Makalah pancasila dan ham

33
PANCASILA PANCASILA DAN HAK ASASI MANUSIA Nama Kelompok : 1. Ali Mochtar (1332610139) 2. Putri Sanuria Rokhma Laila (1332610009) 3. Raditya Chandra (1332610157) 4. Royyan Muzakki (1332610159) 5. Wulan Kusuma Nanda Chintya (1332610163)

Transcript of Makalah pancasila dan ham

Page 1: Makalah pancasila dan ham

PANCASILA

PANCASILA DAN HAK ASASI MANUSIA

Nama Kelompok :

1. Ali Mochtar (1332610139)

2. Putri Sanuria Rokhma Laila (1332610009)

3. Raditya Chandra (1332610157)

4. Royyan Muzakki (1332610159)

5. Wulan Kusuma Nanda Chintya (1332610163)

2B MARKETING – D3

ADMINISTRASI NIAGA

POLITEKNIK NEGERI MALANG

2014/2015

Page 2: Makalah pancasila dan ham

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan pentunjuk Nya

sehingga kami dapat menyelesaikan tugas makalah dengan judul “PANCASILA DAN HAK

ASASI MANUSIA”.

Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam penyajian

data dalam makalah ini. Semoga makalah ini dapat berguna untuk memenuhi tugas

pancasila.

Demikian makalah ini kami susun, apabila ada kata - kata yang kurang berkenan dan

banyak kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar - besar nya.

Malang, 17 November 2014

Penyusun

Page 3: Makalah pancasila dan ham

BAB I

PENDAHULUAN

.

A. Latar Belakang

Sejarah telah mengungkapkan bahwa Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat

Indonesia, yang memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta

membimbingnya dalam mengejar kehidupan lahir batin yang bertujuan untuk menjadi

masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Pada dasarnya Pancasila telah di

tetapkan sebagai dasar negara seperti tercantum dalam pembukaan Undang-Undang

Dasar 1945 merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa, yang telah diuji

kebenaran, kemampuan dan kesaktiannya, sehingga tak ada satu kekuatan manapun

juga yang mampu memisahkan Pancasila dari kehidupan bangsa Indonesia.

Mengingat tingkah laku para tokoh di berbagai bidang dewasa ini, yang berkaitan

dengan situasi negeri kita di bidang politik, sosial, ekonomi dan moral, maka sudah

sepantasnya kalau kita saling mengingatkan bahwa tidak mungkin ada solusi

(pemecahan) terhadap berbagai persoalan gawat yang sedang kita hadapi bersama,

jika pikiran dan tindakan kita bertentangan dengan prinsip-prinsip Pancasila yang

sangat menjunjung tinggi Hak asasi manusia. Terutama hak-hak kodrat manusia

sebagai hak dasar ( hak asasi ) yang harus dijamin dalam peraturan perundang-

undangan.

Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang

dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan

yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. Hak juga

merupakan sesuatu yang harus diperoleh.Masalah HAM adalah sesuatu hal yang

sering kali dibicarakan dan dibahas terutama dalam era reformasi ini. HAM lebih

dijunjung tinggi dan lebih diperhatikan dalam era reformasi dari pada era sebelum

reformasi. Perlu diingat bahwa dalam hal pemenuhan hak, kita hidup tidak sendiri dan

kita hidup bersosialisasi dengan oranglain. Jangan sampai kita melakukan

pelanggaran HAM terhadap orang lain dalam usaha perolehan atau pemenuhan HAM

pada diri kita sendiri.

Page 4: Makalah pancasila dan ham

B. Rumusan Masalah

Dalam makalah ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa pengertian Hak Asasi Manusia?

2. Bagaimana pengaturan Hak Asasi Manusia dalam hukum di Indonesia?

3. Bagaimana perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui pengertian Hak Asasi Manusia.

2. Untuk mengetahui sistem pengaturan yang berlaku bagi Hak Asasi Manusia dalam

hukum di Indonesia.

3. Untuk mengetahui perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Page 5: Makalah pancasila dan ham

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia (HAM) terbentuk dari tiga kata, yaitu hak, asasi, dan

manusia. Hak berarti milik atau kepunyaan. Hak juga didefinisikan sebagai kekuasaan

untuk berbuat sesuatu. Asas berarti pokok, dasar, atau utama. Asasi berarti yang dasar

atau yang pokok. Manusia didefinisikan sebagai orang, insan, atau makhluk yang

berakal budi. Dengan demikian hak asasi manusia dapat didefinisikan sebagai milik

atau kepunyaan yang bersifat mendasar atau pokok yang melekat pada seseorang

sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa (Hudriyah Mundzir dkk;2013;61).

Menurut Jhon Locke, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak

yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang

Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi

dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan

serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Sri Hudiarini dkk;2014;121).

Menurut Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Hak

Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia,

bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati,

dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun.

Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras,

agama, kelamin dan karena itu bersifat universal.

B. Perkembangan Hak Asasi Manusia

1. Perkembangan HAM Internasional

Sejarah perkembangan HAM tidak terlepas dengan sejarah berdirinya

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ketika menandatangani Piagam PBB

pada tahun 1945, timbul pemikiran tentang perlu adanya hak-hak manusia

yang perlu dijunjung tinggi sebagai hak asasi yang menjadi tanggungjawab

inrernasional. Maka pada tahun 1946, PBB membentuk Komisi Hak Asasi

Manusia dengan tugas untuk merumuskan rancangan ketentuan internasional

tentang hak-hak asasi manusia.

Page 6: Makalah pancasila dan ham

Sebagai hasil kerja Komisi ini, maka pada tanggal 10 Desember 1948

dideklarasikanlah Universal Declaration of Human Right (Deklarasi Universal

tentang Hak-hak Asasi Manusia) (Hadi Setia;2000;4-5). Sejarah lahirnya

HAM melalui perjalanan panjang. Substansi HAM didasari pada naskah-

naskah yang terdapat dalam:

a. Magna Charta (1215), yaitu piagam agung yang diberikan oleh Raja John

(dari Inggris) kepada beberapa bangsawan bawahannya. Piagam ini

menandai adanya pembatasan hak-hak raja Inggris.

b. Bill of Right (Undang-undang Hak 1689), yaitu undang-undang yang

diterima Parlemen Inggris dari Raja James II, untuk memenuhi tuntutan

rakyat dalam revolusi tak berdarah.

c. Declaration des droit de l’homme et du citoyen, yaitu pernyataan hak-hak

asasi manusia dan warganegara tahun 1789, yang lahir dari revolusi

Perancis melawan rezim penguasa (Raja Lodewijk XIV).

d. Bill of Right (Undang-undang Hak 1789), yaitu naskah yang disusun oleh

rakyat Amerika Serikat, yang kemudian dimasukkan dalam konstitusi

Amerika Serikat Tahun 1791 (Subhan Sofhian;2011;142-143)

Keempat naskah tersebut pada prinsipnya memuat hak-hak yang

bersifat politik saja, misalnya kesamaan hak, hak atas kebebasan, hak untuk

memilih dan hak untuk dipilih. Oleh sebab itu, presiden Amerika Serikat

Franklin D. Roosevelt mencetuskan empat kebebasan yang dikenal dengan

The Four Freedom, yaitu :

a. Freedom of speech (kebebasan untuk berbicara dan mengemukakan

pendapat),

b. Freedom of religion (kebebasan beragama),

c. Freedom of fear (kebebasan dari rasa takut),

d. Freedom of want (kebebasan dari kemiskinan/kemelaratan)

(Subhan Sofhian;2011;142-143).

Berangkat dari naskah-naskah dan pendapat para ahli hukum serta

negarawan tersebut diatas, maka disusunlah naskah piagam HAM tersebut

sebagaimana yang tertuang dalam Universal Declaration of Human Right

tahun 1948. Substansi HAM yang termuat dalam deklarasi HAM tersebut

pada intinya terdiri dari : hak-hak personal, hak legal, hak sipil, hak politik,

Page 7: Makalah pancasila dan ham

hak ekonomi, sosial dan budaya. Hak-hak inilah yang diadopsi dan

disempurnakan kedalam peraturan per-undangan Indonesia.

2. Perkembangan HAM di Indonesia

a. Periode Sebelum Kemerdekaan ( 1908 – 1945 )

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh

manusia, sesuai dengan kodratnya (Kaelan: 2002). Secara garis besar

perkembangan pemikiran HAM di Indonesia dapat dibagi ke dalam dua

periode, yaitu : sebelum kemerdekaan (1908-1945) dan sesudah kemerdekaan.

Perkembangan HAM pada periode sebelum kemerdekaan

memiliki ciri khas seperti besifat tradisional. Dengan cara yang sederhana,

dipimpin oleh tokoh masyarakat, agama atau kalangan bangsawan, belum

teroganisasi secara modern, dan khususnya perjuangan kemerdekaan

masih mengandalkan kekuatan fisik persenjataan. Contoh tokoh

masyarakat yang menyelamatkan HAM adalah R.A Kartini dan Dewi

Sartika, beliau memperjuangkan peningkatan harkat dan martabat kaum

wanita pada masanya, perjuangan fisik yang mengandalkan kekuatan

senjata, misalnya Si Singamangaraja, Cut Nyak Dien, Tuanku Imam

Bonjol, Pangeran Diponogoro, Sultan Hasanudin, Patimura, dan tokoh

lainnya.

HAM pada Masa Kebangkitan Nasional (1908)

Perkembangan HAM pada masa kebangkitan nasional di mulai

dengan banyaknya kaum terpelajar  di Indonesia, maka semakin

meningkat pula pemahaman dan kesadaran akan persamaan harkat dan

martabat manusia terutama hak kemerdekaan dan kebebasan sebagai

suatu bangsa.disamping itu ,meningkat pula pengetahuan dan cara-cara

memperjuangkan hak kemerdekaan dengan itu terjadi perubahan

strategi dari mengandalkan kekuatan fisik dengan strategi organisasi

diplomasi dan politik.contoh-contoh perjuanganya sebagai berikut :

Boedi Oetomo, dalam konteks pemikiran HAM, pemimpin

Boedi Oetomo telah memperlihatkan adanya kesadaran berserikat dan

mengeluarkan pendapat melalui petisi – petisi yang dilakukan kepada

pemerintah kolonial maupun dalam tulisan yang dalam surat kabar

goeroe desa. Bentuk pemikiran HAM Boedi Oetomo dalam bidang hak

kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat.

Page 8: Makalah pancasila dan ham

Perhimpunan Indonesia, lebih menitikberatkan pada hak untuk

menentukan nasib sendiri.

Partai Komunis Indonesia, sebagai partai yang berlandaskan

paham Marxisme lebih condong pada hak – hak yang bersifat sosial

dan menyentuh isu – isu yang berkenan dengan alat produksi.

Indische Partij, pemikiran HAM yang paling menonjol adalah

hak untuk mendapatkan kemerdekaan serta mendapatkan perlakuan

yang sama dan hak kemerdekaan.

Partai Nasional Indonesia, mengedepankan pada hak untuk

memperoleh kemerdekaan.

Organisasi Pendidikan Nasional Indonesia, menekankan pada

hak politik yaitu hak untuk mengeluarkan pendapat, hak untuk

menentukan nasib sendiri, hak berserikat dan berkumpul, hak

persamaan di muka hukum serta hak untuk turut dalam

penyelenggaraan Negara.

Pemikiran HAM sebelum kemerdekaan juga terjadi perdebatan

dalam sidang BPUPKI antara Soekarno dan Soepomo di satu pihak

dengan Mohammad Hatta dan Mohammad Yamin pada pihak lain.

Perdebatan pemikiran HAM yang terjadi dalam sidang BPUPKI

berkaitan dengan masalah hak persamaan kedudukan di muka hukum,

hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk memeluk

agama dan kepercayaan, hak berserikat, hak untuk berkumpul, hak

untuk mengeluarkan pikiran dengan tulisan dan lisan.

HAM pada Masa Sumpah Pemuda

Perkembangan HAM pada masa sumpah pemuda tepatnya

tanggal 28 oktober 1928 yang bertujuan memberi pengaruh yang

sangat kuat pada organisasi pergerakan nasional pada masa itu semula

pada jaman itu banyak yang tidak berani secara tegas tujuan mencapai

Indonesia merdeka, namun setelah adanya kongres pemuda, organsasi-

organisasi mulai berani untuk menyatakan Indonesia merdeka.dalam

masa itu banyak tumbuh partai-partai politik dengan asasnya masing-

masing bertujuan utamanya adalah Indonesia merdeka.

Page 9: Makalah pancasila dan ham

b. Periode Setelah Kemerdekaan ( 1945 – sekarang )

Periode Awal Kemerdekaan Indonesia (1945 – 1950)

Pemikiran HAM pada periode awal kemerdekaan masih

pada hak untuk merdeka, hak kebebasan untuk berserikat melalui

organisasi politik yang didirikan serta hak kebebasan untuk untuk

menyampaikan pendapat terutama di parlemen. Pemikiran HAM

telah mendapat legitimasi secara formal karena telah memperoleh

pengaturan dan masuk kedalam hukum dasar Negara ( konstitusi )

yaitu, UUD 1945 tidak mengatur secara rinci tentang HAM.

Komitmen terhadap HAM pada periode awal sebagaimana

ditunjukkan dalam Maklumat Pemerintah tanggal 1 November

1945. Langkah selanjutnya memberikan keleluasaan kepada rakyat

untuk mendirikan partai politik. Sebagaimana tertera dalam

Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945.pada masa

berlakunya KRISS konstitusi republik indonesia serikat tahun 1949

dan UUDS 1950.Kedua UUD ini memuat lebih rinci tentang HAM

terbukti dengan adanya pasal-pasal yang memuat tentang Hak

Asasi Manusia yang di ambil dari Universal Declaration Of

Human Righty.

Periode 1950 – 1959 (Masa Orde lama)

Periode 1950 – 1959 dalam perjalanan Negara Indonesia

dikenal dengan sebutan tim yang sangat membanggakan, karena

suasana kebebasan yang menjadi semangat demokrasi liberal atau

demokrasi parlementer mendapatkan tempat di kalangan elit

politik. Seperti dikemukakan oleh Prof. Bagir Manan pemikiran

dan aktualisasi HAM pada periode ini mengalami periode

Demokrasi Parlementer. Pemikiran HAM pada periode ini

menapatkan momen “ pasang” dan menikmati “ bulan madu “

kebebasan. Indikatornya menurut ahli hukum tata Negara ini ada

lima aspek. Pertama, semakin banyak tumbuh partai – partai

politik dengan beragam ideologinya masing – masing. Kedua,

Kebebasan pers sebagai pilar demokrasi betul – betul menikmati

kebebasannya. Ketiga, pemilihan umum sebagai pilar lain dari

demokrasi berlangsung dalam suasana kebebasan, fair ( adil ) dan

Page 10: Makalah pancasila dan ham

demokratis. Keempat, parlemen atau dewan perwakilan rakyat

resprentasi dari kedaulatan rakyat menunjukkan kinerja dan

kelasnya sebagai wakil rakyat dengan melakukan kontrol yang

semakin efektif terhadap eksekutif. Kelima, wacana dan pemikiran

tentang HAM mendapatkan iklim yang kondusif sejalan dengan

tumbuhnya kekuasaan yang memberikan ruang kebebasan. Pada

masa pemerintahan ini hanya satu konvernsi ham yang di

rativikasikan yaitu Hak politik wanita.

Periode 1959 – 1966

Pada periode ini sistem pemerintahan yang berlaku adalah

sistem demokrasi terpimpin sebagai reaksi penolakan Soekarno

terhaap sistem demokrasi Parlementer. Pada sistem ini ( demokrasi

terpimpin ) kekuasan berpusat pada dan berada ditangan presiden.

Akibat dari sistem demokrasi terpimpin Presiden melakukan

tindakan inkonstitusional baik pada tataran supratruktur politik

maupun dalam tataran infrastruktur poltik. Dalam kaitan dengan

HAM, telah terjadi pemasungan hak asasi masyarakat yaitu hak

sipil dan hak politik.

Periode 1966 – 1998 (Masa Orde Baru)

Setelah terjadi peralihan pemerintahan dari Soekarno ke

Soeharto, ada semangat untuk menegakkan HAM. Pada masa awal

periode ini telah diadakan berbagai seminar tentang HAM. Salah

satu seminar tentang HAM dilaksanakan pada tahun 1967 yang

merekomendasikan gagasan tentang perlunya pembentukan

Pengadilan HAM, pembentukan Komisi dan Pengadilan HAM

untuk wilayah Asia. Selanjutnya pada pada tahun 1968 diadakan

seminar Nasional Hukum II yang merekomendasikan perlunya hak

uji materil ( judical review ) untuk dilakukan guna melindungi

HAM. Begitu pula dalam rangka pelaksanan TAP MPRS No.

XIV/MPRS 1966 MPRS melalui Panitia Ad Hoc IV telah

menyiapkan rumusan yang akan dituangkan dalam piagam tentang

Hak – hak Asasi Manusia dan Hak – hak serta Kewajiban

Warganegara.

Page 11: Makalah pancasila dan ham

Sementara itu, pada sekitar awal tahun 1970-an sampai

periode akhir 1980-an persoalan HAM mengalami kemunduran,

karena HAM tidak lagi dihormati, dilindungi dan ditegakkan.

Pemerintah pada periode ini bersifat defensif dan represif yang

dicerminkan dari produk hukum yang umumnya restriktif terhadap

HAM. Sikap defensif pemerintah tercermin dalam ungkapan

bahwa HAM adalah produk pemikiran barat yang tidak sesuai

dengan nilai –nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam

Pancasila serta bangsa Indonesia sudah terlebih dahulu mengenal

HAM sebagaimana tertuang dalam rumusan UUD 1945 yang

terlebih dahulu dibandingkan dengan deklarasi Universal HAM.

Selain itu sikap defensif pemerintah ini berdasarkan pada

anggapan bahwa isu HAM seringkali digunakan oleh Negara –

Negara Barat untuk memojokkan Negara yang sedang berkembang

seperti Inonesia. Meskipun dari pihak pemerintah mengalami

kemandegan bahkan kemunduran, pemikiran HAM nampaknya

terus ada pada periode ini terutama dikalangan masyarakat yang

dimotori oleh LSM ( Lembaga Swadaya Masyarakat ) dan

masyarakat akademisi yang concern terhaap penegakan HAM.

Upaya yang dilakukan oleh masyarakat melalui pembentukan

jaringan dan lobi internasional terkait dengan pelanggaran HAM

yang terjadi seprti kasus Tanjung Priok, kasus Keung Ombo, kasus

DOM di Aceh, kasus di Irian Jaya, dan sebagainya. Upaya yang

dilakukan oleh masyarakat menjelang periode 1990-an nampak

memperoleh hasil yang menggembirakan karena terjadi pergeseran

strategi pemerintah dari represif dan defensif menjadi ke strategi

akomodatif terhadap tuntutan yang berkaitan dengan penegakan

HAM. Salah satu sikap akomodatif pemerintah terhadap tuntutan

penegakan HAM adalah dibentuknya Komisi Nasional Hak Asasi

Manusia (KOMNAS HAM ) berdasarkan KEPRES No. 50 Tahun

1993 tertanggal 7 Juni 1993. Lembaga ini bertugas untuk

memantau dan menyeliiki pelaksanaan HAM, serta memberi

pendapat, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah perihal

pelaksanaan HAM.

Page 12: Makalah pancasila dan ham

Periode 1998 – sekarang (Masa Reformasi)

Pergantian rezim pemerintahan pada tahan 1998

memberikan dampak yang sangat besar pada pemajuan dan

perlindungan HAM di Indonesia. Pada saat ini mulai dilakukan

pengkajian terhadap beberapa kebijakan pemerintah orde baru

yang beralwanan dengan pemjuan dan perlindungan HAM.

Selanjutnya dilakukan penyusunan peraturan perundang –

undangan yang berkaitan dengan pemberlakuan HAM dalam

kehidupan ketatanegaraan dan kemasyarakatan di Indonesia. Hasil

dari pengkajian tersebut menunjukkan banyaknya norma dan

ketentuan hukum nasional khususnya yang terkait dengan

penegakan HAM diadopsi dari hukum dan instrumen Internasional

dalam bidang HAM.

Strategi penegakan HAM pada periode ini dilakukan

melalui dua tahap yaitu tahap status penentuan dan tahap penataan

aturan secara konsisten. pada tahap penentuan telah ditetapkan

beberapa penentuan perundang – undangan tentang HAM seperti

amandemen konstitusi Negara ( Undang – undang Dasar 1945 ),

ketetapan MPR ( TAP MPR ), Undang – undang (UU), peraturan

pemerintah dan ketentuan perundang – undangam lainnya.

Penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Indonesia tengah

disorot oleh dunia internasional. Desakan, tawaran bantuan teknis

maupun kritikan telah dilontarkan oleh pihak luar negeri dan

badan-badan internasional. Desakan terkuat tertuju pada

percepatan penyelesaian kasus pelanggaran HAM Timtim.

Hak Asasi Manusia sebenarnya bukan istilah baru di

Indonesia, masalah ini telah tercantum dalam UUD 1945, dan

secara tegas diatur sejak era reformasi bergulir. Produk Hukum

yang mengaturnya diantaranya Tap MPR No. XVII/MPR/1998

tentang Hak Asasi Manusia, Pencantuman dalam Amandemen II

UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,

dan UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi

Manusia.

Page 13: Makalah pancasila dan ham

Walaupun UUD 1945 telah mengaturnya, namun kesadaran

akan pentingnya penegakan HAM tumbuh di saat tumbangnya

rezim otoriter. Masa transisi saat ini, telah memberikan ruang

gerak yang lebih luas kepada para pejuang HAM. Komnas HAM

telah dibentuk dimasa pemerintahan Soeharto, namun dalam era

reformasi ini kiprahnya terlihat lebih maksimal.

Banyak permasalahan muncul dalam proses penegakan

HAM saat ini. Permasalahan itu timbul disebabkan oleh

Pengetahuan dan pengalaman yang terbatas tentang HAM, baik

pada Lembaga-lembaga Negara, maupun masyarakat. Pengetahuan

yang terbatas menyebabkan pembentukan dan pelaksanaan

peraturan perundangan menjadi kurang dapat menjamin keadilan

dan kepastian hukum. Intepretasi yang berbeda-beda terhadap

peraturan perundangan menjadi topik sehari-hari.

Perbedaan intpretasi peraturan tertulis menimbulkan

polemik tentang proses penegakan HAM. Polemik yang

berkembang berkisar pada beberapa masalah, diantaranya:

Keabsahan pembentukan KPP HAM, Kewenangan memaksa KPP

HAM dalam memanggil saksi dan tersangka, Penetapan Jaksa dan

Hakim ad hoc yang independen dan penolakan intervensi pihak

asing dalam proses pengakan HAM (Wijayanti Asri;2008).

C. Hubungan Pancasila dengan Hak Asasi Manusia

Hubungan antara Hak asasi manusia dengan Pancasila dapat dijabarkan di

setiap sila-sila dalam pancasila dan kita sebagai warga negara yang baik di harapkan

dapat mengamalkannya di kehidupan sehari-hari sehingga tidak ada lagi pelanggaran-

pelanggaran HAM di indonesia. Berikut ini adalah hubungan antara HAM dan

Pancasila :

1. Sila ketuhanan yang maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk

agama , melaksanakan ibadah dan menghormati perbedaan agama.

2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab menempatkan hak setiap warga

negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta serta memiliki

kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan

undang-undang.

Page 14: Makalah pancasila dan ham

3. Sila persatuan indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu diantara

warga Negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan

bangsa dan Negara diatas kepentingan pribadi atau golongan, hal ini sesuai

dengan prinsip HAM dimana hendaknya sesama manusia bergaul satu sama

lainnya dalam semangat persaudaraan.

4. Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan / perwakilan dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan,

bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Menghargai hak setiap warga

negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan,

paksaan, ataupun intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi

masyarakat.

5. Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengakui hak milik

perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi

kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat.

D. Kedudukan HAM dalam Hukum Nasional

Kedudukan HAM di sistem hukum nasional di pengaruhi oleh 3 unsur yang meliputi :

1. Legal Substance

Dimana dalam legal substance, hukum melihat HAM dari esensi

adanya HAM tersebut yaitu untuk terciptanya dan terjaganya hak – hak setiap

individu yang sudah di atur di dalam HAM PBB. Dimana isi dari HAM sendiri

terbagi menjadi 2 yaitu :

a. Non-Derogable

Yaitu hak asasi yang bersifat mutlak dan tidak boleh di kurangi

oleh siapapun dalam kondisi gimanapun. Dimana di dalamnya terdapat

hak hidup, hak memeluk agama, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas

dari perbudakan, hak bebas dari penahanan karena gagal dari

memenuhi perjanjian (seperti: hak bebas dari pemidanaan yang berlaku

surut, hak sebagai subyek hukum, hak atas kebebasan berfikir,

keyakinan dan agama). Pelanggaran terhadap hak ini termasuk kategori

kejahatan HAM.

b. Derogable

Page 15: Makalah pancasila dan ham

Yaitu hak asasi yang bisa dikurangi haknya oleh negara.

Dimana di dalamnya terdapat hak atas kebebasan berkumpul secara

damai, hak atas kebebasan berserikat termasuk membentuk dan

menjadi anggota serikat buruh, hak atas kebebasan menyatakan

pendapat atau berekspresi termasuk kebebasan mencari, menerima dan

memberikan informasi dan segala macam gagasan (lisan-tulisan).

2. Legal Structure

Dimana legal structure meliputi kepada struktur kelembagaan HAM

yang ada di Indonesia. Dimana tujuan dari adanya kelembagaan ini sebagai

wadah di junjungnya HAM di Indonesia. Lembaga – lembaga tersebut

meliputi Komnas HAM, Pengadilan HAM, Kepolisian, dll.

3. Legal Culture

Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial

yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau

disalahgunakan. Kultur hukum di indonesia sudah sejak lama memahami

HAM di dalam adatnya. Seperti rembug desa, adat pusako jo koto, mufakat,

gotong royong, tut wuri handayani, kabukit samo mendaki ka lurah samo

menurun, musyawarah, dan lain-lain. Kultur hukum menentukan perilaku

masyarakat dalam menjalankan hak asasi manusia (Hadi Setia;2000).

E. Pengaturan HAM dalam Konstitusi Negara

Pengaturan HAM dalam Konstitusi Negara terdapat pada dokumen-dokumen

berikut :

a. Undang Undang Dasar Tahun 1945

Jaminan perlindungan atas hak asasi manusia yang terdapat dalam Undang

Undang Dasar Tahun 1945, di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Hak atas persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, Pasal 27

Ayat (1)

2. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, Pasal 27 Ayat (2)

3. Hak berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan,

Pasal 28

4. Hak memeluk dan beribadah sesuai dengan ajaran agama, Pasal 29 Ayat (2)

5. Hak dalam usaha pembelaan negara, Pasal 30

6. Hak mendapat pengajaran, Pasal 31

Page 16: Makalah pancasila dan ham

7. Hak menikmati dan mengembangkan kebudayaan nasional dan daerah, Pasal

32

8. Hak di bidang perekonomi, Pasal 33

9. Hak fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, Pasal 34

b. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS)

Jaminan pemajuan hak asasi manusia, dalam Konstitusi RIS 1949, di

antaranya adalah sebagai berikut.

1. Hak diakui sebagai person oleh UU (The Right to recognized as a person

under the Law), Pasal 7 Ayat (1)

2. Hak persamaan di hadapan hukum (The right to equality before the law), Pasal

7 Ayat (2)

3. Hak persamaan perlindungan menentang diskriminasi (The right to equal

protection againts discrimination), Pasal 7 Ayat (3)

4. Hak atas bantuan hukum (The Right to Legal assistance), Pasal 7 Ayat (4)

5. Hak atas keamanan personal (The Right to personal security), Pasal 8

6. Hak atas kebebasan bergerak (The Right to freedom or removement and

residence), Pasal 9 Ayat (1)

7. Hak untuk meninggalkan negeri (The Right to leave any country), Pasal 9

Ayat (2)

8. Hak untuk tidak diperbudak (The Right not to be subjected to slavery,

servitude, or bondage), Pasal 10

9. Hak mendapatkan proses hukum (The Right to due process of law), Pasal 11

10. Hak untuk tidak dianiaya (The Right not to be subjected to turtore, or to cruel,

inhuman or degrading treatement or punishment), Pasal 12

11. Hak atas peradilan yang adil (The Right to impartial judiciary), Pasal 13 Ayat

(1)

12. Hak atas pelayanan hukum dari para hakim (The Right to an effective remedy

by the competent national tribunals), Pasal 13 Ayat (2)

13. Hak dianggap tidak bersalah (The Right to be persumed innonence), Pasal 14

Ayat (1),(2),dan (3)

14. Hak atas kebebasan berpikir dan beragama (The Right to freedom or thought,

conscience, and religion), Pasal 18

15. Hak atas kebebasan berpendapat (The Right to freedom of opinion and

express), Pasal 19

Page 17: Makalah pancasila dan ham

16. Hak kebebasa berkumpul (The Right to association), Pasal 20

17. Hak atas penuntutan (The Right to petition the government), Pasal 21 Ayat (1)

18. Hak turut serta dalam pemerintahan (The Right to take part in the

government), Pasal 22 Ayat (1)

19. Hak akses dalam pelayanan publik (The Right to equal acess to public

service), Pasal 22 Ayat (2)

20. Hak mempertahankan negara (The Right to national defence), Pasal 23, setiap

warga negara berhak dan berkewajiban turut serta dan sungguh-sungguh

dalam pertahanan kebangsaan.

21. Hak atas kepemilikan (The Right to own proverty alone as well as in

association with others), Pasal 25 Ayat (1)

22. Hak untuk tidak dirampas hak miliknya (The Right to be arbitrary deprived of

his property), Pasal 25 Ayat (2)

23. Hak mendapatkan pekerjaan (The right to work, to free choice employment, to

just and favourable conditions), Pasal 27 Ayat (1)

24. Hak atas kerja (The Right to work and to pay for equal work), Pasal 27 Ayat

(2)

25. Hak untuk membentuk serikat kerja (The Right to labour union), Pasal 28

c. Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950

Perlindungan dan materi muatan hak asasi manusia dalam Undang- Undang

Dasar Sementara (UUDS) Tahun 1950, di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Hak atas kebebasan agama, keinsyafan batin, dan pikiran, Pasal 28.

2. Hak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, Pasal 19.

3. Hak atas kebebasan berkumpul dan berapat diakui dan diatur dengan undang-

undang, Pasal 20.

4. Hak berdemonstrasi dan mogok diakui dan diatur dengan undangundang,

Pasal 21.

5. Hak berpendapat, berserikat dan berkumpul, bahkan hak berdemonstrasi dan

mengajukan pengaduan kepada penguasa, Pasal 22.

6. Hak turut serta dalam pemerintahan, Pasal 23.

7. Berhak dan berkewajiban turut serta dengan sungguh-sungguh dalam

pertahanan negara, Pasal 24.

8. Hak atas kepemilikan baik sendiri maupun bersama-sama orang lain, Pasal 26.

9. Hak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan, Pasal 28.

Page 18: Makalah pancasila dan ham

10. Hak untuk mendirikan serikat pekerja dan masuk kedalamnya untuk

melindungi dan memperjuangkan kepentingannya, Pasal 29.

11. Hak dibidang pendidikan dan pengajaran, Pasal 30 .

12. Hak untuk terlibat dalam pekerjaan dan organisasi-organisasi sosial, Pasal 31.

13. Hak atas kebebasan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, Pasal 40.

14. Hak atas jaminan kesehatan, Pasal 42.

d. Undang Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Jaminan atas pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia menurut UUD

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya, Pasal 28 A .

2. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui

perkawinan yang sah, Pasal 28 B Ayat (1) .

3. Hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak atas

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, Pasal 28 B Ayat (2).

4. Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, Pasal

28 C Ayat(1).

5. Hak untuk mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu

pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, Pasal 28 C Ayat (1).

6. Hak untuk mengajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif,

Pasal 28 C Ayat (2).

7. Hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil

dan perlakuan yang sama di depan hukum, Pasal 28 D Ayat (1).

8. Hak untuk bekerja dan mendapat imbalan serta perlakuan yang adil dan layak

dalam hubungan kerja, Pasal 28 D Ayat (3).

9. Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, Pasal 28

D Ayat (3).

10. Hak atas status kewarganegaraan, Pasal 28 D Ayat (4)

F. Pengaturan HAM dalam Undang-Undang

Pengaturan HAM juga dapat dilihat dalam Undang-undang yang pernah

dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, antara lain adalah sebagai berikut.

a. UU Nomor 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan, Perlakuan

atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat.

b. UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyatakan Pendapat.

Page 19: Makalah pancasila dan ham

c. UU Nomor 11 Tahun 1998 tentang Amandemen terhadap UU Nomor 25 Tahun

1997 tentang Hubungan Perburuhan.

d. UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

e. UU Nomor 19 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 105 tentang

Penghapusan Pekerja secara Paksa.

f. UU Nomor 20 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 tentang

Usia Minimum Bagi Pekerja.

g. UU Nomor 21 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 11 tentang

Diskriminasi dalam Pekerjaan.

h. UU Nomor 26 Tahun 1999 tentang Pencabutan UU Nomor 11 Tahun 1963

tentang Tindak Pidana Subversi.

i. UU Nomor 29 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala

Bentuk Diskriminasi.

j. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

k. UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

l. UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

m. UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Page 20: Makalah pancasila dan ham

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hak asasi manusia dapat merupakan milik atau kepunyaan yang bersifat

mendasar atau pokok yang melekat pada seseorang sebagai anugerah Tuhan Yang

Maha Esa.

Perkembangan hak asasi manusia dalam lingkup internasional didasari oleh

naskah-naskah perjanjian internasional yang merupakan cikal bakal peraturan HAM

di Indonesia. Sedangkan perkembangan HAM di Indonesia terbagi atas beberapa

tahap berdasarkan sebelum kemerdekaan dan sesudahnya serta terbagi pula atas masa

kepemimpinan.

Pancasila dan HAM sangat berhubungan erat satu sama lainnya. Di dalam

pancasila terdapat butir-butir yang membahas dan mengatur hal-hal yang menyangkut

HAM.

Kedudukan HAM dalam nasional memiliki tiga unsur, yaitu legal substance,

legal structure, dan legal culture.

HAM juga diatur dalam konstitusi negara serta undang-undang yang berlaku

demi mencapai kesejahteraan masyarakat.

B. Saran

Demi untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, maka

pelaksanaan dan penerapan HAM di Indonesia harus ditegakkan sesuai dengan aturan

yang berlaku serta menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila.

Page 21: Makalah pancasila dan ham

DAFTAR PUSTAKA

Hudiarini, Sri dkk. 2014. Pendidikan Pancasila. Malang: Aditya Media Publishing

Mundzir, Hudriyah dkk. 2013. Pendidikan Pancasila. Malang: Aditya Media

Publishing

Hadi Setia Tunggal, 2000. Deklarasi Universal tentang Hak-hak Azasi Manusia

(Universal Declaration of Human Right). Jakarta: Harvindo

Subhan Sofhian dan Asep Sahid Gatara, 2011. Pendidikan Kewarganegaraan (Civic

Education). Bandung: Faocusmedia

Kaelan, H, Pendidikan Kewarganegaraan. 2010. Yogyakarta: Paradigmaisi

Wijayanti Asri, 2008. Sejarah perkembangan Hak Asasi Manusia

UNDANG-UNDANG DASAR 1945 setelah amandemen ke IV