Matakuliah ketenagakerjaan

1

HUKUM KETENAGAKERJAAN

REFERENSI BUKU;

1. ASPEK HUKUM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (ABDUL KHAKIM, SH., MH).,

PT. CITRA ADITYA BAKTI, 2010).

2. PANDUAN PRAKTIS HUKUM KETENAGAKERJAAN

(WHIMBO PITOYO SE., SH., MBA., VISI MEDIA, 2010).

3. DINAMIKA & KAJIAN TEORI HUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA (DR. AGUSMIDAH, SH., MH.,

GHALI INDONESIA, 2010).

4. DILEMATIKA HUKUM KETENAGAKERJAAN, TINJAUAN POLITIK HUKUM (DR AGUSMIDAH , SH.,

M.HUM, PT. SOFTMEDIA, 2011).

5. SINKRONISASI HUKUM PERBURUHAN TERHADAP KONVENSI ILO (ASRI WIJAYANTI, CV. KARYA

PUTRA DARWATI, 2012).

2

PENGERTIAN HUKUM KETENAGAKERJAAN;

PASAL 1 AYAT (1) UU NO.13 TAHUN 2003 TENTANG

KETENAGAKERJAAN;

KETENAGAKERJAAN ADALAH SEGALA HAL YANG YANG

BERHUBUNGAN DENGAN TENAGA KERJA PADA WAKTU

SEBELUM, SELAMA DAN SESUDAH MASA KERJA.

SUMBER HUKUM KETENAGAKERJAAN:

PANCASILA

UUD 1945 PASAL 27 AYAT ( 2 )

UNDANG-UNDANG NO.13 TAHUN 2003

UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2004 TTH PPHI

UNDANG-UNDANG 21 TAHUN 2000 TTG SP/SB

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 1981

KONVENSI ILO

DAN PERATURAN LAINYA

4

PERMASALAHAN KETENAGAKERJAAN SAAT INI

DALAM KONFERENSI INTERNASIONAL ASOSIASI PEMBANGUNAN

MANUSIA DAN KAPABILITAS (HUMAN DEVELOPMENT AND

CAPABILITY ASSOCIATION) DI JKT, RABU, TGL 5/9/2012.

ERIC MASKIN, PERAIH NOBEL EKONOMI 2007, BERPENDAPAT;

GLOBALISASI BELAKANGAN JUSTRU MENINGKATKAN KESENJANGAN

KESEJAHTERAAN DI NEGARA-NEGARA BERKEMBANG.

GURU BESAR EKONOMI UNIVERSITAS CORNEL, AS, KAUSIK BASU

MENYATAKAN, PERTUMBUHAN EKONOMI YANG DIIKUTI DENGAN

MELEBARNYA KESENJANGAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

ADALAH FENOMENA UMUM DI NEGARA BERKEMBANG PADA

ERA GLOBALISASI.

SOLUSI; KETERAMPILAN BURUH KUNCI TEKANAN KESENJANGAN

KOMPAS, KAMIS, 6 SEPTEMBER, 2012, HAL.1

5

PENGANGURAN DI KALTIM

TAHUN JULAH ORANG PERSENTASE

2010 166,557 10,10

2011 173,693 9,84

2013, TARGET 151,569 7,42

TAHUN LOWONGAN

2011 3,000

2012 3,537

MENURUT KABID. TENAGA KERJA DISNAKERTRANS KALTIM;

PENYEBAB PENGANGGURAN BISA DARI, PERTAMBAHAN

PENDUDUK, LEMAHNYA SKILL DAN KEAHLIAN ATAU ANGKA

TRANSMIGRASI, KALTIM POST, SELASA, 15 MEI 2012, HAL. 37.

PENGAGURAN JUGA DISEBABKAN, PENDATANG NON

TRANSMIGRASI.

Dalam era industrialisasi, Perselisihan Hub.Industrial menjadi semakin

kompleks, utk penyelesaiannya diperlukan institusi yg mendukung

mekanisme penyelesaian perselisihan yg cepat, tepat, adil dan

murah;

UU 22 tahun 1957 dan UU 12 tahun 1964, sudah tidak sesuai lagi dg

perkembangan keadaan dan kebutuhan tersebut;

UU yg baru ini diperlukan karena :

1. Sejak diberlakukannya UU. No.5 Thn 1986 ttg PTUN, maka

Putusan P4P ygy semula bersifat Final dpt diajukan gugatan pd

PTTUN yg selanjutnya dpt dimohonkan Kasasi pd Mahkamah

Agung;

2. Adanya kewenangan Menakertrans untuk

menunda/membatalkan putusan P4P atau biasa disebut Hak

Veto Menteri dan ini dianggap campur tangan pemerintah yg

tidak sesuai lagi dengan paradigma yg berkembang dalam

masyarakat;

3. UU No.22 Thn 1957 mengatur hanya 1(satu) SP/SB yg dpt menjadi

pihak dlm Penyelesaian Perselisihan HI.

SEJARAH HUKUM KETENAGAKERJAAN

MATRIK PERSANDINGAN PENYELESAIAN PERSELISIHANBERDASARKAN PPHI DENGAN UU NO. 22/57

DAN UU NO. 12/1964

NO POKOK MATERI UU NO. 22/1957 UU NO. 12/1964 UU N0. 2/2004

1 Kelembagaan • Pemerantaraan

• Arbitrase

• P4 Daerah

• P4 Pusat

• P.T.U.N

• Mahkamah Agung

Mengikuti kelembagaan

menurut UU No.

22/1957

• Mediasi

• Konsiliasi

• Arbitrase

• Pengadilan PHI

(masuk dalam

kompetensi lingkup

Badan Peradilan

Umum)

• Mahkamah Agung

2 Jenis Perselisihan • Hak

• Kepentingan

• PHK • Hak

• Kepentingan

• PHK

• Antar SP/SB

3 Pihak-pihak yang

berselisih

• Majikan atau

perkumpulan majikan

• SP/SB atau Gabungan

SP/SB

• Pekerja (perorangan)

• SP/SB

• Pengusaha

• Gabungan

Pengusaha

4 Waktu Penyelesaian Relatif cukup lama

• Tidak diatur batas waktu

di P4D atau P4P

Singkat

• Paling lama 140 hari

kerja

Pengertian :

1. Hubungan Kerja

adalah hubungan yang terjalin antara penerima kerja dan

pemberi kerja berdasarkan perjanjian kerja baik untuk waktu

tertentu maupun tidak tertentu yang mengandung adanya

unsur pekerjaan, upah dan hubungan dibawah perintah.

2. Hubungan Industrial

Suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku

proses produksi barang dan jasa yaitu pekerja, pengusaha

dan pemerintah

PEKERJA PENGUSAHA

PEMERINTAH

Tiga Unsur tersebut punya peran masing-masing :

Pemerintah : Pengusaha : Pekerja :

-Regulator - Investor - Operator

-Fasilisator

-Mediator

-Katasilator

BERLAKU UNTUK SEMUA PERUSAHAAN BAIK MILIK

SWASTA MAUPUN BUMN

BERLAKU UNTUK SEMUA PERUSAHAAN ATAU

BENTUK USAHA MILIK ORANG PERORANGAN,

PERSEKUTUAN ATAU BADAN HUKUM

BERLAKU UNTUK USAHA-USAHA SOSIAL DAN

USAHA-USAHA LAIN YANG TIDAK BERBENTUK

PERUSAHAAN TETAPI MEMPUNYAI PENGURUS DAN

MEMPEKERJAKAN ORANG LAIN DENGAN MEMBAYAR

UPAH

7

11

SYARAT KERJA

HAK DAN KEWAJIBAN PENGUSAHA DANPEKERJA/BURUH YANG BELUM DIATUR DALAMPERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PERJANJIAN KERJA

PERJANJIAN ANTARA PEKERJA/BURUHDENGAN PENGUSAHA ATAU PRMBERI KERJAYANG MEMUAT SYARAT SYARAT KERJA, HAKDAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

12

ADALAH PERIKATAN ANTARA PEKERJA DENGAN

PEMBERI KERJA YANG MEMPUNYAI :

1.ADA PEKERJAAN

2.ADA PERINTAH

3.ADA UPAH

13

DASAR PEMBUATAN PERJANJIAN KERJA

a. KECAKAPAN KEDUA BELAH PIHAK

b. KEMAMPUAN ATAU KECAPAKAPAN MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM

c. ADANYA PEKERJAAN YANG DIPERJANJIAKAN DAN

d. PEKERJAAN YANG DIPERJANJIKAN TIDAK BERTENTANGAN DENGANKETERTIBAN UMUM, KESUSILAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

CATATAN :

-ADAN B DAPAT DIBATALKAN

-CDAN D BATAL DEMI HUKUM

14

JENIS PERJANJIAN KERJA, PSL 56

AYAT (1):

1. PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU

2. PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK

TERTENTU

PERJANJIAN

KERJA WAKTU TERTENTU

15

Perjanjian antara pekerja/buruh dengan

pengusaha untuk mengadakan hubungan

kerja dalam waktu tertentu atau untuk

pekerjaan tertentu

PENGATURAN PKWT

PEKERJAAN SEKALI SELESAI, SEMENTARA SIFATNYA

16

1. Didasarkan atas selesainya pekerjaan tertentu.

2. Dibuat untuk paling lama 3 tahun

3. Apabila selesai dari yang diperjanjikan, putus demi hukum

4. Harus dicantumkan batasan suatu pekerjaan dinyatakan

selesai

5. Karena kondisi tertentu, pekerjaan belum dapat

diselesaikan, dapat dilakukan pembaharuan.

6. Pembaharuan dilakukan setelah melebihi masa tenggang

waktu 30 hari setelah berakhir perjanjian kerja

7. Selama tenggang waktu tidak ada hubungan kerja

8. Para pihak dapat mengatur lain ketentuan pembaharuan dan

tenggang waktunya

PENGATURAN PKWT PEKERJAAN BERSIFAT MUSIMAN

17

- Pekerjaan yang pelaksanaannya tergantung pada musim atau

cuaca

- Hanya dapat dilakukan untuk satu jenis pekerjaan pada musim

tertentu

- Pekerjaan yang harus dilakukan untuk memenuhi pesanan atau

target, sebagai pekerjaan musiman

- Diberlakukan untuk pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan

tambahan

- Untuk pekerjaan memenuhi pesanan atau target sebagai pekerjaan

tambahan, pengusaha harus membuat daftar nama pekerja/buruh

- Tidak dapat dilakukan pembaharuan

PENGATURAN PKWT BERHUBUNGAN DENGAN PRODUK BARU

18

- Dilakukan untuk pekerjaan yang berhubungan

dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk

tambahan

yang masih dalam percobaan atau penjajagan

- Dapat dilakukan paling lama 2 tahun dan dapat

diperpanjang satu kali paling lama 1 tahun

- Hanya boleh diberlakukan untuk melakukan

pekerjaan diluar kegiatan utama atau diluar

pekerjaan yang

biasa dilakukan perusahaan

PEKERJA HARIAN LEPAS

19

- Wajib membuat Perjanjian Kerja Harian Lepas secara tertulis

- Perjanjian kerja harian lepas dapat dibuat berupa daftar pekerja yang

melakukan pekerjaan, sekurang-kurangnya memuat : nama/alamat

perusahaan, nama/alamat pekerja, jenis pekerjaan yang dilakukan,

besarnya upah dan/atau imbalan lainnya.

- Daftar pekerja disampaikan kepada instansi yang bertanggung jawab

dibidang ketenagakerjaan setempat, selambat-lambatnya 7 hari kerja

sejak mempekerjakan pekerja

- Pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume

pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran

- Dilakukan kurang dari 21 hari dalam 1 bulan

- Apabila bekerja lebih dari 21 hari atau lebih selama 3 bulan berturut-turut,

berubah menjadi PKWTT

- Perjanjian Kerja Harian Lepas dikecualikan dari ketentuan jangka waktu

PKWT pada umumnya

PENCATATAN PKWT

20

- Wajib dicatatkan kepada instansi yang bertanggung jawab

dibidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota setempat,

selambat-lambatnya 7 hari kerja sejakpenandatanganan

- Pekerja harian lepas, dicatatkan daftar pekerja/buruh

kepada instansi yang bertanggung jawab dibidang

ketenagakerjaan setempat.

PERUBAHAN PKWT MENJADI PKWTT

21

1. Tidak dibuat dalam bahas Indonesia dan huruf latin, sejak

adanya hubungan kerja.

2. Pekerjaan bersifat musiman tidak dibuat untuk satu jenis

pekerjaan pada musim tertentu dan tidak dibuat terhadap

pekerjaan tambahan, sejak adanya hubungan kerja.

3. Pekerjaan produk baru, dilakukan tidak sesuai dengan

ketentuan jangka waktu dan perpanjangan serta dilakukan

pembaharuan, sejak dilakukan penyimpangan

4. Pembaharuan untuk pekerjaan sekali selesai atau sementara

sifatnya, tidak melalui tenggang waktu 30 hari

5. Hak pekerja dan prosedur penyelesaiannya dilakukan sesuai

ketentuan perundang-undangan bagi PKWTT

22

2 TH

I

1 TH

II Jeddah

30 hari

III

1 x max 2 th

I II Jeddah

30 hari 1 x max 2 th

III

1 TH 1 TH

PKWT

2 TH 1 TH 1 TH 1 TH

PKWTT

PKWT

1 TH 1 TH 1 TH

PKWTT

1

2

3

41 TH

PERJANJIAN

KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU

23

Perjanjian antara pekerja/buruh dengan

pengusaha untuk mengadakan hubungan

kerja dalam waktu tidak tertentu atau

parmanent, Psl 60 ayat (1)

24

PERATURAN PERUSAHAAN

Peraturan yang dibuat secara tertulis oleh Pengusaha yang memuat

syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan

25

DASAR HUKUM


1. Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan

2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.48/Men/2004 tanggal 8 April 2004 tentang Tata Cara

Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta

Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama

26

TUJUAN PERATURAN PERUSAHAAN

1. memberikan kepastian syarat-syarat kerja di perusahaan

2. meningkatkan kegairahan dan ketenangan bekerja

3. meningkatkan produktivitas kerja, akhirnya akan

meningkatkan taraf hidup pekerja dan keluarganya

27

MATERI


a. Hak dan kewajiban Pengusaha

b. Hak dan kewajiban pekerja

c. Syarat kerja

d. Tata tertib perusahaane. Jangka waktu berlakunya

28

PEMBUATAN


1. Disusun dan menjadi tanggung jawab perusahaaan

2. Memperhatikan saran dan pertimbangan dari wakil pekerja

3. Dalam hal telah terbentuk Serikat Pekerja (SP), maka wakil

pekerja adalah pengurus SP

4. Perwakilan pekerja dipilih secara demokratis

29

PROSES MENDAPATKAN SARAN DAN

PERTIMBANGAN

1. Pengusaha harus menyampaikan naskah rancangan

Peraturan Perusahaan (PP) kepada perwakilan

Pekerja/Buruh

2. Saran dan pertimbangan harus sudah diterima Pengusahadalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak

diterimanya naskah Peraturan Perusahaan (PP)

3. Dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, tidak

memberikan saran dan pertimbangan, Pengusaha dapat

mengajukan permohonan pengesahan disertai bukti

30

PERWAKILAN PEKERJA/BURUH

1. Dipilih Pekerja/Buruh secara demokratis mewakili setiap unit

kerja yang ada di perusahaan

2. SP/SB menjadi wakil pekerja/buruh dan wakil pekerja/buruh

yang tidak menjadi anggota SP/SB

3. Dapat tidak memberikan saran dan pertimbangan terhadap

Peraturan Perusahaan (PP)

31

PERSYARATAN

PERMOHONAN PENGESAHAN


1. Mengajukan permohonan secara tertulis

2. Melampirkan naskah Peraturan Perusahaan rangkap 3 (tiga)

yang telah ditandatangani oleh Pengusaha

3. Melampirkan bukti telah dimintakan saran dan pertimbangan

dari perwakilan Pekerja/Buruh

32

PERMOHONAN PENGESAHAN


1. Nama dan alamat perusahaan

2. Nama Pimpinan perusahaan

3. Wilayah operasi perusahaan

4. Status perusahaan

5. Jenis atau bidang usaha6. Jumlah pekerja menurut jenis kelamin

7. Status hubungan kerja

8. Upah tertinggi dan terendah

9. Nama dan alamat SP/SB (bila ada)

10. Nomor pencatatan SP/SB (bila ada)

11. Masa berlaku PP12. Pengesahan Peraturan Perusahaan yang ke berapa

33

PENGESAHAN


1. Pengesahan sudah diberikan dalam waktu 30 (tiga puluh)

hari kerja sejak naskah diterima

2. Dalam hal pembuatan telah sesuai ketentuan dan apabila

waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terlampaui, PeraturanPerusahaan dianggap telah mendapatkan pengesahan

3. Dalam hal tidak memenuhi persyaratan, harus

diberitahukan secara tertulis kepada Pengusaha

4. Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerjasejak tanggal pemberitahuan, Pengusaha wajib

mengembalikan kepada Menteri atau pejabat yang

ditunjuk

34

PROSES PENGESAHAN


1. Meneliti kelengkapan dokumentasi dan materi Peraturan Perusahaan

2. Mengembalikan permohonan Pengusaha dalam waktu paling lama 7

(tujuh) hari kerja sejak diterima permohonan, untuk dilengkapi atau

diperbaiki

3. Perusahaan wajib menyampaikan naskah Peraturan Perusahaan dalam

waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya

pengembalian Peraturan Perusahaan

4. Apabila tidak dikembalikan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari

kerja, dapat dianggap perusahaan belum memiliki Peraturan Perusahaan

5. Pengesahan Peraturan Perusahaan wajib menerbitkan Surat Keputusan

dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja

6. Dalam hal waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terlampaui dan Peraturan

Perusahaan telah memenuhi syarat, Peraturan Perusahaan dianggap telah

mendapatkan pengesahan

7. Catatan :

Akibat No. 4 perusahaan dikenakan sanksi pidana pelanggaran

sebagaimana diatur pasal 188 UU Ketenagakerjaan

35

PERUBAHAN


1. Perubahan harus berdasarkan kesepakatan antara

Pengusaha dan SP/SB dan atau wakil pekerja/buruh

2. Perubahan harus mendapatkan pengesahan kembali

3. Perubahan dianggap tidak ada apabila belum

mendapatkan pengesahan.

36

PEMBAHARUAN


1. Pengusaha wajib mengajukan pembaharuan paling lama 30 (tiga

puluh) hari kerja sebelum berakhirnya masa berlaku Peraturan

Perusahaan

2. Pembaharuan dilakukan sebagaimana pengaturan permohonan

pengesahan Peraturan Perusahaan

3. Dalam pembaharuan, apabila terdapat perubahan materi dari

Peraturan Perusahaan sebelumnya, perubahan tersebut harus

didasarkan atas kesepakatan Pengusaha dengan wakil

Pekerja/Buruh

4. Ketentuan dalam Peraturan Perusahaan yang telah berakhir masa

berlakunya, tetap berlaku sampai ditandatanganinya PKB atau

disahkan Peraturan Perusahaan baru

5. Dalam hal perundingan pembuatan PKB telah dilakukan, belum

mencapai kesepakatan, Pengusaha wajib mengajukan

permohonan pengesahan pembaharuan Peraturan Perusahaan

37

KETENTUAN PERATURAN PERUSAHAAN

1. Pengusaha mempekerjakan pekerja sekurang-kurangnya

10 (sepuluh) orang wajib membuat Peraturan Perusahaan

2. Melalui berlaku sejak disahkan

3. Masa berlakunya 2 (dua) tahun dan wajib diperbaharui

setelah habis masa berlakunya

4. Selama berlakunya PP, Pengusaha wajib melayani

kehendak SP/SB untuk pembuatan PKB

5. Selama perundingan belum mencapai kesepakatan, PPberlaku sampai habis jangka waktu berlakunya

6. Ketentuan dalam PP tidak boleh bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku

7. Perubahan PP hanya dapat dilakukan atas dasar

kesepakatan Pengusaha dan wakil pekerja8. Perubahan PP harus mendapat pengesahan

9. Pengusaha wajib memberitahukan dan menjelaskan isi PP

serta memberikan naskah PP atau perubahannya kepada

pekerja

38

SANKSI

Tindak Pidana Pelanggaran

Denda paling sedikit Rp. 5.000.000 dan paling banyak

Rp. 50.000.000 (pasal 188) :

a. Tidak membuat Peraturan Perusahaan

Pasal 108 ayat ( 1)

b. Tidak melakukan pembaharuan

Pasal 111 ayat ( 3 )

c. Tidak memberitahukan dan menjelaskan isi serta

memberikan naskah Peraturan Perusahaan atau

perubahannya kepada pekerja.Pasal 114

40

PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB)

Perjanjian yang merupakan hasil

perundingan antara Serikat Pekerja/Serikat

Buruh yang tercatat pada instansi yang

bertanggung jawab di bidang

ketenagakerjaan dengan Pengusaha, atau

beberapa Pengusaha atau perkumpulan

Pengusaha yang memuat syarat-syarat

kerja, hak dan kewajiban kedua belah

pihak

41

DASAR HUKUM PEMBUATAN PKB

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

tentang KetenagakerjaanBagian Ketujuh Pasal 116 – 133

2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan

Transmigrasi No. 48/Men/2004 tanggal 8

April 2004 Tentang Tata Cara Pembuatan

dan Pengesahan Peraturan Perusahaan

serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama

42

TUJUAN

PERJANJIAN KERJA BERSAMA

1. Mengusahakan perbaikan syarat-syarat kerja

2. Meningkatkan kegairahan dan ketenangan bekerja di

perusahaan

43

MATERI

PERJANJIAN KERJA BERSAMA

a. Nama, tempat kedudukan serta alamat SP/SB

b. Nama, tempat kedudukan serta alamat Pengusaha

c. Nama serta tanggal pencatatan SP/SB

d. Hak dan kewajiban Pengusaha

e. Hak dan kewajiban SP/SB beserta pekerja

f. Jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya PKB

g. Tanda tangan para pihak pembuat PKB

h. Penandatanganan oleh wakil harus ada surat kuasa

dilampirkan pada PKB

44

PEMBUATAN PKB

1. Hanya dapat dibuat 1 (satu) PKB, berlaku bagi seluruh

pekerja di perusahaan yang bersangkutan

2. Perusahaan yang memiliki cabang, dibuat PKB Induk

berlaku di semua cabang dan dapat dibuat PKB turunan

yang berlaku di masing-masing cabang

3. PKB Induk menurut ketentuan yang berlaku umum di

seluruh cabang perusahaan, PKB turunan memuat

pelaksanaan PKB induk yang disesuaikan dengan

kondisi cabang perusahaan masing-masing

4. PKB turunan belum disepakati, PKB induk tetap berlaku

45

PERSYARATAN PEMBUATAN PKB

1. Dirundingkan SP/SB atau beberapa SP/SB yang tercatat

pada instansi yang bertanggung jawab di bidang

ketenagakerjaan dengan Pengusaha atau beberapa

Pengusaha.

2. Harus didasari itikad baik dan kemauan bebas kedua belah pihak

3. Dilakukan secara menyeluruh untuk mufakat

4. Lamanya perundingan ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan dituangkan dalam Tata Tertib

Perundingan

46

PERUNDINGAN PEMBUATAN PKB

1. Tempat perundingan dilakukan di kantor perusahaan

atau kantor SP/SB atau tempat lain sesuai dengan

kesepakatan kedua belah pihak.

2. Biaya perundingan menjadi beban Pengusaha, kecuali

disepakati oleh kedua belah pihak.

3. Tim perunding sesuai dengan kedudukan dengan

ketentuan masing-masing pihak paling banyak 9 orang

dengan kuasa penuh.

4. SP/SB yang tidak terwakili dalam tim perunding dapat menyampaikan aspirasinya secara tertulis kepada Tim

Perunding sebelum dimulai perundingan

47

SYARAT SP/SB UNTUK MERUNDINGKAN PKB

1. SP/SB telah tercatat berdasarkan UU No. 21 Tahun 2000

2. Memenuhi pengesahan sebagaimana diatur pasal 119 dan pasal

120 UU Nomor 13 Tahun 2003

3. Mengajukan permintaan secara tertulis

48

SERIKAT PEKERJA MEMBUAT PKB

1. dalam hal 1 (satu) SP memiliki anggota lebih dari 50 % dari

jumlah pekerja

2. mendapat dukungan lebih 50 % dari jumlah seluruh

pekerja/buruh di perusahaan melalui pemungutan suara

3. bila tidak mendapat dukungan, SP dapat mengajukan kembali

perundingan PKB, setelah 6 (enam) bulan sejak dilakukan

pemungutan suara

4. dalam hal lebih dari 1 (satu) SP maka SP yang memiliki jumlah

keanggotaan lebih dari 50 % dari jumlah pekerja

5. melakukan koalisi, sehingga tercapai lebih 50 % dari jumlah

pekerja

6. membentuk tim perunding yang keanggotaannya ditentukan

secara proporsional

7. pemungutan suara diselenggarakan panitia (wakil pekerja dan

pengurus SP) disaksikan oleh Pengusaha dan pihak pejabat yang

bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan

8. keanggotaan SP dibuktikan dengan Kartu Anggota

49

PROSES PELAKSANAAN HAK

LEBIH DARI 1 SP/SB

1. SP/SB yang berhak mewakili pekerja melakukan perundingan

PKB adalah SP yang mewakili anggota lebih dari 50 % dari

seluruh jumlah pekerja.

2. Penentuan SP/SB yang berhak dilakukan melalui verifikasi

yang dilakukan oleh Panitia yang terdiri dari wakil pengurus

SP/SB disaksikan wakil instansi yang bertanggung jawab di

bidang ketenagakerjaan dan Pengusaha.

3. Verifikasi dilakukan berdasarkan Kartu Tanda Anggota (KTA),

apabila terdapat KTA lebih dari satu, KTA yang terakhir yang

sah

4. Pelaksanaan dilakukan di tempat-tempat lainnya diatur

sedemikian rupa, sehingga tidak mengganggu proses

produksi dalam waktu 1 hari kerja yang disepakati SP/SB.

5. Pengusaha maupun SP/SB dilarang melakukan tindakan yang

mempengaruhi pelaksanaan verifikasi.

50

6. SP/SB diberikan kesempatan untuk menjelaskan program

pembuatan PKB dalam waktu 14 hari dan dilakukan 3 hari

setelah tanggal diumumkannya pemungutan suara.

7. Pelaksanaan penjelasan tersebut dilakukan diluar jam kerja

pada tempat-tempat yang disepakati SP dan Pengusaha.

8. Dalam waktu paling lambat 7 hari sebelum pemungutan

suara, SP dapat membuktikan keanggotannya pada

Pengusaha, maka pemungutan suara tidak perlu

dilaksanakan

9. Panitia pemungutan suara menyelesaikan waktu

pelaksanaan pemungutan suara diluar jam kerja sehingga

tidak mengganggu proses produksi.

10. Tempat pemungutan suara ditetapkan berdasarkan

kesepakatan antara panitia dengan Pengusaha.

11. Hasil pemungutan suara, setelah ditandatangani oleh panitia

dan saksi-saksi

Lanjutan ……

51

TATA TERTIB PERUNDINGAN

a. Tujuan pembuatan tata tertib

b. Susunan tim perunding

c. Lamanya masa perundingan

d. Materi perundingan

e. Tempat perundingan

f. Tata cara perundingan

g. Cara penyelesaian apabila terjadi kebuntuan perundingan

h. Sahnya perundingan

i. Biaya perundingan

52

PENDAFTARAN PKB

1. Pengusaha mendaftarkan kepada instansi yang

bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan

2. Pengajuan pendaftaran, melampirkan naskah PKB dalam

rangkap 3 bermaterai cukup yang telah dibubuhkan tanda

tangan Pengusaha dan SP/SB

3. Penelitian dalam waktu 7 hari kerja sejak tanggal

diterimanya permohonan, meliputi kelengkapan pernyataan formal dan materi PKB.

4. Persyaratan dan materi telah terpenuhi, dalam waktu 7 hari

kerja sejak selesainya penelitian, harus menerbitkan Surat

Keputusan Pendaftaran.

5. Apabila persyaratan dan atau materi bertentangan dengan

per-UU-an, memberi catatan pada surat keputusan pendaftran.

6. Catatan menurut pasal-pasal yang bertentangan dengan

per-UU-an

53

PENGAJUAN PENDAFTARAN PKB

1. Nama dan alamat perusahaan

2. Nama Pimpinan perusahaan

3. Wilayah operasi perusahaan

4. Status permodalan perusahaan

5. Jenis atau bidang usaha

6. Jumlah pekerja menurut jenis kelamin7. Status hubungan kerja

8. Upah tertinggi dan terendah

9. Nama dan alamat SP/SB

10. Nomor pencatatan SP/SB

11. Jumlah anggota SP

12. Masa berlaku PKB13. Pendaftaran yang ke ……

54

INSTANSI YANG BERTANGGUNG JAWAB

DI BIDANG KETENAGAKERJAAN

1. Kabupaten/Kota, lingkup berlakunya hanya mencakup

satu Kabupaten/Kota

2. Propinsi, lingkup berlakunya lebih dari satu

Kabupaten/Kota

3. Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial, lingkup

berlakunya meliputi lebih dari satu propinsi

55

MAKSUD PENDAFTARAN

1. Sebagai alat monitoring dan evaluasi pengaturan syarat kerja di perusahaan

2. Sebagai rujukan utama dalam hal terjadi perselisihan

pelaksanaan PKB

56

MASA BERLAKUNYA PKB

1. Berlakunya 2 (dua) tahun

2. Dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun berdasarkan

kesepakatan secara tertulis

3. Perundingan pembuatan dapat dimulai paling cepat 3 (tiga)

bulan sebelum berakhir

4. Dalam hal tidak mencapai kesepakatan, tetap berlaku untuk

paling lama 1 (satu) tahun

5. Dapat mengadakan perubahan

57

PERPANJANGAN ATAU PEMBAHARUAN PKB

1. Dalam hal terdapat 1 (satu) SP, tidak mempersyaratkan jumlah

anggota SP

2. Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) SP, SP yang anggotanya lebih

dari 50 %, bersama-sama SP yang membuat terdahulu

3. Dalam hal tidak ada SP yang anggotanya lebih dari 50 % dapat

membuat koalisi

4. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi SP membentuk Tim

Perunding, yang keanggotannya ditentukan secara proporsional

58

PERUBAHAN PKB

1. Perubahan PKB yang sedang berlaku, harus berdasarkan

kesepakatan

2. Perubahan menjadi bagian yang terpisahkan dari PKB yang

sedang berlaku.

59

KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Wajib melaksanakan ketentuan yang ada dalam PKB

2. Wajib memberitahukan atas perubahannya kepada pekerja

3. Pengusaha harus mencetak dan membagikan kepada setiap

pekerja atas biaya perusahaan

4. Pengusaha mendaftarkan

60

KEWAJIBAN PENGUSAHA, SP/SB

1. Melaksanakan ketentuan yang ada dalam PKB

2. Wajib memberitahukan isi PKB dan perubahannya

kepada seluruh pekerja

61

PERUNDINGAN PEMBUATAN PKB

TIDAK MENCAPAI KESEPAKATAN

1. Menjadwalkan kembali perundingan dengan waktu paling lama

30 hari setelah perundingan gagal, apabila perundingan

pembuatan PKB tidak selesai disepakati dalam Tata Tertib

2. Membuat pernyataan secara tertulis tidak dapat diselesaikan

memuat :

a. Materi yang belum disepakati

b. Pendirian para pihak

c. Risalah perundingan

d. Tempat, tanggal dan tanda tangan para pihak.

3. Salah satu pihak atau kedua belah pihak melaporkan kepada

instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

4. Penyelesaian instansi, sesuai mekanisme penyelesaian

Perselisihan Hubungan Industrial UU Nomor 2 Tahun 2004.

62

PENYELESAIAN MELALUI MEDIASI

1. Penyelesaian melalui mediasi, para pihak atau salah satu pihak tidak

menerima anjuran, berdasarkan kesepakatan para pihak mediator

melaporkan kepada Menteri untuk menetapkan langkah-langkah

penyelesaian.

2. Laporan mediator memuat

a. Materi yang belum disepakati

b. Pendirian para pihak

c. Pendirian para pihak

d. Kesimpulan perundingan

e. Pertimbangan dan saran penyelesaian

3. Menteri dapat menunjuk pejabat untuk menyelesaikan pembuatan PKB.

4. Penyelesaian pembuatan PKB juga tidak mencapai kesepakatan, salah

satu pihak dapat mengajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial daerah

hukum tempat pekerja bekerja.

5. Daerah hukum tempat pekerja bekerja melebihi 1 daerah hukum

gugatan diajukan pada PHI yang daerah hukumnya mencakup domisili

perusahaan.

63

KETENTUAN KHUSUS

1. dalam 1 (satu) perusahaan hanya dapat dibuat 1 (satu) PKB

2. mulai berlaku sejak ditandatangani, kecuali ditentukan lain

3. perjanjian kerja tidak boleh bertentangan dengan PKB

4. dalam hal Perjanjian Kerja tidak memuat aturan yang diatur

dalam PKB, maka berlaku aturan-aturan dalam PKB

5. dilarang mengganti PKB dengan PP

6. apabila tidak ada lagi SP, maka ketentuan yang ada dalam PP

tidak boleh lebih rendah dari PKB

7. SP bubar atau pengalihan kepemilikan, PKB tetap berlaku

sampai berakhir

8. dalam hal merger, yang berlaku adalah PKB yang paling

menguntungkan pekerja

9. merger antara perusahaan yang belum memiliki PKB dengan

yang telah memiliki PKB, maka yang berlaku adalah PKB tersebut

Pengaturan Pengupahan Kaitannya Dengan

Struktur Dan Skala Upah Serta Perlindungan Upah

1

1. KONSTITUSIONAL UUD 1945 PSL 27 AYAT (2)

2. EKONOMI

- KEBUTUHAN HIDUP

- GLOBALISASI

PRODUKTIVITAS/COMPETITIVE ADVANTAGE.

- MENGGERAKKAN PEREKONOMIAN

- INDUSTRIAL PEACE.

3. SOSIAL

- HUBUNGAN ANTAR MANUSIA

- PRESTIGE/HARGA DIRI

3

PERTAMA :

SETIAP PEKERJA/BURUH BERHAK MEMPEROLEH PENGHASILAN YANG MEMENUHI PENGHIDUPAN YANG LAYAK BAGI KEMANUSIAAN.

KEDUA :

UPAH MINIMUM DIARAHKAN KEPADA PENCAPAIAN KEBUTUHAN HIDUP LAYAK

KETIGA :

PENGUSAHA MENYUSUN STRUKTUR DAN SKALA UPAH DENGAN MEMPERHATIKAN GOLONGAN, JABATAN, MASA KERJA, PENDIDIKAN DAN KOMPETENSI

4

LANDASAN SISTEM PENGUPAHAN

UU NO.13 TH.2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

KEEMPAT :

DALAM HAL KOMPONEN UPAH TERDIRI DARI UPAH

POKOK DAN TUNJANGAN TETAP, MAKA BESARNYA

UPAH POKOK SEDIKIT-DIKITNYA 75% DARI JUMLAH

UPAH POKOK DAN TUNJANGAN TETAP.

KELIMA :

REFORMASI DAN PEMBENTUKAN DEWAN

PENGUPAHAN (NASIONAL, PROVINSI DAN

KABUPATEN/KOTA).

5

Upah Bulanan

Terendah Yang Terdiri

dari Upah Pokok dan

Tunjangan Tetap

6

Upah Pokok (Base Salary)

Upah dasar yang dibayarkan, tidaktermasuk lembur, insentif, dan lain-lain.

7

Tunjangan (Allowance)

Pembayaran dalam bentuk “cash” diluar upah pokok, dan bisa bersifat melekat atau tidak :

• Uang transport

• Uang perumahan

• Uang makan

• Uang cuti

• dan lain-lain

8

Fasilitas (Perquisite)

Melekat kepada jabatan yang biasanya diberikan kepada eselon tertentu pada suatu perusahaan :

• Mobil dinas

• Cuti ke luar negeri

• Keanggotaan klas

• Perjalanan klas utama

• dan lain-lain9

Kesejahteraan (Benefits)

Pemberian dalam bentuk “noncash” diluar upah pokok :

• Pengobatan

• Cuti yang dibayar

• Pendidikan

• Bantuan Hukum

• dan lain-lain10

Pengusaha dalam menetapkan upah tidak

boleh melakukan diskriminasi terhadap

pekerja/buruh atas dasar perbedaan jenis

kelamin, suku, ras, agama, warna kulit dan

aliran politik untuk pekerjaan yang sama

nilainya.

11

a. UPAH POKOK

ADALAH IMBALAN DASAR YANG DIBAYARKAN KEPADA PEKERJA/BURUH MENURUT JENIS PEKERJAAN YANG BESARNYA DITETAPKAN BERDASARKAN KESEPAKATAN.

b. TUNJANGAN TETAP

ADALAH PEMBAYARAN KEPADA PEKERJA/BURUH YANG DILAKUKAN SECARA TERATUR DAN TIDAK DIKAITKAN DENGAN KEHADIRAN PEKERJA/BURUH ATAU PENCAPAIAN PRESTASI KERJA TERTENTU.

c. KOMPOSISI UPAH POKOK : TUNJANGAN TETAP

(75 : 25)

12

Kesempatan yang diberikan

kepada pengusaha untuk dapat

membayar upah pekerja lebih

rendah dari ketentuan upah

minimum yang berlaku atas

persetujuan Gubernur, untuk paling

lama 12 (dua belas) bulan. Setelah

berakhir jangka waktu yang

diijinkan, pengusaha tidak wajib

membayar kekurangan upah

selama penangguhan.

13

1) Membayar upah minimum sesuai upah

minimum yang lama, atau;

2) Membayar upah minimum lebih tinggi dari upah

minimum lama tetapi lebih rendah dari upah

minimum baru, atau;

3) Menaikkan upah minimum secara bertahap.

14

KEPMEN No : KEP.102/MEN/VI/2004

Tentang

WAKTU KERJA LEMBUR DAN

UPAH KERJA LEMBUR

KEPMEN No : KEP.102/MEN/VI/2004

- Pengecualian untuk perusahaan sektor usaha tertentu atau pekerjaan tertentu

- Waktu lembur : maksimum 3 jam / hari dan 14 jam / minggu (tidak termasuk waktu mingguan / libur resmi)

- Dasar Perhitungan Upah Lembur terdiri : (Pasal 10)

a. Upah pokok + Tunjangan tetap,

maka dasar perhitungan upah lembur = 100 %

b. Upah pokok + Tunjangan Tetap + Tunjangan tidak tetap.

Jika upah pokok + tunjangan tetap < 75 % keseluruhan upah, maka dasar perhitungan upah lemburnya 75 % dari keseluruhan upah

YANG TIDAK BERHAK MENDAPAT UPAH LEMBUR

1. Golongan jabatan tertentu yang mendapat upah lebih tinggi

2. Yang mempunyai tanggung jawab sebagai pemikir, pelaksana dan pengendali jalannya perusahaan dan waktu kerjanya tidak dibatasi menurut waktu kerja

SYARAT KERJA LEMBUR

1. Ada perintah tertulis dari pengusaha

2. Persetujuan tertulis dari pekerja / buruh

3. Persetujuan tertulis dibuat dalam daftarpekerja / buruh dan ditandatangani oleh yang bersangkutan

4. Pengusaha membuat daftar pelaksana kerjalembur (memuat nama pekerja / buruh danlamanya waktu kerja lembur)

KEWAJIBAN PERUSAHAAN SELAMA WAKTU KERJA LEMBUR

a. Bayar upah kerja lembur

b. Memberi kesempatan untukistirahat yang cukup

c. Memberi makanan dan minumankurang lebih 1.400 Kalori (jikalembur selama 3 jam atau lebih)

PERHITUNGAN WAKTU KERJA LEMBUR

A. Berdasarkan pada upah bulanan

- Upah Lembur per jam

= 1/173 x Upah/bulan

B. Berdasarkan pada upah harian

- Perhitungan upah lembur per jam sama

dengan perhitungan upah sebulan

- 25 x Upah/hari ………….. (6 hari kerja)

- 21 x Upah/hari ………….. (5 hari kerja)

PERHITUNGAN WAKTU KERJA LEMBUR

C. Untuk upah satuan hasil, upah sebulanadalah upah rata-rata 12 bulan

terakhir

D. Pekerja yang bekerja kurang dari 12 bulan sama dengan upah

sebulan berdasarkan upah rata- rata selama bekerja, tetapi tidak boleh

lebih rendah dari upah minimum

CARA PERHITUNGAN WAKTU KERJA LEMBUR

A. LEMBUR HARI KERJA BIASA

1). 1 (satu) jam pertama

= 1,5 x Upah / jam

2). Setiap jam lembur berikut

= 2 x Upah / jam


B. LEMBUR HARI ISTIRAHAT MINGGUAN / LIBUR RESMI

a. Untuk 7 jam pertama

= 2 x Upah/jam

b. Jam ke 8

= 3 x Upah/jam

c. Jam ke 9 dan seterusnya

= 4 x Upah/jam


C. LEMBUR HARI LIBUR RESMI JATUH PADA HARI KERJA TERPENDEK

a. Untuk 5 jam pertama

= 2 x Upah/jam

b. Jam ke 6

= 3 x Upah/jam

c. Jam ke 7 dan seterusnya

= 4 x Upah/jam


D. LEMBUR PADA HARI ISTIRAHAT MINGGUAN / LIBUR RESMI ( 5 HARI KERJA 40 JAM SEMINGGU)

a. Untuk 8 jam pertama= 2 x Upah/jam

b. Jam ke 9= 3 x Upah/jam

c. Jam ke 10 dan seterusnya= 4 x Upah/jam

Dengan ditetapkannya Kepmen No. KEP-102/MEN/VI/2004, maka :

• KEPMENAKER No : KEP.72/MEN/1984

• KEPMENAKER No : KEP. 608/MEN/1989

• PERMENAKER No : PER.06/MEN/1993

DINYATAKAN TIDAK BERLAKU LAGI

JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA(JAMSOSTEK)

&PENYELENGGARAANNYA

89

JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

DASAR HUKUM :

1. Peraturan Pemerintah nomor 14 Tahun 1993

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992

3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor :

PER-12/MEN/VI/2007

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995

Tentang Penetapan PT. Jamsostek (Persero)

selaku Badan Penyelenggara Jamsostek

90

PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA ( UU RI NO.3 TAHUN 1992)

BAB II PASAL 3 Nomor 2Setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja

BAB II PASAL 4 Nomor1. Program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3, wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagitenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungankerja sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

2. Program jaminan sosial tenaga kerja bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja diatur lebihlanjut dengan peraturan pemerintah

91

PENGERTIAN JAMSOSTEK

• Adalah Bentuk Perlindungan bagi Tenaga Kerjaterhadap Resiko Sosial seperti kecelakaan,cacat, sakit,hari tua, meninggal dunia.

• Resiko Sosial adalah resiko yang terjadi padatenaga kerja yang mengakibatkanberkurangnya bahkan hilangnya penghasilan

92

93

JAMINAN SOSIAL T.K

DILANDASI OLEH FILOSOFI

“KEMANDIRIAN” DAN “HARGA DIRI

MANUSIA” DALAM MENGHADAPI

RESIKO SOSIAL EKONOMI

“KEMANDIRIAN”

BERARTI TIDAK TERGANTUNG

PADA ORANG LAIN, DALAM

MENANGGULANGI RESIKO

SOSIAL YANG TIMBUL

2

94

HARGA DIRI

JAMINAN SOSIAL TERSEBUT

DIPEROLEH SEBAGAI HAK DAN BUKAN

DARI BELAS KASIHAN ORANG LAIN

AGAR PEMBIAYAAN DAN

KEMANFAATANNYA BISA OPTIMAL, MAKA

PELAKSANAANNYA DILAKUKAN DENGAN

SYSTEM GOTONG ROYONG, YAKNI

3

95

YANG MUDA

MEMBANTU YANG TUA

YANG SEHAT

MEMBANTU YANG SAKIT

YANG MEMPUNYAI

PENGHASILAN TINGGI MEMBANTU

YANG BERPENGHASILAN RENDAH

4

PROGRAM JAMSOSTEK

• JAMINAN KECELAKAAN KERJA

• JAMINAN HARI TUA

• JAMINAN KEMATIAN

• JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN

96

KEPESERTAAN JAMSOSTEK

• UU No 3 / 1992 :

• Pasal 3 ayat (2) :

Setiap Tenaga Kerja berhak atas Jaminan SosialTenaga Kerja

• Pasal 17 :

Pengusaha dan Tenaga Kerja wajib ikut

serta dalam program Jaminan Sosial TenagaKerja

97

PESERTA JAMSOSTEK :

• SETIAP ORANG / BADAN USAHA YANGMEMPEKERJAKAN 10 ORANG ATAU MEMBAYARTOTAL UPAH Rp. 1 JUTA WAJIB MENJADIPESERTA JAMSOSTEK

• BADAN USAHA MELIPUTI :

PT, CV, FIRMA,BUMN, BUMD, KOPERASI

YAYASAN, UD, JOINT VENTURE, DLL

98

SANKSI PELANGGARAN

• Pasal 29 ayat (1)

• Bagi Pengusaha yang dalam katagori Wajibapabila tidak mematuhi dikenakan sanksikurungan 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.juta

• Ayat (2) :

• Apabila masih melanggar dikenakan sanksipidana 8 (delapan) bulan kurungan

99

• Sanksi Administratif berupa Pencabutan IzinUsaha.

• Bagi Perusahaan yang tidak termasuk katagoriwajib Jamsostek apabila terjadi kecelakaankerja maka wajib membayar seluruh biayayang timbul akibat kecelakaan yang menimpatenaga kerja

100

MANFAAT JAMSOSTEK

• JAMINAN KECELAKAAN KERJA :

1. Biaya Transportasi ke RS :

- Angkutan Drt/Sungai : Rp. 400.000,--

- Angkutan Laut : Rp. 750.000,--

- Angkutan Udara : Rp. 1.500.000,--

2. Sementara Tidak Mampu Bekerja :

- 4 bulan Pertama = 100 % Upah

- 4 bulan Kedua = 75 % Upah

- 4 bulan Ketiga = 50 % Upah

101

102

• 3. Biaya Perawatan di RS Pemerintah

Kelas I dan RS Swasta Kelas II.

Maximal Biaya Rp. 12 juta.

4. Tunjangan Cacat :

- Cacat Total = 70% x 80 bln upah +

Rp. 200 Ribu selama 24 bulan

- Cacat sebagian = %tase tabel (2%s/d 70 %)

x 80 bulan Upah

- Cacat Fungsi = %(KF) x % tase tabel x 80

bulan upah

103

• 5.Rehabilitasi berupa alat bantu (orthose)

atau alat pengganti (prothese) merujuk

kepada Tarif yang berlaku pada Rumah

Sakit Suharso Solo + 40%

• 6. Meninggal Dunia :

Penggantian = 60% x 80 bulan Upah

Rp. 200 ribu selama 24 bulan

Uang Kubur Rp. 2.000.000,--

MANFAAT JAMINAN KEMATIAN

• Santuan yang dibayarkan kepada ahli warisapabila tenaga kerja meninggal dunia akibatsakit :

1.Seluruh Tabungan selama menjadi peserta +Pengembangan (Bunga).

2.Santunan Kematian Rp. 10 juta

3.Biaya Penguburan Rp. 2.000.000,--

4.Rp. 200 ribu selama 24 bulan

104

MANFAAT JPK

• JPK merupakan pelayanan kesehatan secaralangsung diberikan kepada tenaga kerjaberikut keluarganya (suami/isteri dan anakmaximal 3 orang)

• Bentuk layanan berupa :1. Rawat jalan Tingkat I terdiri dari :

a. Bimbingan dan Konsultasi Kesehatanb. Pemeriksaan Kehamilan, Nipas dan

ibu menyusui

105

106

• c. Keluarga berencanad. Imunisasi bayi, anak dan ibu hamile. Pemeriksaan dan pengobatan pada dokter

umumf. Pemeriksaan dan pengobatan pada dokter

gigig. Pemeriksaan laboratorium sederhanah. Tindakan medis sederhanai. Pemberian Obat-obatan (DOEN Plus)j. Rujukan ke rawat tingkat lanjutan ( Tk.II ).

107

• 2. Rawat Jalan Tingkat II meliputi :

a. Pemeriksaan dan pengobatan oleh

dokter spesialis

b. Pemeriksaan penunjang diagnostik

lanjutan

c. Pemberian obat-obatan DOEN Plus

atau generik

d. Tindakan khusus lainnya.

108

• 3.Rawat Inap meliputi :

a. Pemeriksaan Dokter

b. Tindakan Medis

c. Penunjang Diagnostik

d. Pemberian Obat-obatan

e. Menginap / makan

Rawat Inap pada RS Pemerintah kelas II

atau RS Swasta Kelas III.

109

• 4. Pemeriksaan & Pertolongan Persalinan

Pemeriksaan Kehamilan meliputi :

a. Pemeriksaan kehamilan oleh Dokter

b. Pertolongan Persalinan oleh Dokter/

Bidan atau Dukun beranak yg diakui

c. Perawatan Ibu & Bayi

d. Pemberian Obat-obatan

e. Rujukan ke RS atau RS Bersalin.

110

• Pertolongan persalinan bagi tenaga kerja atau

isteri tenaga kerja dilakukan pada PPK I atau

Rumah Sakit Bersalin dgn ketentuan sbb :

a. Persalinan kesatu, kedua, ketiga.

b. TK / Isteri TK pada permulaan peserta telah

mempunyai lebih dari 3 anak tidak berhak

mendapatkan pertolongan persalinan

c. Pelayanan Persalinan atau Partus diberikan

bagi tk/isteri tk yg melahirkan, dgn masa

kehamilan sekurang-kurangnya 26 minggu.

111

• c. Untuk Persalinan dgn penyulit

yg memerlukan tindakan spesialistik,

maka berlaku ketentuan rawat inap di RS

d. Biaya Persalinan Normal diganti sebesar

Rp. 500.000,-- sampai dengan 3 anak

e. Persalinan Kembar 2 dst dianggap sbg

persalinan ke 2 dst.

112

• 5. Penunjang Diagnostik meliputi :

a. Pemeriksaan Laboratorium

b. Pemeriksaan Radiologi

c. Pemeriksaan :

- Electro Encephalography (EEG)

- Electro Cardiography (ECG)

- Ultra Sonography (USG)

- Computerized Tomography Scanning

d. Pemeriksaan diagnostik lanjutan lainnya.

113

• 6. Pelayanan Khusus

Pelayanan Khusus hanya diberikan kpd

TK peserta Jamsostek.

Pelayayan Khusus meliputi :

a. Penggantian Kacamata

b. Prosthese mata

c. Prosthese Gigi

d. Alat bantu dengar

e. Prosthese anggota gerak

114

• 7. Pelayanan Gawat Darurat meliputi :

a. Pemeriksaan & Pengobatan

b. Tindakan medik

c. Pemberian obat-obatan

d. Rawat inap.

Pelayanan Gawat Darurat/ Emergency

dilakukan seluruh Rumah Sakit terdekat.

115

• Yang termasuk dalam Katagori emergency

adalah sbb :

a. Kecelakaan & Ruda paksa bukan KK

b. Serangan Jantung

c. Serangan asma berat

d. Kejang

e. Pendarahan berat

f. Muntah berak disertai dehidrasi

g. Kehilangan kesadaran (koma), elepsi

h. Keadaan gelisah (penderita gangguan jiwa

i. Persalinan mendadak, ketuban pecah dini

HAL-HAL YG TIDAK DITANGGUNG

A. Pelayanan :

1. Pelayanan Kesehatan diluar Pelayanan

yg ditunjuk oleh PT. Jamsostek

2. Penyakit atau cidera yg diakibatkan

hubungan kerja dan karena sengaja

3. Penyakit yg diakibatkan oleh alkohol &

narkotik

4. Perawatan kosmetik untuk kecantikan

116

117

5.Tranplantasi organ tubuh termasuk

sumsum tulang

6. Pemeriksaan & Tindakan utk kesuburan

118

B. Obat-obatan :

1. Obat-obatan kosmetik utk kecantikan

2. Semua obat/vitamin yang tidak ada

kaitannya dengan penyakit

3. Obat-obatan berupa makanan (susu

utk bayi), minyak gosok,m kayu putih

4. Obat-obatan untuk kesuburan

119

C. Pembiayaan :

1. Biaya Pengangkutan ke PPK I

atau PPK II.

2. Biaya tindakan medik super

spesialistik

TATA CARA PENDAFTARANPESERTA JAMSOSTEK

1. Perusahaan Mendaftarkan ke Jamsostekdgn mengisi :- Formulir 1 (Pendaftaran Perusahaan)- Formulir 1a (Pendaftaran Tenaga Kerja)- Formulir 1b (Pendaftaran JPK) + Foto 2 x 3- Fotocopy SIUP.

2. PT.Jamsostek (Persero) Bpn menetapkanTarif iuran berdasarkan ketentuan yg berlaku

3. Perusahaan menyetorkan iuran yg ditetapkanke Bank Mandiri Balikpapan.

120

121

• Tahap selanjutnya petugas perusahaan

1. Melaporkan setiap terjadi perubahan :

a.Tenaga Kerja yg masuk atau keluar

b. Perubahan Upah

c. Pindah alamat perusahaan

d. Ganti kepemilikan

e. Ganti Status badan hukum

2. Membayar iuran setiap bulan pd Bank

Mandiri.

Besar iuran Jamsostek :

• Iuran JKK : 0,24% - 1,74% Beban Prsh

• Iuran JHT : 5,7% dgn kontribusi :

- 2 % Beban TK

- 3,7% Beban Prsh

• Iuran JKM : 0,30% Beban Prsh

• Iuran JPK :

- TK Lajang : 3% Beban Prsh

- TK Kawin : 6% Beban Prsh

122

Perkembangan kepes & JaminanJamsostek Cabang Balikpapan

1. Kepesertaan sd bulan Agustus 2009 : - Perusahaan = 2.176 Perusahaan

- Tenaga Kerja = 92.099 tk

2. Pembayaran Jaminan sd bln Agustus 2009 :

- JKK 257 Ks = Rp. 2.424.369.575,97

- JHT 7.035 Ks = Rp. 62.062.374.178,50

- JKM 143 Ks = Rp. 1.641.000.000,00

- JPK 221.029 Ks =Rp. 21.044.513.027,00

Total yg dibayarkan Rp.87,7 milyar

123

9

ADALAH PERBEDAAN PENDAPAT YANG

MENGAKIBATKAN PERTENTANGAN ANTARA

PENGUSAHA ATAU GABUNGAN PENGUSAHA DENGAN

PEKERJA/BURUH ATAU SERIKAT PEKERJA/SERIKAT

BURUH KARENA ADANYA PERSELISIHAN MENGENAI

HAK, PERSELISIHAN KEPENTINGAN, PERSELISIHAN PHK

DAN PERSELISIHAN ANTAR SERIKAT PEKERJA/SERIKAT

BURUH DALAM SATU PERUSAHAAN, (Pasal 1 butir 1

UUPPHI)

1. PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL :

Penyelesaian Konflik/

Perselisihan Hubungan Industrial

Dasar Hukum :

- Undang-undang No.02 Tahun 2004

- Undang-undang No.13 Tahun 2003

2

“ PENYELESAIAN KONFLIK KETENAGAKERJAAN

PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL “

1

OLEH : PIATUR PANGARIBUAN, A.Md, SH., MH.

PENGERTIAN PHI

“ PERBEDAAN PENDAPAT YANG MENGAKIBATKAN

PERTENTANGAN ANTARA PEKERJA DENGAN PENGUSAHA

YANG BERUPA :

PERSELISIHAN HAK

PERSELISIHAN KEPENTINGAN

PERSELISIHAN PHK

PERSELISIHAN ANTAR SP / SB

3

BERDASARKAN KESEPAKATAN

PERSELISIHAN

KEPENTINGAN

( 2 )

PHK (3)ANTAR SP/

SB (4)

BIPARTIT

INSTANSI YANG BERTANGGUNG JAWAB DIBIDANG

KETENAGAKERJAAN MENCATAT DAN MENAWARKAN

ARBITER KONSILIASI MEDIASI

PENGADILAN PHI

MAHKAMAH AGUNG(KASASI)

Putusan Fnal

dan

Mengingkat

PB 30 HARI

30 HARI

50 HARI

30 HARI

PROSEDUR PENYELESAIAN

PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

140

Kasasi Perselisihan

1 dan 3

Final

Perselisihan 2 dan 4

PK

HAK

(1)

Perselisihan 2 dan 4

PENYELESAIAN MELALUI BIPARTIT

BIPARTIT

Sebagai

Sarana

Hubungan

Industrial

Sebagai Mekanisme

PPHI

5

Mekanisme pertama yang wajib dilaksanakan

Tidak boleh ada intervensi dari pihak lain

Setiap perundingan dibuat Risalah

Bila selesai dibuat Kesepakatan Bersama dan

didaftarkan ke Pengadilan HI setempat

Paling lama 30 hari

tidak selesai salah satu pihak atau kedua belah

pihak mencatatkan perkaranya pada Instansi yang

membidangi ketenagakerjaan setempat.

BIPARTIT :

6

Tanggal dan tempat perundingan

Nama lengkap dan alamat para pihak

Pokok masalah yang diperselisikan

Pendapat pihak-pihak

Kesimpulan dan hasil perundingan

Tanda tangan para pihak yang melakukan

perundingan

7

RISALAH PERUNDINGAN

TIDAK ADA PEDOMAN BAKU

MERUPAKAN SENI PENYELESAIAN KEDUA

BELAH PIHAK YANG DAPAT

DIKEMBANGKAN SESUAI KEMAMPUAN,

KONDISI DAN PERSELISIHAN YANG

DIHADAPI.

8

TEKNIS DAN MEKANISME BIPARTIT

Setiap Hubungan pasti akan

menghadapi Konflik

Konflik karakter dan bobotnya akan

berbeda

Ada yang bisa dilakukan pembinaan

ada yang bisa proses PHK

Semua harus melalui proses

Penyelesaian

9

PENYELESAIAN KONFLIK / PHI

Pekerja/Buruh yang melakukan

pelanggaran disiplin diusahakan untuk

dilakukan pembinaan berupa

peringatan pertama, kedua dan ketiga

10

PELANGGARAN DISIPLIN

Yang perlu diperhatikan dalam Memberikan

Surat Peringatan :

Jangan memberikan SP kepada Pekerja / Buruh

dengan cara yang tidak tepat, dititipkan atau

dikirimkan akan tetapi ;

Panggilah Pekerja/ Buruh yang bersangkutan

diruangan

Tanyakan bagaimana kabarnya, keberadaannya,

kesehatannya

Pujilah prestasi yang lalu masa sebelumnya

Tanyakan apa ada permasalahan RumahTangga/

Keluarga

11

Tanyakan kenapa disiplin kerjanya menurun

Jelaskan disiplin kerja yang dilakukan

Jelaskan pelanggaran yang dilakukan aturan pasal

dan sangsinya.

Jelaskan surat peringatan bukan merupakan

hukuman tapi pembinaan

Usahakan pekerja/ buruh menandatangani SP dan

bila tidak bersedia suruh menulis apa alasan tidak

mau tanda-tangan

Usahakan dalam menghadapi pekerja/buruh

dalam perkara tidak sendirian

12

Pekerja Mangkir 5 Hari atau

Lebih Berturut-turut

Sangsi dikualifikasikan mengundurkan diri

Setelah dipanggil 2 kali tidak mau bekerja

Alamat pekerja harus jelas ( sesuai data yang

diberikan pekerja

Harus ada tanda bukti penerimaan, yang

bersangkutan keluarga disatu rumah, pengurus

RT, melalui POS

13

Bagaimana kelanjutan bila pekerja setelah

dipanggil bekerja kembali, dan bagaimana

bila tidak mau bekerja kembali :

Bila bersedia kembali bekerja

diberikan peringatan

Bila tidak bersedia masuk kerja proses

PHK

14

30 Hari sebelumnya

Tetap melaksanakan kewajiban

Pengusaha bisa menunda bila Pekerja/

Buruh untuk menyelesaikan

kewajibannya

15

PEKERJA MENGUNDURKAN DIRI :

Karena memang belum dilaksanakan/

belum dipenuhi ( hak cuti, Kepersertaan

Jamsostek Upah Minimum, Upah

minimum Sektoral dll) pengusaha harus

memenuhi.

Karena beda penafsiran maka harus

dirundingkan dan diselesaikan sesuai

dengan mekanisme

16

PERSELISIHAN HAK ( NORMATIF )

Adanya tuntutan lebih dari yang sudah diatur dalam

PK, PP PKB dan UU ( Normatif )

Kasus yang sering timbul, kenaikan upah, uang

transport, uang makan, Kesejahteraan Jamsos dan

Syarat Kerja lain.

Pengusaha harus melayani untuk melakukan proses

perundingan Bipartit, dan bila tidak selesai di proses

sesuai dengan mekanisme

17

PERSELISIHAN KEPENTINGAN

Pemerintah, Pengusaha, Pekerja harus

mengusahakan agar jangan terjadi PHK.

Bila tidak bisa dihindarkan, PHK wajib dirundingkan

antar pengusaha, Pekerja/buruh dan Serikat

pekerja/serikat buruh bila ada.

Bila tidak tercapai kesepakatan Pengusaha hanya

dapat melakukan PHK setelah ada penetapan dari

Lembaga atau PHI ( Proses ).

18

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA :

Panggil yang bersangkutan dan Ketua SP/SB

Jelaskan pokok permasalahan sehingga terjadi

PHK

Bicarakan masalah hak dan kewajiban sesuai

aturan/ negoisasi.

Setiap perundingan dibuat risalah

Bila selesai dibuat Kesepakatan Bersama dan

didaftar di PHI

Perundingan paling lama 30 hari

Bila tidak selesai dicatatkan

19

PROSES PHK ( DALAM BIPARTIT )

Kalau pekerja tidak banyak kumpulkan

semua diberi penjelasan.

Jelaskan permasalahan/ kesulitan

perusahaan dan langkah yang telah

diambil

Tahapan pekerja yang akan di PHK, PKWT,

Usia pensiun, penawaran pengunduran diri,

kuwalitas yang rendah.

20

PHK MASSAL LANGKAH YANG DIAMBIL :

Berdasarkan keputusan MK PHK Kesalahan berat

harus dibuktikan dengan putusan PN

Langkah pengusaha

a. kumpulkan bukti dan data kesalahan pekerja

b. Siapkan saksi-saksi yang memberatkan

Pekerja/Buruh

c. Laporkan pihak yang berwajib ( kepolisian )

d. Bila ada putusan baru proses PHK

21

PHK KESALAHAN BERAT

MOGOK KERJA

Tindakan Pekerja/ Buruh yang direncanakan dan

dilaksanakan secara bersama-sama dan atau SP/SB

untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan

Menghadapi hal seperti ini pengusaha kadang

panik apa yang harus dilakukan :

1.Duduk satu meja SP/SB atau wakil pekerja

2.Kalau pekerja tidak mau perwakilannya saja dan

semua mau ikut, ditunjuk jubir

22

3. Agar pihak manajemen menanyakan pokok

permasalahannya/ yang dituntut utk dicatat.

4. Bila ada yang normatif belum dilaksanakan wajib

memberikan jawaban yang tegas/ atau

pernyataan kapan akan dilaksanakan, baru

tuntutan non normatif yang dibicarakan satu

persatu.

5. Kalau ada perkara/ tuntutan yang sulit disepakati,

maka beralih membicarakan yang lain.

6. Buatkan risalah perundingan semua hal yang

dibicarakan, buatlah kesepakatan bila dicapai

kesepakatan

7. Bila Manajemen tidak sanggup menghadap

menghubungi Dinas/Kantor Tenaga Kerja

setempat23

KEPUTUSAN

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK

INDONESIA

NO: Kep.232/MEN/2003

TENTANG

AKIBAT HUKUM MOGOK KERJA YANG TIDAK SAH

SEBAGAI PELAKSANAAN PASAL 142 Ayat (2) UU NO: 13

Tahun 2003

• MOGOK KERJA MERUPAKAN HAK DASAR PEKERJA / BURUH DAN / ATAU

SP / SB YANG DILAKUKAN SECARA SAH, TERTIB DAN DAMAI SEBAGAI

AKIBAT GAGALNYA PERUNDINGAN.

• MOGOK KERJA TIDAK SAH APABILA DILAKUKAN :

a. BUKAN AKIBAT GAGALNYA PERUNDINGAN;

DAN / ATAU

b.TANPA PEMBERITAHUAN KEPADA PENGUSAHA DAN INSTANSI YANG

BERTANGGUNG JAWAB DI BIDANG KETENAGAKERJAAN; DAN / ATAU

c. DENGAN PEMBERITAHUAN KURANG DARI 7 (TUJUH) HARI

SEBELUM PELAKSANAAN MOGOK KERJA; DAN / ATAU

d. ISI PEMBERITAHUAN TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL

140 AYAT (2) HURUF a, b, c DAN d UU NO: 13 TAHUN

2003.

• MOGOK KERJA PADA PERUSAHAAN YANG MELAYANI KEPENTIGAN

UMUM DAN / ATAU PERUSAHAAN YANG JENIS KEGIATANNYA

MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN JIWA MANUSIA, YANG DILAKUKAN

OLEH PEKERJA / BURUH YANG SEDANG BERTUGAS DI KUALIFIKASIKAN

SEBAGAI MOGOK KERJA TIDAK SAH.

2

• GAGALNYA PERUNDINGAN ADALAH TIDAK TERCAPAINYA KESEPAKATAN

PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG DAPAT

DISEBABKAN KARENA :

PENGUSAHA TIDAK MAU MELAKUKAN PERUNDINGAN WALAUPUN SP

/ SB ATAU PEKERJA / BURUH TELAH MEMINTA SECARA TERTULIS

KEPADA PENGUSAHA 2 (DUA) KALI DALAM TENGGANG WAKTU 14

(EMPAT BELAS) HARI KERJA; ATAU

PERUNDINGAN-PERUNDINGAN YANG DILAKUKAN MENGALAMI JALAN

BUNTU YANG DINYATAKAN OLEH PIHAK DALAM RISALAH

PERUNDINGAN.

• PEMBERITAHUAN MOGOK KERJA SEKURANG-KURANGNYA MEMUAT :

a. WAKTU (HARI, TANGGAL, DAN JAM) DIMULAI DAN DIAKHIRI MOGOK

KERJA;

b. TEMPAT MOGOK KERJA;

c. ALASAN DAN SEBAB MENGAPA HARUS MELAKUKAN MOGOK KERJA;

DAN

d. TANDA TANGAN KETUA DAN SEKRETARIS DAN / ATAU MASING-

MASING KETUA DAN SEKRETARIS SP / SB SEBAGAI PENANGGUNG

JAWAB MOGOK KERJA.

3

PEKERJA / BURUH YANG MELAKUKAN MOGOK KERJA SECARA TIDAK

SAH DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI MANGKIR.

PENGUSAHA MELAKUKAN PEMANGGILAN KEPADA PEKERJA SECARA

PATUT DAN TERTULIS UNTUK KEMBALI BEKERJA, SEBANYAK 2 (DUA)

KALI BERTURUT-TURUT DALAM TENGGANG WAKTU 7 (TUJUH) HARI.

PEKERJA / BURUH YANG TIDAK MEMENUHI PANGGILAN DIANGGAP

MENGUNDURKAN DIRI.

MOGOK KERJA YANG DILAKUKAN SECARA TIDAK SAH YANG

MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA MANUSIA YANG BERHUBUNGAN

DENGAN PEKERJAANNYA DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI KESALAHAN

BERAT.4

DALAM HAL MOGOK KERJA AKAN DILAKUKAN OLEH PEKERJA / BURUH

YANG TIDAK MENJADI ANGGOTA SP / SB MAKA PEMBERITAHUAN

DITANDATANGANI OLEH PERWAKILAN PEKERJA / BURUH YANG DITUNJUK

SEBAGAI KOORDINATOR DAN / ATAU PENANGGUNG JAWAB MOGOK

KERJA.

152

PROSEDUR PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

MEDIASI

HAL-HAL YANG PERLU DICERMATI :

pejabat yang sudah menangani (Pemerintah)

masih banyak anggapan bahwa aparat pemerintah sering “berpihak”

lamban dalam menangani kasus/perkara

153

HAL-HAL YANG KRUSIAL

KONSILIASI


Lebih transparan, karena dipilih oleh para pihak;

Orang biasa (swasta)

154

HAL-HAL YANG KRUSIAL

ARBITRASE


Lebih transparan, karena dipilih oleh para pihak.

Cepat penyelesaiannya.

Belum banyak berlaku di Indonesia.

Pembiayaan dari para pihak sehingga dipertanyakan”apakah populer” penyelesaian melalui arbitrase.

JENIS-JENIS PERSELISIHAN

PERSELISIHAN :

• HAK;

• KEPENTINGAN;

• PHK

• ANTAR SP/SB

PENGADILAN HI MEMERIKSA DAN MEMUTUS :

- TINGKAT PERTAMA : HAK DAN PHK

- TINGKAT PERTAMA DAN TERAKHIR :

KEPENTINGAN DAN ANTAR SP/SB

155

156

BIPARTIT DISNAKER

KONSILIASI

•Kepentingan

• PHK

• Antar SP/SB

ARBITRASE

•

Kepentingan

• Antar SP/SB

MEDIATORgaga

l

PHI

MA

HAKPHK

PEMBATALAN

157

W A K T U

7 hari 10 hari10 hari 3 hari

Penelitian

tentang

duduknya

perkara

Persetujuan

Bersama

(PB)

Sidang

Mediasi

Sikap

Para

Pihak

158

W A K T U

7 hari 10 hari10 hari 3 hari

Penelitian

tentang

duduknya

perkara

Persetujua

n Bersama

(PB)

Sidang

konsiliasi

Sikap para

pihak

159

W A K T U

29 hari 7 hari7 hari7 hari7 hari7 hari

Penetapan

Majelis

Hakim

Sidang I Pemanggilan

Sidang II

Pemanggilan

Sidang III

PUTUSAN Pemberitahuan

Putusan

Penerbitan

Salinan

Putusan

W A K T U

14 hari 7 hari

Pengiriman

160

W A K T U

30 hari30 hari30 hari

BIPARTIT MEDIASI/

KONSILIASI

PENGADILAN HI MAHKAMAH

AGUNG

50 hari

161

W A K T U

max. 14 harimax. 14 hari7 hari7 hari

Sikap dan

penetapa

nmajelis

hakim

Penentuan

majelis,

hari dan

tempat

sidang

Jawaban Pembuktian

Matakuliah ketenagakerjaan

Documents

Transcript of Matakuliah ketenagakerjaan