LINGKUP PENGAWASAN APIP

& PERMASALAHANNYADibawakan oleh:

H. Pery Soeparman, SH., MM., M.Si

Jakarta, November 2016

2

PP 79/2005 tentang Pedoman Pembinaan dan

Pengawasan di Daerah

Terhadap Pemerintah Daerah

Provinsi

Pasal 21

1. pelaksanaan urusan

pemerintahan di daerah yang

bersifat wajib;

2. pelaksanaan urusan

pemerintahan di daerah yang

bersifat pilihan; dan

3. pelaksanaan urusan

pemerintahan menurut

dekonsentrasi dan tugas

pembantuan

Terhadap Pemerintah Daerah

Kab/Kota

Pasal 26

Ayat 3. Inspektorat Provinsi

melakukan pengawasan terhadap:

a. pelaksanaan pembinaan atas

penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota;

b. pelaksanaan urusan

pemerintahan di daerah

provinsi; dan

c. pelaksanaan urusan

pemerintahan di daerah

kabupaten/kota.

1

• Pasal 379

(1) Gubernur sebagai kepala daerah

provinsi berkewajiban melaksanakan

pembinaan dan pengawasan terhadap

Perangkat Daerah provinsi.

(2) Dalam melaksanakan pembinaan dan

pengawasan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Gubernur dibantu oleh

inspektorat provinsi

4

• Pasal 378

(1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah

Pusat melakukan pengawasan umum

dan pengawasan teknis terhadap

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

kabupaten/kota

diakomodir

2

(1) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di instansi Daerah kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan/atau aparat penegak hukum.

(2) Aparat Pengawasan Internal Pemerintah wajib melakukan pemeriksaan atas dugaanpenyimpangan yang diadukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan atas pengaduan yang disampaikanoleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah terlebih dahuluberkoodinasi dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah atau lembagapemerintah nonkementerian yang membidangi pengawasan.

(4) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukanbukti adanya penyimpangan yang bersifat administratif, proses lebih lanjutdiserahkan kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

(5) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat pidana, proses lebih lanjutdiserahkan kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 385

UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG

PEMERINTAHAN DAERAH

PP 60/2008tentang

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

Ps. 49

Ayat 5

• Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan

terhadap seluruh kegiatan dalam rangka

penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan

kerja perangkat daerah provinsi yang didanai

dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah provinsi.

3

Jika hasil pengawasan aparat intern

pemerintah berupa terdapat kesalahan

administratif yang menimbulkan

kerugian keuangan negara

sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf c, dilakukan pengembalian

kerugian keuangan negara paling lama

10 (sepuluh) hari kerja terhitung

sejak diputuskan dan diterbitkannya

hasil pengawasan.

Pengawasan terhadap

larangan

penyalahgunaan

Wewenang

sebagaimana

dimaksud dalam

Pasal 17 dan Pasal 18

dilakukan oleh aparat

pengawasan intern

pemerintah

PENYALAHGU

NAAAN

WEWENANG

UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Pasal 20 ayat 1:

7

Pasal 20 ayat 4:

4

RUANG LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH

Pemeriksan terhadap: Adm Umum

Pemerintahan dan Urusan Pemerintahan; Bantuan Keuangan ;Belanja Hibah dan BansosPengaduan

Masyarakat/Kasus;EKPPD;

Pemeriksaan Reguler OPD;

Reviu LKPD, LKIP, RKA; Evaluasi SAKIP; Monitoring Pemeriksaan Pengaduan

Masyarakat/Kasus.

Pemerintah

Kab/Kota

OPD

Provinsi

PKPT Kebijakan

PengawasanRuang

Lingkup

PP 79 / 2005

PP 60 Tahun 2008

PMDN No. 23 / 2007Jo 8 / 2009

PMDN No. 25 / 2007PMDN No. 52 / 2015

PP No. 6 / 2008

Entitas Jabar:1) 56 OPD2) 130 UPTD

/Balai3) 27 Kab

/Kota

9

UU no.6 / 2014 (pasal112)

Pembinaan dan Pengawasan

10

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota membina dan

mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

UU 15/2014 Pasal 2 Ayat (2)

“BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan

tanggung jawab keuangan negara”

1. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

11

REVIU

PENYERAPAN

APBD &

PENGADAAN

BARANG

JASA

12

FGD PembahasanReviu Tender Pra DIPA/DPA

Tahun 2016

Tanggal 9 Februari2016

KEPPRES 20/2015 tentang Tim Evaluasi & Pengawasan Realisasi

APBN & APBD

PERPRES 3/2016 & INPRES 1/2016

tentang PercepatanPelaksanaan ProyekStrategis Nasional

1) Mengetahui jml/posisi belanja modal & barang APBD

yg telah dilakukan pelelangan sebelum terbitnya DPA

& telah ditetapkannya pemenang per 5 Januari

2) Mengidentifikasi hambatan pelaksanaan

lelang sebelum terbitnya anggaran, agar

Pemda dpt melaksanakan lelang segera

setelah terbit DPA

3) Memberikan solusi/saran perbaikan

atas hambatan dlm pelaksanaan lelang

Pra-DPA

PERPRES 3/2016

13

4) Dalam hal pemeriksaan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditemukan indikasi penyalahgunaan wewenang, pimpinan

kementerian/lembaga, gubernur, atau bupati/walikota meminta APIP

untuk melakukan pemeriksaan/audit lebih lanjut paling lama dalam

waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.

6) Dalam hal hasil pemeriksaan APIPberupa kesalahan administrasiyang tidak menimbulkan kerugian negara, penyelesaian dilakukanmelalui penyempurnaan administrasi paling lama 10 (sepuluh) harikerja sejak hasil pemeriksaan APIP disampaikan.

7) Dalam hal hasil pemeriksaan APIP berupa kesalahan administrasiyang menimbulkan kerugian negara, penyelesaian dilakukan melaluipenyempurnaan administrasi dan pengembalian kerugian negarapaling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak hasil pemeriksaan APIP disampaikan. .

8) Penyelesaian hasil pemeriksaan APIP disampaikan oleh pimpinankementerian/lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepadaKejaksaan Agung atau Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 5 (lima) hari kerja

9) Dalam hal hasil pemeriksaan APIP berupa tindak pidana yang bukan bersifat administratif, pimpinan kementerian/lembaga, gubernur, atau bupati/walikota dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja menyampaikan kepada Kejagung atau KepolisianNegara RI untuk ditindak lanjuti sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan

14

• Lampiran Poin IV. Uraian TeknisPenyusunan APBD, nomor 9

Pelaksanaan Reviu atasdokumen perencanaan danpenganggaran daerah

reviu atas RKPD/Perubahan RKPD

reviu atas RK SKPD/Perubahan RK SKPD

reviu atas KUA PPAS/PerubahanKUPA PPAS

reviu atas RKA SKPD &PPKD /Perubahan RKA SKPD &PPKD

“DALAM RANGKA PENINGKATAN

KUALITAS PERENCANAAN

PENGANGGARAN DAN MENJAMIN

KEPATUHAN TERHADAP KAIDAH –

KAIDAH PENGANGGARAN, KEPALA

DAERAH HARUS MENUGASKAN APIP

UNTUK MELAKUKAN REVIU ATAS

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

(RKA-SKPD) DAN RENCANA KERJA DAN

ANGGARAN PEJABAT PENGELOLA

KEUANGAN DAERAH (RKA-PPKD)”.

15

• Lampiran Poin III. UraianKebijakan Penyusunan APBD, nomor 3

Pelaksanaan Pengawasan

Bantuan Keuangan,

Bantuan Hibah & Bantuan SosialAPBD

Bantuan Keuangan ke Kab/Kota

Bantuan Keuangan Parpol

PP 60/2008tentang

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

Ps. 49 ayat 5

16

INSTRUKSI

MENDAGRI

180/3935/SJ

Th. 2016Ttg Pengawasan

Pungli dlm

Penyelenggaraan PD

INSPEKTUR PROV/KAB/KOTA melakukan

pengawasan berkesinambungan utk mencegah &

menghapus pungli:

1) AREA PERIZINAN

2) AREA HIBAH BANSOS

3) AREA KEPEGAWAIAN

4) AREA PENDIDIKAN

5) AREA DANA DESA

6) AREA PELAYANAN PUBLIK

7) AREA PENGADAAN BARJAS

8) KEGIATAN LAINNYA BERISIKO

PENYIMPANGAN

ISTRUKTUR ORGANISASI

SATGAS SABER PUNGLI PROVINSI JAWA BARAT

KETUA PELAKS ANA : IRWASDA POLDA JABARWAKET PELAKSANA I : INSPEKTUR PROV JAWA BARATWAKET PELAKSANA II : ASWAS KEJATI

PENANGGUNG JWB : GUBERNUR JAWA BARATWAKIL P. JAWAB I : KAPOLDA JAWA BARATWAKIL P. JAWAB II : KAJATI JAWA BARATWAKIL P. JAWAB III : SEKDA PROV JABAR

FORKOMPINDA

POK AHLI :

KETUA POKJA UNITPENINDAKAN

KETUA POKJA UNITYUSTISI

SEKRETARIS

KETUA POKJA UNITPENCEGAHAN

UNIT SABERPUNGLI

KAB/KOTA

KETUA POKJA UNITINTELIJEN

18

PENGAWASAN & PEMANTAUAN

DANA BANTUAN DI BID.

PENDIDIKAN:

1. Dana Bantuan Peningkatan

Mutu Guru;

2. DAK;

3. Dana BOS.

19

Pelimpahan SMA/SMK dari

Pemda Kab/Kota ke Pemda

Provinsi (738 SMA/SMK &

sekitar 28.000 guru)

UU 23/2014Lampiran

Pembagian

urusan

pemerintahan

Bidang

Pendidikan

DAERAH PROVINSI

1. Pengelolaan pendidikanmenengah

2. Pengelolaan pendidikankhusus

Penambahan

Obyek

Pemeriksaan

20

• Join audit dengan Itjen Kemendikbud• Join audit dengan Itjen Kementerian PU• Join audit dengan Itjen Kementerian

lainnya

21

8. PELIMPAHAN KASUS PENGADUAN

DARI ITJEN KEMENTERIAN

Permendagri 25/2007

Ttg Pedoman Penanganan Pengaduan

Masyarakat di Lingkungan Depdagri &

Pemda

Ps. 3

Sumber pengaduan:

1. Lembaga-Lembaga Negara; 2. Badan/Lembaga/Instansi Pemerintah &

Pemda; 3. Badan Hukum; 4. Partai Politik; 5. Organisasi Masyarakat; 6. Media Masa; dan 7. Perorangan.

8. TINDAK LANJUTHASIL PEMERIKSAAN

PERMENDAGRI 13/2010

ttg PedomanPelaksanaan

FungsiPengawasan

DPRD terhadapTLHP BPK

Ps. 8

Pelaksanaan pengawasansebagaimana dimaksud dalam Pasal

7 dapat dilakukan melaluikoordinasi dengan tim tindak lanjut

laporan hasil pemeriksaan BPK yang dibentuk olehPemerintah Daerah.

Tim Tindak Lanjutsebagaimana dimaksudpada ayat (1) terdiri atas: a. Wakil Gubernur/Wakil

Bupati/Wakil Walikotaselakupenanggungjawab;

b. InspekturPropinsi/Kabupaten/Kota selakusekretaris; dan

c. Para Kepala SatuanKerja PerangkatDaerah (SKPD) terkaitselaku anggota.

23

PERMENDAGRI

23/2007Pedoman Tata Cara

atas

Penyelenggaraan PD

PP 79/2005Pedoman

Pembinaan &

Pengawasan

Penyelenggaraan PD

Ps.34 (1) Pimpinan Satuan

Kerja penyelenggara

PD provinsi, kab/kota

dan desa wajib

melaksanakan tindak

lanjut hasil

pengawasan

Ps.17

(1) Hasil pemeriksaan Pejabat Pengawas

Pemerintah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 13 ditindaklanjuti oleh

pemerintah daerah sesuai dengan

rekomendasi

Ps.18

SKPD yang tidak menindaklanjuti

rekomendasi Pejabat Pengawas

Pemerintah sebagaimana

dimaksud dlm Pasal 17 ayat (1) dpt

dikenakan sanksi sesuai dgn ketentuan

peraturan perundang-undangan.

PP

60/2008SPIP

Ps.43 (2) Pemantauan SPI

sebagaimana

dimaksud pd ayat (1)

dilaksanakan

melalui pemantauan

berkelanjutan,

evaluasi

terpisah, & tindak

lanjut rekomendasi

hasil audit & reviu

lainnya

???

PERATURAN

TERKAIT

SANKSI

Pasal 5 ayat (3)

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3)

Pejabat tidak menindaklanjuti

rekomendasi tanpa adanya alasan yang sah, BPKdapat melaporkan kepada instansi

yang berwenang.

Pasal 26 ayat (2)

Setiap orang yang tidak

memenuhi kewajiban untuk

menindaklanjuti rekomendasi

yang disampaikan dalam

laporan hasil pemeriksaan

sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 20 dipidana

dengan pidana penjara paling

lama 1 (satu) tahun 6 (enam)

bulan dan/atau denda

paling banyak

Rp500.000.000,00 (lima ratus

juta rupiah).

3. SANKSI

25

BPK

APIP

UU

15/2004Pemeriksaan

Pengelolaan

& Tanggung

Jawab Keu

Negara

Peraturan

BPK-RI

2/2010Pemantauan

Pelaksanaan TL

Rekomendasi

Hasil

Pemeriksaan

BPK

Ps.18

SKPD yang tidak

menindaklanjuti

rekomendasi Pejabat

Pengawas Pemerintah

sebagaimana

dimaksud dlm Pasal 17

ayat (1) dpt dikenakan

sanksi sesuai dgn

ketentuan peraturan

perundang-undangan.

PERMENDAGRI

23/2007

Pedoman Tata

Cara atas

Penyelenggara

an PD DISIPLIN PNS (PP 53/2010)

26

DISIPLIN PNS (PP 53/2010)

PELANGGARAN

TERHADAP

KEWAJIBANPs. 3

Setiap PNS wajib:

4. Menaati segala ketentuan

peraturan perundang-undangan;

6. Menjunjung tinggi kehormatan

negara, pemerintah, dan

martabat PNS

dll….

Pasal 3 ayat (1)

Pejabat wajibmenindaklanjuti

rekomendasi dalamhasil pemeriksaan

setelah hasilpemeriksaan diterima.

Pasal 3 ayat (3)

Tindak lanjut wajibdisampaikan kepadaBPK paling lambat 60

(enam puluh) harisetelah laporan hasilpemeriksaan diterima

Pasal 5 ayat (3)

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Pejabat tidak menindaklanjuti rekomendasi

tanpa adanya alasan yang sah, BPKdapat melaporkan kepada

instansi yang berwenang.

Pasal 20 ayat (1)

Pejabat wajib

menindaklanjuti

rekomendasi dalam

laporan hasil

pemeriksaan

Pasal 23 ayat (1) Menteri/pimpinan

lembaga/gubernur/bupati/walikota/direksi

perusahaan negara danbadanbadan Lain YangMengelola KeuanganNegara Melaporkan

Penyelesaian Kerugiannegara/daerah kepada

BPK selambat-lambatnya60 (enam puluh) hari

setelah Diketahuiterjadinya kerugian

negara/daerahdimaksud.

Pasal 26 ayat (2)

Setiap orang yang tidak memenuhi

kewajiban untuk menindaklanjuti

rekomendasi yang disampaikan dalam

laporan hasil pemeriksaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal

20 dipidana dengan pidana penjara

paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam)

bulan dan/atau denda

paling banyak Rp500.000.000,00 (lima

ratus juta rupiah).

UU No 15/2004

Peraturan BPK RI Nomor

2/2010

BPK-RI SEDANG MELAKUKAN PROSES REVISI

VERIFIKATOR SIPTL BPK

Penerimaan LHP

Tim TLHPProv/Kab/Kota

manual

SIPTL

Penyusunanrencana aksi

Admin & InputersSIPTL

Entry data terima LHP, temuan &

rekomendasi

Pembuatansurat Kepala

Daerah

PerangkatDaerah

Penyerahandokumen & bukti

TL

Validasi olehTim TLHP

Softcopy/scanned document TL

Input TL & Upload data pendukung

BPK

Lapor memadai

Belummemadai

PenyusunanTLHP

TELAH SESUAI/BELUM SESUAI

PROSES

Penyerahandokumen TL

PROSES

1

2 3a

3b

4 5 6

7

8

9

10 11 12

13

14

Mekanisme Sistem Informasi PemantauanTindak Lanjut (SIPTL) BPK-RI

Konsolidasi Internal

April 2016

Juli 2016 Final Aplikasi

SIPTL

Piloting

Agustus 2016

September2016

5/9 TOT pemeriksa di BPK PwkJabar

14/9 Pelatihan Admin Se Jabar

29 -30/9 Pelatihan Admin Se Jateng

Januari 2017

Launching di Magelang

Implementasi penuh

TOT pemeriksa di seluruh AKN

dan Perwakilan

Diseminasi seluruh Inspektorat

Kementerian/Lembaga/Provinsi/

Kab/Kota/BUMN

Oktober-Nov-Des 2016

Penyerahandokumen TL

TERIMA KASIH

NO PERMASALAHAN SOLUSI RENCANA AKSI

1 Belum ada peraturan yang

mengatur sanksi terkait dengan

TLHP APIP

Diterbitkannya

peraturan

pengawasan yang

mengatur sanksi

terkait dengan

TLHP APIP (RUU

Pengawasan)

1) AAIPI ikut

serta secara

aktif dalam

mewujudkan

RUU

Pengawasan;

2) Penerbitan

SOP Mandiri

berkenaan

dengan sanksi

2 Beban amanat pengawasan

yang sangat tinggi, sementara

SDM APIP terbatas

Peningkatan

kuantitas dan

kualitas SDM

APIP

Peningkatan

Level Kapabilitas

APIP

31