Laporan Proseding FGD Kawasan Perbatasan Sanggau, oleh : Ir. Asep Hendy S, MT, IAP

download Laporan Proseding FGD Kawasan Perbatasan Sanggau, oleh : Ir. Asep Hendy S,  MT, IAP

of 36

description

Institusional building for The Acelerated Development of Border Areas Project, DSF-Bappenas

Transcript of Laporan Proseding FGD Kawasan Perbatasan Sanggau, oleh : Ir. Asep Hendy S, MT, IAP

  • IBDABAi

    Summary, LAPORAN PROSEDING FOCUS GROUP DISCUSSION

    Dalam Rangka Penyusunan Naskah Kebijakan (Policy Paper) Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara Secara Terpadu (Lokus : Lini I-Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Prov. Kalbar)

    Kawasan perbatasan negara merupakan kawasan yang berada di depan dan sebagai pintu gerbang ke negara lain, dimana pertimbangan peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut termasuk pertimbangan aspek geo-strategis-politis dan pertimbangan aspek keamanan merupakan hal yang tidak dapat diabaikan. Salah satu tantangan besar pengembangan kawasan perbatasan adalah bagaimana menyinergikan semua stakeholder terkait dalam pengembangan kawasan dengan segala permasalahannya yang multidimensi, seperti terkait dengan kepastian garis batas (delimitasi dan demarkasi), pertahanan dan keamanan, kedaulatan, ketersediaan infrastruktur, pergerakan lintas batas, dan kelembagaan, serta kesejahteraan penduduk. Sejalan dengan Undang Undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP Nasional 2005-2025) telah menetapkan arah pengembangan wilayah perbatasan negara yaitu dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi inward looking, menjadi outward looking sehingga wilayah tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Berdasarkan UU tersebut, di samping pendekatan keamanan (security approach), maka pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan juga menggunakan pendekatan kesejahteraan (prosperity approach). Dengan pendekatan tersebut maka kawasan perbatasan negara merupakan kawasan strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pulau Kalimantan memiliki wilayah perbatasan di delapan daerah kabupaten di dua provinsi yaitu Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Kabupaten di Kalimantan Barat yang memiliki lima wilayah perbatasan adalah Kabupaten Sanggau, Kapuas Hulu, Sambas, Sintang, Bengkayang. Panjang garis perbatasan Kalimantan Barat dengan Sarawak adalah 847,3 kilometer yang melintasi 98 desa dalam 14 kecamatan, dan di Kalimantan Timur terdapat tiga wilayah perbatasan yaitu di Kabupaten Nunukan, Kutai Barat, dan Malinau sepanjang 1.038 kilometer dan melintasi 11 kecamatan serta 319 desa. Dari lima kabupaten di wilayah perbatasan Kalimantan Barat terdapat dua pintu lintas batas yang resmi yaitu di Kabupaten Sanggau (Entikong) dan Kabupaten Kapuas Hulu (Nanga Badau) dengan fasilitas CIQS yang sudah cukup baik. Sedangkan wilayah perbatasan lainnya seperti di Kabupaten Sambas (Dusun Aruk Desa Sebunga Kecamatan Sajingan), Bengkayang, Kabupaten Sintang, , dan Kapuas Hulu, Malinau dan Kutai Barat masih belum memiliki pos lintas batas (bordergate) yang resmi dan masih

  • IBDABAii

    dalam tahap pembangunan. Sesuai kesepakatan melalui forum Sosek Malindo, telah disepakati pembukaan beberapa pintu perbatasan secara bertahap di Kabupaten Kapuas Hulu, Sambas, Sintang dan Bengkayang. Potensi sumberdaya alam wilayah perbatasan di Kalimantan cukup besar dan bernilai ekonomi sangat tinggi, terdiri dari hutan produksi (konversi), hutan lindung, taman nasional, dan danau alam, yang semuanya dapat dikembangkan menjadi daerah wisata alam (ekowisata) serta sumberdaya laut yang ada di sepanjang perbatasan laut Kalimantan Timur maupun Kalimantan Barat. Beberapa areal hutan tertentu yang telah dikonversi tersebut telah berubah fungsi menjadi kawasan perkebunan yang dilakukan oleh beberapa perusahaan swasta nasional maupun yang bekerjasama dengan perkebunan asing yang umumnya berasal Malaysia. Seiring dengan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di wilayah tersebut, maka berbagai kegiatan ilegal telah terjadi seperti pencurian kayu atau penebangan kayu liar (illegal logging) yang dilakukan oleh oknum cukong negara tetangga bekerjasama dengan masyarakat setempat. Kegiatan penebangan kayu secara liar oleh penduduk setempat ini dipicu oleh kemiskinan dan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat di sekitar perbatasan, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di wilayah tersebut. Oleh sebab itu, untuk menggali informasi mengenai issue, akar masalah hingga permalasahan lokus tersebut maka RPL (Regional Project Leader) melakukan survey terjun ke lapangan langsung (on the spot). Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk menemukenali berbagai issue dan permalasahan secara nyata yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan masyarakat dan aparat setempat tentang pembangunan kawasan perbatasan Negara selama ini. Kemudian hasil temuan lapangan tersebut dijadikan dasar untuk kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka Penyusunan Naskah Kebijakan (Policy Paper) Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara Secara Terpadu yang melibatkan stakeholder terkait di tingkat kabupaten untuk merespon permasalahan lokus tersebut baik dari sisi strategi maupun kebijakan yang akan dilakukan. Berikut ini dapat disampaikan beberapa masukan FGD dalam kerangka penyusunan naskah kebijakan pengelolaan batas wilayah dan kawasan perbatasan perbatasan secara terpadu dari Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut: 1. Aspek Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah

    Adanya indikasi patok batas hilang dan bergeser terutama untuk jenis patok yang diameter kecil (lebar 10 cm, tinggi 1m), mudahnya keluar masuk orang maupun barang, border pada umunya kurang terawasi (Desa Bungkang, Lubuk Sabuk dan Sei Tekam), belum tersedianya gerbang batas Negara di Dsn Segumun, Bantan dan Bungkang. Hal ini terjadi akibat kurang terpantaunya patok ke setiap pelosok batas, jalan akses yang minim dan minimnya sarana mobilisasi. terkait dengan persoalan tersebut strategi yang perlu dilakukan melalui pengawasan, pemeliharaan yang rutin

  • IBDABAiii

    dengan ditunjang oleh penyediaan sarana dan prasarana yang memadai baik dari infrastruktur jalan maupun peralatan patroli.

    2. Aspek Pertahanan Keamanan dan Penegakan Hukum Sarana dan prasarana PAMTAS di 31 titik perbatasan yang dirasakan masih minim terutama untuk akses baik informasi, data, maupun transportasi ke setiap areal pengawasan dekat (5-10 Km), sedang (10-15 Km) dan jauh (15-20 Km). Kadang factor jenuh kerap melanda karena factor minim sarana hiburan dan rotasi yang terlalu lama, Selain itu berlangsungnya kegiatan illegal (mining, trading, trafficking, logging) dibeberapa titik yang merupakan akses yang tidak terpantau dan terawasi oleh pihak berwenang sebagai akibat minimnya saranna maupun prasarana pendukung seperti tersebut diatas. Untuk itu strategi yang perlu dilakukan adalah dengan pembuatan helipad dan helipod dengan dilengkapi dengan pengadaan pesawat helikoter untuk memudahkan patroli, pengadaan tower dan sarana telekomunikasi yang canggih, perlu perubahan rotasi piket dan patrol untuk menghilangkan kejenuhan, pemberian insentif kepada semua petugas kawasan perbatasan Negara.

    3. Aspek Pembangunan Ekonomi Kawasan Untuk aspek ekonomi kawasan lebih cenderung kepada factor masyarakatnya miskin yaitu miskin informasi, pelayanan social, aksesibilitas (pencapaian), infrastruktur, pendapatan, sehingga mereka lebih memilih untuk memenuhi kelima aspek itu ke Negara tetangga Malaysia karena dari jarak jangkau, kemudahan, kelengkapan, serta pelayanan yang memuaskan. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka strategi yang perlu dilakukan yaitu dengan mengoptimalkan lahan-lahan pertanian dan perkebunan di kawasan perbatasan dengan bantuan dari pemerintah dan swasta dalam hal alih teknologi (pra panen dan paska panen) maupun pemberian scheme kredit. Kemudian penyediaan aspek aksesibilitas untuk jalur distribusi barang dan orang yang bisa menjangkau ke setiap pelosok desa dengan pembanguna jalan akses serta moda angkutan perdesaan.

    4. Aspek Pelayanan Sosial Dasar Pada umumnya masyarakat kawasan perbatasan kekurangan dalam hal pelayanan social dasar seperti minimnya jumlah sarana pendidikan maupun tenaga pengajarnya, kesehatan (termasuk tenaga medis dan peralatannya), pelayanan listrik dan air bersih dan air minum. Sehingga tingkat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakatnya rendah pula, untuk memenuhi hal tersebut sebagian masyarakatnya ada yang bersekolah dinegara tetangga karena lahir dan mempunyai akte Negara Malaysia, selain itu untuk memenuhi kebutuhan penerangan listrik sebagian bisa membeli dari Malaysia dengan harga murah. Disamping itu masalah yangkerap terjadi di kawasan perbatasan dengan adanya kegiatan trafficking terutama di jalur jalan setapak yang tidak terpantau oleh PAMTAS. Terkait dengan

  • IBDABAiv

    hal tersebut perlu pembangunan fisik sarana dan prasarasa dasar yang memadai pemberdayaan masyarakat dengan disertai pembangunan wawasan kebangsaan sejak usia dini supaya patok hatinya tidak bergeser seperti Patok Batas Wilayah Negara. Selain itu perlu tenaga sukarelawan dibidang pendidikan, kesehatan, ehli ekonomi kerakyatan yang tangguh dan teruji untuk terjun langsung di kawasan perbatasan. Selain itu untuk meminimasilir kegiatan trafficking perlu dibukanya keran peluang usaha/lapangan kerja yang bisa menampung pengangguran di kawasan perbatasan.

    5. Aspek Penguatan Kelembagaan Belum adanya keterpaduan kemeterian/lembaga dalam rangka membangun kawasan perbatasan, sehingga tingkat koordinasi antar instansi di daerah masih kurang dan masih mengandalkan ego sektoral. Selain itu faktor kewenangan pelaksanaan program pembangunan yang masih tarik-menarik antar kepentingan antara pusat dan daerah. Oleh karena itu perlu sinkronisasi dan keterpaduan baik program, pelaksanaan, kewenangan maupun pengelolaan pembangunan kawasan perbatasan.

  • IBDABAv

    DAFTAR ISI Summary Report i Daftar Isi iv Daftar Peserta FGD v Bab I PENDAHULUAN

    1.1. Latar Belakang 1 1.2. Tujuan 5 1.3. Keluaran 5 1.4. Metodologi 6 1.5. Peserta dan Narasumber 6 1.6. Tempat dan Jadwal FGD 7

    Bab II PROSES DAN HASIL PELAKSANAAN FGD

    2.1. Input Focus Group Discussion 8 2.2. Pelaksanaan Focus Group Discussion 13 A. Hasil FGD Kelompok 1 14 B. Hasil FGD Kelompok 2 16 C. Hasil FGD Kelompok 3 18 2.3. Penutup Kegiatan 19

    LAMPIRAN 1. Surat Undangan, Absensi 2. Dokumentasi FGD

  • IBDABAvi

    TABEL DAFTAR PESERTA, INSTANSI DAN KELOMPOK FGD

  • IBAD-BA - 1

    1.1 LATAR BELAKANG A. Umum Sejalan dengan reorientasi kebijakan baru dalam pengelolaan perbatasan wilayah negara sebagai beranda depan negara, Pemerintah pusat sesuai dengan UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara telah membentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melalui Kepres No.12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan. BNPP merupakan suatu badan atau organisasi pemerintah yang dibentuk dengan tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi serta pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan (Perpres No. 12/2010, Pasal 3). Untuk melaksanakan tugas tersebut, salah satu fungsi yang diselenggarakan BNPP adalah penyusunan dan penetapan Rencana Induk dan Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (Perpres No. 12/2010, Pasal 4 poin a). Rencana Induk merupakan instrumen untuk mengintegrasikan program pembangunan yang berbasis wilayah secara terarah, bertahap, dan terukur serta menjadi acuan kebijakan seluruh sektor (K/L) dalam pengelolaan perbatasan. Untuk itu, sinergitas kebijakan dan kegiatan antar sektor, antar daerah, maupun antara pusat-daerah serta kontribusi pihak swasta dalam upaya percepatan pengembangan kawasan perbatasan sangat penting dilakukan, melalui konsultasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) di tingkat pusat dan daerah untuk mendapatkan kesepakatan mengenai arahan kebijakan, strategi dan agenda program prioritas yang akan dilaksanakan.

    PENDAHULUAN

  • IBAD-BA - 2

    Dari penyusunan rencana induk pengelolaan perbatasan, agenda rencana induk dibagi dalam dua agenda utama, yaitu: (i) Pengelolaan Batas Wilayah Negara; dan (ii) Pembangunan Kawasan Perbatasan. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 dan 6 serta Pasal 9, 10, dan 11 dalam UU No. 43 tahun 2008. Perumusan arah dan kebijakan juga mengacu kepada, Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Presiden No. 78 tahun 2005 tentang Pulau-Pulau Kecil Terluar, Undang-Undang No. 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Undang-Undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2005-2025), Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Undang-Undang No. 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara; Undang-Undang No. 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2010-2014), Peraturan Presiden No. 12 tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Peraturan Pemerintah No. 62 tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar. Dalam penentuan cakupan wilayah administrasi perbatasan dan wilayah konsentrasi pengembangan (WKP), maka sesuai dengan UU 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara dan UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang diperinci dalam PP No. 26 tahun 2008 tentang RTRWN, Kawasan perbatasan merupakan kawasan strategis nasional dari sudut pandang pertahanan dan keamanan yang meliputi 10 kawasan (3 kawasan perbatasan darat serta 7 kawasan perbatasan laut dan pulau-pulau kecil terluar. Dalam Rencana Induk 2011-2014, ruang lingkup kawasan perbatasan mengacu kepada 10 kawasan perbatasan yang ditetapkan dalam RTRWN, terdiri dari 3 kawasan perbatasan darat dan 7 kawasan perbatasan laut, sedangkan unit analisis sesuai UU No. 43 tahun 2008 yaitu wilayah kecamatan yakni kawasan perbatasan darat meliputi kecamatan-kecamatan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga di wilayah darat, sedangkan kawasan perbatasan laut selain meliputi wilayah perairan Laut Teriorial, Landas Kontinen, dan ZEE yang berbatasan dengan negara tetangga, juga termasuk kecamatan-kecamatan perbatasan laut yang memiliki keterkaitan fungsional dan nilai strategis bagi pengelolaan kawasan perbatasan laut. Kecamatan perbatasan laut pada Rencana Induk ini didefinisikan dengan 3 kriteria, yaitu: a) Memiliki lokasi pulau-pulau kecil terluar, terutama 12 pulau terluar yang rawan dari sisi pertahanan-keamanan dan pulau berpenduduk; b) Berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN); c) adanya exit-entry point resmi yang disepakati dengan negara tetangga melalui Border Crossing Agreement (BCA), atau memiliki interaksi ekonomi dengan negara tetangga yang ditandai dengan Border Trade Agreement (BTA). Berdasarkan krateria diatas diperoleh bahwa Cakupan Wilayah Pengelolaan (CWP) Perbatasan mencakup 21 Provinsi, 64 Kabupaten dan 190 Kecamatan, sedangkan Wilayah Konsentrasi Pengembangan (WKP) pada wilayah adminitrasi tingkat Kabupaten terdiri dari tiga urutan prioritas yaitu Prioritas I,II dan III, dimana pada Periode 2011-2014 pengelolaan perbatasan akan di fokuskan pada WKP I dan WKP II yang mencakup 12 Provinsi, 38 Kabupaten dan 111 Kecamatan.

  • IBAD-BA - 3

    Berdasarkan sasaran pembangunan jangka menengah di atas, maka fokus prioritas pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan difokuskan pada: (1) Penyelesaian penetapan dan penegasan batas wilayah negara; (2) Peningkatan upaya pertahanan, keamanan, serta penegakan hukum, (3) Peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan; (4) Peningkatan pelayanan sosial dasar, dan (5) Penguatan kapasitas kelembagaan dalam pengembangan kawasan perbatasan secara terintegrasi, sebagai agenda yang menentukan arah kebijakan, strategi, sasaran, indikator, lokasi serta sumber pembiayaan pembangunan. B. Khusus Wilayah perbatasan Kalimantan memiliki letak yang sangat strategis, karena terletak ditengah-tengah wilayah negara-negara Asia Tenggara, dan diapit oleh 2 jalur pelayaran internasional, yaitu Laut Cina Selatan dan Laut Sulawesi/Sulu. Peran strategis wilayah perbatasan Kalimantan selain sebagai security belt, juga merupakan gateway dan image bangsa. Selain itu, dengan sumberdaya hutan yang sangat luas maka dalam lingkup lingkungan global, wilayah ini merupakan buffer zone dan paru-paru dunia. Wilayah perbatasan Kalimantan, saat ini merupakan wilayah perbatasan yang interaksinya dengan negara tetangga paling besar, baik dalam hal perdagangan, lintas tenaga kerja serta hubungan sosial dan kekerabatan. Posisi strategis yang dimiliki wilayah perbatasan Kalimantan belum dieksplorasi dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat dan devisa negara karena perannya sebagai security belt sangat menonjol yang memang sangat diperlukan pada masa itu. Hal ini mengakibatkan wilayah perbatasan Indonesia terabaikan dan dianggap sebagai wilayah yang harus dijaga keamanannya. Dengan kondisi tertinggal, terpencil serta terbatasnya sarana dan prasarana sementara berhadapan dengan wilayah permukiman yang memiliki sarana dan prasarana yang baik serta kemampuan sumberdaya manusia yang tinggi, maka terjadilah hubungan sosial ekonomi yang timpang. Kondisi ini apabila dibiarkan, akan menimbulkan dampak yang kurang baik, terutama citra Indonesia yang semakin terpuruk di dunia internasional. Secara umum karakteristik dan potensi kabupaten-kabupaten di perbatasan Kalimantan Barat dengan Sarawak adalah: Kabupaten Sambas dan Bengkayang bila dibandingkan dengan kabupaten lain

    relatif lebih maju dalam sektor tanaman pangan, perkebunan rakyat, peternakan, perikanan, dan perdagangan.

    Kabupaten Sanggau lebih memfokuskan pada pengembangan perkebunan rakyat, perkebunan besar dan tanaman pangan.

    Kabupaten Sintang memiliki potensi kehutanan dan pertambangan yang cukup dominan, demikian pula sektor perkebunan dan tanaman pangan.

    Kabupaten Kapuas Hulu hampir memiliki potensi dan karakteristik yang sama dengan Kabupaten Sintang kecuali untuk sektor perikanan air tawar.

    Secara geografis provinsi Kalimantan Barat berbatasan langsung dengan Negara Bagian Serawak (Malaysia) yang membentang sepanjang lebih kurang 966 Km yang meliputi 5 (lima) kabupaten. Kelima kabupaten tersebut antara lain Kabupaten Kapuas Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu. Dari lima kabupaten ini terbagi menjadi dua lini yaitu kecamatan lini I dan kecamatan lini II.

  • IBAD-BA - 4

    Kecamatan Lini I 14 kecamatan : Kecamatan Paloh, Sajingan Besar, Jagai Babang, Siding, Entikong, Sekayam, Ketunggau Hulu, Ketunggau Tengah, Putussibau Utara, Putussibau Selatan, Puring Kencana, Badau, Batang Lupar dan Kecamatan Embaloh Hulu Kecamatan Lini II 34 kecamatan : Kecamatan Tangaran, Teluk Keramat, Galing, Subah, Jawai, Sejangkung, Seluas, Sanggau Lido, Tujuh Belas, Lido, Beduai, Noyan, Jangkang, Bonti, Kembayan, Ketunggau Hilir, Sepauk, Tempunak, Sei Tebelian, Binjai, Sintang, Semitau, Selimbau, Suhaid, Embaloh Hilir, Jongkong, Bunut Hilir, Kalis, Silat Hilir, Empanang, Bika, Belitang Hulu, Belitang Hulu, Belitang Hilir dan Kecamatan Belitang. Provinsi Kalimantan Barat merupakan kawasan perbatasan darat dengan Negara Malaysia yang sejalan dengan pasal 6 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara yang sudah terbagi kedalam dua lini beberapa wilayah kecamatan seperti yang telah tersebut diatas. Dengan adanya kebijakan tersebut maka wilayah Kecamatan Sekayam merupakan salah satu wilayah yang mempunyai beban cukup besar yang berfungsi sebagai beranda depan NKRI. Untuk itu dalam rangka penyusunan naskah kebijakan Pembangunan Kawasan Perbatasan Secara Terpadu maka wilayah Kecamatan Sekayam menjadi salah satu lokasi kasus (lokus) kajian dengan melihat 5 (lima) aspek yang sesuai dengan arahan kebijakan dan focus Prioritas Pembangunan Kawasan Perbatasan Tahun 2010-2014 yaitu (1) Penyelesaian penetapan dan penegasan batas wilayah negara; (2) Peningkatan upaya pertahanan, keamanan, serta penegakan hukum, (3) Peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan; (4) Peningkatan pelayanan sosial dasar, dan (5) Penguatan kapasitas kelembagaan dalam pengembangan kawasan perbatasan secara terintegrasi.

    B. Khusus Pulau Kalimantan memiliki wilayah perbatasan di delapan daerah kabupaten di dua provinsi yaitu Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Kabupaten di Kalimantan Barat yang memiliki lima wilayah perbatasan adalah Kabupaten Sanggau, Kapuas Hulu, Sambas, Sintang, Bengkayang. Panjang garis perbatasan Kalimantan Barat dengan Sarawak adalah 847,3 kilometer yang melintasi 98 desa dalam 14 kecamatan, dan di Kalimantan Timur terdapat tiga wilayah perbatasan yaitu di Kabupaten Nunukan, Kutai Barat, dan Malinau sepanjang 1.038 kilometer dan melintasi 11 kecamatan serta 319 desa.

    Dari lima kabupaten di wilayah perbatasan Kalimantan Barat terdapat dua pintu lintas batas yang resmi yaitu di Kabupaten Sanggau (Entikong) dan Kabupaten Kapuas Hulu (Nanga Badau) dengan fasilitas CIQS yang sudah cukup baik. Sedangkan wilayah perbatasan lainnya seperti di Kabupaten Sambas (Dusun Aruk Desa Sebunga Kecamatan Sajingan), Bengkayang, Kabupaten Sintang, , dan Kapuas Hulu, Malinau dan Kutai Barat masih belum memiliki pos lintas batas (bordergate) yang resmi dan masih dalam tahap pembangunan. Sesuai kesepakatan melalui forum Sosek Malindo, telah disepakati pembukaan beberapa pintu perbatasan secara bertahap di Kabupaten Kapuas Hulu, Sambas, Sintang dan Bengkayang.

  • IBAD-BA - 5

    Potensi sumberdaya alam wilayah perbatasan di Kalimantan cukup besar dan bernilai ekonomi sangat tinggi, terdiri dari hutan produksi (konversi), hutan lindung, taman nasional, dan danau alam, yang semuanya dapat dikembangkan menjadi daerah wisata alam (ekowisata) serta sumberdaya laut yang ada di sepanjang perbatasan laut Kalimantan Timur maupun Kalimantan Barat. Beberapa areal hutan tertentu yang telah dikonversi tersebut telah berubah fungsi menjadi kawasan perkebunan yang dilakukan oleh beberapa perusahaan swasta nasional maupun yang bekerjasama dengan perkebunan asing yang umumnya berasal Malaysia. Seiring dengan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di wilayah tersebut, maka berbagai kegiatan ilegal telah terjadi seperti pencurian kayu atau penebangan kayu liar (illegal logging) yang dilakukan oleh oknum cukong negara tetangga bekerjasama dengan masyarakat setempat. Kegiatan penebangan kayu secara liar oleh penduduk setempat ini dipicu oleh kemiskinan dan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat di sekitar perbatasan, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di wilayah tersebut. Oleh sebab itu, untuk menggali informasi mengenai issue, akar masalah hingga permalasahan lokus tersebut maka RPL (Regional Project Leader) melakukan survey terjun ke lapangan langsung (on the spot). Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk menemukenali berbagai issue dan permalasahan secara nyata yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan masyarakat dan aparat setempat tentang pembangunan kawasan perbatasan Negara selama ini. Kemudian hasil temuan lapangan tersebut dijadikan dasar untuk kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka Penyusunan Naskah Kebijakan (Policy Paper) Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara Secara Terpadu yang melibatkan stakeholder terkait di tingkat kabupaten untuk merespon permasalahan lokus tersebut baik dari sisi strategi maupun kebijakan yang akan dilakukan.

    1.2 TUJUAN Tujuan umum melaksanaan Kelompok Diskusi Terbatas (FGD) adalah Diperolehnya informasi tentang isu strategis, arah kebijakan, strategi pengelolaan dan program dalam pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang spesifik di lokasi pilot project Kecamatan Sekayam sebagai Lini I kawasan perbatasan Negara di Kabupaten Sanggau selain Kecamatan Entikong. Adapun tujuan dari pelaksanaan Kelompok Diskusi Terbatas (FGD) ini adalah : 1) Teridentifikasinya strategi dan kebijakan perbatasan darat dari Aspek Penetapan

    dan Penegasan Batas, Aspek PertahananKeamanan dan Hukum serta Kelembagaan.

    2) Teridentifikasinya strategi dan kebijakan kawasan perbatasan darat dari Aspek Ekonomi Kawasan dan;.

    3) Teridentifikasinya strategi dan kebijakan kawasan perbatasan darat dari Aspek Pelayanan Sosial Dasar.

    1.3 KELUARAN Adapun hasil yang diharapkan (out-put) yang diharapkan dari penyelengaraan Kelompok Diskusi Terbatas (FGD) adalah :

  • IBAD-BA - 6

    1) Rumusan isu strategis sebagai bahan penyusunan Naskah Kebijakan (Policy Paper) Pembangunan Kawasan Perbatasan Secara Terpadu.

    2) Base line data kecamatan perbatasan sebagai bahan penyusunan kerangka Monitoring dan Evaluasi.

    1.4 METODOLOGI

    Metode pelaksanaan FGD dilakukan secara partisipatif dengan mengedepankan aspirasi terkait dengan isu yang berkembang di wilayahnya masingmasing. 1. Input Focus Group Discussion (FGD) Sambutan dari Bupati Sanggau Pengarahan dari Kepala Bappeda Sanggau Paparan kegiatan Institution Building for The Accelerated Development of

    Border. 2. Proses FGD

    1) Penyajian/Presentasi 2) Diskusi Kelompok 3) Tanya Jawab.

    3. Output FGD 1) Rumusan isu strategis sebagai bahan penyusunan Naskah Kebijakan (Policy

    Paper) Pembangunan Kawasan Perbatasan Secara Terpadu 2) Base line data kecamatan perbatasan sebagai pendukung kerangka monitoring

    dan Evaluasi

    1.5 PESERTA, NARA SUMBER 1. Peserta Unsur Muspida 1. Bupati Sanggau 2. Ketua DPRD Kabupaten Sanggau 3. Kodim Kabupaten Sanggau 4. Polres Kabupaten Sanggau Unsur Lembaga/Badan/kantor/SKPD kabupaten, terdiri dari : 5. Bappeda Kabupaten Sanggau 6. Assistensi Pemerintahan Kabupaten sanggau 7. Bagian tata Pemerintahan Setda Kabupaten Sanggau 8. Bagian Pertanahan Setda Kabupaten Sanggau 9. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau 10. Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau 11. Dinas Pendidikan Kabupaten Sanggau 12. Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sanggau 13. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sanggau 14. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten sanggau 15. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sanggau 16. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sanggau 17. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Sanggau 18. Dinas Pariwisata Kabupaten Sanggau 19. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes Kabupaten Sanggau 20. Badan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sanggau 21. Badan Penyuluhan (BP4K) Kabupaten Sanggau 22. Kantor P2MD Kabupaten Sanggau

  • IBAD-BA - 7

    W AK T U A G E N D A K E T E R AN G A N T ang g a l, 2 1 Ju li 2 0 1 1 0 8 .30 08 .4 5 P end afta r an P ese rt a T im K er ja (R P L / Sta f B ap p ed a )0 8 .45 09 .0 0 S am b u tan B ap ak B u pa t i / W ak il B u p a ti /

    S ekd a K ab . S ang g au B u p a ti/W ak il B u p a t i/S ek da

    0 9 .00 09 .1 5 P eng an ta r Pek er jaan / IB A D -B A / D SF B A PP E N A S 0 9 .15 09 .3 0 P apar an R enca na I nd u k B a tas w ilay ah

    d an K awa san P erb a tasan 2 0 11 - 2 01 4 B N PP

    0 9 .30 09 .4 5 P apar an B ap p eda m eng en a i Ko n sep P em b an gu n an Kaw asan P er ba tasa n da r i P e rsp ek tif R T R K abu p a ten S ang g au

    K epa la B ap ped a Ka b. San gg au

    0 9 .45 10 .0 0 P apar an ten tang P en yu su nan I su S tra teg is, a r ah k eb ijak an , st ra teg i da n sasa r an p en g e lo laan b a tas w ilaya h da n k aw asan P erb a tasan K a lim an tan B ara t d a la m r an gk a Pen y u su na n Po l ic y Pap er se r ta P en je la san M eto d e F G D .

    K o ns u ltan D S F

    1 0 .00 10 .1 5 R eh a t K o p i P an it ia1 0 .15 13 .0 0 D isku si K e lo m po k

    K e lo m p o k 1 : A spek p en e tap an d an Pen eg asan

    B a tas, Pe r tahan an, K eam a nan d an Pen eg ak an Hu k u m d an Asp ek K e lem bag aa n.

    K e lo m p o k 2 : A sp ek E k o n o m i kaw as an K e lo m p o k 3 : A sp ek P e lay an an S o sia l D asa r

    P ese rt a FG D y an g te r bag i k ed a lam 3 Ke lo m p o k p em b ah asan

    1 3 .00 14 .0 0 Ist ira ha t d an M a ka n sia n g P an it ia1 4 .00 15 .0 0 L a nj u ta n D isku si K e lo m p o k : P ese rt a FG D y an g te r bag i

    k ed a lam 3 ke lo m p o k p em b ah asan

    1 5 .00 15 .3 0 R eha t K o p i P an it ia1 5 .30 16 .3 0 P le no : P en ya jian d an Pe m b ahas an H asi l

    D is ku s i T iap K e lo m po k P ese rt a FG D

    1 6 .30 16 .4 5 Per u m u san d an R an g ku m an h asi l FG D

    Pen u tup an F G D

    K o ns u ltan D S F B ap p ed a

    Unsur Wilayah Pemerintahan Kecamatan 23. Kecamatan Entikong 24. Kecamatan Sekayam Unsur Lembaga/Badan/kantor Pusat yang berkedudukan di

    Kabupaten Sanggau : 25. Kantor Imigrasi 26. Kantor Bea dan Cukai 27. Balai Karantina 28. BPN Kabupten sanggau 29. LSM Anak bangsa 30. Ketua AP3I 31. Ketua Kadin Kabupaten Sanggau

    2. Nara Sumber

    32. BAPPENAS ( Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal ) 33. Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan ( BNPP ) 34. Konsultan DSF

    1.6 TEMPAT DAN JADWAL FGD Tempat penyelengaraan Focus Group Discussion (FGD) di laksanakan di Ruang Musyawarah Lantai I Kantor Bupati Jl. Jenderal Sudirman No. 1 Sanggau Provinsi Kalimantan Barat, pada tanggal 21 Juli 2011 dengan jadwal acara sebagai berikut:

  • IBAD-BA - 8

    2.1 INPUT FOCUS GROUP DISCUSSION

    A. Sambutan dan Sekaligus Pembukaan Acara FGD oleh Bupati Sanggau yang diwakili oleh Ketua Bappeda Sanggau Bapak Yus Suhardi (materi terlampir) Dalam Rencana Pembnagunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) tahun 2010-2014, salah satu isu strategis adalah Pembangunan Kawasan Perbatasan. Kawasan Perbatasan berperan sangat strategis dalam menjaga keutuhan kadaulatan wilayah nasional. Namun permasalahan yang dihadapi adalah tingginya kesenjangan pembangunan dengan wilayah negara tetangga sehingga menyebabkan masyarakat di kawasan perbatasan lebih memilih berhubungan dengan negara tetangga yang memililki prasarana penunjang yang relative baik. Mengingat wailayah Kalimantan memiliki posisi geografis yang strategis di Indonesia, maka arah pengembangan wilayah RPJMN antara lain : 1. Mendayagunakan posisi strategis secara geografis yang berdekatan dengan

    Negara baguan Malaysia di Serawak dan Sabah dalam kerangka kerjasama ekonomi sub regional BIMP-EAGA; dan

    PROSES DAN HASIL FGD

  • IBAD-BA - 9

    2. Mendorong percepatan penanganan kawasan perbatasan antarnegara dengan Negara Malaysia di Serawak dan Sabah sebagai beranda depan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

    Untuk mendukung RPJMN khususnya dalam pembangunan wilayah perbatasan, salah satu misi dalam RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2009-2014 adalah percepatan pembangunan wilayah perbatasan yang sinergis, terukur, dan berkelanjutan pada kawasan cepat tumbuh dan tertinggal. Misi ini dimaksudkan percepatan pembangunan wilayah melalui peningkatan sumber daya manusia maupun sarana dan prasarananya agar masyarakat yang berada di kawasan perbatasan tidak tertinggal dan kawasan perbatasan benar-benar menjadi beranda depan NKRI sebagaimana dicita-citakan. Melihat kondisi serta kebijakan-kebijakan pendukung tersebut, maka diharapkan agar masing-masing instansi dapat menyusun/menyampaikan program-program prioritas dalam pembangunan perbatasan, sehingga program dan kebijakan yang diambil dan dibahas hari ini akan menjadi acuan dalam pembangunan kawasan perbatasan dan berbagai aspek sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Harapannya semoga apa yang dilaksanakan pada hari ini dapat mencapai sasaran-sasaran pembangunan kawasan perbatasan Sanggau sebagai Beranda Depan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Kalimantan Barat.

    B. Pengantar Pekerjaan dalam rangka Penyusunan Naskah Kebijakan (policy paper) Pengelolaan Kawasan Perbatasan Secara Terpadu Oleh Bapak Pringgadi Krisdanto dari Bappenas (materi terlampir).

    Pembangunan Kawasan Perbatasan merupakan bagian dari Prioritas Nasional (poin 10 yaitu Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik) dan Prioritas Bidang (poin 9 yaitu Wilayah dan Tata Ruang prioritas bidang Pembangunan Kawasan Perbatasan) dalam RPJMN 2010-2014. Adapun Isu Pengelolaan Batas Wilayah dan Kawasan Perbatasan hingga tahun 2012 adalah : 1. Segmen batas wilayah negara belum terselesaikan sehingga menimbulkan

    potensi konflik dengan negara tetangga; 2. Terjadinya kegiatan-kegiatan ilegal yang bersifat lintas batas negara; 3. Belum optimalnya pembangunan kecamatan perbatasan berbasis potensi

    sumberdaya lokal; 4. Keterbatasan akses transportasi yang menghambat upaya pengamanan

    wilayah, peningkatan pelayanan sosial dasar, serta pengembangan kegiatan ekonomi lokal secara berkelanjutan di kecamatan-kecamatan perbatasan;

    5. Rendahnya kualitas SDM dan tingkat kesejahteraan masyarakat; 6. Kesenjangan pembangunan dengan wilayah negara tetangga di beberapa

    kawasan; dan 7. Terbatasnya infastruktur pendukung kegiatan ekonomi seperti listrik, air

    bersih, telekomunikasi. Maka untuk sasaran dan arah kebijakan pengelolaan Batas Wilayah dan Pembangunan Perbatasan dalam RKP Tahun 2012 adalah :

  • IBAD-BA - 10

    1. Tercapainya kemajuan yang signifikan dalam upaya penyelesaian segmen batas darat dan laut antara RI dengan Malaysia, Filipina, Singapura, Timor Leste, Vietnam, dan Palau

    2. Menurunnya tingkat kejadian kegiatan ilegal secara gradual di seluruh kawasan perbatasan darat dan laut

    3. Meningkatnya akses masyarakat kepada sarana dan prasarana dasar, dengan prioritas 39 kecamatan perbatasan

    4. Meningkatnya pendapatan masyarakat dengan prioritas di 39 kecamatan perbatasan prioritas

    5. Terciptanya keterkaitan sistem produksi dan distribusi antara Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dengan pusat kegiatan di sekitarnya dalam suatu sistem kawasan pengembangan ekonomi.

    Sedangkan arah kebijakannya Optimalisasi dan konsolidasi kontribusi seluruh stakeholder dalam upaya penegasan kedaulatan wilayah NKRI dan peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan ekonomi dan social dasar di 39 kecamatan perbatasan prioritas. Dalam pelaksanaan program pembangunan kawasan perbatasan akan terdiri dari unsur-unsur K/L yang terlibat, agar dalam perjalanannya seiring dan sejalan maka diperlukan Manajemen Pembangunan Kawasan Perbatasan secara Terpadu. Pengelolaan Perbatasan ibarat sebuah Orkestra Besar yang memerlukan harmonisasi antara seluruh pelaku yang terlibat didalamnya 35 K/L, 12 Provinsi, 38 Kab/Kota, Swasta dan Masyarakat. BNPP sebagai dirigen pengelolaan batas wilayah dan perbatasan, dokumen Pengelolaan Perbatasan (Grand Design, Rencana Induk, Rencana Aksi) sebagai instrument untuk melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi (KISS) lintas pelaku. Sedangkan K/L, Pemda, swasta dan masyarakat sebagai pelaksana kegiatan pembangunan di kawasan perbatasan. Selain itu instrument yang mempunyai peranan penting sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan kawasan perbatasan secara terpadu yaitu Policy Paper, dimana output nya yaitu : Terumuskannya rekomendasi kebijakan khusus pembangunan kawasan

    perbatasan bagi seluruh sektor terkait dan Pemda , yang disusun melalui pengkajian isu/masalah spesifik kawasan perbatasan.

    Terumuskannya rekomendasi mengenai sistem dan prosedur kelembagaan dalam perencanaan pembangunan kawasan perbatasan secara terpadu.

    Sedangkan hasil yang diharapkan yaitu : Kesesuaian antara kebutuhan spesifik perbatasan dengan kebijakan dan

    program yang dilaksanakan oleh K/L dan Pemda Meningkatnya alokasi anggaran K/L dan Pemda bagi pembangunan lokasi

    prioritas kawasan perbatasan. Tertatanya hubungan kerja antar lembaga di pusat dan daerah dalam hal

    perencanaan dan penganggaran pembangunan kawasan perbatasan pasca dibentuknya BNPP dan BPPD.

    Terakomodasinya Rencana Kebutuhan Anggaran Pembangunan Perbatasan ke dalam rencana dan anggaran K/L dan Pemda setiap tahun.

  • IBAD-BA - 11

    Tindak lanjut dari hasil yang diharapkan yaitu :

    Perumusan kebijakan dan program khusus di setiap sektor yang ditujukan bagi kepentingan pembangunan perbatasan.

    Koordinasi penetapan kebijakan di perbatasan oleh BNPP Koordinasi penyusunan RKP Prioritas 10 oleh Bappenas Pelaksanaan proses koordinasi penyusunan rencana aksi berdasarkan SOP

    yang baku oleh BNPP dan BPPD. Pengintegrasian hasil forum Rakortas ke dalam pelaksanaan Musrenbang di

    level kabupaten/kota, provinsi, dan nasional oleh Bappeda dan Bappenas. Penganggaran oleh K/L, DPR, Kemenkeu, sesuai Rencana Kebutuhan

    Anggaran yang ditetapkan dalam Rencana Aksi.

    C. Paparan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat oleh Bapak Yus Suhardi (Ketua Bappeda)- Konsep Pembangunan Kawasan Perbatasan dari Persfektif RTRW Kabupaten Sanggau.

    Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang

    1. Pengembangan Wilayah Inti, yaitu Kota Sanggau dan sekitarnya ditekankan pada sektor tersier dan sekunder dengan adanya rencana perubahan fungsi dari Pusat Kegiatan Lokal (PKL) menjadi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).

    2. Pengembangan Wilayah Inti Baru, yaitu Kota Entikong yang merupakan Kawasan Perbatasan, dan Kota Tayan berpotensi di sektor pertambangan.

    3. Pengembangan Wilayah Pedalaman, pengembangan kegiatan-kegiatan sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayah.

    4. Pengembangan Kawasan Tertentu, yang akan dikembangkan yaitu : a) Kawasan Kehutanan dan Kawasan Kritis Lingkungan, khususnya

    Kawasan Gunung Niut Penrissen dan Danau Lait. b) Kawasan industri dan perdagangan. c) Kawasan Pariwisata dengan potensi wisata alam, flora dan fauna,

    wisata budaya dan sejarah. d) Kawasan perbatasan dengan Sarawak terutama pada Kawasan BDC

    Entikong dapat diarahkan menjadi kawasan sentra perdagangan regional

    Kebijakan Pengembangan Pola Ruang 1. Pengelolaan Kawasan Lindung, didasarkan pada kriteria-kriteria yang

    dimuat dalam Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.

    2. Pengelolaan Kawasan Budidaya Kehutanan.

    Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis 1. Pengembangan sektor di wilayah tersebut mempunyai dampak yang luas,

    baik secara regional maupun nasional. 2. Pengembangan sektor di wilayah tersebut membutuhkan ruang kegiatan

    dalam skala luas.

  • IBAD-BA - 12

    3. Pengembangan sektor yang akan dikembangkan di atasnya mempunyai prioritas tinggi dalam lingkup regional maupun nasional.

    4. Kawasan yang mempunyai prospek ekonomi yang tinggi sehingga membutuhkan penanganan yang mendesak.

    5. Kawasan yang menunjukkan perkembangan minat investasi yang tinggi, sehingga membutuhkan penanganan dan pengendalian yang segera.

    6. Kawasan kritis yang diperkirakan akan segera membawa dampak negatif, karenanya perlu dikendalikan dengan segera.

    7. Kawasan dengan fungsi khusus.

    Sistem Perkotaan 1. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW): Kota Sanggau. 2. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) : Kota Balai Karangan, Tayan, Sosok, Pusat

    Damai, dan Kota Kembayan. 3. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) : Kota Entikong. 4. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) : Kota Meliau, Balai Sebut, Batang

    Tarang, Beduai, Kedukul, dan Kota Bonti. 5. Pusat Pelayanan Lingkungan : Kota Teraju dan Kota Noyan.

    Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)

    1. Pusat perkotaan yang berpotensi sebagai pos pemeriksaan lintas batas dengan negara tetangga.

    2. Pusat perkotaan yang berfungsi sebagai pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan negara tetangga.

    3. Pusat perkotaan yang merupakan simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya.

    4. Pusat perkotaan yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan kawasan disekitarnya.

    Berdasarkan arahan RTRWN, Kota Entikong merupakan pintu gerbang internasional dengan pusat pelayanan tersier yang juga berfungsi sebagai PKN, dan juga merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Sanggau Kota yang sesuai dengan kriteria PKSN (Pusat Kegiatan Strategis Nasional). Adapun arahan pengembangan Kota Entikong sebagai berikut :

    1. Diarahkan sebagai pusat pelayanan administrasi pelintas batas yang

    berfungsi sebagai outlet pemasaran bagi Kabupaten Landak, Bengkayang dan Sanggau.

    2. Perlu peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan fasilitas dan utilitas perkotaan, fasilitas perdagangan serta fasilitas pendukung sebagai pintu gerbang lintas negara, di samping untuk meningkatkan fungsi dan khirarki kotanya.

    3. Perlu penyiapan paduserasi pemanfaatan ruang kawasan Entikong dan sekitarnya dengan kawasan perbatasan di wilayah Sarawak.

    4. Perlu peningkatan kemampuan kerjasama pembangunan antar kawasan dengan wilayah negara tetangga.

    5. Perlu peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan yang mendukung terjaganya minat investasi pasar modal.

    6. Perlu peningkatan kualitas lingkungan hidup yang menjamin kesejahteraan dan kreativitas masyarakat.

  • IBAD-BA - 13

    7. Perlu penyiapan perangkat zoning regulation sebagai landasan pembangunan kegiatan perkotaan ikutan, dan sbg landasan pengendalian pembangunan.

    Arahan Rencana Pengembangan Kawasan Perbatasan

    1. Pembangunan jalan paralel di jalur garis perbatasan sangat diperlukan sebagai jalur pengamanan dan membuka isolasi kawasan pedalaman perbatasan. Pembangunan Jalan Entikong Batas Kab. Bengkayang Sepanjang 17

    Km (Belum Ada Jalan). Peningkatan Jalan Entikong Batas Kab. Bengkayang Sepanjang 23

    Km (Kondisi Aspal 7 Km, Kerikil 6 Km, Tanah 10 Km) Peningkatan Jalan Balai Karangan Batas Kab. Sintang Sepanjang

    49,75 Km (Kondisi Sekarang Jalan Kerikil). 2. Strategi Pemantapan RTRW, RDTR DAN Master Plan BDC Entikong Mensinergikan pembangunan antar Wilayah dengan Negara Tetangga.

    2.2 PELAKSANAAN FOCUS GROUP DISCUSSION

    1. Diawali dengan pengantar paparan hasil temuan dilapangan lokasi kasus (lokus) Kecamatan Sekayam yang telah dituangkan kedalam tabel mastrik masalah, akar masalah dan kolom strategi serta kebijakan yang masih kosong untuk didiskusikan.

    2. Berdasarkan kesepakatan dengan tim konsultan DSF dan pihak perwakilan peserta maka metode pelaksanaan FGD diarahkan berupa diskusi langsung tiap masing-masing kelompok bahasan (5 aspek menjadi 3 kelompok diskusi) dengan bahan dasar diskusi yaitu akar permasalahan dan masalah yang telah dituangkan dalam hand-out masing-masing peserta (Pleno). Adapun bahasan untuk dijadikan 3 (tiga) bagian kelompok diskusi (sama prinsipnya seperti FGD Provinsi) yaitu : Kelompok 1 : Mendiskusikan Aspek batas wilayah negara, Hankam dan

    penegakan hukum serta penguatan kapasitas kelembagaan. Kelompok 2 : Mendiskusikan Aspek peningkatan ekonomi pertumbuhan

    ekonomi kawasan perbatasan Kelompok 3 : Mendiskusikan Aspek pelayanan sosial kawasan perbatasan.

    3. Masing-masing kelompok mempunyai seorang Notulen yang bertugas untuk mencatat langsung hasil diskusi dari matrik rekomendasi (kebijakan dan strategi) berdasarkan akar masalah dan permasalahan masing-masing aspek bahasan.

    4. Hasil Notulensi tiap kelompok dituangkan langsung dalam perangkat laptop untuk mempersingkat waktu dan memudahkan dalam paparan/ekspose masing-masing kelompok.

    5. Kelompok yang lain diberi kesempatan untuk menanggapi hasil rumusan yang telah dipaparkan dan RPL/Moderator berperan untuk menjaga lancarnya diskusi untuk menghindari terjadinya debat kusir.

    6. Setelah semua paparan dan tanggapan selesai, RPL dan Tim Konsultan merangkum sekaligus menutup acara FGD tersebut.

  • IBAD-BA - 14

    A. Hasil FGD Kelompok 1 Kelompok 1 melakukan pendalaman terkait dengan aspek: Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Negara, Peningkatan Upaya Pertahanan dan Penegakan Hukum dan Kelembagaan. Adapun hasil FGD kelompok 1 adalah sebagai berikut: 1. Sub pokok bahasan: Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Negara,

    adapun kebijakan dan strategi yang mengemuka disampaikan oleh peserta FGD adalah:

  • IBAD-BA - 15

    2. Sub pokok bahasan: Peningkatan upaya Pertahanan dan Penegakan Hukum, adapun kebijakan dan strategi yang mengemuka disampaikan oleh peserta FGD adalah:

  • IBAD-BA - 16

    3. Sub pokok bahasan: Penguatan Kelembagaan, adapun kebijakan dan strategi

    yang mengemuka disampaikan oleh peserta FGD adalah:

    B. Hasil FGD Kelompok 2

    Kelompok 2 mempunyai sub pokok bahasan diskusi yaitu tentang aspek Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Perbatasan. Adapun kebijakan dan strategi yang menyangkut pokok bahasan ekonomi kawasan perbatasan yang akan dibahas kelompok ini yaitu :

  • IBAD-BA - 17

  • IBAD-BA - 18

    C. Hasil FGD Kelompok 3

    Kelompok 3 mempunyai sub pokok bahasan diskusi yaitu tentang aspek Pelayanan Sosial Dasar Kawasan Perbatasan. Adapun kebijakan dan strategi yang menyangkut pokok bahasan ekonomi kawasan perbatasan yang akan dibahas kelompok ini yaitu :

  • IBAD-BA - 19

    2.3. PENUTUP KEGIATAN

    Acara penutupan kegiatan dilakukan oleh Tim Konsulatan DSF mewakili Kepala Bappeda Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat, menyampaikan terimakasih kepada seluruh peserta yang telah tekun mengikuti kegiatan dari pagi hingga berakhir, menyampaikan kiranya apa yang didapatkan dalam pelaksanaan FGD dapat dimanfaatkan.

  • Cover FGD_new.pdfResume_Daftar Isi_Peserta_new.pdfDraft Proceding Report FGD_Kab Sanggau_.pdfLampiran Undangan dan Absen.pdfUndangan FGD Sanggau_.pdfLampiran peserta Undangan FGD Sanggau.pdfabsen new.pdfabsen.pdf

    Lampiran Photo FGD.pdf1 photo.pdf2 photo.pdf3 photo.pdf4 photo.pdf5 photo.pdf6 photo.pdf