laporan kinerja ditjen binalattas tahun 2015

i

LAPORAN KINERJA DITJEN BINALATTAS

TAHUN 2015

Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan R.I

ii

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas

Tahun 2015 disusun dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah. Penyusunan laporan ini mengacu pada Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu

Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Ditjen Binalattas merupakan gambaran capaian kinerja

Ditjen Binalattas selama tahun anggaran 2015, sekaligus merupakan cerminan

pelaksanaan misi Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka mencapai visi yaitu

“Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian

berlandaskan gotong royong”. Misi yang terkat dengan dengan Ditjen Binalattas

adalah mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Dalam rangka mewujudkan visi dan

misi Pemerintah, Ditjen Binalattas telah menyelenggarakan agenda pembangunan

prioritas yang tercantum dalam Nawa Cita yaitu meningkatkan produktivitas rakyat

dan daya saing di pasar Internasional. Dalam rangka mencapai visi Pemerintah

tersebut Ditjen Binalattas melakukan langkah pembenahan dalam rangka

meningkatkan kinerja sebagai bagian dari reformasi birokrasi, karena tahun 2015

merupakan tahun awal RPJMN 2015 – 2019 sehingga perlu disampaikan capaian

kinerja selama 1 tahun dalam rangka untuk memberikan gambaran kinerja yang telah

dicapai dan menjadi evaluasi dalam menyusunan kegiatan pada tahun berikutnya.

Berdasarkan Permenaker Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis

Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2015 - 2019, Ditjen Binalattas telah memiliki 2

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) dan 8 Indikator Kinerja Program (IKP)

yang merupakan ukuran capaian kinerja baik secara kuantitatif dan kualitatif. Capaian

kinerja indikator tersebut diatas menggambarkan Sasaran Strategis 1 Kementerian

Ketenagakerjaan : Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja.

iii

Demikian Laporan Kinerja Ditjen Binalattas Tahun 2015 ini disusun, agar

dapat menjadi bahan evaluasi pencapaian kinerja dan perbaikan untuk tahun depan

sehingga dapat meningkatkan capaian kinerja Ditjen Binalattas.

iv

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar ................…………………………….………………….............. ii

Daftar Isi ..............…..........……….………………….……………………............ iv

Daftar Tabel ..............…..........……….…..………….……………………........... v

Daftar Gambar .....…..........……….………………….……………………........... vi

Ikhtisar Eksekutif ...........................………………………………………............ vii

BAB I PENDAHULUAN ……........……………………………………….….…. 1

A. Latar Belakang …………………………………………..….............. 1

B. Tugas dan Fungsi Ditjen Binalattas ...…………..…....................... 2

C. Peran Strategis Bidang Pelatihan dan Produktivitas …………….. 5

D. Isu Strategis di Bidang Pelatihan dan Produktivitas ……………… 7

BAB II PERENCANAAN KINERJA ……........……………………..……….…. 8

A. Rencana Strategis Ditjen Binalattas ….……….………….….…..... 8

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 ..................................................... 12

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ……........………………………….…...... 14

A. Capaian Indikator Kinerja Ditjen Binalattas Tahun 2015 ……....… 14

B. Realisasi Anggaran ...............………............................................. 26

BAB IV PENUTUP ……........………………………………..……….…….…...... 32

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja (PK) Ditjen Binalattas Tahun 2015

2. Pengukuran Kinerja Ditjen Binalattas Tahun 2015

v

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 ……….…...............………....................... 12

Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Program Ditjen Binalattas Tahun 2015 …....... 14

Tabel 3. Pengukuran Indikator Kinerja 1 ................................................................ 17


Tabel 5. Pengukuran Indikator Kinerja Penajaman .............................................. 18


Tabel 7. Pengukuran Indikator Kinerja 4 .............…............................................... 21



Tabel 10. Pengukuran Indikator Kinerja 7 ............................................................... 24

Tabel 11. Pengukuran Indikator Kinerja 8 ............................................................... 26

Tabel 12. Rekapitulasi dan Realisasi Keuangan Ditjen Binalattas

Berdasarkan Satuan Kerja Tahun 2015 ................................................. 27

Tabel 13. Rekapitulasi dan Realisasi Keuangan Ditjen Binalattas

Tahun 2010 – 2015 ............................................................................... 28

Tabel 14. Realisasi Anggaran Tahun 2015 ............................................................ 30

vi

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Struktur Organisasi Ditjen Binalattas ….…...............………....................... 3

Gambar 2. Profil Tenaga Kerja Indonesia …................................................................ 6

Gambar 3. Grafik Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Dengan

Realisasi Keuangan dan Fisik Tahun 2010 - 2015 ................................... 29

IKHTISAR

EKSEKUTIF

vii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas adalah unit kerja

eselon I di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas

menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan

daya saing tenaga kerja dan produktivitas. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor

2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2015 –

2019 maka salah satu sasaran strategis yang akan dicapai adalah peningkatan daya

saing dan produktivitas tenaga kerja.

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut maka agenda dan sasaran

pembangunan nasional yang terkait dengan Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan

dan Produktivitas adalah meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar

internasional yang dilakukan melalui peningkatan daya saing tenaga kerja. Dengan

mengacu pada agenda dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan Direktorat

Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas telah menetapkan Perjanjian Kinerja

(PK) Tahun 2015. Berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2015, sampai dengan

berakhirnya tahun anggaran 2015 capaian kinerja Direktorat Jenderal Pembinaan

Pelatihan dan Produktivitas dapat dilihat pada tabel berikut :

CAPAIAN KINERJA

DITJEN BINALATTAS TAHUN 2015

NO SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

TARGET

2015 %

REALISASI 2015

%

CAPAIAN KINERJA

%

TARGET RENSTRA

2019 %

PENCAPAIAN TARGET

RENSTRA S.D 2015

%

1 Meningkatnya

Kualitas dan

Produktivitas

Tenaga Kerja

Untuk

Mencetak

Tenaga Kerja

Yang Berdaya

Saing

1 Persentase

Peningkatan

Lembaga Pelatihan

Yang Terakreditasi

12,80

14,46 112,96 32,12 45,03

2 Persentase

Peningkatan

Lulusan Pelatihan

Berbasis

Kompetensi

70,00 48,59 69,42 95,00 51,15

viii

NO SASARAN PROGRAM


TARGET

2015 %

REALISASI 2015

%

CAPAIAN KINERJA

%

TARGET RENSTRA

2019 %

PENCAPAIAN TARGET

RENSTRA S.D 2015

%

3 Persentase

Peningkatan

Perusahaan

Penyelenggara

Pemagangan

Terverifikasi

8,57 5,88 68,64 31,43 18,72

4 Persentase

Peningkatan

Lulusan

Pemagangan

19,58 6,08 31,05 20,42 29,77

5 Persentase

Peningkatan LSP

Berlisensi

48,51 128,00 263,86 94,10 136,03

6 Persentase

Peningkatan

Tenaga Kerja

Bersertifikat

Kompetensi

59,70 1.481,25 2.481,16 79,87 1854,58

7 Persentase

Peningkatan

Lembaga

Pelayanan

Produktivitas

6,25 5,88 94,12 56,25 10,46

8 Persentase

Peningkatan

Produktivitas

Tenaga Kerja

(Nasional,

Sektoral, Daerah)

4,47 3,32 74,21 21,13 15,70

ix

Secara umum dari 8 Indikator Kinerja Program, 3 indikator kinerja program dapat

tercapai melebihi target, 5 indikator kinerja program belum dapat tercapai dengan

baik, hal ini dikarenakan DIPA baru diterbitkan pada bulan Mei 2015 sehingga target

kegiatan banyak yang tidak terlaksana karena terkendala oleh waktu.

Dari kinerja keuangan, Ditjen Binalattas masih perlu melakukan perbaikan

kinerja. Pada tahun 2015 penyerapan anggaran secara keseluruhan mencapai

84,19 %. Dikarenakan pada tahun 2015 DIPA APBNP Tahun 2015 baru diterbitkan

pada tanggal 15 Mei 2015. Dengan waktu efektif pelaksanaan hanya 6 bulan maka

akan sangat sulit untuk dapat merealisasikan target kinerja sebagaimana yang

tercantum dalam DIPA.

Solusi yang dilakukan adalah dengan melakukan penjadwalan ulang kembali

semua kegiatan agar dapat diprediksi penyerapan sampai dengan bulan Desember

2015, melakukan identifikasi terhadap kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dan

bila memungkinkan dilakukan revisi sehingga anggaran yang tersedia dapat diserap

secara optimal. Penyerapan anggaran dibawah 90% karena ada beberapa kegiatan

yang tidak dapat dilakukan mengingat waktu pelaksanaan yang tidak mencukupi.

Tindak lanjut yang telah dilakukan dengan cara membuat jadwal pelaksanaan

kegiatan yang realistis tetapi dari sisi waktu yang tidak memungkinkan untuk

melaksanakan semua kegiatan, sehingga realisasi keuangan yang dicapai hanya

sebesar 84,19%.

Mengingat pada tahun 2015 adalah tahun pertama pelaksanaan RPJMN

tahun 2015 - 2019, maka tahun 2015 ini menjadi titik awal dari pencapaian target

RPJMN tahun 2015 - 2019. Capaian kinerja tahun 2015 ini menjadi indikasi bahwa

pelaksanaan program peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas telah

memberikan kontribusi bagi tenaga kerja dalam upaya meningkatan kompetensinya,

kendati masih memiliki berbagai kekurangan.

BAB II BABPERE

BAB I

PENDAHULUAN

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2015 – 2019 bahwa sasaran

strategis yang akan dicapai adalah peningkatan daya saing tenaga kerja agar

dapat bersaing dengan negara-negara lain di kawasan ASEAN. Untuk itu maka

agenda dan sasaran pembangunan di bidang ketenagakerjaan merupakan bagian

dari agenda dan sasaran pembangunan nasional, pembangunan bidang ekonomi,

pembangunan lintas bidang dan pembangunan wilayah demi terwujudnya 9

Agenda Pembangunan Nasional 2015 – 2019.

Agenda Pembangunan Nasional 2015 – 2019 yang terkait dengan Direktorat

Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas adalah meningkatkan

produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional yang dilakukan melalui

peningkatan daya saing tenaga kerja dengan sasaran meningkatkan kualitas dan

keterampilan pekerja melalui pelaksanaan pelatihan tenaga kerja dari 1.921.283

orang pada tahun 2014 menjadi 2.170.377 orang pada tahun 2019, memperbesar

proporsi jumlah tenaga kerja yang kompeten dan diakui secara nasional dan

internasional melalui serangkaian proses sertifikasi tenaga kerja berkeahlian tinggi

dari 8,4 % menjadi 14 % dan tenaga kerja berkeahlian menengah yang kompeten

dari 30 % menjadi 42 %, sertifikasi untuk tenaga kerja dari 576.887 orang pada

tahun 2014 menjadi 863.819 orang pada tahun 2019 serta meningkatkan kinerja

lembaga pelatihan milik pemerintah untuk menjadi lembaga pelatihan berbasis

kompetensi dari 5 % menjadi 25 %.

2

Dalam upaya perwujudan tujuan di atas maka keberadaan organisasi

Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian

Ketenagakerjaan didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor

18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan yang diperkuat dengan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI, harus dapat dirasakan lebih nyata

oleh masyarakat sebagaimana tertuang dalam Nawa Cita yaitu meningkatkan

produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional melalui pelatihan kerja.

Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Ditjen

Binalattas) sebagai salah satu Direktorat Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan

mengemban tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di

bidang peningkatan daya saing tenaga kerja dan produktivitas. Dengan peran dan

tugas tersebut, diharapkan organisasi Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan

dan Produktivitas mampu menghasilkan kebijakan-kebijakan dibidang pelatihan

dan produktivitas yang berkualitas dan implementatif.

B. TUGAS DAN FUNGSI DITJEN BINALATTAS

Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas sebagai salah

satu unit eselon I di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, merupakan unsur

pelaksana pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan daya saing tenaga kerja dan

produktivitas. Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas dipimpin

oleh seorang Dirjen yang bertanggung jawab kepada Menteri Ketenagakerjaan.

3

Gambar 1 Struktur Organisasi Ditjen Binalattas

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Direktorat Jenderal

Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas didukung oleh 2 (dua)

Sekretariat dan 5 (lima) Direktorat setingkat Eselon II A. Disamping itu, terdapat 19

(sembilan belas) Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) di lingkungan Direktorat

Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Ditjen Binalattas

mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

4

1. Tugas

Ditjen Binalattas mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan daya saing tenaga kerja dan

produktivitas.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan

dan Produktivitas menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan di bidang standardisasi kompetensi dan pelatihan

kerja, kelembagaan pelatihan, instruktur dan tenaga pelatihan,

pemagangan, dan produktivitas;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pelatihan kerja dan

peningkatan mutu pengelolaan lembaga pelatihan;

c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang standardisasi

kompetensi dan pelatihan kerja, kelembagaan pelatihan, instruktur dan

tenaga pelatihan, pemagangan dan produktivitas;

d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi

kompetensi dan pelatihan kerja, kelembagaan pelatihan, instruktur dan

tenaga pelatihan, pemagangan, dan produktivitas;

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi kompetensi

dan pelatihan kerja, kelembagaaan pelatihan, instruktur dan tenaga

pelatihan, pemagangan dan produktivitas;

f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan

Produktivitas;dan

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

5

C. PERAN STRATEGIS BIDANG PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS

Jumlah penduduk Indonesia yang bekerja sebanyak 128,30 juta orang

sebagian besar bekerja di lapangan usaha pertanian 33,20% serta berpendidikan

< SD sebanyak 44,15%, sementara penduduk bekerja dengan pendidikan

Sarjana ke atas hanya sebesar 8,25%. Struktur lapangan pekerjaan tidak

mengalami perubahan, Sektor Pertanian, Sektor Perdagangan, Sektor Jasa

Kemasyarakatan dan Sektor Industri masih menjadi penyumbang penyerapan

tenaga kerja di Indonesia. Ini yang menjadi tantangan pembangunan nasional di

bidang ketenagakerjaan khususnya dalam rangka peningkatan kompetensi

tenaga kerja dan produktivitas untuk mewujudkan tenaga kerja yang kompeten

dan berdaya saing di pasar global.

Dari sisi kualitas tenaga kerja, lemahnya kemampuan yang dicerminkan

dari rendahnya tingkat pendidikan dan produktivitas pekerja dirasakan sebagai

hambatan utama bagi penciptaan usaha baru dalam membuka investor baru

masuk. Sejauh ini struktur pekerja kedepan masih didominasi oleh mereka yang

berpendidikan rendah dan kompetensi yang terbatas. Hal ini akan menjadi

hambatan utama dalam upaya meningkatkan daya saing nasional.

Kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam

pengembangan perekonomian kedepan. Pengembangan sumber daya manusia

yang memiliki skill dan kompetensi membutuhkan sarana dan prasarana yang

memadai. Balai latihan kerja yang dikembangkan Kementerian Ketenagakerjaan

merupakan salah satu sarana dalam meningkatkan kompetensi dan skill pekerja.

Namun, saat ini keberadaan balai latihan kerja tersebut masih belum optimal.

6

Gambar 2

Profil Tenaga Kerja Indonesia

Dengan kondisi tersebut peran program peningkatan kompetensi

tenaga kerja dan produktivitas menjadi sangat penting dalam pengembangan

kompetensi tenaga kerja. Maka langkah strategis yang kami lakukan adalah

pengembangan standar kompetensi kerja, peningkatan kompetensi kerja sesuai

dengan kebutuhan pasar kerja, peningkatan kapasitas kelembagaan,

pengembangan kompetensi instruktur, pengembangan sistem sertifikasi profesi

serta peningkatan produktivitas tenaga kerja.

7

Dalam rangka ASEAN Economic Community maka pemerintah dituntut

untuk menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki daya saing di pasar kerja

global. Untuk menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki daya saing

diperlukan komitmen dari semua pihak baik dari pemerintah maupun swasta.

D. Isu Strategis Di Bidang Pelatihan dan Produktivitas

Dalam rangka penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), maka

pemerintah harus berupaya untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja

Indonesia agar dapat bersaing di pasar kerja global. Sampai dengan saat ini

kesiapan Indonesia menghadapi MEA pada 12 sektor prioritas masih belum

sesuai dengan apa yang diharapkan. Isu strategis yang terkait dengan bidang

pelatihan dan produktivitas dalam menghadapi MEA adalah infrastruktur pelatihan

dan produktivitas masing-masing sektor belum semuanya ada sehingga dampak

dari MEA adalah tenaga kerja Indonesia tidak dapat memanfaatkan peluang untuk

bersaing di pasar kerja global karena kompetensi yang dimiliki masih rendah.

BAB II

PERENCANAAN

KINERJA

8

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

Pada dasarnya arah kebijakan dan strategi Kementerian Ketenagakerjaan

selaras dan mendukung agenda, sasaran dan arah kebijakan pembangunan

nasional, pembangunan bidang ekonomi, pembangunan wilayah, serta

pembangunan bidang aparatur negara. Adapun arah kebijakan dan strategi

Kementerian Ketenagakerjaan dijabarkan dalam Peningkatan kompetensi dan

produktivitas tenaga kerja untuk memasuki pasar tenaga kerja :

1. Harmonisasi, standarisasi dan sertifikasi kompetensi melalui kerjasama lintas

sektor, lintas daerah dan lintas negara mitra bisnis dalam kerangka

keterbukaan pasar, dilakukan melalui strategi:

a. Percepatan Penetapan Standar Kompetensi seluruh Sektor (K/L)

dengan menyusun Rencana Induk Pengembangan Standar

Kompetensi, Peta Kompetensi, Standar Kompetensi dan Pemaketan

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);

b. Percepatan akreditasi Lembaga Pelatihan;

c. Percepatan Penerapan Pelatihan Berbasis Kompetensi dengan

mendorong semua lembaga pelatihan untuk menerapkan pelatihan

berbasis kompetensi mengacu pada kualifikasi dan okupasi;

d. Percepatan Sertifikasi Tenaga Kerja dan lulusan pelatihan dengan

mendorong Badan Nasional Sertifikasi Profesi untuk membangun

infrastruktur sertifikasi di setiap daerah;

9

e. Peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja nasional yang

mampu menempatkan dan menyalurkan tenaga kerja berkualitas di

dalam dan luar negeri yang mendukung skilled based industries;

f. Peningkatan produktivitas dan kompetensi tenaga kerja nasional

melalui sistem sertifikasi kompetensi tenaga kerja serta penerapannya

yang didukung peningkatan jumlah dan kapasitas asesor berbasis

kerangka kualifikasi nasional indonesia untuk mendorong perubahan

struktur tenaga kerja secara bertahap dari sektor/sub sektor lapangan

usaha yang produktivitasnya rendah ke sektor/sub sektor yang

produktivitasnya tinggi;

g. Peningkatan kebijakan pemerintah untuk memperkuat sumber-sumber

pendanaan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas keahlian

tenaga kerja khususnya dalam penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja

yang mendukung skilled based industries;

h. Peningkatan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pelatihan tenaga

kerja yang mendukung skilled based industries untuk mendorong

perubahan struktur tenaga kerja secara bertahap dari sektor/sub sektor

lapangan usaha yang produktivitasnya rendah ke sektor/sub sektor

yang produktivitasnya tinggi melalui standarisasi lembaga pelatihan

berbasis kompetensi dalam kerangka Pasar Bebas AEC (ASEAN

Economic Community) sehingga meningkatkan jumlah tenaga kerja

terampil yang siap menghadapi keterbukaan pasar;

i. Peningkatan jumlah pekerja yang berpendapatan menengah ke

pendapatan menengah tingkat atas melalui Transformasi Struktur

Tenaga Kerja yang dilandasi oleh peningkatan produktivitas;

j. Peningkatan penyelenggaraan pelatihan keterampilan bagi pekerja

rentan agar dapat memasuki pasar tenaga kerja.

10

2. Pengembangan program kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha/

industri dan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk

peningkatan kualitas tenaga kerja, dilakukan melalui strategi :

a. Pengembangan standar kompetensi oleh pihak pengguna terutama

asosiasi industri/profesi dan bersifat dinamis sesuai perkembangan

iptek dan kebutuhan industri;

b. Pengembangan program pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi

menggunakan kurikulum/modul pelatihan mengacu kepada standar

kompetensi yang dikembangkan industri;

c. Sertifikasi kompetensi melalui uji kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi

Profesi (LSP) yang dilisensi oleh BNSP, dan memiliki masa berlaku

(validitas) sesuai ketentuan.

3. Pengembangan Pola Pendanaan Pelatihan, melalui:

a. Penguatan koordinasi antar pelaku kepentingan, pemerintah yang

diwakili Kementerian/Lembaga, dunia usaha, pekerja, serta pemerintah

daerah;

b. Menjaga transparansi dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas

pengelolaan dana pelatihan dengan pola matching fund melalui

pembentukan lembaga yang independen untuk mengelola dana

pelatihan.

4. Penataan lembaga pelatihan berbasis kompetensi melalui pengelolaan

program pelatihan yang komprehensif dengan mengembangkan lembaga

pelatihan di tingkat pusat sebagai tempat pelatihan unggulan, dan

pendampingan bagi lembaga pelatihan provinsi, serta lembaga pelatihan

provinsi menjadi unggulan dan pendampingan bagi lembaga pelatihan

kabupaten/kota, melalui:

a. Promosi program penjangkauan (outreach) dalam rangka menjalin

hubungan kerjasama dengan pemberi kerja dan lembaga pelatihan

swasta;

11

b. Pembangunan jejaring dan komunikasi intensif dengan masyarakat

sekitar lembaga pelatihan di daerah

c. Pemberian sistem insentif berdasarkan kinerja untuk mendorong hasil

pelatihan yang sesuai kebutuhan industri;

d. Peningkatan kinerja dan efisiensi lembaga pelatihan dengan

memberikan otonomi/kewenangan penuh penyelenggara pelatihan.

5. Peningkatan kualitas sistem tata kelola program pelatihan untuk

mempercepat sertifikasi pekerja memerlukan strategi sosialisasi program

pelatihan secara lebih intensif dan ekstensif agar kualitas angkatan kerja siap

memasuki pasar tenaga kerja. Selain itu, diperlukan pengelolaan program

pelatihan yang komprehensif dari tingkat pusat sampai kabupaten/kota, agar

lembaga pelatihan yang ada menjadi tempat pelatihan unggulan, sekaligus

melakukan dapat melakukan fungsi pendampingan pelatihan bagi lembaga

pelatihan di tingkat bawahnya.

6. Identifikasi dan memilih sektor/sub sektor yang nilai tambah dan penyerapan

tenga kerja tinggi, sehingga menjadi fokus untuk dikembangkan, dilakukan

melalui strategi :

a. Perluasan skala ekonomi ke arah sektor/sub sektor yang

produktivitasnya tinggi juga diperlukan untuk menyediakan lapangan

kerja yang besar dalam rangka mengantisipasi berlangsungnya bonus

demografi;

b. Realokasi tenaga kerja ke sektor/sub sektor tertentu, memudahkan

pemetaan kompetensi industri dan penetapan standar kompetensi;

c. Standar kompetensi industri yang telah ditetapkan menjadi dasar

penyusunan program pelatihan meliputi : kurikulum/bahan ajar,

penyiapan tenaga instruktur dan asesor serta sarana prasarana

pendukung program pelatihan;

d. Mempercepat pelaksanaan perjanjian saling pengakuan (MRA) yang

belum dapat direalisasikan;

12

e. Harmonisasi program pendidikan dan pelatihan;

f. Pengembangan kerangka standard kompetensi regional (regional

competency standard framework);

g. Mendorong lembaga pelatihan untuk mencapai KKNI (Kerangka Kerja

Nasional Indonesia) dan penerapan KKNI.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang

mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur

dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber

daya yang dikelolanya.

Tabel 1.

Perjanjian Kinerja Tahun 2015

PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon I : Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas

Tahun Anggaran : 2015

No Sasaran Program Indikator Kinerja Program Target

1 Meningkatnya Kualitas dan

Produktivitas Tenaga Kerja

Untuk Mencetak Tenaga Kerja

Yang Berdaya Saing

1 Persentase Peningkatan Lembaga Pelatihan

Yang Terakreditasi

12,80 %

2 Persentase Peningkatan Lulusan Pelatihan

Berbasis Kompetensi

70,00 %

3 Persentase Peningkatan Perusahaan

Penyelenggara Pemagangan Terverifikasi

8,57 %

4 Persentase Peningkatan Lulusan

Pemagangan

19,58 %

5 Persentase Peningkatan LSP Berlisensi 48,51 %

6 Persentase Peningkatan Tenaga Kerja

Bersertifikat Kompetensi

59,70 %

13


7 Persentase Peningkatan Lembaga Pelayanan

Produktivitas

6,25 %

8 Persentase Peningkatan Produktivitas

Tenaga Kerja (Nasional, Sektoral, Daerah)

4,47 %

Program Anggaran

Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas Rp.1.632.812.823.000,-

Dalam rangka penajaman indikator kinerja maka untuk indikator nomor 2 dirubah

menjadi presentase lulusan pelatihan yang mendapat sertifikat kompetensi, dengan

cara pengukuran lulusan pelatihan yang mendapat sertifikat kompetensi dibagi dengan

lulusan pelatihan yang mengikuti uji kompetensi dikali 100 %. Indikator ini berperan

sangat penting mengingat tolok ukur dari keberhasilan pelatihan dibuktikan dengan

sertifikat kompetensi.

BAB

IVPENUTUP

BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

14

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA DITJEN BINALATTAS

Dalam rencana strategis Ditjen Binalattas telah disusun kegiatan - kegiatan

utama yang telah dituangkan dalam kegiatan dari tahun 2015 - 2019. Ditjen

Binalattas secara formal telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2015 sebagai

alat ukur keberhasilan dalam pencapaian kinerja pada tahun tersebut dengan

capaian disajikan pada tabel 2. Pengukuran atau evaluasi kinerja Direktorat

Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas dilakukan dengan cara

penyesuaian rencana kegiatan dengan anggaran yang tersedia. Pengukuran

kinerja kegiatan Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas bulan

Januari sampai dengan Desember 2015, dengan dasar dan realisasi kinerja dan

indikator kinerja pada setiap kegiatan sebagaimana tercantum pada lampiran form

Pengukuran Kinerja dari masing-masing indikator kinerja, selanjutnya Perjanjian

Kinerja Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas dapat dilihat

pada Lampiran.

Tabel 2.

Capaian Indikator Kinerja Program

Ditjen Binalattas Tahun 2015

NO SASARAN PROGRAM


TARGET

2015 %

REALISASI 2015

%

CAPAIAN KINERJA

%

TARGET RENSTRA

2019 %

PENCAPAIAN TARGET

RENSTRA S.D 2015

%

1 Meningkatnya

Kualitas dan

Produktivitas

Tenaga Kerja

Untuk

Mencetak

1 Persentase

Peningkatan

Lembaga

Pelatihan Yang

Terakreditasi

12,80

14,46 112,96 32,12 45,03

15

NO SASARAN PROGRAM


TARGET

2015 %

REALISASI 2015

%

CAPAIAN KINERJA

%

TARGET RENSTRA

2019 %

PENCAPAIAN TARGET

RENSTRA S.D 2015

%

Tenaga Kerja

Yang

Berdaya

Saing

2 Persentase

Peningkatan

Lulusan Pelatihan

Berbasis

Kompetensi

70,00 48,59 69,42 95,00 51,15

3 Persentase

Peningkatan

Perusahaan

Penyelenggara

Pemagangan

Terverifikasi

8,57 5,88 68,64 31,43 18,72

4 Persentase

Peningkatan

Lulusan

Pemagangan

19,58 6,08 31,05 20,42 29,77

5 Persentase

Peningkatan LSP

Berlisensi

48,51 128,00 263,86 94,10 136,03

6 Persentase

Peningkatan

Tenaga Kerja

Bersertifikat

Kompetensi

59,70 1.481,25 2.481,16 79,87 1854,58

7 Persentase

Peningkatan

Lembaga

Pelayanan

Produktivitas

6,25 5,88 94,12 56,25 10,46

8 Persentase

Peningkatan

Produktivitas

Tenaga Kerja

(Nasional,

Sektoral, Daerah)

4,47 3,32 74,21 21,13 15,70

16

Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas dengan

sasaran program : “Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Untuk

Mencetak Tenaga Kerja Yang Berdaya Saing” dengan delapan indikator program :

a. IK-1 : Persentase Peningkatan Lembaga Pelatihan Yang Terakreditasi.

Yang dimaksud dengan Lembaga Pelatihan Yang Terakreditasi adalah

Lembaga Pelatihan yang telah mendapatkan sertifikat akreditasi yang

diterbitkan oleh Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja. Cara

pengukuran untuk indikator ini adalah jumlah LPK yang terakreditasi pada

tahun n di kurang jumlah LPK yang terakreditasi pada tahun dasar (baseline

2014) dibagi nilai produktivitas per tenaga kerja pada tahun dasar (baseline

2014) dikali 100%).

Dari hasil pengukuran capaian kinerja pada indikator kinerja 1 persentase

peningkatan lembaga pelatihan yang terakreditasi adalah sebesar 112,99 %.

Berdasarkan data pada Ditjen Binalattas pada tahun 2014 terdapat 1.943

lembaga pelatihan yang terakreditasi dan pada tahun 2015 terdapat 2.224

lembaga yang telah terakreditasi sehingga realisasi pada tahun 2015

mencapai 14,46 %. Perhitungan realisasi dilakukan dengan cara selisih

lembaga pelatihan yang telah diakreditasi dibagi dengan realisasi tahun

2014. Capaian kinerja pada indikator kinerja ini melebihi target yang ada

dikarenakan adanya kebijakan dari Ditjen Binalattas untuk melakukan

akreditasi tidak hanya terbatas pada Lembaga Pelatihan Kerja Swasta dan

Balai Latihan Kerja Luar Negeri yang diakreditasi tetapi juga Balai Latihan

Kerja milik Kementerian Ketenagakerjaan maupun Balai Latihan Kerja milik

Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini dilakukan dalam rangka

mencapai tujuan sasaran pembangunan nasional di bidang ketenagakerjaan

yaitu meningkatkan lembaga pelatihan milik pemerintah untuk menjadi

lembaga pelatihan berbasis kompetensi dari 5 % menjadi 25 %.

17

Tabel 3.

Pengukuran Indikator Kinerja 1

INDIKATOR KINERJA

TARGET %

REALISASI %

CAPAIAN KINERJA

%

TARGET RENSTRA

2019 %

PENCAPAIAN TARGET

RENSTRA S.D 2015

% Persentase Peningkatan

Lembaga Pelatihan

Yang Terakreditasi

12,80 14,46 112,99 32,12 45,03

b. IK-2 : Persentase Peningkatan Lulusan Pelatihan Berbasis Kompetensi

Yang dimaksud dengan Lulusan Pelatihan Berbasis Kompetensi adalah

Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi yang telah mendapatkan sertifikat

pelatihan yang diterbitkan oleh Balai Latihan Kerja. Cara pengukuran

indikator ini adalah Lulusan Pelatihan Berbasis Kompetensi pada tahun n di

kurang Lulusan Pelatihan Berbasis Kompetensi pada tahun dasar (baseline

2014) dibagi Lulusan Pelatihan Berbasis Kompetensi pada tahun dasar

(baseline 2014) dikali 100%).

Capaian kinerja untuk indikator kedua yaitu Persentase Peningkatan Lulusan

Pelatihan Berbasis Kompetensi adalah sebesar 69,42 %. Realisasi untuk

tahun 2015 jumlah peserta yang mengikuti pelatihan sebanyak 92.236 orang

sedangkan yang dinyatakan lulus pelatihan sebanyak 92.236 orang,

sehingga presentase peningkatan lulusan pelatihan berbasis kompetensi

menjadi 100 %. Cara penghitungan realisasi adalah lulusan pelatihan dibagi

dengan jumlah peserta yang mengikuti pelatihan dikali 100 %. Capaian

kinerja ini mendekati target yang telah ditetapkan sebesar 70 % karena pada

tahun 2015 ini setiap satuan BLK diminta untuk menerapkan pelatihan

berbasis kompetensi.

18

Tabel 4.


INDIKATOR KINERJA TARGET

% REALISASI

%

CAPAIAN KINERJA

%

TARGET RENSTRA

2019 %

PENCAPAIAN TARGET

RENSTRA S.D 2015


Lulusan Pelatihan

Berbasis Kompetensi

70 % 48,59 % 69,42 95,00 51,15

Untuk tahun 2015 ini selain indikator kinerja sebagaimana tersebut diatas

juga dilakukan pengukuran untuk indikator persentase lulusan pelatihan

berbasis kompetensi yang mendapatkan sertifikat uji kompetensi. Pada

tahun 2015 jumlah lulusan pelatihan yang mengikuti uji kompetensi sebanyak

4.726 orang yang dinyatakan kompeten dan mendapatkan sertifikat

kompetensi adalah sebanyak 3.961 orang. Maka realisasi untuk tahun 2015

adalah 83,81 % dengan cara perhitungan lulusan pelatihan yang

mendapatkan sertifikat kompetensi dibagi dengan lulusan pelatihan yang

mengikuti sertifikasi/uji kompetensi dikali 100 %. Capaian kinerja ini sebesar

119,73 % melebihi dari target yang telah ditetapkan karena modul pelatihan

yang digunakan sesuai dengan skema sertifikasi yang diujikan oleh Lembaga

Sertifikasi Profesi.

Tabel 5.

Pengukuran Indikator Kinerja Penajaman


% REALISASI

%

CAPAIAN KINERJA

% Persentase Lulusan Pelatihan Berbasis Kompetensi Yang

Mendapat Sertifikat Kompetensi

70 83,81 119,73

19

c. IK-3 : Persentase Peningkatan Perusahaan Penyelenggara Pemagangan

Terverifikasi

Yang dimaksud dengan Perusahaan Penyelenggara Pemagangan

Terverifikasi adalah perusahaan penyelenggara pemagangan yang telah

mendapatkan ijin menyelenggarakan pemagangan dari Direktorat Bina

Pemagangan. Cara pengukuran indikator ini adalah jumlah Perusahaan

Penyelenggara Pemagangan Terverifikasi pada tahun n dikurang

Perusahaan Penyelenggara Pemagangan Terverifikasi pada tahun dasar

(baseline 2014) dibagi jumlah Perusahaan Penyelenggara Pemagangan

Terverifikasi pada tahun dasar (baseline 2014) dikali 100%).

Capaian kinerja untuk indikator persentase peningkatan perusahaan

penyelenggara pemagangan sebesar 68,64 %. Realisasi untuk tahun 2015

adalah sebanyak 1 perusahaan yang diverifikasi sedangkan realisasi tahun

2014 sebanyak 17 perusahaan. Jumlah perusahaan yang diverifikasi adalah

jumlah perusahaan penyelenggara pemagangan ke luar negeri (sending

organization) yang mengajukan ijin pengiriman pemagangan ke luar negeri.

Perhitungan untuk realisasi tahun 2015 adalah selisih realisasi 2015 dan

2014 dibagi realisasi tahun 2014 dikali 100 % sehingga diperoleh angka

sebesar 5,88 %. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 68,61 %

dan tidak mencapai target yang telah ditetapkan karena proses verifikasi

yang dilaksanakan membutuhkan waktu dan DIPA baru dapat digunakan

pada bulan Juni 2015 sehingga waktu yang dibutuhkan tidak mencukupi

untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.

20

Tabel 6.



% REALISASI

%

CAPAIAN KINERJA

%

TARGET RENSTRA

2019 %

PENCAPAIAN TARGET

RENSTRA S.D 2015


Perusahaan

Penyelenggara

Pemagangan Terverifikasi

8,57 5,88 68,64 31,43 18,72

d. IK-4 : Persentase Peningkatan Lulusan Pemagangan

Yang dimaksud dengan Lulusan Pemagangan adalah peserta yang telah

selesai mengikuti pemagangan dan mendapatkan sertifikat pemagangan

dari perusahaan. Cara menghitung indikator ini jumlah lulusan pemagangan

pada tahun n dikurangi dengan jumlah lulusan pemagangan pada tahun

dasar (baseline 2014) dibagi jumlah lulusan pemagangan pada tahun dasar

(baseline 2014) dikali 100%).

Capaian kinerja untuk indikator persentase peningkatan lulusan

pemagangan adalah sebesar 31,05 %. Realisasi capaian persentase

peserta pemagangan sebanyak 6,08 % dengan realisasi jumlah peserta

yang mengikuti pemagangan sebanyak 29.905 orang dari target yang telah

ditetapkan 19,58%. Pada tahun 2015 yang mengikuti Pemagangan Dalam

Negeri sebanyak 8.040 orang, Pemagangan Luar Negeri sebanyak 5.478

orang dan Pemagangan Mandiri sebanyak 16.387 orang. Pemagangan

Luar Negeri dilaksanakan oleh IM Japan, LPKS, Shikamachi dan

Pemagangan Mandiri oleh perusahaan nasional. Capaian kinerja dengan

indikator persentase peningkatan lulusan pemagangan tidak mencapai

target hal ini dikarenakan dana dekonsentrasi mengalami keterlambatan

21

dikarenakan adanya perubahan nomenklatur Kementerian Tenaga Kerja

dan Transmigrasi menjadi Kementerian Ketenagakerjaan. Upaya yang

dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut yaitu, melakukan efisensi

anggaran.

Tabel 7.



% REALISASI

%

CAPAIAN KINERJA

%

TARGET RENSTRA

2019 %

PENCAPAIAN TARGET

RENSTRA S.D 2015


Lulusan Pemagangan

19,58 6,08 31,05 20,42 29,77

e. IK-5 : Persentase Peningkatan LSP Berlisensi

Yang dimaksud dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) berlisensi adalah

lembaga sertifikasi yang telah mendapatkan lisensi yang diterbitkan oleh

Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Cara mengukur indikator ini adalah

Jumlah LSP Yang telah dilisensi sampai tahun n dibagi dengan total jumlah

LSP terlisensi sesuai target renstra dikali 100%. Capaian kinerja untuk

indikator persentase peningkatan LSP sebesar 263,86 %. Pada tahun 2015

LSP yang diberi lisensi sebanyak 228 LSP yang terdiri dari LSP baru

sebanyak 184 dan relisensi sebanyak 44 lembaga. Untuk tahun 2014 LSP

yang diberi lisensi sebanyak 100 LSP sehingga untuk realisasi tahun 2015

adalah sebesar 128 % yang dihitung dengan cara selisih LSP yang diberi

lisensi dibagi dengan jumlah LSP yang diberi lisensi tahun 2014 dikali 100 %.

Capaian kinerja melebihi target yang telah ditetapkan karena ada kebijakan

untuk melakukan percepatan sertifikasi kompetensi dalam rangka

pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Salah satu cara yang

harus dilakukan dalam rangka percepatan sertifikasi kompetensi adalah

dengan membangun infrastruktur sertifikasi di semua wilayah Indonesia

22

dimana salah satu infrastruktur tersebut adalah keberadaan Lembaga

Sertifikasi Profesi.

Tabel 8.


INDIKATOR KINERJA

TARGET %

REALISASI %

CAPAIAN KINERJA

%

TARGET RENSTRA

2019 %

PENCAPAIAN TARGET

RENSTRA S.D 2015


LSP Berlisensi

48,51 128 263,86 94,10 136,03

f. IK-6 : Persentase Peningkatan Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi

Yang dimaksud dengan Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi adalah

tenaga Kerja yang telah mengikuti uji kompetensi dinyatakan kompeten serta

mendapatkan sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh Badan Nasional

Sertifikasi Profesi. Cara pengukuran indikator ini adalah jumlah tenaga kerja

yang memiliki sertifikat kompetensi pada tahun n dibagi jumlah tenaga kerja

yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai total target renstra dikali 100%.

Capaian kinerja untuk indikator persentase peningkatan tenaga kerja

bersertifikat kompetensi adalah sebesar 2.481,16 %. Pada tahun 2015 yang

dinyatakan kompeten dan mendapatkan sertifikat kompetensi sebanyak

158.315 orang sedangkan pada tahun 2014 yang mendapatkan sertifikat

kompetensi sebanyak 10.012 orang. Realisasi untuk tahun 2015 sebesar

1.481,25 % yang diperoleh dari perhitungan selisih tenaga kerja bersertifikat

kompetensi dibagi tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi pada tahun

2014 dikali 100 %. Capaian realisasi ini melebihi dari target yang ditetapkan

sebanyak 59,70 % karena adanya kebijakan percepatan sertifikasi dalam

rangka menghadapi pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN sehingga

pada saat diturunkan tambahan anggaran melalui APBNP maka target

tenaga kerja yang disertifikasi menjadi prioritas utama.

23

Tabel 9.


INDIKATOR KINERJA

TARGET %

REALISASI %

CAPAIAN KINERJA

%

TARGET RENSTRA

2019 %

PENCAPAIAN TARGET

RENSTRA S.D 2015


Tenaga Kerja


59,70 1.481,25 2.481,16 79,87 1854,58

g. IK-7 : Persentase Peningkatan Lembaga Pelayanan Produktivitas

Yang dimaksud dengan lembaga pelayanan produktivitas adalah lembaga

yang memberikan pelayanan dalam rangka meningkatkan produktivitas

tenaga kerja. Cara mengukur indikator ini adalah jumlah Lembaga Pelayanan

Produktivitas pada tahun n di kurang jumlah Lembaga Pelayanan

Produktivitas pada tahun dasar (baseline 2014) dibagi jumlah Perusahaan

Penyelenggara Pemagangan Terverifikasi pada tahun dasar (baseline 2014)

dikali 100%).

Capaian kinerja untuk indikator persentase peningkatan lembaga pelayanan

produktivitas adalah 94,08 %. Pada tahun 2015 yang dapat dilaksanakan

sebanyak 18 lembaga. Meningkat 1 lembaga dibandingkan tahun 2014

sebanyak 17 lembaga. Lembaga tersebut adalah ATC, merupakan lembaga

yang dibentuk oleh APINDO yang difokuskan pada peningkatan produktivitas

pada perusahaan di lingkungan binaan APINDO baik di tingkat pusat dan

daerah. Lembaga ini melaksanakan program pelatihan peningkatan

produktivitas, promosi produktivitas, bimbingan peningkatan produktivitas,

kajian kajian dan survey peningkatan produktivitas. Realisasi untuk tahun

2015 adalah sebesar 5,88 % yang diperoleh dari perhitungan selisih lembaga

pelayanan produktivitas dibagi dengan jumlah lembaga pelayanan

produktivitas tahun 2014 dikali 100 %. Capaian indikator ini hanya sebesar

24

94,12 % karena kurangnya pemahaman tentang arti pentingnya membangun

atau membentuk Lembaga Pelayanan Produktivitas

Tabel 10.


INDIKATOR KINERJA

TARGET %

REALISASI %

CAPAIAN KINERJA

%

TARGET RENSTRA

2019 %

PENCAPAIAN TARGET

RENSTRA S.D 2015


Lembaga Pelayanan

Produktivitas

6,25 5,88 94,12 56,25 10,46

h. IK-7 : Persentase Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja (Nasional,

Sektoral, Daerah)

Yang dimasud dengan Produktivitas Tenaga Kerja (Nasional, Sektoral dan

Daerah) adalah Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja yang merupakan

kontribusi tenaga kerja terhadap penciptaan nilai tambah melalui proses

produksi barang dan jasa dengan cara pengukuran nilai produktivitas per

tenaga kerja dihitung dengan rumus PDB/jumlah tenaga kerja setiap tahun.

Untuk menghitung peningkatan produktivitas digunakan rumus nilai

produktivitas per tenaga kerja pada tahun ke n di kurang nilai produktivitas

pada tahun dasar (baseline 2014) dibagi nilai produktivitas per tenaga kerja

pada tahun dasar (baseline 2014 dikali 100%).

Capaian kinerja untuk indikator persentase peningkatan produktivitas

tenaga kerja sebesar 74,27 %. Pada tahun 2015 pengukurannya adalah

terkait pertumbuhan pada tahun 2014, artinya kegiatan pengukuran

produktivitas nasional pada tahun 2015 adalah untuk melihat tren

pertumbuhan pada tahun 2009 s.d 2014, sehingga untuk pengukurannya

kita lakukan untuk pertumbuhan antara tahun 2013

dengan 2014,

25

Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja pada tahun 2015 adalah terkait

pertumbuhan perekonomian Indonesia. Pertumbuhan perekonomian

Indonesia mengalami peningkatan, namun pertumbuhannya selama kurun

waktu tahun 2011-2014 terus melambat dari 6,17 persen di tahun 2011

menjadi 5,02 persen pada tahun 2014. Walaupun pertumbuhannya

melambat, tetapi jumlah tenaga kerja terus bertambah, dimana pada tahun

2011 ada sebanyak 107,4 juta orang dan di tahun 2014 menjadi 114,6 juta.

Produktivitas tenaga kerja selama kurun waktu yang sama, juga terus

mengalami peningkatan dari 67,84 juta per pekerja per tahun pada tahun

2011 menjadi 74,75 juta per pekerja per tahun di tahun 2014, yang

mengindikasikan bahwa kualitas tenaga kerja di Indonesia juga terus

meningkat (gambar 5.1). Tinggi atau rendahnya produktivitas tenaga kerja

dapat dikaitkan dengan pendidikan tenaga kerja. Semakin tinggi tingkat

pendidikan pekerja, makin tinggi produktivitas yang mungkin bisa

dicapainya. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 5.1, tenaga kerja yang

berpendidikan SMA keatas meningkat dari 31,73 persen pada tahun 2011

menjadi 35,17 persen di tahun 2014 nilainya.Hal yang sama juga terjadi

pada produktivitas tenaga kerja, dimana pada tahun 2011 sebesar 67,84

juta per pekerja per tahun meningkat menjadi 74,75 juta per pekerja per

tahun di tahun 2014. Selain perkembangan produktivitas tenaga kerja,

produktivitas tenaga kerja menurut kategori usaha, kategori usaha dengan

produktivitas tertinggi tahun 2014 adalah usaha Real Estat (kategori L)

sebesar 961,4 juta per pekerja per tahun. Sedangkan yang terendah adalah

usaha jasa lainnya (kategori RSTU) sebesar 20,67 juta per pekerja per

tahun. Selain kategori real estat, masih ada 8 kategori usaha lagi yang

produktivitasnya di atas nasional, yaitu: kategori usaha Informasi dan

Komunikasi (J); Pertambangan dan Penggalian (B); Pengadaan Listrik dan

Gas (D); Jasa Keuangan dan Asuransi (K); Industri Pengolahan (C);

Konstruksi (F); Jasa Perusahaan (MN); dan Administrasi Pemerintahan,

26

Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (O), sedangkan sisanya dibawah

produktivitas nasional. Diatas usaha jasa lainnya; kategori usaha Pertanian,

Kehutanan, dan Perikanan (A) mempunyai produktivitas terendah kedua,

yaitu sebesar Rp 28,95 juta per tenaga kerja per tahun. Capaian kinerja

hanya tercapai sebesar 74,21 % tergantung dari PDB sesuai dengan data

dari BPS. Apabila PDB naik dan jumlah penduduk tetap maka tingkat

produktivitas akan naik.

Tabel 11.


INDIKATOR KINERJA

TARGET %

REALISASI %

CAPAIAN KINERJA

%

TARGET RENSTRA

2019 %

PENCAPAIAN TARGET

RENSTRA S.D 2015


Produktivitas Tenaga

Kerja (Nasional,

Sektoral, Daerah)

4,47 3,32 74,21 21,13 15,70

B. REALISASI ANGGARAN

Guna mendukung seluruh kegiatan operasional Direktorat Jenderal Pembinaan

Pelatihan dan Produktivitas pada Tahun Anggaran 2015, memperoleh anggaran

(setelah revisi) sebesar : Rp. 1.339.189.714.000,- (Satu trilyun tiga ratus tiga puluh

sembilan milyar seratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat belas ribu

rupiah). Untuk penyerapan anggaran sampai dengan 31 Desember 2015 realisasi

keuangan sebesar Rp. 1.127.443.756.040,- (Satu trilyun seratus dua puluh tujuh

milyar empat ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh enam ribu empat

puluh ribu rupiah) atau 84,19 % sedangkan realisasi fisik sebesar 96,51 %. Hal ini

disebabkan karena DIPA baru terbit pada bulan Mei 2015 sehingga banyak

27

kegiatan yang tidak dapat terlaksana karena terkendala oleh waktu. Adapun rincian

realisasi keuangan dan fisik adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 12.

Rekapitulasi dan Realisasi Keuangan Ditjen Binalattas

Berdasarkan Satuan Kerja

NO UNIT KERJA

ALOKASI ANGGARAN

(setelah REVISI) REALISASI ANGGARAN

(Rp.) (Rp.) %

1 Setditjen Binalattas 52.570.799.000 45.167.586.788 85,92

2 Dit. Bina Stankomlatker 61.083.375.000 48.576.855.294 79,53

3 Dit. Bina Kelembagaan Pelatihan 305.331.976.000 270.898.457.873 88,66

4 Dit. Bina Intala 33.353.114.000 25.528.311.536 76,54

5 Dit. Bina Pemagangan 5.035.243.000 4.705.101.539 93,44

6 Dit. Bina Produktivitas 8.179.062.000 7.993.682.572 97,73

7 Sekretariat BNSP 201.876.054.000 121.951.753.459 60,41

8 BBPP 17.459.766.000 16.631.363.932 95,26

9 BBPLK Medan 36.101.920.000 33.253.497.203 92,11

10 BBPLK Serang 40.721.466.000 36.005.916.606 88,42

11 BBPLK Bekasi 61.077.261.000 51.673.374.813 84,60

12 BBPLK Bandung 46.057.250.000 43.289.246.592 93,99

13 BBPLK Semarang 38.666.828.000 36.024.153.940 93,17

14 BLK Banda Aceh 23.287.692.000 20.769.947.820 89,19

15 BLK Padang 23.805.188.000 20.114.227.688 84,50

16 BLK Surakarta 48.213.253.000 41.767.758.844 86,63

17 BLK Samarinda 24.610.732.000 20.109.150.138 81,71

18 BLK Makassar 32.863.793.000 30.674.994.554 93,34

19 BLK Kendari 20.780.034.000 16.775.430.844 80,73

20 BLK Ternate 18.077.500.000 15.828.482.307 87,56

21 BLK Ambon 19.034.136.000 18.339.864.165 96,35

22 BLK Sorong 22.669.730.000 19.384.448.740 85,51

23 BLK Lembang - - -

24 BLK Lombok Timur - - -

28

NO UNIT KERJA

ALOKASI ANGGARAN

(setelah REVISI) REALISASI ANGGARAN

(Rp.) (Rp.) %

25 BLK Bantaeng - - -

23 BPP Kendari 7.263.253.000 7.016.779.008 96,61

24 BBPLK Jakarta 4.333.725.000 4.330.452.952 99,92

25 BBLK Yogyakarta 3.604.153.000 3.600.002.919 99,88

26 Balatrans Pekanbaru 1.931.144.000 1.927.188.550 99,80

27 Balatrans Banjarmasin 1.442.980.000 1.443.479.895 99,34

28 Balatrans Makassar 1.748.183.000 1.746.479.895 99,89

29 Balatrans Denpasar 1.536.750.000 1.536.732.300 100,00

30 Dana Dekonsentrasi 33 Provinsi 176.273.354.000 160.485.042.914 91,04

TOTAL 1.339.189.714.000 1.127.443.756.040 84,19

Tabel 13.

Rekapitulasi dan Realisasi Keuangan Ditjen Binalattas

Tahun 2010 – 2015

NO. TAHUN PAGU REALISASI KEUANGAN FISIK

(Rp) (Rp) % %

1 2010 732.963.845.000 638.820.272.413 87,16 96,09

2 2011 1.313.059.591.000 1.000.436.805.738 76,16 91,74

3 2012 886.429.146.000 805.487.910.517 90,87 96,24

4 2013 1.034.554.843.000 912.933.070.820 88,24 96,09

5 2014 782.266.499.000 684.953.084.990 87,56 91,65

6 2015 1.339.189.716.000 1.127.443.756.040 84,19 96,51

29

Jika diuraikan per tahunnya realisasi anggaran Ditjen Binalattas dapat dilihat pada

grafik di bawah ini :

Gambar 3

Grafik Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran

dengan Realisasi Keuangan dan Fisik Tahun 2010 – 2015

732.963.845.000

1.313.059.591.000

886.429.146.000

1.034.554.843.000

782.266.499.000

1.339.189.714.000

638.820.272.413

1.000.436.805.738

805.487.910.517 912.933.070.820

684.953.084.990

1.127.443.756.040

87,16%

76,19%

90,87% 88,24%

87,56% 84,19%

96,09%

91,74% 96,24% 96,09%

91,65%

96,51%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

0

200.000.000.000

400.000.000.000

600.000.000.000

800.000.000.000

1.000.000.000.000

1.200.000.000.000

1.400.000.000.000

1.600.000.000.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Pagu Revisi

RealisasiKeuangan

% RealisasiKeuangan

%Realisasi Fisik

30

Tabel 14

Realisasi Anggaran Tahun 2015

NoSasaran

StrategisSasaran Program Pagu Realisasi %

1 Persentase

Peningkatan

Lembaga

Pelatihan Yang

Terakreditasi

2217 Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan Pelatihan Kerja

Dan Produktivitas

325.714.069.000 290.297.122.049 89,13%

2208 Peningkatan Kompetensi

Tenaga Kerja Dan

Pengembangan Program

Pelatihan Bidang Industri

57.653.764.000 52.877.170.007 91,72%


Tenaga Kerja Bidang Industri

111.435.600.000 99.543.824.047 89,33%

4060 Pengembangan Standardisasi

Kompetensi Kerja Dan

Pelatihan Kerja Binalattas

317.252.443.000 270.370.521.094 85,22%

2209 Pengembangan Dan

Peningkatan Kompetensi

Instruktur Dan Tenaga Kerja

Orientasi Pasar Kerja Luar

25.799.191.000 22.226.885.851 86,15%


Peningkatan Kompetensi

Instruktur Dan Tenaga Kerja

Orientasi Pasar Kerja Dalam

Negeri

25.929.764.000 25.560.639.264 98,58%


Instruktur Dan Tenaga Pelatihan

28.327.340.000 21.916.975.299 77,37%


Instruktur Dan Tenaga

Kepelatihan Binalattas

23.862.273.000 19.084.078.510 79,98%

2221 Pengembangan Standardisasi

Kompetensi Kerja Dan Pelatihan

Kerja

59.457.544.000 55.505.428.820 93,35%

3 Persentase

Peningkatan

Perusahaan

Penyelenggar

a Pemagangan

Terverifikasi


Peningkatan Penyelenggaraan

Pemagangan Dalam Dan Luar

Negeri

1.609.877.000 1.554.373.449 96,55%

4 Persentase

Peningkatan

Lulusan

Pemagangan

4057 Peningkatan Penyelenggaraan

Pemagangan Dalam Dan Luar

Negeri Binalattas

53.300.049.000 48.733.966.890 91,43%

5 Persentase

Peningkatan

LSP Berlisensi

2207 Pengembangan Sistem Dan

Pelaksanaan Sertifikasi

Kompetensi Profesi

182.721.707.000 111.054.244.759 60,78%

6 Persentase

Peningkatan

Tenaga Kerja

Bersertifikat

Kompetensi

4053 Pengembangan Sistem Dan

Pelaksanaan Sertifikasi

Kompetensi Profesi Binalattas

19.154.347.000 10.897.508.700 56,89%

7 Persentase

Peningkatan

Lembaga

Pelayanan

Produktivitas

2213 Pelaksanaan Dan Peningkatan

Produktivitas

8.634.432.000 8.400.834.281 97,29%


Peningkatan Produktivitas

9.887.840.000 9.388.027.704 94,95%


Peningkatan Produktivitas

Binalattas

22.821.066.000 21.829.723.357 95,66%

2223 Dukungan Manajemen Dan

Dukungan Teknis Lainnya Ditjen

Binalattas

52.570.799.000 45.167.586.788 85,92%

2210 Peningkatan Kualitas Dan

Pelayanan Pelatihan Bagi Calon

Transmigran

3.604.153.000 3.600.002.919 99,88%

2212 Pengembangan Program Dan

Peningkatan Kapasitas Sdm

Pelatihan Ketransmigrasian

4.333.725.000 4.330.452.952 99,92%

2215 Peningkatan Kualitas Pelayanan

Pelatihan Bagi Calon

Transmigran Dan Transmigrasi

5.119.731.000 5.104.389.300 99,70%

1.339.189.714.000 1.127.443.756.040 84,19%

3

Indikator Sasaran

Strategis

Peningkatan

Kompetensi

dan

Produktivitas

Tenaga Kerja

1

Persentase

Peningkatan

Produktivitas

Tenaga Kerja

(Nasional,

8

REALISASI ANGGARAN DITJEN BINALATTAS TAHUN 2015

Meningkatnya

Kualitas dan

Produktivitas

Tenaga Kerja

Untuk Mencetak

Tenaga Kerja

Yang Berdaya

Saing

Indikator Sasaran

Program

9 Pendukung

2 Persentase

Peningkatan

lulusan

pelatihan

Berbasis

Kompetensi

Kegiatan

Meningkatnya

Kompetensi

Tenaga Kerja

1

Meningkatnya

Produktivitas

Tenaga Kerja

2

Pendukung

31

Beberapa hal yang menjadi tantangan dan permasalahan sehingga menjadi hambatan

atau kendala bagi Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas dalam

mencapai target capaian kinerja dan terhadap penyerapan anggaran, antara lain :

1. Revisi DIPA satuan kerja di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan karena

keterlambatan adanya proses revisi pencairan blokir, revisi efisiensi anggaran

dan revisi APBN-P yang cukup memakan waktu yang lama sehingga kegiatan

efektif dapat dilaksanakan pada bulan Juni 2015;

2. Adanya penghematan anggaran sesuai Inpres No. 4 Tahun 2015 dan Amanat

Surat Menteri Keuangan No. S-347/MK.02/2015 hal Perubahan Pagu Anggaran

Belanja K/L dalam APBN TA.2015 (Pemotongan Anggaran), DIPA Revisi II

ditandatangani tgl. 21 Juli 2015).

Langkah-langkah percepatan penyerapan yang dilakukan antara lain :

1. Menginventarisasi dan membuat prioritas kegiatan kegiatan yang belum

terlaksana;

2. Merevisi kegiatan-kegiatan yang berpotensi tidak bisa terserap;

3. Membuat rencana penyerapan anggaran per minggu.

Dalam akuntabilitas keuangan, Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pembinaan

Pelatihan dan Produktivitas hanya dapat menginformasikan realisasi penyerapan

anggaran dan belum menginformasikan adanya efisiensi dan efektivitas penggunaan

sumberdaya. Hal ini karena adanya kendala dan sampai saat ini sistem penganggaran

yang ada belum sepenuhnya berbasis kinerja, sehingga salah satu komponen untuk

mengukur efisiensi, sehingga di waktu yang akan datang akan dibuatkan sistem

pengukuran kinerja atas kegiatan tersebut dalam setiap indikator kinerja.

BAB IV

PENUTUP

32

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas

Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2015 disusun berdasarkan laporan pelaksanaan

kegiatan dari bulan Januari sampai dengan 31 Desember 2015.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat meningkatkan

capaian kinerja melalui penyempurnaan terhadap penyusunan program kerja Direktorat

Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas yang mengarah pada input, output,

outcomes, benefit dari setiap kegiatan, sehingga pada tahun yang akan datang lebih

efektif dalam pemanfaatan sumber dana dan sumber daya dapat ditingkatkan, yang

didukung oleh kemampuan dan profesionalisme.

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal

Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas mengalami hambatan karena DIPA baru terbit

pada bulan Mei 2015. Capaian kinerja untuk masing-masing indikator kinerja adalah

sebagai berikut IK 1 sebesar 112,99 %, IK 2 sebesar 69,42 %, IK 2 penajaman sebesar

119,73 %, IK 3 sebesar 68,64 %, IK 4 sebesar 31,05 %, IK 5 sebesar 263,86 %, IK 6

sebesar 2.481,16 %, IK 7 sebesar 94,12 % dan IK 8 sebesar 74,21 %.

LAMPIRAN

34

Perjanjian Kinerja Tahun 2015

PERJANJIAN KINERJA



No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target



Untuk Mencetak Tenaga Kerja

Yang Berdaya Saing

1 Persentase Peningkatan Lembaga Pelatihan

Yang Terakreditasi

12,80 %

2 Persentase Peningkatan Lulusan Pelatihan

Berbasis Kompetensi

70,00 %

3 Persentase Peningkatan Perusahaan

Penyelenggara Pemagangan Terverifikasi

8,57 %


Pemagangan

19,58 %

5 Persentase Peningkatan LSP Berlisensi 48,51 %

6 Persentase Peningkatan Tenaga Kerja


59,70 %

7 Persentase Peningkatan Lembaga Pelayanan

Produktivitas

6,25 %

8 Persentase Peningkatan Produktivitas

Tenaga Kerja (Nasional, Sektoral, Daerah)

4,47 %

Program Anggaran

Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas Rp.1.632.812.823.000,-

35

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

37

CAPAIAN KINERJA

DITJEN BINALATTAS TAHUN 2015



Program : Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas


Realisasi Capaian

Kinerja



Untuk Mencetak Tenaga

Kerja Yang Berdaya Saing

1 Persentase Peningkatan

Lembaga Pelatihan Yang

Terakreditasi

12,80 %

14,46 %

112,99 %


Pelatihan Berbasis Kompetensi

70,00 % 48,59 % 69,42 %


Perusahaan Penyelenggara


8,57 % 5,88 % 68,64 %


Pemagangan

19,58 % 6,08 % 31,05 %

5 Persentase Peningkatan LSP

Berlisensi

48,51 % 128,00 % 263,86 %

6 Persentase Peningkatan Tenaga

Kerja Bersertifikat Kompetensi

59,70 % 1.481,25 % 2.481,1

6

%


Lembaga Pelayanan

Produktivitas

6,25 % 5,88 % 94,12 %



(Nasional, Sektoral, Daerah)

4,47 % 3,32 % 74,21 %

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2015 – Pagu Awal : Rp.1.632.812.823.000,-

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2014 – Pagu Revisi : Rp.1.339.189.714.000,-

Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2015 : Rp.1.127.443.756.040,-

Persentase Realisasi Anggaran Tahun 2015 : 84,19 %

38

IKSS 1.1

IKSS 1.2

No Sasaran Strategis Target RealisasiCapaian

Kinerja

Target

Renstra 2019

Pencapaian

Target Renstra

s.d 2015

Ket

1 Meningkatnya Kompetensi

Tenaga Kerja

40% 4.726 Orang 3.961 Orang 83,81% 210% 65% 128,94%

Target PeningkatanCapaian

Kinerja

Target

Renstra 2019

Pencapaian

Target Renstra

s.d 2015

Ket

2 Meningkatnya Produktivitas

Tenaga Kerja

1,6% 72,35 Juta per

pekerja per

tahun

74,75 Juta per

pekerja

per tahun

3,32% 207% 8,5% 39,03%

No Sasaran Program Target 2015 RealisasiCapaian

Kinerja

Target

Renstra 2019

Pencapaian

Target Renstra

s.d 2015

Ket


Lembaga Pelatihan Yang

Terakreditasi

12,80% 1.943 Lembaga 2.224 Lembaga 14,46% 112,99 32,12% 45,03%


lulusan pelatihan Berbasis

Kompetensi

70,00% 62.073 Orang 92.236 Orang 48,59% 69,42 95,00% 51,15%


Perusahaan Penyelenggara


8,57% 17 Perusahaan 18 Perusahaan 5,88% 68,64 31,43% 18,72%


Lulusan Pemagangan

19,58% 28.191 Orang 29.905 Orang 6,08% 31,05 20,42% 29,77%

5 Persentase Peningkatan LSP

Berlisensi

48,51% 100 Lembaga 228 Lembaga 128,00% 263,86 94,10% 136,03%


Tenaga Kerja Bersertifikat

Kompetensi

59,70% 10.012 Orang 158.315 Orang 1481,25% 2481,16 79,87% 1854,58%


Lembaga Pelayanan

Produktivitas

6,25% 17 Lembaga 18 Lembaga 5,88% 94,12 56,25% 10,46%



(Nasional, Sektoral, Daerah)

4,47% 72,35 Juta per

pekerja per

tahun

74,75 Juta per

pekerja

per tahun

3,32% 74,21 21,13% 15,70%

Indikator Sasaran Strategis

1 Peningkatan

Kompetensi dan

Produktivitas Tenaga

Kerja Indikator Sasaran Strategis

1 Meningkatnya Kualitas

dan Produktivitas

Tenaga Kerja Untuk

Mencetak Tenaga

Kerja Yang Berdaya

Saing

Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas

Program 1 : Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas

Sasaran Program 1 :

Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Untuk Mencetak Tenaga Kerja Yang Berdaya Saing

Kementerian Ketenagakerjaan R.I

Sasaran Strategis 1 :

Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja

Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja

Realisasi 2014 Realisasi 2015

Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja

Peserta Pelatihan Yang

Mengikuti Uji Kompetensi

Tahun 2014

Peserta Yang Mendapat

Sertifikat Kompetensi

Tahun 2015

Indikator Kinerja Program

39

DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS

http://kemnaker.go.id/unit-kerja/binalattas

laporan kinerja ditjen binalattas tahun 2015

Documents

Transcript of laporan kinerja ditjen binalattas tahun 2015