MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA PERIHAL file7. KETUA: HAMDAN ZOELVA Baik, kita dengarkan...

MAHKAMAH KONSTITUSIREPUBLIK INDONESIA

---------------------RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 82/PUU-XI/2013

PERIHALPENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013

TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATANTERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA

REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARAMENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI/AHLI DARI

PEMOHON DAN PEMERINTAH(IV)

J A K A R T A

RABU, 20 NOVEMBER 2013

i

MAHKAMAH KONSTITUSIREPUBLIK INDONESIA

--------------RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 82/PUU-XI/2013

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang OrganisasiKemasyarakatan [Pasal 1 angka 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10,Pasal 11, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 30 ayat (2), Pasal 33 ayat(1), ayat (2), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 40 ayat (1),ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 57 ayat (2), ayat (3), Pasal58, Pasal 59 ayat (1) dan ayat (3) huruf a] terhadap Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Pimpinan Pusat Persyarikatan Muhammadiyah

ACARA

Mendengarkan Keterangan Saksi/ahli dari Pemohon dan Pemerintah (IV)

Rabu, 20 November 2013, Pukul 11.22 – 12.42 WIBRuang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

1) Hamdan Zoelva (Ketua)2) Muhammad Alim (Anggota)3) Arief Hidayat (Anggota)4) Ahmad Fadlil Sumadi (Anggota)5) Patrialis Akbar (Anggota)6) Harjono (Anggota)7) Anwar Usman (Anggota)8) Maria Farida Indrati (Anggota)

Cholidin Nasir Panitera Pengganti

ii

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. M. Nawawi Rahmat2. Hefinal

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Saiful Bakhri2. Danang Wahyu Muhammad3. Jamil Burhan4. Saptono Haryadi5. Ibnu Sina Chandranegara

C. Ahli dari Pemohon:

1. Aidul Fitriciada2. Eryanto Nugroho

D. Pemerintah:

1. Agus Hariyadi2. Mualimin Abdi3. Radita Aji4. Eric Adityansah5. Erma Wahyuni6. Wahyu Chandra Negara7. Bahtiar8. Frans Sinatra9. Liana Sari

1

1. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sidang Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 82/PUU-XI/2013 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang OrganisasiKemasyarakatan, saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

Pemohon, hadir ya? Hadir. Pemerintah? Hadir. DPR tidak ada ya?Ya, baik hari ini kita lanjutkan sidang untuk mendengarkan keteranganAhli, ya. Saudara Pemohon bawa berapa Ahli hari ini? Harusnya sesuaidengan persidangan yang lalu, hari ini ada 3 Ahli ya, ya 5 Saksi.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: IBNU SINA CHANDRANEGARA

Terima kasih, Yang Mulia. Hari ini kami mendatangkansebenarnya 3 Ahli, tapi yang baru hadir baru 2, yang satunya baru on theway.


Saksi?


Saksinya … Ahli semua, Prof.


Ahli semua.


Ya.


Baik, kita dengarkan dahulu Ahli yang dua orang hadir, ya. Ahlinyasaya panggil ke depan untuk mengambil sumpah dahulu. Dr. AidulFitriciada, ya saya persilakan ke depan. Eryanto Nugroho, ya.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.22 WIB

KETUK PALU 3X

2

8. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Berdasarkan daftar Islam semua ya. Mengucapkan sumpahberdasarkan agama Islam, dimulai.

“Bismillahirrahmaanirrahiim, Demi Allah saya bersumpah sebagaiAhli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengankeahlian saya.”

9. SELURUH AHLI:

Bismillahirrahmaanirrahiim, Demi Allah saya bersumpah sebagaiAhli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengankeahlian saya.


Cukup, terima kasih.


Ya, silakan kembali ke tempat. Ya, Pemohon ini Ahli yang manayang mau didahulukan?


Kami menginginkan Bapak Dr. Aidul Fitriciada Ashari ,S.H.,M.H,yang akan menyampaikan.


Apakah langsung diarahkan atau ke langsung menyampaikanpandangannya?


Langsung menyampaikan.


Langsung menyampaikan. Silakan, Dr. Aidul Fitriciada.

16. AHLI DARI PEMOHON: AIDUL FITRICIADA

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia,Majelis Hakim saya akan memberikan keterangan saksi dalam perkara

3

pengujian Undang-Undang Ormas. Pertama, berdasarkan definisi yangdisebutkan pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17Tahun 2013, istilah organisasi kemasyarakat jelas mengacu padakebebasan berserikat atau freedom of association, yang menurutketentuan Pasal 22 ayat (1) International Covenant on Civil and PoliticalRights atau ICCPR merupakan, “The right to form and join for theprotectional of its interest,” atau hak untuk membentuk dan mengikutisuatu serikat organisasi untuk melindungi kepentingan-kepentingannya.Akan tetapi di dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945, tidak terdapat nomenklatur tentang OrganisasiKemasyarakatan. Nomenklatur Organisasi Kemasyarakatan diadopsi olehpembuat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dari Undang-UndangNomor 8 Tahun 1985 yang menggunakan nama yang sama yakniOrganisasi Kemasyarakatan.

Hal ini jelas disebutkan dalam konsideran Undang-Undang Nomor17 Tahun 2013 pada huruf d, yang menyatakan bahwa Undang-UndangNomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan sudah tidaksesuai lagi dengan kebutuhan dan dinamika kehidupan masyarakatberbangsa dan bernegara, sehingga perlu diganti, jadi penyebutanUndang-Undang Organisasi Kemasyarakatan jelas mengadopsi undang-undang sebelumnya. Nah, nomenklatur yang terdapat di dalam ketentuanUndang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, jelasmenyebutkan kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyatakanpendapat. Para pembuat undang-undang, seharusnya mengikutinomenklatur yang tersedia dalam ketentuan Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut.

Hal ini juga koheren, atau sinkron dengan penggunanannomenklatur pada undang-undang yang lain, yang juga mengacu padaketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945tersebut. Yakni Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1988 tentangKemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum, sekalipun tidakpersis sama dengan nomenklatur dalam Undang-Undang Dasar, tetapinomenklatur Kemerdekaan menyatakan pendapat di muka umum jelasmengacu pada ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945,yang menyatakan kemerdekaan berserikat, dan berkumpul,mengeluarkan lisan dan tulisan, dan lain sebagainya ditetapkan denganundang-undang.

Dengan demikian, penggunaan nomenklatur pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 jelas memperlihatkan bahwa undang-undang tersebut merupakan pengaturan atas kemerdekaan dankebebasan menyatakan pendapat.

Penggunaan nomenklatur organisasi kemasyarakatan secaraformal pada dasarnya tidak sesuai dengan ketentuan Undang-UndangDasar 1945, sementara Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945, selain karena tidak mencerminkan pengaturan

4

tentang kemerdekaan berserikat, penggunaan nomenklatur tersebut tidakkoheren dan sinkron dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998tentang Kemerdekaan menyatakan pendapat di muka umum.

Jadi saya melihat bahwa persoalan nomenklatur ini pentingkarena untuk pasal yang sama tetapi ada undang-undang yang jugamenggunakan nomenklatur kemerdekaan menyatakan pendapat, tetapiada undang-undang dengan rujukan pasal yang sama namanya Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan yang di dalam apa ... ketentuantersebut tidak dikenang.

Jikapun hendak mengatur tentang kemerdekaan atau kebebasanberserikat, maka undang-undang tersebut seharusnya dinamakanUndang-Undang Kebebasan Berserikat. Sesuai dengan nomenklaturUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bukanUndang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Selain itu secara materiil hal itu berarti undang-undang termaksudsesungguhnya mengatur hak dan kebebasan berserikat, bukan mengaturtentang serikat atau organisasinya. Jadi kalau ada ... kalau dibuatUndang-Undang tentang Kebebasan Berserikat, maka dengan sendirianacuannya jelas, yaitu Pasal 28 dan pasal yang sama.

Kemudian yang kedua, secara filosofis pengaturan tentang ...maaf ... tentang kemerdekaan atau kebebasan berserikat mengacu padanilai-nilai HAM secara universal yang secara umum diatur di dalam haksipil dan politik, dan hak ekonomi sosial dan kebudayaan atau hak sipoldan ekosob.

Hak sipol, sebagaimana diatur dalam ICCPR tahun 1966 secarafilosofis berpijak pada pandangan kebebasan negatif (negative freedom)yang pada dasarnya menolak adanya tekanan atau campur tangannegara terhadap hak-hak sipol atau non koersi dan non intervensi.Sebaliknya, hak-hak ekosob yang termuat di dalamInternational Convenant on Economic, Social and Cultural Right (ICESCR)tahun 1966 berpihak pada paradigma kebebasan positif (positivefreedom) yang menghendaki agar negara atau pemerintah memilikispektrum yang luas dengan kewenangan untuk melakukan campurtangan kepada warga negara untuk memastikan warga negaramendapatkan hak-haknya dalam bidang ekosob.

Perbedaan ini sangat jelas, ya. Satu nonintervensi, satu justrumenghendaki intervensi. Dengan demikian jelas terdapat perbedaanpijakan dasar antara hak-hak sipol dan hak-hak ekosob. Karenanyaberkenaan dengan hak berserikat, paradigma dasar yang harus dimilikioleh para pembentuk undang-undang adalah meminimalkan segalabentuk koersi, segala bentuk tekanan atau campur tangan terhadapkebebasan warga negara untuk membentuk, atau mengikuti suatuserikat, atau organisasi demi melindungi kepenting-kepentingannya.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945pada Pasal 28J memang mengatur bahwa dalam pelaksanaannya

5

dimungkinkan adanya pembatasan atau restriction, atau limitation yangditetapkan dalam undang-undang dengan maksud semata-mata untukmenjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan oranglain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai denganpertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umumdalam suatu masyarakat yang demokratis.

Akan tetapi, harus diingat, apabila kita mengacu pada generalcomment ICCPR dari Human Right Commission Nomor 34 yangditerbitkan tahun 2011. Pada paragraf 26 dikatakan pembatasan olehundang-undang restriction by law itu harus compatible with theprofession, aim, and objective of the covenant.

Artinya, pembatasan atas kebebasan berserikat yang dilakukanoleh negara dalam undang-undang harus tetap sesuai dengan ketentuandan tujuan dari perlindungan hak berserikat sebagai bagian dari hak sipolyang secara paradigmatik berpijak pada penolakan atas segala bentukkoersi, tekanan, dan campur tangan negara pemerintah.

Dengan demikian, pembatasan atas kebebasan berserikatdilakukan atas ... adalah untuk tujuan penegakkan hukum agar tidakmenimbulkan ancaman terhadap hak dan kebebasan orang lain,melanggar moral, dan nilai agama, serta menggangu ketertiban umum.Artinya pembatasan tidak dilakukan untuk campur tangan ataskebebasan berserikat, sehingga justru mengurangi hakikat hak dankebebasan berserikat itu sendiri.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 justru mengingkariparadigma tersebut dengan lebih menekankan pada pembatasan untukmelakukan campur tangan terhadap hak dan kebebasan berserikatdibandingkan untuk melindungi hak dan kebebasan berserikat itu sendiri.Setidaknya hal itu terlihat di antaranya pada Pasal 40 yang memberikanwewenang kepada pemerintah dan/atau pemerintah daerah untukmelakukan pemberdayaan ormas, untuk meningkatkan kinerja danmenjaga keberlangsungan hidup ormas.

Ketentuan Pasal 40 tersebut pada dasarnya memiliki semangatyang sama dengan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Ormas Tahun1985 yang dibentuk oleh rezim orde baru, yang memberikan wewenangkepada pemerintah untuk melakukan pembinaan terhadap ormas. Secaraesensial tidak ada perbedaan antara pembinaan dan pemberdayaan olehpemerintah dan pemda terhadap ormas karena semangatnya sama, yaknimelakukan sub ordinasi dan kooptasi terhadap hak berserikat sebagaibagian hak sipol.

Istilah pemberdayaan itu sendiri lebih merupakan suatueufemisme atau penghalusan bahasa yang tidak memiliki akibat hukumyang secara esensial berbeda dengan pembinaan. Ketentuan Pasal 40Undang-Undang Ormas Tahun 2013 tersebut menunjukkan tujuanpembatasan dalam bentuk campur tangan pemerintah dan/atau pemdaterhadap kebebasan berserikat lebih diutamakan dibandingkan dengan

6

tujuan untuk melindungi kebebasan berserikat itu sendiri. Dengan adanyawewenang pemerintah atau pemda untuk melakukan pemberdayaantersebut, maka pembatasan lebih bersifat diskriminat administratif ataubirokratik dibandingkan pembatasan yang bersifat penegakkan hukum.

Hal yang sama juga terlihat pada ketentuan Pasal 57 yangmemberikan peran kepada pemerintah untuk dapat memfasilitasi mediasidalam penyelesaian sengketa internal ormas. Jelas ini memberikan pintumasuk bagi campur tangan pemerintah terhadap hak dan kebebasanwarga negara dalam berserikat. Secara politis campur tangan seperti itudapat digunakan untuk mengendalikan kekuatan-kekuatan masyarakatsipil karena dapat saja justru pemerintah merekayasa konflik diinternalsuatu ormas agar dapat melakukan campur tangan dan mengendalikanormas tersebut. Padahal pada sisi lain telah banyak pembatasankebebasan berserikat melalui penegakan hukum, seperti dalam KUHP,KUHAP Perdata, undang-undang tentang pencegahan danpemberantasan tindak pidana pencucian uang, undang-undang yayasan,undang-undang kebebasan informasi, kemudian undang-undang antiterorisme, dan yang lainnya.

Dengan adanya ketentuan mengenai pemberdayaan olehpemerintah atau pemda, dan/ atau pemda, jelas tujuannya untukmensubordinasi dan mengkooptasi serikat-serikat atau organisasi yangada di tengah masyarakat. Dari segi politik hukum, hal ini merupakanbentuk kemunduran karena pada tahun 1998 sebelum dilakukanAmandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 justru lahir Undang-Undang tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umumyang lebih reponsif dan lebih progresif dalam melindungi hak-hak politikwarga negara.

Kemudian yang ketiga, poin saya yang ketiga. Undang-UndangOrmas juga melahirkan duplikasi dan inkohenrensi dengan Undang-Undang tentang Yayasan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 danstaatsblad Tahun 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-perkumpulanberbadan hukum (Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen) Undang-Undang Yayasan, Undang-Undang Yayasan mengatur tentang badanhukum untuk organisasi sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidakmempunyai anggota, ya. Sementara undang … eh, staatsblad Tahun1870 Nomor 64 mengatur tentang badan hukum yang dibentukberdasarkan anggota, termasuk Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.Dengan adanya pengaturan mengenai organisasi masyarakat yang jugamencakup perkumpulan dan yayasan, maka Undang-Undang Ormas telahmengatur kembali ketentuan yang telah diatur dalam Undang-UndangYayasan dan staatsblad Tahun 1870.

Dengan paradigma Undang-Undang Ormas yang cenderungbirokratis, maka pengaturan tersebut potensial untuk melahirkan

7

inkoherensi norma dengan Undang-Undang Yayasan dan staatsbladperkumpulan.

Sebagai contoh misalnya, tentang anggaran dasar dan ART(Anggaran Rumah Tangga) Ormas yang berbadan hukum. Pada Pasal 35Undang-Undang Ormas Tahun 2013 disebutkan bahwa AD/ ART(Anggaran Dasar) dan (Anggaran Rumah Tangga) harus memuat palingsedikit.a. Nama lambang, kemudianb. Tempat tujuan,c. Asas tujuan dan fungsi, kemudiand. Kepengurusan,e. Hak kewajiban anggota,f. Pengelolaan keuangan, mekanisme penyelesaian sengketa dan

pengawasan internal, dan pembubaran organisasi.Sementara pada ketentuan undang-undangnya disebutkan bahwa

anggaran dasar yayasan sekurang-kurangnya memuat hal-hal yangberbeda dengan undang-undang … dengan ketentuan yang dimuatdalam Undang-Undang Ormas Tahun 2013, yaitu nama dan tempatkedudukan, maksud dan tujuan (…)


Layar komputernya dinyalakan, (suara tidak terdengar jelas). Ikuticeramahnya itu. Ini yang operator, operator!


Ya.


Operator yang diikuti. Ya, biar kita bisa baca di sini. Operatornyadi mana ini? Terus? Ikuti ceramahnya, diubah halamannya ya! Lanjut,silakan lanjut!


Ya. Selanjutnya, nama dan tempat … ini sesuai dengan Undang-Undang Yayasan, anggaran dasar yayasan. Berikutnya Mas, terus, terus,satu lagi. Nah, ada perbedaan, yaitu:a. Nama dan tempat kedudukan,b. Maksud dan tujuan serta kegiatan, jangka waktu pendirian, jumlah

kekayaan, cara memperoleh, dan penggunaan kekayaan, tata carapengangkatan, penghentian dan seterusnya. Hak dan kewajiban, tatacara penyelenggaraan rapat anggota yayasan … organ yayasan.

8

Setidaknya di dalam anggaran dasar, Undang-Undang Yayasantidak ada asas. Nah, kemudian ketentuan mengenai perubahan,penggabungan, dan pembubaran yayasan, serta penggunaan kekayaansisa likuidasi. Nah, perbedaan ketentuan diantara kedua undang-undangtersebut jelas menimbulkan ketidakpastian hukum. Dan ini bertentangandengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan setiap orangberhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukumyang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Saya kira cukup,terima kasih Majelis Yang Mulia.


Ya.


Assalamualaikum wr. wb.


Waalaikumsalam wr. wb. Ya, terima kasih. Lanjut, silakan PakEryanto Nugroho.

24. AHLI DARI PEMOHON: ERYANTO NUGROHO

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Kepada Yang MuliaMajelis Hakim Konstitusi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.Perkenaankan izinkan saya memberikan keterangan Ahli sebagai berikut.

Saya menyampaikan keterangan tertulis, 9 halaman. Tapi sayatidak akan bacakan satu per satu. Apakah sudah bisa ditayangkan? Oke,saya akan sampaikan dua hal, padangan atau keterangan Ahli dari saya.

Pertama, izinkan saya menyampaikan dari aspek proses terlebihdahulu, baru kemudian kedua … saya akan sampaikan dari substansimateri dari Undang-Undang Ormas.

Dari aspek proses, saya ingin menyampaikan di sini aspekkesejarahan dulu dimana kita mencatat bahwa undang-undang ormasmerupakan bagian dari paket undang-undang politik pada masa ordebaru bersama dengan undang-undang pemilu, undang-undang parpol,undang-undang MPR, DPR, DPRD, dan undang-undang referendum.

Melihat sejarahnya kita mengkaji risalah pembahasan pada tahun1985, terlihat sekali bahwa tujuan utamanya adalah saat itu untukmenkedepankan stabilitas politik, itu adalah hasil bacaan kami terhadaprisalah di tahun 1985. Setelah reformasi, pada Prolegnas 2005-2009sudah sempat masuk RUU ormas untuk dibahas, tapi kemudian tidaksempat untuk dibahas dan disahkan.

9

RUU ormas kemudian masuk lagi di Prolegnas 2010 dan 2014,sampai tahun 2010 pun tidak masuk dalam prioritas pembahasan sampaikemudian kami mencatat baru mendapatkan momentumnya ketikaterjadi serangkaian tindak kekerasan yang diduga melibatkan anggotaormas. Di sini saya selaku pemerhati beberapa peraturan terkaitorganisasi nirlaba mencatat ada satu pertemuan, ini saya sudah masukke halaman 2, yaitu di DPR RI tanggal 30 Agustus 2010 setelahterjadinya rentetan tindak kekerasan, ada rapat gabungan pemerintahdan DPR RI untuk merespon tindak kekerasan tersebut. Rapat itu dihadiriwakil ketua DPR, Menkopolhukam, Mendagri, Kapolri, Jaksa Agung, dankepala BIN. Rapat itu menghasilkan kesepakatan untuk bersamamendorong revisi undang-undang ormas.

Sejak rapat itulah undang-undang ormas selalu masuk dalamprioritas tahunan, jadi saya menyampaikan untuk konteks awal sehinggamulai masuk di prioritas tahunan. Pembahasan RUU ormas cukuppanjang sampai pembahasan hingga ditunda perpanjangan sehingga 7kali masa sidang, mulai masuk sebagai usulan inisiatif DPR 21 Juli 2011dan kemudian pada saat pengesahannya sampai ditunda dua kali rapatparipurna. Ini dalam proses legislasi kita merupakan suatu catatan yangkhusus bahwa sampai dua paripurna ditunda, kemudian baru yang ketigavoting. Keterangan ini saya pandang penting untuk disampaikan dalampermohonan undang-undang ormas ini untuk melihat proses dalamrangka saya mencoba mengkaitkannya dengan asas pembentukanperaturan perundang-undangan yang baik. Karena dari proses itu kitamelihat ada banyaknya penolakan dari masyarakat, beberapa yang sayacatat pertama yang jelas adalah perserikatan Muhammadiyah.

Dengan badan hukum perkumpulan yang berdiri sejak 1912,dengan pengikut yang diperkirakan tidak ada angka pasti, kurang lebih15.000.000 tegas menolak lahirnya undang-undang ormas ini sampaiketika hari disahkannya masih menolak dan sampai sekarang. PBNU(Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) yang sampai hari ini di anggarandasarnya juga badan hukumnya adalah perkumpulan, memiliki kuranglebih 40 juta pengikut, tidak menolak, tapi memberikan catatan kritis.Ada enam poin resmi dari PBNU yang disampaikan, pada pokoknya PBNUmenghargai rumusan baru, tapi mengkritisi soal definisi ormas yangdianggap mengeneralisasi dan tidak membedakan antara yayasan,perkumpulan, dan organisasi kemasyarakatan. PBNU meminta DPR untukmenunda pengesahan untuk menghidari berbagai dampak negatif yangditimbulkan dari pengesahan RUU ini.

Saya berpindah ke halaman 3, saya tuliskan juga dalamketerangan tertulis ini berbagai organisasi yang menyatakanpenolakannya dari organisasi keagamaan, perwakilan buruh, organisasimasyarakat sipil. lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI yangmelakukan konfrensi pers melakukan penolakan, Komisi Nasional HakAsasi Manusia (Komnas HAM) bahkan mendesak DPR untuk tidak

10

mengesahkan RUU ormas. Sikap-sikap atau daftar penolakan ini sayasampaikan untuk menggambarkan betapa besarnya penolakan yangdilakukan oleh para pemangku kepentingan utama dari undang-undangini. Tanpa bermaksud mengecilkan organisasi lain, tapi bahwaMuhammadiyah menolak dan kemudian PBNU meminta ditundamerupakan sebuah catatan khusus dalam proses legislasi ini.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur tentang asaspembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Pembentukanperaturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan kepadaasas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yangmeliputi … saya masuki halaman 4, kejelasan tujuan, kelembagaan ataupejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis hierarki danmateri muatan dapat dilaksanakan kedayagunaan dan kehasilgunaan,kejelasan rumusan dan keterbukaan. Dari asas-asas ini saya inginmemfokuskan pada dua asas, yaitu dapat dilaksanakan dankedayagunaan dan kehasilgunaan.

Ketika para pemangku kepentingan utama dari RUU inimenyatakan penolakan, dari pandangan saya, saya memandang bahwapembentukan Undang-Undang Ormas menjadi tidak memenuhi asaspembentukan peraturan undang … peraturan perundang-undangan yangbaik karena terlihat sekali masih apa … masih banyak sekali penolakandan ini akan tidak dapat memenuhi asas kehasilgunaan dan asas dapatdilaksanakan. Itu adalah keterangan saya mengenai proses.

Berikutnya saya akan masuk untuk substansi, masih di halamansama, halaman empat. Keterangan saya mengenai substansi pengaturan,yaitu saya memandang substansi pengaturan ini bisa menimbulkankerancuan kerangka hukum dan mencederai kebebasan berserikat,berkumpul.

Mengenai kerancuan kerangka hukum, akan lebih jelas jika dilihatdi halaman lima melalui bagan.

Jadi, sebagaimana di civil law countries lainnya, untuk bidangsosial di Indonesia mengatur dua jenis bentuk, yaitu yang pertamaadalah badan hukum perkumpulan yang berisi orang-orang yangberkumpul atau Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen. Yang keduaadalah stichting, yaitu sekumpulan kekayaan. Jadi, yang satu adalahsekumpulan orang, yang satu adalah sekumpulan kekayaan. Di berbagainegara civil law lainnya, seperti ini.

Nah, yang perlu saya sampaikan di sini adalah bahwa ormas itubaru dikenal pada tahun 1985. Jadi, pada saat Muhammadiyah berdiri,pada saat PBNU berdiri, mereka adalah berbadan hukum perkumpulan.

Ada konteks politik di tahun 1985 yang akhirnya membuatorganisasi-organisasi seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulamamendapatkan status ormas. Hal ini yang penting untuk disampaikan

11

karena Undang-Undang Ormas yang baru disahkan kemarin kemudianmencampuradukan antara yayasan dan perkumpulan.

Pasal 10 dan Pasal 11 terkesan mencampuradukan pengertianormas yang dapat berbadan hukum atau tidak, dapan … dapat berbentukperkumpulan atau yayasan akan menimbulkan kerancuan. Seolah-olahseakan seluruh bentuk organisasi di bidang sosial itu sebutannya ormas.

Nah, di tahun 2013 ini seben … sebetulnya terjadi pergeserandibanding yang di tahun 1985. Karena di tahun 1985 perkumpulanyayasan dan ormas masih dianggap dalam praktik bentuk-bentuk yangterpisah. Dengan Undang-Undang Ormas ini, bentuk ormas seakan-akanada di atas yang menaungi yayasan dan perkumpulan.

Secara hukum, ini problematik karena yang jelas yang satu badanhukum tanpa anggota, yaitu yayasan. Perkumpulan adalah badan hukumberdasarkan keanggotaan. Dicampuradukannya ini menimbulkankerancuan dalam kerangka hukum.

Terlebih lagi dari aspek pembinaan tadi. Kalau untuk yayasan danperkumpulan, pendirian badan hukum akan dengan Kementerian Hukumdan HAM.

Nah, dengan Undang-Undang Ormas ini ada kerancuan, seolah-olah ada kementerian berikut yaitu, Kementerian Dalam Negeri. Jadi,khususnya nanti dalam praktik adalah Direktorat Jenderal KesatuanBangsa dan Politik. Salah satu dampak yang mungkin muncul ataupotensial untuk muncul adalah ditariknya organisasi-organisasi yangbergerak di bidang sosial dengan pendekatan politik. Dengan adanyakementerian berikut setelah Kementerian Hukum dan HAM.

Masuknya yayasan dalam pengertian ormas dapat menimbulkankerancuan di tingkat praktik yang berdampak besar. Kita ketahui bersamabadan hukum yayasan digunakan oleh rumah sakit, kampus, danberbagai jenis lembaga sosial lain.

Undang-Undang Ormas tidak … justru akan menimbulkankerancuan terhadap ini. Apakah kemudian rumah sakit itu jadi ormas?Apakah kemudian panti asuhan itu ormas yang berbentuk yayasan?Apakah kampus yang juga berbentuk yayasan itu ormas? Undang-Undang Ormas tidak bilang begitu, tapi juga tidak bilang tidak, dan iniakan menimbulkan kerancuan.

Kerancuan ini mengakibatkan penentuan organisasi mana yangmasuk dalam kategori ormas akan ditentukan sepihak oleh pemerintah,dampak dibangkitkannya Undang-Undang Ormas memang besar dankompleks, DPR dan pemerintah seharusnya mencabut Undang-UndangOrmas, dan mengembalikan pengaturan kepada kerangka hukum yangbenar, yaitu badan hukum yayasan untuk organisasi sosial tanpa anggotadan badan hukum perkumpulan untuk organisasi dengan anggota.RUUperkumpulan telah masuk dalam Prolegnas 2010-2014 Nomor 228.Jadidalam pandangan saya tidak seharusnya bukan Undang-Undang Ormasyang dibangkitkan kembali justru itu harus dicabut, justru Undang-

12

Undang Perkumpulan yang masih diatur dalam staatsblad itu yang harusdirevisi.

Yang kedua adalah mengenai rezim pendaftaran yang mencideraikebebasan berserikat, berkumpul. Undang-Undang Ormas secaraberlebihan mengatur juga organisasi yang tidak berbadan hukum.Pendaftaran ormas yang tidak berbadan hukum dilakukan denganpemberian surat keterangan terdaftar dari menteri, gubernur, bupati,walikota sesuai lingkupnya. Ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat(3) Undang-Undang Ormas.

Organisasi yang tidak berbadan hukum sebetulnya sudah cukupdijamin oleh konstitusi kita, oleh Undang-Undang Dasar 1945. Jadi rezimpendaftaran ini dalam pandangan saya berlebihan. Kalaupun diperlukanpendaftaran ada di beberapa negara civil law countries lainnyapendaftaran dilakukan ke pengadilan, seperti di Indonesia pada waktukita belum punya Undang-Undang Yayasan, itu daftar ke pengadilan. Halini agar pendekatannya tetap dengan pendekatan hukum, jadi tidakmelakukan pendaftaran kepada menteri, gubernur, bupati, walikotaseperti Undang-Undang Ormas yang sekarang, kalau Undang-UndangOrmas yang 1985 kepada Kemendagri atau Dirjen Kesmanpol. BahkanUndang-Undang Ormas juga mengatur proses pendataan oleh camat bagiorganisasi yang tidak berbadan hukum yang bahkan tidak memenuhisyarat untuk bisa dapat SKT. Jadi organisasi yang sangat sederhanadiperkenalkan proses pendataan oleh camat dalam Undang-UndangOrmas ini.

Saya memandang pengaturan ini berlebihan dan justruberpeluang menciderai kebebasan berserikat, berkumpul dalampenerapannya. Potensi terciderainya kebebasan berserikat, berkumpulbelum ada yang apa ... nyata, tapi sudah bisa dilihat beberapaindikasinya. Dalam catatan singkat saya, saya melihat pertama. Ada suratedaran Gubernur Lampung Nomor 045.2/0427/11.03/2013 tentangOrmas LSM yang terdaftar pada Pemerintah Provinsi Lampung. Angka 5dari surat edaran tersebut menyatakan bahwa Ormas, LSM, atau lembaganirlaba di Lampung yang tidak memiliki surat keterangan terdaftar daribadan kesatuan bangsa dan politik atau kesbangpol dianggap ilegal. Iniada surat edaran gubernurnya. Ini mengindikasikan bahwa multitafsirsoal pendaftaran ini ada potensi bisa menciderai kebebasan berserikat,berkumpul.

Yang berikutnya derajatnya mungkin lebih ringan karena hanyakomentar dari pejabat kesbangpol, yakni di Lombok. Yang menyatakanketika menemukan bahwa 47 LSM yang sering melakukan hearing kesejumlah dinas maupun DPRD ternyata tidak memiliki izin. Kalau tidak(suara tidak terdengar jelas) ditambah tidak mengantongi izin artinyasebagian besar LSM kita ini ilegal.

Nah, pengertian bahwa tidak punya SKT atau Surat KeteranganTerdaftar menjadi organisasi ilegal, ini potensi bisa berjalan terus padahal

13

Undang-Undang Ormas sendiri tidak mengharuskan ataupun mewajibkanorganisasi untuk punya surat keterangan terdaftar. Jadi potensi-potensimulti tafsir dan kerancuan sudah mulai ada, dan kedepannya bisaberjalan terus.

Yang ketiga poin saya disoal substansi, yaitu mengenai konsepormas sendiri yang dibangkitkan kembali. Jadi ormas itu bukanlah sebuahhukum yang sebetulnya dikenal sebelum 1985 karena ormas adalahkonsep politik yang di Tahun 2013 ini dibangkitkan kembali. Mungkin kitasemua sudah terlalu sering melihat atau membaca di media, atau bahkanmendengar ahli hukum menyebut ormas sebagai organisasi massa.

Kesalahan penyebutan atau kesalahkaprahan itu bukan tanpasebab, kenapa sampai media besar, ahli hukum, menyebut ormassebagai organisasi massa? Hal ini bisa dipahami ketika kita melihat,bahkan di Undang-Undang Ormas Tahun 2013 ini. Yang memperkenalkanstruktur di Pasal 23 sampai Pasal 25, yaitu ormas lingkup nasional, ormaslingkup provinsi, ormas lingkup kabupaten/kota. Jika kita memahamisejarah pembahasan Undang-Undang Ormas pada tahun 1985, kita akanpaham bahwa struktur ini jelas mengikuti logika struktur partai politik.Yang dimaksud adalah organisasi underbow partai politik, bukanlahdalam pengertian organisasi masyarakat sipil yang memuat yayasan danperkumpulan. Seandainya Undang-Undang Ormas ini mengaturorganisasi underbow parpol, ini akan sejalan dengan sejarah OrdeBarunya yang dulu, memang ke situ.

Nah, tapi yang sekarang, ormas diartikan sebagai … punyapotensi, diartikan sebagai organisasi masyarakat sipil, yang pasti akanbermasalah dengan struktur ini. Masalah yang pertama adalah organisasimasyarakat sipil tidak semua memiliki struktur lingkup nasional, provinsi,kabupaten, dan kota. Memang tidak ada kewajiban atau keharusandalam Undang-Undang Ormas ini, tapi potensi kerancuan akan selalu bisamuncul. Termasuk apakah pengaturan lingkup ini … saya masuk kehalaman 8, akan punya dampak kepada kegiatan yang boleh dilakukanoleh organisasi. Misalnya, ada sebuah organisasi pemantau korupsi atauorganisasi yang memperjuangkan nilai-nilai HAM yang tidak punyacabang di mana-mana, hanya berdiri di satu kota. Kemudian, apakahboleh dia melakukan kegiatan di lingkup nasional, atau memberimasukan, atau berbagai kegiatan advokasi lainnya?

Pasal 27 Undang-Undang Ormas menyatakan bahwa ormas dapatmelakukan kegiatan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 27 ini jugatidak menghilangkan potensi kerancuan itu. Bahwa yang dikatakan di situadalah wilayah, bukan lingkup. Dan kemudian, ada frasa sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat berarti sesuaidengan peraturan Undang-Undang Ormas ini juga.

Berikutnya. Kalau Undang-Undang Ormas tetap dibiarkan berlakuseperti sekarang, maka pendekatan politik akan mengemuka. Relasi

14

antarpemerintah dan organisasi masyarakay sipil ke depan akan diwarnaidengan pendekatan politik. Beberapa contoh dari larangan Pasal 59Undang-Undang Ormas, ada yang potensi multitafsir. Misalnya:1. Dilarang melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan

terhadap agama yang dianut.2. Dilarang melakukan kegiatan separatis.3. Dilarang melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang

penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Potensi masalah bisa terjadi bukan karena larangannya, melainkankarena ruang penafsiran bukan diberikan kepada penegak hukum,melainkan kepada pemerintah untuk dapat memberi sanksi administratifyang dapat berupa peringatan tertulis atau pun penghentian hibah.

Untuk sanksi penghentian sementara ormas lingkup nasional,Mendagri harus minta pertimbangan hukum dari MA. Untuk lingkupprovinsi dan kabupaten/kota, kepala daerah wajib minta pertimbanganpemimpin … pimpinan DPRD, kejaksaan, dan kepolisian. Pendekatanseperti ini rentan disalahgunakan oleh oknum pejabat pemerintah diberbagai daerah yang anti perubahan dan bisa mencoba melakukanrepresi kepada organisasi masyarakat sipil yang kritis dalam isu antikorupsi, hak asasi manusia, advokasi lingkungan, dan lain sebagainya.

Saya masuk ke halaman 9. Sebagai penutup, saya sampaikanbahwa dibangkitkannya Undang-Undang Ormas ini patut disesalkan. DPRdan pemerintah seharusnya mencabut Undang-Undang Ormas danmengembalikan pendekatan hukum dengan pengaturan kerangka hukumyang benar, yaitu badan hukum yayasan untuk organisasi sosial tanpaanggota dan badan hukum perkumpulan untuk organisasi sosial dengananggota.

Demikian, keterangan dari saya. Terima kasih, Yang Mulia MajelisHakim Konstitusi. Assalamualaikum wr. wb.


Ya, terima kasih. Pemohon, apakah ada pertanyaan atauklarifikasi kepada Ahli ini?

26. KUASA HUKUM PEMOHON:

Terima kasih, Yang Mulia. Kami … saya pikir sudah cukup.


Cukup, ya. Baik. Pemerintah?

15

28. PEMERINTAH: AGUS HARIADI

Cukup, Yang Mulia.


Cukup. Dari Majelis cukup, ya? Ya, ada. Silakan.

30. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Terima kasih, Pak Ketua. Jadi, agaknya pendekatan terhadapundang-undang ini dari satu konsep ke konsep lain yang muncul itu.Salah satu yang saya tangkap dari Ahli yang kedua, itu mengembalikanUndang-Undang Ormas ini kepada dua bentuk perkumpulan dan yayasansebagai badan hukum.

Itu timbul satu persoalan di sini, status badan hukumnya itukarena apa? Perkumpulan itu menjadi status badan hukum karena apa?Yayasan menjadi status badan hukum karena apa? Kalau itu kembalikepada perkumpulan dan yayasan dan harus badan hukum, apakah tidakmembuka kemungkinan bahwa enrialitas itu ada banyak orangberkumpul, lalu bekerja sama, lalu terorganisasi yang sebetulnya belumatau tidak memenuhi sebagai badan hukum?

Oleh karena itu, kriteria badan hukumnya apa? Badan hukum itukalau kita kenal di dalam kebutuhan bahwa badan hukum itu selaludirujuk pada persoalan kepemilikan harta benda yang terpisah.Perkumpulan dan yayasan itu apakah itu juga kriterianya? Ataukan badanhukum itu melaporkan atau mendaftarkan? Ini satu hal yang harusdiselesaikan juga persoalan itu jadi tidak bisa melemparkan persoalan itupada persoalan lain yang persoalan lain juga menimbulkan persoalanjuga yang belum selesai, persoalan badan hukum.

Kemudian juga ada hal yang tadi memasalahkan persoalan bahwapemerintah itu memberdayakan yayasan. Lalu dengan kata-kata denganadanya pasal memperdayakan ini seolah-olah lalu terjadi kotasi padapersoalan-persoalan yang merupakan hak kebebasan dari masyarakatuntuk berserikat dan berkumpul.

Saya gampang saja saya, satu contoh saja yang saya tahu ya danitu contohnya sangat sederhana. Di Indonesia itu ada PersatuanPedalangan Indonesia, di sanalah dalang-dalang itu berkumpul, ya kan?Kalau Terhadap persatuan pedalangan di Indonesia kemudian pemerintahdaerah itu memperlakukan pemberdayaan, pemberdayaannya apa? Yasesuai dengan kebutuhan dalang itu. Dia bisa melakukan pendidikan,pedalangan, dia bisa melakukan satu aktivitas-aktivitas yang menujuuntuk baiknya bagaimana kualitas dalang. Apakah itu yang Anda tafsirkansebagai memperdayakan? Karena ruang lingkup dari definisi ini memangluas sekali. (Suara tidak terdengar jelas) ormas adalah organisasi yang

16

didirikan untuk dibentuk oleh masyarakat sukarela berdasarkankesamaan aspirasi kehendak (suara tidak terdengar jelas) dan tujuanberpartisipasi.

Luas sekali, apapun juga bisa masuk di sini, apapun juga masuk disini. Nuansanya kemudian itu adalah organisasi politik di luar partaipolitik, itu kesan pada saat orde baru. Tapi kalau kita baca Pasal 1 angka(1) nya, itu enggak ada sama sekali nuansa politiknya, atau kalau ada itubagian dari seluruh yang mungkin dibentuk sebagai organisasi dalamPasal 1 angka (1). J

Justru nuansa orde barunya itu pada saat membaca, berpartisipasidalam pembangunan. Nah ini, pembangunan. Apakah sesuatu yangkemudian tidak untuk pembangunan? Artinya untuk fun sajalah,perkumpulan sepeda, Gowes. Apa itu harus diukur untuk pembangunan?Kan dia punya hak juga kalau kemudian bersatu, mendirikan suatuorganisasi. Nah, ini ya.

Jadi bagaimana tempat dari definisi ini memang ada latarbelakang politiknya, tapi kalau kemudian kalau kita lihat pada Pasal 1angka (1)-nya sebetulnya enggak ada, khusus untuk politik itu enggakada. Tapi kalau ada politiknya seperti ormas organisai massa itukemudian mungkin masuk di sini. Jadi sebetulnya kita terantuk padapersoalan di mana organisasi itu bentuk jenisnya apa, lalu organisasibentuk spesiesnya apa, yang ini enggak jelas. Saya mohon tanggapan(suara tidak terdengar jelas).

31. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Saudara Ahli, permohonan inikalau kita lihat itu mempersoalkan undang-undang tentang ormas itu,Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan dari hulu sampai hilir. Danjuga tadi keterangan dari Ahli juga mempersoalkan bahwa Undang-Undang Ormas ini tidak usah satu per satu itu juga sebetulnya sudah darihulunya tidak ada urgensi membuat Undang-Undang Ormas, kan begitu.Dari dua ahli saya tangkap begitu.

Kemudian kalau saya mencoba untuk meminta klarifikasi, di Pasal28. Itu ada kalau itu kita rinci, ada pengaturan bagaimana … atau adakebebasan berserikat, ada kebebasan berkumpul, ada kebebasan untukmengeluarkan pikiran, baik lisan maupun tulisan, dan ada yang lain yangdiatur dengan undang-undang. Itu kemudian. Memang, di situ apakahharus dibentuk Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan, Undang-Undang Perkumpulan, atau undang-undang yang berkenaan denganmengeluarkan pikiran, baik lisan maupun tulisan, memang tidak jelas,tapi hanya ada kemudian diatur dengan undang-undang, Pasal 28 itu.

Jadi, jelas di situ dikatakan, ditetapkan dengan undang-undang.Kata yang … frasa yang tepat. Kemudian, saya kaitkan kalau kita bicara

17

teori struktur politik. Dalam teori struktur politik, itu kita kenal adasuprastruktur politik dan infrastruktur politik.

Saya melihat, kalau begitu, ini DPR dan pemerintah karenakeinginan Pasal 28 itu sifatnya adalah open legal policy, kemudian inginmengatur masalah infrastruktur politik. Mengatur masalah partai. Pasal28 enggak ada menyebut partai politik di situ. Tapi muncul partai politikadalah organisasi yang secara langsung berpengaruh kepadasuprastruktur politik karena rekruitmen politik itu harus melalui partaipolitik.

Kemudian, ada golongan penekan, golongan kepentingan, dansebagainya-sebagainya itu dalam terminologi infrastruktur politik jugadiatur, misalnya ada kelompok penekan dan sebagainya itu, ada Undang-Undang Pers, kemudian ada Undang-Undang Ormas. Apakah ini menurutAhli itu bisa dikatakan yang namanya … tadi saya katakan, Pasal 28 ituopen legal policy. Apakah DPR bersama dengan pemerintah itu bahasaJawanya karena Ahli berdua dari Jawa, apakah pemerintah dan DPR itumengada-adakan, yang itu bisa dikatakan malah kemudian, Pemohonmengatakan itu bertentangan dengan Pasal 28. Apakah itu berkelebihan?Apakah itu berkelebihan? Itu pertanyaannya.

Kemudian, kalau nanti baru kalau hulu yang kita sudah ketemu,nanti kita lihat pasal-pasalnya. Memang kemudian, kalau kita lihat, kalaukemudian kita teliti pasal-pasalnya, ayat-ayatnya, memang ada yangberkelebihan. Artinya, bisa … apa yang didalilkan oleh Pemohon, bisabermasalah. Jadi, saya mau minta penjelasan Anda, di hulunya. Karenaapa? Tadi Yang Mulia Pak Harjono sudah mengatakan ada teori kesan iniakan melanggengkan ormas … Undang-Undang OrganisasiKemasyarakatan ini berbau totaliter, otoriter, yang dipraktikkan OrdeBaru. Padahal sebetulnya, keinginan yang genuine dari pembentukundang-undang, menafsirkan atau menjabarkan Pasal 28 itu sudahberbeda.

Kalau kita lihat di dalam menimbang, mengingat, Undang-UndangPartai Politik dan Undang-Undang Ormas itu, sebetulnya hampir analog.Kenapa kok, tidak mempersoalkan Undang-Undang Partai Politik tapi kok,kenapa organisasi kemasyarakatan malah dipersoalkan? Saya kira itu,Pak Ketua. Terima kasih.


Baik, terima kasih. Yang Mulia Pak Fadlil?


Pertanyaan ini berangkat dari pemahaman saya terhadapketerangan dua Ahli ini mengenai ormas, ada kesamaan bahwa istilahormas itu tidak tepat untuk undang-undang ini. Saya menangkap ada

18

beberapa alasan yang paling pokok. Misalnya disebutkan oleh kedua Ahliini, soal cakupan. Cakupan yang ada di dalam rumusan pengertian ormasitu.

Kemudian yang kedua, oleh karena cakupannya itu tidak pas, laluapa yang diatur di dalamnya menjadi tidak pas semua. Yang kalaumenggunakan istilahnya, Ahli yang kedua ini, menimbulkan beberapakerancuan-kerancuan dalam pengaturan. Saya menangkap begitu.

Dari situ, lalu saya mencoba untuk mencari istilah Ormas inimenurut Ahli, menurut Ahli itu lalu tepatnya untuk rumusan seperti apa?Kalau tadi Ahli Aidul Fitriciada sudah mencoba, ini undang-undang inijangan disebut Undang-Undang Ormas, sebut saja undang-undangberserikat, berkumpul, dan seterusnya itu, tapi ini kan … untuk kontenyasendiri Undang-Undang Yayasan karena menyakup juga yayasan yangdisebut Ormas itu, ini nanti akan ada kerancuan, ada Undang-Undangyang Nomor 9 tadi yang kaitannya dengan kebebasan menyatakanpendapat juga akan bertubrukan, gitu. Lalu pasnya sendiri, saya inginmohon apa namanya … dijelaskan karena tadi disebutkan di dalaminfrastruktur politik sendiri itu ada disebut Ormas begitu ya, di sampingada golongan penekan, dan seterusnya itu. Ini memerlukan penjelasansaya kira, memerlukan penjelasan, dan kalau di sana itu lalu di dalaminfrastruktur politik itu ada, lalu apakah negara kemudian tidak perlumengaturnya? Kalau mengaturnya lalu cakupan Ormas itu apa, gitu.

Ini … ini yang ingin saya peroleh dari kedua Ahli ini mengenaiOrmas itu sendiri. Ini agak lepas dari, apakah undang-undang ini tepatdisebut Undang-Undang Ormas atau ndak, saya mengabaikan itu, tapisoal Ormas itu sendiri sebagai satu terminologi, persisnya, isinya itu apasebenarnya, begitu. Terima kasih, Ahli.


Ya, saya persilakan kepada Ahli, Pak Aidul dahulu atau PakEryanto, silakan bernegosiasi.


Terima kasih, Majelis. Pertama, soal pemberdayaan. Istilahpemberdayaan itu adalah istilah yang juga secara kalau saya melihatsebenarnya, istilah yang secara apa dalam komunikasi politik diIndonesia, yaitu juga hal yang sangat multi interpretatif pemberdayaanitu, dan itu juga nampak sebenarnya kesulitan kita untuk merumuskanpemberdayaan. Sama halnya dengan pembinaan, tetapi saya melihat daridua perbandingan antara Undang-Undang Ormas Tahun 1985 danUndang-Undang Ormas Tahun 2013, pada Undang-Undang Ormas yangterdahulu itu ada pembinaan, gitu. Pembinaan digunakan pada saat ituuntuk melakukan kooptasi ya, terutama kaitannya sama asas, asas

19

tunggal pada waktu itu. Nah ini logika yang sama itu muncul juga didalam Undang-Undang 2013, intinya sebenarnya bagaimana peranbirokrasi bisa mencampuri … apa organisasi masyarakat.

Saya kembalikan kepada filosofi dasar dari freedom of associationitu pada intinya kan secara filosofis ini pada hak sipol ya. Jadi padadasarnya prinsip-prinsip hak sipol itu justru noncoercive tidak campurtangan sama sekali, tetapi memang ada pembatasan. Nah pembatasanitu juga ada dijelaskan kriterianya dengan jelas, gitu kalau kita mengacupada Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pembatasan itu sangat jelaspada hal-hal yang disebut pada Pasal 28J, tapi kalau kita juga mengacupada ICCPR, itu juga ada aspek kesehatan, tapi kita cuma fokuskan padaUndnag-Undang Dasar. Jadi pembatasan itu yang dilakukan.

Nah persoalannya begini, apakah pembatasan itu harus dilakukanmelalui mekanisme hukum atau melalui mekanisme administrasi. Nahsaya melihat kecenderungan di dalam undang-undang ini itu lebihmengedepankan pembatasan melalui mekanisme administrasi, dan ituakan mengulang ya pengalaman masa lampau bahwa bagaimanamekanisme administrasi dengan kekuatan, atau dengan apa birokrasimekanisme administrasi yang di dalamnya justru ada kepentingan politik,ada kepentingan, ada diskresi yang memungkinkan apa … perluasanwewenang dan seterusnya, yang bisa mengakibatkan kooptasi.

Jadi saya sendiri melihat bagaimana Pak Majelis mengatakanmemang ada beberapa hal yang ketidakjelasan, tapi intinya saya inginmengatakan ini seperti duplikasi sebenarnya. Duplikasi dari pembinaan,pemberdayaan itu, dua istilah ini juga kalau tidak … tidak memberikankepastian, istilah pemberdaayaan itu tidak sama halnya tidakmemberikan kepastian. Itu yang pertama.

Kemudian soal struktur politik ya, belakangan dikenal memangistilah civil society yang saya kira di dalam apa … di dalam struktur politikitu justru sebenarnya sering dipisahkan misalnya dengan political society,masyarakat sipil. Jadi saya ambil misalnya salah satu teori dari Hegel, ya.Hegel itu memulai pembentukan masyarakat itu berdasarkan keluarga.Jadi ada keluarga dan basisnya moralitas.

Kemudian masuk ke buergerliche gesellschaft, ini masyarakat sipil,basisnya adalah kepentingan-kepentingan sosial, ekonomi, kebudayaan,dan di sini ada Sittlichkeit, ada semacam apa ... nilai moral umum. Nah,ekspresi luarnya, ekspresi eksternal itu adalah negara begitu. Nah, tapikalau kita melihat di sini buergerliche gesellschaft ini sebenarnya justrudia pembentuk negara gitu, pembentuk negara. Jadi posisi Hegel,misalnya dalam teori ini negara itu tunduk pada masyarakat sipil.

Nah, posisi sekarang tidak seperti itu, posisinya justrubuergerliche gesellschaft atau masyarakat sipil justru dikontrol olehNegara. Padahal seharusnya terbalik gitu posisinya. Nah, bagaimanamisalnya negara bisa memberdayakan pada saat yang sama, kalau didalam konsep infrastruktur itu ini menjadi semacam sub apa ... pressure

20

group dan interest group gitu dua-duanya nih. Nah, ini seharusnyamengontrol, bukan sebaliknya dikontrol oleh negara, jadi justrubertentangan dengan konsep sistem politik gitu. Termasuk misalnyabagaimana peran negara bisa turut campur dalam meng apa ...menyelesaikan konflik internal, itu kan justru terbalik posisinya.

Nah, maksud saya sebenarnya, saya ingin lebih mengedepankanprosedur hukum, misalnya dalam penyelesaian apa ... kita menghendakiagar masyarakat itu memiliki self regulation, kemudian memilikikemandirian gitu, dalam berpartisipasi, dengan sendirinya misalnya tidakselamanya tergantung pada negara.

Saya membayangkan sebenarnya dalam skala yang lebih luasmeskipun ini mungkin bidangnya yang lain. Pengalaman saya misalnya didaerah ya, ormas itu lama-lama kemudian tergantung pada negara danmemanfaatkan dana-dana negara, APBD gitu ya, yang justrumenimbulkan ormas itu tidak mandiri itu dan akhirnya ya maaf, dalamtanda kutip yang lain, yang seperti disebut tadi muncul broker-brokeryang banyak berkeliaran diseputaran pemerintah daerah itu.

Jadi konsep awalnya begitu. Jadi saya melihat sistem politik justruseharusnya dibalik, bukan negara, bukan pemerintah yang kemudianmelakukan kontrol terhadap masyarakat, ya terhadap apa ... civil society,yang seharusnya civil society yang melakukan kontrol terhadapmasyarakat dan itu membutuhkan kemandirian.

Kemudian soal cakupan nomenklatur ini ya (...)

36. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Saya menyela sebentar. Pak Ketua, mohon izin. Apakah itufungsinya bukan resiprositas, kok tadi selalu digambarkan bahwa yangbawah itu, ini mengontrol negara. Tapi kalau saya mengatakan bahwahubungan antara itu kan fungsinya resiprositas gitu.


Jadi kalau ... kalau kita kembali pada konsep ... ini kan konsepcivil society ada konsep yang lain, yaitu good governance gitu, antaratiga apa ... aktor negara, kemudian private sector, dan civil societymemang apa ... resiprositas begitu. Nah, tetapi resiprositas ... negarajuga mengendalikan begitu, ya, pengendalian itu. Tetapi maksud sayakalau melihat pada esensi dari ICCPR, Pasal 22 itu di sana memang adarestriction by law itu, ada pembatasan oleh hukum. Tapi jelas itupembatasan oleh hukum dalam lebih mengedepankan penegakkanhukum dalam artian kalau muncul ancaman-ancaman gitu. Ancamanterhadap ketertiban, ancaman terhadap keselamatan umum, ancamanterhadap kesehatan, ancaman terhadap agama gitu, dan itu mekanismehukum, dan sebenarnya kan sudah ada mekanisme hukum.

21

Misalnya ... kalau misalnya ada ancaman terhadap ketertiban,maka ada hukum pidana gitu, ada ancaman terhadap yang apa ... nilai-nilai agama, itu juga ada hukum pidana, ada Undang-Undang TPPU, adayang lain. Jadi bukan mekanisme ini. Nah, di sisi lain sebenarnya kalaukita melihat Undang-Undang Pemda, itu ada kemitraan sebenarnyaantara ... bisa memungkinkan antara apa ... pemda bekerjasama denganpihak-pihak di luar.

Jadi polanya bukan bagaimana pemda lebih pendekat ... lebih subordinat, tapi posisinya lebih setara gitu. Jadi atas dasar kontrak begitu disini, antara pemerintah dan civil society. Saya kira begitu.

Kemudian yang terakhir untuk nomenklatur. Mungkin nanti bisadijelaskan soal masyarakat apa ... soal organisasi kemasyarakatan ini, ya.Karena kalau kita melihat dari ICCPR, freedom of association itu jugatermasuk to formed and to join trade union, bahkan lebih menekankankalau kita melihat berbagai macam peraturan itu sebenarnya lebihmenekankan pada trade union, pada serikat buruh, gitu, penekanannyadi sini.

Nah, sehingga kalau kita menggunakan istilah union saja, serikatbegitu, kata serikat, sebenarnya yang lebih cocok kalau kita inginkonsisten dengan nomenklatur Undang-Undang Dasar 1945, itu mungkinbukan organisasi, tapi serikat. Maka saya sebenarnya tidak menolakadanya Undang-Undang tentang Kemerdekaan Berserikat, tetapi … maaf,tentang hal yang mengatur mengenai organisasi apapun namanya. Kamidi Muhammadiyah misalnya, tidak mau disebut sebagai ormas karenakami perkumpulan, kami bukan ormas. Kami … secara anggaran dasarkami adalah perkumpulan, bukan organisasi masyarakat, gitu.

Nah, jadi saya kira akan lebih tepat kalau misalnya ada politikhukum ke depan atau politik legislative ke depan untuk membuat apa …suatu undang-undang itu lebih mengedepankan pada kemerdekaanberserikat, gitu. Dibandingkan dengan undang … organisasi (suara tidakterdengar jelas) bukan pada kelembagaannya, tapi pada hak-hakmasyarakat untuk mengembangkan, untuk melaksanakan ini. Karenakalau kita lihat di dalam … di dalam Pasal 28J, pembatasan itu bukanpada haknya, tapi pada pelaksanaannya gitu ya. Eh, exsorcise [Sic!] gitu,pada pelaksanaannya.

Nah, inilah yang mungkin harus diatur. Jadi bagaimanamelaksanakan hak itu juga dibatasi dengan beberapa hal. Tapi namanyabukan Undang-Undang Ormas karena kalau untuk apa …kelembagaannya sudah ada undang-undang perkumpulan dan sudah adaundang-undang yayasan, gitu. Yang terakhir saya agak lupa soal openlegal policy itu, betul bahwa Pasal 28 itu menetapkan open legal policy,tetapi kita juga harus mengacu bahwa undang … bahwa ini berkenaandengan hak asasi manusia. Dan prinsip umum hak asasi manusia jugadikatakan restriction by law, gitu. Jadi, bahwa memang dibatasi. Artinyaboleh ditetapkan dengan undang-undang ya. Pembatasan itu ditetapkan

22

undang-undang, tetapi tetap ada pertimbangan-pertimbangan lain. Jaditidak, tidak sama … tidak memberikan apa … wewenang yang arbitrerkepada penguasa atau kepada legislatif untuk menetapkan suatupembatasan berdasarkan hukum. Tapi ada kriteria-kriteria yang di dalamPasal 28J sangat jelas itu. Ketertiban, moral, kemudian agama, apa …bahkan di dalam ICCPR itu juga disebutkan kesehatan, keselamatanpublik, dan kesejahteraan, gitu. Jadi tidak, tidak … bukan, ini bukan openlegal yang mut … versi yang mutlak, tapi tetap mengacu padapembatasan yang ditetapkan Undang-Undang Dasar, terima kasih.


Ya, lanjut Pak Eryanto.

39. AHLI DARI PEMOHON: ERYANTO NUGROHO

Terima kasih, Yang Mulia. Saya akan coba menanggapi beberapapertanyaan. Dan mungkin mencoba menambahkan beberapa yang sudahdijawab oleh Ahli sebelumnya Dr. Aidul. Pertama adalah mengenairechtspersoon, mengenai badan hukum. Tadi ada pertanyaan dari YangMulia, mengenai rechtspersoon. Secara konsep, badan hukum adalahsubjek hukum yang dibentuk oleh Undang-Undang, jadi sebagaimananatuurlijk persoon, individu manusia. Ada lagi subjek hukum yangnamanya badan hukum. Di situ ada subjeknya dan kemudian adapemisahan hak dan kewajiban, termasuk harta kekayaan. Disitulah dasar-dasar dari doktrin badan hukum.

Saya ingin menyampaikan sedikit mengenai konteks terkaitUndang-Undang Ormas ini, mungkin lebih ke belakang sedikit mengenaiorganisasi di bidang sosial di Indonesia. Mengenai badan hukumperkumpulan, sebetulnya sudah lebih jauh dari staatsblad tahun 1870,sejak awal dinyatakan dia rechtspersoon. Ada yang berbentuk badanhukum, ada yang tidak. Jadi, ada perkumpulan orang yang menjadibadan hukum, ada yang perkumpulan orang yang tidak mempunyaistatus badan hukum, itu sejak lama. Untuk yayasan sempat adakesimpangsiuran, ada beberapa Putusan Mahkamah Agung yurisprudensiterkait yayasan dana pensiun dan beberapa putusan lain, tapi akhirnya di… sudah jelas sejak Undang-Undang Yayasan Tahun 2001, bahwayayasan adalah badan hukum. Jadi, sejak tahun 2001 baik yayasanmaupun perkumpulan sudah merupakan bentuk yang memiliki statusbadan hukum. Perlu diketahui bahwa sebelumnya draft RUU Yayasan itujudulnya adalah RUU Yayasan dan perkumpulan. Di Kementerian Hukumdan HAM dulu judulnya seperti itu pada tahun … draft tahun 1994. Dalamkonteks tahun 2001 setelah reformasi ada berbagai faktor, termasukdicantumkannya Letter of Intent IMF bahwa Indonesia harus punyaUndang-Undang Yayasan. Maka, RUU Yayasan dan perkumpulan dibelah,

23

kemudian Undang-Undang Yayasan maju dan disahkan terlebih dahulu.Ada konteks politik di situ bahwa terkait dengan yayasan-yayasanPresiden Soeharto.

Nah, sejak itu RUU perkumpulan tertinggal di Kemenkumham.Sampai sekarang masih dibahas di sana dan sudah masuk dalamProlegnas juga sebetulnya. Nah, ini menyambung kepada pertanyaanYang Mulia yang berikut mengenai suprastruktur dan infrastruktur,mengenai open legal policy. Betul bahwa ditetapkan dengan undang-undang merupakan open legal policy, tapi juga harus mengikuti daripadadoktrin dan kemudian juga peraturan perundang-undangan yang telahada sebelumnya. Jadi seandainya saya meminjam bahasa Yang Muliamengenai keinginan yang genuine, seandainya ada keinginan yanggenuine untuk mengatur, saya tidak menolak pengaturan, seandainyaada keinginan yang genuine untuk mengatur maka seharusnyapemerintah dan DPR membahas dan mengesahkan undang-undangperkumpulan, bukan membangkitkan kembali undang-undang ormassehingga menimbulkan kerancuan yang lebih jauh.

Kemudian saya lanjut ke pertanyaan Yang Mulia yang berikutmengenai … mengenai istilah, apa istilah yang tepat, apakah istilahormas ini tidak tepat? Dalam pandangan saya ini lebih dari sekedaristilah, dalam keterangan ahli tertulis yang saya sampaikan sayamemandang ini lebih ke konsep, ormas adalah sebuah konsep yang lebihdari istilah. Seandainya judul undang-undang ini diganti jadi misalnyaseperti usulan Dr. Aidul, undang-undang kebebasan berserikat atauseperti … apa … pandangan dari saya, jadi undang-undang perkumpulan,tetap saja akan problematik karena bukan hanya istilah, tapi konseppendekatan.

Contoh yang paling konkret adalah kementerian yang ditunjukmengenai ormas ini siapa? Kementerian Dalam Negeri yang dalampraktiknya adalah direktorat jenderal persatuan bangsa dan politik. Kalaukembali kepada skema kerangka hukum yang kita bagi dua misalnya,kepada sektor sosial atau alterisme, satu lagi adalah sektor profit. Disektor sosial ada yayasan dan perkumpulan, di sektor … private sectoratau swasta, ada PT, koperasi, dan lain-lain. Semuanya menggunakanalur yang sama, yaitu untuk menjadi badan hukum dia ke kementerianhukum dan HAM, semacam tanda lahirnya begitu. Nanti dia mau jadi apabesarnya kalau dia mau bergerak di industri … apa … dia harus kemenperindag dan segala macam. Kalau di bidang sosial lahirnya diayayasan di kemenkumham, kalau dia mau di bidang kesehatan dia kekementerian kesehatan, di bidang agama dia ke kementeriankeagamaan. Pertanyaan yang mendasar jadi organisasi sosial seperti apayang diharapkan berurusan dengan dirjen kesbangpol?

Dalam pandangan saya, melihat juga sejarah pada tahun 1985sebetulnya itu lebih tepat untuk organisasi underbow parpol. Undang-undang ormas ini mencampuradukkan aspek politik ke dalam sektor

24

sosial. Seperti yang saya sampaikan masuknya yayasan itu dampaknyabesar, ada kampus, ada rumah sakit, kalau tidak ada kejelasan dan tetaprancu seperti ini, itu akan bermasalah di tingkat praktiknya.

Jadi bukan hanya istilah, di berbagai negara sipil lainnya, bahkansudah ada penelitian yang merekomendasikan bahwa memang sebaiknyakementerian yang berurusan dengan civil society organization adalahkementerian yang berkaitan dengan hukum, Ministry Of Justice kalau dinegara lain. Jadi tidak direkomendasikan untuk menggunakanpendekatan politik.

Mengenai istilah ormas ini mungkin ini satu-satunya atau sayaenggak tahu, paling tidak sepengetahuan saya, RUU yang tidakmelakukan studi banding. Karena saya kira memang tidak mudahmenemukan konsep ormas di negara lain atau bisa jadi tidak ada. Dinegara lain selain foundation, atau yayasan, atau association, kalau adajenis lain dia pasti ada alasannya.

Misalnya ada yang disebut sebagai public benefit organizationatau tax (suara tidak terdengar jelas) organization. Jadi dia sudahyayasan misalnya tapi dia tambah status lain, yaitu status bebas pajak.Itu ada namanya, tapi tetap saja dia yayasan atau perkumpulan.Pertanyaannya di sini ketika sebuah yayasan jadi ormas, dia dapat apa?Status apa itu? proses apa yang terjadi? Proses yang sebetulnya prosespolitik dalam pandangan saya, kecuali ada penjelasan lain. Apakah …kalau di negara lain ya itu tax (suara tidak terdengar jelas) dapatpengucuran pajak itu baru status berikutnya. Sekedar flashback sedikit, ditahun 1985, Prof. Hamid Attamimi saat itu sekkab, menjabat, diundangoleh pansus, ditanya, “Pak Hamid, ormas ini pengaturannya bagaimana dinegara lain?” jawaban Prof. Hamid Attamimi saat itu adalah saya tidakberhasil menemukan yang serupa di negara lain.

Jadi mungkin itu juga alasan kenapa tidak ada studi bandingmengenai undang-undang ormas ini karena memang ini konsep politikyang khas yang dibuat oleh rezim orde baru yang kalau mau ditarik-tarikke konsep hukum, dia sebenarnya perkumpulan, awalnya. Karena bicaratentang keanggotaan, bicara tentang … isinya adalah tentang organisasikeanggotaan. Kalau mau ditarik ke konsep hukumnya, dia lebih keperkumpulan. Dengan 2013 memasukkan yayasan ke dalam pengertianormas, semakin menjauhkan dari konsep hukum yang sebenarnya.

Demikian apa … jawaban dari saya, Yang Mulia. Terima kasih,assalamualaikum wr. wb.


Waalaikumsalam wr. wb. Baik, Pemohon masih ada mengajukanahli?

25


Mohon maaf, Yang Mulia, bahwa sampai saat ini ahli yang satunyayang kami harapkan bisa hadir ternyata tidak bisa hadir. Saya mohonkanuntuk bisa dihadirkan di persidangan yang akan datang.


Ya, ndak apa. Untuk sidang yang akan datang maksudnya.


Ya.


Untuk sidang yang akan datang masih?


Ya, masih.


Ini dua ahli ini masih?


Masih.


Syamsuddin Haris dengan Irman Putra Siddin masih?


Ya, Yang Mulia.


Saksi masih? Saksi lima orang itu?


Saksinya dua, Yang Mulia.

26


Saksinya dua?


Ya.


Saksinya dua (…)


Ahlinya dua.


Jadi, ahlinya dua, saksinya dua?


Ya.


Pemerintah ada mengajukan ahli?


Terima kasih, Yang Mulia. Pemerintah memang berencana untukjuga mengajukan ahli, tapi nanti kami diskusikan akan kami beri (…)


Ya.


Kepada Yang Mulia (…)

27


Kalau gitu nanti kita dengarkan dulu untuk sidang yang akandatang ahli dan saksi dari Pemohon, ya. Dua ahli dan dua saksi dariPemohon, setelah itu baru Pemerintah mengajukan dalam sidangselanjutnya ahli atau saksi, silakan dirembukkan, ya.

Sidang selanjutnya akan dilaksanakan pada hari Selasa, 3Desember 2013, pukul 11.00 WIB. Sekali lagi sidang selanjutnyadilaksanakan hari Selasa, 3 Desember 2013, pukul 11.00 WIB untukmendengarkan keterangan ahli dan saksi dari Pemohon, ya.

Dengan demikian, sidang hari ini selesai dan sidang sayanyatakan ditutup.

Jakarta, 20 November 2013Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy HeryantoNIP. 19730601 200604 1 004

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.42 WIB

KETUK PALU 3X

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di MahkamahKonstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA PERIHAL file7. KETUA: HAMDAN ZOELVA Baik, kita dengarkan...

Documents

Transcript of MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA PERIHAL file7. KETUA: HAMDAN ZOELVA Baik, kita dengarkan...