UNIT PELAKSANA

PENDAHULUANsumber : pkh.depsos.go.id/Program Keluarga Harapan yang biasa di kenal dengan sebutan PKH mulai di laksanakan pada tahun 2007, yang sejalan Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals) yaitu antara lain meningkatnya akses pendidikan, kesehatan ibu hamil, pengurangan kematian balita, dan meningkatnya kesetaraan Gender. Dan sampai dengan tahun 2013 ini telah berjalan di 33 Provinsi, 49 Kabupaten/Kota, dan 2667 Kecamatan.Untuk menurunkan jumlah penduduk miskin secara signifikan tentulah bukan pekerjaan mudah karena akan melibatkan berbagai sektor, disiplin keilmuan, profesi dan para pelaku. Karena itu di samping program-program konvensional yang telah berjalan selama ini, diperlukan program terobosan yang terukur, berkelanjutan dan tepat sasaran. Program Keluarga Harapan adalah program terobosan yang modelnya spesifik dan berbeda dari berbagai skema bantuan sosial lain karena program ini merupakan bantuan tunai bersyarat atau Conditional Cash Transfer (CCT) kepada RTSM. Dengan PKH diharapkan RTSM memiliki akses yang lebih baik untuk memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi termasuk menghilangkan kesenjangan sosial, ketidakberdayaan dan keterasingan sosial yang selama ini melekat pada diri warga miskin. Hal lain yang sangat menjanjikan adalah sinergi antar berbagai program yang selama ini berjalan fragmentaris. RTSM penerima PKH yang merupakan warga lapis terbawah dari masyarakat miskin akan menjadi bagian integral juga dari berbagai program pro poor lain semisal Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Bantuan Operasional Sekolah (BOS) .Dll. Oleh karena itu data valid dan faktual dari RTSM menjadi sangat diperlukan dan harus benar-benar diperhatikan.Secara umum tujuan PKH adalah (a) meningkatkan kondisi sosial ekonomi RTSM, (b) meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil/nifas dan anak dibawah 6 tahun dari RTSM, (c) meningkatkan angka partisipasi pendidikan anak-anak (usia wajib belajar SD/SMP) RTSM dan (d) meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi RTSM.Pelaksanaan PKH untuk kabupaten situbondo sendiri kini telah berjalan di 13 kecamatan yaitu 9 kecamatan awal yang penerima PKH pada tahun 2007 dan 4 kecamatan pengembangan yang menerima PKH pada tahun 2009. tetapi masih ada 4 kecamatan lain di kabupaten situbondo yang masih belum menerima dana bantuan PKH yaitu : Jatibanteng, Sumbermalang, Arjasa, dan Asembagus. Oleh karena itu kami harapkan agar pada tahun berikutnya untuk 4 kecamatan tersebut bisa menerima dana bantuan PKH seperti kecamatan lain di kabupaten. Untuk itu di butuhkan koordinasi yang optimal dari berbagai multi sector di semua bidang utamanya instansi terkait yang tergabung dalam TIM Koordinasi kabupaten serta dukungan sarana maupun prasarana guna menunjang kinerja demi tercapai tujuan PKH.

sumber : pkh.depsos.go.id/

Dan untuk Kabupaten Situbondo telah di mulai pada tahun 2007 dan sudah mencakup 9 Kecamatan yaitu : Kec. Banyuputih, Kec. Kapongan, Kec. Panji, Kec. Mangaran, Kec.Situbondo, Kec. Panarukan, Kec. Bungatan, Kec. Suboh, dan Kec. Banyuglugur, pada tahun 2009 bertambah 4 Kecamatan lagi yaitu : Kec. Besuki, Kec. Kendit, Kec. Mlandingan, dan Kec. Jangkar. Dan pada tahun 2012 mendapat satu penambahan Kecamatan pengembangan yaitu Kec. Arjasa. Sedangkan untuk tahun 2013 Kabupaten Situbondo mendapat penambahan 3 Kecamatan yaitu ; Kec. Jati Banteng, Kec. Sumber Malang, Kec. Asembagus.

PELAKSANAAN PKH DI KABUPATEN SITUBONDOTim Koordinasi Kabupaten

Tim Koordinasi PKH Kabupaten Situbondo dibentuk untuk memastikan persiapan dan pemenuhan tanggung jawab Kabupaten terhadap pelaksanaan PKH. Tim Koordinasi akan menjadi saluran utama informasi program ke berbagai pihak terkait pada tingkat Kabupaten agar semua pihak bisa merespon dalam waktu yang singkat jika diperlukan. Tim Koordinasi Kabupaten / Kota diperlukan untuk mendorong partisipasi pemberi layanan dan menyelesaikan masalah pengadaan fasilits pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terkait dengan program.

Sekretariat UPPKH (Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan) Kabupaten SitubondoKabupaten Situbondo adalah salah satu dari 88 Kabupaten di Indonesia yang menerima program PKH. dari 17 kecamatan, 13 Kecamatan tercover PKH. Untuk menjamin pelaksanaan PKH secara optimal, telah dipersiapkan Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Kabupaten Situbondo yang beralamatkan di Jl. Aggrek No. 54 Tlp. / Fax. (0338) 674946 Kode Pos 68312. Serta Sekretariat UPPKH di 9 Kecamatan peserta yaitu, meliputi : Kec. Banyuputih, Kec. Kapongan, Kec. Panji, Kec. Mangaran, Kec.Situbondo, Kec. Panarukan, Kec. Bungatan, Kec. Suboh, dan Kec. Banyuglugur. Di tambah penambahan 4 kecamatan pengembangan untuk tahun 2009 yaitu Kec. Besuki, Kec. Kendit, Kec. Mlandingan, dan Kec. Jangkar yang berada di kantor pos juga kantor kecamatan setepat dimana lokasi penerima PKH itu berada.

KEMAJUAN PKHPKH merupakan bantuan bersyarat. Dimana setiap RTSM peserta yang sudah tidak memenuhi syarat atau kriteria, maka RTSM tersebut harus di Non Eligibel kan (di keluarkan dari kepesertaan PKH). Dan untuk PKH Kabupaten Situbondo untuk data awal adalah 7696 RTSM di tambah dengan kecamatan pengembangan, sekarang berkurang menjadi 8424 RTSM. Dengan rincian sebagai berikut :

a) Pencetakan Verifikasi Pendidikan dan Kesehatan Secara Mandiri.Berdasarkan surat Nomor : 312/LJS.JS.BLTB/05/2013 perihal pencetakan verifikasi pendidikan dan kesehatan tahap II tahun 2013, dimana pada tahap II kali ini ada perubahan yaitu UPPKH pusat tidak mencetak formulir verifikasi, dan untuk pencetakan di serahkan kepada daerah. Dengan mekanisme sebagai berikut :1.UPPKH Pusat tidak mencetak formulir verifikasi pendidikan dan kesehatan, untuk itu kepada UPPKH Kabupaten/Kota agar melaksanakan pencetakan formulir verifikasi pendidikan dan kesehatan secara mandiri.2.Pada verifikasi pendidikan dan kesehatan tahap 2 tahun 2013, UPPKH Pusat melakukan beberapa perubahan mekanisme dan format verifikasi pendidikan dan kesehatan sbb :a)Verifikasi dilakukan dengan menggunakan formulir blanko / kosong (format terlampir).b)Pendamping mendatangai fasilitas pendidikan dengan membawa blanko formulir.c)Operator mencetak daftar sekolah beserta kodenya per pendamping dan dibagikan ke pendamping sebagai rujukan dalam mengisi kode sekolah.d)Hanya siswa dengan kehadiran < 85% yang dimasukan kedalam formulir, cara pengisian dengan tulisan tanggan lengkap beserta nomor ART dan kode sekolah. e)Pengisian dilakukan oleh pendamping dibantu oleh guru atau TU dan diketahui oleh Kepala Sekolah.f)Siswa dengan kehadiran lebih dari 85% tidak perlu di masukan kedalam formulir, cukup dituliskan jumlahnya dalam table yang tersedia.

b) Resertifikasi Peserta PKH tahun 2007 2008Berdasarkan Surat dari Kementrian Sosial Nomor : 334 / LJJS.JS.BLTB / 05 / 2013 perihal pelaksanaan resertifikasi PKH tahun 2007 2008. Dimana kegiatan resertifikasi yang dimahsud adalah kegiatan mendata ulang peserta PKH tahun 2007 2008 untuk mengetahui manfaat positif dari program PKH yang melibatkan pendamping sebagai emumerator.c) Perubahan Skema Penyaluran Bantuan Tetap Dan Bantuan Komponen PKHBerdasarkan Surat dari Kementrian Sosial Nomor : 353 / LJJS.JS.BLTB / 06 / 2013 perihal perubahan skema penyaluran bantuan tetap dan bantuan komponen PKH. Dimana mulai tahap II tahun 2013 skema bantuan berubah sebagi berikut :Skema Bantuan Tetap dan Bantuan Komponen PKH

KENDALA DAN PERMASALAHANa) Koordinasi lintas sektor masih perlu peningkatan,b) Kesiapan infaskruktur kesehatan dan pendidikan c) Sosialisasi PKH yang kurang kepada instansi terkait dengan masyrakat d) komitmen daerah dan belum optimal, dan operasional kab, kec, dan desa e) sasaran Pkh belum menjadi sasaran program terkait f) keterkaitan PKH dengan skema bantuan sosial ( jamkesmas)PENUTUPDemikian Laporan dari Sekretariat Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Tahun 2013 ini kami buat, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapakan terima kasih.

Situbondo, 7 Februari 2014

Ketua Sekretariat UPPKHKabupaten Situbondo

Ir. Tri SoedjitaPembinaNIP. 19570626 198303 1 020

Koordinator Operator UPPKHKabupaten Situbondo

Bustanul Huda

Laporan Bulan Januari Tahun 2014UPPKH Kabupaten Situbodo