Makalah cyber law cyber crime

download Makalah cyber law cyber crime

of 8

  • date post

    17-Jul-2015
  • Category

    Internet

  • view

    130
  • download

    2

Embed Size (px)

Transcript of Makalah cyber law cyber crime

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta kasih sayang-Nya kepada setiap manusia. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman Kita semua.Makalah ini berisikan pengertian tentang Cybercrime dan Cyber law serta beberapa contoh tentang kasusnya dan juga tindakan hukum yang menyertainya. Melalui makalah ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada kita semua yang ingin mengetahui tentang kejahatan didunia teknologi serta hukum pidana maupun hukum perdata yang bisa didapatkan seseorang atas perbuatannya. Makalah ini juga dibuat untuk memenuhi syarat nilai UTS untuk mata kuliah Etika Profesi dan Kekayaan Intelektual . Kami menyadari bahwa makalah ini sangat jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan syarat yang bersifat membangun selalu kami harapkan untuk kesempurnaan makalah ini. Akhir kata Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu dalam penulisan makalah ini. Semoga Allah SWT selalui meridhoi segala usaha yang kita lakukan, Amin.

Bogor, 22 Maret 2015

Penyusun

BAB IPENDAHULUAN

A. Latar belakang masalahBanyak orang yang mengatakan bahwa dunia cyber (cyberspace) tidak dapat diatur. Cyberspace adalah dunia maya dimana tidak ada lagi batas ruang dan waktu. Padahal ruang dan waktu seringkali dijadikan acuan hukum. Jika seorang warga Indonesia melakukan transaksi dengan sebuah perusahaan Inggris yang menggunakan server di Amerika, dimanakah (dan kapan) sebenarnya transaksi terjadi? Hukum mana yang digunakan?Cyberlaw merupakan salah satu topik yang hangat dibicarakan akhir-akhir ini. Di Indonesia telah keluar dua buah Rancangan Undang-Undang (RUU). Yang satu diberi nama: RUU Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI), sementara satunya lagi bernama RUU Transaksi Elektronik. RUU PTI dimotori oleh Fakultas Hukum Universitas Pajajaran dan Tim Asistensi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) dengan jalur Departemen Perhubungan (melalui Dirjen Postel), sementar RUU TE dimotori oleh Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi dari Universitas Indonesia dengan jalur Departemen Perindustrian dan Perdagangan.B. Batasan MasalahPenyusun membatasi penulisan makalah ini meliputi pengertian, ruang lingkup dan perangkat Cyberlaw.C. Tujuan PembuatanBerikut tujuan pembuatan makalah ini :a. Menyelesaikan tugas kelompok mata kuliah Etika Profesi dan kekayaan Intelektual.b. Menambah wawasan tentang cyberlaw dan cyber crime.8Makalah Cyber Crime and Cyber law || Rahmat, Aldi Nurdiansyah, Dian Sukardi

BAB IIPEMBAHASAN2.1 CYBERCRIMEA.Definisi CybercrimeCybercrime adalah tindakan pidana kriminal yang dilakukan pada teknologi internet (cyberspace), baik yang menyerang fasilitas umum didalam cyberspace ataupun kepemilikan pribadi. Secara teknik tindak pidana tersebut dapat dibedakan menjadi off-line crime, semi on-line crime dan cybercrime. Masing-masing memiliki karakteristik tersendiri, namun perbedaan utama antara ketiganya adalah keterhubungan dengan jaringan informasi publik (internet).Cybercrime dapat didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet yang berbasis pada kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi.The Prevention of Crime and the Treatment of Offlenderes di Havana, cuba pada tahun 1999 dan di Wina, Austria tahun 2000, menyebutkan ada 2 istilah yang dikenal:1. Cybercrime dalam arti sempit disebut Computer Crime , yaitu prilaku ilegal/ melanggar yang secara langsung menyerang sistem keamanan komputer dan/ atau data yang diproses oleh komputer.2. Cybercrime dalam arti luas disebut Computer Related Crime, yaitu perilaku ilegal/ melanggar yang berkaitan dengan sistem komputer atau jaringan.Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Cybercrime adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai jaringan komputer sebagai sarana/ alat atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak dengan merugikan orang lain.B.Motif CybercrimeMotif kejahatan didunia maya (cybercrime) pada umumnya dapt dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu:

1. Motif Intelektual, yaitu kejahatan yang dilakukan hanya untuk kepuasan 2. pribadi dan menujukkan bahwa dirinya telah mampu untuk merekayasa dan mengimplementasikan bidang teknologi informasi. Kejahatan dengan motif ini pada umumnya dilakukan oleh seseorang secara individual.3. Motif Ekonomi, politik dan kriminal yaitu, kejahatan yang dilakukan untuk keuntungan pribadi atau olongan tertentu yang berdampak pada kerugian secara ekonomi dan politik pada pihak lain, karena memiliki tujuan yang dapat berdampak besar. Kejahatan dengan motif ini pada umumnya dilakukan oleh sebuah korporasi.

C.FAKTOR PENYEBAB MUNCULNYA CYBERCRIMEJika dipandang dari sudut pandang yang lebih luas, latar belakang terjadinya kejahatan didunia maya ini terbagi menjadi dua faktor penting, yaitu:1. Faktor TeknisDengan adanya teknologi internet akan menghilangkan batas wilayah negara yang menjadikan dunia ini menjadi begitu dekat dan sempit. Saling terhubung antara jaringan yang satu dengan yang lain memudahkan pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya. Kemudian, tidak meratanya penyebaran teknologi menjadikan pihak yang satu lebih kuat dibangkan yang lain.

2. Faktor Sosial EkonomiCybercrime dapat dipandang sebagai produk ekonomi. Isu global yang kemudian dihubungkan dengan kejahatan tersebut adalah keamanan jaringan. Keamanan jaringan merupakan isu global yang muncul bersamaan dengan internet. Sebagai komoditi ekonomi, banyak negara yang tentunya sangat membutuhkan keamanan jaringan. Melihat kenyataan seperti itu, cybercrime berada dalam skenario besar dari kegiatan ekonomi dunia.

D.JENIS-JENIS CYBERCRIME

Jenis-jenis Cybercrime dapat dikelompokkan dalam banyak kategori. Salah satu pemisahan jenis cybercrime yang umum dikenal adalah kategori berdasarkan motif pelakunya.

1. Sebagai tindakan kejahatan murniKejahatan sengaja terjadi dan terencana untuk melakukan perusakan, pencurian dan tindakan anarkis terhadap sistem informasi atau sistem komputer. Tindakan kriminal dan memiliki motif kriminalitas dan biasanya menggunakan internet hanya sebagai sarana kejahatan.2. Sebagai Tindakan Abu-Abu (tidak jelas)Kejahatan terjadi terhadap sistem komputer tetapi tidak melakukan perusakan, pencurian dan tindakan anarkis terhadap sistem informasi atau sistem komputer. Contoh tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta dan hak-hak terkait.

2.2 CYBER LAWA. Pengertian Cyber LawCyberlaw adalah hukum yang digunakan di dunia cyber (dunia maya) yang umumnya diasosiasikan dengan internet. Cyberlaw merupakan aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subyek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau maya. Cyberlaw sendiri merupakan istilah yang berasal dari Cyberspace Law. Cyberlaw akan memainkan peranannya dalam dunia masa depan, karena nyaris tidak ada lagi segi kehidupan yang tidak tersentuh oleh keajaiban teknologi dewasa ini dimana kita perlu sebuah perangkat aturan main didalamnya (virtual world).B. Ruang Lingkup Cyber LawJonathan Rosenoer dalam Cyber Law The Law Of Internet menyebutkan ruang lingkup cyber law :1. Hak Cipta (Copy Right)2. Hak Merk (Trademark)3. Pencemaran nama baik (Defamation)4. Fitnah, Penistaan, Penghinaan (Hate Speech)

5. Serangan terhadap fasilitas komputer (Hacking, Viruses, Illegal Access)6. Pengaturan sumber daya internet seperti IP-Address, domain name7. Kenyamanan Individu (Privacy)8. Prinsip kehati-hatian (Duty care)9. Tindakan kriminal biasa yang menggunakan TI sebagai alat Isu prosedural seperti yuridiksi, pembuktian, penyelidikan dan lain-lain.10. Kontrak / transaksi elektronik dan tanda tangan digital11. Perangkat Hukum Cyber Law12. Pornografi13. Pencurian melalui Internet14. Perlindungan Konsumen15. Pemanfaatan internet dalam aktivitas keseharianseperti e- commerce, e-government, e-education

C. Perangkat CyberlawPembentukan Cyberlaw tidak lepas dari sinergi pembuat kebijakan cyberlaw (pemerintah) dan pengguna dunia cyber dalam kaidah memenuhi etika dan kesepakatan bersama. Agar pembentukan perangkat perundangan tentang teknologi informasi mampu mengarahkan segala aktivitas dan transaksi didunia cyber sesuai dengan standar etik dan hukum yang disepakati maka proses pembuatannya diupayakan dengan cara Menetapkan prinsip prinsip dan pengembangan teknologi informasi yaitu antara lain :1. Melibatkan unsur yang terkait (pemerintah, swasta, profesional).2. Menggunakan pendekatan moderat untuk mensintesiskan prinsip3. Memperhatikan keunikan dari dunia maya4. Mendorong adanya kerjasama internasional mengingat sifat internet yang global5. Menempatkan sektor swasta sebagai leader dalam persoalan yang menyangkut industri dan perdagangan.6. Pemerintah harus mengambil peran dan tanggung jawab yang jelas untuk persoalan yang menyangkut kepentingan public

7. Aturan hukum yang akan dibentuk tidak bersifat restriktif melainkan harus direktif dan futuristic8. Melakukan pengkajian terhadap perundangan nasional yang memiliki kaitan langsung maupun tidak langsung dengan munculnya persoalan 9. hukum akibat transaksi di internet seperti : UU hak cipta, UU merk, UU perlindungan konsumen, UU Penyiaran dan Telekomunikasi, UU Perseroan Terbatas, UU Penanaman Modal Asing, UU Perpajakan, Hukum Kontrak, Hukum Pidana dll.Cyberlaw tidak akan berhasil jika aspek yurisdiksi hukum diabaikan. Karena pemetaan yang mengatur cyberspace menyangkut juga hubungan antar kawasan, antar wilayah, dan antar negara, sehingga penetapan yuridiksi yang jelas mutlak diperlukan. Ada tiga yurisdiksi yang dapat diterapkan dalam dunia cyber :1. yurisdiksi legislatif di bidang pengaturan,2. yurisdiksi judicial, yakni kewenangan negara untuk mengadili atau menerapkan kewenangan hukumnya,3. yu