LINGKUP PELANGGARAN DISIPLIN & PELANGGARAN HUKUM -...

36
SOSIALISASI PANDUAN Badan Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (BP2KB) Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia

Transcript of LINGKUP PELANGGARAN DISIPLIN & PELANGGARAN HUKUM -...

Page 1: LINGKUP PELANGGARAN DISIPLIN & PELANGGARAN HUKUM - …kki.go.id/assets/data/menu/Sosialisasi_Panduan_BP2KB.pdf · a. Penyedia layanan kesehatan seperti Rumah Sakit , klinik-poliklinik.

SOSIALISASI PANDUAN

Badan Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan

(BP2KB)

Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia

Page 2: LINGKUP PELANGGARAN DISIPLIN & PELANGGARAN HUKUM - …kki.go.id/assets/data/menu/Sosialisasi_Panduan_BP2KB.pdf · a. Penyedia layanan kesehatan seperti Rumah Sakit , klinik-poliklinik.

PENGURUS BP2KB PB IDIPeriode 2012-2015

DR.Dr.Aida

Suriadiredja,Sp.KK (K)

FINS-DV

Ketua

Dr.Djoni

Darmadjaja,Sp.B.MARS

Wk.Ketua

Dr. Amran A.Raga

Sekretaris

Dr.BambangTutuko,Sp.An,KIC

Anggota

Dr.Robert GandaSentana,MS

Anggota

Dr.Doris Chandrawati

Anggota

Dr.MahesaParanadipa, MH

ExecutiveManager BP2KB

Page 3: LINGKUP PELANGGARAN DISIPLIN & PELANGGARAN HUKUM - …kki.go.id/assets/data/menu/Sosialisasi_Panduan_BP2KB.pdf · a. Penyedia layanan kesehatan seperti Rumah Sakit , klinik-poliklinik.

KEBIJAKAN PENJAMINAN MUTU

MELALUI PENGEMBANGAN

PENDIDIKAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN

Page 4: LINGKUP PELANGGARAN DISIPLIN & PELANGGARAN HUKUM - …kki.go.id/assets/data/menu/Sosialisasi_Panduan_BP2KB.pdf · a. Penyedia layanan kesehatan seperti Rumah Sakit , klinik-poliklinik.

Kedudukan IDI dalam Undang-undang

4

Undang-undang nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik

Kedokteran

Pasal 1 butir 12

Organisasi profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk dokter dan

Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk dokter gigi.

Tugas & Wewenang1. Melakukan pengawasan dan pembinaan etika profesi dokter. (Pasal 8)

2. Menyusun standar pendidikan & standar kompetensi dokter (Psl 26 & 27)

3. Menyelenggarakan serta membuat standar pendidikan & pelatihan kedokteran

berkelanjutan. (Pasal 28)

4. Memberikan rekomendasi ijin praktik. (Pasal 38)

5. Pembinaan & pengawasan kendali mutu serta kendali biaya. (Pasal 49)

6. Pembinaan dokter untuk menghadirkan praktik kedokteran bermutu. (Pasal 54)

Page 5: LINGKUP PELANGGARAN DISIPLIN & PELANGGARAN HUKUM - …kki.go.id/assets/data/menu/Sosialisasi_Panduan_BP2KB.pdf · a. Penyedia layanan kesehatan seperti Rumah Sakit , klinik-poliklinik.

AMANAH“Setiap dokter atau dokter gigi yang berpraktik wajib mengikuti pendidikandan pelatihan kedokteran atau kedokteran gigi berkelanjutan yang diselenggarakan oleh organisasi profesi dan lembaga lain yang diakreditasioleh organisasi profesi …”

Pasal 28 ayat (1) UU No.29 Tahun 2004

Badan pengembangan pendidikan keprofesian berkelanjutan/Continuous Professional Development (BP2KB) adalah badan kelengkapan Pengurus Besar IDI. Bertugas Menyusunsistem pendidikan keprofesian berkelanjutan CPD di bidang Kedokteran, yang sejajar danmerupakan kelanjutan dan pendidikan dokter dan pendidikan dokter spesialis.

Pasal 47 ART IDI

Page 6: LINGKUP PELANGGARAN DISIPLIN & PELANGGARAN HUKUM - …kki.go.id/assets/data/menu/Sosialisasi_Panduan_BP2KB.pdf · a. Penyedia layanan kesehatan seperti Rumah Sakit , klinik-poliklinik.

Per tanggal 1 April 2007 ditetapkan mulai pelaksanaan program P2KB yang menggantikan program sebelumnya yaitu PKB (Pendidikan

Kedokteran Berkelanjutan)

Page 7: LINGKUP PELANGGARAN DISIPLIN & PELANGGARAN HUKUM - …kki.go.id/assets/data/menu/Sosialisasi_Panduan_BP2KB.pdf · a. Penyedia layanan kesehatan seperti Rumah Sakit , klinik-poliklinik.

PANDUAN

Page 8: LINGKUP PELANGGARAN DISIPLIN & PELANGGARAN HUKUM - …kki.go.id/assets/data/menu/Sosialisasi_Panduan_BP2KB.pdf · a. Penyedia layanan kesehatan seperti Rumah Sakit , klinik-poliklinik.

Komponen yang terlibat dalam pelaksanaan program P2KB

BP2KB PB IDI• Mengeluarkan kebijakan nasional program P2KB• Menilai bobot pembelajaran kegiatan ilmiah (P2KB Eksternal) nasional dan

internasional dalam satuan SKP IDI• Mengakreditasi lembaga non IDI yang berhak menyelenggarakan kegiatan ilmiah

yang bernilai SKP IDI

BP2KB IDI Wilayah• Sebagai perpanjangan tangan BP2KB PB IDI• Mengkoordinir pelaksanaan P2KB di setiap cabang di wilayahnya.• Menilai bobot pembelajaran kegiatan ilmiah (P2KB Eksternal) lokal dalam satuan SKP

IDI. Penilaian dibantu oleh ex-officio perhimpunan di level wilayah.• Mengakreditasi lembaga non IDI yang berhak menyelenggarakan kegiatan ilmiah

yang bernilai SKP IDI

Tim P2KB IDI Cabang• Membina dan mengawasi pelaksanaan P2KB oleh anggotanya• Melakukan verifikasi kegiatan P2KB dokter layanan primer yang dilaporkan yang

dilakukan oleh Tim P2KB IDI Cabang.

Perhimpunan (PDSp) Komisi P2KB• Mengkoordinir pelaksanaan program oleh dokter spesialis anggotanya.• Melakukan verifikasi kegiatan P2KB DSp.

Page 9: LINGKUP PELANGGARAN DISIPLIN & PELANGGARAN HUKUM - …kki.go.id/assets/data/menu/Sosialisasi_Panduan_BP2KB.pdf · a. Penyedia layanan kesehatan seperti Rumah Sakit , klinik-poliklinik.

Prinsip Program

Aktivitas DokumentasiRPD Verifikasi

Page 10: LINGKUP PELANGGARAN DISIPLIN & PELANGGARAN HUKUM - …kki.go.id/assets/data/menu/Sosialisasi_Panduan_BP2KB.pdf · a. Penyedia layanan kesehatan seperti Rumah Sakit , klinik-poliklinik.

Rencana Pengembangan Diri (RPD)1. Pertimbangkanlah beberapa hal di bawah ini

a. pekerjaan Sejawat selama ini khususnya kesalahan, kekurangan, ketidakpuasan

sehingga Sejawat dapat merasakan bahwa Sejawat perlu meningkatkan suatu

pengetahuan dan keterampilan tertentu

b. kondisi kesehatan masyarakat sehinga Sejawat dapat melihat apa yang dapat

Sejawat lakukan sebagai seorang DPU yang bertanggung jawab

c. misi pribadi Sejawat, jangka pendek maupun jangka panjang

d. jadwalkan pencapaian misi Sejawat itu

2. Tetapkan prioritas dari apa yang ingin Sejawat capai dalam 5 tahun mendatang yang

dapat dirinci per tahunnya.

3. Pertimbangkan karir jangka panjang Sejawat

4. Lalu susun daftar kegiatan P2KB Sejawat untuk 1-5 tahun mendatang sesuai

dengan prioritas, timbang betul kepentingan pengetahuan dan keterampilan itu

untuk meningkatkan mutu praktik Sejawat.

Tetapkan kapan masing-masing kegiatan P2KB itu akan diambil/dilakukan

Page 11: LINGKUP PELANGGARAN DISIPLIN & PELANGGARAN HUKUM - …kki.go.id/assets/data/menu/Sosialisasi_Panduan_BP2KB.pdf · a. Penyedia layanan kesehatan seperti Rumah Sakit , klinik-poliklinik.

Satuan Kredit Profesi (SKP)

Bukti kesertaan dalam program P2KB IDISatuan Kredit Profesi

(SKP) IDI

Kegiatan

Pribadi

Kegiatan

Internal

Kegiatan

Eksternal

BP2KB PB IDI/IDI Wilayah

SK Akreditasi

Page 12: LINGKUP PELANGGARAN DISIPLIN & PELANGGARAN HUKUM - …kki.go.id/assets/data/menu/Sosialisasi_Panduan_BP2KB.pdf · a. Penyedia layanan kesehatan seperti Rumah Sakit , klinik-poliklinik.

Kegiatan P2KB & Target Capaian

Kegiatan

Pribadi

Kegiatan

Internal

Kegiatan

Eksternal

RanahPembelajaran

Ranah ProfesiRanah PengabdianMasyarakat/Profesi

Ranah PublikasiIlmiah & Populer

RanahPengembangan Ilmu

& Pendidikan

Page 13: LINGKUP PELANGGARAN DISIPLIN & PELANGGARAN HUKUM - …kki.go.id/assets/data/menu/Sosialisasi_Panduan_BP2KB.pdf · a. Penyedia layanan kesehatan seperti Rumah Sakit , klinik-poliklinik.

Tiga macam kegiatan pokok seorang dokter :

1. Dokter fungsional : dokter/dokter spesialis yang melakukanpelayanan kesehatan pada masyarakat.

2. Dokter yang bekerja di bidang pendidikan kesehatan.

3. Dokter yang bekerja di bidang manajemen kesehatan, Dokter di kemiliteran/ kepolisian, Dokter bidang hukumkesehatan, Dokter perusahaan asuransi dan lain-lain. Pada kelompok ini diberikan penilaian bobot SKP yang berbeda dengan dokter fungsional, karena kegiatan profesi sangat sedikit, sehingga kegiatan manajemennyadapat dianggap sebagai kegiatan profesi (maksimal 10 SKP pertahun masa kerja manajerialnya).

Page 14: LINGKUP PELANGGARAN DISIPLIN & PELANGGARAN HUKUM - …kki.go.id/assets/data/menu/Sosialisasi_Panduan_BP2KB.pdf · a. Penyedia layanan kesehatan seperti Rumah Sakit , klinik-poliklinik.

P2KB EKSTERNALDikelompokkan berdasarkan :

1. Tingkat kegiatan ditinjau dari penyelenggara

1) Lokal ( penyelenggara pengurus cabang / wilayah ).

2) Nasional ( penyelenggara pengurus PB IDI/Perhimpunan).

3) Internasional (penyelenggara pengurus PB dan Pengurus Perhimpunan tingkat Dunia ).

Untuk lembaga non IDI yang terakreditasi, penilaian tingkat kegiatan berdasarkan status akreditasi lembaga non IDI.

2. Berdasarkan peserta kegiatan :

1) Dokter pelayanan primer

2) Dokter spesialis

Jenis peserta kegiatan ini menentukan ex-officio perhimpunan mana yang akan memberi rekomendasi SKP untuk kegiatan

tersebut. Kegiatan yang diselenggarakan sebuah institusi yang melibatkan dokter dengan berbagai disiplin ilmu maka

digolongkan sebagai kegiatan eksternal.

3. Berdasarkan jenis kegiatan :

1) Simposium/Seminar.

2) Workshop/Course

Hands on/wet : menggunakan mahluk hidup atau alat peraga.

Tidak Hands on/dry : tidak menggunakan alat peraga.

Page 15: LINGKUP PELANGGARAN DISIPLIN & PELANGGARAN HUKUM - …kki.go.id/assets/data/menu/Sosialisasi_Panduan_BP2KB.pdf · a. Penyedia layanan kesehatan seperti Rumah Sakit , klinik-poliklinik.
Page 16: LINGKUP PELANGGARAN DISIPLIN & PELANGGARAN HUKUM - …kki.go.id/assets/data/menu/Sosialisasi_Panduan_BP2KB.pdf · a. Penyedia layanan kesehatan seperti Rumah Sakit , klinik-poliklinik.

PEMBERIAN SKP PADA P2KB EKSTERNAL

1. Untuk kegiatan dengan konten manajemen kesehatan, angka SKP

adalah 50% dari tabel diatas

2. Anggota tidak perlu melakukan konversi nilai SKP bila mengikuti

kegiatan yang diselenggarakan oleh PDSp, karena nilai SKP yang

tercantum pada sertifikat sudah valid

3. Konversi dilakukan oleh pengurus P2KB Pusat atau Wilayah pada

saat menetapkan SKP (oleh Pejabat Ex-officio Perhimpunan)

4. Nilai SKP yang diberikan oleh P2KB Wilayah adalah kegiatan yang

bersifat Lokal/Wilayah (penyelenggara adalah Organisasi pada

tingkat Lokal/Wilayah)

Page 17: LINGKUP PELANGGARAN DISIPLIN & PELANGGARAN HUKUM - …kki.go.id/assets/data/menu/Sosialisasi_Panduan_BP2KB.pdf · a. Penyedia layanan kesehatan seperti Rumah Sakit , klinik-poliklinik.

Materi Pelengkap Wajib

Dalam pelaksanaan kegiatan Ilmiah, penyelenggara wajib menyertakan 2 pokokbahasan sebanyak 1/7 waktu kegiatan.

1. Materi menyangkut Etika kedokteran

2. Materi tentang patient safety.

Page 18: LINGKUP PELANGGARAN DISIPLIN & PELANGGARAN HUKUM - …kki.go.id/assets/data/menu/Sosialisasi_Panduan_BP2KB.pdf · a. Penyedia layanan kesehatan seperti Rumah Sakit , klinik-poliklinik.

PENYELENGGARA P2KB EKSTERNAL

Semua stakeholders dalam pelayanan kesehatan/kedokteran merupakan pihak yang

terlibat langsung dengan P2KB sehingga kegiatan P2KB dapat dilaksanakan oleh

berbagai pihak di bawah ini.

Lembaga IDI:

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan organisasinya maupun perhimpunan suborganisasi

IDI seperti perhimpunan dokter untuk anggota perhimpunannya sendiri atau untuk

anggota perhimpunan lain (lintas bidang atau kegiatan P2KB terintegrasi).

Lembaga Non IDI:

a. Penyedia layanan kesehatan seperti Rumah Sakit , klinik-poliklinik.

b. Pengguna layanan kesehatan seperti perusahaan, asuransi.

c. Institusi pendidikan misalnya fakultas kedokteran atau sekolah tinggi kesehatan.

d. Departemen Kesehatan (Pusdiklat DepKes, Direktorat Pelayanan Medis Spesialis

Dep.Kes) dan departemen lainnya.

Page 19: LINGKUP PELANGGARAN DISIPLIN & PELANGGARAN HUKUM - …kki.go.id/assets/data/menu/Sosialisasi_Panduan_BP2KB.pdf · a. Penyedia layanan kesehatan seperti Rumah Sakit , klinik-poliklinik.
Page 20: LINGKUP PELANGGARAN DISIPLIN & PELANGGARAN HUKUM - …kki.go.id/assets/data/menu/Sosialisasi_Panduan_BP2KB.pdf · a. Penyedia layanan kesehatan seperti Rumah Sakit , klinik-poliklinik.

Template Simbol Organisasi• Semua sertifikat pelaksanaan kegiatan Ilmiah

harus menempatkan logo organisasi secarabenar.

• Lembaga non IDI yang telah terakreditasidapat menjadi Pelaksana (Organizing) kegiatan sendiri dan mendapat nilai SKP.

• Lembaga non IDI yang belum terakreditasiharus bekerjasama dengan lembaga IDI sesuaiaturan akreditasi kegiatan yang diatur.

Page 21: LINGKUP PELANGGARAN DISIPLIN & PELANGGARAN HUKUM - …kki.go.id/assets/data/menu/Sosialisasi_Panduan_BP2KB.pdf · a. Penyedia layanan kesehatan seperti Rumah Sakit , klinik-poliklinik.

Sertifikat Kegiatan

• Logo/ simbol lain berada di tengah dan letaknya lebih rendah daripada logo organisasi

Page 22: LINGKUP PELANGGARAN DISIPLIN & PELANGGARAN HUKUM - …kki.go.id/assets/data/menu/Sosialisasi_Panduan_BP2KB.pdf · a. Penyedia layanan kesehatan seperti Rumah Sakit , klinik-poliklinik.
Page 23: LINGKUP PELANGGARAN DISIPLIN & PELANGGARAN HUKUM - …kki.go.id/assets/data/menu/Sosialisasi_Panduan_BP2KB.pdf · a. Penyedia layanan kesehatan seperti Rumah Sakit , klinik-poliklinik.
Page 24: LINGKUP PELANGGARAN DISIPLIN & PELANGGARAN HUKUM - …kki.go.id/assets/data/menu/Sosialisasi_Panduan_BP2KB.pdf · a. Penyedia layanan kesehatan seperti Rumah Sakit , klinik-poliklinik.
Page 25: LINGKUP PELANGGARAN DISIPLIN & PELANGGARAN HUKUM - …kki.go.id/assets/data/menu/Sosialisasi_Panduan_BP2KB.pdf · a. Penyedia layanan kesehatan seperti Rumah Sakit , klinik-poliklinik.

Kelengkapan Wajib Resertifikasi

1. Dokumen diri (KTA IDI, Ijazah, serkom lama, STR lama)

2. Dokumen kegiatan P2KB

3. Surat pernyataan akan menjalankan Etika (Spanmet), form dari IDI Cabang

4. Surat Keterangan Sehat dari IDI Cabang setempat.

Page 26: LINGKUP PELANGGARAN DISIPLIN & PELANGGARAN HUKUM - …kki.go.id/assets/data/menu/Sosialisasi_Panduan_BP2KB.pdf · a. Penyedia layanan kesehatan seperti Rumah Sakit , klinik-poliklinik.
Page 27: LINGKUP PELANGGARAN DISIPLIN & PELANGGARAN HUKUM - …kki.go.id/assets/data/menu/Sosialisasi_Panduan_BP2KB.pdf · a. Penyedia layanan kesehatan seperti Rumah Sakit , klinik-poliklinik.

PEER GROUP

Adalah dokter mitra bestari yang ditunjuk oleh RS atas rekomendasi

Komite Medik yang dapat berasal dari Komite Medik, dokter lain di dalam

RS tersebut, atau dokter dari luar RS.

Memiliki peran membantu Komite Medik di dalam menegakkan

profesionalisme tenaga medis atau dokter yang memberikan pelayanan

di RS tersebut.

Disetarakan dengan peran pengurus bidang PDSm sehingga diberi

penghargaan sebagai bagian dari ranah pengabdian profesi yaitu

sebesar 2 SKP/tahun.

Page 28: LINGKUP PELANGGARAN DISIPLIN & PELANGGARAN HUKUM - …kki.go.id/assets/data/menu/Sosialisasi_Panduan_BP2KB.pdf · a. Penyedia layanan kesehatan seperti Rumah Sakit , klinik-poliklinik.

Waktu Pelaksanaan P2KB edisi II

• Program P2KB ini dilaksanakan berdasarkan SK PB IDI bulan November 2013.

• Masa transisi pelaksanaan 2-3 bulan

• Pelaksanaan efektif dimulai 1 Juli di seluruh Indonesia.

Page 29: LINGKUP PELANGGARAN DISIPLIN & PELANGGARAN HUKUM - …kki.go.id/assets/data/menu/Sosialisasi_Panduan_BP2KB.pdf · a. Penyedia layanan kesehatan seperti Rumah Sakit , klinik-poliklinik.

HAL HAL BARU PADA PEDOMAN EDISI 2

• 1. PENGORGANISASIAN KEGIATAN P2KB

A. TINGKAT NASIONAL : BP2KB PUSAT (ADA EX OFFICIO)

B. TINGKAT WILAYAH : BP2KB WILAYAH (ADA EX OFFICIO)

C. TINGKAT CABANG : TIM P2KB CABANG

2. KEWENANGAN AKREDITASI :

BP2KB PUSAT UNTUK KEGIATAN NASIONAL

BP2KB WILAYAH UNTUK KEGIATAN WILAYAH

Page 30: LINGKUP PELANGGARAN DISIPLIN & PELANGGARAN HUKUM - …kki.go.id/assets/data/menu/Sosialisasi_Panduan_BP2KB.pdf · a. Penyedia layanan kesehatan seperti Rumah Sakit , klinik-poliklinik.

HAL HAL BARU

• ADA PEMBAGIAN KELOMPOK LAYANAN DOKTER

• RANAH KEGIATAN WAJIB 3, DAN DIANJURKAN 4-5

• ADA PEMBAGIAN JENIS KEGIATAN DOKTER MENJADI :

A.FUNGSIONAL/KLINIS

B. PENDIDIKAN/ PENELITIAN

C. MANAJEMEN KESEHATAN

Page 31: LINGKUP PELANGGARAN DISIPLIN & PELANGGARAN HUKUM - …kki.go.id/assets/data/menu/Sosialisasi_Panduan_BP2KB.pdf · a. Penyedia layanan kesehatan seperti Rumah Sakit , klinik-poliklinik.

HAL HAL BARU

• PEMBERIAN NILAI SKP UNTUK KEGIATAN SEMINAR/PELATIHAN MANAJEMEN KESEHATAN ADALAH 50% DARI SKP KEGIATAN KLINIS

• NILAI SKP AKAN DICANTUMKAN PADA SERTIFIKAT UNTUK SETIAP JENIS PARTICIPANT (BISA SATU, DUA, ATAU TIGA)

• PEMBERIAN NILAI SKP OLEH ANGGOTA EX OFFICIO TERKAIT KEGIATAN

• SATU KEGIATAN BISA MELIBATKAN BEBERAPA EX OFFICIO• PADA SETIAP KEGIATAN ILMIAH HARUS ADA 1 TOPIK

TENTANG PASIEN SAFETY DAN 1 TOPIK TENTANG ETIKA

Page 32: LINGKUP PELANGGARAN DISIPLIN & PELANGGARAN HUKUM - …kki.go.id/assets/data/menu/Sosialisasi_Panduan_BP2KB.pdf · a. Penyedia layanan kesehatan seperti Rumah Sakit , klinik-poliklinik.

HAL HAL BARU

• PENGATURAN ORGANISASI SEMINAT DALAM IDI

• BISA MELAKUKAN PELATIHAN, TETAPI TIDAK BISA MEMBERIKAN KOMPETENSI

• KALAU MELAKUKAN PELATIHAN/SEMINAR ILMIAH HARUS BEKERJA SAMA DENGAN ORGANISASI PROFESI (PDPP ATAU PDSP)

• PESERTA SEMINAR/PELATIHAN DARI ANGGOTA SEMINAT,BUKAN DARI YANG LAIN

Page 33: LINGKUP PELANGGARAN DISIPLIN & PELANGGARAN HUKUM - …kki.go.id/assets/data/menu/Sosialisasi_Panduan_BP2KB.pdf · a. Penyedia layanan kesehatan seperti Rumah Sakit , klinik-poliklinik.

HAL HAL BARU

• PERHITUNGAN KONVERSI SKP DILAKUKAN OLEH PENGURUS BP2KB PUSAT ATAU WILAYAH)

• ANGGOTA IDI TIDAK PERLU LAGI MELAKUKAN KONVERSI, BISA LANGSUNG MENULISKAN NILAI SKP DIDALAM SERTIFIKAT KE DALAM P2KB PRIBADI.

• ADA SKP UNTUK PENGURUS IDI DARI TINGKAT CABANG,WILAYAH DAN PUSAT

Page 34: LINGKUP PELANGGARAN DISIPLIN & PELANGGARAN HUKUM - …kki.go.id/assets/data/menu/Sosialisasi_Panduan_BP2KB.pdf · a. Penyedia layanan kesehatan seperti Rumah Sakit , klinik-poliklinik.

HAL HAL BARU

• PENETAPAN STATUS KEGIATAN ILMIAH

A.BERDASARKAN PENYELENGGARA KEGIATAN : LOKAL,NASIONAL, INTERNASIONAL

B. BERDASARKAN PESERTA KEGIATAN : DOKTER LAYANAN PRIMER, DOKTER LAYANAN SPESIALIS

C. BERDASARKAN JENIS KEGIATAN : SEMINAR, SIMPOSIUM, WORKSHOP TIDAK HANDS ON, WORKSHOP DENGAN HANDS ON/ WET WORKSHOP

Page 35: LINGKUP PELANGGARAN DISIPLIN & PELANGGARAN HUKUM - …kki.go.id/assets/data/menu/Sosialisasi_Panduan_BP2KB.pdf · a. Penyedia layanan kesehatan seperti Rumah Sakit , klinik-poliklinik.

Guide the doctorsProtect the people

Page 36: LINGKUP PELANGGARAN DISIPLIN & PELANGGARAN HUKUM - …kki.go.id/assets/data/menu/Sosialisasi_Panduan_BP2KB.pdf · a. Penyedia layanan kesehatan seperti Rumah Sakit , klinik-poliklinik.

Kontak Kami

Telp : 021 – 3150679 , 3158726Fax : 021 – 3900473Email : [email protected] : www.idionline.orgMiling List : [email protected] : @PBIDI