LAPORAN PENGAWASAN PEMILIHAN GUBERNUR KEPULAUAN … · laporan pengawasan pemilihan gubernur...
36
EXCUTIVE SUMMARY LAPORAN PENGAWASAN PEMILIHAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 2017 BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 2017
Transcript of LAPORAN PENGAWASAN PEMILIHAN GUBERNUR KEPULAUAN … · laporan pengawasan pemilihan gubernur...
EXCUTIVE SUMMARY LAPORAN PENGAWASAN PEMILIHAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 2017 BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU)
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2017
2
EXECUTIVE SUMMARY
LAPORAN PENGAWASAN PEMILIHAN GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 2017
BAGIAN I
PENDAHULUAN
BAGIAN II
KAPASITAS KELEMBAGAAN
BAGIAN III
KINERJA PENGAWASAN
BAGIAN IV
PENGAWASAN PARTISIPATIF
BAGIAN V
PENEGAKKAN HUKUM
BAGIAN V
PENUTUP
Disusun oleh
BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU)
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Jln. Pulau Bangka Kompleks Perkantoran Gubernur
Air Itam Pangkal Pinang
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2017
3
BAGIAN I
PENDAHULUAN
Pemilihan Kepala Daerah atau yang lazim dikenal dengan istilah Pilkada
adalah sebuah suksesi kepala daerah di tingkat lokal yang secara substansi
muaranya adalah sebagai proses untuk menentukan pemimpin di sebuah daerah.
Sebagai bagian dari proses demokrasi, pemilihan kepala daerah mensyaratkan
adanya proses yang objektif, transparan, jujur, dan adil. Proses pemilihan kepala
daerah ini tentu adalah sebuah bagian tidak terpisahkan dari upaya untuk
menciptakan demokratisasi sebuah suksesi yang pada akhirnya akan mewujudkan
inti dari demokrasi, yakni adanya proses yang egaliter, partisipatif, dan tidak lepas
dari konteks regulasi yang berjalan.
Sebagai bagian dari proses yang demokratis, maka tidak bisa dihindari
bahwa proses pemilihan kepala daerah haruslah berjalan dengan proses yang
menimbulkan kepastian hukum, kenyamanan, dan aksesibilitas yang sama bagi
semua pihak untuk berpartisipasi. Melalui perangkat perundang-undangan yang
diterjemahkan dalam pembentukan perangkat kelembagaan, maka proses
penyelenggaraan pemilihan kepala daerah kemudian mensyaratkan hadirnya
sebuah lembaga pengawas yang bertugas secara utama untuk memastikan bahwa
proses elektoral di sebuah daerah berjalan secara demokratis. Dengan demikian,
lembaga pengawasan yang dibentuk sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan
proses demokratis haruslah sungguh-sungguh menjamin bahwa proses dimaksud
berjalan dengan baik. Badan Pengawasn Pemilu (Bawaslu) secara berjenjang telah
dibentuk untuk melakukan pengawasan. Berdasarkan Undang-Undang No. 1
Tahun 2015, Lembaga Pengawas Pemilu dan Pilkada telah dibentuk dari atas
sampai pada tingkatan terbawah, yakni di tingkat pengawas. Oleh karena itu,
kinerja kelembagaan pengawasan kiranya dapat jauh lebih kredibel dan antisipatif
di berbagai lini pemilihan.
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memasuki usia yang 17 tahun dan
menyelenggakan proses pemilihan untuk menentukan pemimpin daerah pada
tanun 2017 ini. Pemilihan gubernur pada tahun 2017 ini adalah pemilihan
gubernur untuk yang keempat kalinya dan merupakan pemilihan ketiga yang
4
menggunakan sistem pemilihan kepada daerah langsung. Bawaslu Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung, sesuai dengan amanat Undang-Undang,
bertanggungjawab untuk menciptakan proses pemilihan kepada daerah yang
demokratis dengan perangkat regulasi yang tegas dan mengikat. Secara umum
bahwa penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yang
berlangsung pada tanggal 15 Februari 2017 berjalan dengan baik yang ditandai
dengan beberapa hal, diantaranya adalah tidak adanya gugatan dari peserta
pemilihan yang mengindikasikan bahwa proses pengawasan telah berlangsung
dengan baik. Selain itu, perjalanan tahapan pemilihan kepala daerah berlangsung
dalam suasana yang demokratis dengan tidak adanya konflik berarti sepanjang
waktu pelaksanaan tahapan. Proses pemilihan kepala daerah yang berlangsung
secara demokratis ini tentu tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, meski
dapat dikatakan bahwa lembaga pengawasan secara berjenjang yang dibentuk
oleh peraturan perundang-undangan telah secara optimal melaksanakan tugas
dengan baik.
Tulisan ini bermaksud untuk menjelaskan kinerja pengawasan Pemilihan
Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Kinerja dimaksud meliputi kapasitas
kelembagaan, pelaksanaan pengawasan tahapan penyelenggaraan, perluasan
pengawasan partisipatif, dan penegakkan hukum.
5
BAGIAN II
KAPASITAS KELEMBAGAAN
A. Kelembagaan Pengawasan
Badan Pengawas Pemilu
(Bawaslu) adalah elemen
penyelenggara Pemilihan Umum
dan Pemilihan Kepala Daerah
bersama-sama dengan Komisi
Penyelenggara Pemilu (KPU) dan
Dewan Kehormatan
Penyelenggaraan Pemilu (DKPP).
Secara historis dan kelembagaan,
lembaga pengawas Pemilu baru
diinisiasi pada tahun 1982 melalui
pembentukan Panitia Pengawas
Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak).
Pembentukan ini dilatarbelakangi
oleh banyaknya protes dari
berbagai kalangan pada masa itu
terkait dengan kecurangan pada
pemilihan-pemilihan sebelumnya.
Pada masa reformasi,
tuntutan kesamaan akses dan
upaya untuk menciptakan Pemilu
yang semakin
demokratis
kemudian
mendorong
dibentuknya
lembaga
pengawasan yang
kuat dan kredibel.
UU No. 12 Tahun 2003 yang
disusul oleh oleh UU No. 20 Tahun
2007 yang terus diperkuat melalui
UU No. 15 Tahun 2011, UU No. 1
Tahun 2015 dan UU No 8 Tahun
2015 memberikan kewenangan
yang besar bagi kelembagaan
pengawasan untuk menciptakan
proses demokrasi yang semakin
berkualitas.
Secara kelembagaan, Badan
Pengawas Pemilu terus diperkuat.
Selain pembentukan di tingkat
pusat sampai pada tingkatan
provinsi, dibentuk pula secara ad
hoc kelembagaan pengawasan
pada tingkat kabupaten/kota,
kecamatan, desa/kelurahan, dan
pada tingkatan terendah di Tempat
Pemungutan Suara. Jaringan
kelembagaan ini memastikan
bahwa negara dan masyarakat
sama-sama hadir untuk terus
meningkatkan performa
kelembagaan pengawasan di
semua tingkatan. Dengan
dukungan kesekretariatan yang
kuat sampai pada tingkatan
kecamatan, secara kelembagaan,
pengawasa Pemilu dan Pilkada
sesungguhnya memasuki tahapan
yang sangat kondusif untuk
mengawal Pemilihan pemimpin di
hampir semua
tingkatan secara
demokratis. Tentu,
meski sebagai
lembaga yang
menggabungkan
kekuatan antara
negara, masyarakat,
dan elemen luas
masyarakat,
berbagai tantangan
menjadi tidak
terhindarkan, baik dari sisi
dukungan penganggaran maupun
jejaring sumber daya manusia.
B. Kapasitas Sumber Daya Manusia
Pengawasan Pemilihan
Gubernur Kepulauan Bangka
Belitung tahun 2017 berlangsung
dalam suasana dukungan sumber
daya manusia yang jauh lebih
optimal pada penyelenggaraan
Pemilihan Kepala Daerah
sebelumnya. Hal ini ditandai
dengan direkrutnya pengawas
sampai ke tingkatan TPS. Di pusat,
kelembagaan Bawaslu didukung
oleh 5 komisioner dengan
dukungan kesekretariatan jenderal
yang kuat. Di tingkatan provinsi,
terdapat 3 orang komisioner yang
bersifat permanen untuk 5 tahun
dan pada penyelenggaraan
Pemilihan Kepala Daerah 2017 ini
memasuki tahun keempat masa
jabatan mereka. Kelembagaan
Badan Pengawas Pemilu Provinsi
juga didukung oleh
kesekretariatan sesuai perangkat
perundang-undangan.
Secara akumulatif, terdapat
3.247 orang yang mengisi berbagai
jenjang pengawas pada Pemilihan
Gubernur 2017 ini. Akumulasi itu
terdiri atas Kota Pangkalpinang
sebanyak 449 orang,
Kabupaten Bangka
Tengah sebanyak 435
orang, Kabupaten
Bangka sebanyak 688
orang, Kabupaten
Bangka Selatan
sebanyak 507 orang,
Kabupaten Bangka
Barat sebanyak 445 orang,
Kabupaten Belitung sebanyak 418
orang dan Kabupaten Belitung
Timur sebanyak 305 orang. Dalam
pelaksanaan teknis operasional
dan administrasi Panitia pengawas
di tingkat kabupaten/kota dan
kecamatan dibantu oleh
sekretariat panitia pengawasan.
C. Tantangan Kapasitas dan
Formulasi Pembinaan
Sebagai lembaga yang
mensinergikan kekuatan negara,
masyarakat, dan elemen civil
society, tentu terdapat berbagai
tantangan yang dihadapi. Dengan
sinergi dari berbagai latar
belakang, dapat diduga bahwa
terdapat perbedaan persepsi yang
tidak terhindarkan sehingga secara
kelembagaan Bawaslu sebenarnya
lebih dinamis. Berbagai tantangan
dimaksud antara lain adalah :
1. Secara kelembagaan, Badan
Pengawas Pemilu di tingkat
pusat dan provinsi bersifat
kelembagaan, sementara panitia
pengawas di tingkat
kabupaten/kota sampai ke
tingkatan TPS bersifat ad hoc.
Hal ini menimbulkan beberapa
persoalan dasar, misalnya
menyangkut kemampuan
penetrasi ke bawah, motivasi,
kapasitas SDM, sampai pada
tata kelola kelembagaan.
2. Relatif variatifnya
karakter personal, misalnya
integritas, solidaritas,
kredibilitas, dan komitmen.
3. Keluasan wilayah
penyelenggaraan dengan
kontur geografis yang
bersifat kepulauan menjadi
tantangan tersendiri,
sementara pada saat yang
bersamaan ada jadwal yang
diatur secara ketat dengan
tingkat akurasi yang dituntut
tertib dalam
penyelenggaraannya.
4. Terdapatnya problem
komunikasi dan persepsi
antarelemen penyelenggara
yang relatif beragam, misalnya
antara KPU dengan Bawaslu di
semua tingkatan dan antara
Bawaslu dengan elemen
penegak hukum lainnya.
5. Masih terbatasnya dukungan
reward bagi penyelenggaran di
berbagai tingkatan, misalnya
dukungan kesejahteraan bagi
9
pengawas di tingkat bawah dan
dukungan mobilisasi bagi
pengawas pada masa-masa
sensitif pengawasan.
Meski demikian, sebagai bagian dari upaya peningkatan performa
kelembagaan, Badan Pengawas Pemilu Provinsi bekerjasama dengan berbagai
elemen lainnya telah menciptakan formula mendasar untuk mengatasi dan
meminimilasir berbagai kekurangan. Adapun langkah-langkah yang diambil
antara lain adalah :
1. Melakukan rekrutmen Panwas sampai pada tenaga sekretariat secara
terbuka dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manisia.
Rekrutmen secara terbuka ini mendorong peningkatan SDM yang berkualitas
karena ditopang oleh proses kompetisi yang sehat. Melakukan bimbingan
teknis secara berjenjang dari tingkat panwas kabupaten/kota sampai dengan
tingkat desa/kelurahan dengan memperbanyak metode bimbingan teknis
secara simulasi.
2. Melaksanakan Bimtek dan penyuluhan secara periodik di hampir semua
tingkatan
3. Melakukan supervisi, jelajah pengawasan, dan monitoring secara terjadwal
dan terstruktur sehingga mendorong peningkatan koordinasi kelembagaan.
4. Peningkatan fungsi pencegahan dengan memperluas jaringan kerja sama
pengawasan dengan berbagai institusi, lembaga dan kelompok masyarakat
seperti media massa, perguruan tinggi, lembaga agama, swasta dan lembaga
pemerintah non penyelenggara pemilu.
5. Peningkatan fungsi penindakan dengan terbentuknya Sentra Penegakkan
Hukum Terpadu yang secara kelembagaan menggabungkan usur kejaksanaa,
kepolisian, dan lembaga pengawasan, hal ini mendorong efektivitas
penanganan pelanggaran di hampir semua tingkatan.
6. Memberikan award kepada personil dan lembaga yang dinilai berprestasi
dalam kinerja pengawasannya.
D. Keuangan
Pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung yang diselenggarakan pada tanggal 15 Februari Tahun 2017.
Penyelenggaraan peran dan fungsi pengawasan pada Pilkada Serentak oleh
10
Bawaslu Provinsi. Kep Bangka Belitung sangat membutuhkan support
anggaran yang terbilang cukup besar. Anggaran tersebut terlegalisasi dalam
penandatanganan Naskah Penandatanganan Hibah Daerah (NPHD) di bersama
Gubernur Provinsi Kep. Bangka Belitung dan Ketua Bawaslu Provinsi Kep.
Bangka Belitung pada tanggal 29 April Tahun 2016 dengan besar pagu
anggaran berjumlah Rp.35.764.855.000,00- nomor NPHD
980/004/BPKP/2016 dan P-060/K.BB/PR/IV/2016. Diakhir pelaksanaan
pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. Kep. Bangka
Belitung di tahun 2017 anggaran yang teralisasi berjumlah Rp.
29.308.156.873,00- dan jumlah sisa anggaran yang dikemabalikan ke
Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung berjumlah Rp. 6.456.698.127,00-.
Berikut rincian pagu anggaran dan besaran anggaran yang sudah terealisasi
hingga akhir pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. Kep.
Bangka Belitung Tahun 2017.
NO
ALOKASI PAGU ANGGARAN REALISASI SISA DANA
1 PROVINSI Rp 8.162.685.000,00 Rp. 6.726.778.416,00 Rp. 1.435.906.584,00
2 KOTA PANGKALPINANG
Rp. 3.884.690.000 Rp. 3.333.152.215,00 Rp. 551.537.785,00
3 KABUPATEN BANGKA
Rp. 4.888.080.000 Rp. 3.850.768.000,00 Rp. 1.037.312.000,00
4 KABUPATEN BANGKA TENGAH
Rp. 3.802.315.000 Rp. 3.183.987.555,00 Rp. 618.327.445,00
5 KABUPATEN BANGKA SELATAN
Rp. 4.331.385.000 Rp. 3.897.773.312,00 Rp. 433.611.688,00
6 KABUPATEN BANGKA BARAT
Rp. 3.826.255.000 Rp. 3.004.301.072,00 Rp. 821.953.928,00
7 KABUPATEN BELITUNG
Rp. 3.471.810.000 Rp. 2.670.037.672,00 Rp. 801.772.328,00
8 KABUPATEN BELITUNG TIMUR
Rp. 3.397.635.000 Rp. 2.641.358.631,00 Rp. 756.276.369,00
TOTAL Rp. 35.764.855.000,00 Rp. 29.308.156.873,00 Rp. 6.456.698.127,00
11
BAGIAN III
KINERJA PENGAWASAN
A. Persiapan Pengawasan
Pengawasan akan
berjalan secara optimal jika
disertai dengan kerangka
perencanaan pengawasan yang
tepat dan antisipatif. Persiapan
menjelang pelaksanaan berbagai
tahapan Pemilihan Gubernur
Kepulauan Bangka Belitung
diawali dengan penyusunan
kalender pengawasan yang disusun dari awal sampai diakhirinya proses
pemilihan.
Kalender pengawasan dibagi menjadi beberapa tahap berikut ini :
Tahapan Waktu
Pengelolaan DP4 12 Juli 2016 – 18 Agustus 2016
Pemutakhiran data pemilih 18 Agustus 2016 – 15 Februari 2017
Pencalonan perseorangan dan
gabungan partai politik
22 Mei 2016 – 25 Oktober 2016
Kampanye 28 Oktober 2016 – 11 Februari 2017
Pengadaan dan Distribusi Logistik 3 November 2016 – 14 Februari 2017
Pemungutan dan Penghitungan Suara 6 Februari 2017 – 21 Februari 2017
Dalam setiap tahapan kalender pengawasan, dilakukan pemetaan
potensi masalah sebagai bagian dari upaya mengantisipasi. Adapun pemetaan
dimaksud berangkat dari analisis dan pengalaman pada masa-masa
sebelumnya. Atas pemetaan tersebut, dilakukan berbagai langkah-langkah
penting yang menjadi bagian utama dari proses persiapan pengawasan.
12
Berikut ini adalah pemetaan dan langkah-langkah yang dilakukan dalam
proses persiapan yang kemudian dilaksanakan sesuai dengan tahapannya :
Tahapan Potensi Kerawanan
Data dan Daftar Pemilh 1. Pemilih ganda.
2. Data pemilih invalid.
3. Pemilih tidak dikenal/fiktif.
4. Data pemilih tidak lengkap.
5. Akurasi data pemilih.
6. Derajat Kemutakhiran Data Pemilih.
Pencalonan 1. Dokumen palsu.
2. Kepengurusan ganda.
3. Dukungan ganda.
4. Manipulasi dukungan.
5. Rendahnya akses pengawas pada proses
verifikasi berkas paslon dan syarat
dukungan.
Kampanye dan Dana
Kampanye
1. Money Politics.
2. Penggunaan Fasilitas Negara dan Dana
Bansos.
3. Mobilisasi PNS dan perangkat desa.
4. Pemasangan APK tidak sesuai dengan
aturan dan Perusakkan APK.
5. Black Campaign.
6. Kampanye di luar jadwal.
7. Penggunaan tempat ibadah, lembaga
pendidikan dan kantor pemerintah untuk
kampanye
Distribusi Logistik 1. Logistik tidak tepat waktu
2. Logistik tidak tepat jumlah
3. Logistik tidak tepat sasaran
13
4. Logistik rusak
5. Logistik hilang
6. Logistik tercecer
Pungut Hitung, dan Rekap
Hasil Suara
1. Money politics, intimidasi, black campaign,
merusak surat suara.
2. Pemilih terdaftar dalam DPT namun tidak
memiliki C6 tidak bisa memilih.
3. APK dan Atribut masih ditemukan pada
hari putung.
4. Lokasi, waktu, Prosedur, saksi, KPPS dan
Keamanan yang tidak sesuai dengan
ketentuan.
5. Diberikan kesempatan memilih lebih dari
satu kali.
6. Tidak sesuai surat suara terpakai dengan
jumlah daftar hadir
Atas pemetaan tersebut, maka ditentukan fokus pengawasan, metode
pengawasan, waktu pengawasan, dan organ yang bertanggungjawab untuk
melakukan berbagai langkah-langkah penting. Selama masa pelaksanaan
tahapan pemilihan, hasil pemetaan dimaksud dikelola dan dikendalikan melalui
berbagai metode, diantaranya datang langsung melalui pengawasan melekat,
pengumpulan data dan dokumen, dan koordinasi dengan stakeholders.
Selain itu, dalam rangka efektvitas dan optimalisasi kinerja pengawasan,
disusun pula alat kerja pengawasan selama proses persiapan. Alat kerja
pengawasan ini dimanfaatkan oleh berbagai organ pengawasan di semua
jenjang sesuai dengan alat kerja yang disiapkan. Setiap tahapan memiliki alat
kerja pengawasan yang beragam dalam rangka memastikan adanya kinerja
yang terpantau dan auditable.
Proses persiapan dalam hal ini juga dipahami tidak sebatas pada
persiapan sebelum dimulainya tahapan, namun juga persiapan beberapa
tahapan yang didalamnya mengandung potensi kerawanan. Oleh karena itu,
14
selama proses pelaksanaan tahapan, juga dilakukan beberapa persiapan-
persiapan pendahuluan yang diantisipasi melalui kesiapan-kesiapan. Beberapa
kegiatan yang dilakukan dalam rangka memantau dan memastikan kesiapan-
kesiapan misalnya dilakukan melalui :
1. On the week report, yang secara rutin melaporkan kejadian-kejadian penting
di semua lini kepada Bawaslu RI
2. Koordinasi dan konsultasi dengan Bawaslu RI, yang secara insidentil
dilakukan ketika terdapat temuan atau hal-hal yang membutuhkan arahan
dari Bawaslu RI
3. Koordinasi dengan stakeholderm yang dilakukan untuk memastikan adanya
sinkronisasi dan kesiapan, diantaranya dilakukan rapat koordinasi kesiapan
dengan lebih kurang 29 kali rapat bersama stakeholders.
B. Proses Pengawasan
1. Pengawasan data dan daftar pemilih
Proses pengawasan terhadap data dan daftar pemilih pada dasarnya
sudah berjalan dengan baik. Selain berangkat dari pemetaan yang dilakukan
pada masa persiapan, pengawasan terhadap data dan daftar pemilih ini juga
dilakukan secara prosedural mengikuti tahapan yang disusun oleh KPU.
Beberapa hal yang dilakukan dalam proses pengawasan tahapan ini adalah :
a. Penggunaan alat kerja pengawasan yang melibatkan struktur pengawas
di tingkat PPL. Dalam proses pengawasan oleh PPL, Bawaslu,
Panwaskab/kota, dan Pancawascam melakukan supervisi dan
pengawasan melekat.
b. Pemanfaatan aplikasi sistem analisa data dan daftar pemilih untuk
memantau adanya potensi kesalahan dalam daftar pemilih yang
dikeluarkan oleh KPU.
c. Pembentukan relawan jelalah pengawasan yang bertugas untuk
memantau dan membantu petugas di lapangan. Terdapat lebih kurang
2235 relawan jelajah pengawasan yang direkrut dalm hal ini.
d. Pencermatan bersama-sama dengan KPU dalam rangka mengatasi
adanya kesalahan dalam daftar pemilih.
15
Pada tahapan ini, terdapat perkembangan menggembirakan yang
diperoleh sebagai bagian dari proses pengawasan. Grafik berikut ini
menunjukkan adanya perubahan data sebagai hasil dari pengawasan :
Sementara itu, dalam hal pembuatan surat keterangan dari Dukcapil
bagi yang tidak terdaftar dalam DPT, berdasarkan pengawasan dan
pemutakhiran akhirnya diterbitkan surat keterangan sebanyak lebih kurang
22.985 surat keterangan. Selain persoalan penerbitan surat keterangan,
terdapat pula
persoalan pemilih
yang ganda.
Berdasarkan hasil
pengawasan dan
koordinasi,
ditemukan data
pemilih ganda yang
akhirnya diperbaiki
oleh KPU
berdasarkan hasil
koordinasi secara formal. Persoalan lain yang ditemukan adalah adanya
pemilih yang tidak terdaftar karena berada di lokasi perbatasan. Berdasarkan
hasil jelajah pengawasan, hal ini ditemukan di daerah Kabupaten Bangka
yang berbatasan dengan Pangkalpinang. Hasil koordinasi dengan KPU
934.763
944.503
929.567
915.853
923.238
DP4 TAHUN 2016 HASIL COKLIT(PPL)
HASIL DPS (A.1.3KWK)
HASIL DPT TOTALDPT+DPTB+DPPh
16
akhirnya dilakukan tindaklanjut melalui pendataan dan verifikasi faktual
bagi mereka yang tidak terdaftar.
Dalam kaitannya dengan pengawasan data daftar pemilih, Bawaslu
beserta jajarannya sudah melakukan berbagai tindakan dan proses untuk
memastikan bahwa kesalahan tidak berulang dalam persoalan yang sama.
Data kependudukan yang bersifat dinamis memang tidak bisa ditempatkan
dalam tataran nol kesalahan pemutakhiran, namun upaya untuk
meminimasir hal ini sudah dilakukan dengan baik oleh Bawaslu bersama
pihak-pihak terkait.
2. Pengawasan pencalonan dan penetapan calon
Ada dua tahapan
krusial dalam
pengawasan pencalonan
dan penetapan calon,
yakni pendaftaran
perseorangan dan
pendaftaran gabungan
partai politik sebelum
akhirnya ditetapkan
sebagai calon kepala
daerah. Pendaftaran
Pasangan Calon
perseorangan dimulai
dari tanggal 3 s.d 7 Agustus tahun 2016, sedangkan pendaftaran Pasangan
Calon melalui usungan Partai Politik yang telah berlangsung mulai dari
tanggal 21 s.d 23 September tahun 2016. Pada kedua tahapan ini, Badan
Pengawas Pemilu Provinsi melakukan koordinasi dengan berbagai pihak,
utamanya mengawasi proses pendaftaran.
Proses pendaftaran calon dari jalur perseorangan sendiri akhirnya
ditutup dengan tidak ada pendaftar. Meski demikian, selama tahapan ini,
Bawaslu tetap melakukan pengawasan melekat dan melakukan analisis
17
terhadap berbagai perkembangan. Sementara pada pendaftaran calon dari
gabungan partai politik, terjadi dinamika yang relatif berbeda. Adapun
pendaftar dari jalur ini menghasilkan calon sebagai berikut :
Isu yang berkembang pada tahapan ini hanya seputar dugaan
penggunaan ijasah palsu dan terhadap hal tersebut Bawaslu melakukan
koordinasi dan pengawasan secara intens untuk menelusuri dugaan
dimaksud. Pada akhirnya, isu dimaksud tidak terbukti dan Bawaslu tidak
mengeluarkan rekomendasi pada tahapan ini mengingat semua proses
berjalan secara baik dan transparan. Salah satu langkah antisipatif yang
dilakukan adalah dengan menyampaikan masukan-masukan secara saat
digelarnya rapat-rapat terkait dengan proses di tahapan ini, diantaranya
adalah himbauan untuk netral dan tidak diskriminatif kepada para
penyelenggara serta penegasan mengenai tugas dan fungsi Bawaslu selama
proses pengawasan.
3. Pengawasan kampanye dan dana kampanye
Tahapan kampanye berlangsung pada tanggal 28 Oktober 2016 s.d
Februari 2017 atau terhitung selama 4 bulan. Selama masa kampanye ini,
Bawaslu dengan segenap jajarannya melakukan berbagai upaya optimal
untuk mengantisipasi hal-hal yang akan mengurangi kualitas demokrasi.
Pengawasan terhadap dana kampanye dilakukan secara cermat. Setidaknya
ada beberapa hal penting dalam kampanye ini yang dianggap rawan dan
memerlukan perhatian khusus, yaitu :
31
4 3
10 10
16
9
DR. H. Yusron IhzaLL.MM dan H. Yusroni
Yazid, SE, MM
H.Rustam Effendi, SEdan H. MuhammadIrwansyah, S.Sos.
M.Si.
H. Hidayat Arsani SEdan H. Sukirman, SH
H. Erzaldi Rosman, SE.MM dan H. Abdul
Fatah
JUMLAH PARPOL PENDUKUNG JUMLAH KURSI
18
a. Pemasangan alat peraga kampanye (APK)
b. Larangan selama masa kampanye
c. Izin kampanye bagi tokoh politik
d. Netralitas ASN
e. Iklan di media massa cetak dan elektronik
f. Politik uang
g. Debat publik
Dalam beberapa hal
dimaksud diatas, Bawaslu
melalui jaringan kelembagaan
menemukan beberapa hal
yang dianggap berpotensi
merugikan pihak lain atau
cenderung mengurangi
substansi dari proses
elektoral yang fair, objektif,
dan transparan. Terdapat
setidaknya lebih kurang 52
temuan yang diungkap selama
masa kampanye berlangsung, antara lain dugaan izin pelanggaran
k
a
m
p
a
n
y
e
,
pelanggaran kampanye di media, dan dugaan politik uang. Ditemukan juga
kasus kampaye hitam di beberapa lokasi. Semua temuan tersebut
19
ditindaklanjuti secara berjenjang sesuai dengan lokus ditemukannya kasus
dan Bawaslu secara berjenjang sesuai dengan kewenangannya telah
mengambil langkah-langkah khusus untuk mengatasi berbagai persoalan
tersebut.
4. Pengawasan pungut hitung dan rekapitulasi suara
Pelaksanaan
pencoblosan pada
Pemilihan Gubernur
Kepulauan Bangka
Belitung berlangsung
pada tanggal 15 Februari
2017. Hari ini adalah hari
yang menentukan semua
proses pengawasan dan
tentu sangat
menentukan bagi para
kandidat dan tim suksesnya.
Meski secara berjenjang
menjadi tanggung jawab
bersama, namun kesuksesan
pengawasan pencoblosan pada
hari pelaksanaan dan beberapa
hari sebelumnya bertumpu
pada Pengawas TPS (PTPS)
dan Petugas Pengawas
Lapangan (PPL). Oleh karena
itu, sesuai dengan hasil
pemetaan pada masa
persiapan, Bawaslu telah melakukan Bimbingan teknis secara berjenjang
kepada semua Panwaskab/kota, Panwascam, PPL, dan PTPS. Selain itu,
dicetak dan diedarkan pula buku saku pengawasan dan simulasi
20
pengawasan di TPS. Optimalisasi ini dilakukan dalam rangka mengurangi
kesalahan pengawasan di TPS.
Bawaslu sendiri bersama-sama dengan Panwaskab/kota telah
melakukan pemetaan TPS rawan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
kriteria TPS rawan antara lain adalah sejarah konflik di TPS, sejarah
kecurangan pada Pemilu sebelumnya, TPS dengan DPT yang masih
bermasalah, TPS yang diduga penduduknya banyak keluar daerah, TPS yang
sulit dijangkau, dan TPS yang potensial dilanda bencana. Berdasarkan
pemetaan tersebut, maka dilakukan pengawasan secara khusus melalui
pengawasan dari jenjang-jenjang diatasnya. Untuk memperkuat
pengawasan, Bawaslu bersama Tim Desk Pilkada turun secara langsung
melakukan pemantauan.
Berdasarkan alat kerja pengawasan, ditemukan adanya 26 2jumlah
trend indikasi dugaan pelanggaran yang masih termasuk dalam kategori
indikasi dugaan pelanggaran bersifat procedural, antara lain C6 belum
dibagikan pada h-1, TPS berpindah tanpa ada pemberitahuan, APK masih tersisa di
posko pemenangan Tim, dan dugaan politik uang.
Adapun selama pemungutan suara berlangsung, ditemukan
pelanggaran antara lain pemilih yang tidak diijinkan menggunakan hak pilih
karena tidak berdomisili pada TPS setempat, masih adanya surat suara
rusak, KPPS tidak menandatangani surat suara untuk pemilih, adanya pihak
yang tidak berkepentingan masuk area TPS, saksi paslon tidak membawa
21
surat mandat dan lain-lain. Sementara itu, saat penghitungan suara juga
terjadi dugaan pelanggaran-pelanggaran yang secara umum sudah
ditindaklanjuti di lokasi saat penghitungan suara berlangsung.
Grafik temuan sebelum, saat pemungutan suara, dan penghitungan
suara digambarkan dalam grafik berikut ini :
Secara umum, pelanggaran-pelanggaran dimaksud ditindaklanjuti
oleh para pengawas sesuai dengan jenjangnya masing-masing. Komunikasi
dengan penyelenggara dan stakeholders membantu masalah-masalah yang
diduga pelanggaran tersebut dapat diatasi dengan baik.
Sementara itu,
proses rekapitulasi
pemungutan suara
berlangsung pada tanggal
26 Februari 2017. Secara
umum, proses
rekapitulasi berlangsung
dengan lancar, namun
ditemukan hal-hal
khusus yang kemudian
menjadi catatan Bawaslu,
antara lain ada saksi pasangan calon yang tidak membawa surat mandat,
ada saksi pasangan yang datang terlambat, ada segel yang rusak ada saksi
yang tidak menandatangani berita acara. Secara umum, kejadian khusus
26
118
56
Jumlah informasi DugaanPelanggaran Hasil
Pengawasan SebelumPemungutan Suara
Jumlah informasi DugaanPelanggaran Hasil
PengawasanPemungutanSuara
Jumlah informasi DugaanPelanggaran Hasil
PengawasanPenghitungan Suara
22
dimaksud dapat dikomunikasikan kepada penyelenggara untuk
diselesaikan.
Dari sisi substansi, Bawaslu melakukan pencocokkan data yang
diperoleh dari bawah secara berjenjang hasilnya sama dengan rekapitulasi
yang dilakukan oleh penyelenggara. Adapun data partisipasi pemilih adalah
sebagai berikut :
Adapun rekapitulasi hasil akhir yang kemudian disahkan melalui
rapat pleno KPU adalah sebagai berikut :
N
O
NAMA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR TOTAL
1. Dr. H. Yusron Ihza, L.L.M. dan H. Yusroni Yazid, S.E., M.M. 104.693
2. H. Rustam Effendi, SE - H. Muhammad Irwansyah S.Sos, M.Si 124.369
3 Hidayat Arsani dan H. Sukirman, S.H 105.567
4 H. Erzaldi Rosman dan H. Abdul Fatah 213.442
Jumlah Seluruh Perolehan Suara Sah 548.071
58,14%
69,54%
58,47%62,50% 64,77%
70,18%
52,54%
23
BAGIAN IV
PENGAWASAN PARTISIPATIF
A. Meretas Kemitraan
Meski secara formal
pengawasan terhadap proses
pemilihan umum dibebankan
kepada Badan Pengawas Pemilu
dan jajarannya, namun kekuatan
pengawasan terbesar
sesungguhnya ada pada
masyarakat. Masyarakat dalam hal
ini dipahami dalam konteks yang lebih luas merujuk pada civil society yang
menyebar di berbagai satuan.
Bawaslu sendiri mempopulerkan istilah pengawasan partisipatif dalam
rangka mendorong peran berbagai kalangan untuk secara aktif terlibat dalam
pengawasan Pemilu dan Pilkada. Bagaimanapun daya jangkau dan kemampuan
Bawaslu dan jajarannya dalam melakukan pengawasan terbatas dan kondisi ini
disadari betul sehingga pengawasan bersama dengan para elemen masyarakat
akan membantu Bawaslu dalam menunjang kinerjanya.
Masyarakat luas yang diterjemahkan dalam berbagai elemen
kemasyarakatan secara luas sebenarnya memiliki tanggung jawab yang sama
dengan lembaga pengawasan dalam rangka menciptakan proses demokrasi
yang berkualitas dan kredibel. Masyakarat pada dasarnya adalah pengguna dan
pemantau yang paling hakiki, meski dalam banyak pandangan sempit
masyarakat selalu membebankan pengawasan secara formal kepada institusi
pengawas. Untuk itu, pengawasan secara partisipatif kiranya menjadi salah satu
terobosan dalam rangka menjalin dukungan masyarakat sekaligus menuntut
tanggung jawab bersama dari masyarakat.
24
Pengawasan partisipatif pada dasarnya bersifat sukarelawa dan dikawal
oleh keinginan untuk sama-sama mewujudkan proses demokrasi yang
berkualitas. Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencoba meretas
relasi yang lebih dinamis dan kontributif bagi upaya untuk menghasilkan
pemimpin yang berkualitas berdasarkan proses pemilihan yang berintegritas.
Berbagai elemen yang digandeng oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung adalah kalangan perguruan tinggi yang terdiri atas dosen dan
mahasiswa, media massa, tokoh agama dan tokoh pemuda, Lembaga Swadaya
Masyarakat, siswa dan guru, kalangan partai politik, aktivis di berbagai
organisasi, dan masyarakat umum. Terobosan dalam membangun dukungan
terhadap pengawasan partisipatif membuat kerja dan kinerja Bawaslu lebih
sinergis, efektif, dan optimal.
B. Inovasi-Inovasi Pengawasan Partisipatif
Inovasi-inovasi pengawasan partisipatif oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung dilakukan melalui hal-hal berikut ini :
1. Sosialisasi pengawasan partisipatif pemilih pemula
Kegiatan ini menyasar para pemilih pemula yang terdiri atas siswa dan
mahasiswa di dua daerah, yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung. sosialisasi
dengan segmen pemilih pemula ini bertujuan untuk mengajak mereka
berpartisipasi secara aktif dalam pengawasan sekaligus menjadi pribadi
25
generasi muda yang kritis dan cerdas dalam menjatuhkan pilihan politik
mereka. Kegiatan ini terlaksana di dua tempat dengan total peserta lebih
kurang 400 orang.
2. RDK Pengawasan dengan ormas, mahasiswa, dan pemuda
Rapat Di Kantor (RDK) adalah kegiatan diskusi dengan peserta yang
terbatas. Adapun pesertanya adalah mereka yang diundang secara khusus
untuk mendiskusikan pengawasan secara partisipatif dengan peserta yang
beragam dari satu RDK ke RDK lainnya. Total telah diadakan 10 kali RDK di
Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama kurun waktu Januari-
Desember 2016.
3. Gardu pengawasan partisipatif
Gardu pengawasan
partisipatif adalah salah
satu terobosan Bawaslu
Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung dengan
menggandeng mitra dari
FISIP Universitas Bangka
Belitung. Format kegiatan
ini adalah dengan
membangun gardu buatan
dan mobile di tempat-
tempat umum, sementara mahasiswa yang bertugas menjaga gardu
melakukan edukasi kepada masyarakat di lokasi-lokasi keramaian dengan
metode diskusi dan penyebaran brosur. Adapun lokasi yang dipilih adalah
pusat-pusat keramaian antara lain Bangka Trade Centre (BTC), Alun-Alun
Taman Merdeka, Pasar Sungailiat, Tugu Ikan Koba, dan sebagainya.
26
4. Sosialisasi gerakan tolak politik uang
Sosialisasi gerakan tolak politik uang dilaksanakan bekerjasama dengan
mahasiswa FISIP Universitas Bangka Belitung. Para mahasiswa membagikan
brosur yang berisi himbauan untuk menolak politik uang dan sekaligus
mengedukasi masyarakat untuk tidak terbujuk oleh iming-iming politik
uang selama masa kampanye atau menjelang pencoblosan.
Tak hanya sosialisasi yang dilakukan oleh Mahasiswa FISP Universitas
Bangka Belitung (UBB), juga dilakukan survei mengenai Ekspektasi dan
Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Tahun 2017 kerjasama Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
dengan UBB, berikut kesimpulan pada surevei tersebut, yakni:
27
No Pertanyaan Ya Tidak Lainnya
1 Sikap warga atas diselenggarakannya sosialisasi Pilgub Babel 94% 4% 2%
2 Pengetahuan warga seputar Pilgub Babel 79% 17% 4%
3 Pengetahuan warga tentang tata cara mencoblos 87% 8% 5%
4 Pengetahuan warga tentang larangan politik uang 63% 30% 7%
5 Pengetahuan warga tentang kewajiban netralitas ASN/PNS 35% 56% 9%
6 Pengetahuan warga tentang peran dan fungsi Pengawas Pemilu 61% 28% 11%
7 Kepastian warga hadir ke TPS dan mencoblos 76% 15% 9%
8 Komitmen warga mendukung Pilkada bersih 85% 6% 9%
9 Keyakinan warga bahwa Pilkada akan berlangsung jurdil 45% 37% 18%
No Pernyataan Sudah Belum Ragu - Ragu
1 Pernyataan warga bahwa Pilkada sudah semakin baik 44% 34% 22%
5. Sosialisasi netralitas kepala desa/lurah
Kepala desa/lurah memegang peranan penting dalam perhelatan demokrasi
karena secara kasat mata mereka adalah pimpinan langsung di tengah-
tengah masyarakat. Posisi mereka terhitung sangat menentukan karena
berhadapan langsung suara pemilih. Bawaslu mendorong pengawasan
partisipatif para kepala desa/lurah untuk menjamin pelaksanaan Pemilihan
Gubernur secara demokratis. Sosialisasi dilakukan di semua kabupaten/kota
dengan melibatkan lebih kurang 388 kepala desa/lurah se-Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung.
6. Talkshow di media televisi
Media massa merupakan sarana komunikasi yang efektif untuk
menyampaikan suatu informasi. Hal ini disadari betul oleh Bawaslu dan
karenanya talkshow melalui media massa menjadi pilihan yang tepat untuk
menyampaikan informasi mengenai Pemilihan Kepala Daerah. Adapun
28
dalam konteks ini, talkshow dilakukan RRI, TVRI, Radio Sonora, dan Radio
Komunitas.
7. Iklan layanan di radio
Iklan secara langsung di media massa menjadi salah satu pilihan yang
memang berkenaan dengan peran Bawaslu. Untuk menjangkau kawasan-
kawasan jauh secara audio, dipilih radio RRI dan Sonora yang memang
memiliki jangkauan relatif luas. Melalui sarana ini, Bawaslu dapat
mendesain paket informasi apa yang ingin disampaikan kepada publik luas.
8. Sosialisasi pengawasan melalui baliho
Untuk menjangkau masyarakat secara visual, dipilih media baliho untuk
menyampaikan informasi kepada publik luas. Baliho besar dengan informasi
yang sifatnya menghimbau dan mengajak menjadi pilihan Bawaslu. Baliho
besar terpasang di 18 titik sentral di semua kabupaten/kota di provinsi ini
selama kurun waktu November 2016 sampai dengan Februari 2017 kiranya
menjadi salah satu media komunikasi yang efektif untuk memancing
partisipasi masyarakat dalam mengawasi pemilihan gubernur secara
bersama-sama.
9. Sosialisasi pengawasan melalui media massa
Iklan di televisi lokal menjadi salah satu pilihan tepat dalam rangka
mengkomuikasikan informas seputar Pemilihan Gubernur. TAM TV dipilih
sebagai salah satu media partner dalam iklan pengawasan. Adapun durasi
tayangnya adalah 60 detik untuk 5 kali tayang per hari selama kurun waktu
Januri-Februari 2017.
10. Sosialisasi gerakan tolak golput
Sosialisasi tolak golput dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung bekerjasama dengan FISIP Universitas Bangka Belitung yang
melibatkan lebih kurang 300 orang mahasiswa dan dosen dari kampus ini.
Adapun sosialisasi model ini dipilih dengan membagikan brosur dan
mengedukasi secara langsung masyarakat di kantor-kantong publik. Adapun
jumlah sasarannya adalah 6.000 orang dengan sebaran di lebih kurang 27
titik keramaian di Kota Pangkal Pinang dan Kabupaten Bangka. Dalam
sosialisasi ini, mahasiswa juga melakukan survey untuk mengetahui
29
persepsi publik terhadap proses politik dan kinerja pengawasan. Kegiatan
ini berlangsung pada minggu terakhir menjelang pencoblosan.
11. Apel Siaga Pilkada
Apel Siaga Pilkada adalah sebuah acara yang dikemas dalam bentuk apel
bersama antara semua elemen yang terkait, antara lain unsur pengawas,
kepolisian, pemerintah daerah, kejaksaan, organisasi kemasyarakatan, dan
kalangan perguruan tinggi. Acara ini menjadi penting sebagai sarana untuk
membangun kesiapan dalam menghadapi dan menciptakan Pemilihan
Gubernur yang demokratis. Acara yang berlangsung pada tanggal 9 Februari
2017 ini dihadiri 556 orang dan dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu RI,
Prof. Dr. Muhammad.
30
12. Deklarasi Pilkada Santun
Deklarasi Pilkada Santun digelar
untuk membangun komitmen
semua pihak dalam menciptakan
kondusivitas penyelenggaran
Pemilihan Gubernur. Acara ini
berlangsung di Alun-Alun Taman
Merdeka pangkalpinang pada
tanggal 9 November 2016 dan
diikuti 266 peserta yang terdiri
atas stakeholders, pasangan
calon/perwakilannya, partai
politik, akademisi, media massa serta elemen keagamaan. Acara ini
diseenggarakan secara serentak bersama di 7 kabupaten/kota se-Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung.
31
BAGIAN V
PENEGAKKAN HUKUM DAN PENINDAKAN
A. Substansi Penegakkan Hukum dan Penindakan
Penegakkan hukum dan penindakan pada dasarnya berkenaan dengan
upaya untuk menyelesaikan masalah dalam konteks pengawasan yang sudah
tidak dapat diselesaikan pada aspek pencegahan. Badan Pengawas Pemilu
memang pada dasarnya terbagi atas dua aspek utama, yaitu aspek pencegahan
pelanggaran dan aspek penegakkan hukum yang diikuti dengan penindakan.
Penegakkan hukum dan penindakan dilakukan dalam rangka menciptakan rasa
adil bagi para pihak yang terlibat. Sebagai lembaga yang berada di tengah-
tengah pusaran kepentingan politik, penegakkan hukum dan penindakan kasus
pelanggaran penyelenggaraan Pemilu tentu rawan untuk dimaknai sebagai
keberpihakan. Meski demikian, dalam rangka mengatasi berbagai persoalan
yang mungkin muncul penegakkan hukum tentu berangkat dari regulasi yang
sudah diatur.
Meski penegakkan hukum dan penindakan menjadi salah satu cara untuk
menegakkan rasa adil, objektivitas, dan kualitas Pemilihan, namun
bagaimanapun pendekatan penegakkan hukum menjadi upaya terakhir ketika
aspek pencegahan, perbaikan, dan komunikasi serta koordinasi dianggap tidak
mampu lagi mencegah berkurangnya kualitas demokrasi. Namun pada tataran
yang prinsipil, penegakkan hukum tidaklah boleh negotiable dan kompromistis.
Hukum harus ditegakkan meski mungkin seringkali tidak menyenangkan semua
pihak.
Di tubuh lembaga Pengawasan Pemilu, dari tingkatan pusat sampai ke
tingkatan kecamatan, salah satu komisioner menaungi Divisi Hukum
Penindakan Pelanggaran. Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran merupakan
divisi yang diberikan kewenangan dan tanggung jawab untuk melakukan
serangkaian proses penanganan pelanggaran baik jenis pelanggaran
administrasi, kode etik, maupun pidana. Secara struktural Divisi Hukum
Penindakan Pelanggaran Provinsi Bangka Belitung bertanggung jawab kepada
Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bangka Belitung. Sementara itu, untuk
32
Tindak pidana Pemilu, penanganannya melibatkan instansi Kepolisian dan
Kejaksaan yang dikenal dengan Sentra Penegakkan Hukum terpadu
(Sentragakkumdu) sebagaimana diatur lebih rinci dalam Peraturan Bersama
Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik
Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung
Republik Indonesia.
B. Agenda-Agenda
1. Posko Penerimaan dan tindak lanjut Laporan/Temuan Dugaan Pelanggaran
Pemilihan
Posko ini dimaksudkan untuk menerima setiap laporan/temuan selama
pelaksanaan tahapan. Secara umum, posko ini berada di sekretariat masing-
masing lembaga pengawas. Posko juga biasanya dijadikan sebagai tempat
untuk melakukan koordinasi antarpengawas dan instansi terkait.
2. Penandatanganan Nota Kesepahaman /Memori Of Understanding (MOU)
bersama Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) dan Komisi Penyiaran
Daerah (KPAD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Kerjasama dengan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) dan Komisi
Penyiaran Daerah (KPID) adalah salah satu terobosan untuk menggalang
dukungan pengawasan secara partisipatif. KPAD berkenaan dengan pelibatan
anak-anak dibawah umur selama masa kampanye, sementara KPID
berkenaan dengan upaya untuk melaksanakan pengawasan pada media
penyiaran, utamanya terkait dengan kampanye.
3. Pembentukan Sentragakkudu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2016/
2017
Penegakkan Sentragakkumdu adalah amanat dari keputusan bersama antara
Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan untuk membentuk kelembagaan
penanganan pelanggaran Pemilu. Melalui kelembagaan yang bersifat ad hoc
ini, penanganan pelanggaran Pemilu dapat berlangsung lebih cepat dan
efisien.
33
4. Bimbingan Teknis Anggota Sentra Penegakkan Hukum Terpadu
(Sentragakkumdu) 2016/2017
Bimbingan Teknis kepada para anggota Sentragakkumdu dilakukan dalam
rangka menciptakan kesamaan persepsi dalam menangani pelanggaran
kasus yang potensial terjadi. Bimtek ini merupakan Bimtek terpadu dengan
pembekalan mengenai aturan dan dinamika yang mungkin muncul selama
tahapan penyelenggaraan pemilihan.
5. Sosialisasi Penanganan Pelanggaran Bagi Stakeholder Dan Kepala
Desa/Lurah
Sebagai elemen pemerintahan di satuan masyarakat, maka posisi Kepala
Desa/Lurah menjadi sangat penting utamanya sebagai sarana untuk
dimobilisasi oleh para kandidat. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan
bekal pemahaman aturan yang kuat kepada para pimpinan di tingkat desa
atau kelurahan mengenai dinamika yang berkembang dan sikap apa yang
seharusnya diambil.
C. Temuan-Temuan
Dalam melakukan pengawasan proses Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Bangka Belitung, Bawaslu dan Panwaskab/kota melakukan
pengawasan secara intensif dan melekat pada setiap tahapan. Dari Pengawasan
setiap tahapan tersebut tercatat bahwa masih terdapat banyak kesalahan-
kesalahan yang dilakukan oleh penyelenggara dan peserta pemilihan.
Pelanggaraan terjadi paling banyak pada masa kampanye dan masa
tenang, yaitu 52 temuan, kemudian selanjutya adalah tahapan pungut hitung
suara sebanyak 43 temuan, tahapan daftar pemilih sebanyak 15 temuan dan
terakhir tahapan rekrutmen dan logistik masing-masing 1 temuan. Berdasarkan
hasil pengawasan, pelanggaran pada masa kampanye dan masa tenang tersebut
dilakukan oleh tim sukses pasangan calon yang meliputi pemasangan alat
peraga kampanye yang tidak sesuai dengan aturan, Kampanye tidak
menyertakan STTP, penyebaran bahan kampanye yang tidak sesuai ukuran, dan
kampanye melibatkan anak-anak.
34
Temuan-temuan seperti ini tidak diteruskan menjadi temuan dugaan
pelanggaran dikarenakan semua permasalahan langsung diselesaikan secara
cepat dengan mengirimkan surat rekomendasi berupa teguran atau peringatan
kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota atau kepada tim pemenangan
pasangan calon.
Selama pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan
Bangka Belitung, mulai dari tahapan awal sampai Penetapan Pasangan calon
terpilih, Bawaslu Provinsi dan Panwaskab/Kota menerima laporan dugaan
pelanggaran dari masyarakat sebanyak 7 laporan, sementara itu, temuan
dugaan pelanggaran oleh Pengawas Pemilu sebanyak 26 temuan. Dari temuan
dan laporan yang diterima dari masyarakat, Pengawas menerima 11
temuan/laporan dugaan pelanggaran pidana yang diproses dalam
Sentragakkumdu. Tentu kajian mendalam dilakukan di Sentragakkumdu untuk
mengkategorisasi pelanggaran apa atau apakah termasuk bukan pelanggaran.
Berdasarkan hasil kajian, terdapat 11 pelanggaan administrasi, 2 pelanggaran
lainnya dan sebanyak 19 bukan termasuk pelanggaran pemilihan. Berdasarkan
Sentragakkumdu, 11 laporan/temuan dugaan pelanggaran pidana tersebut
dikategorikan bukan pelanggaran. Kesimpulan tersebut diperoleh setelah
Sentragakkumdu secara berjenjang melakukan klarifikasi.
Salah satu sebab yang menjadikan penanganan pelanggaran hukum
selama masa tahapan adalah dinamisnya proses berlangsungnya kasus yang
ditemukan atau dilaporkan. Hal ini disebabkan misalnya tahapan yang berganti
dengan cepat, dukungan bukti yang kuat, saksi yang menguatkan, atau tafsir
yang relatif beragam. Namun demikian, secara umum Bawaslu memainkan
peran penting selama tahapan pemilihan berlangsung untuk memastikan bahwa
semua kepentingan terjembatani secara adil, tanda keberpihakan.
35
BAGIAN V
PENUTUP
Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
adalah bagian dari tanggung jawab kelembagaan Bawaslu yang dibentuk untuk
menjamin proses politik elektoral berjalan secara adil dan transparan. Muara
utama dari proses elektoral dimaksud adalah terpilihnya pemimpin yang diperoleh
melalui jalur yang baik. Sebagai lembaga pengawas, tugas utama Bawaslu-lah
untuk mendorong dan memastikan bahwa negara menjamin penyaluran hak-hak
politik dan pada akhirnya memastikan bahwa proses kontestasi berlangsung
dalam suasana demokratis.
Secara kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia Bawaslu selama
penyelenggaraan tahapan Pemilihan sudah sangat baik, sekurang-kurangnya
terjadi peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni adanya
petugas Pengawas TPS (PTPS) yang telah secara nyata mendorong semakin tertib
dan terjaminnya pengawasan di semua lini. Meski demikian, sebagai lembaga yang
berangkat dari kekuatan utama yang bersifat sinergis antara negara, masyarakat,
dan elemen civil society, ada tantangan mendasar bagi organisasi dan sumber daya
manusianya, yakni soal perbedaan latar belakang, pendidikan, dan motivasi.
Sebagai cara untuk mengatasinya, maka Bawaslu melakukan berbagai terobosan
seperti Rekruitment Pegawai Sekretariat Non PNS di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung secara terbuka, Bimtek dengan cara simulasi disetiap tingkatan sampai
dengan Pengawas TPS, penguatan kapasitas SDM, dan memberikan reward and
punishment yang proporsional.
Secara umum, proses pengawasan tahapan pemilihan berlangsung dengan
baik. Selama tahapan berlangsung, antara lain pemutakhiran dan penetapan daftar
pemilih, pendaftaran calon, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara,
dan penetapan pemenang memang ditemukan beberapa pelanggaran dan laporan-
laporan. Meski demikian, karena sinergi dan koordinasi yang sudah berangkat dari
pemetaan sejak awal masa persiapan, maka berbagai persoalan dimaksud dapat
diselesaikan secara optimal. Bawaslu pada dasarnya melakukan komunikasi dalam
36
bentuk himbauan, rapat koordinasi, dan sosialisasi melalui berbagai sarana secara
intensif dalam rangka mendukung pengawasan yang lebih optimal.
Dari sisi partisipasi masyarakat, Bawaslu melakukan berbagai terobosan
dalam rangka mendorong lahirnya kesadaran untuk menempatkan pengawasan
sebagai tanggung jawab bersama semua elemen. Terobosan dimaksud diantaranya
adalah menggandeng mitra perguruan tinggi untuk turut melakukan sosialisasi
dan edukasi kepada masyarakat, diskusi terbatas dengan para generasi muda dan
aktivis, sosialisasi melalui berbagai media massa, baliho, dan iklan. Pelibatan
berbagai elemen menjadi kata kunci dalam mendorong meningkatkan kinerja
pengawasan. Bawaslu menyadari betul bahwa proses politik elektoral
mensyaratkan partisipasi yang sinergis antara semua elemen sehingga proses
politik yang hasilnya adalah untuk memilih pemimpin terbaik dapat diperoleh
melalui cara-cara yang demokratis dimana masyarakat terlibat secara aktif dan
kritis.
Dari sisi penegakkan hukum, memang ditemukan berbagai pelanggaraan
dan laporan selama tahapan kampanye. Meski demikian, dimensi penegakkan
hukum dan penindakan selama masa kampanye bergerak dinamis sehingga kajian-
kajian yang dilakukan terhadap dugaan pelanggaran dan temuan tidak banyak
yang bisa diproses ke jenjang berikutnya. Bawaslu dan jajarannya dengan
didukung oleh Kepolisian dan Kejaksaan melakukan langkah-langkah cepat selama
tahapan untuk merekomendasikan dan memutuskan kategori pelanggaran dan
tindaklanjutnya tanpa kehilangan sensitivitas yuridis.
Pada akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa proses pengawasan
selama masa Pemilihan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung berjalan dengan
baik. Proses ini didukung oleh manajemen internal yang antisipatif, dukungan
publik luas secara partisipatif, dan tentu problem kesadaran pengawasan bersama
menjadi kata kunci. Ke depan, diharapkan semakin ada penguatan kepada lembaga
pengawasan, sementara pada saat yang bersamaan beberapa regulasi dapat
ditingkatkan performanya, utamanya menyangkut pada penguatan sinergi
lembaga penegakkan hukum, penyusunan timeline yang lebih tertata, dan semakin
meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengawasan partisipatif.
