LAPORAN HASIL PENELITIAN - Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Kesemua Lingkunan Peradilan...

download LAPORAN HASIL PENELITIAN - Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Kesemua Lingkunan Peradilan tersebut

of 87

  • date post

    08-Jun-2019
  • Category

    Documents

  • view

    213
  • download

    0

Embed Size (px)

Transcript of LAPORAN HASIL PENELITIAN - Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Kesemua Lingkunan Peradilan...

LAPORAN HASIL PENELITIANTENTANG

PEMBATASAN PERKARA KASASI

MAH AGUNG RI

47.03Lap

MAHKAMAH AGUNG - RI

2 0 0 0

LAPORAN HASIL PENELITIANTENTANG

PEMBATASAN PERKARA KASASI

Perpustakaan W skkiwih Agung R,f,

MAHKAMAH AGUNG - RI

2 () 0 0

'-kk. r-iah Aguag

_,w .. ; - A ^Mr. Indnl ; t I 3No. Kl-'f--. : .3^7-0 > t .(fya,*

> f... h:

TIM PENELITIPEMBATASAN PERKARA YANG DAPAT DIKASASI

NARA SUMBER :

PROF DR. PAULUS EFFENDIE LOTULUNG. SH. DR. H. EDDY DJUNAEDI. SH.. MCJ

KOORDINATOR PENELITI :

DRS. H. WILDAN SUYUTHI, SH.

ANGGOTA PENELITI :

H. SOEGITO HADIMARSONO, SH.DRS. M. DJAZULI, SH.

NY. HJ. SUJATMI SOEDARMOKO, SH.NY. SUSANTI ADI NUGROHO, SH.

DJOKO SARWOKO, SH.ALI BUDIARTO, SH.

DRS. MASRI BAIKI, MM SOEDARYO SOIMIN, SH.MIFTAHUR RASYID, SH.

PEMBANTU PENELITI :

ASIH MULIANDARI GUSTI AYU AGUNG MASTINI, SH.

DRA IMANUELLA ROSALIA

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Adalah satu kebahagiaan tersendiri dan patut kita panjatkan syukur kehadirat Allah S.W.T. bahwa Tim Penelitian tentang Pembatasan Kasasi yang dibentuk sebagai kelanjutan Surat Keputusan Panitera/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung RI; Nomor : MA/Pansek/005/B/V/l999 Tanggal 3 Mei 1999 telah dapat menyelesaikan hasil akhir rangkaian kegiatan penelitian sesuai dengan rencana yang dijadwalkan. Hasil Penelitian ini adalah merupakan akhir dari rangkaian kegiatan Tim Peneliti dalam melakukan pengumpulan data-data baik dari pengolahan data atas hasil Penelitian yang dilakukan Mahkamah Agung waktu- waktu terdahulu beserta pengembangannya, baik atas dasar wawancara, diskusi serta kajian atas literatur yang berkaitan dengan topik penelitian.

Sebagaimana diketahui UUD 1945 m engatur tantang Kekuasaan Kehakiman dalam pasal 24 dan 25. Pasal 24 menentukan bahwa kekuasaan dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan menurut Undang-undang. Selanjutnya pasal 10 Undang-undang No. 14 tahun 1970 menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh 4 (empat) Lingkungan Peradilan yang terdiri dari Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Kesemua Lingkunan Peradilan tersebut yang tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan hukum dan keadilan dengan asas-asasnya antara lain asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam prakteknya tidaklah semudah seperti yang digambarkan.

Fakta menunjukkan bahwa tujuan hukum sebagai instrumen kesejahteraan dan perlindungan hukum dalam prakteknya tidaklah mudah diwujudkan, karena adanya kecenderungan laju derasnya permohonan pemeriksaan kasasi yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa bukan karena untuk memperoleh keadilan, akan tetapi antara lain untuk mengulur-ulur perkara karena adanya kepentingan tertentu.

Oleh karena itulah penelitian tentang perkara yang dapai dikasasi d im aksudkan untuk m encari ja lan keluar dari perm asalahan tersebut dari aspek prosedur, melalui cara pengumpulan data-data, wawancara dan diskusi dengan para pejabat Kekuasaan Kehakiman serta pengolahan data terhadap hasil-hasil diskripsi, seminar yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung RI tahun-tahun terdahulu.

Semoga hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai konsep awal bagi terwujudnya penyusunan perubahan Undang-undang yang terkait maupun terwujudnya peraturan perundang-undangan yang relevan lainnya.Kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya hasil akhir penelitian ini. kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ka. Puslitbang/Diklat/MA-RI Selaku : Penanggung Jawab Penelitian

(DR. H. EDDY DJUNAEDI, SH.MCJ)

u

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR............................................................. iDAFTAR I S I ............................................................................ iii

RAB I PENDAHULUAN..................................................... 1A. Latar Belakang.......................................................... 1B. Maksud dan Tujuan Penelitian............................... 3C. Pembatasan dan Perumusan Masalah Penelitian .. 4D. Metode dan Obyek Penelitian................................ 4E. Sistematika Penulisan................................................ 5F. Organisasi Pelaksana................................................. 6

BAB II PEMBATASAN DAN PERBANDINGAN BEBERAPA SISTEM PERADILAN.............................. 7

A. Australia........................................................................... 7B. Singapore.................................................................... 9C. Malaysia...................................................................... 10D. Japan ............................................................................ 18E. Amerika Serikat........................................................ 21

BAB III SISTEM PERADILAN DI INDONESIA........ 33A. Kekuasaan Kehakiman............................................. 33B. Mahkamah Agung sebagai Pengadilan

Negara Tertinggi........................................................ 36C. Penumpukan Perkara di Mahkamah A gung........ 38D. Pembatasan Permohonan Banding

di Pengadilan T inggi............................................... 40E. Pembatasan Kasasi sebagai Alternatif ................. 43

iii

BAB IV LAPORAN HASIL PENELITIAN .................. 47A. Perlu atau Tidak Pembatasan Perkara Kasasi....... 44B. Jenis-jenis Perkara Yang Tidak Dapat Dikasasi ... 54

BAB V PENUTUP............................................................... 57A. Kesimpulan................................................................. 57B. Saran-saran................................................................. 58

iv

BAB IPENDAHULUAN

A. L atar Belakang

Berdasarkan ketentuan GBHN, tujuan pembangunan adalah mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan tersebut tidak akan tercapai tanpa diim bangi oleh tersed ianya sarana pembangunan yang memadai. Hukum yang berperan sebagai sarana pembangunan harus mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan tingkat kemajuan serta tahapan pembangunan di segala bidang, sehingga dapat diciptakan ketertiban dan kepastian hukum untuk menjamin serta memperlancarkan pelaksanaan pembangunan, yang pada akhirnya tujuan pembangunan akan tercapai.

Hukum sebagai sarana pembangunan dapat memberikan fasilitas bagi pembangunan sesuai dengan perkembangannya, jika diimbangi dengan perubahan sikap masyarakat Indonesia di bidang hukum. Perubahan sikap tersebut dapat berbenttik perubahan dan pembaharuan melalui perundang-undangan maupun melalui sarana hukum yang lain.

Dalam rangka itu, perlu diteliti, dipikirkan dan dikaji sejauhmana peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hukum acara untuk berperkara di Pengadilan dapat mencapai sasaran yang telah ditentukan dalam pasal 4 ayat (2) Undang- undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman. Adapun bunyi pasal tersebut, yaitu: "Peradilan dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan". Sasaran tersebut dapat dicapai antara lain dengan cara menerapkan mekanisme prosedur ataupun hukum acara yang memungkin

kan dapat diperoleh putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap dalam waktu yang relatif tidak terlalu lama.

Salah satu faktor yang dapat menyebabkan pencari keadilan memperoleh keadilan dalam waktu yang relatif cepat sesuai dengan asas dimuka atau kurang dapat berjalan dengan cepat dan sederhana adalah adanya sistim dalam upaya hukum kasasi bagi semua jenis perkara tanpa adanya batasan dengan akibat terjadinya penumpukan perkara di Mahkamah Agung. Pada dasarnya penumpukan tersebut disebabkan karena semua jenis perkara baik Pidana, Perdata maupun Tata Usaha Negara dapat dikenakan upaya kasasi. Oleh karena itu perlu dipikir kan, dikaji dan diteliti kemungkinan-kemungkinan untuk membatasi jumlah perkara yang dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Masalah pembatasan jenis perkara yang dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung, juga merupakan salah satu butir penggarisan yang dicantumkan dalam GBHN dan repelita 1973 - 1998 pada bab XXXIX tentang hukum. Sebagaimana tercantum dalam alinea terakhir dari Program Pembangunan butir A.C tentang Program Pembinaan Peradilan dalam Repelita VI bab XXXIX tentang hukum, yaitu "Juga diupayakan untuk penyelesaian tunggakan perkara ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa mendapatkan pengayoman dan perlindungan akan hak-haknya. Penegakan hukum bertujuan pula untuk mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya".

Sebagai perbandingan, di beberapa negara tidak setiap jenis perkara dapat dibuka kemungkinan banding atau kasasi, misalnya = Perancis. Amerika Serikat. Nederland dan Singapura. Berdasarkan perbandingan tersebut, perlu dipikirkan dikaji dan diteliti pada kriteria dan ukuran pembatasan vang dipergunakan oleh negara-negara tersebut

2

sehingga kriteria dan ukuran vang sesuai dapai d i|v igunakan unluk ncgara Indonesia

Berdasarkan asumsi bahwa penumpukan perkara di M ahkamah Agung disebabkan karena tidak adanya pembatasan jenis perkara yang dapat diupayakan kasasi, maka Mahkamah Agung pada bulan Januari - Februari 1996 dan bulan Januari Maret 1997 telah melakukan penelitian secara parsial di berbagai daerah tentang masalah perlu tidaknya diadakan pembatasan perkara kasasi. Adapun hasil penelitian tersebut dengan penelitian lanjutannya akan dilaporkan secara rinci di dalam laporan im.

B. Maksud dan T\ijuan PenelitianPenelitian ini d im aksudkan untuk