasi pengaduan,
informasi dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan
pelayanan perizinan dan non perizinan;
b. merencanakan, mengidentifikasikan, memfasilitasi, memberikan
layanan penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi
layanan perizinan dan non perizinan;
c. menganalisis data, merumuskan, memonitoring dan
mengevaluasi data permasalahan penanganan pengaduan,
informasi dan konsultasi layanan perizinan dan non perizinan;
d. mengkoordinasikan, menyusun, membuat, mendokumentasikan
dan mengarsipkan laporan penanganan pengaduan, informasi dan
konsultasi layanan perizinan dan non perizinan;
e. menyiapkan data dan bahan, merencanakan dan penyusun
peningkatan layanan yang meliputi pengembangan,
pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan
MP) dan inovasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
f. menyusun laporan pelaksanaan peningkatan layanan yang
meliputi pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar
layanan (SOP, SP, SPM dan MP) dan inovasi pelayanan
perizinan dan non perizinan ;
g. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Informasi, Pengaduan
dan Peningkatan Layanan kepada Kepala Bidang Pengawasan
dan Pengendalian; dan
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sesuai
dengan tugas dan fungsinya
2018 LAKIP DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA
16
3. Kepala Seksi Pengolahan Data, Pelaporan dan Sistem Informasi
Kepala Seksi Pengolahan Data, Pelaporan dan Sistem Informasi
mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan
evaluasi dan pelaporan di lingkup Pengolahan Data, Pelaporan dan Sistem
Informasi. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Pengolahan Data,
Pelaporan dan Sistem Informasi mempunyai fungsi :
a. melakukan analisa perkembangan data perizinan dan non
perizinan serta penanaman modal;
b. melakukan evaluasi data perizinan dan non perizinan serta
penanaman modal;
c. melakukan pengumpulan data dan bahan serta melakukan
penyusunan laporan penerbitan perizinan dan non perizinan serta
penanaman modal ;
d. melakukan pembangunan dan pengembangan sistem informasi
perizinan dan non perizinan serta penanaman modal ;
e. melakukan pemeliharaan sisteminformasi dan jaringan perizinan
dan non perizinan serta penanaman modal;
f. membangun, menyediakan, mengembangkan sarana dan
prasarana infrastruktur jaringan sistem teknologi informasi dan
dukungan administrasi serta peningkatan layanan perizinan dan
non perizinan serta penanaman modal ;
g. melaporkan pelaksanaan kegiatan Pengolahan Data, Pelaporan
dan Sistem Informasi kepada Kepala Bidang Pengawasan dan
Pengendalian; dan
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sesuai
dengan tugas dan fungsinya
e. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan mempunyai tugas
melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian
dukungan administrasi bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan kepada
seluruh unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota.
2018 LAKIP DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA
17
Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan menyelenggarakan fungsi:
1) perumusan kebijakan dan pedoman teknis pelaksanaan urusan
penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;
2) penyelenggaraan dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang
penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;
3) pengawasan, pembinaan dan pengendalian tugas pada bidang
penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;
4) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;
5) pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain
dibidang penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;
6) melaporkan pelaksanaan kegiatan Bidang penyelenggaraan pelayanan
perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu
Satu Pintu dan Tenaga Kerja; dan
7) pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Adapun tugas dan Fungsi Masing masing kepala seksi sebagai berikut :
1. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I
Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I mempunyai
tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan
pelaporan di lingkup Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I. Untuk
melaksanakan Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I
mempunyai fungsi :
a. melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non
perizinan I ;
b. merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non
perizinan I ;
c. mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan I;
d. memeriksa dokumen/berkas permohonan pelayanan perizinan dan
non perizinan I.
2018 LAKIP DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA
18
e. memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non
perizinan I ;
f. mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non
perizinan I;
g. menvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan
I ;
h. membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non
perizinan I ;
i. menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan
perizinan dan non perizinan I ;
j. mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan
dan non perizinan I ;
k. menerbitkan dokumen layanan perizinan dan non perizinan I ;
l. melaporkan pelaksanaan kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan I kepada Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan; dan
m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sesuai
dengan tugas dan fungsinya
2. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II
Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II mempunyai
tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan
pelaporan di lingkup Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II. Untuk
melaksanakan tugas , Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II
mempunyai fungsi :
a. melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non
perizinan II ;
b. merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non
perizinan II ;
c. mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan
II;
2018 LAKIP DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA
19
d. memeriksa dokumen/berkas permohonan pelayanan perizinan dan
non perizinan II.
e. memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non
perizinan II ;
f. mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non
perizinan II;
g. memvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non
perizinan II ;
h. membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non
perizinan II ;
i. menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan
perizinan dan non perizinan II ;
j. mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan
dan non perizinan II ;
k. menerbitkan dokumen layanan perizinan dan non perizinan II ;
l. melaporkan pelaksanaan kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan II kepada Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan; dan
m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sesuai
dengan tugas dan fungsinya
3. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III
Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III mempunyai
tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan
pelaporan di lingkup Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III. Untuk
melaksanakan tugas, Kepala Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan III mempunyai fungsi :
a. melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non
perizinan III;
b. merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non
perizinan III;
2018 LAKIP DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA
20
c. mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan
III;
d. memeriksa dokumen/berkas permohonan pelayanan perizinan dan
non perizinan III.
e. memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non
perizinan III ;
f. mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non
perizinan III;
g. menvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan
III;
h. membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non
perizinan III ;
i. menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan
perizinan dan non perizinan II ;
j. mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan
dan non perizinan III ;
k. menerbitkan dokumen layanan perizinan dan non perizinan III ;
l. melaporkan pelaksanaan kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan I kepada Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan; dan
m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sesuai
dengan tugas dan fungsinya
f. Bidang Ketenagakerjaan
Bidang Ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi
pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang
Ketenagakerjaan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Pemerintah
Kota.
Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Ketenagakerjaan
menyelenggarakan fungsi:
1) koordinasi penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK);
2018 LAKIP DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA
21
2) verifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan
disebarluaskan kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
3) pelaksanaan peningkatan kompetensi sumber daya manusia lembaga
pelatihan kerja swasta;
4) pelaksanaan pemberian izin kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
5) penyebarluasan informasi produktivitas kepada perusahaan kecil;
6) koordinasi pemberian konsultasi produktivitas kepada perusahaan
kecil;
7) koordinasi pengukuran produktivitas tingkat kota
8) koordinasi pemantauan tingkat produktivitas;
9) koordinasi pemberian dan penyebarluasan informasi pasar kerja dalam
pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja serta
perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
10) koordinasi penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam pelayanan antar
kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
11) koordinasi perantaraan kerja dalam pelayanan antar kerja serta
perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
12) verifikasi penerbitan izin kepada lembaga penempatan tenaga kerja
swasta;
13) promosi penyebarluasan informasi syarat-syarat dan mekanisme
bekerja ke luar negeri kepada masyarakat;
14) koordinasi pendaftaran, perekrutan dan seleksi Calon TKI;
15) koordinasi pelayanan dan verifikasi kelengkapan dokumen
ketenagakerjaan Calon TKI ke luar negeri;
16) koordinasi pelayanan penandatanganan perjanjian kerja;
17) koordinasi penyelesaian permasalahan TKI pra dan purna
penempatan;
18) koordinasi pelayanan pemulangan dan kepulangan TKI;
19) pelaksanaan pemberdayaan TKI purna;
20) pelaksanaan penerbitan perpanjangan ijin mempekerjakan tenaga
kerja asing (IMTA) yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) daerah
kab/kota dalam 1 (satu) daerah kab/kota;
2018 LAKIP DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA
22
21) verifikasi dokumen peraturan perusahaan dan perjanjian kerja
bersama dengan ruang lingkup operasi daerah kota;
22) pemberian pelayanan pendaftaran perjanjian kerja bersama daerah
kota;
23) koordinasi proses pengesahan dokumen peraturan perusahaan dengan
ruang lingkup operasi daerah kota;
24) pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di
perusahaan;pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan
Lembaga Kerja Sama Bipartit di perusahaan; dan
25) koordinasi pelaksanaan mediasi terhadap potensi dan mediasi
perselisihan di perusahaan, mogok kerja dan penutupan perusahaan.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Ketenagakerjaan membawahi 3 (tiga)
Seksi meliputi :
a. Seksi Perluasan, Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas ;
b. Seksi Hubungan Industrial Ketenagakerjaan;
c. Seksi Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
Adapun tugas masing-masing kepala seksi sebagai berikut :
1. Kepala Seksi, Perluasan, Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas
Kepala Seksi Perluasan, Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas
mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan
evaluasi dan pelaporan di lingkup Perluasan, Penempatan, Pelatihan dan
Produktivitas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Kepala Seksi Perluasan, Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas
mempunyai fungsi :
a. merencanakan penyediaan sumber daya manusia untuk jabatan
pengantar kerja dan petugas antar kerja;
b. merencanakan penyediaan sarana dan prasarana pemberian informasi
pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, dan perantaraan
kerja;
2018 LAKIP DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA
23
c. membuat rencana kerja tentang perantaraan kerja dalam pelayanan
kerja;
d. merencanakan sumber daya manusia pemberian izin lembaga
penempatan tenaga kerja swasta;
e. menyusun kesiapan sarana dan prasarana perizinan pemberian izin
lembaga penempatan tenaga kerja swasta;
f. menyusun rencana pemantauan dan evaluasi lembaga penempatan
tenaga kerja swasta;
g. menyusun kesiapan sumber daya manusia untuk pelayanan
penerbitan perpanjangan IMTA;
h. memantau dan mengevaluasi hasil penerbitan perpanjangan IMTA;
i. merencanakan penyiapan sumber daya manusia terkait
penyebarluasan informasi syarat dan mekanisme bekerja ke luar
negeri kepada masyarakat;
j. menyusun kesiapan sarana dan prasarana penyebarluasan informasi
syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat;
k. memantau dan evaluasi pelaksanaan penyebarluasan informasi syarat
dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat;
l. merencanakan sumber daya manusia pemberian izin lembaga
penempatan tenaga kerja swasta;
m. menyusun kesiapan sarana dan prasarana perizinan pemberian izin
lembaga penempatan tenaga kerja swasta;
n. menyusun rencana pemantauan dan evaluasi lembaga penempatan
tenaga kerja swasta;
o. merencanakan penyiapan sumber daya manusia terkait pelayanan
kelengkapan dokumen ketenagakerjaan Calon TKI ke luar negeri;
p. menyiapkan sarana dan prasarana pelayanan kelengkapan dokumen
ketenagakerjaan Calon TKI ke luar negeri;
q. merencanakan penyiapan sumber daya manusia terkait pelayanan
penandatanganan perjanjian kerja;
r. menyiapkan sumber daya manusia untuk melakukan penyelesaian
permasalahan TKI pra dan purna penempatan;
2018 LAKIP DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA
24
s. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penyelesaian
permasalahan TKI pra dan purna penempatan;
t. menyusun kebutuhan sumber daya manusia untuk melakukan
pelayanan pemulangan dan kepulangan TKI;
u. menyiapkan sarana dan prasarana pelayanan pemulangan dan
kepulangan TKI;
v. memantau dan mengevaluasi pelayanan pemulangan dan kepulangan
TKI;
w. menyiapkan sumber daya manusia untuk pemberdayaan TKI purna;
x. menyiapkan sarana dan prasarana pemberdayaan TKI purna;
y. memantau dan mengevaluasi pemberdayaan TKI purna;
z. merencanakan penyediaan sumber daya manusia untuk jabatan yang
menangani tugas pengembangan dan perluasan kesempatan kerja
kepada masyarakat;
aa. merencanakan penyediaan sarana dan prasaran pengembangan dan
perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
bb. membuat rencana kerja tentang pengembangan dan perluasan
kesempatan kerja;
cc. mengumpulkan bahan informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang
akan disebarluaskan;
dd. merencanakan pelaksanaan sosialisasi regulasi bidang pelatihan kerja
kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
ee. menganalisis kebutuhan pelatihan kerja bagi sumber daya manusia
lembaga pelatihan kerja swasta;
ff. merancang kesiapan materi pelatihan kerja;
gg. memimpin kegiatan pemantauan dan evaluasi lembaga pelatihan
kerja swasta;
hh. mengumpulkan bahan verifikasi informasi regulasi bidang pelatihan
kerja yang akan disebarluaskan kepada lembaga pelatihan kerja
swasta;
ii. menyusun kebutuhan sumber daya manusia dalam pemberian izin
lembaga pelatihan kerja swasta;
2018 LAKIP DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA
25
jj. menyusun kesiapan sarana dan prasarana perizinan lembaga
pelatihan kerja swasta;
kk. menentukan pemberian tanda daftar lembaga pelatihan kerja;
ll. menyiapkan pelaksaanaan analisis kebutuhan pelatihan:
mm. menyiapkan program pelatihan;
nn. menyiapkan sarana dan prasarana;
oo. menyiapkan instruktur dan tenaga pelatihan;
pp. menyiapkan calon peserta pelatihan kerja;
qq. membuat konsep pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelatihan
kerja;
rr. merencanakan penyiapan sumber daya manusia terkait pemberian
informasi pasar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja;
ss. mengelola penyiapan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan
pemberian informasi pasar kerja kepada pencari kerja dan pemberi
kerja;
tt. merencanakan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan informasi
pasar kerja kepada pencari dan pemberi kerja;
uu. menyiapkan promosi peningkatan produktivitas;
vv. menyiapkan sumber daya manusia bidang konsultansi produktivitas;
ww. menyiapkan alat, teknik, metode peningkatan dan pengukuran
produktivitas;
xx. melaksanakan pemantauan peningkatan produktivitas
yy. menyiapkan sumber daya manusia bidang pengukuran produktivitas;
zz. menyiapkan data dan metode pengukuran produktivitas; dan
aaa. merencanakan Pemantauan tingkat produktivitas;
2. Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Ketenagakerjaan
Kepala Seksi Hubungan Industrial Ketenagakerjaan mempunyai tugas
melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan
pelaporan di lingkup Hubungan Industrial Ketenagakerjaan. Untuk
melaksanakan tugas Kepala Seksi Hubungan Industrial Ketenagakerjaan
mempunyai fungsi :
2018 LAKIP DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA
26
a. Menyiapkan sumber daya manusia yang memahami pencegahan dan
penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
b. Menyediakan sarana dan prasarana dalam upaya penyelesaian
perselisihan hubungan industrial; dan
c. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pencegahan dan
penyelesaian perselihan hubungan industrial, mogok kerja dan
penutupan perusahaan.
3. Kepala Seksi Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Kepala Seksi Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan
evaluasi dan pelaporan di lingkup Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga
Kerja. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Syarat Kerja dan Jaminan
Sosial Tenaga Kerja mempunyai fungsi :
a. menyiapkan sumber daya manusia yang memahami aturan pembuatan
peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama;
b. menyiapkan bahan dalam rangka membentuk kelembagaan di
perusahaan melalui PK, PP, PKB dan lembaga kerja sama Bipartit;
c. membuat konsep Pendaftaran perjanjian kerja bersama di\
kabupaten/kota;
d. menyiapkan Sumber Daya Manusia yang memahami ketentuan
pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja;
e. menyiapkan bahan pengembangan sistem pengupahan dan jaminan
sosial tenaga kerja;
f. menyiapkan penyusunan bahan penetapan upah minimum kota dan
sektoral; dan
g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pengupahan jaminan sosial
tenaga kerja.
E. Sumber Daya Manusia
Pegawai dilingkungan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu
Pintu dan Tenaga Kerja sampai dengan bulan Desember tahun 2018 sebanyak 60
orang, terdiri dari 40 PNS (18 laki-laki dan 22 perempuan) dan 20 non PNS ( 12 laki-
2018 LAKIP DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA
27
laki dan 8 perempuan). Dilihat dari pendidikannya, terlihat jumlah pegawai paling
banyak berpendidikan Strata 1 sejumlah 26 orang, dan berpendidikan SMA sejumlah
16 orang. Jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian sampai dengan bulan
Desember tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 1.1. sebagai berikut:
Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
No Tingkat
Pendidikan
PNS Non PNS Jumlah
L P L P
1 SMP Sederajat - - - - 0
2 SMA Sederajat 5 3 5 3 16
3 D3 2 5 2 - 9
4 S1 3 13 5 5 26
5 S2 7 1 - - 8
6 S3 1 - - - 1
F. Sarana Prasarana
Sarana prasarana sangat dibutuhkan dalam menunjang kinerja pelayanan
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, yang
dalam hal ini kebutuhan setiap pegawai dalam melaksanakan tugas rutin cukup
terpenuhi, misalnya saja setiap bidang telah memiliki komputer sebagai alat bantu
kerja yang utama, hanya beberapa pegawai yang belum memiliki komputer untuk per
individunya. Kebutuhan akan listrik, telepon dan internet pun telah terpenuhi. Selain
itu Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja juga
telah memiliki website yang dapat digunakan sebagai media informasi publik. Hanya
saja untuk bangunan kantor belum optimal, dikarenakan belum memiliki gedung
sendiri, yang semestinya dapat mengakomodir seluruh peralatan dan perlengkapan
kantor, arsip dinas serta sumber daya manusianya.
2018 LAKIP DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA
28
G. Sumber Pendanaan
Pada tahun anggaran 2018, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu
Pintu dan Tenaga Kerja mendapat alokasi dana dari APBD Kota Pangkalpinang sebesar
sebagaimana tertuang dalam Tabel 1.2.
Tabel 1.2
Pagu Anggaran Tahun 2018
NO Uraian
Anggaran
sebelum
Perubahan (Rp)
Anggaran
sesudah
Perubahan (Rp)
Bertambah/
berkurang
%
1. Hasil retribusi
daerah
5.695.329.366,00 3.259.089.366,00 (2.436.240.000,00) (42,78)
2. Lain-lain PAD
yang sah
0 2.464.100,00 2.464.100,00 0
3. Belanja pegawai 4.504.852.902,30 5.007.101.930,30 502.249.028,00
4. Belanja barang
dan jasa
848.893.000,00 1.087.141.500,00 238.248.500,00 28,07
5. Belanja modal 90.500.000,00 90.500.000,00 0 0
H. Isu Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, Kepala Organisasi
Perangkat Daerah menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja
yang disepakati dan menyampaikannya kepada Gubernur/Bupati/Walikota, paling
lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir, Bupati/Walikota menyusun
Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan perjanjian kinerja
yang ditandatangani dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri
paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Adanya pengukuran kinerja adalah untuk menjawab permasalahan-
permasalahan (isu-isu strategis) yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja selama Tahun 2018.
Adapun permasalahan-permasalahan tersebut antara lain :
1. Belum optimalnya koordinasi dalam penerbitan perizinan;
2018 LAKIP DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA
29
2. Belum tersedianya dokumen rencana umum penanaman modal;
3. Kurangnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia;
4. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai.
I. Sistematika Pelaporan
Dengan mempedomani Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, maka sistematika
penyajian LAKIP Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja Tahun 2018 disajikan sebagai berikut :
KATA PENGANTAR
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
B. DASAR HUKUM
C. STRUKTUR ORGANISASI
D. TUGAS DAN FUNGSI
E. SUMBER DAYA MANUSIA
F. SARANA PRASARANA
G. SUMBER PENDANAAN
H. ISU STRATEGIS
I. SISTEMATIKA PELAPORAN
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. PERENCANANAAN STRATEGIS
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. PENGUKURAN KINERJA
B. ANALISIS DAN EVALUASI PENCAPAIAN KINERJA
C. REALISASI ANGGARAN
D. SRATEGI PEMECAHAN MASALAH
BAB IV PENUTUP
LAMPIRAN – LAMPIRAN
2018 LAKIP DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA
30
A. Perencanaan Strategis
1. Visi Dan Misi
Visi juga diartikan sebagai cara pandang jauh ke depan atau gambaran citra
masa depan yang ingin dicapai agar cita-cita dan tujuan yang ingin diwujudkan oleh
organisasi dengan mempertimbangkan berbagai aspek dinamika lingkungan dalam
penyelenggaraan pemerintahan.
Adapun Visi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja adalah sebagai berikut:
“Terwujudnya Pelayanan Perizinan dan Tenaga Kerja Yang Berkualitas
Menuju Pangkalpinang Sebagai Kota Investasi dan Berwawasan Lingkungan”
Penjabaran makna dari Visi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu
Pintu dan Tenaga Kerja adalah sebagai berikut :
Pelayanan Perizinan, yaitu pelayanan perizinan yang baik dan sesuai atau
melebihi standar pelayanan yang ditetapkan;
Tenaga Kerja yang berkualitas, yaitu tenaga kerja yang memiliki kapasitas dan
profesional serta penempatan yang sesuai dengan pendidikan serta keahliannya;
Kota Investasi, Yaitu Kota yang kondusif dalam kegiata usaha dan
keberlangsungan usaha yang dapat akan didukung oleh pelaksanaan pelayanan
perizinan yang prima;
Berwawasan Lingkungan, yaitu Kota yang dalam pelaksanaan pembangunan
selalu memperhatikan daya dukung lingkungan;
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja yang
terpercaya dalam pelayanan perizinan dapat diukur melalui :
a. Prosedur Pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan
kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan;
BAB II
PERENCANAAN DAN
PERJANJIAN KINERJA
2018 LAKIP DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA
31
b. Persyaratan Pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang
diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanan
yang tidak berbelit, jelas atau transparan
c. Kejelasan Petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas
yang memberikan pelayanan;
d. Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam
memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;
e. Tanggung Jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan kewenangan dan
tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian
pelayanan;
f. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan keterampilan
yang dimiliki petugas dalam memberikan /menyelesaikan pelayanan
kepada masyarakat;
g. Kecepatan Pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan
dalam waktu yang ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan;
h. Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan
tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani;
i. Kesopanan dan Keramahan Petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah
serta saling menghargai dan menghormati;
j. Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap
besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan;
k. Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang telah
dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan;
l. Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai
dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
m. Kenyamanan Lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan
yang bersih, rapi dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman
kepada penerima layanan;
n. Keamanan Pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit
penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga
2018 LAKIP DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA
32
masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-
resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan;
o. Proses pengaduan masyarakat, untuk memperoleh umpan balik dari
masyarakat atas pelayanan yang dberikan aparatur, perlu disediakan akses
kepada masyarakat untuk memberikan informasi
saran/pendapat/tanggapan dan pengaduan.
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk
mewujudkan visi, Misi Menjelaskan apa yang akan dilakukannya dan bagaimana
melakukannya. Dengan pernyataan misi, diharapkan seluruh komponen dan pihak
yang berkepentingan dapat mengenal organisasi dan mengetahui peran dan program
serta hasil yang akan diperoleh pada masa yang akan datang, Maka Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja merumuskan pernyataan Misi
sebagai berikut :
1. Meningkatkan iklim investasi yang kondusif dan peningkatan kualitas pelayanan
perizinan;
2. Meningkatkan kapasitas tenaga kerja;
3. Meningkatkan pembinaan hubungan industrial serta perlindungan sosial tenaga
kerja.
2. Tujuan Dan Sasaran
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan
tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5
(lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi
sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di
masa mendatang. Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai visi misi ditunjukkan pada
Tabel 2.1 berikut :
Tabel 2.1
Tujuan Yang Ditetapkan Untuk Mencapai Misi
NO Misi Tujuan
1. Mewujudkan Kesejahteraan
Masyarakat
Meningkatnya kualitas pelayanan
perizinan dan iklim investasi yang
kondusif
2018 LAKIP DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA
33
2. Mewujudkan Kesejahteraan
Masyarakat
Meningkatnya kualitas dan
produktifitas tenaga kerja serta
kesempatan kerja
3. Mewujudkan Kesejahteraan
Masyarakat
Meningkatnya sistem pengawasan dan
hubungan industrial sesuai norma dan
peraturan ketenagakerjaan
Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan
strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi,
misi, dan tujuan organisasi. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam
rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan
sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.
Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus
menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran
yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah
dicapai.
Mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan, maka sasaran-sasaran
strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah
seperti dijelaskan pada tabel 2.2 Berikut:
Tabel 2.2
Target Capaian Sasaran Kinerja
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan
Target
Kinerja
Tahun
2017 2018
MISI I : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat
1.
Meningkatnya
akuntabilitas dan
kualitas pelayanan
publik
Indeks kepuasan
masyarakat
IKM 75 80
Nila investasi
Milyar 107 116
Jumlah calon wirausaha
baru
Orang 40 40
2. Meningkatkan
penempatan tenaga
kerja
Jumlah lowongan
pekerjaan baru
Lowongan 159 160
Persentase pencari kerja
terdaftar yang
ditempatkan
%
50
70
2018 LAKIP DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA
34
3. Meningkatnya
perlindungan
ketenagakerjaan
Persentase kasus yang
diselesaikan melalui
perjanjian bersama
%
100
100
3. Penetapan Kebijakan
Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran tahun 2017-2018 tersebut
diatas, telah ditetapkan berbagai kebijakan, program, kegiatan untuk mewujudkan
tujuan dan sasaran sesuai dengan visi dan misi organisasi. Strategi dan arah kebijakan
merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif untuk menjelaskan bagaimana
Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran secara dengan efektif dan efisien.
Menyusun potensi peluang investasi;
Mempromosikan potensi dan peluang investasi;
Membuat Standar pelayanan perizinan dan Standar Operasional Prosedur;
Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam penyelenggaraan
perizinan;
Menyediakan Sarana dan Prasarana pendukung penyelenggaraan perizinan;
Meningkatkan kemampuan dan keterampilan Sumber daya Aparatur;
Peningkatan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja dan
remaja lulus sekolah;
Menigkatkan peran aktif Perusahaan maupun sektor usaha lainnya dalam
memberikan data akurat serta sosialisasi lowongan kerja dan penempatan
tenaga kerja;
Meningkatkan dan mendorong kepatuhan pengusaha terhadap aturan Undang-
Undang Ketenagakerjaan dan menekan angka kecelakaan kerja;
Peningkatan Fasilitasi penyeselesaian hubungan indutrial dan peningkatan
peran jamsostek.
4. Program dan Kegiatan Tahun 2018
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
menetapkan berbagai program dan kegiatan untuk mendukung tugas dan fungsi Dinas.
Adapun program dan kegiatan tersebut terdiri dari :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan sebagai
berikut:
2018 LAKIP DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA
35
1.1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Indikator tersedianya jasa komunikasi dan listrik
Biaya Rp. 91.439.000,00
1.2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Indikator tersedianya jasa administrasi keuangan
Biaya Rp. 27.258.000,00
1.3 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Indikator tercapainya kebersihan kantor
Biaya Rp. 39.815.000,00
1.4 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Indikator terpeliharanya peralatan kerja/ kantor
Biaya Rp. 18.150.000,00
1.5 Penyediaan alat tulis kantor
Indikator kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kantor
Biaya Rp. 21.900.000,00
1.6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Indikator memudahkan pelaksanaan tugas administrasi
Biaya Rp. 16.620.000,00
1.7 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
Indikator tersedianya komponen listrik
Biaya Rp. 5.300.000,00
1.8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Indikator peralatan dan perlengkapan kantor
Biaya Rp. 88.000.000,00
1.9 Penyediaan peralatan rumah tangga
Indikator peralatan rumah tangga
Biaya Rp. 4.660.000,00
1.10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Indikator tersedianya bahan bacaan
Biaya Rp. 5.400.000,00
1.11 Penyediaan makanan dan minuman
Indikator tersedianya makanan dan minuman harian dan rapat
2018 LAKIP DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA
36
Biaya Rp. 3.960.000,00
1.12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Indikator meningkatnya kualitas pelaksanaan kegiatan OPD
Biaya Rp. 308.915.000,00
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan sebagai
berikut :
2.1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung/kantor
Indikator terpelihara gedung kantor
Biaya Rp. 40.495.000,00
2.2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Indikator terpeliharanya unit kendaraan dinas
Biaya Rp. 73.448.500,00
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan sebagai berikut :
3.1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Indikator tersedianya pakaian seragam pelayanan
Biaya Rp. 56.000.000,00
4. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan, dengan kegiatan sebagai berikut :
4.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
Perangkat Daerah
Indikator tersusunnya lakip, LPPD dan LKPJ
Biaya Rp. 4.500.000,00
4.2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Indikator tersusunnya laporan keuangan semesteran
Biaya Rp. 4.500.000,00
4.3 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Indikator tersusunnya laporan keuangan akhir tahun
Biaya Rp. 4.500.000,00
2018 LAKIP DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA
37
4.4 Penyusunan RENJA (RKT, RKA dan DPA)
Indikator tersusunnya RKT,RKA dan DPA
Biaya Rp. 4.500.000,00
5. Program Peningkatan PAD dan Pendapatan lainnya, dengan kegiatan sebagai
berikut :
5.1 Optimalisasi Penerimaan PAD
Indikator terselenggaranya Pelayanan Perizinan
Biaya Rp. 416.927.000,00
6. Program Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, dengan kegiatan
sebagai berikut :
6.1 Monitoring Peningkatan Keterampilan pencari kerja melalui LLS/LLP
Indikator data pencari kerja yang terampil melalui LLS/ LLP
Biaya Rp. 32.000.000,00
6.2 Monitoring Penempatan tenaga AKL, AKAD dan TKA
Indikator data dan informasi penempatan tenaga kerja AKL,
AKAD dan TKA
Biaya Rp. 33.000.000
7. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, dengan kegiatan
sebagai berikut :
7.1 Penyusunan laporan potensi dan peluang investasi
Indikator tersedianya informasi potensi dan peluang investasi
daerah
Biaya Rp. 65.000.000,00
7.2 Penyusunan rencana umum penanaman modal
Indikator tersusunnya dokumen rencana umum penanaman
modal
Biaya Rp. 70.000.000,00
8. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, dengan kegiatan
sebagai berikut :
2018 LAKIP DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA
38
8.1 Pengembangan System Informasi Penanaman Modal
Indikator jumlah website yang tersedia/ dipelihara
Biaya Rp. 17.908.000,0
8.2 Sistem Informasi Perizinan Terpadu
Indikator tersedianya SIM Perizinan
Biaya Rp. 17.798.000,0
8.3 Survey indeks pelayanan perizinan
Indikator tersedianya data IKM Perizinan
Biaya Rp. 35.000.000,0
8.4 Peningkatan kualitas pelayanan perizinan
Indikator tersedianya buku standar pelayanan perizinan
Biaya Rp. 30.000.000,0
9. Program Peningkatan Kesempatan Kerja, dengan kegiatan sebagai berikut :
9.1 Aplikasi IPK dan Bursa Kerja Online , entri data Pencari Kerja
Indikator Data Informasi Pencari Kerja di Kota Pangkalpinang
Biaya Rp. 164.230.000
10. Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga
Kerja, dengan kegiatan sebagai berikut :
10.1 Fasilitas Prosedur Penyelesaian Hubungan Industrial
Indikator terciptanya penyelesaian perselisihan hubungan
industrial antar pekerja dan perusahaan
Biaya Rp. 54.107.000,00
10.2 Rakor Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit
Indikator adanya Kerjasama antara Pengusaha dan pekerja
Biaya Rp. 72.871.000,00
Pada tahun 2018, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja melaksanakan 10 (sepuluh) program dan 31 (tiga puluh satu) kegiatan
dengan total biaya yakni sebesar Rp. 6.184.743.430,306, sedangkan di tahun 2017,
2018 LAKIP DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA
39
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
melaksanakan 9 (sembilan) program dan 26 (dua puluh enam) kegiatan dengan total
biaya yakni sebesar Rp. 5.218.451.578.
B. Perjanjian Kinerja
Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan
penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang
lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator
kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan
kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu
berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen
tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan
anggaran.
Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT,
IKU, dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), seperti tercantum pada lampiran
laporan ini.
2018 LAKIP DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA
40
A. Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indicator dan capaian
kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan
program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis. Rincian
pengukuran kinerja berisi indicator kinerja, target realisasinya dan pencapaian target
masing-masing kegiatan dan sasaran. Penetapan indicator kinerja didasarkan pada
kelompok : masukan (input), proses (process), keluaran (output), hasil (outcome),
manfaat dan dampak. Sedangkan satuan pengukuran masing-masing indicator
ditetapkan dalam bentuk : rupiah, persen, bulan, jenis dan sebagainya.
Berdasarkan sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan visi, misi dan tujuan,
kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2018 dituangkan dalam rencana kinerja tahun
2018.
B. Analisis dan Evaluasi Pencapaian Kinerja
Tahapan akuntabilitas kinerja berikutnya adalah evaluasi kinerja. Evaluasi ini
bertujuan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dihadapi
dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian misi agar dapat dinilai dan di
pelajari guna perbaikan pelaksanaan program atau kegiatan di masa yang akan
datang.
Adapun evaluasi terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian pada
masing-masing sasaran dapat kami kemukakan sebagai berikut :
Sasaran 1:
Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik
Pencapaian sasaran 1 meliputi 3 (tiga) indikator seperti pada tabel di bawah ini :
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
2018 LAKIP DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA
41
Tabel 3.1
Analisis pencapaian Sasaran 1
No Indikator
Kinerja Satuan
Tahun 2017 Tahun 2018
Target Realisasi % Target Realisasi %
1. Jumlah calon wirausaha baru
Orang 40 40 100% 40 0 0
2. Indeks
kepuasan masyarakat
IKM 75 82,91 110% 80 84,36 105
%
3.
Nilai investasi
Milyar
107
880.24
1.353.
176 M
822%
116
1.951.
236.55
0.933 T
168
2%
Dari tiga target indikator kinerja di atas, indikator jumlah calon wirausaha
baru pada tahun 2018 tidak terealisasi dikarenakan Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja tidak mendapat alokasi dana dari
APBN, sehingga tidak dapat melaksanakan program pembentukan calon wirausaha
baru.
Untuk indeks kepuasan masyarakat diperoleh dari jawaban-jawaban responden
terhadap pertanyaan pada kuisioner yang telah disebarkan. Pertanyaan tersebut
tentang kepuasan perizinan yang dilakukan oleh masyarakat ketika mengurus
perizinan, yang terdiri dari unsur persyaratan; unsur prosedur; unsur waktu pelayanan;
unsur biaya/ tarif; unsur produk spesifikasi jenis pelayanan; unsur kompetensi
pelaksana; unsur perilaku pelaksana; unsur penanganan, pengaduan, saran dan
masukan; dan unsur sarana dan prasarana.
Sedangkan nilai investasi seperti tabel di atas berasal dari SIUP (Surat Izin
Usaha Perdagangan). Seperti yang dapat dilihat pada tabel 3.1, target nilai investasi
dari tahun 2017 ke 2018 meningkat, begitu pula realisasi nilai investasi dari tahun 2017
hanya Rp.880.241.353.176 lalu di tahun 2018 menjadi Rp.1.951.236.550.933. Hal ini
dapat disebabkan karena kegiatan promosi investasi yang dilaksanakan sejak 2017
lebih optimal, sehingga menarik para pemohon untuk mengurus SIUP.
Program dan kegiatan serta penganggaran untuk mencapai sasaran satu
adalah:
2018 LAKIP DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA
42
Tabel 3.2
Program, kegiatan dan penganggaran sasaran 1
No. Program Kegiatan Anggaran
Perubahan (Rp)
Realisasi (Rp) Output yang
dihasilkan
1. Pembentukan
calon
wirausaha baru
- - - -
2.
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air
dan listrik
91,439,000.00
56.901.844,00
tersedianya jasa
komunikasi dan listrik
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
27,258,000.00
25.810.000,00
tersedianya jasa administrasi
keuangan
Penyediaan jasa kebersihan
kantor
39,815,000.00
38.943.536,00 tercapainya kebersihan
kantor
Penyediaan jasa
perbaikan peralatan kerja
18,150,000.00
15.250.000,00
terpeliharanya
peralatan kerja/ kantor
Penyediaan alat tulis kantor
21,900,000.00
19.470.000,00
kelancaran
pelaksanaan tugas-tugas
kantor
Penyediaan
barang cetakan
dan penggandaan
6,620,000.00
16.055.000,00
memudahkan
pelaksanaan tugas
administrasi
Penyediaan
komponen instalasi listrik/
penerangan
bangunan kantor
5,300,000.00
5.265.000,00
tersedianya
komponen listrik
Penyediaan
peralatan dan
perlengkapan
kantor
88,000,000.00
75.983.000,00
peralatan dan
perlengkapan kantor
Penyediaan
peralatan rumah
tangga
4,660,000.00
4.245.227,00 peralatan rumah
tangga
Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan
perundang-undangan
5,400,000.00
4.800.000,00 tersedianya
bahan bacaan
Penyediaan makanan dan
minuman
3,960,000.00
-
tersedianya
makanan dan
minuman harian dan rapat
Rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi keluar
daerah
308,915,000.00
305.292.102,00
meningkatnya
kualitas pelaksanaan
kegiatan OPD
Program
Peningkatan
Pemeliharaan
rutin/berkala
40,495,000,00
34.028.536,00
terpelihara
gedung kantor
2018 LAKIP DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA
43
Sarana dan
Prasarana Aparatur
gedung/kantor
Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
73,448,500,00
56.894.976,00
Terpeliharanya
unit kendaraan
dinas
Program
Peningkatan Disiplin
Aparatur
Pengadaan
pakaian dinas beserta
perlengkapannya
56.000.000,00
54.800.000,00
Tersedianya
pakaian seragam pelayanan
Program Peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja
Perangkat
Daerah
4,500,000.00
3.465.000,00
tersusunnya
lakip, LPPD dan LKPJ
Penyusunan pelaporan
keuangan
semesteran
4,500,000.00
4,500,000.00
tersusunnya
laporan keuangan semesteran
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir
tahun
4,500,000.00
4,500,000.00
tersusunnya
laporan keuangan akhir tahun
Penyusunan
RENJA (RKT,
RKA dan DPA)
4,500,000.00
3.970.000
Tersusunnya
RKT,RKA dan
DPA
Program Peningkatan
PAD dan
Pendapatan lainnya
Optimalisasi Penerimaan PAD
416,927,000.00
381.521.756,00
Terselenggaranya Pelayanan
Perizinan
Program
Peningkatan
Iklim Investasi dan Realisasi
Investasi
Pengembangan
System
Informasi Penanaman
Modal
17,908,000.00
17.600.000,00
jumlah website
yang tersedia/ dipelihara
Sistem Informasi
Perizinan Terpadu
17,798,000.00
17.426.000,00 Tersedianya SIM
Perizinan
Survey indeks
pelayanan perizinan
35,000,000.00
34.941.000,00 Tersedianya data
IKM Perizinan
Peningkatan
kualitas
pelayanan perizinan
30,000,000.00
29.161.600,00
Tersedianya
buku standar
pelayanan perizinan
Program
Peningkatan
Promosi dan Kerja sama
Investasi
Penyusunan
laporan potensi
dan peluang
investasi
65,000,000.00
64.293.268,00
tersedianya
informasi potensi
dan peluang
investasi daerah
2018 LAKIP DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA
44
Penyusunan
rencana umum penanaman
modal
70,000,000.00
65.042.500,00
tersusunnya
rencana umum penanaman
modal
Pelaksanaan kegiatan yang menunjang sasaran satu di tahun 2018 berjalan
dengan cukup baik. Dari 26 kegiatan di atas, hanya satu kegiatan yang anggarannya
tidak dicairkan, yaitu kegiatan penyediaan makanan dan minuman. Hal ini terjadi
dikarenakan ketidaksiapan panitia pelaksana kegiatan sehingga berdampak tidak
tersedianya dokumen guna pengusulan pencairan anggaran kegiatan tersebut.
Sasaran 2:
Meningkatkan penempatan tenaga kerja
Pencapaian sasaran 2 meliputi 2 (dua) indikator seperti pada tabel di bawah ini :
Tabel 3.3
Analisis pencapaian Sasaran 2
No Indikator
Kinerja Satuan
Tahun 2017 Tahun 2018
Target Realisasi % Target Realisasi %
1. Jumlah
lowongan
pekerjaan baru
Lowong
an
159
419
263%
160
493
308
%
2. Persentase
pencari kerja
terdaftar yang
ditempatkan
%
50
36,57
73%
70
73,91
105%
Terdapat peningkatan jumlah lowongan pekerjaan baru dari tahun 2017
sampai 2018, yaitu 419 di tahun 2017 dan 493 di tahun 2018. Hal ini disebabkan oleh
banyaknya perusahaan swasta yang membutuhkan tenaga kerja, sehingga adanya
peningkatan jumlah lowongan pekerjaan.
Sedangkan persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan pada tahun
2017 belum memenuhi target kinerja sebesar 50%, hanya terealisasi sebesar 36,57%.
Di tahun 2018, terdapat peningkatan yaitu dengan target sebesar 73% dan terealisasi
sebesar 73,91%. Faktor pendorong peningkatan pencari kerja terdaftar yang
ditempatkan antara lain adalah peningkatan kualitas dari si pencari kerja itu sendiri
sehingga banyak pencari kerja yang lulus dalam seleksi CPNS, baik itu di
2018 LAKIP DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA
45
Kementerian/ Lembaga/ Pemda serta perusahaan swasta lainnya, terutama perusahaan
baru yang bergerak di bidang perhotelan.
Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencari kerja terdaftar
yang ditempatkan adalah jumlah pencari kerja yang ditempatkan dibagi jumlah
pencari kerja yang mendaftar dikali seratus.
Program dan kegiatan serta penganggaran untuk mencapai sasaran dua
adalah:
Tabel 3.4
Program, kegiatan dan penganggaran sasaran 2
No. Program Kegiatan Anggaran
Perubahan
(Rp)
Realisasi (Rp) Output yang
dihasilkan
1.
Program
Peningkatan
Kesempatan Kerja
Aplikasi IPK
dan Bursa
Kerja Online , entri data
Pencari Kerja
164,230,000,00
63.348.141,00
Data
Informasi
Pencari Kerja di Kota
Pangkalpinang
Program Peningkatan
kualitas dan
produktivitas tenaga kerja
Monitoring
Penempatan tenaga AKL,
AKAD dan
TKA
33,000,000,00
5.725.000,00
data dan informasi
penempatan
tenaga kerja AKL, AKAD
dan TKA
2. Program Peningkatan
Kesempatan
Kerja
Aplikasi IPK dan Bursa
Kerja Online ,
entri data Pencari Kerja
164,230,000,00
63.348.141,00
Data Informasi
Pencari Kerja
di Kota Pangkalpinang
Monitoring
Peningkatan Keterampilan
pencari kerja
melalui LLS/LLP
32,000,00000
23.079.368,00
data pencari
kerja yang
terampil melalui LLS/
LLP
Realisasi keuangan kegiatan Monitoring Penempatan tenaga AKL, AKAD dan
TKA hanya sebesar 17,35% dikarenakan dalam penentuan rencana penarikan dana
yang kurang efektif dan belum optimal dalam penentuan indikator kegiatan serta
target kinerja kegiatan.
Kegiatan Aplikasi IPK dan Bursa Kerja Online, entri data Pencari Kerja hanya
sebesar 38,57% dikarenakan tidak dilaksanakannya ISO dan pelatihan pegawai.
2018 LAKIP DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA
46
Sasaran 3:
Meningkatnya perlindungan ketenagakerjaan
Pencapaian sasaran 3 meliputi 1 (satu) indikator seperti pada tabel di bawah ini :
Tabel 3.5
Analisis pencapaian Sasaran 3
No Indikator
Kinerja Satuan
Tahun 2017 Tahun 2018
Target Realisasi % Target Realisasi %
1. Persentase kasus yang
diselesaikan
melalui perjanjian
bersama
%
100%
43%
43%
100%
42%
42
%
Indikator persentase kasus yang diselesaikan melalui perjanjian bersama pada
tahun 2017 hanya terealisasi sebesar 43% dan pada tahun 2018 hanya 42%. Hal
tersebut dapat disebabkan oleh penentuan target kinerja yang terlampau tinggi,
sementara yang diharapkan adalah kasus perselisihan akan menurun setiap tahunnya.
Program dan kegiatan serta penganggaran untuk mencapai sasaran satu
adalah:
Tabel 3.6
Program, kegiatan dan penganggaran sasaran 3
No. Program Kegiatan Anggaran
Perubahan
(Rp)
Realisasi (Rp) Output yang
dihasilkan
1. Program
Pengembangan
Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja
Fasilitas
Prosedur
Penyelesaian
Hubungan Industrial
54,107,000.00
38.909.468,00
terciptanya
penyelesaian
perselisihan
hubungan industrial
antar pekerja
dan perusahaan
Rakor
Lembaga
Kerjasama
(LKS) Tripartit
72,871,000.00
33.473.300,00
Adanya
Kerjasama
antara Pengusaha
dan pekerja
Realisasi keuangan kegiatan Rakor Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit hanya
sebesar 45,94%, hal itu disebabkan karena survey/ reaksi cepat dilaksanakan. Survey/
reaksi cepat dapat dilaksanakan bila terjadi mogok kerja di lingkungan perusahaan.
2018 LAKIP DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA
47
C. Realisasi Anggaran
NO Uraian Anggaran sesudah
Perubahan (Rp) Realisasi (Rp)
%
1. Hasil retribusi
daerah
3.259.089.366,00 4.088.302.000,00 125,46
2. Lain-lain PAD yang
sah
2.464.100,00 3.630.180,00 147,32
3. Belanja pegawai 5.007.101.930,30 4.640.947.581,30 92,69
4. Belanja barang dan
jasa
1.087.141.500,00 869.513.346,00 79,98
5. Belanja modal 90.500.000,00 78.468.227,00 86,71
Realisasi hasil retribusi daerah sebesar Rp.4.088.302.000,00 didapatkan dari
retribusi IMB (izin mendirikan bangunan) Rp. 4.049.438.000,00; retribusi izin
gangguan sebesar Rp. 2.912.000,00; retribusi izin trayek Rp. 18.480.000,00 serta
retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing sebsesar Rp.
17.472.000,00.
Lain-lain PAD yang sah didapatkan dari pendapatan denda retribusi IMB dan
denda retribusi izin gangguan yaitu sebesar Rp.3.343.460,00 dan Rp.286.720,00.
Realisasi belanja pegawai adalah sebesar Rp.4.640.947.581,30 yaitu 92,69%
dari anggaran sebesar Rp.5.007.101.930,30. Belanja pegawai ini terdiri dari
Rp.2.404.353.064,00 belanja gaji dan tunjangan; belanja tambahan penghasilan PNS
sebesar Rp.1.525.000.000,00; belanja insentif pemungutan retribusi daerah Rp.
154.880.468,30; honorarium PNS Rp.154.665.000,00; serta honor Non PNS sebesar
Rp.402.049.049,00.
Untuk belanja barang dan jasa sebesar Rp. 869.513.346,00 terdiri dari Rp.
64.199.000,00 belanja bahan pakai habis; Rp. 61.701.844,00 belanja jasa kantor;
Rp.47.212.842,00 belanja perawatan kendaraan bermotor; Rp.126.799.650,00 belanja
cetak dan penggandaan; Rp. 13.118.000,00 belanja makanan dan minuman;
Rp.6.400.000,00 belanja pakaian dinas dan atributnya; Rp.29.500.000,00 belanja
pakaian kerja; Rp.18.900.000,00 belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu;
Rp.437.932.010,00 belanja perjalanan dinas; Rp.47.500.000,00 belanja pemeliharaan
serta Rp.16.250.000,00 belanja jasa narasumber/ tenaga ahli/ instruktur.
Belanja modal yang terealisasi sebesar Rp.78.468.227,00 terdiri dari belanja
modal peralatan dan mesin-pengadaan alat kantor Rp.5.850.000,00; belanja modal
peralatan dan mesin-pengadaan alat rumah tangga Rp.33.705.227,00 dan belanja
modal peralatan dan mesin-pengadaan komputer Rp.38.913.000,00.
2018 LAKIP DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA
48
D. Strategi Pemecahan Masalah
Pada hakikatnya, masalah adalah kesenjangan antara kenyataan dan yang
diharapkan, sedangkan pemecahan masalah atau penyelesaian masalah adalah proses
pencarian jalan keluar bagi si masalah tersebut.
Seperti yang telah dikemukakan di bab satu, Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja memiliki beberapa permasalahan
dalam menyelenggarakan urusan penanaman modal dan tenaga kerja yaitu:
1. Belum optimalnya koordinasi dalam penerbitan perizinan;
2. Belum tersedianya dokumen rencana umum penanaman modal;
3. Kurangnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia;
4. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai.
Berbagai cara telah diupayakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja. Misalnya saja mengusulkan sejumlah anggaran
untuk mengakomodir kebutuhan dinas, seperti gedung, peralatan dan perlengkapan
kantor serta pendidikan dan pelatihan pegawai. Di tahun 2018, kebutuhan yang dapat
dipenuhi hanya beberapa peralatan dan perlengkapan kantor, itu pun belum seluruh
perangkat komputer yang dapat disediakan, dengan harapan bila dapat terpenuhi kelak
dapat menunjang penyelenggaraan online system submission.
Anggaran di tahun 2018 belum mencukupi untuk dapat meningkatkan kualitas
SDM yang ada, begitu pula dengan gedung. Saat ini, sekretariat dan beberapa bidang
masih terpisah dengan bidang ketenagakerjaan dikarenakan belum memiliki bangunan
sendiri. Di masa yang akan datang, diharapkan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja benar-benar bisa dijadikan satu pintu, sehingga
nantinya pelayanan perizinan di Kota Pangkalpinang menjadi hanya satu pintu yaitu
di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.
Untuk menjawab permasalahan nomor dua, di tahun 2018 telah disusun
rencana umum penanaman modal kota, yang merupakan dokumen perencanaan
penanaman modal di daerah yang akan menjadi acuan dalam melaksanakan pelayanan
penanaman modal dengan memperhatikan arah kebijakan penanaman modal
sebagaimana amanat peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman modal nomor 9
tahun 2012.
2018 LAKIP DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA
49
Dapat diinformasikan bahwa hasil capaian kinerja Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja pada tahun 2018 adalah sebesar
92,33%. Hal ini dikarenakan ada beberapa kegiatan yang realisasi kinerjanya belum
memenuhi target yang telah ditentukan, diantaranya adalah :
1. Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya. Dari target
berjumlah 6 jenis, hanya 5 jenis yang terealisasi dikarenakan pakaian
rompi pelayanan tidak diambil karena surat izin gangguan sudah dicabut
sehingga tidak ada lagi petugas survey izin tersebut;
2. Kegiatan Monitoring Penempatan tenaga AKL, AKAD dan TKA yang
pelaksanaannya hanya terealisasi 5 bulan dari 12 bulan. Hal ini disebabkan
karena tidak efektif dan efisien dalam pengaturan anggaran kas
pelaksanaan kegiatan, belum optimal dalam penentuan indikator kegiatan
serta target kinerja kegiatan;
3. Pada kegiatan Aplikasi IPK dan Bursa Kerja Online, entri data Pencari
Kerja, perencanaan kegiatannya belum optimal sehingga ISO dan
pelatihan bagi pegawai tidak dilaksanakan;
4. Target kinerja pada kegiatan Fasilitas Prosedur Penyelesaian Hubungan
Industrial terlalu tinggi yaitu 100 kasus, sementara yang terealisasi hanya
42 kasus;
5. Penentuan target kinerja kegiatan Rakor Lembaga Kerjasama (LKS)
Tripartit kurang tepat.
Keberhasilan dalam pencapaian target berawal dari perencanaan yang matang,
adanya komitmen, kerja sama dan partisipasi dari sesama pegawai, pimpinan maupun
Pemerintah. Untuk realisasi kinerja yang belum tercapai, harus ditindaklanjuti agar di
masa yang akan datang tidak terulang lagi.
BAB IV
PENUTUP
2018 LAKIP DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA
50
Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi akuntabilitas
kinerja, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang,
penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta
penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.