Laporan Bulanan 1

LAPORAN BULANAN

RPKPP Kabupaten Bogor

1

LAPORAN BULANAN BULAN - 1

PT. TRIO ALSUM SUROPATI

RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN

PERMUKIMAN PRIORITAS

(RPKPP)

KABUPATEN BOGOR

TAHUN 2013

LAPORAN BULANAN RPKPP Kabupaten Bogor

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan kawasan permukiman dapat dipandang sebagai kawasan yang

direncanakan dan tertata dengan baik, maupun kawasan permukiman yang

merupakan cikal bakal tumbuhnya kawasan perkotaan dan terus berkembang

mengikuti pertumbuhan penduduk dan perkembangan kegiatannya..

Berkenaan dengan kedua jenis pertumbuhan tersebut dalam suatu wilayah atau kota,

perkembangan dari kawasan permukiman sangat rentan terhadap adanya

perkembangan yang tidak terkendali dan menyebabkan munculnya permukiman

kumuh yang seringkali berdampak lebih lanjut pada peningkatan kesenjangan

masyarakat, angka kriminalitas dan rendahnya kesehatan masyarakat.

Dalam rangka mengatasi permasalahan permukiman tersebut, maka pemerintah

daerah bersama dengan semua pemangku kepentingan pembangunan permukiman

perlu menentukan kawasan permukiman yang akan mendapatkan penanganan

perioritas sesuai dengan potensi dan tantangan yang dihadapi kawasan tersebut.

Adapun kawasan permukiman prioritas ditentukan berdasarkan hasil

kesepakatan pada Penyusunan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur

Perkotaan (SPPIP)

Dalam konteks suatu wilayah atau kota, kawasan permukiman prioritas tersebut

dapat berupa :

• Kawasan permukiman dan lingkungan perumahan kumuh dalam areal perkotaan yang memiliki nilai ekonomis dan atau strategis tinggi, yang apabila ditangani dapat meningkatkan nilai kawasan serta memberikan manfaat bagi peningkatan perekonomian wilayah atau kota yang bersangkutan.

• Kawasan permukiman dengan fungsi khusus dalam skala pembangunan wilayah kota atau wilayah yang lebih luas. Termasuk dalam criteria ini seperti kawasan pariwisata, kawasan konservasi cultural, kawasan agro industry dan sebagainya.

Kondisi umum yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia ini diindikasikan

terjadi juga di Kabupaten Bogor yang merupakan kawasan penyangga bagi DKI

Jakarta berupa pengembangan permukiman perkotaan dalam sistem Metropolitan


Jabodetabek, terutama setelah dibukanya jalur jalan baru dari Cibubur menuju

Bandung melewati Gunung Putri dan Cileungsi. Sejak dibukanya jalur alternatif

tersebut, komplek permukiman modern dengan skala besar mulai bermunculan

sehingga harga tanah di kawasan ini menjadi salah satu yang termahal di Bodetabek.

Wilayah Timur Kabupaten Bogor pun menjadi kawasan favorit pengembangan

wilayah permukiman Jakarta saat ini.

Kabupaten Bogor sendiri dalam konstelasi regional di pusat merupakan

kawasan andalan dan kawasan konservasi. Dengan adanya kondisi seperti yang sudah

dijelaskan di atas, maka perlu adanya antisipasi perkembangan kawasan permukiman

perkotaan di Kabupaten Bogor dalam bentuk perencanaan yang terintegrasi antara

spot kawasan satu dengan yang lainnya melalui berbagai kebijakan pembangunan

dan penataan ruang yang terdapat di Kabupaten Bogor. Dalam pelaksanaan

pembangunan di Kabupaten Bogor sendiri, dapat diindikasikan bahwa masih sering

terjadinya tumpang tindih kebijakan dan strategi terutama dalam penanganan

persoalan pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan pada tingkat

operasional di daerah. Untuk itu, perlu disiapkan suatu strategi pembangunan

permukiman yang terintegrasi dengan kebijakan lain melalui Strategi Pembangunan

Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) dan Rencana Pembangunan

Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP)Kabupaten Bogor.

RPKPP Kabupaten Bogor ini akan menjadi acuan bagi pemangku kepentingan

dan pelaksanaan pembangunan kota, yang akan mengintegrasikan penyediaan

infrastruktur permukiman perkotaan dengan program pembangunan lainnya yang

terpadu. Perencanaan pembangunan yang dimaksud, secara umum tidak hanya

mengedepankan proses teknis namun juga proses pembelajaran sehingga strategi

dan program yang akan disusun akan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mendorong tersedianya dokumen pelaksanaan pembangunan

permukiman dan infrastruktur perkotaan yang disusun dan disepakati pemangku

kepentingan kota, maka Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan

Umum memberikan dukungan dalam bentuk pembinaan teknis yang bersifat

pendampingan dan peningkatan serta penguatan kapasitas bagi Pemerintah Daerah

dan pemangku kepentingan untuk melaksanakan penyusunan Rencana

Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP) Kabupaten Bogor. Untuk

melaksanakan kebijakan Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam mendukung

pembangunan di daerah melalui pemanfaatan dana APBN, maka RPKPP sebagai


pedoman pelaksanaan pembangunan dengan program investasi bidang Cipta Karya

akan menjadi acuan bagi pengalokasian dukungan tersebut selain dokumen RPIJM

yang tentunya sudah mengacu pada SPIPP maupun RPKPP yang akan disusun.

2 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan

Kegiatan ini bertujuan memberikan pendampingan kepada pemangku

kepentingan di tingkat Kota/ Kabupaten untuk dapat menghasilkan rencana

pembangunan kawasan permukiman prioritas dengan muatan rencana tindak yang

operasional sebagai pendukung dari dokumen rencana program investasi jangka

menengah inftrastruktur bidang Cipta Karya, yang dilengkapi dengan rencana

pembiayaan dan rencana teknis detil untuk pelaksanaan pembangunan pada tahun

pertama.

Sasaran

Berdasarkan tujuan tersebut, maka sasaran kegiatan penyusunan Rencana

Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP) ini adalah :

1) Terwujudnya peningkatan kapasitas pemangku kepentingan kota/ kabupaten

dalam penyusunan RPKPP sebagai dokumen acuan dalam pelaksanaan

pembangunan kawasan permukiman prioritas di kota/ kabupaten.

2) Terwujudnya interaksi dan keterlibatan masyarakat dalam proses rencana

pembangunan kawasan permukiman prioritas melalui pendekatan berbasis

partisipasi masyarakat/ Community Participatory Approach (CPA)

3) Teridentifikasinya permasalahan, konsepsi penanganan dan program strategis

secara rinci pada kawasan permukiman prioritas (berdasarkan hasil SPPIP).

4) Tersedianya instrument penanganan persoalan pembangunan yang

penanganan tahun pertama khusus komponen program bidang Cipta Karya.


Pelaksanaan Kegiatan ini dilakukan dengan rangkaian lingkup kegiatan sebagai

berikut :

1. Mengikuti konsolidasi di tingkat propinsi dengan semua pemangku

kepentingan dalam proses penyamaan pemahaman, tujuan dan rencana kerja

penyusunan dokumen RPKPP. Kegiatan ini minimal melibatkan tim tenaga ahli,

pokjanis, tim teknis Propinsi dan seluruh satker propinsi bidang Cipta Karya,

serta memungkinkan untuk melibatkan nara sumber dari perwakilan

Koordinator Pusat/ Koordinator Wilayah SPPIP dan RPKPP.

2. Melakukan overview/ kajian terhadap kebijakan, strategi dan program

pembangunan daerah berdasarkan dokumen kebijakan terkait yang telah

tersedia dan dijadikan acuan pelaksanaan pembangunan Daerah, terutama

terhadap arahan program pembangunan yang telah tersusun dalam dokumen

SPPIP yang telah dimiliki.

3. Melakukan kajian mikro kawasan permukiman prioritas sesuai arahan dalam

SPPIP melalui penyusunan profil rinci eksisting kawasan.

4. Melaksanakan pra atau pasca FGD bersama dengan Pokjanis, sebagai

pendukung proses penyusunan substansi yang akan atau telah dihasilkan dan

disepakati dalam setiap FGD.

5. Bersama dengan pemangku kepentingan kota melakukan analisis mendalam

tentang potensi dan persoalan pembangunan permukiman dan infrastruktur

permukiman perkotaan pada kawasan permukiman prioritas.

6. Melakukan penyusunan konsep dan rencana penanganan pada kawasan

permukiman prioritas.

7. Bersama dengan pemangku kepentingan kota dan kawasan menghasilkan :

Rencana aksi program pembangunan permukiman dan infrastruktur

perkotaan pada kawasan prioritas selama 5 tahun dengan pendekatan

perencanaan partisipatif.

Pemilihan kawasan pembangunan tahap I (pertama) di dalam kawasan

prioritas yang akan dilakukan pembangunannya pada tahun pertama (

dilakukan penyusunan rencana penanganan secara lebih rinci dan

operasional, dengan tingkat kedalaman skala perencanaan 1 : 1.000.

3 LINGKUP KEGIATAN


8. Menyiapkan laporan kemajuan dan capaian dalam proses penyusunan

penanganan, dan rencana aksi program pembangunan permukiman dan

infrastruktur permukiman perkotaan pada kawasan prioritas untuk jangka

waktu 5 tahun. Penyusunan Rencana Teknis Detil (detailed Engineering Design/

DED) untuk pelaksanaan tahun pertama di dalam kawasan yang meliputi

infrastruktur bidang Cipta karya yang disajikan dalam bentuk visual 3 dimensi

(3D)

9. Memfasilitasi pemangku kepentingan dalam hal ini pokjanis dalam melakukan

diseminasi hasil penyusunana RPKPP kepada dinas/ instansi terkait dan

pemangku kepentingan lainnya di kota bersangkutan

Keluaran yang dihasilkan dalam kegiatan penyusunan RPKPP Kabupaten Bogor

diperpebanyak sekurangnya 10 (sepuluh) rangkap, pada dasarnya mencakup

beberapa hal, yaitu :

1) Dokumen Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) yang memuat :

Profil kawasan permukiman prioritas berdasarkan arahan indikasi dalam SPPIP.

Kajian mikro kawasan permukiman prioritas berdasarkan arahan dalam SPPIP.

Potensi dan persoalan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan pada kawasan permukiman prioritas.

Konsep dan rencana penanganan pada kawasan permukiman prioritas.

Rencana aksi, berupa rencana program investasi jangka menengah infrastuktur skala kawasan pada kawasan prioritas selama 5 tahun.

Kawasan pembangunan Tahap I di dalam kawasan prioritas yang akan dilakukan pembangunan pada tahap pertama ( Dilakukan penyusunan rencana penanganan secara lebih rinci dan operasional dengan tingkat kedalaman skala perencanaan 1 : 1.000)

2) Dokumen hasil rangkaian penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan untuk proses

pemberian kekuatan hokum terhadap dokumen RPKPP.

4 KELUARAN


3) Dokumen profil kawasan dalam bentuk visual berupa tampilan visual/ video/ film

documenter untuk menggambarkan kondisi eksisting fisik , kondisi masyarakat

hingga potensi dan permasalahan kawasan prioritas.

4) Hasil konsep pembangunan kawasan prioritas yang disajikan dalam bentuk visual

dengan tampilan 3 dimensi dalam CD.

5) Rencana Teknis Detail (Detail Engineering Design/DED) infrastruktur bidang Cipta

Karya untuk kawasan pembangunan tahap pertama pada tahun pertama (ke-I)

beserta indikasi Rincian Anggaran Biaya (RAB)

6) Album Peta, berisi dokumen spatial terkait dengan data informasi dan hasil

strategi dalam skala yaitu :

1 : 5.000 (skala kawasan prioritas)

1 : 1.000 (untuk kawasan pembangunan tahun 1/ tahap pertama) Dokumen SPPIP yang dihasilkan disampaikan dalam bentuk buku dan CD sebanyak 15 buah ukuran A3 dicetak eksklusif lux untuk disampaikan kepada Pokjanis, Tim Teknis, Pemberi Pekerjaan, Koordinator wilayah dan Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian PU.

Sebagaimana yang telah diurakan pada bagan alir kegiatan pendampingan Pokjanis

pemerintah daerah untuk penyusunan strategi pengembangan permukiman dan

infrastruktur perkotaan Kabupaten Bogor Konsultan membagi rencana kerja Team

Konsultan dalam 5 (lima) tahap sebagai berikut :

Tahap persiapan

Tahap identifikasi Persoalan dan potensi pengembangan kawasan

Tahap Survey dan Observasi lapangan

Tahap analisis dan konsep pengembangan serta kebutuhan di kawasan

prioritas

Tahap rencana pembangunan permukiman & infrstruktur di kawasan prioritas

5. RENCANA KERJA


1. Tahap Persiapan - Tahap persiapan

- Koordinasi tim ( koordinsi dan kerjasama/kesepahaman antara tim

pelaksana dan pokjanis)

- Pemantapan dan penyusunan Metodologi & Rencana penyusunan RPKPP

- Penyelenggaraan pelatihan

- Keikutsertaan dalam kolokium

2. Tahap Identifikasi Persoalan dan Potensi Pengembangan Pada kawasan

prioritas

- Pengumpulana data perencanaan terkait kegiatan RPKPP (SPPIP,RTRW,RP4D)

- Identifikasi kawasan prioritas permukiman skala kota

- penyiapan & penyusunan Peta kawasan prioritas skala 1 : 5000

- Review data perencanaan terkait RPKPP.

3. Tahap Survey dan Observasi Lapangan

- Survey instansional (Data sekunder) yang terkait dengan program RPKPP

- Observasi lokasi calon-calon kawasan prioritas.

- Survey Wawancara ke masyarakat ( Questioner) dan ke Stakeholder (Data

primer)

4. Tahap Analisis dan Perumusan Konsep Pengembangan serta Kebutuhan

Pengembangan Infrastruktur di kawasan prioritas

- Pendataan dan identifikasi kondisi kawasan permukiman prioritas dan

infrastruktur pendukung

- Identifikasi kebutuhan penanganan infrastruksi pada kawasan prioritas

- Analisis kebutuhan infrastruktu pendukung di kawasan prioritas

- Rumusan penentuan infrastruktur untuk skala prioritas penanganan dan

pembangunan

- Identifikasi penentuan infrastruktur untuk skala prioritas penanganan dan

pembangunan

- Pelaksanaan FGD 1

5. Tahapan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur di Kawasan Prioritas

- Penyusunan dan perumusan rencana aksi program serta strategis dan

program penanganan kawasan prioritas .


- Penyelenggaraan FGD 2

- Identifikasi kawasan pengembangan permukiman prioritas dan penanganan

pembangunan pada kawasan prioritas

- Melaksanakan Community Acition Plan (CAP) pada kawasan prioritas

pelaksanaan FGD

- Pelaksanaan FGD 3

- Identifikasi dan penyusunan Program penanganan dan pembangunan

kawasan prioritas

- Pelaksanaan community Action Plan (CAPII) pada kawasan permukiman

prioritas.

- Penyusunan rencana Teknis Rinci (DED) hasil dari kegiatan CAP II

- Penggambaran DED

- Keikutsertakan dalam kolokium II

- Penyusunan materi Visulisasi hasil studi /penyusunan

- Sosialisasi hasil kesepakatan perumusan RPKPP (disemasi)

6. RENCANA KERJA BULAN SELANJUTNYA

Rencana kegiatan pada bulan kedua adalah kelanjutan dari kegiatan pada tahap

investigasi dan identifikasi potensi dan permasalahan pembangunan permukiman

dan infrastruktur permukiman perkotaan di kawasan prioritas di Kabupaten Bogor

yang meliputi meliputi :

1. Investigasi dan Identifikasi Indikasi Arah Pengembangan Kota,

2. Investigasi dan Identifikasi Indikasi Arah Pembangunan Permukiman dan

Infrastruktur Permukiman Perkotaan kawasan prioritas,

3. Kajian isu-isu Permukiman dan Infrastruktur Permukiman Perkotaan di

kawasan prioritas

4. Kajian Potensi, Permasalahan, dan Tantangan Pembangunan Perkotaan dan

Permukiman Perkotaan di Kawasan prioritas.

5. Penyusunan dan perumusan konsep penanganan kawasan prioritas bersama

tim Pokjanis. (Pra FGD).

6. Perumusan konsep penanganan kawasan prioritas. (FGD)

7. Penyusunan Laporan Antara


Rencana Kegiatan RPKPP Kabupaten Bogor

No

Kegiatan

Bulan 1 Bulan 2 Bulan 3 Bulan 4 Bulan 5 Bulan 6 Bulan 7

April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nov

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

1 Sosialisasi Tingkat Provinsi

2 Sosilisasi dan Perkenalan Tingkat Kabupaten

3 Koordinasi Konsultan dengan Pokjanis

4 Sosialisasi Tingkat Nasional

4 Pra FGD 1

5 FGD 1

Penyusunan Konsep Penanganan Kawasan

6 Pra FGD 2

7 FGD 2

Perumusan Aksi Program

8 Rembug Warga

9 Kolokium (monev)

10 Pra FGD 3

11 FGD 3

Penyusunan Rencana Penanganan Pembangunan Kawasan Tahap 1

12 Konsultasi Publik

Penyempurnaan Rencana Penanganan Pembangunan Kawasan Tahap 1

13 Disseminasi

14 Pembahasan Laporan Pendahuluan

15 Pembahasan Laporan

Antara

16 Pembahasan Laporan Draft Akhir

17 Pembahasan Laporan Akhir


JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN RPKPP Kabupaten Bogor

NO KEGIATAN TEMPAT WAKTU KETERANGAN

1 SOSIALISASI,PERKENALAN TIM TEKNIS, POKJANIS DAN KONSULTAN PENDAMPING

Kota Cibinong 18 April 2013 Telah dilaksanakan

2 KOORDINASI TIM TEKNIS DENGAN KONSULTAN Diskimrum Prov. Jabar

26 April 2013 Telah dilaksanakan

3 KOORDINASI KONSULTAN DENGAN POKJANIS DAN SURVEY AWAL (PRIMER DAN SEKUNDER)

Kota Cibinong 10 Mei 2013 Telah dilaksanakan

4 SOSIALISASI TINGKAT NASIONAL Hotel Sahid Jakarta

1 – 2 Mei 2013 Telah dilaksanakan

5 WORKSHOP TINGKAT PROVINSI Diskimrum Prov. Jabar

8 Mei 2013 Telah dilaksanakan

6 KONSOLIDASI TINGKAT PROVINSI Hotel Aston Bandung

15 mei 2013 Telah dilaksanakan

7 PEMBAHASAN LAPORAN PENDAHULUAN Diskimrum Prov. Jabar

22 Mei 2013 Materi sudah di serahkan untuk di periksa

8 AUDENSI DENGAN BUPATI Kota Cibinong 24 mei 2013 Belum Di laksanakan

9 PRA FGD 1 Kota Cibinong 4 Juni 2013 Belum Di laksanakan

10 FGD Kota Cibinong 13 Juni 2013 Belum Di laksanakan

11 PRA FGD 2 Kota Cibinong 3 Juli 2013 Belum Di laksanakan

12 FGD 2 Kota Cibinong 9 Juli 2013 Belum Di laksanakan

13 PEMBAHASAN LAPORAN ANTARA Diskimrum Prov. Jabar

18 Juli 2013 Belum Di laksanakan

14 KOLOKIUM TINGKAT NASIONAL Belum Di laksanakan

15 REMBUG WARGA, SKS (PADA KAWASAN/LOKASI PEMBANGUNAN TAHAP 1)

Kota Cibinong 23 -24 Juli 3013 Belum Di laksanakan

16 PRA FGD 3 Kota Cibinong 4 September 2013

Belum Di laksanakan

17 FGD 3 Kota Cibinong 12 September 2013

Belum Di laksanakan

18 PEMBAHASAN DRAFT LAPORAN AKHIR Diskimrum Prov. Jabar

16 September 2013

Belum Di laksanakan

19 KONSULTASI PUBLIK Kota Cibinong 16 Oktober 2013 Belum Di laksanakan

20 DESIMINASI Kota Cibinong 12 November 2013

Belum Di laksanakan

21 PEMBAHASAN LAPORAN AKHIR Diskimrum Prov. Jabar

15 November 2013

Belum Di laksanakan


SUDAH MINTA DI BANTU OLEH PAK WENDI……

PROGRESS PEKERJAAN (KURVA S)


LAMPIRAN KEGIATAN


ORIENTASI LOKASI


SOSIALISASI RPKPP KABUPATEN BOGOR DI CIBINONG Tanggal 18 April 2013

SOSIALISASI SPPIP DAN RPKPP TINGKAT NASIONAL DI JAKARTA Tanggal 1-2 Mei 2013


WORKSHOP TINGKAT PROVINSI DI BANDUNG Tanggal 8 Mei 2013

KONSOLIDASI SPPIP DAN RPKPP DI BANDUNG Tanggal 15 Mei 2013


7.

Laporan Bulanan 1

Documents

Transcript of Laporan Bulanan 1