LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INTANSI … · KELAS IA TAHUN 2018 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA...

PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS IA

TAHUN 2018

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INTANSI PEMERINTAH(LKjIP) TAHUN 2017

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan

hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan LKjIP Pengadilan Agama Padang 2015-2019.

Pengadilan Agama Padang adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat di kota Padang

.

Penyusunan LKJIP adalah amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional. Pada undang-undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap

Kepala Satuan kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan

sumbangsih pikiran dalam menyusun Renstra ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan

peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Agama

Padang.

Padang, 14 Februari 2018

KETUA

Drs. H. JASRI. SH. MHI

NIP. 19550830.198302.1.001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) Tahun 2017

merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban Lembaga Peradilan dalam memberikan

Laporan Akuntabilitas Kinerja untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) disusun dalam rangka memenuhi penerapan

Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada area akuntabilitas dan mewujudkan manajemen

perencanaan kinerja di lingkungan Mahkamah Agung sesuai dengan peraturan yang telah

diamanahkan dalam peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Instasi Pemerintah dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan kinerja Instansi Pemerintah

serta surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1003A/SEK/OT.01.2/11/2017 tanggal 27

November 2017 tentang Penyampaian LKjlP Tahun 2017 dan Dokumen Perjanjian Kinerja

Tahun 2017.

Laporan Kinerja Instansi Penerintah (LKjlP) disusun dengan mengacu kepada Program Kerja

yang telah dievaluasi kembali, dan disusun dengan memperhatikan potensi dan peluang

maupun kendala yang dihadapi. Berkaitan hal tersebut pada tahun 2017 telah dilaksanakan

kegiatan-kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan visi, tnisi sebagai sumber data

dalam penyusunan LKjlP ini sesuai dengan kebutuhan dan situasi kondisi yang ada.

Penyusunan LKjlP tahun 2017 ini intinya adalah melaporkan hasil "Capaian Kinerja"

Pengadilan Agama Padang selama tahun 2017 yang diukur dengan membandingkan

"Rencana Kerja" yang ditetapkan tahun 2016 yang telah di tetapkan yang rpengacu pada

"Rencana Strategis" Pengadilan Agama Padang 2015 - 2019.

Guna terwujudnya tugas pokok serta fungsi lembaga peradilan di tahun 2017 Pengadilan

Agama Padang telah menyusun dan menetapkan sasaran strategis yang didukung dengan

anggaran yang tertuang dalam 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA. 2017

yang dikelola oleh Pengadilan Agama Padang. Dengan masing-masing besaran pagu

anggaran sebesar Rp. 13.070.693.000,- (tiga belas milyar tujuh puluh juta enam ratus

sembilan puluh tiga ribu rupiah) untuk DIPA 01 yang dibagi atas 3 (tiga) Program yaitu :

1. Dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung RI

2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung RI

3. Peningkatan manajemen Peradilan Agama

Sedangkan untuk DIPA 04 Pengadilan Agama Padang mendapat Alokasi dana sebesar Rp.

90.900.000,- (sembilan puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk

peningkatan akses peradilan diantaranya pembebasan biaya perkara, pelaksanaan sidang

diluar gedung pengadilan untuk para pencari keadilan.

Pertanggungjawaban terhadap tugas pokok dan fungsi akan di informasikan sebagai laporan

pencapaian hasil kinerja jajaran Pengadilan Agama Padang dalam kurun waktu satu tahun

berjalan di tahun 2017.

Pengukuran Pencapaian kinerja Pengadilan Agama Padang di ukur dengan indikator

pendekatan atas sasaran strategis, indikator sasaran kinerja serta target yang diinginkan

realisasi dan capaian target. Setiap keberhasilan dan kegagalan capaian indikator sasaran

kenerja diberi analisis tentang hambatan dan kendala serta penyebab belum tercapainya target

yang diinginkan.

Pengadilan Agama Padang akan terus melakukan segala upaya yang diperlukan untuk

mendorong agar pelayanan public dan penyelenggaraan pemerintahan dapat dilaksanakan

dengan berprinsip pada tata pemerintahan yang baik untuk menuju kepada pemerintah yang

berorientasi pada hasit (Result Oriented Government).

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ............................................................................................................. i

Ringkasan Eksekutif ...................................................................................................... ii

Daftar Isi ....................................................................................................................... iv

BAB I Pendahuluan ....................................................................................................... 1

A. Latar Belakang ............................................................................................... 1

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi ........................................................................ 2

1. Kedudukan ................................................................................................ 2

2. Tugas Pokok .............................................................................................. 3

3. Fungsi ........................................................................................................ 3

C. Struktur Organisasi ........................................................................................ 5

D. Sistimatika Penyajian ..................................................................................... 9

BAB II Perencanaan dan Penetapan Kinerja ................................................................. 10

A. Rencana Strategis..................................................................................................... 10

1. Visi ...................................................................................................................... 10

2. Misi ..................................................................................................................... 11

3. Tujuan ................................................................................................................. 11

4. Sasaran Strategis ................................................................................................. 12

5. Indikator Kinerja Utama ...................................................................................... 15

B. Rencana Kerja Tahun 2017 ....................................................................................... 18

C. Penetapan Kinerja Tahun 2017 ................................................................................. 20

BAB III Akuntabilitas Kinerja ......................................................................................... 22

A. Pengukuran Capaian Kinerja ..................................................................................... 22

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja .................................................................................... 24

C. Akuntabilitas Keuangan ............................................................................................ 46

BAB IV Penutup ............................................................................................................ 48

A. Kesimpulan .............................................................................................................. 48

B. Saran........................................................................................................................ 48

Lampiran

1.Struktur Organisasi

2.Indikator Kinerja Utama (IKU)

3.Matrik Renstra 2015-2019

3.Rencana Kinerja Tahun 2017

4.Penetapan Kinerja Tahun 2017

5.Pengukuran Kinerja

6.SK Tim Penyusun LKjIP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 24

ayat 2, disebutkan

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan

peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum,

lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan

tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Hal ini kemudian diikuti dengan keluarnya Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang

kekuasaan kehakiman dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2005 tentang Mahkamah

Agung.

Untuk lingkungan peradilan agama, sesuai dengan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No.

50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama, disebutkan

“Kekuasaan kehakiman dilingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh

pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama”.

Kekuasaan kehakiman di peradilan agama ini, akan berpuncak di Mahkamah Agung

sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Sementara itu dalam Pasal 13 ayat (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004

disebutkan bahwa

“Ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan

diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan

masing-masing”.

Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004

tentang Peradilan Umum sebagai penyempurnaan dari Undang-undang Nomor 2 Tahun

1986 , Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan TataUsaha Negara

sebagai penyempurnaan dari Undang-undangNomor 5 Tahun 1986 dan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-UndangNomor

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sedangkan untuk organisasi kepaniteraan dan

kesekretariatan di peradilan di atur dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan

Peradilan.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Khusus untuk Pengadilan Agama, tugas pokok diatur dalam Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 pasal 2 yaitu:

“Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi

rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu

yang diatur dalam undang-undang ini.”

Sehingga untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai

keduduka, tugas pokok, dan fungsi sebagai berikut:

1. Kedudukan

Pengadilan Agama Padang sebagai lembaga peradilan dan pelaksanan kekuasaan

kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang kuat.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat 2 menyatakan bahwa

kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan

peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan

Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata

Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Sedangkan menurut

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana

telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50

Tahun 2009, pada pasal 2 menyatakan bahwa Peradilan Agama merupakan salah

satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama

Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini, dan

diperjelas lagi sebagaimana pasal 3 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman

di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan

Pengadilan Tinggi Agama.

2. Tugas Pokok

Berdasarkan pasal 49 Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas

Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama dan telah dirubah

sesuai Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tugas pokok Peradilan Agama

adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara antara

orang-orang yang beragama Islam di bidang:

-Perkawinan -Wakaf - Ekonomi Syari’ah

-Waris -Zakat

-Wasiat -Infak

-Hibah -Shadaqah dan

3. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Agama Padang

mempunyai fungsi sebagai berikut :

Fungsi Mengadili (judicial power)

Pengadilan Agama dalam tingkat Pertama. Sebagaimana telah diatur dalam

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006,

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan

Agama yakni menyangkut perkara-perkara:

a. Perkawinan;

b. Waris;

c. Wasiat;

d. Hibah;

e. Wakaf;

f. Zakat;

g. Infaq;

h. Shadaqah; dan

i. Ekonomi Syari'ah.

Selain kewenangan tersebut, pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006

menyebutkan bahwa “Pengadilan agama memberikan istbat kesaksian rukyat hilal

dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah”. Penjelasan lengkap pasal 52A

ini berbunyi: “Selama ini pengadilan agama diminta oleh Menteri Agama untuk

memberikan penetapan (itsbat) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau

menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki bulan Ramadhan dan awal bulan

Syawal tahun Hijriyah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan

secara nasional untuk penetapan 1 (satu) Ramadhan dan 1 (satu) Syawal.

Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan atau nasihat mengenai perbedaan

penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat.Di samping itu, dalam

penjelasan UU nomor 3 tahun 2006 diberikan pula kewenangan kepada PA untuk

Pengangkatan Anak menurut ketentuan hukum Islam.

Fungsi Memutus Sengketa Kewenangan Mengadili

Fungsi Mengadili (judicial power), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara

yang menjadi kewenangan pengadilan agama di wilayah hukum masing-masing ;

(vide Pasal 49 Undang - Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3

Tahun 2006) ;

Fungsi Pembinaan

Memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang

menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi

umum. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006) ;

Fungsi Pengawasan

Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan

tingkah laku Hakim, Panitera / Sekretaris, dan seluruh jajarannya (vide : Pasal 53

ayat (1) Undang - Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun

2006) ;

Fungsi Memberikan Keterangan, Pertimbangan dan Nasehat Hukum

Yakni, memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat hukum (hukum Islam)

kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (Pasal 52 ayat

(1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009).

Fungsi Administratif

Yakni, menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian serta

lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok tekhnis peradilan dan

administrasi peradilan. (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 303 Tahun 1990)

Fungsi Lainnya

Memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang

menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi

umum. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006) ;

C. Struktur Organisasi

Berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,

disebutkan

“Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera,

Sekretaris dan Juru Sita”

Untuk Kepaniteraan Peradilan Agama diatur dalam Bab II Peraturan Mahkamah Agung

Nomor 7 Tahun 2015 yang dipimpin oleh seorang Panitera dan dibantu oleh Panitera

Muda Banding dan Panitera Muda Hukum.

Kesekretariatan pada Pengadilan Agama kelas I A secara khusus diatur dalam Bab VIII

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015, yang dimana pada pasal 308 ayat

(2) disebutkan

“Kesekretariatan Pengadilan Agama dipimpim oleh seorang sekretaris”.

Bagian kesekretariatan Pengadilan Agama terdiri atas bagian : 1) Subbagian

Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan; 2) Subbagian Kepegawaian,

Organisasi, dan Tata Laksana; 3) Subbagian Umum dan Keuangan.

Dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035, digambarkan arah kebijakan dan

strategi jangka panjang Mahkamah Agung. Arahan kebijakan tersebut, dibagi dalam

beberapa strategi perubahan pada : (1) Fungsi Peradilan, (2) Manajemen Perkara, (3)

Manajemen Sumberdaya Manusia, (4) Manajemen Sumber Daya Keuangan, (5)

Manajemen Sarana dan Prasaran, (6) Manajemen Teknologi Informasi, (7) Transparasi

Peradilan, dan (8) Fungsi Pengawasan. Kebijakan ini sebagai tindak lanjut dari

reformasi birokrasi dan admnistrasi di peradilan sesuai dengan Peraturan presiden

Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Dalam mencapai reformasi birokrasi tersebut, Mahkamah Agung mengeluarkan

program Quick Wins Refomasi Birokrasi sebagai upaya untuk melakukan pembaharuan

dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama

menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess)

dan sumber daya manusia aparatur dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan

yang baik (good governance).

Qiuck wins adalah program yang dimaksudkan untuk membangun kepercayaan

masyarakat (public trust building). Oleh karena itu, aktivitas yang dipilih dalam

program ini haruslah program yang mempunyai:

1. daya ungkit (key leverage) yang terkait pada perbaikan produk utama (core

business) suatu kementrian/lembaga negara

2. Hasil dari perubahan dalam program percapatan ini, dapat dengan mudah terlihat

dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat maupun pemangku

kepentingan (stakeholder).

3. Hasil akhir dari program ini adalah perbaikan tata laksana (business prosess)

produk utama (core business) kementrian/lembaga negara.

Pada tahapan ini, setiap kementrian/lembaga negara diwajibkan untuk:

1. Mengidentifikasi area-area yang paling kritikal dalam kaitannya dengan

pelaksanaan tupoksi.

2. Menetapkan 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) program percepatan sesuai dengan

keluasan tupoksi

Beberapa kriteria yang dapat digunakan dalam menentukan program percepatan adalah:

1. Langsung bersentuhan dengan kebutuhan minimal masyarakat

2. Merupakan tupoksi kementrian/lembaga negara.

3. Dapat diselesaikan dalam waktu relatif singkat (+/- 12 bulan)

Dalam implementasinya Mahkamah Agung mengambil langkah yang berkaitan dengan

program quick wins RB serta adanya upaya dan kebijakan yang lebih serius mengenai

kebijakan Presiden terpilih; 9 agenda perubahan Nawa Cita, reformasi sistem dan

penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, ini dibagi atas:

1. Transparasi putusan

2. Manajemen Informasi Teknologi,

3. Kode Etik Hakim,

4. Pendapatan Negara Bukan Pajak, dan

5. Manajemen SDM.

Pengadilan Agama Padang, selaku salah satu satuan kerja yang berada di bawah

Mahkamah Agung telah mengambil bebarapa langkah persuasif, antisipatif dan jika

perlu, dengan tindakan korektif untuk mewujudkan program quick wins RB tersebut.

Tindakan tersebut dapat dilihat dari hal sebagai berikut:

1. Transparasi putusan diimplementasikan dengan publikasi putusan di website

www.pa-padang.go.id yang dapat diakses oleh publik dengan tetap memperhatikan

SK KMA Nomor I-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Layanan Informasi di

Pengadilan.

2. Manajemen teknologi informasi di implementasikan dengan penyatuan proses

berperkara dengan Sistim Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

3. Kode etik hakim di implementasikan dengan mengacu kepada Peraturan Bersama

Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 tentang

Paduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

4. Pemungutan Pendapatan Negara Bukan Pajak sesuai dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 53 tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara

Bukan Pajak yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradila yang

Berada Dibawahnya.

5. Manajemen Sumber Daya Manusia dengan menekankan kepada kinerja dan

kompetensi.

D. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan gambaran dan penjelasan

mengenai capaian kinerja Pengadilan Agama PadangTahun 2017. Capaian kinerja

(performance results) tahun 2017 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja

http://www.pa-padang.go.id

(performance agreement) tahun 2017 sebagai tolak ukur keberhasilan Tahunan

organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan

memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi

perbaikan kinerja di masa mendatang. Adapun sistematika penyajian Laporan

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Pengadilan Agama Padang Tahun 2017, sebagai

berikut :

BAB I – Pendahuluan, menguraikan mengenai Latar Belakang;Kedudukan, Tugas

Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Padang; dan Struktur Organisasi.

BAB II – Perencanaan dan Penetapan Kinerja, menguraikan mengenai Rencana

Strategis; Tujuan Strategis; Sasaran Strategis; Arah Kebijakan dan Strategis Pengadilan

Agama Padang; Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Padang; Rencana Kinerja

Pengadilan Agama Padang; dan Penetapan Kinerja.

BAB III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017, menguraikan mengenai Realisasi

Indikator Kinerja Utama; Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2017; dan Analisis

Akuntabilitas Kinerja di Pengadilan Agama Padang.

BAB IV – Penutup, menguraikan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas

Kinerja Pengadilan Agama Padang Tahun 2017 dan rekomendasi yang diperlukan

untuk perbaikan kinerja di masa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2015-2019

Tahun 2017 merupakan tahun ketiga dari Rencana Strategis (Renstra) tahun 2015-2019.

Rencana Strategis Pengadilan Agama Padang Kelas IA Tahun 2015 – 2019 merupakan

komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana

dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian,

pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk

mencapai efektivas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan

tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Padang Kelas IA diselaraskan denga arah Cetak

Biru Mahkamah Agung 2010-2035 dan arah kebijakan dan program pembangunan

nasional yang telah ditetapkan dalam Kerangka Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (2015-2019) sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program

dan kegiatan serta sebagai pedoman pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program

dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada 2015-2019.

Proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Padang telah

dilakukan secara partisipatif antar unit dalam satker dilingkungan Pengadilan Agama

Padang maupun stakeholder eksternal. Untuk memberi gambaran subtansi mengenai

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Padang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Visi

Untuk menyatukan persepsi dan fokus tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas

dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan. Visi dan misi

merupakan paduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar

acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target

yang ditetapkan.

Adapun visi dari Pengadilan Agama Padang Kelas IA adalah:

“Menuju Pengadilan Agama Padang yang Agung”

2. Misi

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Padang Kelas IA menetapkan

misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan, baik secara manual dan

teknologi.

3. Tujuan

Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan diatas, maka visi dan

misi tersebut harus dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional

berupa perumusan tujuan strategis Pengadilan Agama Padang . Tujuan strategis

merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai

atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Adapun Tujuan

yang hendak dicapai Pengadilan Agama Padang Kelas IA adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui

proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui

pemanfaatan teknologi informasi.

3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan

terpinggirkan.

4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat melalui peningkatan pelayanan

publik dan jaminan proses peradilan yang adil.

4. Susunan Strategis

Sebagai bentuk penjabaran dari tujuan strategis Pengadilan Agama Padang

menetapkan 4 (empat) sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;

Kinerja lembaga peradilan dalam penyelesaian perkara sangat ditentukan oleh

sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga pencari

keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Pengadilan Agama Padang

menyadari hal itu, maka untuk mendorong peningkatan kinerja dalam

penyelesaian perkara, Pengadilan Agama Padang membuat perangkat standar

operasional prosedur dalam proses penyelesaian perkara yang jelas dan

sederhana, dengan memanfaatkan teknologi informasi. Indikator yang diperoleh

dalam peningkatan kinerja penyelesaian perkara dengan adanya terobosan dan

pemikiran hal tersebut diatas, antara lain :

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan;

b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;

c. Persentase penurunan sisa perkara;

d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi

dan pk;

e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

2. Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Untuk mendorong efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, Pengadilan

Agama Padang membuat perangkat standar operasional prosedur dalam proses

penyelesaian perkara yang jelas dan sederhana, dengan memanfaatkan teknologi

informasi. Indikator yang diperoleh dalam efektifitas pengelolaan penyelesaian

perkara, antara lain :

a. Persentase isi putusan yang diterim oleh para pihak tepat waktu;

b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi;

c. Persentase berkas banding, kasasi dan pk yang diajukan secara lengkap dan

tepat waktu;

d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah]

yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;

Untuk mewujudkannya diperlukan indikator kinerja yang berorientasi pada

hasil, sebagai berikut:

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;

b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan;

c. Persentase perkara permohonan (Voluntair) Identitas hukum;

b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan

bantuan hukum (Posbakum).

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;

Untuk mewujudkannya diperlukan indikator kinerja yang berorientasi pada hasil

berupa: Persentase Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

Untuk memudahkan dalam pengukuran keberhasilan dan menjelaskan

hubungan kausalitas antaraTujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Utama selama tahun 2015 – 2019 dapat dideskripsikan sebagai berikut ini :

NO

Tujuan Stategis

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

1.

Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

1.1 Persentase sisa perkara yang

diselesaikan

1.2 Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

1.3 Persentase penurunan sisa perkara

1.4Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :

Banding Kasasi PK

1.5 Index responden pencari

keadilanyang puas terhadap layanan peradilan

2.

Peningkatan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

2.1 Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

2.2 Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi

2.3 Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu

2.4 Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah)

yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus

3.

Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

1.1 Persentase Perkara Prodeo yang

diselesaikan

1.2 Persentase Perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar Gedung Pengadilan

1.3 Persentase Perkara Permohonan(Voluntair) Identitas Hukum

1.4 Persentase Pencari Keadilan

Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

4.

Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

1.1 Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).

5. Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Padang

Pengadilan Agama Padang Kelas IA telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dapat

dilihat sebagai berikut :

No Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama

Penjelasan Penanggung Jawab

Sumber Data

1 Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Perbandingan antara sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan.

Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tehun berjalan dengan jumlah perkara yang ada


c. Persentase penurunan sisa perkara

Perbandingan sisa perkara tahun berjalan dengan sisa perkara tahun sebelumnya


d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukumBanding, Kasasi, dan PK

Perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan


e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Survey index kepuasan pencari keadilan

Panitera Laporan Semestern dan Laporan Tahunan

2 Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

Perbandingan antara jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan


b. Persentaseperkara yang diselesaikan melalui mediasi

Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi


c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan pk yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu

Perbandingan jumlah perkara berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan pk secara lengkap dengan jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum


d. Persentaseputusan yang menarik perhatian

Perbandingan jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang diupload dalam


masyarakat (ekonomi syari’ah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus

website dengan jumlah putusan perkara

3 Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Perbandingan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo

Direjen Badilag dan Panitera

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan

Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan diluar gedung pengadilan

Dirjen Badilag


Persentase perkara permohonan (Voluntair) Identitas Hukum

Perbandingan jumlah perkara volunteer identitas hukum yang diselesaikan dengan jumlah perkara volunteer identitas hukum yang diajukan

Ketua Pengadilan


Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hokum (Posbakum)

Perbandingan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu


4 Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Persentaseputusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)

Perbandingan jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti dengan jumlah putusan perkara yang sudah BHT


Tabel 2-2: Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Padang

B. Rencana Kerja Pengadilan Agama Padang Kelas IA Tahun 2017

Adapun Rencana Kerja Tahunan Pengadilan Agama Padang, sebagai berikut:

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target



100%


98%

c. Persentase penurunan sisa perkara 20%

d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukumBanding, Kasasi, dan PK

99%


92%


a. Persentaseisi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

100%


7%


100%

d. Persentaseputusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syari’ah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus

100%


a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

100%

b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan

100%

c. Persentase perkara permohonan (Voluntair) Identitas Hukum

100%

d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hokum (Posbakum)

100%


Persentaseputusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)

100%

Tabel 2-3: Rencana kinerja Pengadilan Agama Padang Kelas IA tahun 2017

C. Penetapan Kinerja Tahun 2017

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan

tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu

tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus

penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan

kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan

pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Agama Padang, menciptakan tolok ukur

kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Penetapan Kinerja Tahun 2017 Pengadilan Agama Padang, sebagai berikut:

NO

SASARAN PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1 2 3 4

1.

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

a. Persentase sisa perkara yang

diselesaikan

100%


98%


20%

d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : Banding Kasasi PK

99%


92%

2.

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian

a. Persentase Isi putusan yang diterima

oleh para pihak tepat waktu

100%

b. Persentase Perkara yang Diselesaikan 7%

Perkara melalui Mediasi

c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu

100%

d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus

100%

3.

Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

a. Persentase Perkara Prodeo yang

diselesaikan

100%

b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

100%

c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum

100%

d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

100%

4.

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).

100%

Tabel 2-4: Penetapan kinerja Pengadilan Agama Padang Kelas IA tahun 2017

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu

kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi

organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi.

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai

keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk

mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi

organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang

telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan

reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk

memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Padang tahun 2017, dilakukan

dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah

ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan

tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target

kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam

tahun 2017 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing‐masing indikator kinerja

tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian



100% 100% 100%


98% 92.7% 94.6%


20% -14.45% -72.5%

d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (banding, kasasi,

99%

99.11% 100.11%

dan pk)


92% 70.09% 76.2%


a. Persentaseisi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

100% 100% 100%


7% 1.02% 14.6%


100% 100% 100%

d. Persentaseputusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syari’ah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus

100% 100% 100%


a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

100% 100% 100%

b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan

100% 100% 100%

c. Persentase perkara permohonan (Voluntair) Identitas Hukum

100% 97.94% 97.94%

d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hokum (Posbakum)

100% 95.15% 95.15


Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)

100% 100% 100%

Tabel 3.1 Perbandingan target tahun 2017 dengan realisasi kinerja tahun 2017

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan

akuntabel

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Target REALISASI CAPAIAN

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 100% 100% 100%

b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 98% 92.7% 94.6%

c. Persentase penurunan sisa perkara 20% -14.5% -72.5%

d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (banding, kasasi dan pk)

99% 99.11% 100.11%


92% 70.09% 76.2%

Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

1. Tingkat capaian indikator kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan pada

tahun 2017 telah memenuhi target. Dalam Laporan Tahunan 2017 Pengadilan Agama

Padang diuraikan bahwa sisa perkara tahun 2016 sebanyak 124 perkara dan telah

diselesaikan keseluruhannya pada tahun 2017. Sehingga pencapaian target kinerja

pada indikator kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan terpenuhi 100%. Hal

ini sama dengan pencapaian target pada tahun sebelumnya yakni pada tahun 2016 ada

149 sisa perkara tahun 2015 dan dapat diselesaikan pada tahun 2016, dan 144 sisa

perkara tahun 2014 dapat diselesaikan pada tahun 2015, sehingga capaian kinerja

persentase sisa perkara yang diselesaikan, tiga tahun terakhir (2015, 2016, 2017)

adalah 100%.

Berikut tabel pencapaian indikator kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan :

Indikator Kinerja Pencapaian Target Kinerja Kenaikan / Penurunan

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Persentase sisa perkara yang diselesaikan

100% 100% 100% -

(sumber data : LKjIP Tahun 2015, 2016 dan Laporan Tahunan 2017)

2. Tingkat capaian indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan pada tahun

2017 memenuhi target. Pada tahun 2017 jumlah perkara yang ditangani sebanyak

1947 perkara (1823 perkara yang diterima ditambah 124 sisa perkara tahun 2016) dan

diputus sebanyak 1805 perkara. Sehingga sisa perkara tahun 2017 sebanyak 142

perkara. Hal itu dapat dilihat pada tabel data keadaan perkara tahun 2017adalah

sebagai berikut :

KEADAAN PERKARA TAHUN 2017

No Bulan Sisa bulan

lalu Masuk Putus Sisa akhir

1 2 3 4 5 6

1. Januari 124 223 81 266

2. Pebruari 266 173 156 283

3. Maret 283 145 171 257

4. April 257 157 105 309

5. Mei 309 101 169 243

6. Juni 243 72 92 223

7. Juli 223 184 127 280

8. Agustus 280 161 172 269

9. September 269 129 140 258

10. Oktober 258 158 161 255

11. Nopember 255 265 167 353

12. Desember 353 55 266 142

Jumlah 124 (sisa

2016) 1823 1805

142 (sisa

2017)

(Sumber data : Laporan Tahunan 2017)

Target penyelesaian perkara pada tahun 2017 belum terpenuhi, dimana target

penyelesaian perkara sebesar 98% dan realisasi 92,7% sehingga capaian 94.6%.

Sedangkan tahun 2016 realisasi penyelesaian perkara adalah sebesar 95.8% (1662

perkara diputus dari 1612 perkara yang masuk ditambah 149 sisa perkara tahun 2015),

dan untuk tahun 2015 91.03% (1513 perkara yang diputus dari 1518 perkara yang

masuk ditambah 144 perkara sisa tahun 2014).

Adapun perbandingannya dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

Tahun Putus Jumlah

Perkara

Sisa Perkara % Penyelesaian

Perkara

2015 1513 1662 149 91.03

2016 1662 1761 124 95.8

2017 1805 1947 142 92.7

Grafik Penyelesaian Perkara Tahun 2015-2017

0200400600800

100012001400160018002000

20152016

2017

Axis

Titl

e

2015 2016 2017Jumlah Perkara 1662 1761 1947Jumlah Perkara Putus 1513 1662 1805Sisa Perkara 149 124 142

PENYELESAIAN PERKARA

Tabel pencapaian indikator kinerja persentase penyelesaian perkara

Indikator Kinerja Realisasi Target Kinerja Kenaikan / Penurunan

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Persentase Perkara Yang Diselesaikan

91.03% 95.8% 92.7% Penurunan3

,1%

(sumber data : LKjIP 2016 dan Laporan Tahunan 2017)

Berdasarkan data-data tersebut di atas, target kinerja pada indikator kinerja

persentase perkara yang diselesaikan pada tahun 2017 tercapai sebesar 92.7%.

Pencapaian target kinerja pada indikator kinerja Persentase perkara yang diselesaikan

pada tahun 2017 mengalami penurunan 3,1% dibandingkan pencapaian pada tahun

2016.

3. Tingkat capaian indikator kinerja Persentase penurunan sisa perkara pada tahun

2017 tidak memenuhi target dengan target sebesar 20%, dan realisasi -14.5% atau

capaian sebesar -72.5%, sebagaimana tabel berikut ini :

Sisa Perkara Tahun 2016

Sisa Perkara Tahun 2017

Ket.

1 2 3

124 142 124-142/124*100% = -14.5%

(sumber data : Laporan Tahunan 2016)

Perkara yang tidak dapat diselesaikan pada tahun 2017 sebanyak 142 perkara, hal ini

disebabkan banyaknya perkara yang masuk diakhir tahun juga perkara ghaib,

sementara pada tahun 2016 terdapat 124 perkara yang tidak dapat diselesaikan pada

tahun 2016 tersebut. Jika dilihat persentase penurunan / kenaikan tunggakan perkara,

maka pada tahun 2017 terjadi kenaikan tunggakan perkara hal ini terlihat dari

perbandingan jumlah perkara sisa tahun sebelumnya dikurang jumlah perkara sisa

tahun berjalan dibagi jumlah perkara sisa tahun sebelumnya di kali 100%, maka

didapat hasil sebagai berikut : 124-142/124*100% = -14.5% Hal ini tidak

sesuai/mencapai dari target yang telah ditetapkan. Adapun perbandingannya dapat

dilihat pada tabel dan grafik berikut :

Tahun Putus Jumlah Sisa % Penurunan Sisa Perkara Keterangan

Perkara Perkara

2015 1513 1662 149 144-149/144*100%=-3.5% -

2016 1662 1761 124 149-124/149*100%=16.8% Penurunan

2017 1805 1947 142 124-142/124*100%=-14.5% Kenaikan

Grafik Sisa Perkara Tahun 2015-2017

Tabel pencapaian indikator kinerja persentase penurunan sisa perkara

Indikator Kinerja Realisasi Target Kinerja Ket

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Persentase penurunan sisa perkara -3.5% 16.8% -14.5% Penurunan

31.25% (sumber data : LKjIP 2016 dan Laporan Tahunan 2017)

Berdasarkan data-data tersebut di atas, target kinerja pada indikator kinerja

persentase penurunan sisa perkara pada tahun 2017 tercapai sebesar -14.5%.

Pencapaian target kinerja pada indikator kinerja Persentase penurunan sisa perkara

pada tahun 2017 mengalami penurunan 31.25% dibandingkan pencapaian pada tahun

2016.

4. Tingkat capaian indikator kinerja Persentase perkara yang tidak mengajukan

upaya hukum (banding, kasasi dan pk) pada tahun 2017 adalah sebesar 99.11%,

0

50

100

150

20152016

2017

Axis

Titl

e

2015 2016 2017Sisa Perkara 149 124 142

SISA PERKARA

karena ada 16 perkara yang mengajukan banding, 7 perkara yang mengajukan kasasi

dan 1 perkara yang mengajukan pk, dari 1805 perkara yang diputus pada tahun 2017.

Sementara pada tahun 2016, 10 perkara mengajukan banding, 1 perkara mengajukan

kasasi dan 0 perkara mengajukan pk dari 1662 perkara yang diputus pada tahun 2016,

dan tahun 2015, 14 perkara mengajukan banding, 5 perkara mengajukan kasasi dan 2

perkara mengajukan pk dari 1513 perkara yang diputus pada tahun 2015.

Perbandingan pencapaian target kinerja pada indikator kinerja tersebut, dapat dilihat

padatabel berikut :

Tahun Perkara

Putus

Perkara

Yang

Mengajukan

Upaya

Hukum

(Banding)

Perkara

Yang

Mengajukan

Upaya

Hukum

(Kasasi)

Perkara Yang

Mengajukan

Upaya Hukum

(PK)

Perkara Yang

Tidak

Mengajukan

Upaya Hukum

(Banding,

Kasasi dan PK)

Persentase

Perkara

Yang Tidak

Mengajukan

Upaya

Hukum

2015 1513 14 5 2 1499 99.07%

2016 1662 10 1 0 1652 99,39%

2017 1805 16 7 1 1789 99.11%


Dalam tabel tersebut di atas dijelaskan bahwa jumlah perkara yang diputus pada

tahun 2017 sebanyak 1805 perkara dan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya

hukum sebanyak 1789 perkara atau 99,11%. Pencapaian ini kurang dari pencapaian

tahun 2016 yakni 99,39%. Artinya tidak ada peningkatan kepercayaan masyarakat

teradap putusan pengadilan agama Padang tahun 2017.Hal tersebut dapat dilihat pada

tabel dan grafik berikut :

Indikator Kinerja Realisasi Target Kinerja Kenaikan

Tahun Tahun Tahun

2015 2016 2017

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

98,87% 99,35% 99,35% -

Grafik Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Tahun 2015-2017

5. Tingkat capaian indikator kinerja Index responden pencari keadilan yang puas

terhadap layanan peradilan pada tahun 2017 adalah 70.09%. Hal ini terlihat dari

grafik responden Pengadilan Agama Padang, dari 170 kuesioner yang dibagikan, 119

orang responden menyatakan puas terhadap pelayanan di Pengadilan Agama Padang

dan 51 orang responden lainnya menyatakan kurang puas terhadap layanan di

Pengadilan Agama Padang.

Berikut table dan grafik tentang kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di


0

500

1000

1500

2000

2015 2016 2017Perkara Minut 1513 1662 1805Perkara Yang Mengajukan

Upaya Hukum 14 10 16

Axis

Titl

ePERBANDINGAN PERKARA YANG

TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM


Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

- - 70.09% -

Terlihat hanya ada pencapaian ditahun 2017, hal ini dikarenakan penyebaran

kuesioner kepuasan masyarakat terhadap pencari keadilan baru dibuat/ dilaksanakan

di tahun 2017. Dan berdasarkan hasil index responden tersebut, Pengadilan Agama

Padang akan terus memperbaiki diri untuk dapat memberikan pelayanan terbaik

kepada masyarakat pencari keadilan.

Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara


No Indikator Kinerja Target Realisasi % 1 Persentase isi putusan yang diterima

oleh para pihak tepat waktu 100% 100% 100%

0

20

40

60

80

100

120

2015 2016 2017PUAS 0 0 119TIDAK PUAS 0 0 51

Axis

Titl

e

INDEX RESPONDEN PENCARI KEADILAN YANG PUAS TERHADAP LAYANAN

PERADILAN

2 Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi 7% 1.02% 14.6%

3 Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan pk yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu

100 % 100% 100%

4 Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syari’ah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus

100 % 100% 100%

1. Tingkat capaian indikator kinerja Persentaseisi putusan yang diterima oleh para

pihak tepat waktu, pada tahun 2017 telah memenuhi target 100%. Berikut tabel

jumlah putusan tahun 2015, 2016, 2017, sebagai berikut :

No Uraian 2015 2016 2017 1. Perkara Putus 1513 1662 1805 2. Putusan Yang Dapat Diterima

Para Pihak Tepat Waktu 1513 1662 1805

Ket 100% 100% 100% (sumber data : LKjIP 2016 dan Laporan Tahunan 2017)


Tahun 2015 Tahun 2016

Tahun 2017

Persentase isi putusan yang dapat diterima para pihak tepat waktu

100% 100% 100% -

Pencapaian target indikator kinerja Persentase isi putusan yang dapat diterima

para pihak tepat waktu dapat dijelaskan bahwa semua para pihak dapat menerima

isi putusan tepat waktu yakni setelah perkara tersebut diputus, para pihak dapat

mengambil langsung salinan putusan tersebut.

2. Tingkat capaian indikator kinerja Persentase perkara yang diselesaikan melalui

mediasi pada tahun 2017 adalah sebesar 1.02% atau 4 perkara berhasil diselesaikan

dengan mediasi dari 390 perkara yang dimediasi. Pencapaian ini menurun dari tahun

sebelumnya, dimana pada tahun 2016 penyelesaian perkara dengan mediasi 14

perkara dari 363 perkara yang dimediasi atau 3.85% dan pada tahun 2015 14 perkara

berhasil diselesaikan dengan mediasi dari 355 perkara yang dimediasi atau 3.94%.

Berikut tabel capaian perkara yang diselesaikan melalui mediasi tahun 2015, 2016 dan

2017, adalah sebagai berikut :

No Perkara 2015 2016 2017 1. Berhasil dengan mediasi 14 14 4 2. Perkara yang di mediasi 355 363 390 Ket 3.94% 3.85% 1.02%


Grafik Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2015-2017

Indikator Kinerja Realisasi Target Kinerja Kenaikan / Penurunan Tahun

2015 Tahun 2016

Tahun 2017

Persentaseperkara yang diselesaikan melalui mediasi

3.94% 3.85% 1.02% Penurunan

2.83%

Ada kenaikan pencapaian 36ndicator kinerja Persentase perkara yang diselesaikan

melalui mediasi pada tahun 2017 yakni sebesar 2.83%. Hal ini merupakan suatu

keberhasilanHakim Pengadilan Agama Padang dalam memanfaatkan solusi lain untuk

menyelesaikan perkara.

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2015 2016 2017Diselesaikan Melalui

Mediasi 14 14 4

Perkara yang Dimediasi 355 363 390

Axis

Titl

e

PERKARA YANG DISELESAIKAN MELALUI MEDIASI

3. Tingkat capaian indiktor kinerja Persentase berkas perkara yang dimohonkan

banding, kasasi dan pk yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu pada tahun

2017 memenuhi target yakni sebesar 100%. Dimana 16 berkas perkara banding, dan 7

berkas perkara kasasi, dan 1 berkas perkara PK telah diajukan secara lengkap dan

tepat waktu dari 16 perkara yang mengajukan banding, 7 perkara yang mengajukan

kasasi dan 1 perkara yang mengajukan pk.

Indikator Kinerja Realisasi Target Kinerja Kenaikan / Penurunan Tahun

2015 Tahun 2016

Tahun 2017

Persentaseberkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan pk yang diajukan secara lengkap

100% 100% 100% -


Pencapaian target indikator kinerja Persentase berkas perkara yang dimohonkan

banding, kasasi dan pk yang diajukan secara lengkap adalah 100%. Artinya setiap

perkara yang mengajukan banding, kasasi atau pk, berkasnya telah disampaikan

secara lengkap (Bundel A, Bundal B, e-doc) ke tingkat Banding atau Mahkamah

Agung RI, dengan tepat waktu.

4. Tingkat capaian indiktor kinerja Persentase putusan yang menarik perhatian

masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1

hari sejak diputus. Pada Pengadilan Agama Padang capaian 100%. Begitu juga

untuk tahun 2016, dan 2015 capaian 100%.

Indikator Kinerja Realisasi Target Kinerja Ket Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Persentaseputusan perkara yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syriah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus

100% 100% 100% -

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan

Terpinggirkan


No Indikator Kinerja Target Realisasi %

1 Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 100% 100% 100%

2 Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung pengadilan 100% 100% 100%

3 Persentase perkara permohonan (Voluntair) Identitas Hukum 100% 97.94% 97.94%

4 Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

100% 95.15% 95.15&

1. Tingkat capaian indikator kinerja Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

pada tahun 2017 memenuhi target sebesar 100%. Dari 25 perkara prodeo yang masuk

dan 25 perkara tersebut perkaranya dapat diselesaikan dengan prodeo. Adapun

perbandingan perkara prodeo tahun 2015, 2016 dan 2017 dapat dilihat pada tabel

berikut :

No Perkara 2015 2016 2017 1. Jumlah Perkara Prodeo 20 16 25 2. Jumlah Perkara Prodeo yang

Diselesaikan 20 16 25

Ket 100% 100% 100%

Indikator Kinerja Pencapaian Target Kinerja Kenaikan

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Persentaseperkara prodeo yang diselesaikan

100%

100 % 100 % 0%


Grafik Penyelesaian Perkara Prodeo Tahun 2015-2017

2. Tingkat capaian indikator kinerja Persentase perkara yang diselesaikan melalui

sidang diluar gedung pengadilan pada tahun 2017 memenuhi target sebesar 100%.

Ada 116 perkara dapat diselesaikan melalui siding diluar gedung pengadilan dari 116

perkara yang seharusnya diselesaikan melalui sidang diluar gedung pengadilan.

Sehingga capaian kinerja untuk tahun 2017 adalah 100%.

Berikut Tabel Perkara Yang Diselesaikan Melalui Sidang Diluar Gedung Pengadilan

Tahun 2015, 2016 dan 2017 :

Tahun Perkara Yang Diselesaikan Melalui Sidang Diluar

Gedung Pengadilan

Perkara Yang Seharusnya Diselesaikan Melalui Sidang Diluar Gedung Pengadilan

2015 - -

2016 - -

2017 116 116

(Sumber data : LKjIP 2016 dan Laporan Tahunan 2017)

0

5

10

15

20

25

2015 2016 2017Jumlah Perkara Prodeo 20 16 25Perkara Prodeo Yang

Diselesaikan 20 16 25

Axis

Titl

e

PERKARA PRODEO YANG DISELESAIKAN


Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Persentaseperkara yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung Pengadilan

- - 100% -

(sumber data : LKjIP 2016 dan Laporan Tahunan 2017) Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan pada Pengadilan Agama Padang

tahun 2017 dilaksanakan di Islamic Center Kepulauan Mentawai. Dilaksanakan dalam

satu hari. Pelaksanaan Sidang Diluar Gedung Pengadilan ini dapat menyentuh lapisan

masyarakat yang berdomisili jauh dari kantor Pengadilan Agama Padang, sehingga

masyarakat yang berada pada daerah sulit dan terpencil tetap dapat merasakan

keadilan hukum.

Dokumentasi Pelaksanaan Sidang Diluar Gedung Pengadilan PA.Padang Tahun 2017 di KUA

Tanjung Ampalu, Kec.Koto VII.Kab. Sijunjung

3. Tingkat capaian indikator kinerja Persentase perkara permohonan (Voluntair)

Identitas Hukum pada tahun 2017 belum memenuhi target sebesar 100%. Ada 438

perkara voluntair identitas hukum dan dapat 429 perkara dapat diselesaikan pada

tahun 2017. Dan 329 perkara voluntair yang masuk ditahun 2016 313 perkara

diantaranya dapat diselesaikan, sehingga 16 perkara voluntair 2016 menjadi sisa untuk

tahun 2017, sementara di tahun 2015 254 perkara voluntair yang masuk dapat diputus

245 perkara pada tahun tersebut.

Berikut tabel perbandingan penyelesaian perkara permohonan (voluntair) identitas

hukum yang diselesaikan tahun 2015, 2016, 2017 adalah sebagai berikut :

No Perkara 2015 2016 2017 1. Perkara Permohonan

(Voluntair) Identitas Hukum 254 329 438

2. Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum Yang Diselesaikan

245 313 429

Ket 96.45% 95.13% 97.94% (sumber data : Laporan Tahunan 2016, 2017)

Indikator Kinerja Realisasi Target Kinerja Kenaikan/ Penuruanan

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Persentaseperkara permohonan (voluntair) identitas hukum

96.45% 95.13% 97.94% 2.81%

(sumber data : Laporan Tahunan 2016, 2017)

Ada kenaikan Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum

yang diselesaikan tahun 2017 yakni sebesar 2.81%, dibandingkan dari tahun 2016

yakni 95.13% dan 2015 96.45%. 438 Perkara Voluntair yang masuk pada tahun 2017

ditambah 16 perkara sisa Voluntair tahun 2016, dapat diselesaikan 429 perkara pada

tahun 2017, sehingga capaian target untuk tahun 2017 adalah 97.94%.

4. Tingkat capaian indikator kinerja Persentase pencari keadilan golongan tertentu

yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum). Pada tahun 2017 capaian

kinerja hanya 95.15% untuk posbakum. Tahun 2015 dan 2016 Pengadilan Agama

Padang juga menyelesaikan semua layanan Posbakum dengan capaian 100%, ini

berarti tahun 2017 PA Padang mengalami penurunan.


Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

100% 100% 95.15%

-

Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan


No Indikator Kinerja Target Realisasi %

1 Persentase Putusan Perkara Perdata Yang ditindaklanjuti (dieksekusi) 100 % 100% 100%

1. Tingkat capaian indikator kinerja Persentaseputusan perkara perdata yang

ditindaklanjuti pada tahun 2017 100%.

Untuk tahun 2016 dan 2015 tidak ada perkara yang membutuhkan tindak lanjut

(eksekusi).


Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Persentaseputusan perkara yang ditindaklanjuti N/A N/A 100%

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka

Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Padang tahun 2017,

dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi pencapaian kinerja tahun 2017

dengan target jangka menengah, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan

sesuai dengan target jangka menengah atau tidak. Secara umum realisasi kinerja tahun

2017 telah sesuai dengan target jangka menengah yang telah dirumuskan sebelumnya

pada rencana strategis 2015-2019. Perbandingan realisasi kinerja ini dapat dilihat dari

matriks berikut :

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Standar Nasional

Sesuai dengan SEMA Nomor 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di

Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan

tanggal 13 Maret 2014, mengatur bahwasanya penyelesaian perkara pada tingkat pertama

paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan, termasuk minutasi perkara. Jika mengacu

kepada SEMA Nomor 2 tahun 2014 tersebut, maka realisasi penyelesaian perkara yang

ada di Pengadilan Agama Padang sudah sesuai dengan standar nasional yang ditetapkan

oleh Mahkamah Agung.

Untuk pengiriman berkas Banding, Kasasi dan PK Pengadilan Agama Padang telah

melakukannya sesuai dengan SEMA Nomor 1 tahun 2014 tentang Dokumen Elektronik

sebagai Kelengkapan Permohonan Banding, Kasasi dan PK. Hal ini dapat dilihat dari

realisasi berkas perkara banding, kasasi dan pk dinyatakan lengkap mencapai 100%.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

serta Alternatif Solusi yang Telah Ditetapkan.

Keberhasilan Pengadilan Agama Padang dalam merealisasikan target yang ingin

dicapai pada tahun 2017 tidak terlepas dari beberapa hal berikut :

1. Peningkatan sosialisasi Visi dan Misi Pengadilan Agama Padang yang ingin dicapai

sehingga setiap Hakim dan Pegawai memiliki pemahaman yang sama tentang Visi

dan Misi tersebut;

2. Pendistribusian kebijakan yang merata sehingga masing-masing Hakim dan Pegawai

memiliki pemahaman dan informasi yang sama;

3. Komitmen untuk mengimplementasikan Standar Operasional Prosedur dalam

menjalankan kinerja sehari-hari.

4. Perencanaan anggaran telah melibatkan seluruh Hakim dan Pegawai;

5. Komitmen bersama untuk terbuka terhadap perkembangan dunia peradilan dan

keterbukaan informasi;

Kelemahan Pengadilan Agama Padang dalam merealisasikan target kinerja selama

tahun 2017 adalah:

1. Terbatasnya sumber daya (SDM, maupun sarana dan prasarana) yang dimiliki oleh


2. Keterbatasan anggaran yang dimiliki, yang menyebabkan tidak semua program

Mahkamah Agung tentang pelayanan publik dapat terpenuhi, seperti Ruang Area

Merokok dan lainnya.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Fasilitas sumber daya yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Padang secara umum

belum memadai, dari sisi SDM hakim dan pegawai PA Padang sudah berumur tua,

sehingga banyak kesulitan dalam mengoperasikan alat elektronik seperti halnya SIPP.

Untuk memaksimalkan keadaan tersebut, maka selalu diberi bimbingan dalam

melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing oleh petugas IT.

Selian kekurangan tenaga teknis (Hakim) Pengadilan Agama Padang juga

kekurangan tenaga kebersihan, luas tanah dan gedung PA Padang yang baru

membutuhkan tenaga tambahan untuk kebersihan gedung dan halaman gedung.

Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan Kinerja dan Program yang Gagal

dalam Pencapaian Kinerja.

Untuk tahun 2017 ada tiga program yang dipunyai oleh Pengadilan Agama Padang

yang berhubungan dengan kinerja :

1. Program peningkatan manajemen peradilan agama

2. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah

Agung RI

3. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung RI.

Secara umum ketiga program tersebut berhasil dalam meningkatkan kinerja

Pengadilan Agama Padang, sehingga tidak ada program yang dinilai mengalami

kegagalan.

C. Akuntabilitas Keuangan

Untuk melaksanaan indikator-indikator kinerja yang berorientasi hasil di atas, maka

diperlukan adanya progam kerja yang dapat menghasilkan outcome dan output. Program

kerja Pengadilan Agama Padang adalah melaksanakan program kerja yang telah

ditetapkan oleh unit eselon I Mahkamah Agung RI, dimana ada 3 program kerja yang

harus dilaksanakan oleh satker Pengadilan Agama Padang, antara lain sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama;

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah

Agung;

3. ProgramPeningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Program kerja di atas masing-masing didukung dengan anggaran yang telah

direncanakan dalam APBN Tahun 2017. Sehingga program kerja tersebut harus dapat

dipertanggung jawabkan akuntabilitas anggaran maupun kinerja anggaran dengan hasil

outcome maupun outputnya. Akuntabilitas anggaran tahun 2017 yang mendukung

program kerja tersebut dapat dijelaskan sebagaimana dalam tabel dan grafik berikut :

No Program Kerja Pagu Realisasi %

1 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

78.700.000 73.174.000 96.71

2 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

10.361.993.000 10.104.603.884 97.52

3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

2.632.000.000 2.630.325.096 98.01

(sumber data : Laporan Tahunan 2017)

Grafik Perbandingan Penyerapan Anggaran Per-Program Tahun 2016 dan 2017

9595,5

9696,5

9797,5

9898,5

9999,5100

2016 2017Program Peningkatan

Manajemen Peradilan Agama 100 96,71

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya MA99,22 97,52

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MA 99,28 98,01

Axis

Titl

e

PENYERAPAN ANGGARAN PER-PROGRAM

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Padang tahun 2017 ini

mengupayakan melaporkan suatu capaian kinerja (performance result) dibandingkan

dengan rencana kerja (performance plan) dari core bussines (ciri khas) yang mengacu

pada unsur pokok yaitu dalam bidang teknis yudisial di seluruh kegiatan yang terkait

dengan tugas pokok dan fungsi yang meliputi bentuk administrasi perkara yang

diproses di Pengadilan Agama Padang

2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Padang tahun 2017 ini

menyampaikan berbagai keberhasilan dan kegagalan capaian strategis yang

ditunjukkan oleh Pengadilan Agama Padang pada tahun anggaran 2017. Berbagai

capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU),

maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

3. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target

dan sesuai dengan perencanaansebagaimana telah ditetapkan dalam Standar

Operasional Prosedur (SOP). Namun demikian, masih perlu adanya peningkatan

capaian kinerja sasaran khususnya dalam peningkatan percepatan penyelesaian

perkara. Sehingga akan mendapatkan hasil capaian yang optimal.

B. Saran

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrumen control yang obyektif dan

transparan dalam mengelola sarana dan prasarana serta ketrampilan sumber daya

manusia untuk peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Padang.

2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian akhir dari Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat dioptimalkan pemanfaatannya

sebagai alat evaluasi kinerja bagi Pengadilan Agama Padang dan dapat memberikan

dampak yang positif bagi Pengadilan Agama Padang kedepannya.

3. Menjadikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai ukuran kinerja

organisasi pemerintah secara nyata dan akuntabel dengan menerapkan fungsi reward

and punisment.

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian


f. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

100% 100% 100%

g. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

98% 92.7% 94.6%

h. Persentase penurunan sisa perkara

20% -14.45% -72.5%

i. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, dan pk)

99%

99.11% 100.11%

j. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

92% 70.09% 76.2%


e. Persentaseisi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

100% 100% 100%

f. Persentaseperkara yang diselesaikan melalui mediasi

7% 1.02% 14.6%

g. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan pk yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu

100% 100% 100%

h. Persentaseputusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syari’ah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus

100% 100% 100%


e. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

100% 100% 100%

f. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan

100% 100% 100%

g. Persentase perkara permohonan (Voluntair) Identitas Hukum

100% 97.94% 97.94%

h. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hokum (Posbakum)

100% 95.15% 95.15


Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)

100% 100% 100%

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INTANSI … · KELAS IA TAHUN 2018 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA...

Documents

Transcript of LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INTANSI … · KELAS IA TAHUN 2018 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA...