LAPORAN KINERJA PEJABAT SEKRETARIS BAPPEDA BADAN ... PEJABAT.pdf · keamanan dan kebersihan bappeda...
Transcript of LAPORAN KINERJA PEJABAT SEKRETARIS BAPPEDA BADAN ... PEJABAT.pdf · keamanan dan kebersihan bappeda...
Laporan Kinerja Esselon III 1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018
LAPORAN KINERJA PEJABAT SEKRETARIS BAPPEDA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAB I
PENDAHULUAN
Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada
atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap
yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain
untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk
menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Sekretaris Bappeda
terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.
Dalam Laporan Kinerja Tahun 2018 ini disajikan beberapa kondisi, baik yang
menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja
Sekretaris Bappeda yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Lumajang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Lumajang Nomor 15 Tahun 2013 dan telah diubah menjadi Peraturan ( apanbila
ada perubahan) Deraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 82 Tahun 2016
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Lumajang.
Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 82 Tahun 2016,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas menyiapkan
koordinasi, dan petunjuk pelaksanaan pengembangan kinerja, akuntabilitas kinerja
dan evaluasi pengembangan kinerja serta menyusun rencana strategis (Renstra)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut,
Sekretaris mempunyai fungsi:
a. Periumusan kebijakan dan penyusunan program dan kegiatanbappeda yang
selanjunya ditetapkan sebagai pedoman kerja;
b. Pelaksanaan Koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundng-
undangan;
c. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kerjasama dan hubungan
masyarakat;
d. Pengelolaaan urusan rumah tangga;
Laporan Kinerja Esselon III 2 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018
e. Penolaaan administrasi kepegawaian, pembinaan dan pembinaan dan
peningkatan karier pegawai;
f. Penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran,
g. Penyusunan rencana dan pelaksanaan sistem pengaendalian intern,
h. Penyusunan rencan kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan
keamanan dan kebersihan bappeda
i. Pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana,
j. Pengelolaan barang milik / kekayaan daerah
k. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang
l. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan tatalaksana,
m. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bapped,
n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh lepala bappeda
Struktur Organisasi Sekretariat Bappeda terdiri dari:
a. Sub Bagian Keuangan;
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
c. Sub Bagian Penyusunan Program;
Sekretaris mempunyai peran penting dalam mengkoordinasikan proses
penerapan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) baik di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah maupun di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang yang dimulai pada Tri Bulan
IV Tahun 2018.
Laporan Kinerja Esselon III 3 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018
BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA
A. PERJANJIAN KINERJA
Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang ditandatangani antara Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah dengan menyatakan menjanjikan
akan mewujudkan 3 (tiga) Target Kinerja dengan 3 (tiga) Sasaran Strategis yaitu
Terlaksananya penyusunan Renstra, Renja, PK dan LAKIP dan Terlaksananya
Pengendalian dan evaluasi Proqram/Kegiatan SKPD pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah.
FORMULIR PERJAJIAN KINERJA
SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN ANGGARAN : 2018
NO. SASARAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR
KINERJA TARGET
1 2 3 4 1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
Aparatur Perencana Daerah
Persentase TK
pemenuhan terhadap
kebutuhan Administrasi
Perkantoran , dan
kebutuhan sarana dan
prasarana aparatur
100%
2 Meningkatnya efektivitas dan efisiensi serta
akuntabilitas kinerja aparatur BAPPEDA
Persentase sistem
pelaporan capaian
kinerja yang tepat
waktu
100 %
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 1.438.054.000,- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 745.371.000,- 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Rp. 43.000.000,- Jumah Rp. 2.226.425.000,-
Laporan Kinerja Esselon III 4 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018
B. CAPAIAN KINERJA
Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada Tri
Bulan II, Tahun 2018 :
Tabel 2.1
Capaian Kinerja BAPPEDA
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Meningkatnya Kualitas Pelayanan
Publik Aparatur Perencana Daerah Persentase TK pemenuhan terhadap kebutuhan Administrasi Perkantoran , dan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur
100 100% 100%
Meningkatnya efektivitas dan
efisiensi serta akuntabilitas kinerja
aparatur BAPPEDA
Persentase sistem pelaporan capaian kinerja yang tepat waktu
100 100% 100%
2.2 . Cost per outcome Sekretaris Bappeda Tri Bulan IV, Tahun 2018
No Sasaran/
Program Indikator Kinerja
Anggaran Kinerja Efisiensi
Pagu Realisasi Cap Target Realisasi Cap
1 Program Pelayanan Admintrasi Perkantoran
Persentase TK pemenuhan terhadap kebutuhan Administrasi Perkantoran
1.578.726.000 1.473.336.455
93,32
100% 100 % 100 % 105.389.545
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase TK pemenuhan terhadap kebutuhan sarana dan prasaran aparatur
516.806.000 630.213.772 2,80 % 100% 100 % 100 % 156.592.228
3 Peningkatan Pengemb. Sistem Pelapo ran Capaian Kinerja Keuangan
Persentase sistem pelaporan capaian kinerja yang tepat waktu
43.000.000 10.719.000 4,01 % 100% 100 % 100 % 6.649.496
Laporan Kinerja Esselon III 5 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018
C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA
Evaluasi dan Analisis atas capaian target kinerja masing-masing indikator-
indikator kinerja terhadap sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan disertai perubahan budaya kerja
Dalam rangka mendorong pelaksanaan penerapan penyelenggaraan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana yang diamanatkan
dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lumajang, maka Badan Perencanan
Pembangunan Daerah melalui Sekretaris Bappeda dalam rangka mewujudkan target
kinerja yang telah diperjanjikan,
Terhadap capaian atas target kinerja yang kurang belum mencapai angka
100%, realisasi anggaran pada Tri Bullan IV Tahun Anggaran 2018.
Daftar Realisasi Program dan Kegiatan Sekretariat pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang sebagai Berikut:
No Program Kegiatan Pagu
Anggaran
Realisasi %
1 Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Pelayanan Aministrasi
dan Operasional
Perkantoran
1.578.726.000 1.473.336.455
93,32
2 Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
Pembangunan /
Pengadaan dan
Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Aparatur
208.288.000
133.190.000
63,95
Pemeliharaan Rutin/
Berkala Sarana dan
Prasarana Aparatur
308.518.000
227.023.772 73,59
3 Program
Peningkatan
Pengemabangan
Sistem Pelaporan
Canpaian Kinerja
Dan Keuangan
Penyusunan laporan
Kinerja dan Ikhtisar
realisasi Kinerja
OPD/LAKIP
5.000.000 2.619.000 52,38
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
2.000.000 1.845.000 92,25
Penyusunan Rencana
Kerja
2.000.000 1975.000. 98.75
Penyusunan rencana
kerja dan anggaran
(RKA) SKPD
34.000.000 29.911.504 87,98
Laporan Kinerja Esselon III 6 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018
D. RENCANA TINDAK LANJUT.
Secara terus menerus dan berkelanjutan memberikan pembinaan kepada semua
Sub Bagian dalam rangka Pencapai target Relaisasasi haus sesuai dengan Time
Scedul yang telah dibuat sebagai acuan dala penyerapan Anggaran., agar
penerapan penyelenggaraan Laporan Kinerja Eselon III sesuai ketentuan serta
melakukan monitoring. Sebagai upaya perbaikan evaluasi LKj, sesuai ketentuan
serta melakukan monitoring sebagai upaya perbaikan perencanaan di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Lumajang.
Mendorong setiap Sub Bagian untuk memiliki Kelompok Budaya Kerja dan berfungsi
sebagaimana mestinya.
E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.
Laporan kurang baik
Laporan sudah baik
Laporan diperbaiki
Target dan realisasi diteliti ulang
Capaian diteliti ulang
Lain-lain ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
Laporan Kinerja Esselon III 7 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018
BAB III PENUTUP
Laporan Kinerja Tahun 2018 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:
1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 82 Tahun 2016, telah dapat
dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, dari 3 Program yang ditetapkan, 3
target kinerja dimana target tersebut belum berhasil diwujudkan dengan baik.
Dsebabkan realisasi anggaran 2018 masih pada Tri Bulan IV
Lumajang, 14 Januari 2019
Mengetahui, KEPALA BAPPEDA
Ir. NUGROHO DWI ATMOKO Pembina Utama Muda
NIP. 196311116 199003 1 006
SEKRETARIS BAPPEDA
ENIK KUSTANING ROHMI, SH. MM Pembina
NIP. 19631220 198903 2 003
Laporan Kinerja Sub Bagian Umum dan Kepegawian 1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018
LAPORAN KINERJA PEJABAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWIAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAB I
PENDAHULUAN
Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada
atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap
yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain
untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk
menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Sub Bagian Umum dan
Kepegawian terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.
Dalam Laporan Kinerja Tahun 2018 ini disajikan beberapa kondisi, baik yang
menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Sub
Bagian Umum dan Kepegawian merupakan salah satu Bagian yang ada di Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang yang ditetapkan
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang dan Peraturan
Bupati Lumajang Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi,
uraian tugas dan fungsi serta tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 82 Tahun 2016,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas menyiapkan
koordinasi, dan petunjuk pelaksanaan pengembangan kinerja, akuntabilitas kinerja
dan evaluasi pengembangan kinerja serta menyusun rencana strategis (Renstra)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut,
Sub Bagian Umum dan Kepegawian fungsi:
a. Menyusun rencana program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Melakukan administrasi kepegawaian;
c. Melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang inventaris;
d. Melakukan urusan rumah tangga, surat menyurat, pengarsipan dan
keprotokolan;
e. Melakukan urusan kebersihan, ketertiban, dan keamanan;
f. Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana
Pemeliharaan Barang Unit;
Laporan Kinerja Sub Bagian Umum dan Kepegawian 2 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018
g. Melakukan penatausahaan barang milik daerah;
h. Melakukan pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana;
i. Melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat, dan protokol;
j. Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-
undangan;
k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
Sub Bagian Umum dan Kepegawian mempunyai peran penting dalam
penyusunan Renacana Program, administrasi kepegawaian, pengelolaan
pengadaan dan inventarisasi barang, urusan rumah tangga, surat menyurat,
pengarsipan dan keprotokolan dan urusan kebersihan, ketertiban, dan keamanan
di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang
pada Tri Bulan IV Tahun 2018
Laporan Kinerja Sub Bagian Umum dan Kepegawian 3 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018
BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA
A. PERJANJIAN KINERJA
Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang ditandatangani
antara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah dengan
menyatakan menjanjikan akan mewujudkan 3 (tiga) Target Kinerja dengan 3
(tiga) Indikator Sasaran Strategis yaitu terpenuhinya kebutuhan dan
pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, Terlaksananya Pemeliharaan
Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur dan Terpenuhinya pengelolaan
kepegawaian dan peningkatan kapasitas SDM Bappeda.
B. CAPAIAN KINERJA
Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada Tri
Bulan IV Tahun 2018 :
NO SASARAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
1 Terlaksananya Pelayanan dan Admnistrasi Perkantoran
Jumlah layanan 5
2 Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor
Jumlah layanan 11
3 Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur
Jangka Waktu Layanan 12
4 Terpenuhinya pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas SDM Bappeda
Jumlah Aparatur 42
KEGIATAN ANGGARAN
1. Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran Rp. 1.578.726.000
2. Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarpras Aparatur Rp. 208.288.000
3. Pemeliharaan Rutin.Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 308.518.000
Rp. 2.095.532.000
Laporan Kinerja Sub Bagian Umum dan Kepegawian 4 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018
Tabel 2.1
Capaian Kinerja Sub Bagian Umum dan Kepegawian Tri Bulan IV Tahun 2018
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Terpenuhinya
kebutuhan dan
pemeliharaan sarana
dan prasarana kantor
Jumlah layanan
11 11 100%
Terlaksananya
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Sarana
dan Prasarana Aparatur
Jumlah waktu layanan
12 12 100%
Terpenuhinya
pengelolaan
kepegawaian dan
peningkatan kapasitas
SDM Bappeda
Jumlah Aparatur
49 49 100%
Tabel 2.2
Cost per outcome Sub Bagian Penyusunan Program Tri Bulan IV Tahun 2018
No Sasaran/
Program
Indikator
Kinerja
Anggaran Kinerja Efisiensi
Pagu Realisasi Capaian Target Realisasi Cap
1 Program
Pelayanaan
Administrasi
Perjakantoran
dan Keuangan
Persentase TK pemenuhan terhadap kebutuhan Administrasi Perkantoran
1.578.726.000 1.473.336.455
93,32
4 4 100% 105.389.545
2 Progran
Peningkatan
Sarana
Prasaranan
Aparatur
Persentase TK pemenuhan terhadap kebutuhan sarana dan prasaran aparatur
208.288.000
133.190.000
63,95
1 100 100% 75.098.000
308.518.000
227.023.772 73,59 1 100 100% 81494.228
Laporan Kinerja Sub Bagian Umum dan Kepegawian 5 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018
C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA
Evaluasi dan Analisis atas capaian target kinerja masing-masing indikator-
indikator kinerja terhadap sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan disertai perubahan budaya kerja
Dalam rangka mendorong pelaksanaan penerapan penyelenggaraan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana yang diamanatkan
dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah dan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja,
baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, maupun Badan Perencanan
Pembangunan Daerah melalui Sub Bagian Umum dan Kepegawian dalam rangka
mewujudkan target kinerja yang telah diperjanjikan, setiap tahun telah memberikan
berbagai bentuk bimbingan baik yang bersifat kolektif maupun yang bersifat khusus
(sesuai permintaan).
Terhadap capaian atas target kinerja yang kurang berhasil karena tidak
mencapai angka 100% karena terdapat perubahan peraturan tentang pedoman
evaluasi yang mana di dalamnya terdapat peningkatan kategori penilaian.
Daftar Realisasi Program dan Kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawian pada
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang sebagai
Berikut:
No Program Kegiatan Pagu
Anggaran
Realisasi %
1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.578.726.000 1.473.336.455
93,32
2.
ProgramPeningkatan Sarana dan Prasaran AParatur
• Pembangunan/Pengadaaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur
208.288.000
133.190.000
63,95
• Pemeliharaan Rutin/Berkala Srana dan Prasarana Aparatur
308.518.000
227.023.772 73,59
Laporan Kinerja Sub Bagian Umum dan Kepegawian 6 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018
D. RENCANA TINDAK LANJUT.
Secara terus menerus dan berkelanjutan memberikan pembinaan kepada semua
Bidang dalam rangka Pencapai target Realisasi harus sesuai dengan Time Scedul
yang telah dibuat sebagai acuan dalam penyerapan Anggaran, agar penyerapan
penyelenggaraan Laporan Kinerja Eselon IV sesuai ketentuan serta melakukan
monitoring. Sebagai upaya perbaikan evaluasi LKj, terutama untuk Evaluasi atas
Implementasi LKj OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.
Mendorong setiap Bidang untuk memiliki Kelompok Budaya Kerja dan berfungsi
sebagaimana mestinya.
E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.
Laporan kurang baik
Laporan sudah baik
Laporan diperbaiki
Target dan realisasi diteliti ulang
Capaian diteliti ulang
Lain-lain ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
.............................................................................................................
Laporan Kinerja Sub Bagian Umum dan Kepegawian 7 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018
BAB III PENUTUP
Laporan Kinerja Tahun 2018 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:
1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 82 Tahun 2016, telah dapat
dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, dari 3 target sasaran strategik
yang ditetapkan, 2 (dua) target kinerja realisasi anggaran belum mencapa seratus
persen disebabkan pada saat ini masih Tri bulan IV
Lumajang, 14 Januari 2019
Mengetahui,
SEKRETARIS BAPPEDA
ENIK KUSTIANING ROHMI, SH, MM Pembina
NIP. 19631220 198903 2 003
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
HARDINA MEIDIASTUTI, SE. Penata
NIP. 19790526 201101 2 005
Laporan Kinerja Sub Bagian Keuangan 1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018
LAPORAN KINERJA PEJABAT SUB BAGIAN KEUANGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAB I
PENDAHULUAN
Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada
atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap
yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain
untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk
menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Sub Bagian Keuangan
terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.
Dalam Laporan Kinerja Tahun 2018 ini disajikan beberapa kondisi, baik yang
menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Sub
Bagian Keuangan merupakan salah satu Bagian yang ada di Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 08 Tahun 2013 dan telah diubah menjadi
Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang dan Peraturan
Bupati Lumajang Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah.
Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 82 Tahun 2016,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas menyiapkan
koordinasi, dan petunjuk pelaksanaan pengembangan kinerja, akuntabilitas kinerja
dan evaluasi pengembangan kinerja serta menyusun rencana strategis (Renstra)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut,
Sub Bagian Keuangan fungsi :
a. penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Sub Bagian Keuangan sebagai
pedoman kerja ;
b. pelaksanaan penatausahaan keuangan dan pembuatan anggaran pendapatan/
belanja ;
c. penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan ;
d. penyusunan laporan keuangan (Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan lain-lain) ;
Laporan Kinerja Sub Bagian Keuangan 2 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018
e. penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan penyelesaian
tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi ;
f. penyusunan laporan kegiatan Sub. Bagian Keuangan ;
g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris ;
h. pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh
Sekretaris.
Sub Bagian Keuangan mempunyai peran penting dalam mengkoordinasikan
proses penerapan penyelenggaraan penyusunan rencana kegiatan dan program,
penatausahaan keuangan dan pembuatan laporan pelaksanaan tugas
penyelenggaraan administrasi keuangan sebagai bahan laporan pertanggung jawaban
di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang
pada Tri Bulan IV Tahun 2018.
Laporan Kinerja Sub Bagian Keuangan 3 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018
BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA
A. PERJANJIAN KINERJA
Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang ditandatangani Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah dengan menyatakan menjanjikan
akan mewujudkan 3 (tiga) Target Kinerja dengan 3 (tiga) Sasaran Strategis yaitu
penyusunan rencana kegiatan dan program, penatausahaan keuangan dan
pembuatan laporan pelaksanaan tugas penyelenggaraan administrasi keuangan
sebagai bahan laporan pertanggung jawaban pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah.
Tabel 1
PERJANJIAN KINERJA
NO. SASARAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
1 Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir tahun
1
2 Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
Jumlah Dokumen RKA SKPD 1
3 Terlaksananya verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan SKPD
Jumlah Kegiatan SKPD 41
KEGIATAN ANGGARAN
1. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Rp. 2.000.000,-
2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD Rp. 34.000.000,-
Rp. 36.000.000,-
Laporan Kinerja Sub Bagian Keuangan 4 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018
B. CAPAIAN KINERJA
Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada Tri
Bulan IV Tahun 2018:
Tabel 2.1
Capaian Kinerja Sub Bagian Keuangan
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Terlaksananya Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir
Tahun
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir tahun
1 1 100%
Terlaksananya Penyusunan
Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) SKPD
Jumlah Dokumen RKA SKPD 1 1 100%
Terlaksananya verifikasi
dan pertanggungjawaban
keuangan SKPD
Jumlah Kegiatan SKPD
41 41 100%
Tabel 2.2
Cost per outcome Sub Bagian Penyusunan Program Tri Bulan IV Tahun 2018
No Sasaran/
Program
Indikator
Kinerja
Anggaran Kinerja Efisiensi
Pagu Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Canpaian Kinerja
Dan Keuangan
persentase sistem pelaporan capaian kinerja yang tepat waktu
2.000.000 1975.000. 98.75% 4 4 100% 25.000
34.000.000 29.911.504 87,98% 1 100 100% 4.088.496
C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA
Evaluasi dan Analisis atas capaian target kinerja masing-masing indikator-
indikator kinerja terhadap sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan disertai perubahan budaya kerja
Dalam rangka mendorong pelaksanaan penerapan penyelenggaraan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana yang diamanatkan
dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Laporan Kinerja Sub Bagian Keuangan 5 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018
Kinerja Instansi Pemerintah dan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja,
baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, maupun Badan Perencanan
Pembangunan Daerah melalui Sub Bagian Keuangan dalam rangka mewujudkan
target kinerja yang telah diperjanjikan, setiap tahun telah memberikan berbagai
bentuk bimbingan baik yang bersifat kolektif maupun yang bersifat khusus (sesuai
permintaan).
Terhadap capaian atas target kinerja yang kurang berhasil karena tidak
mencapai angka 100% karena terdapat perubahan peraturan tentang pedoman
evaluasi yang mana di dalamnya terdapat peningkatan kategori penilaian.
Daftar Realisasi Program dan Kegiatan Sub Bagian Keuangan pada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang sebagai Berikut:
No Program Kegiatan Pagu
Anggaran
Realisasi %
1
Program Peningkatan
Pengemabangan
Sistem Pelaporan
Canpaian Kinerja Dan
Keuangan
Penyusunan laporn Akhir
Keuangan Tahun
2.000.000 1975.000. 98.75%
2 Program Peningkatan
dan Pengembangan
Pengelolaan
Keuangan Daerah
Penyusunan Rencanan
Kerja dan Anggaran (RKA)
SKPD Daerah
34.000.000 29.911.504 87,98%
D. RENCANA TINDAK LANJUT.
Secara terus menerus dan berkelanjutan memberikan pembinaan kepada semua
Bidang dalam rangka Pencapai target Realisasi harus sesuai dengan Time Schedul
yang telah dibuat sebagai acuan dala penyerapan Anggaran, agar penerapan
penyelenggaraan Laporan Kinerja Eselon IV sesuai ketentuan serta melakukan
monitoring. Sebagai upaya perbaikan evaluasi LKj, terutama untuk tentang Evaluasi
atas Implementasi LKj OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.
Mendorong setiap Bidang untuk memiliki Kelompok Budaya Kerja dan berfungsi
sebagaimana mestinya.
Laporan Kinerja Sub Bagian Keuangan 6 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018
E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.
Laporan kurang baik
Laporan sudah baik
Laporan diperbaiki
Target dan realisasi diteliti ulang
Capaian diteliti ulang
Lain-lain ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
Laporan Kinerja Sub Bagian Keuangan 7 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018
BAB III PENUTUP
Laporan Kinerja Tahun 2018 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:
1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 82 Tahun 2016, telah dapat
dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, dari 3 target sasaran strategik
yang ditetapkan, 3 (tiga) target kinerja realisasi anggaran belum mencapa seratus
persen disebabkan pada saat ini masih Tri bulan IV.
Lumajang, 14 Januari 2019
Mengetahui,
SEKRETARIS BAPPEDA
ENIK KUSTIANING ROHMI, SH, MM Pembina
NIP. 19631220 198903 2 003
KASUBAG KEUANGAN
VITA KRISTIYANTI, SE. Penata Tk. I
NIP. 19800917 200501 2 011
Laporan Kinerja Sub Bagian Penyusunan Program 1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018
LAPORAN KINERJA PEJABAT SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAB I
PENDAHULUAN
Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada
atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap
yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain
untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk
menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Sub Bagian Penyusunan
Program terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.
Dalam Laporan Kinerja Tahun 2018 ini disajikan beberapa kondisi, baik yang
menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Sub
Bagian Penyusunan Program Sub Bagian Penyusunan Program merupakan
salah satu Bagian yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Lumajang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Lumajang Nomor 82 Tahun 2016 dan telah diubah menjadi Peraturan ( apanbila
ada perubahan) Deraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 82 Tahun 2016
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Lumajang.
Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 82 Tahun 2016,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas menyiapkan
koordinasi, dan petunjuk pelaksanaan pengembangan kinerja, akuntabilitas kinerja
dan evaluasi pengembangan kinerja serta menyusun rencana strategis (Renstra)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut
Sub Bagian Penyusunan Program fungsi:
a. Menyusun rencana program kerja Sub Bagian Penyusunan Program;
b. Menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program;
c. Melaksakan pengolahan data program, kegiatan dan anggaran;
d. Melaksanakan penyusunan perencanaan program/ kegiatan Bappeda;
e. Melakukan penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan
anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
Laporan Kinerja Sub Bagian Penyusunan Program 2 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018
f. Melakukan penyusunan laporan perencanaan dan kinerja (Rencana
Stategi/Restra, Rencana Kerja/Renja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dan lain-lain).
Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai peran penting dalam
mengkoordinasikan proses penerapan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) baik di lingkungan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah maupun di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Lumajang pada Tri bulan IV Tahun 2018
Laporan Kinerja Sub Bagian Penyusunan Program 3 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018
BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA
A. PERJANJIAN KINERJA
Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang ditandatangani antara Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah dengan menyatakan menjanjikan
akan mewujudkan 2 (dua) Target Kinerja dengan 2 (dua) Sasaran Strategis yaitu
Terlaksananya penyusunan Renstra, Renja, PK dan LAKIP dan Terlaksananya
Pengendalian dan evaluasi Proqram/Kegiatan SKPD pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah.
NO. SASARAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
1 Terlaksanan penyusunani Renstra, Renja, PK dan LAKIP
Jumlah Dokumen Laporan
4
2 Terlaksananya Pengendalian dan evaluasi Proqram/Keqiatan SKPD
Jumlah Dokumen Laporan
1
Kegaitan Anggaran
1. Penyusunan Rencana Kerja ` Rp. 2.000.000,- 2. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Rp. 5.000.000,-
Kinerja SKPD/ LAKIP ` Rp. 7.000.000,- B. CAPAIAN KINERJA
Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada Tri
Bulan IV tahun 2018:
Tabel 2.1
Capaian Kinerja Sub Bagian Penyusunan Program
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Terlaksananya
penyusunan Renstra,
Renja, PK dan LAKIP
Jumlah Dokumen Laporan 4 4 100%
Terlaksananya
Pengendalian dan
evaluasi Proqram/
Kegiatan SKPD
Jumlah Dokumen Laporan
1 1 100%
Laporan Kinerja Sub Bagian Penyusunan Program 4 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018
Tabel 2.2
Cost per outcome Sub Bagian Penyusunan Program Tri Bulan IV Tahun 2018
No Sasaran/
Program Indikator Kinerja
Anggaran Kinerja Efisiensi
Pagu Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Canpaian Kinerja
Dan Keuangan
persentase sistem pelaporan capaian kinerja yang tepat waktu
5.000.000 2.619.000 52,38% 4 4 100% 2.381.000
persentase
sistem
pelaporan
capaian kinerja
yang tepat
waktu
2.000.000 1.845.000 92,25% 1 100 100% 155.000
C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA
Evaluasi dan Analisis atas capaian target kinerja masing-masing indikator-
indikator kinerja terhadap sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan disertai perubahan budaya kerja
Dalam rangka mendorong pelaksanaan penerapan penyelenggaraan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana yang diamanatkan
dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah dan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja,
baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, maupun Badan Perencanan
Pembangunan Daerah melalui Sub Bagian Penyusunan Program dalam rangka
mewujudkan target kinerja yang telah diperjanjikan, setiap tahun telah memberikan
berbagai bentuk bimbingan baik yang bersifat kolektif maupun yang bersifat khusus
(sesuai permintaan).
Laporan Kinerja Sub Bagian Penyusunan Program 5 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018
Terhadap capaian atas target kinerja yang kurang berhasil karena tidak
mencapai angka 100% karena terdapat perubahan peraturan tentang pedoman
evaluasi yang mana di dalamnya terdapat peningkatan kategori penilaian.
Daftar Realisasi Program dan Kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program pada
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang sebagai
Berikut:
No Program Kegiatan Pagu
Anggaran
Realisasi %
1 Program Peningkatan
Pengemabangan
Sistem Pelaporan
Canpaian Kinerja Dan
Keuangan
1. Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD/LAKIP
5.000.000 2.619.000 52,38
2. Penyusunan Rencana Kerja 2.000.000 1.845.000 92.25
D. RENCANA TINDAK LANJUT.
Secara terus menerus dan berkelanjutan memberikan pembinaan kepada semua
Bidang dalam rangka Pencapai target Relaisasasi haus sesuai dengan Time Scedul
yang telah dibuat sebagai acuan dala penyerapan Anggaran., agar penerapan
penyelenggaraan Laporan Kinerja Eselon IV sesuai ketentuan serta melakukan
monitoring. Sebagai upaya perbaikan evaluasi LKj, terutama untuk tentang Evaluasi
atas Implementasi LKj OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.
Mendorong setiap Bidang untuk memiliki Kelompok Budaya Kerja dan berfungsi
sebagaimana mestinya.
Laporan Kinerja Sub Bagian Penyusunan Program 6 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018
E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.
Laporan kurang baik
Laporan sudah baik
Laporan diperbaiki
Target dan realisasi diteliti ulang
Capaian diteliti ulang
Lain-lain ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
Laporan Kinerja Sub Bagian Penyusunan Program 7 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018
BAB III PENUTUP
Laporan Kinerja Tahun 2018 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:
1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 82 Tahun 2016, telah dapat
dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, dari 2 (dua) target sasaran
strategik yang ditetapkan, 2 (dua) target kinerja realisasi anggaran belum
mencapa seratus persen disebabkan pada saat ini masih Tri bulan IV
Lumajang, 14 Januari 2019
Mengetahui,
SEKRETARIS BAPPEDA
ENIK KUSTIANING ROHMI, SH, MM Pembina
NIP. 19631220 198903 2 003
KASUBAG SUNGRAM
SUKARDI, S, AP. Penata
NIP. 1967199403 1 002
Laporan Kinerja Sub Bagian Penyusunan Program 8 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018
Laporan Kinerja Bidang Fisik dan Prasarana 1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018
LAPORAN KINERJA PEJABAT BIDANG FISIK DAN PRASARANA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAB I
PENDAHULUAN
Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya,
secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang
akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk
mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan
efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bidang Fisik dan Prasarana terhadap
pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.
Dalam Laporan Kinerja Tahun 2018 ini disajikan beberapa kondisi, baik yang
menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Bidang
Fisik dan Prasarana.
Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 82 Tahun 2016, Bidang Fisik
dan Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan
perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian kegiatan di
bidang Fisik dan Prasarana. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Fisik dan
Prasarana mempunyai fungsi :
a. Perumusan dan penyusunan program kerja di Bidang Fisik dan Prasarana ;
b. Pengkoordinasian dan pembinaan kegiatan perencanaan pembangunan di
bidang Fisik dan Prasarana Wilayah ;
c. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi di bidang Fisik dan Prasarana
Wilayah;
d. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu
diambil kepada Kepala Bappeda;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda.
Bidang Fisik dan Prasarana terbagi menjadi 3 sub bidang, yaitu :
1. Sub Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengairan
2. Sub Bidang Penataan Ruang dan Permukiman
3. Sub Bidang Sarana, Prasarana dan Perhubungan.
Laporan Kinerja Bidang Fisik dan Prasarana 2 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018
BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA
A. PERJANJIAN KINERJA
Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang ditandatangani antara
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Kepala Bidang Fisik dan
Prasarana, terdapat 2 target kinerja yang harus dipenuhi oleh Kepala Bidang Fisik dan
Prasarana, yaitu :
Tabel 1
Bidang Fisik dan Prasarana
NO. SASARAN/PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
1 Terlaksananya Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam
- Persentase dokumen perencanaan FISPRA yang dimanfaatkan OPD
100%
2 Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam
- Persentase dokumen hasil fasilitasi dan koordinasi FISPRA yang dimanfaatkan OPD
100%
Program Perencanaan Prasarana
Wilayah dan Sumberdaya Alam Rp 2.189.250.000
Program Fasilitasi dan Koordinasi
Prasarana Wilayah dan Sumberdaya
Alam Rp 721.460.000
Jumlah Total Rp 2.910.710.000
B. CAPAIAN KINERJA
Pada tabel berikut, ditampilkan sasaran/program Bidang Fisik dan Prasarana,
serta target kinerja yang dicapai pada Tri Bulan IV tahun 2018.
Laporan Kinerja Bidang Fisik dan Prasarana 3 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018
Tabel 2 Realisasi Program Bidang Fisik dan Prasarana
Sampai Tribulan Ke 4 Tahun 2018
NO. SASARAN/PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
1 2 3 4 5 6
1 Terlaksananya Perencanaan
Prasarana Wilayah dan Sumberdaya
Alam
Persentase dokumen
perencanaan FISPRA yang
dimanfaatkan OPD
100% 100 % 100%
2 Terlaksananya Fasilitasi dan
Koordinasi Prasarana Wilayah dan
Sumberdaya Alam
Persentase dokumen hasil
fasilitasi dan koordinasi FISPRA
yang dimanfaatkan OPD
100% 100% 100%
No Program Pagu Anggaran
(Rp.)
Target Tribulan 4
(Rp.)
Realisasi Tribulan 4
(Rp.)
%
1 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam
2.189.250.000,- 2.189.250.000,- 1.992.442.975,- 91,01
2 Program Fasilitasi dan Koordinasi Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam
721.460.000,- 721.460.000,- 624.882.620,- 86,61
Total 2.910.710.000,- 2.910.710.000,- 2.617.325.595,- 89,92
Cost per outcome Bidang Fisik dan Prasarana
Tribulan ke 4, Tahun 2018
No. Program
Anggaran Kinerja Efisien
Pagu
Anggaran
(Rp.)
Realisasi (Rp.) %
Target Realisasi Capaian
(%)
1. Program Perencanaan
Prasarana Wilayah dan
Sumberdaya Alam
2.189.250.000 1.992.442.975 91,01 100% 100 % 100%
2. Program Fasilitasi dan
Koordinasi Prasarana
Wilayah dan Sumberdaya
Alam
721.460.000 624.882.620 86,61 100% 100% 100%
C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA
Terkait tugas pokok dan fungsi Bidang Fisik dan Prasarana sudah
dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditandatangani. Koordinasi
dengan instansi terkait di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi Jawa Timur serta
pihak ketiga telah dilaksanakan dengan baik.
Laporan Kinerja Bidang Fisik dan Prasarana 4 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018
D. RENCANA TINDAK LANJUT.
Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan berbagai pihak yang terkait
dengan pelaksanaan program dan kegiatan di Bidang Fisik dan Prasarana baik
Perangkat Daerah yang menjadi ranah koordinasi Bidang Fisik dan Prasarana,
Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan Pihak Ketiga. Serta mengefektifkan
proses monitoring dan evaluasi untuk mengawal pencapaian sasaran di Bidang Fisik
dan Prasarana.
E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.
Laporan kurang baik
Laporan sudah baik
Laporan diperbaiki
Target dan realisasi diteliti ulang
Capaian diteliti ulang
Lain-lain ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
Laporan Kinerja Bidang Fisik dan Prasarana 5 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018
BAB III
PENUTUP
Laporan Kinerja Tribulan 4 Tahun 2018 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai
berikut:
1. Secara umum tugas pokok dan fungsi Bidang Fisik dan Prasarana telah di
laksanakan dengan baik;
2. Pencapaian sasaran kinerja Bidang Fisik dan Prasarana telah sesuai dengan yang
ditargetkan dalam perjanjian kinerja dan akan terus di tingkatkan pencapaiannya
melalui koordinasi yang intensif dengan pihak yang terkait.
Lumajang, 14 Januari 2019
Mengetahui, KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN LUMAJANG
Ir. NUGROHO DWI ATMOKO Pembina Utama Muda
NIP. 19631116 199003 1 006
KABID FISIK DAN PRASARANA
BAPPEDA KAB. LUMAJANG
Ir. RETNO WULAN ANDARI, M.Si. Pembina
NIP. 19670325 199312 2 001
Laporan Kinerja Bidang Fisik dan Prasarana 1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018
LAPORAN KINERJA PEJABAT SUB BIDANG SARANA PRASARANA DAN PERHUBUNGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAB I
PENDAHULUAN
Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya,
secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang
akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk
mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan
efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bidang Fisik dan Prasarana terhadap
pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.
Dalam Laporan Kinerja Tahun 2018 ini disajikan beberapa kondisi, baik yang
menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Bidang
Fisik dan Prasarana yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Lumajang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang
Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan
Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Lumajang.
Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 82 Tahun 2016, Bidang Fisik
dan Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Bappeda dalam melaksanakan
perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian kegiatan di
bidang fisik dan prasarana. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Fisik dan
Prasarana mempunyai fungsi :
a. Perumusan dan penyusunan program kerja Bidang Fisik dan Prasarana
b. Pengkoordinasian dan pembinaan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang
fisik dan prasarana wilayah
c. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi bidang fisik dan prasarana wilayah
d. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu
diambil kepada Kepala Bappeda
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda.
Laporan Kinerja Bidang Fisik dan Prasarana 2 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018
Bidang Fisik dan Prasarana berubah menjadi 3 sub bidang, yaitu :
1. Sub Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengairan
2. Sub Bidang Penataan Ruang dan Permukiman
3. Sub Bidang Sarana, Prasarana dan Perhubungan.
Tugas Sub Bidang Sarana, Prasarana dan Perhubungan adalah :
1. Menyusun program kerja Sub Bidang Sarana, Prasarana dan Perhubungan
2. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan perencanaan urusan pekerjaan umum
dan perhubungan
3. Mengkoordinasikan dan sinkronisasi rencana pembangunan urusan pekerjaan
umum dan perhubungan dengan instansi terkait.
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan
pekerjaan umum dan perhubungan.
5. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu
diambil kepada Kepala Bidang Fisik dan Prasarana
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Fisik dan
Prasarana.
Laporan Kinerja Bidang Fisik dan Prasarana 3 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018
BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA
A. PERJANJIAN KINERJA
Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang ditandatangani antara Kepala
Bidang Fisik dan Prasarana dengan Sub Bidang Sarana, Prasarana dan
Perhubungan, ada 3 sasaran kinerja yang harus di capai, yaitu :
1. Tersusunnya Kajian/Masterplan/Rencana induk Infrastruktur.
2. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Bidang Fisik dan Prasarana.
3. Tersusunnya Masterplan Smart City
Tabel 1
Rencana Capaian Kinerja tahun 2018
Sub Bidang Sarana, Prasarana dan Perhubungan
NO. SASARAN/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
1 Tersusunnya Kajian/Masterplan/Rencana induk Infrastruktur
jumlah dokumen masterplan/rencana induk
1 dok
2 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Bidang Fisik dan Prasarana
persentase kegiatan hasil monev yang dilaksanakan OPD
100%
3 Tersusunnya Masterplan Smart City
jumlah dokumen masterplan smart city
1 dok
Penyusunan Kajian/Masterplan/Rencana
induk Infrastruktur Rp 486.340.000
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rp 15.000.000
Penyusunan Masterplan Smart City
Rp 350.000.000
Jumlah Total Rp 851.340.000
B. CAPAIAN KINERJA
Tahun 2018, Sub Bidang Sarana, Prasarana dan Perhubungan juga
mengkoordinasikan 3 kegiatan yang diharapkan bisa mendukung tupoksinya. Berikut
Laporan Kinerja Bidang Fisik dan Prasarana 4 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018
adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada Tri Bulan IV Tahun
2018.
Tabel 2 Realisasi Program Kegiatan
Sub Bidang Sarana, Prasarana dan Perhubungan
Sampai Tribulan Ke 4 Tahun 2018
NO. SASARAN/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
1 2 3 4 5 6
1 Tersusunnya Kajian/Masterplan/Rencana
induk Infrastruktur
jumlah dokumen
masterplan/rencana induk 1 dok 1 dok 100%
2 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi
Bidang Fisik dan Prasarana
persentase kegiatan hasil
monev yang dilaksanakan OPD 100% 100% 100%
3 Tersusunnya Masterplan Smart City jumlah dokumen masterplan
smart city 1 dok 1 dok 100%
No. Program Kegiatan
Pagu
Anggaran
(Rp.)
Target
Tribulan 4
(Rp.)
Realisasi
Tribulan 4
(Rp.)
%
1 Program Perencanaan
Prasarana Wilayah
dan Sumberdaya Alam
Penyusunan
Kajian/Masterplan/ Rencana
Induk Infrastruktur
486.340.000,- 486.340.000,- 463.697.200,- 95,34
2 Program Fasilitasi dan
Koordinasi Prasarana
Wilayah dan
Sumberdaya Alam
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
15.000.000,- 15.000.000,- 10.085.000,- 67,23
3 Program Perencanaan
Prasarana Wilayah
dan Sumberdaya Alam
Penyusunan Masterplan
Smart City
350.000.000,- 350.000.000,- 328.283.000,- 93,80
Total 851.340.000,- 851.340.000,- 802.065.200,- 94,21
Cost per outcome Sub Bidang Sarana, Prasarana dan Perhubungan
Tribulan ke 4, Tahun 2018
N
o. Program Kegiatan
Anggaran Kinerja Efisien
Pagu
Anggaran
(Rp.)
Realisasi
(Rp.) %
Target Realisasi Capaian
(%)
1. Program Perencanaan
Prasarana Wilayah
dan Sumberdaya
Alam
Penyusunan
Kajian/
Masterplan/
Rencana Induk
Infrastruktur
486.340.000 463.697.200 95,34 1 dok 1 dok 100
2. Program Fasilitasi dan
Koordinasi Prasarana
Wilayah dan
Sumberdaya Alam
Monitoring,
Evaluasi dan
Pelaporan
15.000.000 10.085.000 67,23 100% 100% 100
Laporan Kinerja Bidang Fisik dan Prasarana 5 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018
3. Program Perencanaan
Prasarana Wilayah
dan Sumberdaya
Alam
Penyusunan
Masterplan
Smart City
350.000.000 328.283.000 93,80 1 dok 1 dok 100
C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA
Secara tupoksi, semua kegiatan yang ada dalam perjanjian kinerja sudah
dilaksanakan oleh Sub Bidang Sarana, Prasarana dan Perhubungan. Kegiatan
Penyusunan Kajian/Masterplan/Rencana Induk Infrastruktur telah menghasilkan
dokumen masterplan infrastruktur Kabupaten Lumajang , dengan serapan anggaran
sebesar 95,34%. Kegiatan Penyusunan Masterplan Smart City telah menghasilkan
dokumen masterplan smart city Kabupaten Lumajang, dengan serapan anggaran
sebesar 93,80%. Kegiatan monitoring dan evaluasi Bidang Fisik dan Prasarana telah
terserap 67,23% dari target anggaran yang ditetapkan, disebabkan karena
keterbatasan waktu untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
D. RENCANA TINDAK LANJUT
Masterplan infrastruktur Kabupaten Lumajang diharap dapat menjadi data
baseline ketersediaan infrastruktur sebagai dasar perencanaan pemenuhan
infrastruktur di Kab. Lumajang, masterplan smart city diharap dapat menjadi acuan
implementasi smart city di Kab. Lumajang tahun 2019-2020, proses monitoring dan
evaluasi ke depannya perlu diagendakan setiap triwulan agar target yang telah
ditetapkan dapat dikawal realisasinya.
E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.
Laporan kurang baik
Laporan sudah baik
Laporan diperbaiki
Target dan realisasi diteliti ulang
Capaian diteliti ulang
Lain-lain …………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………….....
.................................................................................................................
Laporan Kinerja Bidang Fisik dan Prasarana 6 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018
BAB III PENUTUP
Laporan Kinerja Tribulan 4 tahun 2018 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai
berikut :
1. Secara umum tugas pokok dan fungsi Sub Bidang Sarana, Prasarana dan
Perhubungan telah dilaksanakan dengan baik. Fungsi koordinasi dengan SKPD
terkait baik tingkat Kabupaten dan pihak ketiga telah berjalan cukup baik.
2. Tugas tambahan berupa kegiatan sudah cukup maksimal, namun perlu proses
monitoring dan evaluasi yang rutin.
Lumajang, Januari 2019
Mengetahui, Kepala Bidang Fisik dan Prasarana
Ir. RETNO WULAN ANDARI, M.Si. Pembina
NIP. 19670325 199312 2 001
Kasubid Sarana, Prasarana dan
Perhubungan
FAHRIZAL MUTTAQIEN A., ST. Penata
NIP. 19850331 200903 1 004
Laporan Kinerja Bidang Fisik dan Prasarana 1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018
LAPORAN KINERJA PEJABAT SUB BIDANG SUMBER DAYA ALAM, LINGKUNGAN HIDUP DAN
PENGAIRAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAB I
PENDAHULUAN
Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya,
secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang
akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk
mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan
efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bidang Fisik dan Pasarana terhadap pencapaian
kinerja yang telah diperjanjikan.
Dalam Laporan Kinerja Tahun 2018 ini disajikan beberapa kondisi, baik yang
menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Bidang
Fisik dan Prasarana yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Lumajang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang
Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan
Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Lumajang.
Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 82 Tahun 2016, Bidang Fisik
dan Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Bappeda dalam melaksanakan
perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian kegiatan di
bidang fisik dan prasarana. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Fisik dan
Prasarana mempunyai fungsi :
a. Perumusan dan penyusunan program kerja Bidang Fisik dan Prasarana
b. Pengkoordinasian dan pembinaan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang
fisik dan prasarana wilayah
c. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi bidang fisik dan prasarana wilayah
d. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu
diambil kepada Kepala Bappeda
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda.
Laporan Kinerja Bidang Fisik dan Prasarana 2 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018
Bidang Fisik dan Prasarana berubah menjadi 3 sub bidang, yaitu :
1. Sub Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengairan
2. Sub Bidang Sarana, Prasarana dan Perhubungan
3. Sub Bidang Penataan Ruang dan Permukiman
Tugas Sub Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengairan adalah :
1. Menyusun program kerja Sub Bidang Sumberdaya Alam, Lingkungan Hidup dan
Pengairan
2. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan urusan
energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup dan pengairan
3. Mengkoordinasikan dan sinkronisasi rencana pembangunan urusan energi dan
sumber daya mineral, lingkungan hidup dan pengairan dengan instansi terkait.
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
urusan energi dan sumber daya alam, lingkugan hidup dan pengairan.
5. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu
diambil kepada Kepala Bidang Fisik dan Prasarana
6. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh
Kepala Bidang Fisik dan Prasarana.
Laporan Kinerja Bidang Fisik dan Prasarana 3 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018
BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA
A. PERJANJIAN KINERJA
Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang ditandatangani antara Kepala
Bidang Fisik dan Prasarana dengan Sub Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan
Hidup dan Pengairan, ada 4 sasaran kinerja yang harus di capai, yaitu :
1. Tersusunnya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
2. Tersusunnya Penyusunan rencana pembangunan SDA, LH dan Pengairan
3. Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Tim Koordinasi Penurunan Emisi Gas Rumah
Kaca
4. Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi IPDMIP
Tabel 1
Rencana Capaian Kinerja tahun 2018
Sub Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengairan
NO. SASARAN/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
1 Tersusunnya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Jumlah dokumen hasil KLHS 4 dok
2 Tersusunnya Penyusunan rencana pembangunan SDA, LH dan Pengairan
Jumlah dokumen rencana pembangunan SDA, LH dan Pengairan
1 dok
3 Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Tim Koordinasi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi Tim Koordinasi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca yang dilaksanakan OPD
100%
4 Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi IPDMIP
Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi IPDMIP yang dilaksanakan OPD
100%
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rp 578.110.000,-
Penyusunan rencana pembangunan SDA, LH dan Pengairan Rp 238.000.000,-
Fasilitasi dan Koordinasi Tim Koordinasi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
Rp 69.550.000,-
Fasilitasi dan Koordinasi IPDMIP Rp 244.620.000,-
Jumlah Total Rp 1.130.280.000,-
B. CAPAIAN KINERJA
Tahun 2018, Sub Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan
Pengairan juga mengkoordinasikan 4 kegiatan yang diharapkan bisa mendukung
tupoksinya. Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan
pada Tri Bulan IV Tahun 2018.
Laporan Kinerja Bidang Fisik dan Prasarana 4 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018
Tabel 2 Realisasi Program Kegiatan
Sub Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengairan
Sampai Tribulan Ke 4 Tahun 2018
NO. SASARAN/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
1 2 3 4 5 6
1 Tersusunnya Kajian Lingkungan
Hidup Strategis (KLHS)
Jumlah dokumen hasil KLHS 4 dok 4 dok 100%
2 Tersusunnya Penyusunan rencana
pembangunan SDA, LH dan
Pengairan
Jumlah dokumen rencana
pembangunan SDA, LH dan
Pengairan
1 dok 1 dok 100%
3 Terlaksananya Fasilitasi dan
Koordinasi Tim Koordinasi
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
Persentase hasil fasilitasi dan
koordinasi Tim Koordinasi
Penurunan Emisi Gas Rumah
Kaca yang dilaksanakan OPD
100% 100% 100%
4 Terlaksananya Fasilitasi dan
Koordinasi IPDMIP
Persentase hasil fasilitasi dan
koordinasi IPDMIP yang
dilaksanakan OPD
100% 100% 100%
No Program Kegiatan Pagu Anggaran
(Rp.)
Target Tribulan 4
(Rp.)
Realisasi
Tribulan 4
(Rp.)
%
1 Program
Perencanaan
Prasarana Wilayah
dan Sumberdaya
Alam
Penyusunan Kajian
Lingkungan Hidup
Strategis (KLHS)
578.110.000,- 578.110.000,- 529.715.055,- 91,63
2 Program
Perencanaan
Prasarana Wilayah
dan Sumberdaya
Alam
Penyusunan
rencana
pembangunan SDA,
LH dan Pengairan
238.000.000,- 238.000.000,- 214.224.450,- 90,01
3 Program Fasilitasi
dan Koordinasi
Prasarana Wilayah
dan Sumberdaya
Alam
Fasilitasi dan
Koordinasi Tim
Koordinasi
Penurunan Emisi
Gas Rumah Kaca
69.550.000,- 69.550.000,- 50.730.000,- 72,94
4 Program Fasilitasi
dan Koordinasi
Prasarana Wilayah
dan Sumberdaya
Alam
Fasilitasi dan
Koordinasi IPDMIP
244.620.000,- 244.620.000,- 204.732.570,- 83,69
Total 1.130.280.000,- 1.130.280.000,- 999.402.075,- 88,42
Laporan Kinerja Bidang Fisik dan Prasarana 5 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018
Cost per outcome Sub Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup,
dan Pengairan Tribulan ke 4, Tahun 2018
No. Program Kegiatan
Anggaran Kinerja Efisien
Pagu Anggaran
(Rp.)
Realisasi (Rp.)
% Target Realisasi Capaian
(%)
1. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
578.110.000 529.715.055 91,63 4 dok 4 dok 100%
2. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam
Penyusunan rencana pembangunan SDA, LH dan Pengairan
268.000.000 214.224.450 90,01 1 dok 1 dok 100%
3. Program Fasilitasi dan Koordinasi Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam
Fasilitasi dan Koordinasi Tim Koordinasi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
28.000.000 50.730.000 72,94 100% 100% 100%
4. Program Fasilitasi dan Koordinasi Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam
Fasilitasi dan Koordinasi IPDMIP
294.620.000 204.732.570 83,69 100% 100% 100%
C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA
Secara tupoksi, semua kegiatan yang ada dalam perjanjian kinerja sudah
dilaksanakan oleh Sub Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengairan.
Kegiatan Penyusunan KLHS masih jauh dari target yang ditetapkan, karena
menyesuaikan dengan schedule penyusunan RTRW dan RPJMD di Bulan Juli 2018.
Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi IPDMIP terkendala dalam pencairan karena
miskomunikasi dengan perbendaharaan BPKD yang berimbas keterlambatan
pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Tim Koordinasi
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sudah dilaksanakan meski ada hambatan
kesulitan dalam mencari pihak ketiga yang bersedia melaksanakan terkait keterbatasa
anggaran.Kegiatan penyusunan KLHS secara prinsip sudah dilaksanakan tingal
proses validasi yang menunggu jadwal dari Dinas LH provinsi yang akan dilanjutkan
di tahun 2019. Kegiatan penyusunan rencana pembangunan SDA dalam bentuk
Laporan Kinerja Bidang Fisik dan Prasarana 6 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018
penyusunan Neraca sumber daya air sudah selesai yang dapat digunakan acuan
untuk kegiatan penyusunan RTRW dan KLHS
D. RENCANA TINDAK LANJUT
Kegiatan yang menjadi tupoksi Sub Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan
Hidup dan Pengairan sudah dilaksanakan.Kegiatan Penyusunan KLHS masih
diperlukan kegiatan lanjutan berupa validasi dokumen menunggu jadwal dari Dinas
Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur. Kegiatan penyusunan RAD pengurangan
emisi Gas Rumah Kaca akan terus dilanjutkan di tahun 2019 dan dilakukan
Pemantauan, evaluasi dan Pelaporan (PEP) nya. Kegiatan IPDMIP akan terus
berlanjut dan selalu berkoordinasi dengan Dinas PU, Dinas Pertanian dan BPKD
E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.
Laporan kurang baik
Laporan sudah baik
Laporan diperbaiki
Target dan realisasi diteliti ulang
Capaian diteliti ulang
Lain-lain ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
Laporan Kinerja Bidang Fisik dan Prasarana 7 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018
BAB III PENUTUP
Laporan Kinerja Tribulan 4 tahun 2018 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai
berikut :
1. Secara umum tugas pokok dan fungsi Sub Bidang Sumber Daya Alam,
Lingkungan Hidup dan Pengairan telah dilaksanakan dengan baik. Fungsi
koordinasi dengan SKPD terkait baik tingkat Kabupaten maupun provinsi telah
berjalan.
2. Tugas tambahan berupa kegiatan belum maksimal, terkendala proses pencairan
anggaran untuk IPDMIP dan keterlamatan juklak dari pusat membuat program
ini belum maksimal serta pelaksanaan di tahun pertama yang perlu adaptasi dan
dukungan Sumber daya manusia yang terbatas. Untuk kegiatan KLHS masih
diperlukan koordinasi lanjutan dengan Pemerintah provinsi jawa Timur.
Lumajang, 14 Januari 2019
Mengetahui, Kepala Bidang Fisik dan Prasarana
Ir. RETNO WULAN ANDARI, M.Si. Pembina
NIP. 19670325 199312 2 001
Kasubid Sumber Daya Alam,
Lingkungan Hidup dan Pengairan
PUGUH BUDI LASWONO, ST., MT. Penata
NIP. 19780508 200903 1 005
Laporan Kinerja Bidang Fisik dan Prasarana 8 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018
Laporan Kinerja Sub Bid Pertanian 1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018
LAPORAN KINERJA PEJABAT SUB BIDANG PERTANIAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAB I
PENDAHULUAN
Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya,
secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang
akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk
mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan
efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Sub Bidang Pertanian terhadap pencapaian
kinerja yang telah diperjanjikan.
Dalam Laporan Kinerja Tahun 2018 ini disajikan beberapa kondisi, baik yang
menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Sub
Bidang Pertanian yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Lumajang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang
Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Lumajang dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 82 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata Kerja Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah.
Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 82 Tahun 2016,
Sub Bidang Pertanian mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Ekonomi Bappeda
dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan dan
pengendalian kegiatan di bidang ekonomi khususnya di sub bidang pertanian. Dalam
melaksanakan tugas tersebut, Kasubid Pertanian mempunyai tugas :
1. Menyusun program kerja Sub Bidang Pertanian;
2. Menyiapkan bahan-bahan penyusunan kebijakan perencanaan urusan pertanian,
perikanan dan ketahanan pangan;
3. Mengkoordinasikan dan sinkronisasi rencana pembangunan urusan pertanian,
perikanan dan ketahanan pangan;
4. Melaksanakan Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan urusan pertanian,
perikanan dan ketahanan pangan ;
Laporan Kinerja Sub Bid Pertanian 2 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018
5. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu
diambil oleh Kepala Bidang Ekonomi;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi .
Laporan Kinerja Sub Bid Pertanian 3 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018
BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA
A. PERJANJIAN KINERJA
Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang ditandatangani antara
Kepala Bidang Ekonomi dan Kasubid Pertanian adalah dengan menyatakan
menjanjikan akan mewujudkan 2 (dua) Target Kinerja dengan 2 (dua) Indikator
Sasaran Strategis yaitu tersusunnya Review Masterplan Seroja dengan indikator
kinerja jumlah dokumen hasil review dan terlaksananya penyusunan Kajian
pengembangan Wisata Edukatif Berbasis Pertanian dengan indikator jumlah
dokumen hasil kajian
Tabel .1
Perjanjian Kinerja Tahun 2018
No. Sasaran/Kegiatan Indikator Kinerja Target
1 Tersusunnya Review Masterplan
Agropolitan Seroja
Jumlah dokumen
masterplan review
1
2 Terlaksananya Kajian
Pengembangan Wisata Edukatif
Berbasis Pertanian
Jumlah dokumen hasil kajian 1
KEGIATAN ANGGARAN
1 Review Masterplan Agropolitan Seroja 200.000.000
2 Kajian Pengembangan Wisata Edukatif Berbasis
Pertanian
122.500.000
Jumlah Total 622.500.000
Laporan Kinerja Sub Bid Pertanian 4 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018
B. CAPAIAN KINERJA
Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada Tri
Bulan IV Tahun 2018 :
Tabel 2
Capaian Kinerja Ka Sub Bid Pertanian Tri Bulan IV Tahun 2018
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Terlaksananya
Penyusunan Review
Masterplan
Agropolitan Seroja
Jumlah dokumen
masterplan hasil review
100,00% 100,00% 100,%
Terlaksananya
Penyusunan Kajian
Pengembangan
Wisata Edukatif
Berbasis Pertanian
Jumlah dokumen hasil
kajian
100,00% 100,00% 100,00%
C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA
Secara umum, tugas pokok dan fungsi Sub Bidang Pertanian sebagaimana
telah tertulis dan dalam dalam pejanjian kinerja yang telah ditandatangani telah
dilaksanakan dengan baik. Fungsi koordinasi dengan OPD terkait di tingkat kabupaten
maupun provinsi terus dilaksanakan. Selain itu penyiapan bahan perencanaan sub
bidang pertanian telah terlaksana dengan baik di tribulan IV .
Sedangkan terkait kegiatan, pada kegiatan Kajian Pengembangan Wisata
Edukatif Berbasis Pertanian telah terlaksana seluruhnya dengan telah diserahkannya
dokumen hasil kajian dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
(LPPM) Universitas Jember selaku pelaksana. Untuk realisasi anggaran pada tribulan
IV tercapai 96,89% atau Rp. 118.695.000,- dari target Rp. 122.500.000,- sisa
anggaran tidak terserap sebesar Rp. 3.805.000,- merupakan efisiensi karena seluruh
target kegiatan telah tercapai 100 persen.
Kegiatan Review Agropolitan Seroja telah terlaksana seluruhnya dengan telah
diserahkannya dokumen hasil kajian dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat (LPPM) Universitas Jember selaku pelaksana. Untuk realisasi anggaran
pada tribulan IV tercapai 94,58% atau Rp. 189.159.000,- dari target Rp. 200.000.000,-
Laporan Kinerja Sub Bid Pertanian 5 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018
sisa anggaran tidak terserap sebesar Rp. 10.841.00,- merupakan efisiensi karena
seluruh target kegiatan telah tercapai 100 persen.
Daftar Realisasi Program dan Kegiatan Sub Bidang Pertanian pada Bidang
Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang sebagai
Berikut:
Tabel 3
Realisasi Anggaran Kinerja Ka Sub Bid Pertanian Tri Bulan IV Tahun 2018
No Program Kegiatan Pagu
Anggaran Realisasi % Sisa Ket
1.
Program
Perencanaan
Pembangunan
Ekonomi
Review
Masterplan
Agropolitan
Seroja
200.000.000 189.159.000
94,58
10.841.000 Sisa dari belanja
honor, lembur,
dekorasi, honor
narasumber,
fotokopi, makan
minum rapat dan
perjalanan
2.
Program
Perencanaan
Pembangunan
Ekonomi
Kajian
Pengembangan
Wisata Edukatif
Berbasis
Pertanian
122.500.000
118.695.000
96,89
3.805.000 Sisa dari belanja
dekorasi, fotokopi,
makan minum
rapat dan
perjalanan
TOTAL 322.500.000 307.851.000 95,46 14.646.000
D. RENCANA TINDAK LANJUT.
Dengan telah terlaksananya kegiatan Review Masterplan Agropolitan Seroja dan
Kajian Pengembangan Wisata Edukatif Berbasis Pertanian akan ditindaklanjuti dan
telah dianggarkan pada tahun 2019 dengan sosialisasi pada organisasi perangkat
daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk dijadikan acuan atau bahan
pertimbangan perencanaan program kegiatan yang akan datang.
Laporan Kinerja Sub Bid Pertanian 6 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018
E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.
Laporan kurang baik
Laporan sudah baik
Laporan diperbaiki
Target dan realisasi diteliti ulang
Capaian diteliti ulang
Lain-lain ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
Laporan Kinerja Sub Bid Pertanian 7 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018
BAB III
PENUTUP
Laporan Kinerja Sub Bidang Pertanian pada Tribulan IV Tahun 2018 dapat
disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:
1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 82 Tahun 2016, telah dapat
dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, dari 2 target sasaran strategik yang
ditetapkan dan 2 (dua) target kinerja realisasi anggaran belum mencapai seratus
persen pada Tri bulan IV
Lumajang, 14 Januari 2019
Mengetahui,
SEKRETARIS DAERAH
MAMI WOROARIJATI, MP Pembina
NIP. 19720729 199901 2 001
KASUBID PERTANIAN
SYAIFUDDIN ZUHRI, A.Md. Penata
NIP. 19720701 199803 1 006
Laporan Kinerja Sub Bid PPDU 1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018
LAPORAN KINERJA PEJABAT SUB BIDANG PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN
DAN PENGEMBANGAN DUNIA USAHA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAB I
PENDAHULUAN
Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada
atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap
yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain
untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk
menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas bagian ekonomi terhadap
pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.
Dalam Laporan Kinerja Tribulan Ke 4Tahun 2018 ini disajikan beberapa
kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan
pencapaian kinerja Bidang Ekonomi yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Lumajang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Lumajang g Nomor 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang.
Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 82 Tahun 2016,
Bidang Ekonomi mempunyai tugas membantu Kepala Bappeda dalam
melaksanakan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan dan
pengendalian kegiatan di bidang ekonomi. Dalam melaksanakan tugas tersebut,
Bidang Ekonomi terbagi menjadi 3 sub bidang, yaitu :
1. Sub Bidang Pertanian;
2. Sub Bidang Koperasi dan Usaha Mikro;
3. Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Pengembangan Dunia Usaha.
Tugas Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Pengembangan Dunia
Usaha adalah sebagai berikut :
1. Menyusun program kerja Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan
pengembangan Dunia Usaha;
2. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan perencanaan urusan Perindustrian,
Perdagangan, Penanaman Modal dan Pengembangan Dunia Usaha;
Laporan Kinerja Sub Bid PPDU 2 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018
3. Mengkoordinasikan dan sinkronisasi rencana pembangunan urusan Perindustrian,
Perdagangan, Penanaman Modal dan Pengembangan Dunia Usaha;
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan urusan
Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal dan Pengembangan Dunia
Usaha;
5. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu
diambil kepada Kepala Bidang Ekonomi;
6. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi.
Laporan Kinerja Sub Bid PPDU 3 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018
BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA
A. PERJANJIAN KINERJA
Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang ditandatangani antara
Kepala Bidang Ekonomi dengan Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan
Pengembangan Dunia Usaha, terdapat 3 target kinerja yang harus dipenuhi, yaitu
terlaksananya kegiatan Kajian Potensi Investasi Kab. Lumajang, terlaksananya
Koordinasi Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten dan terlaksananya
kegiatan Kajian Potesi PAD Kabupaten Lumajang.
Tabel 1
Perjanjian Kinerja Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Pengembangan Dunia Usaha.
No
Sasaran Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Target
1 Tersusunnya Kajian Potensi Investasi
Kab. Lumajang Jumlah dokumen hasil kajian 1
2 Terlaksananya Koordinasi Rencana
Induk Pembangunan Industri
Kabupaten
Jumlah Koordinasi yang
dilaksanakan 1
3 Terlaksananya Kajian Potesi PAD
Kabupaten Lumajang Jumlah dokumen hasil kajian 1
No Kegiatan Angaran
1 Tersusunnya Kajian Potensi Investasi Kab. Lumajang 200.000.000,-
2 Terlaksananya Koordinasi Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten
50.000.000,-
3 Terlaksananya Kajian Potesi PAD Kabupaten Lumajang 343.960.000,-
Jumlah 593.960.000,-
Laporan Kinerja Sub Bid PPDU 4 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018
B. CAPAIAN KINERJA
Pada tabel berikut, ditampilkan sasaran/kegiatan sub bidang perindustrian,
perdagangan dan pengembangan dunia usaha, serta target kinerja yang harus
dicapai pada tahun 2018.
Tabel 2
Rencana Capaian Kinerja tahun 2018
Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Pengembangan Dunia Usaha.
No
Sasaran Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
Capaian
Ket.
1 Tersusunnya Kajian Potensi
Investasi Kab. Lumajang
Jumlah dokumen
hasil kajian 100% 100% 100%
2 Terlaksananya Koordinasi
Rencana Induk
Pembangunan Industri
Kabupaten
Jumlah
Koordinasi yang
dilaksanakan
100% 100% 100%
3 Terlaksananya Kajian
Potesi PAD Kabupaten
Lumajang
Jumlah dokumen
hasil kajian 100% 100% 100%
Rata rata 100%
Laporan Kinerja Sub Bid PPDU 5 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018
Tabel 3 Realisasi Program Kegiatan
Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Pengembangan Dunia Usaha Sampai Tribulan Ke 4 Tahun 2018
No Program Kegiatan Anggaran
(Rp.)
Realisasi
(Rp.) Ket. Capaian
Sisa (Rp.000)
1
Perencanaan
Pembangunan
Ekonomi
Penyusunan Kajian
Potensi Investasi
Kabupaten
Lumajang
200.000.000,- 196.650.000,- 98,33% 3.350.000,-
2.
Fasilitasi dan
Koordinasi Bidang
Ekonomi
Koordinasi Rencana
Induk Pembangunan
Industri Kabupaten
50.000.000,- 29.875.000,- 59,75% 20.125.000,-
3
Perencanaan
Pembangunan
Ekonomi
Penyusunan Kajian
Potensi Pendapatan
Asli daerah (PAD)
Kabupaten
Lumajang
343.960.000,- 292.998.000,- 85,18% 50.962.000,-
Total 593.960.000,- 519.523.000,- 87,46% 74.473.000,-
C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA
Terkait tugas pokok dan fungsi Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan
Pengembangan Dunia Usaha sudah dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kinerja
yang telah ditandatangani. Koordinasi dengan instansi terkait di tingkat kabupaten
maupun tingkat provinsi Jawa Timur terus dilaksanakan.
Sedangkan terkait kegiatan, sampai pada Tribulan Ke 4 tahun 2018, capaian
kinerja Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Pengembangan Dunia Usaha
mencapai 87,46% dari yang ditargetkan pada tribulan 1,2, 3 dan 4. Kegiatan
Penyusunan Kajian Potensi Pendapatan Asli daerah (PAD) Kabupaten Lumajang
dan Penyusunan Kajian Potensi Investasi Kabupaten Lumajang di kerjasamakan
dengan pihak ke 3 yaitu Universitas Brawijaya. Kedua kegiatan tersebut sudah
selesai di laksanakan dan sudah di presentasikan di hadapan OPD terkait.Pada
kegiatan Penyusunan Kajian Potensi PAD, juga ada kegiatan Penyusunan Kajian
Potensi Pajak Pasir, yag nerupakan kegiatan hasil PAK tahun 2018. Kegiatan ini
dilakukan dengan penunjukan langsung pihak ketiga. Hasil ke tiga kajian tersebut
diharapkan bisa menjadi bahan bagi penyusunan kebijakan bidangekonomi di
Kabupaten Lumajang. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi RPIK sudah selesai
dilaksanakan dan mencapai target yang direncanakan, yaitu tersosialisasikannya
RPIK kepada seluruh Perangkat daerah di Kabupaten Lumajang dan pada
pengusaha di Kabupaten Lumajang. DIharapkan dengan adanya informasi tersebut
Laporan Kinerja Sub Bid PPDU 6 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018
ada gambaran tentang bagaimana perencanaan pembangunan industri di
Kabupaten Lumajang. Secara keuangan, total anggaran yang terealisasi sebesar
Rp. 519.523.000,- dari total kebutuhan anggaran sebesar Rp. 593.960.000,-.
D. RENCANA TINDAK LANJUT.
Kegiatan yang berhubungan dengan pihak ketiga, perlu di dorong untuk segera
dilaksanakan sesuai time schedule yang direncanakan.
E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.
Laporan kurang baik
Laporan sudah baik
Laporan diperbaiki
Target dan realisasi diteliti ulang
Capaian diteliti ulang
Lain-lain ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
Laporan Kinerja Sub Bid PPDU 7 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018
BAB III
PENUTUP
Laporan Kinerja Tahun 2018 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:
1. Secara umum tugas pokok dan fungsi Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan
dan Pengembangan Dunia Usaha telah di laksanakan dengan baik;
2. Pencapaian sasaran pada sub bidang pada Tribulan Ke 4 masih sudah sesuai
dengan yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.
Lumajang, 14 Januari 2019
Mengetahui, Kepala Bidang Ekonomi
MAMI WOROARIJATI, MP, Pembina
NIP. 19720729 199901 2 001
Kasubid Perindustrian, Perdagangan Dan PDU
AL IMRON, S.Sos Penata
NIP. 19751104 200604 1 024
Laporan Kinerja Sub Bid Koperasi dan Usaha Mikro 1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018
LAPORAN KINERJA PEJABAT SUB BIDANG KOPERASI DAN USAHA MIKRO
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAB I
PENDAHULUAN
Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya,
secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang
akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk
mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan
efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Sub Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.
Dalam Laporan Kinerja Tahun 2018 ini disajikan beberapa kondisi, baik yang
menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Sub
Bidang Koperasi dan Usaha Mikro yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Lumajang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 82
Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta
tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 82 Tahun 2016,
Sub Bidang Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas membantu Kepala Bidang
Ekonomi Bappeda dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengkoordinasian,
pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang ekonomi khususnya di sub bidang
Koperasi dan Usaha Mikro. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kasubid Koperasi
dan Usaha Mikro mempunyai tugas :
1. Menyusun program kerja Sub Bidang Koperasi dan Usaha Mikro;
2. Menyiapkan bahan-bahan penyusunan kebijakan perencanaan urusan Koperasi
dan Usaha Mikro dan pariwisata;
3. Mengkoordinasikan dan sinkronisasi rencana pembangunan urusan Koperasi dan
Usaha Mikro dan pariwisata dengan instansi terkait;
4. Melaksanakan Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan urusan Koperasi dan
Usaha Mikro dan pariwisata;
Laporan Kinerja Sub Bid Koperasi dan Usaha Mikro 2 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018
5. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu
diambil oleh Kepala Bidang Ekonomi;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi .
Laporan Kinerja Sub Bid Koperasi dan Usaha Mikro 3 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018
BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA
A. PERJANJIAN KINERJA
Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang ditandatangani antara
Kepala Bidang Ekonomi dan Kasubid Koperasi dan Usaha Mikro adalah dengan
menyatakan menjanjikan akan mewujudkan 2 (dua) Target Kinerja dengan 2 (dua)
Indikator Sasaran Strategis yaitu terlaksananya Fasilitasi Kerjasama dengan
Dunia Usaha / Lembaga dan terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan pelaporan.
Tabel .1
Perjanjian Kinerja Tahun 2018
No. Sasaran/Kegiatan Indikator Kinerja Target
1 Terlaksananya Monitoring,
Evaluasi dan pelaporan
Jumlah OPD yang di
monitoring dan Evaluasi
1
2 Terlaksananya Fasilitasi
Kerjasama dengan Dunia Usaha /
Lembaga
Jumlah Fasilitasi kerjasama
dengan dunia
usaha/lembaga
1
KEGIATAN ANGGARAN
1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 70.000.000
2 Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha / Lembaga 77.700.000
Jumlah Total 147.700.000
B. CAPAIAN KINERJA
Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada Tri
Bulan IV Tahun 2018 :
Laporan Kinerja Sub Bid Koperasi dan Usaha Mikro 4 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018
Tabel 2
Capaian Kinerja Sub Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Tri Bulan IV
Tahun 2018
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Terlaksananya
Fasilitasi Kerjasama
dengan Dunia Usaha
/ Lembaga
Jumlah Fasilitasi
kerjasama dengan dunia
usaha/lembaga
100.00% 81.81 % 81.81%
terlaksananya
Monitoring, Evaluasi
dan pelaporan
Jumlah OPD yang di
monitoring dan Evaluasi
100.00% 90.02 % 90.02%
C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA
Secara tupoksi, semua ke 2 kegiatan yang ada dalam perjanjian kinerja sudah
dilaksanakan oleh Sub Bidang koperasi dan usaha mikro. Kegiatan Fasilitasi
kerjasama dengan dunia usaha telah mencapai target 81.81% di akhir kegiatan ,
karena kegiatan menyesuaikan dengan jadwal narasumber di tingkat propinsi dan
terhenti sementara karena proses pilkada sebagai antisipasi kegiatan yang bermuatan
kampanye karena peserta adalah seluruh pengusaha di Kab.Lumajang, Capaian
kurang maksimal. Kegiatan monitoring dan evaluasi bidang ekonomi telah tercapai
90.02% dari target di akhir kegiatan.
Daftar Realisasi Program dan Kegiatan Sub Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
pada Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Lumajang sebagai Berikut:
Laporan Kinerja Sub Bid Koperasi dan Usaha Mikro 5 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018
Tabel 3
Realisasi Anggaran Kinerja Sub Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Tri Bulan IV
Tahun 2018
No Program Kegiatan Pagu
Anggaran Realisasi % Sisa Ket
1.
Program
Fasilitasi dan
Koordinasi
Bidang
Ekonomi
Fasilitasi
Kerjasama
dengan
Dunia Usaha/
Lembaga
77.700.000 57.363.000
73.83
20.337.000 Js. Infrastuktur
narsum
.9.150.000,mamin
rapat 8.600.000
2.
Program
Fasilitasi dan
Koordinasi
Bidang
Ekonomi
Monitoring
,Evaluasi dan
Pelaporan
70.000.000
50.411.000
72.02 19.589.000 Mamin rapat
8.325.000,
perjalanan dinas
dalam
daerah.8.850.000
TOTAL 147.700.000,- 107.774.000,- 72.96 22.326.000
D. RENCANA TINDAK LANJUT.
Kegiatan yang menjadi tupoksi Sub Bidang Koperasi dan Usaha Mikro sudah
dilaksanakan.
E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.
Laporan kurang baik
Laporan sudah baik
Laporan diperbaiki
Target dan realisasi diteliti ulang
Capaian diteliti ulang
Lain-lain ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
Laporan Kinerja Sub Bid Koperasi dan Usaha Mikro 6 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018
BAB III
PENUTUP
Laporan Kinerja Tribulan 4 tahun 2018 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai
berikut :
1. Secara umum tugas pokok dan fungsi Sub Bidang Koperasi dan usaha mikro
telah dilaksanakan dengan baik. Fungsi koordinasi dengan SKPD terkait baik
tingkat Kabupaten maupun provinsi telah berjalan.
2. Tugas tambahan berupa kegiatan kurang maksimal, terkendala jadwal
narasumber dengan pihak ke tiga.
Lumajang, 14 Januari 2019
Mengetahui, Kepala Bidang Ekonomi
MAMI WOROARIJATI, MP, Pembina
NIP. 19720729 199901 2 001
Kasubid Koperasi dan Usaha Mikro
M. ALBARUDI, SE Penata Muda Tk. I
NIP. 19780818 201101 1 005
Laporan Kinerja Sub Bid Koperasi dan Usaha Mikro 7 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018
Laporan Kinerja Bidang Ekonomi 1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018
LAPORAN KINERJA PEJABAT BIDANG EKONOMI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAB I
PENDAHULUAN
Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada
atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap
yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain
untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk
menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas bagian ekonomi terhadap
pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.
Dalam Laporan Kinerja Tahun 2018 ini disajikan beberapa kondisi, baik yang
menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Bidang
Ekonomi.
Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 82 Tahun 2016,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala
Badan dalam mengumpulkan bahan penyusunan perencanaan bidang Pertanian dan
Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan, Koperasi dan UKM, Investasi/ Penanaman
Modal, Perindustrian dan Perdagangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang
Ekonomi mempunyai fungsi :
a. Perumusan dan penyusunan program kerja di Bidang Ekonomi ;
b. Pengkoordinasian dan mensinkronkan kegiatan perencanaan, penelitian dan
pengembangan bidang ekonomi kecil menengah, perdagangan, koperasi dan
penanaman modal serta investasi ;
c. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi bidang ekonomi dan industri ;
d. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Bidang Ekonomi
e. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-
tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Kepala Badan ;
f. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh
Kepala Badan.
Laporan Kinerja Bidang Ekonomi 2 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018
Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang ekonomi terdiri 3 sub bidang, yaitu sub
bidang pertanian, sub bidang Perindustrian, Perdagangan, dan Pengembangan
Dunia Usaha dan sub bidang Koperasi dan Usaha Mikro
a. Sub Bidang Pertanian.
Sub bidang pertanian mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Ekonomi
dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan, dan
pengendalian kegiatan dibidang ekonomi khususnya di sub bidang pertanian,
perikanan dan ketahanan pangan dengan tugas sebagai berikut :
• Menyusun program kerja Sub Bidang Pertanian;
• Menyiapkan bahan-bahan penyusunan kebijakan perencanaan urusan
pertanian, perikanan dan ketahanan pangan;
• Mengkoordinasikan dan sinkronisasi rencana pembangunan urusan pertanian,
perikanan dan ketahanan pangan;
• Melaksanakan Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan urusan pertanian,
perikanan dan ketahanan pangan ;
• Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang
perlu diambil oleh Kepala Bidang Ekonomi;
• Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi
b. Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Pengembangan Dunia Usaha
Tugas Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Pengembangan Dunia Usaha
adalah membantu Kepala Bidang Ekonomi dalam melaksanakan perumusan
kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan, dan pengendalian kegiatan dibidang
ekonomi khususnya di sub bidang perindustrian, perdagangan, penanaman modal
dan pengembangan dunia usaha dengan tugas sebagai berikut :
• Menyusun program kerja Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan
pengembangan Dunia Usaha;
• Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan perencanaan urusan Perindustrian,
Perdagangan, Penanaman Modal dan Pengembangan Dunia Usaha;
• Mengkoordinasikan dan sinkronisasi rencana pembangunan urusan
Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal dan Pengembangan Dunia
Usaha;
Laporan Kinerja Bidang Ekonomi 3 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018
• Melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan urusan
Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal dan Pengembangan Dunia
Usaha;
• pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu
diambil kepada Kepala Bidang Ekonomi;
• pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi.
c. Sub Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
Tugas Sub Bidang Koperasi dan Usaha Mikro adalah membantu Kepala Bidang
Ekonomi dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengkoordinasian,
pembinaan, dan pengendalian kegiatan dibidang ekonomi khususnya di sub
bidang koperasi dan usaha mikro dengan tugas sebagai berikut :
• Menyusun program kerja Sub Bidang Koperasi dan Usaha Mikro;
• Menyiapkan bahan-bahan penyusunan kebijakan perencanaan urusan
koperasi, usaha mikro dan pariwisata;
• Mengkoordinasikan dan sinkronisasi rencana pembangunan urusan koperasi,
usaha mikro dan pariwisata;
• Melaksanakan Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan urusan koperasi,
usaha mikro dan pariwisata;
• Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang
perlu diambil oleh Kepala Bidang Ekonomi;
• Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi .
Laporan Kinerja Bidang Ekonomi 4 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018
BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA
A. PERJANJIAN KINERJA
Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang ditandatangani antara Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Kepala Bidang Ekonomi,
terdapat 6 target kinerja yang harus dipenuhi oleh, yaitu :
Tabel 1
Capaian Kinerja Bidang Ekonomi Tribulan IV tahun 2018
SASARAN PROGRAM INDIKATOR
KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Ekonomi
persentase dokumen perencanaan pembangunan Ekonomi yang dimanfaatkan oleh OPD
100,00% 95,88% 95,88%
Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Ekonomi
persentase dokumen hasil failitasi dan koordinasi pembangunan Ekonomi yang dimanfaatkan oleh OPD
100,00% 90,37% 90,37%
B. CAPAIAN KINERJA
Pada tabel berikut, ditampilkan sasaran/kegiatan Bidang Ekonomi, serta target
kinerja yang harus dicapai pada tahun 2018.
Laporan Kinerja Bidang Ekonomi 5 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018
Tabel 2 Realisasi Program Kegiatan Bidang Ekonomi
Sampai Tribulan ke 4 Tahun 2018
No Program Kegiatan Pagu Anggaran
(Rp.)
Target s/d
Tribulan 4.
(Rp.)
Realisasi s/d
Tribulan 2
(Rp.)
%
1 Perencanaan
Pembangunan
Ekonomi
Kajian Pengembangan Wisata Edukatif Berbasis Pertanian
122.500.000,- 122.500.000,- 118.695.000,- 96,89
2 Perencanaan
Pembangunan
Ekonomi
Review
Masterplan
Agropolitan
Seroja
200.000.000,- 200.000.000,- 189.159.000,- 94,58
3 Perencanaan
Pembangunan
Ekonomi
Penyusunan
Kajian Potensi
Investasi
Kabupaten
Lumajang
200.000.000,- 200.000.000,- 196.650.000,- 98,33
4 Perencanaan
Pembangunan
Ekonomi
Penyusunan
Kajian Potensi
Pendapatan Asli
daerah (PAD)
Kabupaten
Lumajang
343.960.000,- 343.960.000,- 292.998.000,- 85,18
5 Fasilitasi dan
Koordinasi
Bidang
Ekonomi
Fasilitasi
Kerjasama
dengan Dunia
Usaha
77.700.000,- 77.700.000,- 57.363.000,- 73,83
6 Fasilitasi dan
Koordinasi
Bidang
Ekonomi
Monitoring,
Evaluasi dan
Pelaporan
70.000.000,- 70.000.000,- 50.411.000,- 72,02
7. Fasilitasi dan
Koordinasi
Bidang
Ekonomi
Koordinasi
Rencana Induk
Pembangunan
Industri
Kabupaten
50.000.000,- 50.000.000,- 29.875.000,- 59,75
Total 1.064.160.000,- 1.064.160.000,- 935.151.000,- 87,88,-
C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA
Terkait tugas pokok dan fungsi Bidang Ekonomi sudah dilaksanakan sesuai
dengan perjanjian kinerja yang telah ditandatangani. Koordinasi dengan instansi
terkait di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi Jawa Timur terus dilaksanakan.
Laporan Kinerja Bidang Ekonomi 6 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018
Sedangkan terkait kegiatan, sampai pada tribulan ke 4 tahun 2018, capaian
target kinerja keuangan Bidang Ekonomi mencapai 87,88% atau sebesar Rp.
935.151.000,- dari anggaran Rp. 1.064.160.000,-.
D. RENCANA TINDAK LANJUT.
Semua kegiatan pada tahun yang akan datang mulai awal pelaksanaan, dan
perlu terus di kawal agar sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
Pencapaian tribulan 4 tahun anggaran 2018 ini akan menjadi bahan evaluasi
untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun 2019 agar bisa berjalan lebih baik lagi dan
sesuai target, baik secara kinerja maupun target keuangan
E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.
Laporan kurang baik
Laporan sudah baik
Laporan diperbaiki
Target dan realisasi diteliti ulang
Capaian diteliti ulang
Lain-lain ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
Laporan Kinerja Bidang Ekonomi 7 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018
BAB III
PENUTUP
Laporan Kinerja Tribulan ke 4 Tahun 2018 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai
berikut:
1. Secara umum tugas pokok dan fungsi Bidang Ekonomi telah di laksanakan
dengan baik;
2. Pencapaian sasaran kinerja Bidang Ekonomi sudah sesuai dengan yang
ditargetkan dalam perjanjian kinerja.
Lumajang, 14 Januari 2019
Mengetahui, KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN LUMAJANG
Ir. NUGROHO DWI ATMOKO Pembina Utama Muda
NIP. 19631116 199003 1 006
KABID EKONOMI
BAPPEDA KAB. LUMAJANG
MAMI WOROARIJATI, MP, Pembina
NIP. 19720729 199901 2 001
Laporan Kinerja Kepala Bidang Sosbud 1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018
LAPORAN KINERJA PEJABAT
BIDANG SOSIAL BUDAYA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAB I
PENDAHULUAN
Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada
atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap
yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain
untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan
efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas bagian Sosial Budaya terhadap pencapaian
kinerja yang telah diperjanjikan.
Dalam Laporan Kinerja Tahun 2018 ini disajikan beberapa kondisi, baik yang
menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Bidang
Sosial Budaya.
Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 82 Tahun 2016,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala
Badan dalam mengumpulkan bahan penyusunan perencanaan bidang Sosial dan
Budaya. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Sosial Budaya mempunyai
fungsi:
a. Perumusan dan penyusunan program kerja di Bidang Sosial Budaya;
b. Pengkoordinasian dan Pembinaan kegiatan perencanaan pembangunan di Bidang
Sosial dan Budaya;
c. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi Bidang Sosial Budaya;
d. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Bidang Sosial Budaya;
e. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-
tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Kepala Badan
Perencanaaan Pembangunan Daerah;
f. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala
Badan Perencanaaan Pembangunan Daerah.
Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Sosial Budaya terdiri 3 sub bidang,
antara lain:
a. Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat;
b. Sub Bidang Sumber Daya Manusia;
c. Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur.
Laporan Kinerja Kepala Bidang Sosbud 2 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018
BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA
A. PERJANJIAN KINERJA
Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang ditandatangani antara Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Kepala Bidang Sosial Budaya
dengan Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat, Sumber Daya Manusia dan Sumber
Daya Aparatur dengan terdapat 6 target kinerja yang harus dipenuhi oleh, yaitu:
FORMULIR PERJANJIAN KINERJA BIDANG SOSIAL BUDAYA
SKPD BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN ANGGARAN 2018
KEGIATAN ANGGARAN SETELAH PAK
1 Program Perencanaan Sosial dan Budaya Rp 211.500.000
2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rp 560.000.000
3 Program Fasilitasi dan Koordinasi Sosial dan Budaya Rp 212.750.000
Rp 984.250.000
B. CAPAIAN KINERJA
Pada tabel berikut, ditampilkan sasaran/kegiatan Bidang Sosial Budaya, serta
target kinerja yang harus dicapai pada tahun 2018.
NO. SASARAN/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
1 Terlaksananya
Perencanaan Sosial
dan Budaya
Persentase dokumen
perencanaan dokumen
sosbud yang dimanfaatkan
OPD
- 62 OPD
- 3 Dokumen Inkesos
2 Terlaksananya
Perencanaan
Pembangunan Daerah
Persentase kesesuaian
Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah
- 1 Dokumen RPJMD
- 1 Dokumen
- RPJPD
3 Terlaksananya
Fasilitasi dan
Koordinasi Sosial dan
Budaya
Persentase hasil fasilitasi
dan koordinasi yang
dimanfaatkan OPD
- 8 Dokumen Kab Sehat
- 21 OPD Kec
- 100% RAD Germas
- 7 Rakor TKPKD
Laporan Kinerja Kepala Bidang Sosbud 3 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018
Tabel 2.1. Realisasi Program Kegiatan Subbid Kesmas Bidang Sosial Budaya
Sampai Tribulan IV Tahun 2018
NO SASARAN/
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
1 2 3 4 5 6
1 Terlaksananya
Perencanaan
Sosial dan
Budaya
Persentase dokumen
perencanaan dokumen
sosbud yang
dimanfaatkan OPD
- 62 OPD
- 3 Dokumen
Inkesos
- 62 OPD
- 3 Dokumen
Inkesos
100%
2 Terlaksananya
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Persentase kesesuaian
Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah
- 1 Dok
RPJMD
- 1 Dok
RPJPD
- 1 Dok RPJMD
- 1 Dok RPJPD
100%
3 Terlaksananya
Fasilitasi dan
Koordinasi
Sosial dan
Budaya
Persentase hasil fasilitasi
dan koordinasi yang
dimanfaatkan OPD
- 8 Dok. Kab.
Sehat
- 100% RAD
Germas
- 21 OPD Kec.
- 7 Rakor
TKPKD
- 8 Dok.Kab.
Sehat
- 100% RAD
Germas
- 7 OPD Kec.
- 7 Rakor
TKPKD
83,32%
2.2.Cost per outcome Bidang Sosial Budaya Bappeda
Tri Bulan IV-Tahun 2018
No Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja
Anggaran Setelah PAK Kinerja Efisien
Pagu Anggaran
(Rp.)
Realisasi (Rp.)
% Target Realisa
si Capaian
1 Program
Perencanaan
Sosial dan
Budaya
Persentase
dokumen
perencanaan
dokumen
sosbud yang
dimanfaatkan
OPD
211.500.000 205.745.000 97,28 - 62 OPD
- 3 Dok
Inkesos
- 62 OPD
- 3 Dok
Inkesos
100
%
2 Program
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Persentase
hasil fasilitasi
dan
koordinasi
yang
560.000.000 527.418.000 94,18 - 1 Dok
RPJMD
- 1 Dok
RPJPD
- 1 Dok
RPJMD
- 1 Dok
RPJPD
100
%
Laporan Kinerja Kepala Bidang Sosbud 4 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018
dimanfaatkan
OPD
3 Program
Fasilitasi dan
Koordinasi
Sosial dan
Budaya
Persentase
kesesuaian
Dokumen
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
212.750.000 200.382.900 94,19 - 8 Dok.
Kab.
Sehat
- 100%
RAD
Germas
- 21 OPD
Kec
- 7 Rakor
TKPKD
- 8 Dok.
Kab.
Sehat
- 100%
RAD
Germas
- 7 OPD
Kec.
- 7 Rakor
TKPKD
83,32
%
C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA
Terkait tugas pokok dan fungsi Bidang Sosial Budaya sudah dilaksanakan
sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditandatangani. Koordinasi dengan
instansi terkait di tingkat Kabupaten maupun tingkat Provinsi Jawa Timur terus
dilaksanakan.
Sedangkan terkait kegiatan, sampai pada tribulan IV tahun 2018, capaian
kinerja keuangan Bidang Sosial Budaya mencapai 94,85% anggaran terserap dari
total anggaran sebesar Rp.984.250.000, sedangkan capaian kinerja bidang Sosial
Budaya mencapai 94,43% dari total 3 Program kerja yang dilaksanakan.
Daftar Realisasi Program dan Kegiatan Sosial Budaya pada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang sebagai berikut:
No Program Kegiatan Pagu Anggaran
Setelah PAK (Rp.)
Realisasi (Rp.)
%
1. Perencanaan Sosial
dan Budaya
Fasilitasi dan Koordinasi
Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan
Gender dan Anak
50.000.000 46.745.000 93,49
2. Perencanaan Sosial
dan Budaya
Pengembangan Indikator
Kesejahteraan Sosial
161.500.000 159.000.000 98,45
3. Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Penyusunan Rancangan
RPJMD
440.000.000 422.728.000 96,07
Laporan Kinerja Kepala Bidang Sosbud 5 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018
4. Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Review Dokumen RPJPD 120.000.000 104.690.000 87,24
5. Fasilitasi dan
Koordinasi Sosial
dan Budaya
Fasilitasi dan Koordinasi
Forum Lumajang Sehat
128.750.000 125.983.500 97,85
6. Fasilitasi dan
Koordinasi Sosial
dan Budaya
Fasilitasi dan Koordinasi
Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat
47.500.000 44.900.000 94,53
7. Fasilitasi dan
Koordinasi Sosial
dan Budaya
Fasilitasi dan Koordinasi
Program
Penanggulangan
Kemiskinan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
26.500.000 25.750.000 97,17
8. Program Fasilitasi
dan Koordinasi
Sosial dan Budaya
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
10.000.000 3.749.400 37,49
D. RENCANA TINDAK LANJUT
Kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta penyusunan dokumen
perencanaan secara swakelola, perlu didorong untuk dilakukan penyelesaian secara
administrasi keuangan. Sehingga target kinerja Bidang dan target kinerja keuangan
akan selesai tepat pada waktunya.
Kegiatan yang berhubungan dengan pihak ketiga, secara kualitas pekerjaan
sudah sesuai dengan MOU yang dilakukan. Perlu untuk menjaga konsistensi kualitas
dan ketepatan waktu pekerjaan dan ketaatan dalam pencairan anggaran. Sehingga
perlu di dorong untuk segera melakukan permintaan pencairan dana sesuai time
schedule yang direncanakan.
E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG
Laporan kurang baik
Laporan sudah baik
Laporan diperbaiki
Target dan realisasi diteliti ulang
Capaian diteliti ulang
Lain-lain ……………………………………………………………….........……
………………………………………………………………………........……….
Laporan Kinerja Kepala Bidang Sosbud 6 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018
BAB III
PENUTUP
Laporan Kinerja Tahun 2018 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:
1. Secara umum tugas pokok dan fungsi Bidang Sosial Budaya telah dilaksanakan
dengan baik sampai dengan tribulan IV tahun 2018;
2. Pencapaian sasaran kinerja Bidang Sosial Budaya sudah cukup baik dengan
capaian kinerja bidang Sosial Budaya mencapai 94,43% dari total 3 Program kerja
yang dilaksanakan sedangkan capaian kinerja keuangan Bidang Sosial Budaya
mencapai 94,85% anggaran terserap dari total anggaran sebesar Rp.984.250.000.
Lumajang, 14 Januari 2019
Mengetahui,
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN LUMAJANG
Ir. NUGROHO DWI ATMOKO
Pembina Utama Muda
NIP. 19631116 199003 1 006
KABID SOSIAL BUDAYA
BAPPEDA KAB. LUMAJANG
ENDHI SETYO A. S.Sos, M.Si
Penata Tingkat I
NIP. 19750313 200212 1 005
Laporan Kinerja Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat 1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018
LAPORAN KINERJA
PEJABAT SUB BIDANG KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAB I
PENDAHULUAN
Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya,
secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang
akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk
mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan
efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas bagian Sosial Budaya terhadap pencapaian
kinerja yang telah diperjanjikan.
Dalam Laporan Kinerja Tribulan IV Tahun 2018 ini disajikan beberapa kondisi,
baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian
kinerja Bidang Sosial Budaya.
Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 82 Tahun 2016,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala
Badan dalam mengumpulkan bahan penyusunan perencanaan bidang Kesejahteraan
Masyarakat.
Sub bidang Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas membantu Bidang
Sosial Budaya dalam melaksanakan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi
perencanaan, penelitian dan pengembangan bidang Kesejahteraan Masyarakat,
pemberdayaan masyarakat dan desa yang kaitannya dengan peningkatan derajat
Kesejahteraan Masyarakat di lingkungan Kabupaten Lumajang.
Fungsinya :
• penyusunan program kerja Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat;
• menyiapkan bahan penyusunan kebijakan perencanaan urusan kesejahteraan
masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan desa;
• mengkoordinasikan dan sinkronisasi rencana pembangunan urusan kesejahteraan
masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan desa dengan instansi terkait;
• melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan urusan kesejahteraan
masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan desa;
Laporan Kinerja Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat 2 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018
• pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-
tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Kepala Bidang Sosial
Budaya;
• pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala
Bidang Sosial Budaya.
Laporan Kinerja Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat 3 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018
BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA
A. PERJANJIAN KINERJA
Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang ditandatangani antara Kepala
Bidang Sosial Budaya dan Kasubid Kesejahteraan Masyarakat, antara lain:
FORMULIR PERJANJIAN KINERJA BIDANG SOSIAL BUDAYA
SKPD: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN ANGGARAN 2018
NO. SASARAN/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
1 Tersusunnya dokumen
Rancangan RPJMD
Jumlah dokumen perencanaan
RPJMD
1 Dok
2 Terlaksananya Review dokumen
RPJPD
Jumlah dokumen Review RPJPD 1 Dok
3 Terlaksananya Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan
Jumlah laporan hasil monev 21 OPD
4 Terlaksananya Fasilitasi dan
Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan dan Pemberdayaaan
masyarakat
Jumlah rakor penanggulangan
kemiskinan yang terlaksana
fasilitasi kerjasama
7 Rakor
5 Terlaksananya Pengembangan
Indikator Kesejahteraan Sosial
Jumlah dokumen pengembangan
Indikator Kesejahteraan Sosial
3
Dokumen
KEGIATAN ANGGARAN SETELAH PAK
Penyusunan Rancangan RPJMD Rp 440.000.000
Review Dokumen RPJPD Rp 120.000.000
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rp 10.000.000
Fasilitasi dan Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat
Rp 26.500.000
Pengembangan Indikator Kesejahteraan Sosial Rp 161.500.000
Jumlah Total Rp 758.000.000
Laporan Kinerja Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat 4 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018
B. CAPAIAN KINERJA
Berikut tabel sasaran kegiatan dan indikator kinerja serta target kinerja yang
harus di penuhi oleh Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat pada tahun 2018
2.1. Realisasi Program Kegiatan Sub Bidang Sosial Budaya
Sampai Tribulan IV Tahun 2018
NO. SASARAN/KEGIATAN INDIKATOR
KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
1 2 3 4 5 6
1 Tersusunnya dokumen
Rancangan RPJMD
Jumlah dokumen
perencanaan RPJMD
1 Dok 1 Dok 100%
2 Terlaksananya Review
dokumen RPJPD
Jumlah dokumen
Review RPJPD
1 Dok 1 Dok 100%
3 Terlaksananya Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan
jumlah laporan hasil
monev
21 OPD 7 OPD 33.3%
4 Terlaksananya Fasilitasi dan
Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan dan
Pemberdayaaan Masyarakat
Jumlah rakor
penanggulangan
kemiskinan yang
terlaksana fasilitasi
kerjasama
7 Rakor 7 Rakor 100%
5 Terlaksananya
Pengembangan Indikator
Kesejahteraan Sosial
Jumlah dokumen
pengembangan
Indikator
Kesejahteraan Sosial
3
Dokumen
3 Dokumen 100%
2.2. Cost per outcome Subbid Kesmas Bidang Sosial Budaya Bappeda
Tri Bulan IV, Tahun 2018
No Program Kegiatan
Anggaran Kinerja
Efe
sien
Pagu
Anggaran
Setelah PAK
(Rp.)
Realisasi
(Rp.) % Target Realisasi
Capai
an
1 Fasilitasi dan
Koordinasi
Bidang Sosial
Budaya
Monitoring,
Evaluasi, dan
Pelaporan
10.000.000 3.749.400 37,49 21
OPD
7 OPD 33.3
%
Laporan Kinerja Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat 5 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018
No Program Kegiatan
Anggaran Kinerja Efe
sien Pagu
Anggaran
Setelah PAK
(Rp.)
Realisasi
(Rp.) %
Targ
et
Realis
asi
Capai
an
2 Perencanaan
Sosial dan
Budaya
Pengembangan
Indikator
Kesejahteraan
Sosial
161.500.000 159.000.000 98,45 3
Dok
ume
n
3
Dokum
en
100%
3 Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Penyusunan
Rancangan
RPJMD
440.000.000 422.728.000 96,07 1
Dok
1 Dok 100%
4 Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Review Dokumen
RPJPD
120.000.000 104.690.000 87,24 1
Dok
1 Dok 100%
5 Fasilitasi dan
Koordinasi
Bidang Sosial
Budaya
Fasilitasi dan
Koordinasi
Gerakan
Penanggulangan
Kemiskinan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
26.500.000 25.750.000 97,17 7
Rakor
7
Rakor
100%
C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA
Secara umum, tugas yang diamanahkan dalam pejanjian kenerja yang telah
ditandatangani telah dilaksanakan dengan baik. Fungsi koordinasi dan penyiapan
bahan perencanaan sub bidang Kesejahteraan Masyarakat telah terlaksana dengan
baik di tribulan IV dengan capaian kinerja sebesar 86,66%. Pada kegiatan monitoring
evaluasi dan pelaporan penyerapan anggaran hanya 37,49% dikarenakan kegiatan
monev yang sedianya dijadwalkan sesuai time schedule pelaksanaannya bergabung
dengan OPD lain terkait kegiatan yang akan dimonev, akan tetapi secara keseluruhan
pada sub bidang Kesejahteraan Masyarakat nilai penyerapan anggaran rata-rata
sebesar 80,65% dari total anggaran sebesar Rp.758.000.000.
Laporan Kinerja Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat 6 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018
D. RENCANA TINDAK LANJUT
Fungsi dan tugas Sub bidang Kesejahteraan Masyarakat untuk menyiapkan
bahan perencanaan dan koordinasi harus lebih ditingkatkan. Hal ini di maksudkan
agar perencanaan yang dibuat tepat sasaran/efektif sesuai kebutuhan dan efisien
secara anggaran. Sedangkan kegiatan tambahan yang dilaksanakan diharapkan bisa
mendukung fungsi Sub bidang Kesejahteraan Masyarakat secara maksimal.
E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG
Laporan kurang baik
Laporan sudah baik
Laporan diperbaiki
Target dan realisasi diteliti ulang
Capaian diteliti ulang
Lain-lain ……………………………………………………………………
………………………………………………………….....………….........
………………………………………………………….....………….........
………………………………………………………….....………….........
Laporan Kinerja Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat 7 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018
BAB III
PENUTUP
Laporan Kinerja Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2018 dapat
disimpulkan secara ringkas sebagai berikut :
1. Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat sudah melaksanakan tugas dan fungsinya
dalam mengkoordinasikan OPD yang berada dalam lingkupnya.
2. Terkait tugas lain yang mempunyai anggaran, capaian kinerja sub bidang
kesejahteraan masyarakat rata-rata sebesar 86,66% dari 5 kegiatan yang
dilaksanakan. Sedangkan nilai penyerapan anggaran rata-rata sebesar 80,65%
dari total anggaran sebesar Rp.758.000.000.
Lumajang, 14 Januari 2018
Mengetahui,
KEPALA BIDANG SOSIAL BUDAYA
ENDHI SETYO A. S.Sos, M.Si,
Penata Tingkat I
NIP. 19750313 200212 1 005
KASUBID KESEJAHTE
GURUH EKO YULIANTO, S,Sos.
Penata
NIP. 19790707 200801 1 021
Laporan Kinerja Sub Bidang Sumber Daya Manusia 1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018
LAPORAN KINERJA
PEJABAT SUB BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAB I
PENDAHULUAN
Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya,
secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang
akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk
mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan
efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas bagian Sosial Budaya terhadap pencapaian
kinerja yang telah diperjanjikan.
Dalam Laporan Kinerja Tri Bulan IV Tahun 2018 ini disajikan beberapa kondisi,
baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian
kinerja Bidang Sosial Budaya.
Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 82 Tahun 2016,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala
Badan dalam mengumpulkan bahan penyusunan perencanaan bidang Sumber Daya
Manusia.
Tugas Sub Bidang Sumber Daya Manusia adalah membantu Bidang Sosial
Budaya dalam melaksanakan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan,
penelitian dan pengembangan bidang keagamaan, urusan pendidikan dan
kebudayaan, kesehatan, tenaga kerja, transmigrasi, kependudukan dan pencatatan
sipil, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta
pemuda dan olahraga.
Fungsinya:
• penyusunan Program Kerja Sub Bidang Sumber Daya Manusia ;
• menyiapkan bahan penyusunan kebijakan perencanaan bidang keagamaan,
urusan pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, tenaga kerja, transmigrasi,
kependudukan dan pencatatan sipil, keluarga berencana, pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak serta pemuda dan olahraga;
Laporan Kinerja Sub Bidang Sumber Daya Manusia 2 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018
• mengkoordinasikan dan sinkronisasi rencana pembangunan bidang keagamaan,
urusan pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, tenaga kerja, transmigrasi,
kependudukan dan pencatatan sipil, keluarga berencana, pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak serta pemuda dan olehraga dengan instansi
terkait;
• melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan bidang keagamaan,
urusan pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, tenaga kerja, transmigrasi,
kependudukan dan pencatatan sipil, keluarga berencana, pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak serta pemuda dan olahraga;
• pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-
tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Kepala Bidang Sosial
Budaya ;
• pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala
Bidang Sosial Budaya.
Laporan Kinerja Sub Bidang Sumber Daya Manusia 3 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018
BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA
A. PERJANJIAN KINERJA
Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang ditandatangani antara Kepala
Bidang Sosial Budaya dan Kasubid Sumber Daya Manusia, antara lain:
FORMULIR PERJANJIAN KINERJA BIDANG SOSIAL BUDAYA
SKPD: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN ANGGARAN : 2018
NO. SASARAN/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
1 Terlaksananya Penguatan
Kelembagaan Pengarustamaan
Gender dan Anak
Jumlah OPD yang
menerapkan PPRG
62 OPD
2 Terlaksananya Fasilitasi dan
Koordinasi Forum Lumajang Sehat
Jumlah dokumen tatanan
kabupaten sehat
8 Dok
Kab.
Sehat
3 Terlaksananya Fasilitasi dan
Koordinasi Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat
Persentase kegiatan rencana
aksi daerah yang terlaksana
100%
RAD
Germas
KEGIATAN ANGGARAN SETELAH PAK
1 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan
Gender dan Anak
Rp 50.000.000
2 Fasilitasi dan Koordinasi Forum Lumajang
Sehat
Rp 128.750.000
3 Fasilitasi dan Koordinasi Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat
Rp 47.500.000
Jumlah Total Rp 226.250.000
B. CAPAIAN KINERJA
Berikut tabel sasaran kegiatan dan indikator kinerja serta target kinerja yang harus di
penuhi oleh Sub Bidang Sumber Daya Manusia pada Tri Bulan IV tahun 2018.
Laporan Kinerja Sub Bidang Sumber Daya Manusia 4 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018
2.1 Realisasi Program Kegiatan Sub Bidang SDM Sosial Budaya
Tribulan IV, Tahun 2018
NO. SASARAN/KEGIATAN INDIKATOR
KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
1 2 3 4 5 6
1 Terlaksananya Penguatan
Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender
dan Anak
Jumlah OPD
yang
menerapkan
PPRG
62 OPD 62 OPD 100%
2 Terlaksananya Fasilitasi dan
Koordinasi Forum Lumajang
Sehat
Jumlah
dokumen
tatanan
kabupaten
sehat
8 Dok
Kabupaten
Sehat
8 Dok
Kabupaten
Sehat
100%
3 Terlaksananya Fasilitasi dan
Koordinasi Gerakan
Masyarakat Hidup Sehat
persentase
kegiatan
rencana aksi
daerah yang
terlaksana
100%
RAD
Germas
100%
RAD
Germas
100%
2.2 Cost per outcome Subbid SDM Bidang Sosial Budaya Bappeda
Tri Bulan IV, Tahun 2018
No Program Kegiatan
Anggaran Kinerja
Efis
ien
Pagu
Anggaran
Setelah
PAK (Rp.)
Realisasi
(Rp.)
Capai
an % Target Realisasi Capaian
1 Fasilitasi
dan
Koordinasi
Bidang
Sosial
Budaya
Fasilitasi
dan
Koordinasi
FLS
128.750.000 125.983.500 97,85 8
dokum
en
8
dokumen
100%
2 Fasilitasi
dan
Koordinasi
Bidang
Sosial
Budaya
Fasilitasi
dan
Koordinasi
Gerakan
Masyarakat
Hidup Sehat
47.500.000 44.900.000 94,52 100% 100% 100%
Laporan Kinerja Sub Bidang Sumber Daya Manusia 5 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018
3 Perencan
aan Sosial
dan
Budaya
Penguatan
Kelembaga
an
Pengarusut
amaan
Gender dan
Anak
50.000.000 46.745.000 93,49 62
OPD
62 OPD 100%
C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA
Secara umum, tugas yang diamanahkan dalam pejanjian kenerja yang telah
ditandatangani telah dilaksanakan dengan baik. Fungsi koordinasi dan penyiapan
bahan perencanaan sub bidang Sumber Daya Manusia telah terlaksana dengan baik
di tribulan IV. Sedangkan terkait kegiatan, semua kegiatan sudah dilaksanakan
penyerapan dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% dan rata-rata capaian
anggaran sebesar 95,28% dari total anggaran sebesar Rp.226.250.000.
D. RENCANA TINDAK LANJUT
Fungsi dan tugas Sub Bidang Sumber Daya Manusia untuk menyiapkan
bahan perencanaan dan koordinasi harus tetap optimal. Hal ini di maksudkan agar
perencanaan yang dibuat tepat sasaran sesuai kebutuhan dan efisien secara
anggaran. Sedangkan kegiatan tambahan yang dilaksanakan diharapkan bisa
mendukung fungsi Sub bidang Sumber Daya Manusia secara maksimal.
E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.
Laporan kurang baik
Laporan sudah baik
Laporan diperbaiki
Target dan realisasi diteliti ulang
Capaian diteliti ulang
Lain-lain ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
Laporan Kinerja Sub Bidang Sumber Daya Manusia 6 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018
BAB III
PENUTUP
Laporan Kinerja Sub Bidang Sumber Daya Manusia Tahun 2018 dapat disimpulkan
secara ringkas sebagai berikut:
1. Sub Bidang Sumber Daya Manusia sudah melaksanakan tugas dan fungsinya
dalam mengkoordinasikan OPD yang berada dalam lingkupnya.
2. Terkait tugas lain yang mempunyai anggaran, nilai penyerapannya cukup baik
karena secara time schedule tepat waktu dengan rata-rata capaian kinerja sebesar
100% dan rata-rata capaian anggaran sebesar 95,28% dari total anggaran sebesar
Rp.226.250.000.
Lumajang, 14 Januari 2019
Mengetahui,
KEPALA BIDANG SOSIAL BUDAYA
ENDHI SETYO A. S.Sos, M.Si,
Penata Tingkat I
NIP. 19750313 200212 1 005
KASUBID SUMBER DAYA MANUSIA,
Dra. ANISAH UTAMI
Penata Tingkat I
NIP. 19621014 199403 2 004
Laporan Kinerja Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan 1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018
LAPORAN KINERJA
PEJABAT SUB BIDANG EVALUASI DAN PELAPORAN
BIDANG DATA DAN EVALUASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAB I
PENDAHULUAN
Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik
pemerintahan yang mempunyai beberapa arti antara lain, hal ini sering digunakan secara sinonim
dengan konsep-konsep seperti yang dapat dipertanggungjawabkan (responsibility),kemampuan
memberikan jawaban (answerability), yang dapat dipersalahkan (blameworthiness) dan yang
mempunyai ketidakbebasan (liability) termasuk istilah lain yang mempunyai keterkaitan dengan
harapan dapat menerangkannya salah satu aspek dari administrasi publik atau pemerintahan, hal ini
sebenarnya telah menjadi pusat-pusat diskusi yang terkait dengan tingkat problembilitas di sektor
publik, perusahaan nirlaba, yayasan dan perusahaan-perusahaan.
Dalam peran kepemimpinan, akuntabilitas dapat merupakan pengetahuan dan adanya
pertanggungjawaban tehadap tiap tindakan, produk, keputusan dan kebijakan termasuk pula di
dalamnya administrasi publik pemerintahan, dan pelaksanaan dalam lingkup peran atau posisi kerja
yang mencakup di dalam mempunyai suatu kewajiban untuk melaporkan, menjelaskan dan dapat
dipertanyakan bagi tiap-tiap konsekuensi yang sudah dihasilkan.
Dalam Laporan Kinerja Tri Bulan IV Tahun 2018 ini disajikan beberapa kondisi, baik yang
menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Bidang Data dan
Evaluasi.
Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 82 Tahun 2016, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Lumajang.
Tugas Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan adalah membantu Bidang Data dan Evaluasi
dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, penelitian dan pengembangan sebagai berikut :
• menyusunan Program Kerja Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan ;
• menyiapkan bahan penyusunan kebijakan perencanaan bidang evaluasi dan pelaporan;
• menyiapkan bahan koordinasi, evaluasi, dan pelaporan perencanaan pembangunan dengan instansi
terkait;
• melaksanakan koordinasi, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah;
• menyusun bahan kajian teknis di bidang evaluasi dan pelaporan;
• memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada
Kepala Bidang Data dan Evaluasi;
• Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Data dan Evaluasi.
Laporan Kinerja Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan 2 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018
BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA
A. PERJANJIAN KINERJA
Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang ditandatangani antara Kepala Bidang Data
dan Evaluasi dan Kasubid Evaluasi dan Pelaporan, antara lain :
FORMULIR PERJAJIAN KINERJA SUB BIDANG EVALUASI DAN PELAPORAN
SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN ANGGARAN : 2018
NO. SASARAN/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
1 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Pelaporan Dana Alokasi
Khusus, Dana Dekonsentrasi, dan Tugas
Pembantuan
Jumlah Kegiatan Monitoring dan
Evaluasi Pelaksanaan Pelaporan
Dana Alokasi Khusus, Dana
Dekonsentrasi, dan Tugas
Pembantuan
4 kali, 1
dokumen
laporan
2 Terlaksananya Penyusunan Laporan
Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
Jumlah Laporan Keterangan
Pertanggung Jawaban (LKPJ) yang
tersusun
4 jenis
dokumen
3 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi
Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah
persentase kesesuaian dokumen
perencanaan pembangunan daerah
62 OPD
KEGIATAN ANGGARAN
1
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelaporan Dana
Alokasi Khusus, Dana Dekosentrasi dan Tugas
Pembantuan Rp 40.000.000
2
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung
Jawaban (LKPJ) Rp 170.000.000
3
Monitoring dan Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Rp 45.000.000
Jumlah Total Rp 255.000.000
Laporan Kinerja Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan 3 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018
B. CAPAIAN KINERJA
Berikut tabel sasaran kegiatan dan indikator kinerja serta target kinerja yang harus di penuhi oleh Sub
Bidang Evaluasi dan Pelaporan pada Tri Bulan IV tahun 2018
Tabel 2
Realisasi Program Kegiatan Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Bidang Data dan Evaluasi
Sampai Tribulan Ke 4 Tahun 2018
NO. SASARAN/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET Realisasi Capaian
1 2 3 4 5 6
1 Terlaksananya Monitoring dan
Evaluasi Pelaksanaan Pelaporan
Dana Alokasi Khusus, Dana
Dekonsentrasi, dan Tugas
Pembantuan
Jumlah Kegiatan
Monitoring dan
Evaluasi Pelaksanaan
Pelaporan Dana
Alokasi Khusus, Dana
Dekonsentrasi, dan
Tugas Pembantuan
4 kali, 1
dokumen
laporan
3 kali 100%
2 Terlaksananya Penyusunan
Laporan Keterangan
Pertanggung Jawaban (LKPJ)
Jumlah Laporan
Keterangan
Pertanggung Jawaban
(LKPJ) yang tersusun
4 jenis
dokumen
2 dok. LKPJ
2 dok. LKPJ-
AMJ
100%
3 Terlaksananya Monitoring dan
Evaluasi Pengendalian dan
Pelaporan Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah
persentase kesesuaian
dokumen perencanaan
pembangunan daerah
68 OPD 68 OPD 100 %
2.2 Cost per outcome Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Bidang Data dan Evaluasi Bappeda Tri
Bulan IV, Tahun 2018
No Program Kegiatan
Anggaran Kinerja efisien
Pagu
Anggaran
(Rp.)
Realisasi
(Rp.)
Cap
aia
n %
Target Realis
asi
Ca
pai
an
1 Program
Pengemban
gan
Data/Inform
asi
Monitoring dan
Evaluasi Pelaksanaan
Pelaporan Dana
Alokasi Khusus, Dana
Dekosentrasi dan
Tugas Pembantuan
40.000.000 32.450.000 81,
12
%
4 kali, 1
dokumen
laporan
4 kali 10
0%
2 Program
Perencanaa
n
Pembangun
an Daerah
Terlaksananya
Penyusunan Laporan
Keterangan
Pertanggung Jawaban
(LKPJ)
170.000.000 142.112.000 83,
6
%
4 jenis
dokumen
2 dok.
LKPJ
2 dok.
LKPJ-
AMJ
10
0%
3
Program
Penelitian
dan
Pengemban
gan Wilayah
Terlaksananya
Monitoring dan
Evaluasi
Pengendalian dan
Pelaporan
Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah
45.000.000 33.008.000 73,
35
%
68 OPD 62
OPD
10
0
%
Laporan Kinerja Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan 4 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018
C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA
Secara umum, tugas yang diamanahkan dalam pejanjian kenerja yang telah ditandatangani
telah dilaksanakan dengan baik. Fungsi koordinasi dan penyiapan bahan perencanaan sub bidang
Evaluasi dan Pelaporan telah terlaksana dengan baik di tribulan IV.
Sedangkan terkait kegiatan, sudah dilaksanakan penyerapan pada kegiatan Penyusunan
LKPJ (LPKJ dan LKPJ AMJ), sedangkan untuk kegiatan monev DAK dan monev pembangunan
mengikuti pelaporan tribulanan di tahap pelaksanaan pembangunan dan proses pelaksanaan DAK
sudah terselesaikan.
D. RENCANA TINDAK LANJUT.
Fungsi dan tugas Sub bidang sub bidang Evaluasi dan Pelaporan untuk menyiapkan bahan
perencanaan dan koordinasi harus bisa di tingkatkan lagi. Hal ini di maksudkan agar perencanaan
yang di buat tepat sasaran sesuai kebutuhan dan efisien secara anggaran. Sedangkan kegiatan
tambahan yang dilaksanakan di harapkan bisa mendukung fungsi Sub bidang sub bidang Evaluasi
dan Pelaporan secara maksimal.
E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.
Laporan kurang baik
Laporan sudah baik
Laporan diperbaiki
Target dan realisasi diteliti ulang
Capaian diteliti ulang
Lain-lain ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
Laporan Kinerja Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan 5 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018
BAB III
PENUTUP
Laporan Kinerja Sub Bidang sub bidang Evaluasi dan Pelaporan Tahun 2018 dapat disimpulkan
secara ringkas sebagai berikut :
1. Sub bidang Evaluasi dan Pelaporan sudah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam
mengkoordinasikan OPD yang berada dalam lingkupnya.
2. Terkait target di tribulan terakhir tahun 2018, sub bidang Evaluasi dan Pelaporan telah
berusaha memaksimalkan penyerapan kegiatan dan menuntaskan kegiatan yang belum
terselesaikan di tribulan sebelumnya.
Lumajang, 14 Januari 2019
Mengetahui,
KEPALA BIDANG DATA DAN EVALUASI
MOCHAMMAD SUHARTONO, SE, MM
Pembina
NIP. 19661227 199503 1 004
KASUBID EVALUASI DAN PELAPORAN,
EBARA PRASETYO BUDI SANTOSO, S.SI
Penata
NIP. 19810524 201001 1 015
Laporan Kinerja Bidang Data dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tribulan IV Tahun 2018
LAPORAN KINERJA KEPALA BIDANG DATA DAN EVALUASI
BAPPEDA KABUPATEN LUMAJANG TRIBULAN IV TAHUN 2018
Laporan Kinerja Bidang Data dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tribulan IV Tahun 2018
BAB I
PENDAHULUAN
Laporan kinerja disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu
disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas
terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan, dalam Laporan Kinerja ini
disajikan beberapa kondisi yang menggambarkan pencapaian kinerja Bidang Data
dan Evaluasi.
Bidang Data dan Evaluasi merupakan salah satu bidang di Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan
Bupati Lumajang Nomor 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang.
Bidang Data dan Evaluasi mempunyai tugas membantu Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan perumusan kebijakan dan
pelaksanaan pengumpulan dan analisis data, pengendalian perencanaan, monitoring
dan evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan Kabupaten
Lumajang.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut diatas, Bidang
Data dan Evaluasi mempunyai fungsi :
1. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data hasil pelaksanaan
pembangunan;
2. Penyusunan informasi pelaksanaan perencanaan pembangunan dan hasil-hasil
perencanaan pembangunan;
3. Pelaksanaan perumusan kebijakan, koordinasi pemantauan dan evaluasi kinerja
pembangunan daerah serta sistem dan pelaporan evaluasi kinerja pembangunan;
4. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penilaian pelaksanaan program, lintas
program, prioritas rencana kerja pemerintah daerah dan sektoral;
5. Pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan dan perencanaan program
pembangunan daerah;
Laporan Kinerja Bidang Data dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tribulan IV Tahun 2018
6. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu
diambil dibidang tugasnya kepada Kepala Badan;
7. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala
Badan
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, bidang data dan evaluasi, membawahi :
a. Sub Bidang Data dan Informasi, mempunyai tugas membantu Bidang Data
dan Evaluasi dalam perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan
pengendalian bidang pengelolaan data dan informasi perencanaan
pembangunan daerah.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Data dan
Informasi mempunyai fungsi :
1) Penyusunan program kerja Sub. Bidang Data dan Informasi serta
penelitian dan pengembangan;
2) Penyiapan bahan-bahan penyusunan kebijakan perencanaan sub bidang
data dan informasi serta penelitian dan pengembangan;
3) Pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan
perencanaan, pengendalian dan evaluasi;
4) Penyiapan bahan verifikasi, pemuktahiran, analisis dan pengolahan data
hasil pelaksanaan rencana pembangunan;
5) Penyelenggaraan pengumpulan informasi, data dan keterangan guna
pengembangan kemampuan penguasaan, pemanfaatan dan kemajuan
ilmu pengetahuan dan teknologi;
6) Penyiapan bahan penyusunan dan memelihara dokumen statistik hasil-
hasil pembangunan;
7) Penyiapan bahan visualisasi dan pengembangan sistem informasi data
hasil pembangunan;
8) Penyusunan bahan kajian teknis di bidang data dan informasi;
9) Pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan program kerja Sub Bidang Data
dan Informasi;
Laporan Kinerja Bidang Data dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tribulan IV Tahun 2018
10) Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan
yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Kepala Bidang Data dan
Evaluasi;
11) Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh
Kepala Bidang Data dan Evaluasi.
b. Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian mempunyai tugas membantu
Bidang Data dan Evaluasi dalam perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan,
dan pengendalian bidang penyusunan perencanaan dan pengendalian
perencanaan pembangunan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Perencanaan
dan Pengendalian mempunyai fungsi :
1) Penyusunan program kerja Sub. Bidang Perencanaan dan Pengendalian;
2) Penyiapan bahan-bahan penyusunan kebijakan perencanaan sub bidang
Perencanaan dan Pengendalian;
3) Penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan
daerah;
4) Pelaksanaan koordinasi, monitoring dan pengendalian pelaksanaan
perencanaan pembangunan daerah;
5) Penyiapan bahan analisis hasil pengendalian, monitoring dan evaluasi
pelaksanaan rencana pembangunan sebagai bahan penyusunan rencana
pembangunan periode berikutnya;
6) Pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan program kerja Sub Bidang
Perencanaan dan Pengendalian;
7) Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan
yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Kepala Bidang Data dan
Evaluasi.
8) Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh
Kepala Bidang Data dan Evaluasi.
Laporan Kinerja Bidang Data dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tribulan IV Tahun 2018
c. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Bidang Data
dan Evaluasi dalam perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan
pengendalianbidang analisis,evaluasi dan pelaporan hasil perencanaan
pembangunan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Evaluasi dan
Pelaporan mempunyai fungsi :
a. Penyusunan program kerja Sub. Bidang Evaluasi dan Pelaporan;
b. Penyiapan bahan-bahan penyusunan kebijakan perencanaan Sub Bidang
Evaluasi dan Pelaporan;
c. Penyiapan bahan koordinasi evaluasi dan pelaporan perencanaan
pembangunan dengan instansi terkait;
d. Pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporan perencanaan
pembangunan daerah;
e. Penyusunan bahan kajian teknis di bidang evaluasi dan pelaporan;
f. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan program kerja Sub Bidang
Evaluasi dan Pelaporan;
g. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan
yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Kepala Bidang Data dan
Evaluasi.
h. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh
Kepala Bidang Data dan Evaluasi.
Laporan Kinerja Bidang Data dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tribulan IV Tahun 2018
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA
A. PERJANJIAN KINERJA
Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang ditandatangani antara Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah dengan menyatakan menjanjikan
akan mewujudkan target kinerja, dalam rangka mencapai target kinerja yang
ditetapkan dalam dokumen perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah sebagaimana perjanjian kinerja berikut :
FORMULIR PERJAJIAN KINERJA BIDANG DATA DAN EVALUASI SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN ANGGARAN : 2018
NO. SASARAN
PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Terlaksananya Pengembangan Data / Informasi
Persentase Pengembangan Data/Informasi yang dapat dimanfaatkan
100%
2 Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase kesesuaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
80%
3 Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Wilayah
Persentase Hasil Penelitian/Kajian yang menjadi acuan kebijakan
100%
PAGU ANGGARAN TAHUN 2018 NO PROGRAM/KEGIATAN PAGU
1 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA INFORMASI 729.500.000
2 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 720.500.000
3 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH 195.000.000
Laporan Kinerja Bidang Data dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tribulan IV Tahun 2018
B. CAPAIAN KINERJA
Berikut adalah ringkasan atas target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2018:
Tabel 2.1 Capaian Kinerja Bidang Data dan Evaluasi
NO. SASARAN
PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
1 Terlaksananya Pengembangan Data / Informasi
Persentase Pengembangan Data/Informasi yang dapat dimanfaatkan
100% 100% 100%
2 Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase kesesuaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
80% 80% 100%
3 Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Wilayah
Persentase Hasil Penelitian/Kajian yang menjadi acuan kebijakan
100% 100% 100%
C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA
Dalam rangka mendorong pelaksanaan penerapan penyelenggaraan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana yang diamanatkan
dalam Perpres Nomor 29/2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah yang lebih lanjut diatur dengan Permenpan Nomor 53/2015 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja, maka Badan Perencanan Pembangunan Daerah melalui Bidang Data
dan Evaluasi setiap tahun berupaya mewujudkan target kinerja yang telah
diperjanjikan. Secara umum kegiatan yang diselenggarakan oleh Sub Bidang Data
dan Informasi berjalan sesuai target dan on schcedule..
Daftar Realisasi Program dan Kegiatan Bidang Data dan Evaluasi pada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang sampai 31 Desember 2018
sebagai berikut:
NO PROGRAM/KEGIATAN PAGU REALISASI %
1 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA INFORMASI 729.500.000 715.026.875 98,02
a Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan
Pembangunan Daerah
125.000.000 121.325.000 97,06
Laporan Kinerja Bidang Data dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tribulan IV Tahun 2018
b Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelaporan Dana Alokasi Khusus, Dana Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan
40.000.000 32.450.000 81,13
c Penyusunan & Pengumpulan Data & Statistik
Daerah
564.500.000 561.251.875 99,42
2 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
720.500.000 621.169.450 86,21
b Penyusunan Rancangan RKPD 72.500.000 45.086.250 62,19
c Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 353.000.000 326.260.200 92,42
d Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung
jawaban (LKPJ)
170.000.000 142.112.000 83,60
e Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan
Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah
45.000.000 33.008.000 73,35
f Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
80.000.000 74.703.000 93,38
3 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
WILAYAH
195.000.000 177.054.000 90,80
a Kajian Disparitas Antar Wilayah 195.000.000 177.054.000 90,80
D. RENCANA TINDAK LANJUT.
1. memberikan pembinaan secara berkelanjutan kepada semua Sub Bidang
sebagai upaya pencapaian target realisasasi sesuai dengan Time Scedule
sebagai acuan dala penyerapan Anggaran pada pelaksanaan APBD Tahun
2019;
2. Penerapan penyelenggaraan Laporan Kinerja Eselon III sesuai ketentuan
serta melakukan monitoring, sebagai upaya perbaikan evaluasi LKj, terutama
Evaluasi atas Implementasi LKj OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lumajang.
Laporan Kinerja Bidang Data dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tribulan IV Tahun 2018
E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.
Laporan kurang baik
Laporan sudah baik
Laporan diperbaiki
Target dan realisasi diteliti ulang
Capaian diteliti ulang
Lain-lain ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
Laporan Kinerja Bidang Data dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tribulan IV Tahun 2018
BAB III PENUTUP
Laporan Kinerja Tribulan IV Tahun 2018 dapat disimpulkan secara ringkas
sebagai berikut:
Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 82 Tahun 2016, telah dapat
dilaksanakan sebagaimana mestinya;
Demikian laporan kinerja Bidang Data dan Evaluasi kami buat untuk
menjadikan periksa.
Lumajang, 14 Januari 2019
Mengetahui, KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN LUMAJANG
Ir. NUGROHO DWI ATMOKO Pembina Utama Muda
NIP. 19631116 199403 1 006
KABID DATA DAN EVALUASI BAPPEDA KAB. LUMAJANG
MOCHAMAD SUHARTONO, SE., MM. Pembina
NIP. 19661227 199303 1 004
Laporan Kinerja Sub Bidang Data dan Informasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tribulan IV Tahun 2018
LAPORAN KINERJA KEPALA SUB BIDANG
DATA DAN INFORMASI PADA BIDANG DATA DAN EVALUASI BAPPEDA KABUPATEN LUMAJANG
TRIBULAN IV TAHUN 2018
Laporan Kinerja Sub Bidang Data dan Informasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tribulan IV Tahun 2018
BAB I
PENDAHULUAN
Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada
atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan
sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini
disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan,
juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas sub Bidang
Data dan Informasi pada Bidang Data dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja
yang telah diperjanjikan.
Dalam Laporan Kinerja Tribulan IV Tahun 2018 ini disajikan beberapa
kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan
pencapaian kinerja sub Bidang Data dan Informasi pada Bidang Data dan
Evaluasi. Sub Bidang Data dan Informasi merupakan salah satu bidang yang
ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang yang
ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Lumajang dengan tugas dan fungsi :
a. Menyusun program kerja Sub. Bidang Data dan Informasi serta
penelitian dan pengembangan;
b. Menyiapkan bahan-bahan penyusunan kebijakan perencanaan sub
bidang data dan informasi serta penelitian dan pengembangan;
c. Menyiapkan bahan verifikasi, pemuktahiran, analisis dan pengolahan
data hasil pelaksanaan rencana pembangunan;
d. Menyelenggarakan pengumpulan informasi, data dan keterangan guna
pengembangan kemampuan penguasaan, pemanfaatan dan kemajuan
ilmu pengetahuan dan teknologi;
e. Menyiapkan bahan penyusunan dan memelihara dokumen statistik
hasil-hasil pembangunan;
f. Menyiapkan bahan visualisasi dan pengembangan sistem informasi
data hasil pembangunan;
g. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan
yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Kepala Bidang Data dan
Evaluasi.
h. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan
oleh Kepala Bidang Data dan Evaluasi.
Laporan Kinerja Sub Bidang Data dan Informasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tribulan IV Tahun 2018
BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA
A. PERJANJIAN KINERJA
Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang ditandatangani antara
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah dengan menyatakan
menjanjikan akan mewujudkan target kinerja, dalam rangka mencapai target
kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah sebagaimana perjanjian kinerja berikut :
FORMULIR PERJAJIAN KINERJA SUB BIDANG DATA DAN INFORMASI SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN ANGGARAN : 2018
NO. SASARAN
PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Terlaksananya Pengembangan
Sistem Informasi Perencanaan
Pembangunan Daerah (SIPPD)
Jumlah Aplikasi SIPPD yang update 1 Aplikasi
2 Tersusunnya dan Pengumpulan
Data Statistik Daerah
Jumlah Dokumen statistik per
tahun yang tersusun 6 dok
3 Tersusunnya Kajian Disparitas
Antar Wilayah
Jumlah Dokumen Kajian Disparitas
Antar Wilayah yang tersusun 1 dok
PAGU ANGGARAN TAHUN 2018 NO PROGRAM/KEGIATAN PAGU (Rp)
1 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA INFORMASI 689.500.000
a Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
125.000.000
b Penyusunan & Pengumpulan Data & Statistik Daerah 564.500.000
2 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI 195.000.000
a Kajian Disparitas Antar Wilayah 195.000.000
Laporan Kinerja Sub Bidang Data dan Informasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tribulan IV Tahun 2018
B. CAPAIAN KINERJA
Berikut adalah ringkasan atas target kinerja yang dihasilkan pada tahun
2018 :
Tabel 2.1
Capaian Kinerja sub Bidang Data dan Informasi Pada Bidang Data dan Evaluasi
NO SASARAN
PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
1 Terlaksananya Pengembangan
Sistem Informasi Perencanaan
Pembangunan Daerah (SIPPD)
Jumlah Aplikasi SIPPD
yang update
1 Aplikasi 1 Aplikasi 100%
2 Tersusunnya dan Pengumpulan
Data Statistik Daerah
Jumlah Dokumen statistik
per tahun yang tersusun
6 dok 6 dok 100%
3 Tersusunnya Kajian Disparitas
Antar Wilayah
Jumlah Dokumen Kajian
Disparitas Antar Wilayah
yang tersusun
1 dok 1 dok 100%
C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA
Dalam rangka mendorong pelaksanaan penerapan penyelenggaraan
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana yang
diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan lebih lanjut diatur dengan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2015
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu Atas Laporan Kinerja, baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lumajang, maupun Badan Perencanan Pembangunan Daerah melalui Sub
Bidang Data dan Evaluasi dalam rangka mewujudkan target kinerja yang telah
diperjanjikan, setiap tahun telah memberikan berbagai bentuk bimbingan baik
yang bersifat kolektif maupun yang bersifat khusus (sesuai permintaan).
Secara umum kegiatan yang diselenggarakan oleh Sub Bidang Data dan
Informasi berjalan sesuai target dan on schcedule. Daftar Realisasi Program
dan Kegiatan sub Bidang Data dan Informasi pada Bidang Data dan Evaluasi
pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang sampai
31 Desember 2018 sebagai berikut:
Laporan Kinerja Sub Bidang Data dan Informasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tribulan IV Tahun 2018
NO PROGRAM/KEGIATAN PAGU REALISASI %
1 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA INFORMASI 689.500.000 682.576.875 99,00
a Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
125.000.000 121.325.000 97,06
b Penyusunan & Pengumpulan Data & Statistik Daerah 564.500.000 561.251.875 99,42
2 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI 195.000.000 177.054.000 90,80
a Kajian Disparitas Antar Wilayah 195.000.000 177.054.000 90,80
D. RENCANA TINDAK LANJUT.
1. Melakukan pelatihan dan pembinaan aplikasi Musrenbang online
sampai dengan level pemerintahan desa dan tenaga
pendamping fraksi DPRD;
2. Integrasi sistem aplikasi musrenbang dengan SIMDA;
3. Koordinasi dengan BPS terkait Penyusunan kajian disparitas
wilayah dan Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik
Daerah;
E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.
Laporan kurang baik
Laporan sudah baik
Laporan diperbaiki
Target dan realisasi diteliti ulang
Capaian diteliti ulang
Lain-lain ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
Laporan Kinerja Sub Bidang Data dan Informasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tribulan IV Tahun 2018
BAB III PENUTUP
Laporan Kinerja Tribulan IV Tahun 2018 dapat disimpulkan secara ringkas
sebagai berikut:
1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 82 Tahun 2016, telah
dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, ada beberapa yang belum
berhasil diwujudkan dengan baik. Ketidak berhasilan tersebut lebih
disebabkan pada realisasi anggaran sub Bidang Data dan Informasi pada
Bidang Data dan Evaluasi yang merupakan efisiensi akibat perubahan
kebijakan oleh pemerintah Pusat.
Lumajang, 14 Januari 2019
Mengetahui, KABID DATA DAN EVALUASI BAPPEDA KAB. LUMAJANG
MOCHAMAD SUHARTONO, SE., MM. Pembina
NIP. 19661227 199303 1 004
KASUBID DATA DAN INFORMASI
BAPPEDA KAB. LUMAJANG
EKO SUPRIYONO, S.Si. Penata
NIP. 19830224 200903 1 005
Laporan Kinerja Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian 1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018
LAPORAN KINERJA
PEJABAT SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN
BIDANG DATA DAN EVALUASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAB I
PENDAHULUAN
Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan
pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan
yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan
kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Hal ini merupakan kewajiban untuk
mengelola sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal
yang menyangkut pertanggungjawabannya baik fiskal, manajerial dan program.
Akuntabilitas publik merupakan landasan bagi proses penyelenggaraan pemerintahan yang
baik (Good Governance). Aparatur pemerintah harus mempertanggung jawabkan tindakan dan
pekerjaannya pertama kepada publik dan kedua kepada organisasi tempat kerjanya. Dengan
akuntabilitas publik setiap aparat harus dapat menyajikan informasi yang benar dan lengkap untuk
menilai kinerjanya baik yang dilakukan oleh masyarakat, organisasi/instansi kerjanya, kelompok
pengguna pelayanannya, maupun profesinya. Setiap aparat harus bertanggungjawab (responsible)
atas pelaksanaan tugas-tugasnya secara efektif yaitu dengan menjaga tetap berlangsungnya tugas-
tugasnya dengan baik dan lancar, mengelolanya secara profesional, dan pelaksanaan berbagai peran
yang dapat dipercaya
Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 82 Tahun 2016, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Lumajang.
Tugas Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian adalah membantu Bidang Data dan
Evaluasi dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, penelitian dan pengembangan sebagai berikut :
• menyusunan Program Kerja Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian;
• menyiapkan bahan penyusunan kebijakan perencanaan Bidang Perencanaan dan
Pengendalian;
• menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan daerah ;
• melaksanakan koordinasi, monitoring, dan pengendalian pelaksanaan perencanaan pembangunan
dengan instansi terkait;
• menyiapkan bahan analisa hasil pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan;
• memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada
Kepala Bidang Data dan Evaluasi;
• Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Data dan Evaluasi.
Laporan Kinerja Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian 2 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018
BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA
A. PERJANJIAN KINERJA
Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang ditandatangani antara Kepala Bidang Data
dan Evaluasi dan Kasubid Perencanaan dan Pengendalian, antara lain :
FORMULIR PERJAJIAN KINERJA SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN
SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN ANGGARAN : 2018
NO. SASARAN/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
1 Terlaksananya Penyusunan Rancangan
RKPD
Jumlah dokumen RKPD yang
tersusun
2 dokumen
2 Terlaksananya Musrenbang RKPD Jumlah Kegiatan Musrenbang
RKPD yang terlaksana
4 tahapan
3 Terlaksananya Penyusunan KUA-PPAS Jumlah dokumen KUA-PPAS yang
tersusun
4 dokumen
KEGIATAN ANGGARAN
1 Penyusunan Rancangan RKPD Rp 383.000.000
2 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Rp 362.000.000
3
Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Rp 80.000.000
Jumlah Total Rp 825.000.000
Laporan Kinerja Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian 3 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018
B. CAPAIAN KINERJA
Berikut tabel sasaran kegiatan dan indikator kinerja serta target kinerja yang harus di penuhi oleh Sub
Bidang Perencanaan dan Pengendalian pada Tri Bulan IV tahun 2018
Tabel 2
Realisasi Program Kegiatan Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian Bidang Data dan Evaluasi
Sampai Tribulan Ke 4 Tahun 2018
NO. SASARAN/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET Realisasi Capaian
1 2 3 4 5 6
1 Terlaksananya Penyusunan
Rancangan RKPD
Jumlah dokumen
RKPD yang tersusun
2
dokumen
2 dokumen 100%
2 Terlaksananya Musrenbang
RKPD
Jumlah Kegiatan
Musrenbang RKPD
yang terlaksana
4 tahapan 4 tahapan 100%
3 Terlaksananya Penyusunan
KUA-PPAS
Jumlah dokumen KUA-
PPAS yang tersusun
4
dokumen
4 dokumen 100 %
2.2 Cost per outcome Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian Bidang Data dan Evaluasi
Bappeda Tri Bulan IV, Tahun 2018
No Program Kegiatan
Anggaran Kinerja efisie
n
Pagu
Anggaran
(Rp.)
Realisasi
(Rp.)
Cap
aia
n %
Target Realis
asi
Capa
ian
1 Program
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Penyusunan
Rancangan RKPD
72.500.000
45.086.250 62,
18
%
2
dokumen
2
doku
men
100
%
72.50
0.000
2 Program
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Penyelenggaraan
Musrenbang RKPD
353.000.000 326.260.200 92,
43
%
4
tahapan
4
tahap
an
100
%
35.30
0.000
3 Program
Penelitian dan
Pengembangan
Wilayah
Penyusunan
Kebijakan Umum
Anggaran (KUA)
serta Prioritas dan
Plafon Anggaran
Sementara (PPAS)
80.000.000 74.703.000 93,
38
%
4
dokumen
4
doku
men
100
%
80.00
0.000
C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA
Secara umum, tugas yang diamanahkan dalam pejanjian kenerja yang telah ditandatangani
telah dilaksanakan dengan baik. Fungsi koordinasi dan penyiapan bahan perencanaan sub bidang
Perencanaan dan Pengendalian telah terlaksana dengan baik di tribulan IV
Laporan Kinerja Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian 4 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018
Sedangkan terkait kegiatan, sudah dilaksanakan penyerapan pada semua kegiatan, baik pada
kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD, Penyusunan KUA-PPAS(buku Proses Cetak), dan
Penyusunan Rancangan RKPD(buku Proses Cetak).
D. RENCANA TINDAK LANJUT.
Fungsi dan tugas Sub bidang Perencanaan dan Pengendalian untuk menyiapkan bahan
perencanaan dan koordinasi harus bisa di tingkatkan lagi. Hal ini di maksudkan agar perencanaan
yang di buat tepat sasaran sesuai kebutuhan dan efisien secara anggaran. Sedangkan kegiatan
tambahan yang dilaksanakan di harapkan bisa mendukung fungsi Sub bidang Perencanaan dan
Pengendalian secara maksimal.
E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.
Laporan kurang baik
Laporan sudah baik
Laporan diperbaiki
Target dan realisasi diteliti ulang
Capaian diteliti ulang
Lain-lain ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
Laporan Kinerja Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian 5 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018
BAB III
PENUTUP
Laporan Kinerja Sub bidang Perencanaan dan Pengendalian Tahun 2018 dapat disimpulkan
secara ringkas sebagai berikut :
1. Sub bidang Perencanaan dan Pengendalian sudah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam
mengkoordinasikan OPD yang berada dalam lingkupnya.
2. Terkait target di tribulan terakhir tahun 2018, Sub bidang Perencanaan dan Pengendalian
akan berusaha memaksimalkan penyerapan kegiatan dan menuntaskan kegiatan yang belum
terselesaikan di tribulan sebelumnya.
Lumajang, 14 Januari 2019
Mengetahui,
KEPALA BIDANG DATA DAN EVALUASI
MOCHAMMAD SUHARTONO, SE, MM
Pembina
NIP. 19661227 199503 1 004
KASUBID
PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN,
JOKO SAMBANG, S.Pd,. MM.
Pembina
NIP. 19710407 199802 1 003