Laporan Hasil Survey IKM Semester I Badan …...Laporan Hasil Survey IKM Semester I Tahun 2018 Dinas...

Laporan Hasil Survey IKM Semester I Tahun 2018 Dinas Lingkungan Hidup

1

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena

hanya dengan perkenan dan ridho-Nya laporan “Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Semester I Tahun 2018” ini selesai disusun.

Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat dilaksanakan dengan

berpedoman pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan

Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Indeks Kepuasan Masyarakat

digunakan untuk melihat tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan yang mereka

terima dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai secara obyektif

dan periodik terhadap perkembangan kinerja unit pelayanan publik dan tingkat

kualitas kinerja pelayanan yang diberikan oleh unit-unit pelayanan instansi

Pemerintah Kabupaten Bantul. Sehubungan dengan hal tersebut maka Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul selaku unit pelayanan publik juga wajib

melaksanakan survei dimaksud. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat yang

dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul merupakan salah satu

upaya peningkatan kualitas pelayanan yang harus dilaksanakan secara konsisten

dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat. Sasaran survei dalam

rangka penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2018 ini adalah

masyarakat yang sedang atau pernah dilayani oleh unit-unit pelayanan Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.

Semoga Laporan Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Semester I Tahun 2018 ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang terkait

dengan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul.

Bantul, Juli 2018

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Bantul,

DRS. MASHARUN, MM

NIP. 195807031985031016


2

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................................. 1

DAFTAR ISI .......................................................................................................... 2

BAB I PENDAHULUAN .............................................................................. 3

A. Latar Belakang .......................................................................... 3

B. Dasar Hukum ............................................................................. 4

C. Sasaran....................................................................................... 5

D. Maksud dan Tujuan ................................................................... 5

E. Ruang Lingkup........................................................................... 5

F. Manfaat ...................................................................................... 6

BAB II GAMBARAN UMUM........................................................................ 7

A. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul............................. 7

B. Pengertian Indeks Kepuasan Masyarakat................................... 7

C. Unsur Indeks Kepuasan Masyarakat.......................................... 7

D. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat................................ 9

BAB III PELAKSANAAN DAN HASIL PENGOLAHAN DATA IKM........ 14

A. Waktu dan Lokasi....................................................................... 14

B. Arah Kebijakan ......................................................................... 14

C. Hasil Survei IKM ..................................................................... 15

BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI ........................................... 22

A. Kesimpulan................................................................................. 22

B. Rekomendasi ............................................................................. 22

LAMPIRAN 24


3

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepuasan masyarakat merupakan faktor yang sangat penting dan

menentukan untuk mengukur keberhasilan suatu unit pelayanan karena

masyarakat adalah konsumen dari produk/jasa yang dihasilkannya. Hal

terpenting dalam memperebutkan hati konsumen adalah dengan kerja keras

dan komitmen semua staf unit pelayanan dalam memberikan produk atau

pelayanan yang berkualitas dan mampu memberikan kepuasan kepada

konsumen. Pada sektor publik, konsumen pelayanan adalah masyarakat yang

notabene merupakan stakeholder pelayanan publik itu sendiri.

Pelayanan publik oleh birokrasi publik merupakan salah satu perwujudan

dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat di samping sebagai abdi

negara. Pelayanan umum oleh Lembaga Administrasi Negara (1998) diartikan

sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh Instansi

Pemerintah di Pusat, di Daerah dan di lingkungan Badan Usaha Milik

Negara/Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa baik dalam rangka upaya

kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Pelayanan publik dapat juga diartikan sebagai pemberian

layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai

kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang

telah ditetapkan.

Pemberian pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat

merupakan implikasi dari fungsi aparat negara sebagai pelayan masyarakat.

Kedudukan aparatur pemerintah dalam pelayanan umum menjadi sangat strategis

karena sangat menentukan sejauhmana pemerintah mampu memberikan pelayanan

yang sebaik-baiknya bagi masyarakat, yang dengan demikian akan menentukan

sejauhmana negara telah menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan tujuan

pendiriannya.


4

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul merupakan salah satu

lembaga pelayanan masyarakat yang membantu Bupati dalam melaksanakan

tugas dan fungsi pemerintahan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan

daerah di Bidang Lingkungan Hidup serta memberikan pelayanan baik kepada

masyarakat maupun kepada aparatur daerah lainnya.

Untuk bisa mengetahui sejauhmana kualitas pelayanan yang telah

diberikan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul kepada masyarakat

diperlukan adanya suatu survey tentang Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan data dan informasi tentang tingkat

kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif

dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari

aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara

harapan dan kebutuhannya.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang RI No 25 Tahun 2000 tentang Progam Pembangunan

Nasional (PROPENAS)

2. Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan

Peningkatan Mutu pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat

3. Keputusan Menteri PAN RI No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman

Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik

4. Keputusan Menteri PAN RI No. KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman

Umum Penyusunan IKM Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

5. Peraturan Bupati Bantul No. 65 Tahun 2011 tentang Penyusunan Indeks

Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kabupaten Bantul.

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.

7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 116 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten Bantul.


5

C. Sasaran

Sasaran dari kegiatan penyusunan indeks kepuasan masyarakat ini

adalah :

1. Tingkat pencapaian kinerja unit pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat;

2. Penataan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan, sehingga pelayanan

dapat dilaksanakan secara lebih berkualitas, berdaya guna dan berhasil

guna;

3. Tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam upaya

peningkatan kualitas pelayanan publik.

D. Maksud dan Tujuan

Penyusunan IKM di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

dimaksudkan sebagai kegiatan untuk mendapatkan suatu gambaran pendapat

masyarakat tentang kualitas pelayanan publik yang telah diberikan oleh

aparatur pemerintah yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.

Selain itu kegiatan ini bertujuan untuk :

1. Memperoleh gambaran secara objektif mengenai kepuasan masyakarat

maupun instansi / unit terkait selaku pengguna layanan terhadap pelayanan

yang diberikan.

2. Sebagai dasar pijakan dalam rangka menetapkan kebijakan peningkatan

kualitas pelayanan kepada masyarakat/ unit terkait di Kabupaten Bantul

3. Sumber informasi bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

mengenai kebutuhan dan keinginan masyarakat.

E. Ruang Lingkup

Survei Indeks Kepuasan Masyarakat ini dilakukan terhadap

masyarakat/ petugas unit terkait yang berkunjung ke unit-unit pelayanan di


6

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul baik dalam rangka koordinasi,

konsultasi maupun urusan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul. Unit pelayanan yang ada di Dinas

Lingkungan Hidup adalah UPT Kebersihan Persampahan dan Pertamanan,

UPT Laboratorium Lingkungan Hidup, Pelayanan Dokumen Lingkungan,

Posko Pengaduan Kasus Lingkungan, Perijinan Limbah B3, serta pelayanan

data info terkait lingkungan hidup secara umum.

F. Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari kegiatan penyusunan indeks kepuasan

masyarakat ini adalah :

1. Mengetahui kelemahan/ kekurangan dari masing-masing unsur dalam

penyelenggara pelayanan publik

2. Mengetahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan

3. Sebgai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang

perlu dilakukan

4. Mengetahui IKM secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan

pelayanan publik

5. Memacu persaingan positif antara unit penyelenggara pelayanan

6. Masyarakat dapat mengetahui gambaran tentang kinerja unit

penyelenggara pelayanan.


7

BAB II

GAMBARAN UMUM

A. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 116 Tahun 2016, Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul mempunyai tugas membantu Bupati

melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan

tugas pembantuan bidang lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugasnya,

Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

perumusan kebijakan bidang lingkungan hidup; pelaksanaan kebijakan bidang

lingkungan hidup; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan

hidup; pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait bidang lingkungan

hidup.

B. Pengertian Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang

tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara

kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh

pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan

membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

C. Unsur Indeks Kepuasan Masyarakat

Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam

Keputusan Menteri PAN Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003, yang kemudian

dikembangkan menjadi 14 unsur yang "relevan”, “valid" dan "reliabel”,

sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran indeks

kepuasan masyarakat adalah sebagai berikut :


8

1. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang

diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur

pelayanan;

2. Persyaratan Pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang

diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis

pelayanannya;

3. Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas

yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan

tanggung jawabnya);

4. Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam

memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai

ketentuan yang berlaku;

5. Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan

tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian

pelayanan;

6. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan

ketrampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/ menyelesaikan

pelayanan kepada masyarakat

7. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan

dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan;

8. Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan

dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani;

9. Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan

ramah serta saling menghargai dan menghormati;

10. Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap

besamya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan

11. Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang

dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan;

12. Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan,

sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;


9

13. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan

yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman

kepada penerima pelayanan; dan

14. Keamanan Pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan

unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga

masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap

resiko-resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.

D. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat

1. Kuesioner

Penyusunan IKM menggunakan kuesioner sebagai alat bantu

pengumpulan data kepuasan masyarakat penerima pelayanan. Kuesioner

disusun berdasarkan tujuan survei terhadap tingkat kepuasan masyarakat.

Kuesioner untuk survey IKM dibagi atas 2 (dua) bagian yaitu:

Bagian I : Identitas responden meliputi usia, jenis kelamin,

pendidikan dan pekerjaan, yang berguna untuk

menganalisis profil responden dalam penilaiannya

terhadap unit pelayanan instansi pemerintah.

Bagian II : Mutu pelayanan publik adalah pendapat penerima, atas

pelayanan yang memuat kesimpulan atau pendapat

responden terhadap unsur-unsur pelayanan yang dinilai.

Bentuk jawaban pertanyaan dari setiap unsur pelayanan secara umum

mencerminkan tingkat kualitas pelayanan, yaitu dari yang sangat baik

sampai dengan tidak baik. Untuk kategori tidak baik diberi nilai persepsi

1, kurang baik diberi nilai persepsi 2, baik diberi nilai 3, sangat baik

diberi nilai persepsi 4.

Contoh : Penilaian terhadap unsur prosedur pelayanan.

1) Diberi nilai 1 (tidak mudah) apabila pelaksanaan prosedur

pelayanan tidak sederhana, alumya tidak mudah, loket terlalu

banyak, sehingga prosesnya tidak efektif


10

2) Diberi nilai 2 (kurang mudah) apabila pelaksanaan prosedur

pelayanan masih belum mudah, sehingga prosesnya befum

efektif.

3) Diberi nilai 3 (mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan

dirasa mudah, sederhana, tidak berbelit belit tetapi masih perlu

diefektifkan.

4) Diberi nilai 4 (sangat mudah) apabila pelaksanaan prosedur

pelayanan dirasa sangat mudah, sangat sederhana, sehingga

prosesnya mudah dan efektif.

2. Responden

Responden dipilih secara acak (random sampling) yang ditentukan sesuai

dengan cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan. Untuk

memenuhi akurasi hasil penyusunan indeks, responden terpilih ditetapkan

minimal 150 orang dari jumlah populasi penerima layanan, dengan dasar

("Jumlah unsur" + 1) x 10 = jumlah responden (14 +1) x 10 = 150

responden.

3. Pengolahan Data

Nilal IKM dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang"

masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan indeks kepuasan

masyarakat terhadap 14 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur

pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

Jumlah Bobot 1

Bobot nilai rata –rata tertimbang = ------------------ = ---- = 0,071

Jumlah Unsur 14

Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai

rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:


11

Total dari Nilai Persepsi Per Unsur

IKM = --------------------------------------------- x Nilai penimbang

Total unsur yang terisi

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 -

100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar

25, dengan rumus sebagai berikut :

IKM Unit Pelayanan x 25

Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda,

maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk :

a. Menambah unsur yang dianggap relevan.

b. Memberikan bobot yang berbeda terhadap 14 (empat belas) unsur

yang dominan dalam unit pelayanan, dengan catatan jumlah bobot

seluruh unsur tetap 1.

Tabel 2.1 Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu

Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai

persepsi

Nilai Interval

IKM

Nilai Interval

Konversi IKM

Mutu

Pelayanan

Kinerja Unit

Pelayanan

1 1,00 – 1,75 25 - 43,75 D Tidak Baik

2 1,76 – 2,50 43,76 – 62,50 C Kurang Baik

3 2,51 – 3,25 62,51 – 81,25 B Baik

4 3,26 – 4,00 81,26 – 100,0 A Sangat Baik


12

4. Laporan Hasil Penyusunan Indeks

Hasil akhir kegiatan penyusunan indeks kepuasan masyarakat dari setiap

unit pelayanan instansi pemerintah, disusun dengan materi utama sebagai

berikut :

a. Indeks per unsur pelayanan

Berdasarkan hasil penghitungan indeks kepuasan masyarakat,

jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai

rata-rata setiap unsur pelayanan. Sedangkan nilai indeks komposit

(gabungan) untuk setiap unit pelayanan,merupakan jumlah nilai rata-

rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan penimbang yang

sama, yaitu 0,071

Contoh:

Apabila diketahui nilai rata-rata unsur dan masing-masing unit

pelayanan adalah sebagaimana tabel berikut:

NO UNSUR LAYANAN NILAI UNSUR

LAYANAN

1 Prosedur Pelayanan 3,45

2 Persyaratan Pelayanan 2,65

3 Kejelasan Petugas Pelayanan 3,53

4 Kedisiplinan Petugas Pelayanan 2,31

5 Tanggungjawab Petugas Pelayanan 1,55

6 Kemampuan Petugas Pelayanan 3,12

7 Kecepatan Pelayanan 2,13

8 Keadilan Mendapatkan Pelayanan 2,43

9 Kesopanan dan Keramahan Petugas 3,21

10 Kewajaran Biaya Pelayanan 1,45

11 Kepastian Biaya Pelayanan 1,93

12 Kepastian Jadwal Pelayanan 2,31

13 Kenyamanan Lingkungan 3,03

14 Keamanan pelayanan 1,56

Maka untuk mengetahui nilai indeks unit pelayanan dihitung dengan

cara sebagai berikut: (3,45 x 0,071) + (2,65 x 0,071) + (3,53 x

0,071) + (2,31 x 0,071) (1,55 x 0,071) + (3,12 x 0,071) + (2,13 x

0,071) + (2,43 x 0,071) (3,21 x 0,071) + (1,45 x 0,071) + (1,93 x


13

0,071) + (2,31 x 0,071) (3,03 x 0,071) + (1,56 x 0,071) = Nilai

indeks adalah 2,462

Dengan demikian nilai indeks unit pelayanan hasilnya dapat

disimpulkan sebagai berikut:

a. Nilai IKM setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai Dasar=

2,462 x 25 = 61,55

b. Mutu pelayanan C.

c. Kinerja unit pelayanan Kurang Baik

b. Prioritas peningkatan kualitas pelayanan

Dalam peningkatan kualitas pelayanan diprioritaskan pada unsur

pelayanan yang mempunyai nilai paling rendah, sedangkan unsur

yang mempunyai nilai tinggi tetap harus dipertahankan.


14

BAB III

PELAKSANAAN DAN

HASIL PENGOLAHAN DATA IKM

A. Waktu dan Lokasi

Survey IKM ini dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari s/d 30 Juni

2018 dengan lokasi di unit-unit pelayanan yang ada di Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten Bantul. Unit pelayanan yang ada di Dinas Lingkungan

Hidup adalah UPT Kebersihan Persampahan dan Pertamanan, UPT

Laboratorium Lingkungan Hidup, Pelayanan Dokumen Lingkungan, Posko

Pengaduan Kasus Lingkungan, Perijinan Limbah B3, serta pelayanan data info

terkait lingkungan hidup secara umum.

B. Arah Kebijakan

Survey ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data primer melalui

wawancara dan penyebaran kuesioner. Agar penelitian ini dapat memberikan

gambaran yang cukup representatif, maka cakupan (populasi) survey adalah

masyarakat/ petugas unit terkait yang berkunjung ke unit-unit pelayanan di

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul baik dalam rangka koordinasi,

konsultasi maupun urusan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.

Mengingat banyaknya populasi yang menjadi target survey, maka

dilakukan sampel dengan cara menggunakan random sampling (acak)

Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah

masing-masing unit pelayanan. Jumlah responden untuk Semester I ini

sebanyak 150 responden.


15

C. Hasil Survei IKM

Berdasarkan hasil survey layanan masyarakat yang telah dilaksanakan

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul didapat hasil sebagai berikut:

a. Identitas Responden

Dari jawaban responden yang masuk untuk identitas responden didapat

hasil sebagaimana tercantum pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Data Responden

No Jenis Data Jumlah Keterangan

1 Umur ( tahun)

a. ≤ 20 0

b. 21 – 30 23

c. 31 – 40 26

d. 41 – 50 42

e. ≥ 50 41

f. Tidak Diisi 18

2 Jenis Kelamin

a. Laki - laki 84

b. Perempuan 57

c. Tidak Diisi 9

3 Pendidikan

a. SD kebawah 0

b. SMP dan sederajat 4

c. SMA dan sederajat 32

d. S-1 88

e. S-2 ke atas 15

f. Tidak Diisi 11

4 Pekerjaan

a. Karyawan 30


16

b. ASN 71

c. Wirausaha 13

d. Lain-lain 27

e. Tidak Diisi 9

Rekapitulasi data responden menunjukkan bahwa mayoritas pengguna

layanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul berusia diantara 41 –

50 tahun sebagaimana terlihat pada Gambar 3.1.

Gambar 3.1 Grafik komposisi responden berdasarkan umur

Pengguna layanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul jika dilihat dari

gendernya mayoritas adalah laki-laki yaitu 56% laki-laki dan 38% perempuan,

sebagaimana terlihat pada Gambar 3.2.


17

Gambar 3.2. Grafik komposisi responden berdasarkan jenis kelamin

Pendidikan terakhir pengguna layanan Dinas Lingkungan Hidup mayoritas

adalah S1 sebesar 59% disusul SLTA sebesar 21% sebagaimana tercantum

pada Gambar 3.3.

Gambar 3.3 Grafik komposisi responden berdasarkan pendidikan terakhir

Pekerjaan pengguna layanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul di

dominasi oleh ASN, yaitu sebesar 47% sebagaimana terlihat pada Gambar 3.4.


18

Hal ini antara lain disebabkan karena pada Semester I Tahun 2018 ini DLH

Kabupaten Bantul melakukan pelayanan berupa pendampingan terhadap

sekolah-sekolah di wilayah Kabupaten Bantul terkait dengan adiwiyata.

Gambar 3.4 Grafik komposisi responden berdasarkan pekerjaan

b. Kualitas Pelayanan

Setelah dilakukan penghitungan terhadap hasil survey kepuasan

masyarakat dengan cara penghitungan yang telah ditentukan maka jumlah

nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap

unsur pelayanan, sedangkan nilai indeks komposit (gabungan) untuk setiap

unit pelayanan merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan

dikalikan dengan penimbang yang sama yaitu 0,071. Hasil pengolahan data

kuesioner pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul untuk

Semester I Tahun 2018 dicantumkan pada Tabel 3.2 dan Gambar 3.5.


19

Gambar 3.5 Grafik nilai unsur pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Bantul Semester I Tahun 2018

Tabel 3.2 Hasil Kuesioner Evaluasi Pelayanan

No

Unsur Pelayanan

Nilai

Unsur

Pelayanan

Kinerja

Unsur

Pelayanan

Bobot

(3)x(5)

1 2 3 4 5 6

U1 Kemudahan

pelayanan 3,167 Baik 0,071 0,225

U2

Kesesuaian

persyaratan

pelayanan

3,127 Baik 0,071 0,222

U3 Kejelasan petugas


U4 Kedisiplinan petugas


U5 Tanggung jawab

petugas pelayanan 3,247 Baik 0,071 0,230

U6 Kemampuan petugas

pelayanan 3,260

Sangat

Baik 0,071 0,231

U7 Kecepatan pelayanan 3,107 Baik 0,071 0,220

U8

Keadilan

mendapatkan

pelayanan

3,200 Baik 0,071 0,227

U9 Kesopanan dan

keramahan petugas 3,320

Sangat

Baik 0,071 0,235

U10 Kewajaran biaya



20

U11 Kepastian biaya


U12 Ketepatan jadwal


U13 Kenyamanan

lingkungan pelayanan 3,153 Baik 0,071 0,224

U14 Keamanan

lingkungan pelayanan 3,180 Baik 0,071 0,226

Nilai Indeks 3,133

Nilai IKM 78,337

Mutu Pelayanan B

Kinerja Unit Pelayanan Baik

Hasil analisis data menunjukkan bahwa terdapat 2 unsur pelayanan atau

sebesar 14,29% telah mendapat predikat “Sangat Baik” dan 12 unsur

pelayanan atau sebesar 85,71% mendapat predikat “Baik”.

Unsur pelayanan yang mendapat nilai tertinggi adalah unsur “Kesopanan

dan unsur Keramahan Petugas” sebesar 3,320 diikuti oleh unsur pelayanan

“Kemampuan Petugas Pelayanan” dengan nilai sebesar 3,260. Unsur

pelayanan yang mendapat nilai terendah adalah unsur “Kepastian Biaya

Pelayanan” sebesar 3,013.

Tingginya nilai unsur pelayanan “Kesopanan dan keramahan petugas”

menunjukan bahwa petugas telah melayani dengan baik dan sopan sebagai

bentuk penghargaan mereka kepada masyarakat. Kepastian biaya pelayanan

yang mendapat nilai rendah kemungkinan berkaitan erat dengan tidak

adanya tulisan terpasang dengan jelas yang menunjukkan kepastian biaya

pelayanan.

Secara keseluruhan, nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul untuk Semester I Tahun

2018 adalah 3,133. Apabila nilai tersebut dikonversikan dengan nilai dasar

25 maka hasilnya adalah 78,34. Berdasarkan perhitungan tersebut dapat

dikatakan bahwa mutu pelayanan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten


21

Bantul adalah B, ini berarti bahwa kinerja pelayanan di Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten Bantul adalah Baik.

Dengan demikian nilai indeks unit pelayanan dari 14 indikator hasilnya

dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Nilai IKM setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai Dasar = 3,133 x 25

= 78,34

b. Mutu Pelayanan B

c. Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Baik

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik yang dilakukan

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul telah menunjukkan tren

negative di tahun ini. Hal ini terbukti dari terus meningkatnya nilai IKM

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul sejak tahun 2014 hingga Tahun

2017 tetapi mengalami penurunan di Semester I Tahun 2018 sebagaimana

terlihat pada Gambar 3.6.

Gambar 3.6 Grafik Tren Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul


22

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis sebagaimana dalam bahasan hasil

penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pelayanan publik di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Bantul secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang baik. Hal ini

terbukti dari 14 unsur pelayanan mendapatkan nilai rata-rata diatas nilai

persepsi 2,5.

2. Unsur pelayanan dengan nilai tertinggi adalah “Kesopanan dan unsur

Keramahan Petugas” sebesar 3,320 dan nilai terendah diperoleh unsur

pelayanan “Kepastian Biaya Pelayanan” sebesar 3,013.

3. Nilai IKM Dinas Lingkungan Hidup setelah dikonversikan yaitu sebesar

78,34 berada pada interval 62,51-81,25. Ini berarti bahwa kinerja Dinas

Lingkungan Hidup adalah Baik.

4. Nilai IKM Dinas Lingkungan Hidup pada Semester I Tahun 2018

sebesar 78,34 mengalami sedikit penurunan dari Tahun sebelumnya yaitu

80.02.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan, maka direkomendasikan

hal-hal sebagai berikut :

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul perlu meningkatkan unsur

pelayanan “Kepastian Biaya Pelayanan” agar dapat meningkatkan

kualitas pelayanan publiknya. Hal ini dapat diupayakan antara lain

dengan menyusun/review Standar Operasional Prosedur (SOP)

Pelayanan sebagai acuan pelaksanaan layanan, disertai dengan biaya

apabila dalam prosedur terdapat biaya pelayanan, kemudian hal tersebut


23

dipasang di tempat pelayanan agar pengguna pelayanan dpat melihat dan

membaca dengan jelas.

2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul perlu mempertahankan dan

meningkatkan 2 unsur yang telah mendapat predikat “Sangat Baik”,

terutama unsur pelayanan “Kesopanan dan unsur Keramahan Petugas”

yang mendapat nilai tertinggi.


24

LAMPIRAN

Laporan Hasil Survey IKM Semester I Badan …...Laporan Hasil Survey IKM Semester I Tahun 2018 Dinas...

Documents

Transcript of Laporan Hasil Survey IKM Semester I Badan …...Laporan Hasil Survey IKM Semester I Tahun 2018 Dinas...