EDIS I 12/2012

Kinerja Kementerian Perhubungan Tahun 2012

Majalah Kementerian PerhubunganNo.STT. No. 349 SK/Ditjen PPG/STT 1976

ISSN : 0853179X

PembinaMenteri Perhubungan RI

Wakil Menteri Perhubungan RI

PenasehatSekretaris Jenderal Kementerian PerhubunganInspektur Jenderan Kementerian Perhubungan

Dirjen Perhubungan Darat Dirjen Perhubungan Laut

Dirjen Perhubungan UdaraDirjen Perkeretaapian

Kepala Badan Pengembangan SDM PerhubunganKepala Badan Litbang Perhubung

PengarahKepala Pusat Komunikasi Publik

Penanggung Jawab/Pemimpin UmumEuis Eliany Kusumah

Pelaksana Pimpinan RedaksiNina Anggraeni

EditorNuris Rochmadi

Fransiskus Agung Setiawan

Dewan RedaksiProf.Dr.H.K.Martono SH LLMIr. Drs. Djoko Setijowarno, MT

Mia ErmayaBadrul Ulum

Gatut AribowoRisky Rahardjo

Sekretaris RedaksiTyasmithaYosephinMifdhal

PhotographerPainoHerdinWisnu

Hari BuyungHari Supriyono

KaryotoElvis Sendouw

Creative DesignFranky Houtman

Agnesia Cindy

Alamat RedaksiJl. Medan Merdeka Barat No.8, Jakarta PusatTelp. (021) 3504631, 3811308 Ext. 1122, 1419

Fax (021) 3504631, 3511809e-mail: puskompublik@dephub.go.id

PenerbitKementerian Perhubungan RI

3

EDIT

ORIA

LTR

AN

SMED

IA |

Edis

i 12

| 201

2

Transportasi mempunyai peranan yang penting dan strategis di

dalam mendukung, mendorong dan menunjang segala aspek

kehidupan baik dalam pembangunan politik, ekonomi, sosial

budaya dan pertahanan keamanan.

Oleh karena itu, Kemenhub telah menyusun Rencana Strategis

(RENSTRA) Kementerian Perhubungan Tahun 2010-2014. Sasaran yang

hendak dicapai dalam RENSTRA Kemenhub adalah: Meningkatnya

keselamatan, keamanan, dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi

sesuai Standar Pelayanan Minimal; Meningkatnya aksesibilitas masyarakat

terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong

pengembangan konektivitas antar wilayah; Meningkatnya kapasitas sarana

dan prasarana transportasi untuk mengurangi backlog dan bottleneck kapasitas infrastruktur transportasi; Peningkatan kualitas SDM dan

melanjutkan restrukturisasi kelembagaan serta reformasi regulasi;

Terwujudnya pengembangan teknologi transportasi yang efisien dan ramah

lingkungan sebagai antisipasi terhadap perubahan iklim.

Lebih lanjut, untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, Pemerintah sejak

tahun 2011 telah menyusun kebijakan Masterplan Percepatan dan Perluasan

Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Implementasi dari MP3EI ini

adalah penciptaan 6 koridor ekonomi yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan,

Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara dan Papua-Kepulauan Maluku, dimana

mutlak membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai termasuk di

dalamnya sektor perhubungan.

Peran sektor perhubungan di sini adalah ikut mendorong terciptanya

konektivitas baik intra wilayah maupun antar wilayah dengan tujuan

menghubungkan pusat-pusat ekonomi utama dalam setiap koridor dan

antar koridor. Pada prinsipnya tidak ada hal yang bertentangan menyangkut

kebijakan dan pola perencanaan pembangunan transportasi yang telah

disusun Kementerian Perhubungan dengan perkembangan strategis terbaru

seperti implementasi MP3EI.

Hal ini mengingat pada prinsipnya penyusunan MP3EI juga sudah selaras

mengacu Sistem Transportasi Nasional (Sistranas), dan MP3EI merupakan

dokumen yang bersifat melengkapi dokumen Rencana Pembangunan Jangka

Panjang (RPJP). Oleh karena itu dokumen MP3EI ini menjadi acuan dalam

penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Rencana

Strategis 5 tahunan) yang diterjemahkan menjadi Rencana Kerja setiap

tahunnya.

Lebih dari itu, ada banyak capaian yang

dilakukan oleh Kemenhub di tahun 2012 untuk

menggapai RENSTRA 2010-2014 dan mewujudkan

MP3EI. Semuanya dilakukan demi kepentingan

dan kesejahteraan Rakyat Indonesia. Dengan

tetap mengakui adanya kekurangan, maka untuk

tahun depan Kemenhub bertekad meningkatkan

kinerjanya dengan penuh harapan. n

EDITORIAL

EDIS I 12/2012

Kinerja Kementerian Perhubungan Tahun 2012

CAPAIAN KINERJA KEMENHUB 2012

Sumber Foto: wwww. flickr.com

TRAN

S IS

I

4

TRA

NSM

EDIA

| Ed

isi 1

2 | 2

012

Trans Utama

TRANS ISI TRANSMEDIA Edisi 12 Tahun 2012

6

48

1223

Trans News

n KEMENHUB Deklarasikan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi44 - 47

Trans Moda Udaran Operator Jasa Transportasi Diminta Tidak Cepat Puas48

1230

Kolom Opinin Kebijakan Pembatasan Kendaraan Pribadi30 - 33

n Para Menteri Transportasi ASEAN Sepakati Konektivitas40 - 41

n Petugas Pelayanan Terpadu Satu Dituntut Profesional43n Dibuka Wacana Pembangunan Jalur Khusus Motor42

Trans Moda Daratn Bentuk Karakter “Budaya Selamat” Sedini Mungkin49

49

n Konektivitas ASEAN38 - 39

n Indonesia-Australia Kerja Sama Tingkatkan Standar Transportasi36 - 37

n Bersinergi Membangun Transportasi menuju Indonesia Sejahtera23 - 29n Kinerja Kementerian Perhubungan Tahun 20126 - 22

n Kemenhub akan Wujudkan Angkutan Khusus Ternak34 - 35

5

TRAN

S IS

ITR

AN

SMED

IA |

Edis

i 12

| 201

2

Trans Moda Laut

Trans Sejarahn Lapangan Udara Pitu Strep Morotai

Trans Unikn KLB Pembawa Presiden Pertama Hijrah ke Yogyakarta

58- 59

n Kementerian Perhubungan Komitmen dalam Peningkatan

Keselamatan Pelayaran Standar Kapal Non Konvensi

Transiklopedian 19 Jenis Lokomotif Kereta Api yang Digunakan di Indonesia

72 - 73

Trans Teknon Presiden Mencoba Mobil Listrik Buatan UGM 62 - 63

Trans Wisatan Pulo Kemaro, Paduan Wisata Kebudayaan dan Keagamaan

68 - 71

52

60

68

64 - 68

50 - 53

Trans Featuren Syafei dan tantangan Menjadi Masinis

60 - 61

62

Trans Moda KAn Lokomotif Diesel Hidrolik CC 30054 - 57

TRAN

S U

TAM

A

6

TRA

NSM

EDIA

| Ed

isi 1

2 | 2

012

Transportasi mempunyai

peranan yang penting

dan strategis di dalam

mendukung, mendorong

dan menunjang segala aspek

kehidupan baik dalam pembangunan

politik, ekonomi, sosial budaya dan

pertahanan keamanan. Oleh karena

itu, Kementerian Perhubungan

bekerja keras sepanjang tahun

2012 ini untuk mewujudkan sistem

transportasi yang andal.

Demikian diungkap Menteri

Perhubungan, EE Mangindaan dalam

Jumpa Pers Akhir Tahun 2012 yang

diselenggarakan di Kementerian

Perhubungan, Jakarta (20/12/2012).

KINERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2012

“Dalam rangka mewujudkan peran

strategis transportasi tersebut

maka telah disusun Rencana

Strategis (RENSTRA) Kementerian

Perhubungan Tahun 2010-2014 yang

dituangkan dalam Keputusan Menteri

Perhubungan No KM 7 Tahun 2010,”

kata Mangindaan.

RENSTRA Kementerian

Perhubungan ini pada dasarnya

merupakan tindak lanjut penjabaran

tugas sektoral transportasi dari

Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJM) Nasional 2010-

2014 yang ditetapkan dengan

Peraturan Presiden No. 5 Tahun

2010. Keberadaan RENSTRA

Kementerian Perhubungan ini

kemudian menjadi pedoman

dalam penyelenggaran dan

pembangunan transportasi

periode tahun 2010 – 2014 dengan

sasaran-sasaran yang ditetapkan

sebagai berikut:

Pertama, meningkatnya

keselamatan, keamanan, dan

pelayanan sarana dan prasarana

transportasi sesuai Standar

Pelayanan Minimal; Kedua, meningkatnya aksesibilitas

masyarakat terhadap pelayanan

sarana dan prasarana transportasi

guna mendorong pengembangan

konektivitas antar wilayah;

TRAN

S U

TAM

A

6

TRA

NSM

EDIA

| Ed

isi 1

2 | 2

012

Foto

: Fra

ns A

gung

S

7

TRAN

S U

TAM

ATR

AN

SMED

IA |

Edis

i 12

| 201

2

Ketiga, meningkatnya kapasitas

sarana dan prasarana transportasi

untuk mengurangi backlog dan

bottleneck kapasitas infrastruktur

transportasi; Keempat, peningkatan

kualitas SDM dan melanjutkan

restrukturisasi kelembagaan

serta reformasi regulasi; Kelima, terwujudnya pengembangan teknologi

transportasi yang efisien dan ramah

lingkungan sebagai antisipasi

terhadap perubahan iklim.

Mengacu RENSTRA Kementerian

Perhubungan Tahun 2010-

2014 disusun rencana kerja

tahunan (renja) yang memuat

program-program pembangunan

transportasi sesuai arah kebijakan

masing-masing sub sektor yaitu

Transportasi Darat, Transportasi

Perkeretaapian, Transportasi

Laut, Transportasi Udara, Badan

Penelitian dan Pengembangan,

Badan Pengembangan Sumber Daya

Manusia, Inspektorat Jenderal, dan

Sekretariat Jenderal.

Selama 3 tahun terakhir yaitu

mulai tahun 2010 hingga 2012,

jumlah total pagu anggaran yang

diterima Kementerian Perhubungan

mengalami kenaikan. Pada tahun

2010 tercatat total pagu Rp. 17,8

trilyun (pagu definitif Rp 15,8 trilyun),

tahun 2011 Rp. 23, 3 trilyun (pagu

definitif Rp 22,1 trilyun) dan tahun

2012 Rp. 33,8 trilyun (pagu definitif

Rp. 28,1 trilyun) . Sementara itu

tingkat penyerapan yang berhasil

dicapai pada tahun 2012 posisi

sampai dengan bulan November

adalah 63,2% diprediksikan

pada akhir tahun akan mencapai

88,85%. Dibandingkan tahun-tahun

sebelumnya prosentase penyerapan

ini tidak jauh berbeda yaitu pada

tahun 2010 tercatat sebesar 86,9%

dan tahun 2011 sebesar 85,86%.

Namun apabila dilihat dari jumlah

rupiah yang terserap terdapat

peningkatan mengingat jumlah total

pagu anggarannya juga meningkat.

Meskipun cenderung mengalami

kenaikan jumlah total pagu setiap

tahunnya, anggaran yang disediakan

Pemerintah melalui APBN untuk

sektor perhubungan masih jauh

dari kebutuhan sesungguhnya.

Tiga tahun terakhir rata rata APBN

hanya memenuhi 52,1 % dari

kebutuhan anggaran yang diajukan,

7

TRAN

S U

TAM

ATR

AN

SMED

IA |

Edis

i 12

| 201

2

Foto

: Fra

ns A

gung

S

TRAN

S U

TAM

A

8

TRA

NSM

EDIA

| Ed

isi 1

2 | 2

012

seperti misalnya pada tahun 2012

ini dari kebutuhan anggaran yang

diajukan Rp. 45,5 trilyun APBN

hanya memenuhi Rp. 28,1 trilyun

(pagu definitif) yang berarti hanya

61,8%. Ketimpangan pembiayaan

sektor perhubungan akan semakin

terlihat apabila merujuk kebutuhan

yang seharusnya dipenuhi untuk

pembangunan sektor perhubungan.

Dalam kurun waktu 2010 – 2015

untuk mengejar target pertumbuhan

ekonomi sebesar 6,3% per tahun,

seharusnya dibutuhkan pembiayaan

sebesar Rp. 1.626 trilyun hanya

untuk sektor perhubungan, pada

kenyataannya APBN diperkirakan

hanya mampu memenuhi lebih

kurang 7 % atau senilai Rp. 119,7

trilyun.

Untuk mengejar pertumbuhan

ekonomi, Pemerintah sejak tahun

2011 telah menyusun kebijakan

Masterplan Percepatan dan

Perluasan Pembangunan Ekonomi

Indonesia (MP3EI). Implementasi

dari MP3EI ini adalah penciptaan

6 koridor ekonomi yaitu Sumatera,

Jawa, Kalimantan, Sulawesi,

Bali-Nusa Tenggara dan Papua-

Kepulauan Maluku, dimana

mutlak membutuhkan dukungan

infrastruktur yang memadai termasuk

di dalamnya sektor perhubungan.

Peran sektor perhubungan

di sini adalah ikut mendorong

terciptanya konektifitas baik intra

wilayah maupun antar wilayah

dengan tujuan menghubungkan

pusat-pusat ekonomi utama dalam

setiap koridor dan antar koridor.

Pada prinsipnya tidak ada hal yang

bertentangan menyangkut kebijakan

dan pola perencanaan pembangunan

transportasi yang telah disusun

Kementerian Perhubungan dengan

perkembangan strategis terbaru

seperti implementasi MP3EI.

Hal ini mengingat pada prinsipnya

penyusunan MP3EI juga sudah

selaras mengacu Sistem Transportasi

Nasional (Sistranas), dan MP3EI

merupakan dokumen yang bersifat

melengkapi dokumen Rencana

Pembangunan Jangka Panjang

(RPJP). Oleh karena itu dokumen

MP3EI ini menjadi acuan dalam

penyusunan dokumen Rencana

Pembangunan Jangka Menengah

(Rencana Strategis 5 tahunan) yang

diterjemahkan menjadi Rencana

Kerja setiap tahunnya.

Namun seperti halnya dialami

oleh sektor/ kementerian lain,

upaya untuk menarik investasi

swasta di sektor perhubungan

ini belum membuahkan hasil

sesuai dengan yang diharapkan.

Reformasi kebijakan yang menjadi

aspek fundamental agar swasta

dapat terlibat dalam pembangunan

transportasi sebenarnya telah

selesai dilaksanakan Kementerian

Perhubungan secara tuntas.

Namun hal ini belum cukup mampu

untuk mendorong swasta masuk,

sehingga masih terus dilaksanakan

strategi dan langkah-langkah

lain yang dikoordinasikan secara

bersama dengan instansi lain

seperti Bappenas, Kantor Menko

“Meskipun statistik penerbangan

komersial menunjukkan

peningkatan yang signifikan, Pemerintah

tetap menjalankan kewajiban

penyelenggaraan angkutan penerbangan perintis untuk daerah-

daerah terpencil.”

TRAN

S U

TAM

A

8

TRA

NSM

EDIA

| Ed

isi 1

2 | 2

012

Foto

: Fra

ns A

gung

S

9

TRAN

S U

TAM

ATR

AN

SMED

IA |

Edis

i 12

| 201

2

Perekonomian dan Kementerian

Keuangan. Seperti diketahui saat

ini guna menarik investasi swasta

untuk semua sektor infrastruktur

(tidak hanya perhubungan) melalui

mekanisme KPS, telah dilakukan

pemisahan yang jelas antara fungsi

regulator dan operator. Untuk

penyiapan/ pengemasan proyek agar

menarik investor dilakukan oleh

BUMN PT (Persero) Sarana Multi

Infrastruktur (SMI), sementara untuk

pemberian jaminan pemerintah

dilakukan oleh BUMN PT (Persero)

Penjaminan Infrastruktur Indonesia

(PII) dan untuk kebutuhan penyediaan

dana talangan dilakukan oleh Pusat

Investasi Pemerintah (PIP) yang

merupakan BLU dibawah naungan

Kementerian Keuangan.

Dengan peningkatan upaya dan

strategi tersebut, saat ini di sektor

perhubungan telah selesai dilakukan

pra studi kelayakan terhadap proyek

Terminal Pelabuhan Karang Ampo,

Karang Asem Bali yang bernilai USD

36 juta dan sedang dilaksanakan pra

studi kelayakan untuk Bandar Udara

Banten Selatan di Pandeglang Banten

senilai USD 214 juta. Sementara

itu untuk dua proyek perhubungan

yang semula direncanakan akan

ditawarkan melalui skema KPS pada

akhirnya Pemerintah memutuskan

opsi lain yaitu dengan bentuk

penugasan khusus kepada BUMN.

Dua proyek tersebut adalah

pembangunan Pelabuhan Kalibaru

sebagai bagian dari perluasan

Pelabuhan Tanjung Priok

dimana Pemerintah memberikan

penugasan kepada PT Pelindo II

dan pembangunan konektivitas

kereta api komuter ke wilayah

Bandara Soekarno-Hatta, dimana

Pemerintah memberikan penugasan

kepada PT Kereta Api Indonesia.

“Keputusan ini diambil Pemerintah

mengingat kebutuhan yang sudah

sangat mendesak sementara

apabila menggunakan skema

KPS akan membutuhkan waktu

yang lebih lama. Kedua proyek ini

dalam pembiayaannya sepenuhnya

diusahakan oleh BUMN yang ditunjuk

tanpa membebani APBN,” tutur

Mangindaan.

Kementerian Perhubungan juga

telah melakukan berbagai upaya

peningkatan dalam hal pengawasan

dan tata kelola, yang menjadi satu

rangkaian pelaksanakan kebijakan

reformasi birokrasi. Upaya untuk

mempercepat reformasi birokrasi

telah dimulai pada tahun 2011 lalu

dengan dikeluarkannya Keputusan

Menteri Perhubungan Nomor Nomor

KP.159 Tahun 2011 Tanggal 09 Maret

2011 tentang Reformasi Birokrasi.

Tindak lanjut dari keputusan tersebut

pada saat ini telah dibentuk Tim

Reformasi Birokrasi Kementerian

9

TRAN

S U

TAM

ATR

AN

SMED

IA |

Edis

i 12

| 201

2Fo

to: F

rans

Agu

ng S

TRAN

S U

TAM

A

10

TRA

NSM

EDIA

| Ed

isi 1

2 | 2

012

Perhubungan yang bertugas untuk

melaksanakan program reformasi

birokrasi meliputi: manajemen

perubahan, penataaan peraturan

perundangan, penataan dan

penguatan organisasi, penataan

tata laksana, penataan sistem

manajemen SDM aparatur, penguatan

pengawasan, penguatan akuntabilitas

kinerja, penguatan kualitas pelayanan

publik serta monitoring dan evaluasi.

Beberapa langkah nyata pada

tahun 2012 telah dilakukan. Untuk

penguatan pengawasan internal

misalnya saat ini Kementerian

Perhubungan melakukan koordinasi

dengan BPKP guna menyusun

desain penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Interen Pemerintah

(SPIP), serta meningkatkan peran

Aparat Pengawasan Interen

Pemerintah sebagai quality assurance dan consulting. Selain itu Inspektorat

Jenderal Kementerian Perhubungan

yang menjadi leading sector percepatan reformasi birokrasi pada

tahun ini telah melaksanakan pula

salah satu sub program monitoring

yaitu Persiapan Pelaksanaan

Pedoman Penilaian Mandiri

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

(PMPRB) online yang nantinya hasil

reformasi Birokrasi Kementerian bisa

diakses secara online.

Tidak hanya dalam hal

pengawasan, upaya peningkatan

pelayanan publik pada tahun 2012

telah mencatat sebuah keberhasilan

yang cukup berarti dengan

diresmikannya sistem Pelayanan

Terpadu Satu Atap (PTSA) Direktorat

Jenderal Perhubungan Laut.

“Keberadaan PTSA dengan 16 loket

dalam satu layanan terpadu satu atap

ini diharapkan akan memberikan

kemudahan dan kenyamanan

pelayanan terkait dengan berbagai

perijinan di sub sektor perhubungan

laut. Perbaikan kinerja pengawasan

dan pelayanan ini terus diperkuat

pula dengan kebijakan yang bersifat

pembinaan,” ujar Mangindaan.

Dalam hal pengawasan, lanjutnya,

telah dilakukan program pembinaan

dengan memberikan penilaian dan

penghargaan kepada Unit Pelaksana

Teknis yang memiliki kinerja

pelaksanaan anggaran yang baik,

dimana pada tahun 2013 nanti akan

diperluas ke lingkungan Satuan Kerja

(Satker) di lingkungan Kementerian

Perhubungan. Diharapkan pembinaan

dengan melalui cara seperti ini

akan dapat mendorong tata kelola

anggaran yang lebih baik, sehingga

akan memberikan kontribusi pada

upaya untuk pencapaian opini wajar

tanpa pengecualian dari BPK.

Sementara itu dalam hal

pembinaan pelayanan telah pula

dilakukan penilaian dan pemberian

penghargaan pelayanan prima yang

TRAN

S U

TAM

A

10

TRA

NSM

EDIA

| Ed

isi 1

2 | 2

012

Foto

: Dok

.Pus

kom

Pub

lik/P

n

11

TRAN

S U

TAM

ATR

AN

SMED

IA |

Edis

i 12

| 201

2

dilakukan 2 tahun sekali. Pada tahun

2012 kegiatan ini telah memberikan

penilaian dan penghargaan terhadap

unit layanan publik yang terdiri dari

UPT Subsektor Perhubungan, BUMN

dan Swasta. Dari 132 unit pelayanan

publik yang dinilai, yang memperoleh

penghargaan pelayanan prima

sebanyak 118 Unit layanan dengan

kategorisasi pelayanan: Prima Utama

sebanyak 22 buah, Prima Madya

sebanyak 69 buah, Prima Pratama

sebanyak 27 buah.

Langkah-langkah reformasi

birokrasi yang dilakukan

Kementerian Perhubungan ternyata

berhasil mendapatkan apresiasi

dari kelembagaan pengawasan

eksternal. Tercatat pada tahun 2012

Kementerian Perhubungan berhasil

mendapat predikat terbaik dalam

Penilaian Inisatif Anti Korupsi (PIAK)

yang diselenggarakan oleh Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Dalam keikutsertaannya yang

ketiga kali tersebut Kementerian

Perhubungan mendapatkan

total nilai 7,65, merupakan nilai

tertinggi dari seluruh peserta yang

berjumlah 23 instansi pusat dan

13 instansi daerah. Komponen

penilaian yang mendapatkan nilai

tinggi diantaranya menyangkut akses

publik untuk mendapatkan informasi,

mekanisme pengaduan masyakat dan

transparansi pengadaan barang dan

jasa. Penghargaan lain yang didapat

adalah menyangkut mekanisme

penyelenggaraan barang dan jasa

melalui e-procurement, dimana

Layanan Pengadaan Secara Elektronik

(LPSE) Kementerian Perhubungan

mendapatkan penilaian terbaik pada

kategori Organizational Transformation

atau LPSE yang banyak memfasilitasi

lelang dengan akselerasi tertinggi,”

urai Mangindaan.

Penghargaan yang diperoleh

tersebut, menurut Mangindaan, tentu

memberikan kebanggaan tersendiri

bagi Kementerian Perhubungan,

walaupun disadari bahwa tetap masih

banyak yang harus dilakukan dalam

rangka implementasi reformasi

birokrasi. Untuk itu pada bulan

“Keberadaan PTSA dengan 16 loket dalam

satu layanan terpadu satu atap ini diharapkan akan memberikan kemudahan

dan kenyamanan pelayanan terkait dengan

berbagai perijinan di sub sektor perhubungan laut. Perbaikan kinerja

pengawasan dan pelayanan ini terus

diperkuat pula dengan kebijakan yang bersifat

pembinaan.”

11

TRAN

S U

TAM

ATR

AN

SMED

IA |

Edis

i 12

| 201

2

Foto

: Dok

.Pus

kom

PU

blik

/RR

TRAN

S U

TAM

A

12

TRA

NSM

EDIA

| Ed

isi 1

2 | 2

012

Desember 2012 Kementerian

Perhubungan mencanangkan

pembangunan Zona Intregitas

Menuju Wilayah Bebas Korupsi

di lingkungan Kementerian

Perhubungan.

Pencanangan ini diharapkan

akan semakin mendorong dan

mempercepat proses pelaksanaan

reformasi birokrasi di lingkungan

Kementerian Perhubungan,

mengingat perubahan yang

harus dilaksanakan seringkali

menyentuh hal-hal mendasar dari

kultur birokrasi yang terbangun

lama sebelumnya. Proses ini

jelas membutuhkan waktu, oleh

karena itu harus terus didorong

dan dilaksanakan secara konsisten

agar pada akhirnya nanti benar-

benar teruwjud birokrasi yang

profesional, melayani, transparan

dan akuntabel bebas dari KKN.

Kinerja Sub Sektor Perhubungan

Pelaksanaan program

pembangunan transportasi di

tahun 2012, telah menghasilkan

berbagai capaian. Di sub sektor

perhubungan darat khususnya

di bidang keperintisan telah

ditetapkan subsidi angkutan

perintis jalan sebanyak 169 trayek

di 25 propinsi dan pengadaan

bus perintis perintis sebanyak 65

unit. Dibandingkan dengan tahun

sebelumnya terdapat peningkatan

dimana untuk tahun 2011 subsidi

perintis jalan tercatat 157 trayek

dan pengadaan bus perintis

sebanyak 48 unit. Sementara itu

untuk angkutan penyeberangan

pada tahun 2012 pemerintah

menyelenggarakan subsidi pada

135 lintasan, dimana terdapat

peningkatan pula dibanding tahun

2011 yang tercatat sebanyak 117

lintasan. Penyelenggaraan subsidi

keperintisan merupakan kewajiban

Pemerintah untuk melayani

masyarakat di wilayah-wilayah

terpencil agar mereka tetap memiliki

aksesibiltas terhadap pelayanan

transportasi.

Selain keperintisan, sub sektor

perhubungan darat pada tahun 2012

juga terus meningkatkan upaya

untuk pembenahan transportasi

perkotaan di berbagai kota di

Indonesia. Transportasi perkotaan

merupakan salah satu permasalahan

transportasi darat yang mendesak

untuk dibenahi, namun mengingat

segala kewenangan menyangkut

transportasi perkotaan ada pada

Pemerintah Daerah setempat, maka

upaya yang dilakukan Kementerian

Perhubungan lebih banyak bersifat

pembinaan.

“Penataan sistem angkutan

perkotaan secara menyeluruh dan

pengembangan angkutan umum

massal perkotaan berbasis bus

merupakan alternatif pembenahan

yang diharapkan dapat dilaksanakan

oleh pemerintah daerah. Sampai

dengan tahun 2012 telah terdapat

13 kota yang mencoba menerapkan

sistem angkutan masal berbasis bus

“Tercatat pada tahun 2012 Kementerian Perhubungan

berhasil mendapat predikat terbaik dalam Penilaian Inisatif Anti Korupsi (PIAK) yang

diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam

keikutsertaannya yang ketiga kali tersebut

Kementerian Perhubungan mendapatkan total nilai

7,65, merupakan nilai tertinggi dari seluruh

peserta yang berjumlah 23 instansi pusat dan 13

instansi daerah.”

TRAN

S U

TAM

A

12

TRA

NSM

EDIA

| Ed

isi 1

2 | 2

012

Foto

: Elv

is S

13

TRAN

S U

TAM

ATR

AN

SMED

IA |

Edis

i 12

| 201

2

ini,” ucap Mangindaan.

Langkah peningkatan aksesibilitas

masyarakat terhadap pelayanan

transportasi serta peningkatkan

konektifitas wilayah terpencil

melalui program keperintisan juga

dilakukan di sub sektor perhubungan

laut. Pada tahun tahun anggaran

2012 Kementerian Perhubungan

mengalokasikan anggaran sebesar

Rp. 331,8 milyar untuk subsidi

67 trayek pelayaran perintis di

20 propinsi. Jumlah tersebut

mengalami kenaikan dibanding tahun

sebelumnya yang tercatat sebesar

Rp. 279 milyar dengan sebagian besar

trayek ada di Indonesia Timur.

Selain subsidi trayek

pembangunan kapal perintis juga

terus dilakukan sehingga pada tahun

2012 jumlah kapal perintis yang telah

dibangun Pemerintah berjumlah 36

buah kapal, meningkat dari tahun

2011 yang berjumlah 32 kapal. Selain

keperintisan, subsidi angkutan laut

juga dilakukan dalam bentuk PSO

yang diberikan kepada operator (PT

Pelni). Jumlah subsidi dalam bentuk

PSO pada tahun 2012 adalah sebesar

Rp. 897 milyar untuk melayani 24

trayek dan 22 kapal, jumlah ini sedikit

meningkat dibandingkan tahun 2011

yang tercatat Rp. 872 milyar.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan

asas cabotage merujuk Inpres No.

5 Tahun 2005, dari tahun ke tahun

dunia pelayaran nasional telah

mampu meningkatkan jumlah kapal

berbendera Indonesia. Apabila pada

bulan Oktober 2011 jumlah kapal

berbendera Indonesia tercatat

sebanyak 10.784 unit, maka pada

bulan oktober 2012 tercatat sudah

bertambah menjadi 11.629 unit.

Pertambahan terasa cukup sigifikan

terlebih apabila dibandingkan tahun

2005 saat kebijakan ini diberlakukan

dimana jumlah kapal berbendera

Indonesia hanya 6.042 unit.

Dengan kondisi saat ini selama

tiga tahun terakhir secara rata-

rata armada nasional mampu

mempertahankan penguasan pangsa

muatan pelayaran dalam negeri

sebesar 98 %. Kondisi ini cukup

menggembirakan terlebih dari

sisi jumlah perusahaan pelayaran

terdapat kecenderungan kenaikan

pula, dimana pada tahun 2010

tercatat pemegang SIUPAL sebanyak

1885 kemudian berkembang menjadi

2106 pada tahun 2011 dan terakhir

pada tahun 2012 bertambah menjadi

2248.

Di bidang regulasi dan tata kelola,

Ditjen Perhubungan Laut pada tahun

2012 telah melakukan serangkaian

kebijakan penyederhanaan organisasi

yaitu penggabungan syahbandar dan

otoritas pelabuhan dengan melalui

Peraturan Menteri Perhubungan No.

34 tahun 2012 tentang Organisasi

13

TRAN

S U

TAM

ATR

AN

SMED

IA |

Edis

i 12

| 201

2

Foto

: Elv

is S

Kesyahbandaran Utama, Peraturan

Menteri Perhubungan No 35 tahun

2012 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan serta

Peraturan Menteri Perhubungan No.

36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kantor Kesyahbandaraan

dan Otoritas Pelabuhan. “Dengan

adanya langkah ini diharapkan akan

berdampak pada sistem tatalaksana

akan menjadi lebih tertib dan efisien,

demikian pula pelayanan publik juga

akan lebih baik dan efisien karena

masih dalam 1 lingkup wadah

organisasi,” kata Mangindaan.

Seiring dengan tingkat

pertumbuhan ekonomi Indonesia

yang cukup baik dalam beberapa

tahun terakhir ini, bisnis angkutan

penerbangan nasional juga

terus bergerak tumbuh bahkan

dapat dikatakan paling pesat

pertumbuhannya dibandingkan moda-

moda lainnya. Statistik mencatat

bahwa pada 3 tahun terakhir

jumlah penumpang angkutan terus

menunjukkan pertumbuhan.

Pada tahun 2010 total jumlah

penumpang 58.390.593 orang dengan

perincian domestik 51.775.656 orang

dan internasional 6.614.937 orang.

Prosentase pertumbuhan yang dicatat

pada tahun 2010 total adalah 19,62

% dengan perincian domestik 18,18%

dan internasional 32,19%. Sementara

itu pada tahun 2011 tercatat total

jumlah penumpang 68.349.439 orang

dengan perincian domestik 60.197.306

orang dan internasional 8.152.133

orang. Prosentase pertumbuhan yang

dicatat pada tahun 2011 adalah total

17,06% dengan perincian domestik

16,27% dan internasional 23,24%.

Mengenai data jumlah penumpang

untuk tahun 2012 baru tercatat

sampai bulan oktober yaitu sebesar

total 40.845.295 orang dengan

perincian 35.522.576 orang domestik

dan 5.322.719 orang internasional.

Peningkatan jumlah penumpang

domestik ini diikuti pula dengan

penambahan rute penerbangan

komersial domestik menjadi

berjumlah 249 rute pada tahun 2012

dibandingkan pada tahun 2011 yang

tercatat 222 rute.

Meskipun statistik penerbangan

komersial menunjukkan peningkatan

yang signifikan, Pemerintah

tetap menjalankan kewajiban

penyelenggaraan angkutan

penerbangan perintis untuk daerah-

daerah terpencil. Data menunjukkan

pada tahun 2012 Pemerintah

mengalokasikan subsidi perintis

penerbangan senilai lebih kurang Rp.

279,2 milyar untuk melayani 130 rute

di 19 propinsi. Penerbangan perintis

ini terutama diselenggarakan guna

mendukung mobilitas masyarakat

di wilayah wilayah tertentu yang

karena kondisi geografis tidak

memungkinkan menggunakan moda

lain. Sejauh ini dalam pelaksanaannya

penerbangan perintis memang masih

kurang optimal dalam pencapaian

target mengingat seringkali ditemui

kendala di lapangan. Pembatalan

penerbangan karena faktor cuaca/

alam ataupun kerusakan pesawat

merupakan hal-hal yang sering

“Penataan sistem angkutan perkotaan secara menyeluruh dan pengembangan

angkutan umum massal perkotaan berbasis bus merupakan alternatif pembenahan yang diharapkan dapat dilaksanakan oleh

pemerintah daerah. Sampai dengan tahun 2012 telah terdapat 13 kota yang mencoba menerapkan sistem

angkutan massa berbasis bus ini.”

TRAN

S U

TAM

A

14

TRA

NSM

EDIA

| Ed

isi 1

2 | 2

012

Foto

: ww

w.b

logs

pot.

com

Bandara Kualanamu

menjadi kendala di lapangan.

Untuk mendukung pertumbuhan

angkutan udara ini secara rutin

dan bertahap juga dilakukan

pembangunan dan peningkatan

daya dukung prasarana seperti

bandar udara. Salah satu proyek

strategis yaitu pembangunan Bandar

Udara Kualanamu, progress yang

telah dicapai sampai dengan bulan

November 2012 adalah 96,95% untuk

realisasi sektor publik sedangkan

realisasi sektor privat mencapai

80,58%, sehingga secara keseluruhan

progress mencapai 89,76%. Kegiatan

peningkatan daya dukung secara

rutin juga dilakukan terhadap semua

bandar udara yang tidak diusahakan,

yang merupakan Unit Pelaksana

Teknis Ditjen Perhubungan Udara.

Peningkatan daya dukung yang

dilakukan misalnya adalah pelebaran

dan perpanjangan run way, pelapisan

run way dan rehabilitasi terminal

dengan pendanaan murni dari APBN.

Aspek yang masih terkait

dengan peningkatan prasarana

yang sangat erat kaitannya pula

dengan keselamatan adalah navigasi

penerbangan. Pada tahun 2012 ini

telah terbit Peraturan Pemerintah

No. 77 Tahun 2012 yang mendasari

berdirinya Perum Pelayanan

Navigasi Penerbangan Indonesia

(PPNPI). Berdirinya PPNPI yang

telah diperjuangkan sejak lama

dan merupakan amanat UU No. 1

tahun 2009 tentang Penerbangan,

merupakan tonggak penting guna

melakukan peningkatan dan

pengembangan navigasi penerbangan

secara utuh. Melalui PPNPI ini

nantinya pelayanan navigasi

penerbangan akan digabungkan

menjadi satu provider guna

menghasilkan layanan navigasi yang

lebih handal. Meskipun PPNPI baru

akan mulai efektif berfungsi pada

tahun-tahun mendatang bukan

berarti selama ini Pemerintah

tidak memperhatikan keandalan

peralatan navigasi penerbangan.

Peningkatan dan pengembangan

merupakan proses yang selalu rutin

dan konsisten dilakukan agar tidak

menganggu tingkat kehandalan. “Saat

ini Pemerintah tengah mengupayakan

peremajaan sistem pengaturan lalu

lintas udara yang berada di wilayah

barat (Jakarta Automated Air Traffic Control System/JAATS) agar tingkat

kehandalan dan sasaran targetnya

mencapai 100 %.”

Seiring dengan itu pula saat

ini telah berlangsung proses

pembangunan gedung JAATS di

Tangerang yang sampai dengan bulan

November 2012 progresnya telah

mencapai 40% dan diharapkan selesai

pembangunannya pada bulan Agustus

2013. Kegiatan ini menggunakan

pendanaan dari APBN dengan

format multiyears mengingat proses

pengerjaanya membutuhkan tahapan-

tahapan waktu tertentu.

Peningkatan dan pengembangan

juga dilakukan di kawasan timur yang

menjadi wilayah Makasar Automated Air Traffic Control System (MAATS)

khususnya terkait dengan proses New

ICAO Flight Plan Format. Sementara

itu di Tanjung Pinang, Natuna,

Pontianak, Sorong, Semarang,

Palembang dan Ambon dilakukan

peremajaan radar MSSR mode S,

sedangkan untuk wilayah ruang

udara yang tidak terjangkau radar

diberilan layanan pengamatan dengan

Automatic Dependent Surveillance Broadcast (ADSB) untuk upper level.

Yang terpenting, ujar Mangindaan,

dalam rangka menjamin aspek

keselamatan penerbangan

Pemerintah juga giat melakukan

pengawasan dan penegakan

aturan. Sejak bulan Januari hingga

September 2012 telah dilakukan

kegiatan Ramp Check sebanyak 985

15

TRAN

S U

TAM

ATR

AN

SMED

IA |

Edis

i 12

| 201

2

Foto

: Sar

i Isk

anda

r

TRAN

S U

TAM

A

16

TRA

NSM

EDIA

| Ed

isi 1

2 | 2

012

kali. Sementara itu sejak tahun 2010

hingga saat ini setidaknya pemerintah

telah mengeluarkan 11 tindak lanjut

pengawasan berupa surat peringatan,

surat pembekuan dan pencabutan

yang ditujukan baik kepada operator

penerbangan ataupun personil

penerbangan. Kerjasama dengan

instansi lain juga sering dilakukan

untuk melakukan pengawasan

terkait potensi pelanggaraan yang

dilakukan oleh personil penerbangan

menyangkut hal-hal di luar teknis

penerbangan, misalnya penyalah

gunaan narkoba. Bekerjasama

dengan Badan Narkotika Nasional

(BNN), pada tahun 2012 telah

dilakukan serangkaian pemeriksaan

Ramp Check spesial Narkotika dam

Zat Adiktif NAPZA dengan hasil

secara umum negatif.

Di sub sektor perkeretaapian

Pemerintah secara bertahap

dan konsisten berupaya untuk

meningkatkan kehandalan moda

kereta api agar dapat lebih berperan

dalam pemenuhan kebutuhan

transportasi publik. Kereta api

sendiri ke depan diarahkan untuk

menjadi alternatif moda yang mampu

mengurangi beban transportasi jalan,

dan termasuk jenis transportasi

yang harus dikembangkan dalam

rangka MP3EI khususnya di koridor

Sumatera dan Jawa.

Salah satu kegiatan strategis

yang saat ini sedang dilaksanakan

untuk meningkatkan kehandalan

kereta api adalah pembangunan jalur

ganda (double track) lintas utara

Jawa, meliputi Cirebon-Brebes 63

km, Pekalongan-Semarang 90km,

Semarang-Bojonegoro 180 km dan

Bojonegoro – Surabaya 103 km,

Progress fisik kegiatan ini sampai

November 2012 tercatat secara

kumulatif sebesar 49,21%, dimana

target yang ingin dicapai pada akhir

tahun 2012 adalah sebesar 60,44%.

“Proyek yang pembiayaannya

murni dengan APBN ini diharapkan

akan selesai dan beroperasional

selambat-lambatnya pada tahun

2014. Dari sisi pembiayaan negara

cukup diuntungkan karena ternyata

dengan pengerjaan sendiri tanpa

menggunakan loan dari negara asing,

biaya yang dibutuhkan jauh lebih

rendah,” ungkap Mangindaan.

Dari sisi sarana pada tahun 2012

telah terdapat penambahan jumlah

kereta regional dengan dioperasikan

KRDE AC Way Lumpu, KRDE AC

Kelud Express, KRDE AC Arjuno

Express, KRDE AC Maguwo Express

dan KRDE AC Pasar Senen-Tegal (2

Set). Selain KRDE, Pemerintah pada

tahun 2012 juga telah meluncurkan

pengoperasian Kereta Ekonomi AC

yaitu KA Ekonomi AC Majapahit I

dan II (Pasar Senen-Malang) dan KA

Ekonomi AC Menoreh (Pasar Senen-

Poncol Semarang). Pengadaan Kereta

Ekonomi AC ini juga merupakan

bagian dari program peningkatan

TRAN

S U

TAM

A

16

TRA

NSM

EDIA

| Ed

isi 1

2 | 2

012

Foto

: Dok

.Pus

kom

Pub

lik

17

TRAN

S U

TAM

ATR

AN

SMED

IA |

Edis

i 12

| 201

2

pelayanan publik dimana nantinya

diharapkan semua kereta ekonomi

menggunakan AC.

Seperti halnya di sub sektor

yang lain, dalam penyelenggaraan

transportasi perkeretaapian

Pemerintah memiliki kewajiban

untuk memberikan subsidi bagi

golongan tidak mampu. Bentuk

subsidi Pemerintah dalam

penyelenggaraan transportasi

perkeretaapian adalah menggunakan

mekanisme Public Service Obligation (PSO). Jumlah alokasi dana PSO

pada tahun 2012 tercatat Rp. 770,

1 milyar mengalami peningkatan

16,94 % dibanding tahun 2011 yang

berjumlah Rp. 639,6 milyar.

“Salah satu aspek penting yang

ikut berpengaruh pada tingkat

kehandalan kereta api adalah aspek

keselamatan. Sesudah penataan

yang jelas mengenai kewenangan

fungsi pengawasan keselamatan,

selama 2 tahun terakhir Pemerintah

secara intensif telah melakukan

berbagai langkah guna meningkatkan

keselamatan perkeretaapian.

Langkah-langkah yang dilakukan

di antaranya adalah sertifikasi baik

terhadap Sumber Daya Manusia

(SDM) maupun sarana perkertaapian,

audit keselamatan perkeretaapian,

inspeksi keselamatan secara

random (terhadap SDM sarana dan

prasarana), sosialisasi keselamatan,

pencegahan kecelakaan kereta

api dengan penggunaan teknologi

maupun penegakan hukum. Sejauh

ini upaya yang telah dilakukan

menunjukkan kecenderungan positif

pada penurunan kecelakaan kereta

api,” Mangindaan menguraikan.

Pada tahun 2011 tercatat

total jumlah kecelakaan kereta

api sebanyak 33 kali menurun

dibandingkan pada tahun 2010 yang

tercatat sebanyak 42 kali. Untuk

tahun 2012 sampai dengan akhir

bulan november tercatat jumlah

“Sebagai tindak lanjut pelaksanaan asas

cabotage merujuk Inpres No. 5 Tahun 2005, dari tahun ke tahun dunia

pelayaran nasional telah mampu meningkatkan

jumlah kapal berbendera Indonesia. Apabila

pada bulan Oktober 2011 jumlah kapal

berbendera Indonesia tercatat sebanyak 10.784 unit, maka pada bulan

oktober 2012 tercatat sudah bertambah menjadi 11.629 unit. Pertambahan terasa cukup sigifikan terlebih apabila dibandingkan

tahun 2005 saat kebijakan ini diberlakukan dimana jumlah kapal berbendera

Indonesia hanya 6.042 unit.”

17

TRAN

S U

TAM

ATR

AN

SMED

IA |

Edis

i 12

| 201

2

Foto

:Dok

.INK

A

TRAN

S U

TAM

A

18

TRA

NSM

EDIA

| Ed

isi 1

2 | 2

012

kecelakaan kereta api 29 kali.

Begitu pula untuk jumlah korban

terdapat kecenderungan semakin

menurun, jika pada tahun 2010

tercatat 276 korban maka pada tahun

2011 menurun menjadi 112 orang

dan tahun 2012 sampai akhir bulan

november tercatat 49 orang.

Lebih lanjut, pertumbuhan

transportasi yang cukup pesat

bersamaan dengan pertumbuhan

ekonomi nasional yang semakin

membaik, pada sisi lain

memunculkan permasalahan

dalam hal terbatasnya ketersediaan

sumber daya manusia pendukung.

Kondisi ini terutama terjadi pada

transportasi udara dan transportasi

laut, dengan skala kebutuhan tidak

hanya dalam lingkup nasional tetapi

juga internasional. Terkait hal ini

Kementerian Perhubungan melalui

Badan Pengembangan Sumber

Daya Manusia (BPSDM) terus

berupaya untuk mengoptimalkan

kapasitas pendidikan pembentukan

melalui sekolah-sekolah yang ada

di lingkungan pembinaan BPSDM.

Selain itu diupayakan pula kerjasama

dengan swasta untuk mendidik

sumber daya manusia melalui

mekanisme ikatan dinas.

Mengingat kebutuhan sumber

daya manusia transportasi

khususnya di transportasi udara

dan laut harus memenuhi standar

internasional, maka BPSDM juga

telah melaksanakan berbagai

program yang berhubungan dengan

peningkatan kualitas kurikulum,

pengajar maupun fasilitas pendidikan.

Program-program ini selain dibiayai

APBN juga dilaksanakan melalui

mekanisme kerjasama dengan

kelembagaan terkait di luar negeri.

Badan penunjang di Kementerian

Perhubungan selain BPSDM adalah

Badan Litbang Perhubungan.

Pada tahun 2012 Badan Litbang

Perhubungan telah melaksanakan

program diantaranya adalah

pelaksanaan studi yang berkaitan

dengan implementasi Sistranas

pada penyusunan Tatrawil. Studi

ini dilakukan dengan melibatkan

ahli transportasi dan perguruan

tinggi di seluruh Indonesia. Output

kegiatannya berupa naskah akademik

dan Pergub tentang Sistranas pada

Tatrawail. Studi-studi strategis lain

yang dilakukan adalah studi-studi

pendukung tentang konektifitas

dan juga studi pendukung guna

menyusun Rancangan Standar

Nasional Indonesia (RSNI) di sektor

perhubungan.

Rencana Kerja Tahun 2013 Demikianlah beberapa informasi

terkait garis besar pelaksanan

program kerja yang telah

dilaksanakan oleh Kementerian

Perhubungan Tahun 2012.

Mangindaan mengakui, bahwa dalam

pelaksanaan program kerja setiap

sub sektor yang ada di Kementerian

Perhubungan ini tidak lepas dari

berbagai permasalahan dan

tantangan.

Mengenai rencana kerja tahun

2013, Kementerian Perhubungan

telah menyusun perencanaan dengan

mengacu pada Rencana Strategis

Kementerian Perhubungan Tahun

2010 – 2014, yang secara garis besar

dapat dijelaskan sebagai berikut :

1.Transportasi DaratProgram pembangunan

transportasi darat tahun 2013

bertujuan untuk mendukung

pengembangan transportasi

darat yang lancar, terpadu, aman

dan nyaman, sehingga mampu

meningkatkan efisiensi pergerakan

orang dan barang, memperkecil

kesenjangan pelayanan angkutan

antar wilayah serta mendorong

ekonomi nasional. Program

Pengelolaan dan Penyelenggaraan

Transportasi Darat berdasarkan

hasil trilateral meeting 2012 (draft

kesepakatan) yang akan dilaksanakan

yaitu, pertama Pengembangan

Fasilitas Keselamatan LLAJ di 32

provinsi, kegiatan teknis bidang LLAJ,

bidang transportasi perkotaan, bidang

keselamatan, serta dukungan teknis

TRAN

S U

TAM

A

18

TRA

NSM

EDIA

| Ed

isi 1

2 | 2

012

Foto

: Fra

ns A

gung

19

TRAN

S U

TAM

ATR

AN

SMED

IA |

Edis

i 12

| 201

2

dan dukungan manajemen lainnya di

antaranya dengan alokasi dana Rp.

1.021.015.624.000.

Kedua, pengembangan

infrastruktur Sungai Danau dan

Penyeberangan di 30 provinsi serta

dukungan teknis dan dukungan

manajemen lainnya di beberapa

UPT Pelabuhan Penyeberangan

dengan alokasi dana sebesar Rp.

1.786.406.976.000.

Ketiga, perencanaan teknis Bina

Sarana Transportasi Perkotaan,

pengadaan/pembangunan bus,

penyediaan fasilitas integrasi

pemadu moda, transportasi

perkotaan (3 lokasi), dan sosialisasi

bidang perkotaan dengan alokasi

dana Rp. 72,1 milyar; serta

perencanaan teknis keselamatan

transportasi darat dan sosialisasi

keselamatan transportasi darat

dengan alokasi dana sebesar Rp.

37.395.500.000.

2.Transportasi PerkeretaapianProgram pembangunan

perkeretaapian tahun 2013 bertujuan

untuk meningkatkan keselamatan,

mengurangi beban jalan raya,

meningkatkan kapasitas angkut

kereta api, menciptakan keterpaduan

antar dan intra moda transportasi

serta reformasi kebijakan dan

kelembagaan untuk penguatan

peran Pemerintah sebagai regulator

serta peningkatan peran Pemda/

Swasta dalam penyelenggaraan

perkeretaapian.

Dengan tetap memperhatikan

kesinambungan pembangunan

perkeretaapian, maka disusun

program pembangunan tahun 2013

dengan rencana angggaran Pagu

Indikatif sebesar Rp. 7.923,088 milyar

yang terdiri dari APBN sebesar Rp.

7.531,851 milyar dan PHLN sebesar

Rp. 229,307 milyar dengan rincian

untuk masing-masing kegiatan

“Yang terpenting, dalam rangka menjamin

aspek keselamatan penerbangan Pemerintah

juga giat melakukan pengawasan dan

penegakan aturan. Sejak bulan Januari hingga September 2012 telah

dilakukan kegiatan Ramp Check sebanyak 985

kali. Sementara itu sejak tahun 2010 hingga saat ini

setidaknya pemerintah telah mengeluarkan 11

tindak lanjut pengawasan berupa surat peringatan,

surat pembekuan dan pencabutan yang

ditujukan baik kepada operator penerbangan

ataupun personil penerbangan.”

19

TRAN

S U

TAM

ATR

AN

SMED

IA |

Edis

i 12

| 201

2

Foto

:Dok

. IN

KA

TRAN

S U

TAM

A

20

TRA

NSM

EDIA

| Ed

isi 1

2 | 2

012

adalah sebagai berikut:

a. Program pembangunan

perkeretaapian di Kantor

Administrator TPK Gedebage

–Bandung dengan alokasi dana

sebesar Rp. 39.951.999.000,

b. Kantor Administrasi TPK Rambipuji

– Jember dengan alokasi dana Rp.

53.169.688.000,

c. Satker Kantor Pusat Ditjen

Perkeretaapian dengan alokasi

dana Rp. 68.737.494.000,

d. Satker Pengembangan Lalu Lintas

dan Peningkatan Angkutan

KA dengan alokasi dana Rp.

80.055.240.000,

e.Program pembangunan

perkeretaapian Aceh dengan alokasi

dana Rp. 37.244.082.000,

f. Program pembangunan

perkeretaapian Sumatera

Utara dengan alokasi dana Rp.

78.645.480.000,

g. Program pembangunan

perkeretaapian Sumatera

Barat dengan alokasi dana Rp.

51.659.440.000,

h. Program pembangunan

perkeretaapian Sumatera

Selatan dengan alokasi dana Rp.

49.514.693.000,

i. Program pembangunan

perkeretaapian Lampung dengan

alokasi dana Rp. 66.532.943.000,

j. Program pembangunan

perkeretaapian Jawa Barat dengan

alokasi dana Rp. 101.901.032.000;

k. Peningkatan jalan KA lintas utara

Jawa dengan alokasi dana

Rp. 550.813.186.000;

l. Program pembangunan

perkeretaapian Jawa Tengah

dengan alokasi dana Rp.

2.524.627.893.000,

m.Pembangunan jalur ganda Cirebon

– Kroya dengan alokasi dana Rp.

134.026.877.000;

n. Pembangunan jalur ganda Tegal

– Pekalongan – Semarang dengan

alokasi dana Rp. 1.260.172.688.000;

o. Peningkatan jalan KA lintas Selatan

Jawa dengan alokasi dana

Rp. 318.964.987.000,

p. Pengembangan perkeretaapian

Jawa Timur dengan alokasi dana

Rp. 1.255.864.768.000;

q. Prasarana KA Jabodetabek dengan

alokasi dana Rp. 329.131.625.000,

r. Pembangunan double-double

track dengan alokasi dana Rp.

105.690.290.000;

s. Pembangunan jalur ganda

Tanah Abang – Serpong – Maja

– Merak dengan alokasi dana Rp.

241.523.791.000;

t. Pengembangan dan peningkatan

prasarana perkeretaapian;

u.Pengembangan sarana

perkeretaapian dengan alokasi dana

Rp. 236.410.035.000;

v.Pengembangan dan peningkatan

fasilitas sarana dan keselamtan

TRAN

S U

TAM

A

20

TRA

NSM

EDIA

| Ed

isi 1

2 | 2

012

Foto

: F

21

TRAN

S U

TAM

ATR

AN

SMED

IA |

Edis

i 12

| 201

2

perkeretaapian dengan alokasi

dana Rp. 57.839.521.000;

w. Program pembangunan Kantor

Administrator TPK Jebres –

Surakarta. dengan alokasi dana

Rp. 1.784.893.000.

3.Transportasi LautSesuai dengan Rencana

Strategis Kementerian Perhubungan

tahun 2010-2014, pembangunan

transportasi laut bertujuan untuk

mendukung pengembangan

transportasi laut yang lancar,

terpadu, aman, dan nyaman

sehingga mampu meningkatkan

efisiensi pergerakan orang dan

barang, memperkecil kesenjangan

pelayanan angkutan antar wilayah

serta mendorong ekonomi nasional.

Total pagu indikatif untuk program

pengelolaan dan penyelenggaraan

transportasi laut tahun 2013

adalah Rp. 8.157,86 milyar dengan

kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Pertama, kegiatan dukungan

manajemen dan dukungan teknis

lainnya Ditjen Hubla dengan alokasi

dana Rp. 15 milyar; kegiatan

pengelolaan dan penyelenggaraan

kegiatan di bidang pelabuhan

dan pengerukan di 32 provinsi

dengan alokasi dana sebesar Rp.

5,473,416,545,000.

Kedua, kegiatan pengelolaan

dan penyelenggaraan kegiatan di

bidang lalu lintas dan angkutan laut

di 21 provinsi dengan alokasi dana

sebesar Rp. 735,868,600,000.

Ketiga, kegiatan pengelolaan

dan penyelenggaraan kegiatan di

bidang perkapalan dan kepelautan

di Unit Penyelenggara Pelabuhan

Kwandang, Gorontalo dan DIPA

Pusat Ditjen Hubla dengan alokasi

dana sebesar Rp. 2,2 milyar.

Keempat, kegiatan pengelolaan

dan penyelenggaraan i bidang

kenavigasian alokasi dana

sebesar Rp. 594.591.048.000.

Kelima, kegiatan pengelolaan

dan penyelenggaraan kegiatan di

bidang penjagaan laut dan pantai

di dengan alokasi dana sebesar Rp.

167.247.413.000.

4.Transportasi UdaraPembangunan transportasi

udara pada tahun 2013 bertujuan

melanjutkan kebijakan peningkatan

kualitas pelayanan transportasi udara

melalui penerapan pelayanan dasar

sesuai dengan standar pelayanan

minimal, peningkatan dukungan

terhadap daya saing sektor riil serta

peningkatan investasi proyek-proyek

infrastruktur yang dilakukan oleh

swasta melalui berbagai skema

kerjasama antara pemerintah dan

swasta dengan prioritas menunjang

pertumbuhan, pengentasan

kemiskinan, dan membuka lapangan

kerja. Program pembangunan

transportasi udara 2013 terdiri dari:

Pertama, program pembangunan

rehabilitasi dan pemeliharaan

prasarana transportasi udara yaitu

fasilitas landasan, bangunan dan

terminal, fasilitas keselamatan

penerbangan dengan alokasi

anggaran sebesar Rp.

2.958.315,440,000;

Kedua, program pembangunan

transportasi udara yaitu subsidi

angkutan udara perintis dan

angkutan BBM penerbangan

perintis, pengadaan dan

pemasangan fasilitas keselamatan

penerbangan, pembangunan

Jakarta Automated Air Traffic System (JAATS), pembangunan/

peningkatan bandara di daerah

perbatasan, terpencil dan

rawan bencana, pinjaman luar

negeri/hibah luar negeri dengan

alokasi anggaran sebesar Rp.

1.667.442,020.000;

Ketiga, program pengelolaan

dan penyelenggaraan transportasi

udara dengan alokasi anggaran

sebesar Rp. 6,068,256,933.000;

Keempat, kegiatan dukungan

manajemen dan dukungan teknis

lainnya Ditjen Hubud di 31 provinsi

21

TRAN

S U

TAM

ATR

AN

SMED

IA |

Edis

i 12

| 201

2

Foto

: Fra

ns A

gung

S

TRAN

S U

TAM

A

22

TRA

NSM

EDIA

| Ed

isi 1

2 | 2

012

dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

732,784,500.000;

Kelima, kegiatan pelayanan

angkutan udara perintis di 14 provinsi

dengan alokasi anggaran sebesar

Rp. 290,841,376.000; Keenam, kegiatan pembangunan, rehabilitasi

dan pemeliharaan prasarana

bandar udara di 31 provinsi dengan

alokasi anggaran sebesar Rp.

3,334,794,484.000; Ketujuh, kegiatan

pembangunan, rehabilitasi dan

pemeliharaan prasarana keamanan

penerbangan di 26 provinsi dengan

alokasi anggaran sebesar Rp.

397,126,937.000;

kedepalan, kegiatan

pembangunan, rehabilitasi, dan

pemeliharaan prasarana navigasi

penerbangan di 22 provinsi dengan

alokasi anggaran sebesar Rp. 1,440

milyar; Kesembilan, kegiatan

pembangunan, rehabilitasi, dan

pemeliharaan prasarana Kelaikan

Udara dan Pengoperasian Pesawat

Udara (KUPPU) di Direktorat KUPPU,

Balai Kalibrasi Penerbangan, dan

Balai Kesehatan Penerbangan

dengan alokasi dana sebesar Rp.

152.880.046.000.

5. Badan Penelitian dan Pengembangan

Program Badan Penelitian

dan Pengembangan Perhubungan

tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Pertama, kegiatan dukungan

manajemen dan dukungan teknis

lainnya Badan Litbang Perhubungan

dengan alokasi dana sebesar Rp.

82.835.993.000;

Kedua, kegiatan penelitian

dan pengembangan manajemen

transportasi multimoda dengan

alokasi anggaran dana Rp.

26.441.068.000; Ketiga, kegiatan

penelitian dan pengembangan

perhubungan darat dengan alokasi

anggaran sebesar Rp. 55.036.904.000;

Keempat, kegiatan penelitian

dan pengembangan perhubungan laut

dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

32,075,980,000; Kelima, kegiatan

penelitian dan pengembangan

perhubungan udara dengan alokasi

anggaran sebesar Rp. 35,739,255,000.

6. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP)

Program Badan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Perhubungan

tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Pertama, kegiatan dukungan

manajemen dan dukungan teknis

lainnya Sekretariat BPSDMP dengan

alokasi anggaran sebesar Rp.

217,368,113,000; Kedua, kegiatan

pengembangan SDM perhubungan

darat dengan alokasi anggaran

sebesar Rp. 201,662,112,000;

Ketiga, kegiatan pengembangan

SDM perhubungan laut dengan

alokasi anggaran sebesar Rp.

491,832,723,000; Keempat, kegiatan

pengembangan SDM perhubungan

udara dengan alokasi anggaran

sebesar Rp. 216,663,373,000;

Kelima, kegiatan pengembangan

SDM Aparatur Perhubungan dengan

alokasi anggaran sebesar Rp.

88,547,165,000;

Keenam, pendidikan SDM

perhubungan darat dengan

alokasi anggaran sebesar Rp.

280,386,414,000; Ketujuh, kegiatan

pendidikan SDM perhubungan

laut dengan alokasi anggaran

sebesar Rp. 657,759,358,000; Kedepalan, kegiatan pendidikan

SDM perhubungan udara dengan

alokasi anggaran sebesar Rp.

740,525,243,000.

Semoga informasi yang diperoleh

dari pemaparan kinerja Kementerian

Perhubungan tahun 2011 ini dapat

memberi manfaat yang optimal

khususnya kepada masyarakat luas.

Karena apa yang dilakukan oleh

Kemenhub ini merupakan bagian

dari implementasi keterbukaan

informasi publik. “Dan masyarakat

berhak untuk mendapatkan

informasi ini,” tutup Mangindaan. n

TRAN

S U

TAM

A

22

TRA

NSM

EDIA

| Ed

isi 1

2 | 2

012

Foto

: Dok

. Pus

kom

Pub

lik/T

aufik

23

TRAN

S U

TAM

ATR

AN

SMED

IA |

Edis

i 12

| 201

2P

emerintah serius

dalam melakukan

pembangunan

transportasi.

Untuk itu, Pemerintah telah

membuka diri supaya swasta

bisa masuk dalam pembangunan

transportasi. Namun, sampai

saat ini investor yang diharapkan

belum tertarik, sekalipun

Kementerian Perhubungan telah

melakukan banyak langkah

reformasi birokrasi yang sudah

diakui oleh lembaga eksternal.

Demikian diungkap

oleh Menteri Perhubungan,

EE Mangindaan diJakarta

(20/12/2012). “Kita masih terus

melaksanakan strategi dan

langkah-langkah lain yang

dikoordinasikan secara bersama

dengan Bappenas (Kementerian/

Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional),

Kementerian Koordinator

Perekonomian, dan Kementerian

Keuangan,” katanya.

Untuk menarik investasi

swasta di sektor infrastruktur dan

perhubungan melalui skema kerja

sama pemerintah swasta (KPS),

pemerintah telah memisahkan

fungsi regulator dan operator.

Untuk itu pengemasan proyek

juga dilakukan agar menarik

investor yang dilakukan PT

Sarana Multi Infrastruktur.

“Sementara pemberian

jaminan Pemerintah

dilakukan PT Penjaminan

Infrastruktur Indonesia dan

untuk kebutuhan penyediaan

dana talangan dilakukan

Pusat Investasi Pemerintah

yang merupakan BLU (badan

layanan umum) di bawah

Kementerian Keuangan,” tutur

Mangindaan.

BERSINERGI MEMBANGUN TRANSPORTASIMenuju Indonesia Sejahtera

Foto

: Dok

.Pus

kom

Pub

lik/P

n

TRAN

S U

TAM

A

24

TRA

NSM

EDIA

| Ed

isi 1

2 | 2

012

Beberapa proyek perhubungan

yang semula menggunakan skema

KPS tetapi kemudian ditugaskan

khusus kepada badan usaha milik

negara (BUMN), kata Mangindaan,

yaitu proyek Pelabuhan Kalibaru

(perluasan Pelabuhan Tanjung

Priok) kepada PT Pelindo II

dan proyek kereta komuter

ke Bandara Soekarno-Hatta

kepada PT Kereta Api Indonesia

(KAI). “Keputusan ini diambil

pemerintah mengingat kebutuhan

sudah sangat mendesak. Apabila

menggunakan skema KPS akan

membutuhkan waktu lebih lama.

Semuanya ini demi kepentingan

dan kesejahteraan rakyat.”

Pada kesempatan tersebut,

Mangindaan mengungkap

perkembangan pembangunan

Bandara Kualanamu. Bandara yang

terletak di Sumatera Utara tersebut

akan dilakukan operasional

bayangan pada Maret 2013.

Sampai saat ini, kata

Mangindaan, perkembangan

pembangunan Bandara Kualanamu

telah mencapai 96,95 persen untuk

sektor publik, sedangkan sektor

privat mencapai 80,58 persen.

“Hingga November 2012 progress

secara keseluruhan mencapai 89,76

persen.”

Pembangunan bandara tersebut

merupakan upaya dalam mendukung

pertumbuhan angkutan udara di

Indonesia. Untuk fasilitas pendukung

seperti Kereta Api Bandara juga

sedang dilakukan pembangunannya.

Ditambahkan oleh Dirjen

Perkeretaapian Kemenhub, Tundjung

Inderawan, secara prinsip prasarana

berupa rel kereta api bandara

lebih kurang 27 kilometer sudah

selesai. Tetapi untuk sementara

memang masih single track. “Stasiun

keberangkatan beserta ruangannya

untuk city check in di stasiun medan

dalam tahap penyelesaian, terus

stasiun yang di bandara dibangun

oleh Angkasa Pura. Tanda tangan

kontrak sudah dilakukan, kita

harapkan dalam 3 bulan selesai,

sehingga nanti kalau soft launching pada Maret 2013 sudah siap.”

Proyek lain sub sektor KA yang

menjadi perhatian Tundjung adalah

pembangunan double track di

kawasan Pantai Utara Jawa (Pantura)

yang merupakan implementasi

dari rencana induk perkeretaapian

nasional dan mendukung MP3EI

koridor Jawa. “Ini menghubungkan

Menurut Kepala BPSDM, Bobby R Mamahit, saat ini kemampuan dari

BPSDM dalam melakukan pendidikan

dan pelatihan khususnya di bidang transportasi cukup mumpuni. Ada 21

sekolah transportasi yang sudah tersebar di

seluruh Indonesia.

Foto

:Fra

ns A

gung

S

25

TRAN

S U

TAM

ATR

AN

SMED

IA |

Edis

i 12

| 201

2

2 pusat perekonomian utama, yakni

Jabodetabek di Barat dan Kertasusila

di Timur, yang di tengah-tengahnya

ada juga kegiatan perekonomian yang

cukup signifikan, yakni Semarang dan

Cirebon.”

Salah satu tujuan pembangunan

ini adalah memindahkan angkutan

barang yang selama ini di jalan raya

untuk pindah ke KA. Selain itu untuk

mempercepat angkutan penumpang,

dari jarak tempuh yang mencapai 10

jam dipangkas dengan menggunakan

KA menjadi 8 jam. Keuntungan

yang diperoleh dari proyek ini, yakni

berkurangkanya biaya pemeliaraan

untuk jalan, tingkat kecelakaan di

jalan Pantura akan berkurang karena

kepadatan berkurang, penggunaan

bahan bakar akan turun drastis,

emisi akan turun, pergerakan

perekonomian di kota-kota kecil yang

dilalui akan bergerak lebih cepat.

Terkait dengan penyerapan

anggaran, Tundjung menargerkan

bisa terserap dana 96 persen. Posisi

per 1 Desember 2012 penyerapan

sudah mencapai 74 persen.

“Terhadap target ini saya pribadi

sangat optimis,” ucap Tundjung.

Lebih lanjut, pada sub sektor

perhubungan udara yang menjadi

perhatian para wartawan dalam

jumpa pers tersebut adalah soal

pembentukan Perum Lembaga

Penyelenggara Pelayanan Navigasi

Penerbangan Indonesia (LPPNPI).

Menurut Dirjen Perhubungan Udara

Herry Bakti, pembentukan perum ini

sebagai amanat dari Undang-undang

(UU) No 1/2009 tentang Penerbangan,

khususnya Pasal 271 ayat (2) dimana

untuk menyelenggara pelayanan

navigasi penerbangan, Pemerintah

membentuk suatu perum yang

bertujuan untuk mengutamakan

keselamatan penerbangan di

Indonesia.

Dengan adanya perum lembaga

ini, kata dia, maka di Indonesia

nantinya cuma ada satu lembaga

navigasi yang menggabungkan

navigasi penerbangan di Indonesia

saat ini ada empat yaitu UPT Ditjen

Hubungan Udara, PT Angkasa Pura

I, PT Angkasa Pura II, serta Bandar

Udara Khusus. Pembuatan perum ini

berdasarkan UU No 1/2009 tentang

Penerbangan.

Posisi saat ini, Peraturan

Pemerintah soal LPPNPI sudah

diterbitkan dengan keluarnya PP

No 77/2012 tentang Perum LPPNPI

yang ditandatangani presiden

13 September 2012. Sekarang

tengah dilakukan seleksi calon

Foto

:Dok

.Pus

kom

Pub

lik/M

ifdal

TRAN

S U

TAM

A

26

TRA

NSM

EDIA

| Ed

isi 1

2 | 2

012

direksi perum, dan kemudian

mempersiapkan organisasi,

termasuk penyatuan aset-aset

misalnya aset dari Angkasa Pura

I, Angkasa Pura II dan Ditjen

Perhubungan Udara yang akan

disatukan menjadi aset perum.

Demikian juga sedang dibahas

penyatuan SDM-nya. “Latar

belakang pembentukan LPPNPI

ini adalah untuk mewujudkan

keselamatan penerbangan,” kata

Herry.

Capaian lain di tahun

ini, katanya, adalah soal

meningkatkanya on time

performance maskapai-maskapai

nasional. Kalau dulu ada satu

maskapai yang terus dikomplain

soal OTP, tapi sekarang maskapai

tersebut sudah mulai bagus.

“OTP sudah rata-rata 75-

80 persen. Mereka semakin

menyadari bahwa inti dari

pelayanan transportasi adalah

ketepatan waktu. Oleh karena itu

OTP terus diupayakan menjadi

sebuah budaya transportasi.”

Capaian keselamatan juga

menjadi tolok ukur kinerja Ditjen

Perhubungan Darat. Menurut

Direktur Jenderal Perhubungan

Darat Suroyo Alimoeso, tahun

ini pihaknya melakukan aksi

keselamatan melalui program

dekade aksi keselamatan jalan

2011-2020 sesuai dengan

resolusi PBB No. A/RES/64/255.

“Rencana Umum Nasional

Keselamatan Jalan akan

Beberapa proyek perhubungan yang semula menggunakan skema KPS tetapi kemudian

ditugaskan khusus kepada badan usaha milik negara (BUMN),

kata Mangindaan, yaitu proyek Pelabuhan Kalibaru (perluasan

Pelabuhan Tanjung Priok) kepada PT Pelindo II dan proyek kereta komuter ke Bandara Soekarno-

Hatta kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI). “Keputusan

ini diambil pemerintah mengingat kebutuhan sudah sangat mendesak. Apabila

menggunakan skema KPS akan membutuhkan waktu lebih lama. Semuanya ini demi kepentingan

dan kesejahteraan rakyat.”

Foto

:Fra

ns A

gung

S

27

TRAN

S U

TAM

ATR

AN

SMED

IA |

Edis

i 12

| 201

2

diimplementasikan di tingkat provinsi

menjadi rencana aksi keselamatan

jalan. Untuk mempersiapkan

provinsi-provinsi tersebut, maka

sejak tahun 2010 pekan keselamatan

jalan mulai dilaksanakan di daerah

dengan melalui anggaran APBN yang

dititipkan dalam satuan kerja lalu

lintas dan angkutan jalan provinsi.”

Keselamatan merupakan salah

satu prinsip dasar penyelenggaraan

transportasi. Sudah sewajarnya hal

ini menjadi prioritas nasional yang

mendesak untuk terus ditingkatkan.

Undang-undang (UU) Nomor 22

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan khususnya pada

Pasal 203 mengamanatkan untuk

menyusun Rencana Umum Nasional

Keselamatan (RUNK) Jalan. “RUNK

Jalan bertujuan untuk memberikan

pedoman bagi para pemangku

kebijakan agar dapat merencanakan

dan melaksanakan penanganan

keselamatan jalan secara terkoordinir

dan selaras. Juga menjadi acuan

bagi Pemerintah Daerah untuk

menjabarkan langkah-langkah

penanganan keselamatan jalan di

wilayahnya,” urai Suroyo.

Kemudian, pada sub sektor

perhubungan laut juga menunjukkan

capaiannya dalam bidang reformasi

birokrasi. Menurut Pelaksana

Tugas Dirjen Perhubungan Laut,

Leon Muhamad, pihaknya telah

meresmikan Sistem Pelayanan

Terpadu Satu Atap Dirjen

Perhubungan Laut pada 22 November

lalu. Selain itu, belum lama ini

pihaknya juga telah diluncurkan

secara resmi Standar dan Petujuk

Teknis Pelaksanaan Kapal-Kapal Non

Konvensi Berbendera Indonesia.

Pencapaian lainnya di tahun

2012, Ditjen Perhubungan Laut

sudah menyelesaikan pembangunan

109 pelabuhan di Indonesia. Ini

sangat penting karena semangat

pembangunan Indonesia saat ini

adalah mewujudkan konektifitas

melalui program MP3EI. Apa yang

dilakukan oleh Ditjen Perhubungan

Laut adalah mendukung program

tersebut. Harapannya tentu akan

mendongkrak perekonomian

masyarakat.

Bagaimana dengan tahun

tahun 2013? “Kita di tahun 2013

berencana melaksanakan program

Zero Accident. Diharapkan bisa

mengurangi jumlah kecelakaan.

Untuk melakukannya kita akan

Foto

: M.T

aufik

TRAN

S U

TAM

A

28

TRA

NSM

EDIA

| Ed

isi 1

2 | 2

012

menggencarkan pembangunan diklat

di Indonesia. Contohnya di kawasan

barat di Sumatera dan di kawasan

timur di Papua,” ujar Leon.

Selain itu, ia melanjutkan,

pihaknya akan melakukan

penambahan alat bongkar muat.

Pelabuhan juga akan bertambah

sebanyak 150 buah termasuk

pelabuhan perintis. Yang dimaksud

di sini bukan membangun baru tetapi

menyelesaikan yang sedang dibangun

saat ini. Dari APBN Rp 10 triliun, Rp 6

triliunnya untuk membuat pelabuhan.

Semua capaian dan keberhasilan

di atas turut didukung oleh kinerja

Inspektorat Jenderal Kementerian

Perhubungan. Dalam tugasnya, salah

satu yang menjadi acuan adalah

instruksi Presiden Susilo Bambang

Yudhoyono untuk melaksanakan

program reformasi birokrasi dan good

governance yang dicanangkannya.

Wujud nyata pelaksanaan instruksi

tersebut di dalam tubuh Kementerian

Perhubungan, adalah ditetapkannya

Kemenhub sebagai kementerian

yang mendapat penilaian inisiatif anti

korupsi (PIAK) terbaik pada 2012 yang

dirilis oleh Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK).

Di balik penghargaan ini, Irjen

Kementerian Perhubungan Iskandar

Abubakar, melihat reformasi birokrasi

menjadi sangat penting untuk

menciptakan pemerintahan yang

bersih dari praktik korupsi, kolusi,

dan nepotisme (KKN). “Langkah

KPK sangat positif sehingga peluang

KKN dipersempit. Program PIAK ini

merupakan langkah awal pencegahan

korupsi di setiap instansi.”

Yang penting, ia melanjutkan,

dalam penilaian anti korupsi ini

kita wajib memiliki kode etik, di

mana diatur apa yang menjadi hak

bagi pegawai dan apa langkah yang

dilakukan jika terjadi pelanggaran.

Untuk sistem rekrutmen pegawai

di Kemenhub, sudah menyerahkan

prosesnya kepada pihak ketiga.

“Pelaksaannnya menjadi sangat

transparan, semua bisa masuk

selama lulus dan memenuhi

persyaratan, bukan lagi karena

kenalan,”papar Iskandar.

Lebih lanjut, sektor transportasi

tidak bisa dilepaskan oleh peran

SDM yang ada di dalamnya. Di

sinilah peran BPSDM. Menurut

Kepala BPSDM, Bobby R Mamahit,

saat ini kemampuan dari BPSDM

dalam melakukan pendidikan dan

pelatihan khususnya di bidang

transportasi cukup mumpuni.

Ada 21 sekolah transportasi

yang sudah tersebar di seluruh

Indonesia. “Terkait dengan

kebutuhan khususnya penerbangan

dan pelayaran, kami menambah

beberapa fasilitas beberapa

sekolah, baik optimalisasi sekolah

ataupun menambah sarana-

prasarana yang baru, seperti saat

ini sudah direncanakan untuk

tahun depan menambah sekolah

pelayaran di Sumatera Barat

dan Sulawesi Utara dan ATKP

Surabaya.”

Tentunya di samping

memenuhi kebutuhan SDM

transportasi, tetapi kompetensinya

tidak bisa diabaikan. Karena

hal itu sudah menjadi suatu

standar internasional. “Maka

kami berkomitmen untuk

mempertahankan kompentensi dari

lulusan tiap sekolah transportasi

dari BPSDM. Dan dalam rangka

penyebaran lembaga pendidikan

di seluruh Indonesia yang saat ini

memang lebih banyak di Jawa dan

Sulawesi, bisa menyebar ke arah

Sumatera dan timur Indonesia

seperti Papua. Tahun 2013 akan

dibangun sekolah pelayaran baru

di Sulawesi Utara dan Sumatera

Barat.

Foto

: Dok

.Pus

kom

Pub

lik

29

TRAN

S U

TAM

ATR

AN

SMED

IA |

Edis

i 12

| 201

2

Kemudian, capaian kerja pada

Badan Litbang Kemenhub juga

sangat diapresiasi. Saat ditemui,

Pelaksana Tugas Kepala Balitbang

Denny Siahaan, menuturkan bahwa

salah satu pencapaian Litbang

di 2012 adalah merumuskan

Rancangan Peraturan Gubernur

tentang Sistem Transportasi

Nasional (SISTRANAS) pada tataran

Transportasi Wilayah. “Ada 32

Rapergub yang kita sukseskan dan

kita mendorong gubernur secepatnya

menandatanganinya. Tujuannya

untuk mempercepat pembangunan

transportasi di masing-masing

propinsi. Ini akan menjadi landasan

pengembangan transportasi wilayah.”

Pencapaian lainnya tentang NSPK

(Norma Standar Kriteria Pedoman)

yang menjadi pedoman transportasi.

NSPK ini berjumlah ribuan dan tahun

ini sudah diselesaikan ratusan. “Ini

nantinya akan jadi SNI di bidangnya

masing-masing. Kita bekerja sama

dengan BSN. Ini akan kita kaji lebih

lanjut dalam rapat-rapat dengan

stakeholder perhubungan nasional.

Untuk tahun 2013, target Balitbang

adalah mendorong Sistranas (Sistem

Transportasi Nasional). Pilot project-nya di Kawasan Timur Indonesia. Akan

ada 23 lokasi pilot project di sana

terkait Sistranas. Lokasinya akan

ditetapkan kemudian. “Kita juga akan

dorong Sistranas pada tatanan lokal,

Kabupaten/ Kota. Kemarin sudah ada

yang membuat rencana itu akan kita

dorong. Kalau terwujud Sistranas itu

akan menjamin connectivity.n

Pelaksana Tugas Kepala Balitbang Denny Siahaan,

menuturkan bahwa salah satu pencapaian Litbang di 2012

adalah merumuskan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Sistem Transportasi Nasional

(SISTRANAS) pada tataran Transportasi Wilayah. “Ada 32 Rapergub yang kita sukseskan dan kita mendorong gubernur

secepatnya menandatanganinya. Tujuannya untuk mempercepat

pembangunan transportasi di masing-masing propinsi. Ini akan menjadi landasan

pengembangan transportasi wilayah.”

Foto

: M.T

aufik

KOLO

M O

PINI

30

TRA

NSM

EDIA

| Ed

isi 1

2 | 2

012

Berbicara tentang

keselamatan jalan tidak

lepas dari bagaimana

Pemerintah menerapkan

kebijakan yang tepat. Jika manajemen

transportasinya tidak bagus maka

selain macet, masalah lain yang

timbul adalah akibat yang fatal.

Oleh karena itu, saya akan melihat

bagaimana kebijakan transportasi di

DKI Jakarta.

Dari pemberitaan diketahui

bahwa Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta sedang menggodok rencana

pembatasan kendaraan yang berlaku

untuk mobil dan sepeda motor.

Kebijakan ini diterapkan untuk roda

dua dan empat, agar tidak terjadi

peralihan moda angkutan ketika

kebijakan diberlakukan.

Menurut Kepala Dinas

Perhubungan DKI Jakarta Udar

Pristono, jika hanya pembatasan pada

mobil, kami khawatir ada peralihan

penggunaan mobil pribadi ke sepeda

motor sehingga muncul persoalan

baru. Yang ingin dicapai dari

kebijakan ini adalah memaksimalkan

penggunaan angkutan publik di

Jakarta.

Apa yang dilakukan oleh

Pemerintah DKI Jakarta ini sudah

mendapat banyak reaksi. Mengingat

pengguna sepeda motor sangat

banyak di Jakarta. Namun yang perlu

diingat, sebagian dari pengguna

sepeda motor sebelumnya juga

pengguna angkutan umum.

Menurut rencana, pembatasan

dengan menggunakan mekanisme

nomor polisi genap dan ganjil akan

diberlakukan tahun 2013. Opersional

pembatasan kendaraan akan

diberlakukan mulai pukul 06.00

hingga 20.00 setiap Senin hingga

Jumat. Pembatasan berlangsung

di ruas jalan program 3 in 1, yaitu

di Jalan Sisingamangaraja, Jalan

Kebijakan Pembatasan Kendaraan Pribadi

KOLO

M O

PINI

30

TRA

NSM

EDIA

| Ed

isi 1

2 | 2

012

Djoko Setijowarno

31

KOLO

M O

PINI

TRA

NSM

EDIA

| Ed

isi 1

2 | 2

012

Jenderal Sudirman, Jalan MH

Thamrin, Jalan Medan Merdeka

Barat, antara persimpangan Jalan

Gatot Subroto-Jalan Gerbang Pemuda

sampai dengan persimpangan Jalan

HR Rasuna Said.

Sejalan dengan rencana

pembatasan itu, Pemprov DKI Jakarta

tengah memperbaiki manajemen

angkutan publik. Tahun 2013,

Pemprov DKI menggulirkan program

hibah 1.000 bus untuk menggantikan

bus sedang yang buruk kondisinya.

Pemprov DKI juga mewajibkan

penerima program hibah

memiliki badan usaha agar dapat

memaksimalkan operasional bus.

Awal tahun depan, Pemprov DKI

mulai memberlakukan integrasi bus

sedang ke lajur bus Transjakarta.

Menurut saya, apapun reaksi yang

diperlihatkan atau diekspresikan oleh

masyarakat Jakarta pada umumnya,

sebaiknya kembali berkaca pada

niatan awal untuk menyelesaikan

persoalan macet. Setiap kali selalu

mengeluh macet, oleh karena itu

diharapkan masing-masing pihak

harus bersama-sama menyatukan

visi untuk Jakarta yang bebas macet.

Jika program ini berhasil tentu akan

menjadi role model bagi daerah-

daerah lain.

Selain itu, wacana pembatasan

kendaraan juga digulirkan oleh

Korps Lalu Lintas Kepolisian

Republik Indonesia yang berencana

menerbitkan aturan yang membatasi

jarak tempuh kendaraan roda dua.

Cakupannya memang lebih luas.

Kepala Korlantas Polri, Inspektur

Jenderal Pudji Hartanto mengatakan,

hal ini dilakukan karena sepeda

motor lebih berisiko celaka saat

menempuh jarak jauh. Terutama saat

melampaui 200 kilometer.

Bertolak dari motivasi

mewujudkan keselamatan, maka

kepolisian tengah menyiapkan aturan

khusus sepeda motor agar tidak

melampaui jarak yang melebihi

kemampuan mesin. Salah satu poin

aturan itu akan melarang sepeda

motor bernomor polisi B (Jakarta)

untuk memasuki daerah Bandung

(nomor polisi D). Selain itu polisi akan

menindak pengendara sepeda motor

yang membawa muatan berlebih

karena membahayakan keselamatan.

Dalam catatan Kepolisian

disebutkan, jumlah sepeda motor

yang melakukan perjalanan

mudik Lebaran 2012 mencapai

2.514.634. Angka ini naik 6,16 persen

dibandingkan 2011 yang mencapai

2.368.720 kendaraan. Sedangkan

jumlah mobil pribadi mencapai

1.605.299 unit, naik 5,60 persen

dibandingkan 2011 yang mencapai

1.520.150 unit.

Terhadap wacana ini, Komisi

Perhubungan (Komisi V) DPR

menyetujui pemberlakuan

pembatasan jarak tempuh perjalanan

sepeda motor. Pembatasan tersebut

“Saya sendiri berpendapat

bahwa pembatasan kendaraan pribadi

dan memprioritaskan transportasi umum adalah kebijakan

yang tepat. Baik itu yang akan dilakukan

oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

maupun oleh Korlantas Polri. Peraturan

membatasi sepeda motor diperlukan

untuk menurunkan jumlah kecelakaan

lalu-lintas, baik itu dalam aktivitas

sehari-hari, maupun di saat liburan panjang

seperti mudik lebaran dan mudik natal-tahun

baru.”

31

KOLO

M O

PINI

TRA

NSM

EDIA

| Ed

isi 1

2 | 2

012

KOLO

M O

PINI

32

TRA

NSM

EDIA

| Ed

isi 1

2 | 2

012

diperlukan untuk mengurangi jumlah

kecelakaan sepeda motor. Hal

tersebut diungkap Anggota Komisi

V Yudi Widiana Adia saat rapat kerja

dengan pemerintah.

Dengan pemberlakukan

peraturan baru tersebut, Pemerintah

mempunyai konsekuensi harus

menyediakan layanan lebih memadai

untuk masyarakat. Di waktu yang

sama, pemerintah harus segera

menyiapkan transportasi publik yang

memadai. Harus serius dan berjalan

paralel. Jangan sampai transportasi

publik tidak ada, penggunaan motor

dilarang.

Saya sendiri berpendapat bahwa

pembatasan kendaraan pribadi dan

memprioritaskan transportasi umum

adalah kebijakan yang tepat. Baik itu

yang akan dilakukan oleh Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta maupun oleh

Korlantas Polri. Peraturan membatasi

sepeda motor diperlukan untuk

menurunkan jumlah kecelakaan lalu-

lintas, baik itu dalam aktivitas sehari-

hari, maupun di saat liburan panjang

seperti mudik lebaran dan mudik

natal-tahun baru.

sebaliknya. Orang sangat bangga bisa

membeli sepeda motor dengan cc

yang tinggi, walau harganya sangat

mahal. Di jalan yang macet dan

infrastuktur yang belum sempurna

dipaksakan membawa motor dengan

kecepatan tinggi. Risikonya tentu

sudah bisa ditebak. Namun, hal ini

bisa “dimengerti” karena kalau kita

perhatikan iklan-iklan, para produsen

sepeda motor selalu memamerkan

kecepatan produk mereka masing-

masing. Bahkan untuk bintang

iklannya sengaja dihadirkan dari

kalangan pembalap.

Apakah kebijakan ini tabu untuk

diberlakukan di Indonesia? Saya

kira tidak. Karena negara penghasil

kendaraan roda ini seperti Jepang

dan China malah memberlakukan

pembatasan penggunaan sepeda

motor. Di negara-negara tersebut,

kapasitas silinder sepeda motor

harus di bawah 100 cc dan wilayah

operasinya dibatasi. Tidak semua

jalan raya boleh dilewati oleh sepeda

motor.

Kemudian, yang juga perlu

diperhatikan adalah selain regulasi

“Lebih dari itu, untuk menjamin aksesibilitas aktivitas masyarakat,

maka transportasi umum tersebut, harus

saling terintegrasi. Moda satu dengan

moda yang lain saling terhubungkan dengan moda lain di simpul-simpul transportasi,

baik antarkota maupun dalam kota.”

Namun catatan dari saya,

pembatasan harusnya dari awal.

Maksudnya sepeda motor yang

dijual di Indonesia saat dibuat sudah

ditetapkan batas maksimal kapasitas

atau isi silidernya. Pembatasan

cc tersebut, diharapkan dapat

membatasi pemanfaatan sepeda

motor. Misalnya, kapasitas silinder

sepeda motor ditetapkan di bawah

100 cc. Dengan demikian kendaraan

tersebut mau tidak mau hanya bisa

ditempuh untuk jarak dekat dan

kecepatan yang terbatas.

Apa yang terjadi saat ini justru

KOLO

M O

PINI

32

TRA

NSM

EDIA

| Ed

isi 1

2 | 2

012

33

KOLO

M O

PINI

TRA

NSM

EDIA

| Ed

isi 1

2 | 2

012

yang berkaitan dengan sepeda

motor maka perlu juga penegakan

hukum oleh pihak kepolisian dalam

menindak pelanggaran. Hal ini

harus dilakukan dengan penuh

komitmen dan tanpa toleransi.

Sedikit saja toleransi diberikan akan

menjadi preseden yang buruk untuk

berhasilnya pelaksanaan peraturan

itu.

Seperti telah kita ketahui

bersama, bahwa motivasi awal dari

semua ide pembatasan ini adalah

menciptakan keteraturan di dalam

berlalu-lintas sehingga tingkat

kecelakaan bisa ditekan. Masyarakat

secara sadar meninggalkan

kendaraan pribadinya dan beralih

ke kendaraan umum. Kelancaran

yang terjadi akan membuat denyut

produktivitas semakin kencang dan

memicu pertumbuhan perekonomian,

serta kesejahteraan yang terus

menjanjikan dari tahun ke tahun.

Sekalipun demikian, langkah-

langkah di atas bersifat kuratif.

Yang juga harus dilakukan secara

bersamaan adalah tindakan preventif,

yang dapat dilakukan untuk jangka

panjang. Yakni perlunya pendidikan

berlalu lintas sejak dini.

Lalu lintas dilihat dalam konteks

pendidikan adalah usaha sadar untuk

menumbuhkan kesadaran tertib lalu

lintas, sehingga anak-anak mampu

mengendalikan atau mengurangi

timbulnya kecelakaan lalu lintas.

Karena berupa pendidikan maka ada

sebuah rangkaian proses secara

terprogram dan tersistem untuk

melahirkan generasi yang memiliki

etika dan budaya tertib berlalu lintas.

Pendidikan lalu lintas

menfokuskan pada penanaman

pengetahuan tentang tata cara

berlalu lintas (transfer of knowledge) dan menanamkan nilai-nilai

(tranform of values) etika dan budaya

tertib berlalu lintas dan membangun

perilaku pada generasi muda.

Ada beberapa tujuan

diselenggarakannya pendidikan

lalu lintas di sekolah, yakni: Agar

generasi muda secara sadar

mampu mengimplementasikan

sistem nilai yaitu etika dan budaya

berlalu lintas yang aman, santun,

selamat, tertib dan lancar yang

diwujudkan dalam kehidupan

sehari-hari; Mengubah perilaku

pemakai jalan (road user behavior);

Menurunkan pelanggaran dan

kecelakaan lalu lintas; Memberikan

informasi secara real seputar lalu

lintas.

Hal lain yang juga penting adalah

tentunya pembangunan transportasi

umumnya. Seperti telah disebut di

atas, jangan sampai orang sudah

“dipaksa” meninggalkan kendaraan

pribadinya tetapi transportasi

umumnya tidak memadai. Jika

ini terjadi maka akan berpotensi

menimbulkan reaksi yang tidak

konstruktif dari masyarakat.

Jadi dalam hal ini harus ada

keseimbangan kebijakan.

Lebih dari itu, untuk

menjamin aksesibilitas

aktivitas masyarakat, maka

transportasi umum tersebut,

harus saling terintegrasi. Moda

satu dengan moda yang lain

saling terhubungkan dengan

moda lain di simpul-simpul

transportasi, baik antarkota

maupun dalam kota.

Bagaimana dengan

anggarannya? Dalam rencana

anggaran subsidi energi tahun

2013 jumlahnya mencapai

Rp274,74 triliun. Menurut saya,

dana tersebut dapat dialihkan

untuk perbaikan infrastruktur

transportasi umum dan harga

BBM dinaikkan. n

33

KOLO

M O

PINI

TRA

NSM

EDIA

| Ed

isi 1

2 | 2

012

TRAN

S N

EWS

34

TRA

NSM

EDIA

| Ed

isi 1

2 | 2

012

TRAN

S N

EWS

34

TRA

NSM

EDIA

| Ed

isi 1

2 | 2

012

Kemenhub akan Wujudkan

ANGKUTAN KHUSUS TERNAK

Untuk

menyejahterakan

masyarakat sering

kali persoalan di

lapangan harus dipecahkan oleh

kerja sama antara kementerian-

kementerian yang berkaitan.

Dalam hal ini Kementerian

Perhubungan sangat terbuka

akan adanya kerja sama

tersebut.

Demikian pernyataan

Menteri Perhubungan EE

Mangindaan saat ditanya

wartawan soal bagaimana

Kemenhub menyikapi

persoalan yang harus

diselesaikan oleh beberapa

Foto

: Fra

nsis

kus

Agu

ng S

35

TRAN

S N

EWS

TRA

NSM

EDIA

| Ed

isi 1

2 | 2

012

35

TRA

NSM

EDIA

| Ed

isi 1

2 | 2

012

TRAN

S N

EWS

kementerian. “Memang

ada masih terkendala.

Tetapi harus diakui

bahwa ada kerja sama

yang sudah berjalan,

dan sangat bermanfaat

bagi masyarakat,” kata

Mangindaan.

Salah satu program

kerja sama tersebut

adalah antara Kementerian

Perhubungan dengan

Kementerian Pertanian

terkait dengan angkutan

ternak. Mangindaan

menangkap keprihatinan

mitranya tersebut

saat melihat langsung

bagaimana selama ini

ternak sapi diangkut.

Dengan menggunakan

jaring yang di dalamnya

berisi 2 sampai 3 sapi,

ternak tersebut dipindahkan

dari darat ke kapal. “Kalau

seperti ini sapinya bisa

stres. Belum lagi soal

bagaimana kondisi kapal.

Kalau nanti sampai sakit,

harga bisa jatuh, dan rakyat

juga yang rugi,” tutur

Mangindaan.

Lebih lanjut, menurut

Mangindaan, pihaknya akan

segera merealisasikan

angkutan bagi ternak.

Hal ini dimaksudkan

agar ternak dikondisikan

dengan selamat, aman,

dan nyaman dalam

pengirimannya. “2013 akan

kami realisasikan angkutan

untuk ternak.”

Kerja sama kedua

kementerian ini merangkul

BUMN Pelayaran Nasional

Indonesia (Pelni). ”Pelni

misalnya, mereka sudah

siap untuk memodifikasi

kapal laut untuk dijadikan

angkutan bagi ternak. Diharapkan

dengan adanya angkutan ini,

ternak tetap dalam keadaan

sehat dan beratnya tidak

berkurang saat pengiriman,”

terang mangindaan.

Di lain kesempatan,

Mangindaan pun menawarkan

kepada PT Kereta Api Indonesia

(KAI) untuk menyediakan

angkutan khusus hewan ternak.

Alasannya sama, yakni supaya

kualitas hewan ternak tetap

terjaga. “Kita harus antisipasi

layanan ternak menggunakan

kereta api,” tutur Mangindaan di

Kantornya.

Mangindaan menjelaskan nantinya

gerbong kereta api disesuaikan

dengan kebutuhan hewan ternak

seperti sapi dan kambing. Hal ini

dimaksudkan agar kondisi sapi dan

kambing tidak mengalami stres pada

waktu perjalanan. “Agar dari tempat

pemberangkatan, dan tempat tujuan,

hewan ternak tetap sehat. Kemudian

berat si sapi tidak berkurang,” ujarnya.

Selain itu, Mangindaan

menambahkan Kementerian

Perhubungan menghimbau kepada

operator untuk terus meningkatkan

pelayanan kepada masyarakat baik

angkutan penumpang ataupun

barang.n

Foto

: Flic

kr.c

omFo

to: F

lickr

.com

TRAN

S O

PINI

36

TRA

NSM

EDIA

| Ed

isi 1

2 | 2

012

TRAN

S N

EWS

36

TRA

NSM

EDIA

| Ed

isi 1

2 | 2

012

Indonesia-Australia Kerja Sama Tingkatkan Standar Transportasi

Pemerintah Indonesia dan

Australia melanjutkan

kerja sama di bidang

transportasi. Landasan

dari kerja sama ini adalah

meningkatkan keselamatan

transportasi sesuai standar

internasional dan praktik

manajemen keselamatan melalui

Indonesia Transport Safety

Assistance Package (ITSAP).

Penandatanganan kerja sama

dilakukan Menteri Perhubungan

EE. Mangindaan dengan Menteri

Infrastruktur dan Transportasi

Australia Anthony Albanese untuk

kerjasama sektor transportasi, yaitu

Memorandum of Understanding

Between the Government of

the Republic of Indonesia and

the Australian Government on

Cooperation in the Transport Sector,

beserta dengan Annex-nya yaitu

Arrangement between the Ministry

of Transportation of the Republic

of Indonesia and the Department

of Infrastructure and Transport of

Australia on the Indonesia Transport

Safety Assistance Package (ITSAP).

Mangindaan mengemukakan,

kerja sama ini meliputi empat

komponen, yakni kebijakan

keselamatan dan manajemen

transportasi, keselamatan

penerbangan, keselamatan kelautan

dan angkutan transportasi dan paket

manajemen.

“Sementara tanggung jawab

mengenai teknis pelaksanaan

bantuan tersebut berada di bawah

Project Review Group (PRG), yang

mengadakan pertemuan dua kali

dalam setahun guna melakukan

review terhadap kegiatan yang

sudah dilaksanakan dan usulan

kegiatan baru di masa datang,” ujar

Mangindaan.

Kerja sama ini, merupakan

lanjutan dari kerja sama transportasi

yang akan berakhir pada Januari 2013

mendatang. Nantinya akan diatur

masalah teknis dan diharapkan salah

satunya bisa melakukan pelatihan

keselamatan bersama antara

Indonesia dan Australia.

MoU Kerjasama Transportasi

Indonesia-Australia tersebut memiliki

tujuan untuk:

Memfasilitasi kerja sama

transportasi antara kedua

negara; Pertukaran informasi dan

konsultasi mengenai hal-hal yang

terkait transportasi, termasuk

menyelenggarakan pertemuan atas

persetujuan bersama; Mengadakan

kajian bersama mengenai

pertumbuhan transportasi yang

potensial antara kedua negara

dan hubungan antara transportasi

dengan perkembangan industri lain

di kedua negara; Berbagi informasi

dan konsultasi mengenai kegiatan

yang terkait dengan transportasi dan

implementasinya pada organisasi

internasional; Membahas ruang

lingkup pemahaman khusus tentang

Foto

: Fra

ns A

gung

S

TRAN

S O

PINI

37

TRA

NSM

EDIA

| Ed

isi 1

2 | 2

012

37

TRA

NSM

EDIA

| Ed

isi 1

2 | 2

012

aspek-aspek tertentu dari

kerjasama transportasi, dengan

memperhatikan hal-hal signifikan

yang mempengaruhi hubungan

antara sektor transportasi di setiap

negara; Memfasilitasi dan menjalin

kerjasama antara perusahaan

swasta di bidang transportasi

kedua negara.

Bidang kerjasama yang

termasuk di dalam MoU tersebut

meliputi: transportasi darat,

perkeretaapian, transportasi

laut dan angkutan sungai danau,

transportasi udara, pendidikan

dan pelatihan, penelitian dan

pengembangan transportasi,

transportasi multimoda,

keselamatan transportasi,

keamanan transportasi, dampak

transportasi terhadap lingkungan,

perencanaan dan peraturan

transportasi, pencarian dan

penyelamatan (Search and

Rescue), manajemen data dan

informasi, serta bidang-bidang lain

yang disepakati bersama.

Sementara itu, yaitu Annex

1 dari MoU tersebut adalah

mengenai Paket Bantuan

Keselamatan Transportasi untuk

Indonesia (Arrangement between

the Ministry of Transportation of

the Republic of the Indonesia and

the Department of Infrastructure

and Transport of Australia

on the Indonesia Transport

Safety Assistance Package

(ITSAP). Penandatanganan

annex ini menjadi dasar hukum

perpanjangan bantuan Pemerintah

Australia untuk program ITSAP

(ITSAP tahap 2).

Pengaturan yang sama

mengenai ITSAP telah

ditandatangani oleh Menteri

Perhubungan kedua negara pada

tahun 2010, namun mengingat MoU

yang menjadi induk/rujukannya

telah habis masa berlakunya dan

MoU yang baru dibuat kembali,

maka annex dari MoU tersebut

juga diperbaharui kembali.

Tujuan dari kerjasama

ITSAP adalah untuk membantu

Pemerintah Indonesia guna

mengatur dan mempromosikan

keselamatan transportasi yang

sesuai dengan standar-standar

internasional dan praktik-praktik

manajemen keselamatan.

Hasil yang ingin dicapai dari

paket bantuan tersebut adalah

untuk meningkatkan keselamatan

transportasi Indonesia. Ruang

lingkup pengaturan ITSAP meliputi

4 komponen, yaitu: kebijakan

keselamatan dan manajemen

transportasi, keselamatan

penerbangan, keselamatan

kelautan dan angkutan transportasi

dan paket manajemen. Sementara

itu, tanggung jawab mengenai

teknis pelaksanaan bantuan

tersebut berada di bawah Project

Review Group (PRG), yang

mengadakan pertemuan 2 kali

dalam setahun guna melakukan

review terhadap kegiatan yang

sudah dilaksanakan dan usulan

kegiatan baru di masa datang.

Menteri Infrastruktur dan

Transportasi Australia Anthony

Albanese mengungkapkan

kerjasama ini berpotensi sangat

baik dan hubungan kedua negara

ini sangat erat.

Penandatangan MoU

dan annex-nya oleh Menteri

Perhubungan dan Menteri

Infrastruktur dan Transportasi

Australia tersebut disaksikan

oleh jajaran pejabat kementerian

perhubungan kedua negara

beserta pejabat dari Kementerian

Luar Negeri dan Kedutaan

Besar Australia di Jakarta.

Penandatanganan tersebut

dilakukan pada saat kunjungan

ke-4 Menteri Infrastruktur

dan Transportasi Australia ke

Indonesia.n

TRAN

S N

EWS

Foto

: Fra

ns A

gung

S

TRAN

S O

PINI

38

TRA

NSM

EDIA

| Ed

isi 1

2 | 2

012

TRAN

S N

EWS

38

TRA

NSM

EDIA

| Ed

isi 1

2 | 2

012

Konektivitas dalam

bidang transportasi

memiliki peran yang

sangat strategis dalam

upaya meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Di tengah komitmen

untuk memperjuangkan konektivitas

nasional, Pemerintah Indonesia juga

memiliki visi kearah konektivitas

ASEAN.

Hal tersebut semakin ditandaskan

dengan peran Indonesia sebagai tuan

rumah Pertemuan Tingkat Menteri

Perhubungan ASEAN (ATM), yang

berlangsung di Nusa Dua, Badung,

Bali, Kamis (29/11/2012).

Menteri Perhubungan Indonesia

EE Mangindaan yang dipilih menjadi

pemimpin sidang menyatakan

bahwa pertemuan ini membahas

konektivitas perhubungan bidang

transportasi darat, laut, dan udara

antarnegara ASEAN. Pertemuan yang

didahului pertemuan pejabat senior

kementerian perhubungan ASEAN

(STOM) ke-34, merupakan pertemuan

tingkat menteri transportasi negara

anggota ASEAN yang dilaksanakan

setiap tahun sekali dan terakhir

diselenggarakan di Phnom Penh,

Kamboja pada 15-16 Desember 2011.

Dalam pertemuan Mangindaan

didampingi oleh Wakil Ketua Sidang,

yakni Menteri PU dan Perhubungan

Laos, Sommad Pholsena, juga

dilakukan pertemuan dengan mitra

dialog ASEAN, yakni Jepang, China,

dan Republik Korea.

Pertemuan dengan Mitra Dalam kesempatan yang

baik tersebut, Mangindaan

mengadakan pertemuan dengan

Menteri Pertanahan, Infrastruktur,

Transportasi dan Pariwisata Jepang,

Yuichiro Hata. Salah satu poin

pertemuan, para Menteri menyambut

baik hasil dari ASEAN-Japan Summit

Ke-15 yang diselenggarakan pada

tanggal 19 November 2012 di Phnom

Penh, Kamboja, termasuk kontribusi

yang signifikan Jepang untuk

pelaksanaan Master Plan on ASEAN

Connectivity dan inisiatif baru Jepang

untuk mengembangkan transportasi

yang selamat, aman, mudah dan

ramah lingkungan di bawah ASEAN-

Japan Transport Partnership (AJTP).

Para Menteri lanjut menyambut

baik inisiatif Jepang untuk

memperkuat kerjasama dalam

promosi "Transprotsi Berkualitas",

yang akan mencakup pengembangan

"Transportasi Selamat dan Aman,

Ramah Lingkungan dan User-

friendly," sebagai fokus utama untuk

AJTP di dekade berikutnya. Inisiatif

ini akan menjadi salah satu poin

penting untuk merayakan HUT ke-40

Persahabatan dan Kerjasama antara

ASEAN-Jepang tahun 2013.

Para Menteri mengesahkan

Rencana Kerja AJTP untuk 2012-2013,

yang meliputi proyek-proyek, antara

lain: Kerjasama teknis di bidang

Port Electronic Data Interchange;

Eco-Airport dan New Air Sistem

Navigasi; Kerjasama Teknis Proyek

Keselamatan dan Lingkungan;

Rencana Aksi Perbaikan Lingkungan.

Para Menteri juga mendukung

usulan Jepang untuk meningkatkan

ASEAN Connectivity, termasuk

"Kerjasama Komprehensif pada

Teknologi Transportasi Aman dan

Efisien," "Kerjasama Pencegahan

Bencana Alam di Sektor Transportasi,"

"Proyek Peningkatan dan Harmonisasi

Standar Keselamatan dan Kapal

Inspeksi Kapal Pesisir "dan "Rencana

Aksi Regional Port Security (New

RAPPS) di bawah Program Keamanan

Transportasi Maritim ASEAN-Jepang.

Setelah Jepang, pertemuan

dilakukan dengan mitra ASEAN

lain yakni China. Hadir sebagai

wakil Pemerintah China yakni

Para Menteri Transprotasi ASEAN Sepakati Konektivitas

Foto

:Dok

.Pus

kom

Pub

lik/P

n

TRAN

S O

PINI

39

TRA

NSM

EDIA

| Ed

isi 1

2 | 2

012

39

TRA

NSM

EDIA

| Ed

isi 1

2 | 2

012

TRAN

S N

EWS

GAO Hongfeng, Wakil Menteri

Perhubungan Rakyat. Para menteri

mendukung mandat ASEAN

Coordinating Committee on

Conectivity and Chinese Working

Committee on Connectivity untuk

membahas dan mengidentifikasi

bidang utama terkait kerja sama

konektivitas dan mengkoordinasikan

mobilisasi sumber daya teknis dan

keuangan dari kedua pihak ASEAN

dan China, termasuk dukungan

terhadap pembiayaan proyek-proyek

kerja sama konektivitas.

Para Menteri menyambut baik

usulan China untuk mendirikan

China-ASEAN Cooperation Fund

Maritime senilai RMB 3 miliar.

Kegiatan yang tercakup di dalamnya,

meliputi: kerja sama di bidang

penelitian ilmiah kelautan dan

konektivitas dan keselamatan

navigasi. Para Menteri juga

menyambut tambahan kontribusi

China sebesar USD 5 juta kepada

China-ASEAN Cooperation Fund

untuk mendukung pelaksanaan

proyek infrastruktur transportasi yang

menghubungkan Negara Anggota

ASEAN dan China.

Lebih lanjut, para menteri

melakukan tukar pandangan

melalui The ASEAN-China Maritime

Consultation Mechanism tentang

pelaksanaan dan dampak dari

beberapa konvensi internasional

maritim termasuk Maritime Labor

Convention, Amandemen Lampiran

VI ke 1973 Konferensi Internasional

tentang Pencegahan Pencemaran

dari Kapal ( MARPOL) dan kerja

sama Tanggap Darurat (Search and

Rescue). Mereka sepakat untuk

melaksanakan dan memenuhi

standar maritim internasional

tersebut dan meminta pejabat senior

masing-masing negara untuk lebih

meningkatkan kerja sama melalui

kegiatan bersama maritim.

Di bidang transportasi udara,

kedua belah pihak menyoroti

kebebasan lalu lintas udara antara

negara anggota ASEAN dan China

di bawah Perjanjian ASEAN-

China Air Transport. Kerja sama

ini diyakini memberikan lebih

banyak kesempatan bagi maskapai

penerbangan untuk terbang ke

kota-kota sehingga meningkatkan

kegiatan bisnis maupun

pariwista, sekaligus mewujudkan

konektivitas.

Terakhir adalah pertemuan

dengan Park Kee Poong, Menteri

Perencanaan dan Koordinasi,

Kementerian Pertanahan,

Transportasi dan Kelautan

Republik Korea. Para Menteri

menyambut kemajuan penting yang

dibuat dalam pelaksanaan ASEAN-

ROK Transport Cooperation

Roadmap.

Beberapa hal yang telah dicapai

dari kerja sama itu, meliputi:

Melakukan Program Internasional

Kepelabuhan & Logistik (IPPL)

untuk negara-negara ASEAN;

Melakukan Program HRD untuk

Performance Based Navigation

(PBN) Implementation Plan

Dalam kesempatan ATM, Mangindaan mengadakan

pertemuan dengan Yuichiro Hata (Menteri

Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan

Pariwisata, Jepang), GAO Hongfeng (Wakil Menteri

Perhubungan Rakyat, China), Park Kee Poong

(Menteri Perencanaan dan Koordinasi, Kementerian Pertanahan, Transportasi dan Kelautan, Republik

Korea).

Requirements; Penyelesaian Studi

Kelayakan untuk Pengembangan dan

Modernisasi Pelabuhan Iloilo dan

Cagayan de Oro.

Para Menteri meminta Pemerintah

Korea untuk memperpanjang bantuan

teknis dalam proyek strategis lainnya,

seperti kereta api dan pembangunan

pelabuhan yang akan membantu

untuk memfasilitasi pelaksanaan

Rencana Strategis Transportasi

ASEAN (ASTP)/ Rencana Aksi Brunei

(BAP) dan Master Plan on ASEAN

Connectivity (MPAC).n

Foto

:Dok

.Pus

kom

Pub

lik/P

n

TRAN

S N

EWS

40

TRA

NSM

EDIA

| Ed

isi 1

2 | 2

012

TRAN

S N

EWS

40

TRA

NSM

EDIA

| Ed

isi 1

1 | 2

012

Untuk mendukung

terwujudnya konektivitas

ASEAN, Pemerintah

Indonesia harus

mewujudkan dahulu konektivitas

nasional. “Konektivitas dalam negeri

mempunyai peran yang penting

dalam mendukung konektivitas

ASEAN, oleh karena itu kita harus

memperkuat konektivitas domestik

kita,” kata Menteri Perhubungan, EE

Mangindaan saat Pertemuan Tingkat

Pejabat Senior Bidang Transportasi

Negara-negara ASEAN (ASEAN

Senior Transport Officials Meeting -

STOM) ke-34 di Bali (26-28/12/2012).

Dalam rangka memperkuat

konektivitas nasional, menurut

Mangindaan, Indonesia tengah

menerapkan Masterplan Percepatan

dan Perluasan Pembangunan

Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Program tersebut memiliki 6 pilar

koridor ekonomi berdasarkan

prioritas area/ sektor komoditas,

visi konektivitas nasional dan

pembangunan infrastruktur pada

koridor ekonomi Kalimantan,

Sulawesi dan Papua.

Terkait dengan penguatan

konektivitas domestik negara-

negara ASEAN lainnya, Mangindaan

meminta agar seluruh negara

anggota ASEAN mengalokasikan

sumber daya yang cukup untuk

mewujudkan langkah-langkah

yang tepat untuk tahun 2015. Yakni

saat dimana ASEAN menjadi pasar

terbuka dan sumber produksi, serta

menjadi kawasan yang kompetitif

dengan pertumbuhan ekonomi yang

seimbang, serta terintegrasi ke

dalam ekonomi global.

“Hal ini sejalan dengan adopsi

agenda The 17th ATM di Phnom Penh

tahun lalu mengenai penguatan

usaha untuk memastikan realisasi

Masyarakat Ekonomi ASEAN pada

2015 dengan memprioritaskan

langkah-langkah konkrit untuk

menghadapi tantangan dalam

pelaksanaan Masyarakat Ekonomi

ASEAN,” urai Mangindaan.

Ada beberapa agenda yang

dibicarakan terkait transportasi

darat, laut, udara, kereta api dan

juga bidang ASEAN Search and Rescue (SAR). Pertemuan pejabat

senior bidang perhubungan

darat membahas mengenai hasil

pertemuan ke-3 ASEAN Multisector Road Safety Special Working Group

(MRSSWG) yang diselenggarakan

pada 3 Juli 2012 di Vientiane-

Laos; perkembangan pelaksanaan

Singapore-Kunming Rail Link (SKRL)

Project; ASEAN Highway Network

Project; dan proyek efisiensi energi

dan mitigasi perubahan iklim dalam

sektor transportasi darat.

Bidang perhubungan laut

membahas ASEAN Single Shipping Market (ASSM); Master Plan Study and Feasibility Study on the Establishment of an ASEAN Roll-On/Roll-Off (ro-ro) Shipping Network and Short Sea Shipping; membahas

perjanjian terbaru untuk Standards of Training, Certification and Watch Keeping for Seafarers (STCW) in

ASEAN Near Coastal Voyages (NCV)

Limits; ASEAN Search and Rescue

(SAR) Expert Group Meeting; Project

proposal on Sustainable Port

Development in The ASEAN Region-

Phase II; serta perkembangan kerja

sama IMO-ASEAN.

Sementara itu pada sektor

perhubungan udara, pertemuan

membahas mengenai finalisasi Paket

ke-8 Komitmen Bidang Pelayanan

Jasa Angkutan Udara (The 8th

Konektivitas ASEAN

Foto

:Dok

.Pus

kom

Pub

lik/W

isnu

41

TRAN

S N

EWS

TRA

NSM

EDIA

| Ed

isi 1

2 | 2

012

41

TRAN

S N

EWS

TRA

NSM

EDIA

| Ed

isi 1

1 | 2

012

Package of Commitments on Air

Transport Services) yang berada di

bawah kerangka ASEAN Framework

Agreement on Services; ASEAN Single Aviation Market (ASAM). Di

dalamnya termasuk mengenai kerja

sama bidang ekonomi dan teknis;

serta perkembangan perjanjian

bidang angkutan udara dengan

mitra dialog yaitu Cina, Jepang dan

Republik Korea.

Pertemuan dengan 3 negara mitra

ASEAN tersebut dilakukan setelah

ASEAN STOM selesai, dilakukan

dalam forum Pertemuan Tingkat

Menteri Perhubungan ASEAN pada

29-30 November 2012 (The 18th

ASEAN Transport Ministers Meeting).

Menurut Menteri Perhubungan E.E.

Mangindaan saat pidato pembukaan,

kedua agenda tersebut sangat

strategis dalam mewujudkan

konektivitas ASEAN di bidang

transportasi, memberikan dampak

ganda pada sektor lain seperti

perdagangan, industri, pariwisata dan

pertanian. Karena semua kegiatan

tersebut membutuhkan sektor

transportasi.

Terkait masyarakat ASEAN telah

dicapai beberapa kemajuan dalam

menerapkan berbagai langkah di

bawah Brunei Action Plan (BAP)/

ASEAN Strategic Transport Plan

(ASTP) 2011-2015 dan Master Plan

on ASEAN Connectivity (MPAC),

yang meliputi transportasi sektor

udara, darat dan laut serta fasilitas

transportasi.

Rekomendasi Peserta Lebih lanjut, dalam pertemuan

tersebut, perwakilan dari negara-

negara kawasan Asia Tenggara

(ASEAN) sepakat untuk mendukung

adanya harmonisasi prosedur dan

persyaratan untuk memfasilitasi

pergerakan orang antarnegara di

kawasan itu.

“Aturan yang sudah ada kita

komunikasikan terlebih dahulu, baru

kita laksanakan. Sudah ada yang

kita lakukan. Kesepakatan kita akan

konektivitas tetap akan berjalan tetapi

tetap menghormati undang-undang

masing-masing negara,” kata Menteri

Perhubungan EE Mangindaan.

Untuk lintas darat antarnegara

ASEAN, Mangindaan mengatakan

bahwa saat ini sudah dilaksanakan

antara Serawak, Malaysia, dengan

Kalimantan. Begitu pula pada jalur

laut juga sudah ada yakni antara

Bitung, Sulawesi Utara, dengan

Santos City, Filipina, dengan

menggunakan kapal roro.

Namun ia menekankan agar

ada penguatan infrastruktur di

masing-masing negara termasuk

mengenai imigrasi, bea cukai,

dan keamanan. “Konkretnya

dalam rangka `cross border`

itu infrastruktur harus siap,

seperti melalui kereta api

berstandar internasional melintasi

antarnegara dan aturan imigrasi

dan bea cukai harus dihormati,”

tambah Mangindaan.

Selain darat dan laut,

perhubungan udara juga menjadi

salah satu poin penting dalam

mewujudkan pertumbuhan

ekonomi ASEAN yang

berkelanjutan dan komprehensif.

Para peserta konferensi

memberikan perhatian terhadap

Rencana Kerja Kerja Sama Teknis

Transportasi Udara (ATTC) dalam

mendukung Pasar Tunggal

Penerbangan ASEAN.

Mangindaan mengharapkan jika

memungkinkan tarif penerbangan

antarnegara di ASEAN sama atau

melalui pengaturan, maka jangan

sampai merugikan satu sama lain.

Selain melakukan harmonisasi

prosedur dan persyaratan,

perwakilan negara anggota

ASEAN di bidang transportasi itu

juga sepakat untuk melakukan

penyederhanaan untuk mendukung

finalisasi kerangka perjanjian

transportasi pergerakan orang di

daerah perbatasan antarnegara

ASEAN.

Hal itu sesuai dengan target

yang telah diatur sebelumnya

di dalam Rencana Transportasi

Strategis ASEAN (ASTP), Rencana

Aksi Brunei (BAP), dan Masterplan

Konektivitas ASEAN (MPAC) 2011-

2015.nFoto

:Dok

.Pus

kom

Pub

lik/W

isnu

TRAN

S N

EWS

42

TRA

NSM

EDIA

| Ed

isi 1

2 | 2

012

Tingkat keselamatan

di jalan telah menjadi

perhatian anak-anak.

salah seorang anak Duta

Keselamatan mengungkapkan

wacana pembangunan jalur khusus

sepeda motor untuk menekan jumlah

angka kecelakaan yang melibatkan

kendaraan roda dua itu.

Apa yang disampaikan anak

tersebut dalam kesempatan

Konferensi Anak Indonesia ke-12

tahun 2012 itu mendapat sambutan

positif dari Menteri Perhubungan,

E.E. Mangindaan. Menurutnya,

pembangunan jalur khusus pengguna

sepeda motor bukannya tidak

mungkin, namun pasti membutuhkan

perlebaran jalan, dan hal ini yang

tidak mudah, karena akan terkendala

pembebasan lahan.

“Namun demikian, Pemerintah

pasti memikirkan hal ini, dan

menjadi perhatian bersama. Apalagi

mengingat belakangan sudah

semakin banyaknya para pengguna

sepeda motor dan tingginya angka

penjualan sepeda motor di Indonesia,

utamanya Jakarta,” urai Mangindaan

dalam acara yang bertema

Keselamatanku di Jalan.

Pada kesempatan tersebut,

Mangindaan berpesan, agar segala

sesuatu yang terkait dengan aturan

berlalu lintas di jalan tidak hanya

menjadi pengetahuan dan ikrar saja,

tetapi diterapkan. Dan yang juga

penting adalah menyebarluaskan

pengetahuan tentang keselamatan

di jalan kepada orang tua, saudara-

saudara, teman-teman dan siapa

saja. Supaya semakin banyak orang

yang sadar dan mempraktikkan

perilaku tertib di jalan.

Konferensi Anak Indonesia 2012

sendiri merupakan kegiatan rutin

tahunan yang diselenggarakan

sejak 2001. Dengan demikian,

penyelenggaraan tahun ini sudah

memasuki tahun ke-12. Khusus tahun

ini ada 36 delegasi anak Indonesia

yang datang.

Sosialisasi keselamatan di jalan

yang bertepatan pada acara ini

sangat penting. Mengingat menurut

catatan Badan Kesehatan Dunia

(WHO), kematian anak di jalan akibat

kecelakaan menduduki urutan kedua.

Sementara data dari Korlantas

Polri, setiap harinya terdapat 85

orang meninggal akibat kecelakaan,

termasuk anak-anak.

Untuk itu, Mangindaan berpesan

pula supaya para pengguna sepeda

motor dapat mematuhi ketentuan

dalam berkendara. Misalnya,

menggunakan helm berstandar

nasional dan motor miliknya terbatas

untuk 2 orang. Dan yang terpenting,

jangan pernah mengoperasikan

alat komunikasi saat sedang

berkendara.n

PEMBANGUNAN JALUR KHUSUS MOTOR

TRAN

S N

EWS

42

TRA

NSM

EDIA

| Ed

isi 1

2 | 2

012

DIBUKA WACANA

Foto:Dok.PuskomPublik/Pn

43

TRAN

S N

EWS

TRA

NSM

EDIA

| Ed

isi 1

2 | 2

012

43

TRAN

S N

EWS

TRA

NSM

EDIA

| Ed

isi 1

2 | 2

012

Untuk menciptakan

kualitas layanan yang

lebih baik, mereka

yang bertugas di

Pelayanan Terpadu Satu Atap harus

profesional dalam menjalankan

tugasnya. Sehingga masyarakat dapat

menikmati kenyamanan dan merasa

puas.

“Pengoperasian pelayanan

terpadu satu atap ini, sekaligus

sebagai wujud nyata dari Ditjen

Perhubungan Laut dalam

mewujudkan reformasi birokrasi

di lingkungan Kemenhub, kalau

tadinya dilayani satu persatu, kini

semuanya dilaksanakan di ruang

ini,” kata Menteri Perhubungan E.E.

Mangindaan di tengah-tengah acara

pengoperasian Pelayanan Terpadu

Satu Atap Direktorat Perhubungan

Laut di Gedung Karya lantai 6,

Kementerian Perhubungan, Jakarta

Pusat.

Dengan adanya ruang pelayanan

terpadu ini, sambung Mangindaan,

maka semua proses pengurusan

perizinan maupun administrasi

lainnya di Ditjen Perhubungan

Laut akan menjadi lebih cepat,

efektif dan efisien, serta transparan

dan akuntabel.”Pengoperasian

ruang pelayanan terpadu satu

atap ini merupakan satu langkah

maju bagi Kemenhub dalam

memberikan tugas pelayanan

kepada masyarakat. Ini juga sejalan

dengan prinsip pelaksanaan

PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU ATAPDituntut Profesional

good governance dan reformasi

birokrasi.”

Di ruang tersebut, masyarakat

luas akan memperoleh 19 macam

pelayanan perizinan yang berasal

dari lima direktorat, di antaranya:

Direktorat Pelabuhan dan

Pengerukan, Direktorat Lalu Lintas

dan Angkutan Laut, Direktorat

Perkapalan dan Kepelautan,

Direktorat Kenavigasian, dan

Direktorat Kesatuan Penjagaan

Laut dan Pantai.

“Ke depannya pelayanan dalam

ruang tersebut tidak lagi ada

loket pembayaran tunai, namun

E-payment, sehingga petugas tidak

berhubungan dengan uang tunai,”

harap Mangindaan.n

Foto

: Dok

.Pus

kom

Pub

lik/W

isnu

TRAN

S N

EWS

44

TRA

NSM

EDIA

| Ed

isi 1

2 | 2

012

ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI

KEMENHUB Deklarasikan

TRAN

S N

EWS

44

TRA

NSM

EDIA

| Ed

isi 1

2 | 2

012

KEMENTERIAN

Perhubungan tanggal

12 Desember 2012

mendeklarasikan Zona

Integritas (ZI) Menuju Wilayah

Bebas Korupsi (WBK). Deklarasi ini

merupakan komitmen Kementerian

Perhubungan untuk melakukan

upaya percepatan pencegahan

korupsi dan membangun birokrasi

yang kuat, akuntabel serta mampu

melayani masyarakat secara lebih

baik, sebagai implementasi Instruksi

Presiden Nomor 5 Tahun 2004

tentang Percepatan Pemberantasan

Korupsi, Instruksi Presiden Nomor

17 Tahun 2011 tentang Rencana

Aksi Pencegahan Pemberantasan

Korup-si dan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor

60 Tahun 2012 tentang Pedoman

Umum Pembangunan Zona Integritas

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi

dan Wilayah Birokrasi Bersih dan

Melayani di Lingkungan Kementerian/

Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Deklarasi Zona Integritas

menuju Wilayah Bebas Korupsi yang

dilakukan Kementerian Perhubungan

didorong adanya Penilaian Inisiatif

Anti Korupsi (PIAK) yang dilakukan

oleh Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK) pada tahun 2012

yang menempatkan Kementerian

Perhubungan sebagai Peringkat

Pertama, survey Integritas yang

dilakukan oleh KPK pada tahun

2011 menempatkan Kemente¬rian

Perhubungan pada Peringkat Enam,

naik dari tahun sebelumnya yang

berada di Peringkat 47, adanya

penghargaan dari Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang/Jasa (LKPP)

atas Layanan Pengadaan Se¬cara

Elektronik (LPSE), yang menyebutkan

Kementerian Perhubungan sebagai

“Organization Transformation of The Year” oleh lembaga tersebut.

Selain itu, Kementerian

Perhubungan juga telah meluncurkan

Pelayanan Terpadu Satu Atap

sebagai upaya untuk memberikan

pelayanan publik yang berkualitas,

Foto

: Dok

.Pus

kom

Pub

lik/W

isnu

45

TRAN

S N

EWS

TRA

NSM

EDIA

| Ed

isi 1

2 | 2

012

45

TRAN

S N

EWS

TRA

NSM

EDIA

| Ed

isi 1

2 | 2

012

cepat, mudah, terjangkau dan

terukur, serta Pemberian Izin

Angkutan Pariwisata pada tahun

2011 Kementerian Perhubungan

mendapatkan sertifikat ISO

9001:2008.

Sebelum Zona Integritas

dideklarasikan, Pembangunan Zona

Integritas Menuju Wilayah Bebas

Korupsi sudah disosialisasikan

kepada jajaran Eselon I dan

II di lingkungan Kementerian

Perhubungan. Bahkan Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK) telah

memberikan penilaian Wajar

Dengan Pengecualian (WDP) atas

Laporan Keuangan Kementerian

Perhubungan pada tahun 2008

sampai dengan tahun 2011,

registrasi online dalam seleksi

CPNS di lingkungan Kementerian

Perhubungan, dll.

Kementerian Perhubungan

juga memberlakukan persyaratan

wajib menyampaikan LHKPN bagi

pejabat eselon I dan II, serta KPA,

PPK, dan Bendahara. Dalam rangka

pelaksanaan Undang Undang

Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

Kementerian Perhubungan telah

membentuk Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi

(PPID), hasil monitoring dan

evaluasi Komisi Informasi Pusat

Kementerian Perhubungan

menempati urutan ke Empat dari 82

Badan Publik, pada tahun 2011.

Kementerian Perhubungan juga

menyiapkan saluran pengaduan

masyarakat melalui www.dephub.

go.id/pengaduan untuk menerima

masukan, kritik, saran, keluhan atas

pelayanan jasa perhubungan.

pencegahan dan pemberantasan

korupsi bukanlah pekerjaan yang mudah, terlebih

Kementerian Perhubungan yang

mempunyai unit kerja yang tersebar di seluruh wilayah

tanah air Indonesia, bahkan berada di

pulau terdepan dan daerah perbatasan. Dengan demikian

diperlukan dukungan dan kerjasama semua

pihak tanpa kenal lelah dan putus asa.

Foto

: Dok

.Pus

kom

Pub

lik/W

isnu

TRAN

S N

EWS

46

TRA

NSM

EDIA

| Ed

isi 1

2 | 2

012

TRAN

S N

EWS

46

TRA

NSM

EDIA

| Ed

isi 1

2 | 2

012

Reformasi Birokrasi Kesiapan pelaksanaan

Reformasi Birokrasi di Kementerian

Perhubungan yang telah dituangkan

dalam Dokumen Usulan dan

Road Map telah memenuhi syarat

kelengkapan sebagaimana diatur

dalam Peraturan Presiden No. 81

Tahun 2010 tentang Grand Design

Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan

peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010

tentang Road Map Reformasi

Birokrasi 2010-2014 dengan nilai

kelengkapan Dokumen Usulan

mencapai 82% dan Road Map

mencapai 93%.

Verifikasi lapangan Kementerian

Perhubungandiperoleh dengan cara

memastikan ketepatan, kelengkapan

dan kualitas dokumen usulan dan

Road Map Reformasi Birokrasi

serta proses pencapaian kinerja

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

yang dilengkapi dengan bukti-bukti

pendukungnya.

Berdasarkan penilaian terhadap

Dokumen Usulan dan Road Map

Reformasi Birokrasi, Kementerian

Perhubungan menduduki peringkat

11 dari 25 Kementerian dan lembaga

yang dinilai oleh Tim Teknis Unit

Pengelola Reformasi Birokrasi

(UPRBN).

Tujuan Reformasi Birokrasi

bagi Kementerian Perhubungan

adalah mengurangi dan akhirnya

menghilangkan setiap penyalahguaan

kewenangan publik oleh pejabat

Kementerian Perhubungan;

menjadikan Kementerian

Perhubungan yang memiliki Most-Improved Bureaucracy; meningkatkan

mutu pelayanan kepada masyarakat;

meningkatkan mutu perumusan

dan pelaksanaan kebijakan/

program Kementerian Perhubungan;

meningkatkan efisiensi (biaya dan

waktu) dalam pelaksanaan semua

Foto

: Dok

.Pus

kom

Pub

lik/W

isnu

segi tugas kementerian serta

menjadikan birokrasi Kementerian

Perhubungan antisipatif, proaktif,

dan efektif dalam menghadapi

globalisasi dan dinamika perubahan

lingkungan strategis.

Deklarasi Pembangunan

Zona Integritas di lingkungan

Kementerian Perhubungan

disaksikan langsung oleh Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi, Komisi

Pemberantasan Korupsi, Pimpinan

Ombudsman, para Pejabatan Eselon

I dan II di lingkungan Kementerian

Perhubungan.

Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Azwar Abubakar sangat

mengapresiasi apa yang telah dicapai

Kementerian Perhubungan. Menurut

Azwar, deklarasi Zona Integritas yang

dilakukan Kementerian Perhubungan

merupakan upaya reformasi

birokrasi yang bertujuan mewujudkan

47

TRAN

S N

EWS

TRA

NSM

EDIA

| Ed

isi 1

2 | 2

012

47

TRAN

S N

EWS

TRA

NSM

EDIA

| Ed

isi 1

2 | 2

012

birokrasi yang bersih, profesional,

berintegritas tinggi, akuntabel, dan

melayani.

Menteri Perhubungan

EE.Mangindaan, yang memimpin

deklarasi tersebut mengungkapkan,

pencegahan dan pemberantasan

korupsi bukanlah pekerjaan yang

mudah, terlebih Kementerian

Perhubungan yang mempunyai

unit kerja yang tersebar di seluruh

wilayah tanah air Indonesia, bahkan

berada di pulau terdepan dan daerah

perbatasan. Dengan demikian

diperlukan dukungan dan kerjasama

semua pihak tanpa kenal lelah dan

putus asa.

Menurut EE Mangindaan,

pelayanan jasa transportasi

merupakan urat nadi perekonomian,

dan peranannya sangar vital dalam

pengembangan perekonomian

nasional. Oleh karena itu peranan

Kementerian Perhubungan

dituntut untuk terus meningkatkan

kinerjanya baik di bidang

transportasi darat, perkeretaapian,

laut dan udara dengan diimbangi

SDM yang semakin kompeten dan

profesional dan didukung oleh

tatakelola yang efektif, efisien,

dan akuntabel serta sesuai

dengan kebutuhan pelayanan yang

berkembang di masyarakat.

“Ada dua kementerian yang

sangat penting dalam menunjang

perekonomian nasional, yaitu

Kementerian Perhubungan,

dan Kementerian Pekerjaan

Umum (PU). Jika Kementerian

Perhubungan mampu memberikan

pelayanan yang maksimal kepada

Foto

: Dok

.Pus

kom

Pub

lik/W

isnu

masyarakat, kita akan melihat

gerak ekonomi nasional akan

meningkat, kesejahteraan akan

tercipta karena akan terbuka

cukup banyak lapangan kerja,”

cetusnya.n

Berdasarkan penilaian terhadap Dokumen Usulan dan Road Map Reformasi

Birokrasi, Kementerian Perhubungan

menduduki peringkat 11 dari 25 Kementerian

dan lembaga yang dinilai oleh Tim

Teknis Unit Pengelola Reformasi Birokrasi

(UPRBN).

TRANS MODA UDARA

Gerakan Indonesia Bersih

yang diimplementasikan

pada wilayah transportasi,

bisa dikatakan berhasil.

Namun, capaian membanggakan ini

tidak boleh membuat berbagai pihak

lengah untuk selalu memberikan

yang terbaik kepada masyarakat.

“Dari hasil pantauan yang

dilakukan di beberapa lokasi, hampir

semua mengalami peningkatan

kebersihan. Namun seluruh

operator tidak boleh cepat puas dan

diminta untuk terus membudayakan

bersih agar tertular juga kepada

para pengguna jasa transportasi

untuk sadar bersih,” kata Menteri

Perhubungan, E.E Mangindaan.

Beberapa tempat yang telah

dikunjungi oleh Mangindaan adalah

terminal, pelabuhan, stasiun kereta

api, dan bandara. Melalui gerakan

ini, Pemerintah mau memberikan

jaminan bahwa pihaknya bersama

para operator transportasi mampu

memberikan pelayanan demi

keselamatan, keamanan dan

kenyamanan kepada masyarakat.

Kesan Mangindaan dalam

kunjungannya, misalnya di Terminal 1

dan 2 Bandara Soekarno-Hatta, pada

umumnya cukup terkesan. Namun ia

memberikan perhatian kepada ubin-

ubin yang harus mendapat perhatian

lebih, karena terlihat tidak mengkilap

dan lusuh.

“Ke depannya diharapkan bisa

lebih baik lagi, seperti Stasiun

Senen, saat saya memantau ubinnya

mengkilat dan penumpang jadi bisa

santai duduk di sana walau tanpa

bangku,” tutur Mangindaan.

Direktur Utama PT Angkasa

Pura II sebagai pengelola Bandara

Soekarno-Hatta, Tri S Sunoko

mengemukakan, untuk program

Indonesia Bersih atau Berseri (Bersih,

Sehat, Asri) pihaknya tidak main-

main. Mereka mengerahkan petugas

kebersihan untuk airside dan landside di setiap bandara yang dikelolanya.

Untuk sampah airside dikumpulkan

27 ton sampah/ hari, sedangkan di

area landside yang terbagi di antaranya

cargo, boarding, chek in, tenant, dan

area parkir kendaraan, setiap hari

diangkut 22 ton sampah ditambah

total sampah cair 8.800.000 liter/

hari. “Khusus untuk mengantisipasi

lonjakan penumpang yang setiap

tahun meningkat, AP 2 juga sudah

menyiapkan beberapa program,” ujar

Tri.

Program tersebut di antaranya

optimalisasi 3R (reduce, reuse, and recylce), peningkatan sumber daya

manusia (SDM), pemberdayaan

masyarakat untuk pengelolaan

limbah menjadi briket dan kompos,

dan pengelolaan limbah dengan lebih

baik lagi sejalan dengan grand desain

Bandara Soekarno Hatta.n

Operator Jasa Transportasi Diminta Tidak Cepat Puas

TRAN

S M

ODA

48

TRA

NSM

EDIA

| Ed

isi 1

2 | 2

012

Foto

:Dok

.Pus

kom

Pub

lik/P

n

TRANS MODA DARAT

81

TRAN

S M

ODA

49

TRA

NSM

EDIA

| Ed

isi 1

1 | 2

012

Membentuk karakter

budaya keselamatan

lalu lintas dan

angkutan jalan tidak

bisa terjadi dalam waktu singkat. Hal

tersebut harus sudah diperkenalkan

dan disosialisasikan sejak anak-anak.

Untuk itu, Kementerian Perhubungan

melakukan Pemilihan Pelajar Pelopor

Keselamatan Transportasi Darat

Tingkat Nasional tahun 2012.

“Ini wujud perhatian Pemerintah

dalam meningkatkan keselamatan

lalu lintas dan angkutan jalan dengan

membidik pelajar sebagai pelopor

keselamatan di bidang transportasi

darat,” kata Direktur Keselamatan

Transportasi Darat, Hotma

Simanjuntak saat memberi sambutan.

Menurutnya, tema yang dipilih

tahun ini adalah Melalui Pemilihan

Pelajar Pelopor Keselamatan

Transportasi Darat, Kita Tingkatkan

Kepedulian Pelajar terhadap

Keselamatan Transportasi Darat.

“Beberapa aspek yang menjadi

pertimbangan dan penilaian

dalam pemilihan pelajar pelopor

keselamatan transportasi darat

adalah kepemimpinan (leadeship),

kemampuan berbicara di depan

umum (public speaking), norma/

etika, dan materi karya tulis.”

Kegiatan tahun ini diikuti oleh

16 orang pelajar yang merupakan

perwakilan dari Provinsi Nanggroe

Aceh Darussalam (NAD), Sumatera

Barat, Bangka Belitung, Lampung,

Jambi, Banten, DKI Jakarta, Jawa

Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur,

Bentuk Karakter

Kalimantan Timur, Kalimantan

Barat, Gorontalo dan Sulawesi

Selatan.

Proses seleksi peserta dimulai

dari tingkat kabupaten/ kota,

dengan diikuti oleh perwakilan

sekolah menengah umum

yang ada di kabupaten /kota.

Selanjutnya dari proses seleksi

dimaksud, didapatkan 3 orang

pemenang. Kemudian mereka

yang terpilih diusulkan oleh Dinas

Perhubungan Kabupaten/ Kota ke

Dinas Perhubungan Provinsi untuk

mengikuti proses seleksi pemilihan

pelajar pelopor keselamatan lalu

lintas dan angkutan jalan di tingkat

provinsi. Selanjutnya nama-nama

pemenang di tingkat provinsi

tersebut kemudian diusulkan ke

Direktorat Jenderal Perhubungan

Darat c.q. Direktorat Keselamatan

Transportasi Darat untuk mengikuti

seleksi di tingkat nasional.

Mereka yang hadir dalam

acara pembukaan ini di antaranya:

Direktur Utama PT. Jasa Raharja,

Kepala Korps Lalu Lintas Mabes

Polri, Direktur Pendidikan Dasar dan

Menengah Kemendiknas, Direktur

Bina Teknik Ditjen Bina Marga

Kementerian Pekerjaan Umum,

Direktur Penanggulangan Penyakit

Tidak Menular Kementerian

Kesehatan, Kepala Abdan Penelitian

dan Pengembangan SDM Kominfo,

para pejabat di lingkungan

perhubungan darat, para Kepala

Balai LLASDP, para kepala Dinas

Perhubungan Provinsi dan para

praktisi. nFoto

:Dok

.Hum

asH

ubda

t/A

ulia

“Budaya Selamat” Sedini Mungkin

TRAN

S M

ODA

50

TRA

NSM

EDIA

| Ed

isi 1

2 | 2

012

TRANS MODA LAUT

Indonesia, tumpah darah bangsa

Indonesia, diciptakan Tuhan Yang

Maha Esa dengan hamparan

gugusan Kepulauan terletak

pada koordinat ideal dan strategis

di kawasan tropis khatulistiwa.

Posisi strategis wilayah Indonesia

itu telah terbukti sepanjang sejarah

kehidupan masyarakat dunia, dengan

disinggahinya wilayah Indonesia

oleh berbagai bangsa di dunia untuk

berbagai kepentingan. Dahulu

bangsa-bangsa di belahan lain dunia,

hanya dapat singgahi Indonesia

menggunakan kapal.

Wilayah teritorial kepulauan

Indonesia seluas 8 juta km2 yang

terdiri dari lebih 17.000 pulau

disatukan oleh laut seluas 5,8 juta

km2 atau seluas 2/3 dari seluruh

wilayah teritorial Indonesia. Laut

merupakan anugerah terbesar

Tuhan Yang Maha Esa kepada

bangsa Indonesia, memiliki kekayaan

yang melimpah dan luar biasa dari

berbagai dimensi. Laut bukan menjadi

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN KOMITMEN DALAM PENINGKATAN KESELAMATAN PELAYARAN

Standar Kapal Non Konvensipenghalang dan pemisah bagi

bangsa Indonesia yang bermukim

di ribuan pulau tersebut. Sejarah

panjang Bangsa Indonesia telah

membuktikan ketangguhan dan

keuletannya untuk memanfaatkan

laut bagi kesejahteraan hidupnya.

Sejarah Bangsa Indonesia di dunia

kelautan atau maritim telah dikenal

tidak hanya terbatas lingkup

regional namun sudah mendunia

sejak dahulu kala. Pelaut-pelaut

handal dan tangguh Indonesia telah

TRAN

S M

ODA

50

TRA

NSM

EDIA

| Ed

isi 1

2 | 2

012

51

TRAN

S M

ODA

TRA

NSM

EDIA

| Ed

isi 1

2 | 2

012

mencapai wilayah seantero dunia

dengan menggunakan kapal yang

handal buatan sendiri.

Karena akrab dengan laut, sejak

dahulu kala masyarakat Indonesia

telah hidup berdampingan dan

akrab dengan kapal sebagai alat

transportasi. Awalnya masyarakat

mengenal kapal dengan tujuan

untuk memudahkannya dalam

menempuh jarak untuk mencapai

tujuan. Kapal masa itu sangatlah

sederhana. Masyarakat hanya

menggunakan tenaga manusia

dan angin. Dengan perkembangan

peradabannya, manusia menemukan

teknologi mesin mulai dari uap

sampai tercanggih saat ini. Kini

ribuan kapal berlayar di perairan

Indonesia untuk melayani berbagai

kebutuhan masyarakat Indonesia.

Di bidang teknologi perkapalan,

dunia pelayaran Indonesia memiliki

keunikan tersendiri. Berbagai

jenis kapal mulai dari yang paling

sederhana, kapal yang digerakkan

oleh angin dan peralatan navigasi

yang mengandalkan bintang,

sampai dengan Kapal yang memiliki

peralatan nan canggih, dilengkapi

sistem komputer mutakhir ada

di perairan Indonesia. Hal ini

dimungkinkan seiring dengan

perkembangan teknologi di

bidang perkapalan serta tuntutan

masyarakat akan pentingnya faktor

keselamatan pelayaran.

Ditinjau dari aspek regulasi/

aturan di bidang keselamatan

pelayaran Indonesia dilayani

beberapa jenis kapal yang dapat

diklasifikasikan menjadi 2 (dua)

yaitu Kapal-kapal Konvensi dan

Kapal-kapal Non Konvensi atau Non

Convention Vessel Standard (NCVS).

Kapal Konvensi yaitu kapal

dengan GT lebih besar atau sama

500 GT berbendera Indonesia yang

melakukan pelayaran Internasional/

berlayar ke luar negeri harus

memenuhi ketentuan Safety of

Life At Sea (SOLAS) 1974, beserta

protokol amandemennya yang

telah diratifikasi oleh Pemerintah

Indonesia.

Sedang kapal Non Konvensi atau

Non Convention Vessel Standard

(NCVS) adalah seluruh kapal

Berbendera Indonesia baik kapal

lama maupun kapal baru yang tidak

diatur dalam konvensi internasional

harus menerapkan Standard dan

Petunjuk Keknis Pelaksanaan Kapal

Non Konvensi.

Kapal-kapal non Konvensi

Berbendera Indonesia adalah :

• Kapal-kapal penumpang yang

hanya berlayar di perairan Indonesia

• Seluruh kapal niaga yang tidak

berlayar ke luar negeri

• Kapal-kapal niaga yang berukuran

GT di bawah 500 yang berlayar ke

luar negeri

• Kapal-kapal yang tidak digerakkan

dengan tenaga mekanis (tongkang,

pontoon dan kapal layar)

• Kapal-kapal kayu atau Kapal

Layar Motor (KLM) dengan mesin

penggerak

• Kapal-kapal penangkap iklan

• Kapal pesiar

• Kapal-kapal dengan rancang

bangun baru dan tidak biasa (novel)

• Kapal-kapal Negara yang

difungsikan untuk niaga

• Semua kapal yang ada yang

mengalami perubahan fungsi

Kementerian Perhubungan telah

berkomitmen untuk meningkatkan

keselamatan pelayaran. Oleh karena

itu Direktorat Jenderal Perhubungan

Laut, Kementerian Perhubungan RI

bekerjasama dengan the Australian

Maritime Safety Authority (AMSA)

membentuk kerjasama teknis untuk

mengembangkan standar kapal-kapal

non konvensi berbendera Indonesia,

guna meningkatkan keselamatan

transportasi maritim di Indonesia.

Proyek pengembangan NCVS dimulai

setelah ditanda tangani proposal

Foto

: Fra

ns A

gung

S

51

TRAN

S M

ODA

TRA

NSM

EDIA

| Ed

isi 1

2 | 2

012

TRAN

S M

ODA

52

TRA

NSM

EDIA

| Ed

isi 1

2 | 2

012

NCVS antara Ditkapel dan AMSA

pada tanggal 21 Agustus 2008.

Kerjasama Indonesia dan

Australia telah menghasilkan

Standar Kapal Non Konvensi

Berbendera Indonesia yang

selanjutnya ditetapkan dalam

Keputusan Menteri Perhubungan

No. 65 tahun 2009 tanggal 17

September 2009 tentang Standar

Kapal Non Konvensi (Non

Convention Vessel Standard)

Berbendera Indonesia. Standar

Kapal-kapal non konvensi

berbendera Indonesia ini

meliputi konstruksi, peralatan,

perlengkapan keselamatan,

permesinan dan kelistrikan, garis

muat, pengukuran, pengawakan

dan manajemen operasional.

Hal ini menandai selesainya

phase I pengembangan NCVS

dan dimulainya pembangunan

phase II yaitu phase persiapan

implementasi.

Dalam phase implemetasi

ini dokumen NCVS telah melalui

kaji ulang, sebagai persiapan

impelentasi NCVS Indonesia.

Beberapa kali telah dilakukan

lokarya sebagai kegiatan lanjutan

untuk menyusun juknis dengan

melibatkan Tim Ahli NVCS

Indonesia dengan Ditkapel dan

telah dapat diselesaikan dengan

ditetapkannya Juknis tersebut

melalui SK Dirjen Perhubungan

Laut No. UM.008/9/20/DJPL-12,

tanggal 16 Februari 2012. Petunjuk

teknis pelaksanan standar

kapal non konvensi memuat

penjelasan teknis mengenai

pelaksanaan standar kapal non

konvensi termasuk kualifikasi

peralatan dan perlengkapan yang

diperlukan sesuai jenis, ukuran,

daerah operasi dan daerah

pelayaran kapal. Semua kapal

non konvensi harus memenuhi

standar dan petunjuk teknis

untuk kapal berbendera, sehingga

keselamatan pelayaran dapat

terjamin dari segi teknis.

Standar kapal non konvensi

berbendera Indonesia dan

petunjuk teknis pelaksanaanya

diberlakukan bagi kapal-kapal

non konvensi bangunan baru yang

peletakan lunasnya dilakukan

pada dan setelah tanggal 1 Januari

2014, bagi kapal bangunan lama

yang jadwal dokingnya dilakukan

pada dan setelah tanggal 1

januari 2013. Standar kapal ini

merupakan living document yang

akan diperbaharui secara berkala

Foto

: Dok

.Pus

kom

Pub

lik/M

ifdal

TRAN

S M

ODA

52

TRA

NSM

EDIA

| Ed

isi 1

2 | 2

012

53

TRAN

S M

ODA

TRA

NSM

EDIA

| Ed

isi 1

2 | 2

012

mengikuti perkembangan teknologi,

ilmu pengetahuan dan kebutuhan

pelayaran Indonesia.

Keuntungan Pelaksanaan NCVS

Indonesia :

Dengan diberlakukannya Standar

Kapal Non Konvensi berbendera

Indonesia dan Petunjuk Teknis

Pelaksanaan Kapal Non Konvensi

Berbendera Indonesia beberapa

keuntungan yang diperoleh meliputi :

• Meningkatkan keselamatan

pelayaran kapal non konvensi

melalui standarisasi berbagai aspek

teknis dan aspek lain, termasuk

aspek pendidikan sumber daya

manusia dan aspek pengawasan

kapal;

• Meningkatkan peluang daya saing

di bidang pelayaran nasional dan

regional dengan meningkatnya

aspek keselamatan pelayaran;

• Membuka peluang munculnya

industri yang berkaitan dengan

aspek keselamatan pelayaran,

misalnya industri peralatan

keselamatan kapal;

• Memberikan rujukan bagi industri

galangan kapal, Badan Klasifikasi

dan penyiapan fasilitas pelabuhan

serta rujukan bagi Industri

asuransi kapal, asuransi jiwa

maupun asuransi kargo.

Dengan diimplementasikannya

Standar Kapal Non Konvensi

dan Standar Petunjuk Teknis

Pelaksanaan Kapal Non Konvensi

Berbendera Indonesia diharapkan

keselamatan pelayaran kapal non

konvensi terus meningkat dan angka

kecelakaan kapal terus menurun,

sesuai dengan program Kementerian

Perhubungan yaitu Road Map To Zero

Accident. Pemberlakuan NCVS dan

Juknisnya diharapkan juga dapat

menurunkan tingkat kecelakaan

kapal non konvensi yang disebabkan

oleh faktor manusia, dan teknis

sehingga dapat meningkatkan budaya

selamat. Meningkatkan budaya

selamat ini dapat dilakukan melalui

penerapan aturan keselamatan

yang dilaksanakan secara baik,

tegas dan benar oleh seluruh pihak

terkait. Keselamatan harus menjadi

prioritas utama dalam pelayanan

jasa pelayaran di seluruh perairan

Indonesia.n

Foto

: Dok

.Pus

kom

Pub

lik/M

ifdal

Foto

: Fra

ns A

gung

S

53

TRAN

S M

ODA

TRA

NSM

EDIA

| Ed

isi 1

2 | 2

012

TRAN

S M

ODA

54

TRA

NSM

EDIA

| Ed

isi 1

2 | 2

012 D

alam rangka mewujudkan

konektivitas nasional,

semua moda transportasi

massal dikembangkan.

Salah satunya yang cukup masif

adalah moda kereta api. Salah satu

wujud nyatanya yang sudah terlihat

adalah pembangunan rel jalur ganda

di sepanjang Pantai Utara Jawa

(Pantura). Perkembangan ini turut

mendesak kebutuhan akan lokomotif

di Indonesia.

Sadar akan tingginya tingkat

kebutuhan tersebut,

Direktorat Jenderal

Perkeretaapian pada tahun

2010-2011 bekerja sama dengan PT.

Industri Perkeretaapian (PT. INKA)

telah mengembangkan lokomotif baru.

Lokomotif itu berjenis diesel hidrolik

CC-300, yang sekaligus menjadi

lokomotif pertama untuk jenis diesel

hidrolik dengan 6 gandar. Lokomotif

karya putra putri bangsa Indonesia,

pembuatannya sudah mencapai tahap

akhir, yaitu tahap uji kelaikan operasi.

Lokomotif diesel hidrolik CC 300

ini telah dibuat sedemikian rupa

rancangan mengacu pada standar

internasional yang berlaku yaitu: JIS

(Japanese Industrial Standard), DIN

(Deutsche Internationale Normung), BS (British Standard), UIC (Union Internationale des Chemins de Fer), AAR (Association of American Railroads), SII (Standar Industri Indonesia), dan SNI (Standar Nasional Indonesia).

Umur teknis badan lokomotif

didesain agar dapat bertahan selama

25 tahun dengan perawatan yang

memadai seperti yang disyaratkan

dalam manual perawatan lokomotif.

Badan lokomotif diesel ini dirancang

Ir. Hermanto Dwiatmoko, MSTr

LOKOMOTIF DIESEL HIDROLIK CC 300

TRAN

S M

ODA

54

TRA

NSM

EDIA

| Ed

isi 1

2 | 2

012

sehingga dapat berjalan dengan aman

pada jalan lurus maupun lengkung

tanpa mengakibatkan adanya bagian

lokomotif yang keluar dari batas

ruang bebas yang dipersyaratkan.

Interferensi antar komponen/

bagian yang bergerak dan akses

perawatan baik di lintas maupun di

dipo merupakan merupakan aspek

pertimbangan dalam penentuan

ukuran lokomotif diesel hidrolik ini.

Semua kegiatan yang

berhubungan dengan proyek ini

dikerjakan sesuai dengan sistim

manajemen mutu ISO 9001. Satuan

berat, bahan, komponen, dan

; ww

w.f

lickr

.com

Foto

TRANS MODA KA

55

TRAN

S M

ODA

TRA

NSM

EDIA

| Ed

isi 1

2 | 2

012

dengan konstruksi semi-monocoque yang ringan dan konstruksi baja

las yang memiliki kekuatan,

dan kekakuan tinggi terhadap

pembebanan yang terjadi pada saat

operasi kerja dari lokomotif, untuk

menghindari terjadinya deformasi

tetap. Rangka dasar terbuat dari baja

karbon dan material setara lainnya

yang mempunyai kekuatan tinggi

sehingga dapat menahan beban,

getaran dan goncangan sebesar berat

lokomotif.

Konstruksi lokomotif ini dirancang

untuk dapat menahan beban vertikal

secara merata dan beban longitudinal

lebih dari 110 ton. Sebelumnya,

permodelan dari badan lokomotif

telah disimulasikan ketahanannya

dengan metode simulasi Elemen

Hingga (Finite Element Methods) untuk menjamin kekuatan konstruksi

dari lokomotif. Lantai pada kabin

masinis dilapisi dengan bahan anti

selip, yang terbuat dari bahan pelat

baja setara baja gelombang corten

atau Superior Atmospheric Corrosion

(SPA-C) dengan tebal 1,2 mm dan

ditutup dengan UNITEX. Lantai

ruangan selain ruang kabin terbuat

dari pelat baja kembang (checkered plate) dengan tebal 4.5 mm.

Konstruksi dinding samping dan

ujung dirancang dengan bentuk

estetis, kuat dan rigid. Terdiri dari

rangka baja dan panel baja dengan

penempatan pintu masuk kabin, pintu

untuk perawatan, jendela dan lampu

semboyan samping. Bagian atas

badan lokomotif dapat dibuka untuk

memudahkan perawatan.

Interior badan lokomotif

terdiri dari panel dinding dalam

dan plafon. Panel dinding dalam

terbuat dari bahan tahan api (fire retardant), tidak beracun (non toxic), dan tahan terhadap bahan kimia

(chemicalresistant). Sedangkan

plafon ditutup dengan panel dari

melamine plastik aluminium sheet.

Lokomotif ini juga dilengkapi

dengan peralatan penghalau

rintangan dan peralatan perangkai.

Fungsi dari peralatan penghalau

rintangan yang terbuat dari

konstruksi baja las adalah untuk

melindungi komponen lokomotif

yang berada di bawah badan

lokomotif dari benda-benda yang

mungkin berada di atas rel saat

lokomotif beroperasi. Sedangkan

peralatan perangkai digunakan

untuk menggandengkan lokomotif

dengan kereta, gerbong, dan/

atau peralatan khusus yang akan

ditarik atau didorong oleh lokomotif

tersebut.

Kemudian ada peralatan

penerus daya yakni Voith Turbo

Transmision L 620 reU2+KB385

yang merupakan konverter hidrolik.

Transmisi menggunakan sistem

hidrodinamik yang berfungsi untuk

meneruskan torsi dan putaran

motor diesel ke roda penggerak

dalam dua arah (maju mundur)

dengan kemampuan sama dan

mudah dikendalikan dari kabin

masinis.

Pada lokomotif ini mesin

diesel dan transmisi dikendalikan

secara simultan menggunakan unit

pengendali mikro (micro controller) dengan sistem hidrodinamik yang

terdiri dari modul konversi torsi

(torque converter) dan modul kopling

hidrolik. Masukan sistem pengendali

mikro berasal dari tuas pengendali

utama (master controller dari woojin)

di kabin masinis berupa sinyal

yang akan diterjemahkan menjadi

kebutuhan tenaga motor diesel. Tuas

pengendali utama juga berfungsi

untuk mengoperasikan pengereman

hidrodinamik.

Kabin MasinisLokomotif dilengkapi dengan 2

buah kabin masinis yang ditempatkan

pada tiap ujung lokomotif. Konstruksi

55

TRAN

S M

ODA

TRA

NSM

EDIA

| Ed

isi 1

2 | 2

012

; ww

w.f

lickr

.com

Foto

TRAN

S M

ODA

56

TRA

NSM

EDIA

| Ed

isi 1

2 | 2

012

kabin masinis dirancang sesuai

dengan kebutuhan keselamatan,

keamanan, kenyamanan dan mampu

melindungi masinis serta peralatan

di dalam kabin dari akibat benturan.

Kabin masinis dirancang sedemikian

rupa sehingga kebisingan

maksimum hanya mencapai 85 db

(A) pada kondisi bergerak dengan

kecepatan maksimum, sedangkan

kebisingan diluar lokomotif pada

jarak 15 meter di ruang terbuka

adalah dibawah 93 db (A).

Peralatan penggerak yang

digunakan berupa motor diesel 4

langkah tipe variabel speed yaitu

Caterpillar Engine 3512B untuk aplikasi

traksi lokomotif dengan keluaran daya

2280 BHp (1700 kW) pada putaran 1800

rpm. Motor diesel sebagai peralatan

penggerak dipasang di atas lantai

lokomotif dan dilengkapi dengan

baterai untuk start (24 VDC) serta

sistem monitoring berupa peralatan

diagnosa dan perekam yang dapat

tersimpan dalam sistem memori

elektronik yang datanya dapat diambil

menggunakan perangkat komputer.

Instrumen KeteranganKaca Kaca laminasi yang aman untuk masinisPintu masuk ruang masinis

Pintu ayun manual dilengkapi dengan handel, kunci dan jendela bebas pandang. Jendela pintu dirancang untuk dapat dibuka dan diatur pada ketinggian tertentu sesuai kebutuhan.

Pintu penghubung ke ruang mesinTempat duduk Ergonomis dengan sandaran, dapat diatur maju mundur, naik turun & berputarPeralatan Operasional :

Tuas atau tombol

Berfungsi untuk menjalankan lokomotif (forward / backward), pengatur pengereman, deadman device (terhubung langsung dengan sistem pengereman darurat) yang diletakkan di tempat yang mudah dijangkau

Pedal deadmanKlakson kuat suara 88 dB (A) yang diukur pada jarak 200 m didepan lokomotif.Radio Lokomotif

Lampu penerangan

Lampu utama, dipasang dimuka kabin masinis bagian atas tengah dengan kuat cahaya 150 lux diukur pada jarak 200 m kondisi gelap.Lampu tanda, dipasang di muka lokomotif bagian bawah kiri dan kanan. Lampu tanda terlihat jelas pada jarak 600 meter pada track lurus.

Spion Dipasang di ujung kabin masinis

Pembersih kaca (wiper)

Wiper digerakan dengan motor elektrik dan dapat dikontrol pada beberapa tingkat kecepatan yang dilengkapi dengan penyemprot air.

Peralatan pemantau (ukur)Indikator rem parkirIndikator tenaga penggerak Radiator Temperature, RPM dan Oil pressure

Indikator bahan bakarIndikator kelistrikanPetunjuk kecepatan dilengkapi perekamPetunjuk tekanan udara pengereman

Sistem Pendingin Udara

1 set pendingin udara (AC) dengan suplai tegangan 24 VDC dan daya maksimum 1 kW, dilengkapi perala-tan kontrol :- Panel kontrol, pengaturan pendingin udara- Kontrol temperatur (thermostat)

Kadar emisi yang dikeluarkan telah

memenuhi standar EURO II atau

setara.

Lokomotif juga dilengkapi sistem

kontrol electronic microprocessor dengan power management untuk

optimalisasi bahan bakar dan sistem

pendingin air berupa radiator yaitu

Voith cooling unit complete set (engine cooler & fuel cooler).

Sistem kontrol pada lokomotif

menggunakan tegangan 24 V DC.

Instalasi listrik untuk melayani

kebutuhan daya listrik pada rangkaian

TRAN

S M

ODA

56

TRA

NSM

EDIA

| Ed

isi 1

2 | 2

012

Kelengkapan ruang kabin masinis secara detail adalah sebagai berikut :

57

TRAN

S M

ODA

TRA

NSM

EDIA

| Ed

isi 1

2 | 2

012

kereta atau gerbong yang ditarik

oleh lokomotif dirancang untuk

beroperasi pada tegangan 380 Volt, 3

fasa, 50 Hz, serta dilengkapi dengan

kabel saluran utama dan coupler

listrik yang dipasang pada dinding

ujung.

Sistem pengereman yang

digunakan adalah sistem

pengereman hidrodinamik dan

sistem pengereman pneumatik

yang dikontrol melalui tuas kendali.

Rem hidrodinamik pada sistem

transmisi hidrolik digunakan sebagai

pengereman utama yang juga

berfungsi untuk mempertahankan

kecepatan lokomotif. Pengereman

pneumatic dilengkapi dengan

peralatan sistem pengereman udara

yang sesuai dengan standar UIC untuk

kecepatan operasi sampai dengan 120

km/jam.

Untuk memberi jaminan

keselamatan, lokomotif dilengkapi

dengan peralatan keselamatan di saat

terjadi keadaan darurat dan untuk

menunjang operasional lokomotif.

Peralatan keselamatan antara lain:

Pemadam kebakaran (berjenis dry chemical yang ramah lingkungan

dengan kapasitas isi 3 kg 1 tabung

dan 12 kg 2 tabung; Stop blok (balok

pengganjal roda terbuat dari kayu

berfungsi untuk mengganjal roda

kereta); Deadman device (berupa

peralatan yang terhubung langsung

dengan rem darurat); Rem darurat

(berupa katup pada pipa udara

tekan untuk kondisi pengereman

mendadak).

Lebih lanjut, supaya terjadi

kesesuaian antara lokomotif dengan

fungsi yang diharapkan, maka

dilakukan pengujian kelaikan yang

meliputi pengujian rancang bangun,

statis dan dinamis. Uji rancang

bangun terdiri dari uji kekuatan dan

uji ketahanan.

Uji statis meliputi: Uji pengisian

udara tekan oleh kompresor; Uji

kebocoran udara dari komponen

udara tekan; Uji kebocoran udara

dari komponen udara bertekanan

(komponen rem); Uji pengereman;

Uji rem mekanik (rem service, rem

parkir dan rem darurat); Peralatan

pengaman; Uji perintah pada saat

diam; Uji peralatan kelistrikan; Uji

ruang bebas; Dan uji kebocoran

Dan yang terkahir adalah uji

dinamis. Pengujian ini dilakukan

pada lintasan utama yang meliputi:

Uji kualitas pengendaraan; Uji

kelistrikan; Uji performansi traksi; Uji

pengereman.

Satu Lokomotif diesel hidrolik

CC-300 ini telah menjalani pengujian

pada bulan Oktober 2012 untuk

mengetahui kemampuannya dengan

menarik rangkaian kereta kedinasan

milik Ditjen Perkeretaapian di lintas

Madiun – Surabaya – Malang – Blitar

– Madiun. Untuk dapat mengetahui

keandalan lokomotif CC-300, perlu

dilakukan uji operasional dengan

menarik beban rangkaian kereta

kerja (angkutan batu balas, rel) dan

kereta kedinasan untuk waktu 6

bulan sampai dengan 1 tahun.n

57

TRAN

S M

ODA

TRA

NSM

EDIA

| Ed

isi 1

2 | 2

012

; ww

w.f

lickr

.com

Foto

; ww

w.f

lickr

.com

Foto

TRAN

S U

NIK

58

TRA

NSM

EDIA

| Ed

isi 1

2 | 2

012

Pembawa Presiden Pertama Hijrah ke Yogyakarta

Moda transportasi

tidak bisa dipisahkan

dari jalan panjang

perjuangan Negara

Republik Indonesia. Peristiwa

kepindahan Ibu Kota Negara dari

Jakarta ke Yogyakarta menjadi

salah satu tonggak sejarah yang

fundamental bagi kedaulatan

bangsa dan negara dalam panggung

internasional.

Semua itu bermula pada

tanggal 4 Januari 1946 ketika

Presiden Soekarno memboyong

pemerintahannya ke Yogyakarta

karena situasi keamanan ibu kota

Jakarta makin memburuk dengan

kedatangan tentara sekutu yang

diboncengi NICA.

Kedatangan NICA yang

membonceng tentara sekutu

menyebabkan para petinggi

Pemerintah Republik Indonesia waktu

itu terancam nyawanya. Perdana

Menteri Sutan Sjahrir sendiri pernah

merasakan mobilnya diberondong

peluru. Bahkan hampir setiap malam

Soekarno berpindah-pindah tempat

karena diburu pasukan intel Belanda.

Kondisi tersebut menyebabkan

pemerintahan yang masih seumur

jagung tidak berjalan efektif.

Tan Malaka, aktivis pejuang

kemerdekaan Indonesia memberi

saran kepada pemerintah agar

Jakarta segera dikosongkan

dari pemerintahan Republik dan

pemerintah menyingkir ke daerah

lain. Wakil Presiden Mohamad

Hatta mengusulkan Yogyakarta

untuk tempat “berlindung”

Pemerintah Indonesia sambil

KLBTR

ANS

UNI

K

58

TRA

NSM

EDIA

| Ed

isi 1

2 | 2

012

Foto

: Fra

ns A

gunn

g S.

TRAN

S U

NIK

59

TRA

NSM

EDIA

| Ed

isi 1

2 | 2

012

mengefektifkan pemerintahan.

Hatta menyebut Yogyakarta

adalah tempat yang tepat, karena

semua rakyatnya dikendalikan

oleh Sri Sultan Hamengku

Buwono IX. Soekarno setuju, dan

kemudian memerintahkan stafnya

menghubungi Sri Sultan.

Raja Keraton Ngayogyakarta

Hadiningrat itu kemudian

menyatakan dirinya menjamin

Pemerintahan Republik Indonesia

aman di Yogyakarta. Jaminan dari

Sri Sultan itulah yang dijadikan

momentum paling penting bagi

keberadaan Republik Indonesia di

tengah ancaman serbuan pasukan

Belanda.

Pada 4 Januari 1946 Soekarno

dan Hatta memindahkan pusat

pemerintahan sekaligus Ibu

Kota Negara Republik Indonesia

ke Yogyakarta. Presiden dan

Wakil Presiden sebagai lambang

kekuasaan negara pindah ke

Yogyakarta dengan kereta api luar

biasa (KLB), sekaligus memboyong

keluarga mereka.

Proses pemindahan ini tidak

mudah, dan kerap luput dari sejarah.

Karena konteks zaman itu yang

sangat tegang dan membahayakan

keselamatan orang nomor satu dan

dua di Indonesia. Dari sekian banyak

moda transportasi, yang dipilih

pada akhirnya adalah kereta api.

Bagi petugas KA, ini adalah sebuah

misi yang berat dan penuh risiko.

Perjalanan 3-4 Januari 1946 ini

kerahasiannya dijaga.

KLB yang mengangkut perangkat

pemerintahan ini berlokomotif Uap

C.2809 buatan Henschel, Jerman.

Kereta berangka besi ini mulai

berdinas pada tanggal 20 Mei 1919.

Spesifikasinya: memiliki panjang

18,5 meter, tinggi 3,695 meter, lebar

2,594 meter. Sistem pendingin yang

digunakan adalah es balok yang

dihembuskan ke dalam kereta. Saat

ini kereta bersejarah ini disimpan

di Museum Transportasi dengan

perawatan terakhir pada tanggal 18

Agustus 1981.

Sesampai di Yogyakarta,

rombongan Presiden Soekarno

dijemput langsung oleh Sri Sultan

Hamengkubuwana IX, Sri Paduka

Pakualam VIII, Jenderal Sudirman,

pejabat tinggi di Yogyakarta dan

segenap rakyat kawula Yogyakarta.

Mereka berarak-arakan menuju

Gedung Agung melewati Jalan

Malioboro.

Selama hampir empat tahun, 4

Januari 1946 hingga 27 Desember

1949, Ibu Kota Negara Republik

Indonesia berada di Yogyakarta.

Pada saat itu Yogyakarta menjadi

pusat pemerintahan secara politis,

dan memiliki posisi strategis dalam

perjuangan dan mempertahankan

kemerdekaan Indonesia.

Waktu itu seluruh petinggi

pemerintah Indonesia ditempatkan di

lingkungan Keraton Ngayogyakarta

Hadiningrat. Sedangkan Presiden

Soekarno bertempat tinggal di

Gedung Agung (Gedung Negara atau

Istana Presiden), yang jaraknya hanya

beberapa ratus meter dari keraton.

Salah satu sumber menyebutkan

meskipun Belanda tahu Yogyakarta

menjadi pusat kendali Pemerintah

Republik Indonesia saat itu, namun

tentara Belanda tidak berani

langsung menyerbu Yogyakarta.

Sebab, Ratu Juliana dulu adalah

teman sekolah Sri Sultan di Belanda.

Mereka berdua sejak di sekolah dasar

hingga perguruan tinggi di Belanda

berada dalam lingkungan yang sama.

Pesan dari Kerajaan Belanda

waktu itu, keselamatan Sri Sultan

tidak boleh diganggu. Karena sikap

keras Ratu Juliana yang tidak

memperbolehkan kekuatan militernya

menyenggol Sri Sultan, maka staf

militer di Belanda menempuh

kebijakan untuk mempengaruhi Sri

Sultan agar berpihak kepada Belanda.

Sri Sultan kemudian ditawari

menjadi pemimpin pemerintahan

bersama Indonesia-Belanda, namun

tawaran itu ditolak oleh Raja Keraton

Ngayogyakarta Hadiningrat.n

TRAN

S U

NIK

59

TRA

NSM

EDIA

| Ed

isi 1

2 | 2

012

Foto

: Fra

ns A

gunn

g S.

TRAN

S M

ODA

60

TRA

NSM

EDIA

| Ed

isi 1

2 | 2

012

situlah, saat berumur 7 tahun, ia

mulai berkenalan dengan kereta api.

Setiap kali melihat kereta api,

Syafei mengaku begitu terkesan.

Bagaimana bisa sebuah kendaraan

yang terdiri dari rangkaian besi

bisa bergerak. Bagaimana bisa

lokomotif yang menjadi bagian kecil

dari keseluruhan rangkaian bisa

menggerakkan semua kereta atau

gerbong. Semua keheranan tersebut

ia simpan dalam hati.

Ketika usia semakin beranjak

dewasa, laki-laki kelahiran

Palembang 14 April 1968 itu dengan

mantap memilih jalur hidupnya

sebagai seorang masinis. Selepas

STM, Syafei membuat lamaran

menjadi masinis ke instansi tenaga

kerja yang kala itu bernama

Departemen Tenaga Kerja. “Saya

melamar, kemudian dipanggil

untuk tes. Yang saya ingat waktu

itu tesnya pengetahuan umum,

psikotes, kesehatan, dan lain-lain.

Alhamdulilah keterima.”

Rasa senang menaungi Syafei

di tahun 1991, saat ia dinyatakan

diterima. Namun untuk menjadi

masinis, ia harus menjadi asisten/

pembantu masinis. Tugas

pertamanya kala itu adalah di

Stasiun Tanjung Karang, Lampung.

Kalau sekarang, pendidikan

masinis dilaksanakan oleh PT

Kereta Api Indonesia (PT KAI)

di Balai Pelatihan Teknik Traksi

(BPTT), di Jalan Dr Wahidin Sudiro

Husodo Yogyakarta. Kurikulum

pendidikan masinis mencakup:

Syafei dan Tantangan Menjadi Masinis

Kereta api menjadi salah

satu transportasi yang

memiliki daya tarik

bagi anak kecil. Liatlah

bagaimana kisah “Thomas And

Friends,” kartun berbentuk kereta

api yang menyedot perhatian anak-

anak. Begitu juga yang membuat

Syafei kecil begitu mengagumi

kendaraan yang berjalan di atas rel

itu.

“Hal yang menjadi perhatian

utama saya adalah lokomotif,” kata

Syafei kepada Trans Media saat

ditemui di ruang kerjanya.

Saat itu, Syafei mengisahkan, ia

sedang berada di rumah saudaranya

di daerah Batu Raja, Sumatera

Selatan. Kebetulan rumah tersebut

dekat dengan stasiun kereta api. Dari

Foto

: M.S

yari

f

TRAN

S F

EATU

RE

60

TRA

NSM

EDIA

| Ed

isi 1

2| 2

012

61

TRAN

S M

ODA

TRA

NSM

EDIA

| Ed

isi 1

2 | 2

012

Dasar Kewiraan, Kursus Pra Jabatan,

Pengenalan lapangan, Pendidikan

dan pelatihan teknis fungsional

serta praktik lapangan dan proses

magang. Untuk memperkaya

pengalaman sebelum magang di

lapangan para calon masinis dilatih

dengan menggunakan simulator

kereta api dimana semua peralatan

yang ada di dalam simulator ada di

dalam kabin kereta api.

Setelah dirasa cukup cakap

menjadi asisten masinis, Syafei

diangkat menjadi masinis. Kini ia

bertugas di KA 2725, di Stasiun

Kertapati, Kota Palembang,

Sumatera Selatan. Sebagai

gambaran bagaimana ia mengemban

tugas, misalnya saat ia ditugaskan

untuk melaksanakan perjalanan dari

Stasiun Kertapati menuju Stasiun

Batu Raja. Jam keberangkatan 11.37,

berarti ia harus sudah ada di stasiun

jam 10.37 atau satu jam sebelum

berangkat. Kalau tidak ada halangan,

ia sudah sampai di Stasiun Batu Raja

jam 18.00. Setelah itu ia diwajibkan

untuk istirahat selama 6 jam. Jadwal

keberangkatan berikutnya adalah

berangkat jam 03.00 dari Stasiun

Batu Raja menuju Stasiun Kertapati.

Selain Kertapati – Batu Raja, relasi

yang dipercayakan kepada Syafei

adalah Kertapati-Lahat, pergi pulang.

Apa yang menjadi kebanggaan

menjadi seorang masinis? Dengan

mantap, suami dari Poniasi

ini menjawab, “Kebanggaan

tersendiri bagi saya masinis dapat

mengantarkan penumpang dengan

selamat dari satu tempat ke tempat

tujuan dengan selamat. Itu rasanya

luar biasa, tidak bisa terkatakan.”

Apa yang disampaikan Syafei

selaras dengan tugas dan tanggung

jawab masinis. Juru mudi kereta

ini memang merupakan orang

yang bertangung jawab untuk

menjalankan kereta api. Kata

“masinis” berasal dari bahasa

Belanda machinist yang sebenarnya

berarti juru mesin. Disebut masinis

karena pada awalnya juru mesinlah

yang menjalankan kereta api.

Masinis bertanggung jawab

untuk mempercepat, memperlambat

atau menghentikan kereta api

mengikuti/mematuhi sinyal kereta

api, semboyan dan menjamin

keselamatan kereta api yang

dijalankannya. Sehingga dapat

dikatakan masinis adalah kepala

perjalanan.

Tantangan Menjadi MasinisTanggung jawab Syafei ini

tidaklah mudah, dan mendapat

tantangan di setiap perjalanan yang

ia lakukan. Tantangan pertama

datang dari pengguna jalan, baik

itu yang naik kendaraan bermotor,

tidak bermotor atau pejalan kaki.

Masih sering ia jumpai pemakai jalan

nyelonong melintasi rel kereta api,

walau sudah ditutup portal. “Kalau

pas dinas ada saja kendaraan yang

nyelonong, padahal sudah disulingi,

masih nyelonong saja. Saya sendiri

selalu was-was, jangan sampai nanti

ada korban. Untung sampai sekarang

tidak terjadi kejadian,” tutur Syafei.

Tantangan lainnya datang dari

hewan peliaraan yang berkeliaran.

Salah satu hewan yang kerap dijumpai

dalam perjalanan adalah kerbau.

Hewan ini kerap dilepas, apalagi

malam hari. “Jangan sampai saya

menabrak kerbau ini, karena kereta

bisa terguling,” ujar Syafei.

Dan yang terakhir, adalah

tantangan dari oknum yang tidak

bertanggung jawab. Ia mengaku, masih

saja ada oknum yang melemparkan

batu ke arah kaca saat kereta melintas.

Sasarannya tidak hanya kaca di kereta

penumpang, tetapi juga diarahkan

ke kaca lokomotif. “Hal ini sangat

membahayakan masinis. Makanya ada

lokomotif yang kacanya dilapisi teralis

besi untuk melindungi masinis yang

ada di dalamnya.”

Menghadapi berbagai tantangan

di atas, Syafei menyerahkan segala

apa yang ia kerjakan kepada Tuhan.

Sikap pasrah dan iklas ia pilih

sebagai kekuatan dan motivasi di

setiap menjalankan tugasnya sebagai

masinis. “Saya bersyukurnya, keluarga

mendukung penuh pekerjaan saya.

Apalagi, anak pertama saya juga

berkeinginan untuk menjadi masinis

seperti saya,” ucap bapak 3 anak ini

dengan penuh haru.n

61

TRAN

S F

EATU

RETR

AN

SMED

IA |

Edis

i 12

| 201

2

Foto: Frans Agung

TRAN

S TE

KNO

62

TRA

NSM

EDIA

| Ed

isi 1

2 | 2

012

TRAN

S TE

KNO

62

TRA

NSM

EDIA

| Ed

isi 1

2 | 2

012

Generasi muda Indonesia

tidak pernah berhenti

berkarya. Karya-karya

inovatif terus bermunculan.

Ini membuktikan, tidak semua generasi

penerus bangsa Indonesia terjerus

dalam perilaku tidak terpuji, seperti

terlibat dalam tawuran.

Belum lama ini, setelah setahun

melakukan riset, Universitas Gadjah

Mada (UGM) meluncurkan mobil

listrik eSemar Experimental sebagai

rintisan kendaraan internal kampus.

Dibutuhkan dana sekitar Rp 200 juta

untuk menyelesaikan mobil rendah

emisi tersebut. Siapa dibalik capaian

ini? Mereka adalah Panji Setyo Nugroho dan

Yahya Muhammad Nurul Ahbab.

“Mobil dibuat selama enam bulan,

dengan baterai berdaya 3,3 kilowatt, dan

memiliki daya aki 48 voltage. Kecepatannya

sekitar 35 km per jam ,” kata Panji,

mahasiswa Teknik Mesin FT UGM itu, di

sela-sela peluncuran.

Pembagian kerja dalam membuat

mobil ini, Panji membuat desain elektrik,

sedangkan Yahya bertugas mendesain

konstruksi bodi. Namun, banyak kendala

yang dihadapi terutama bahan pembuatan

mobil. Kendala pembuatan karena sebagian

besar bahan diimpor, 70 persen impor dan

30 persen produk lokal. “Bahan baku yang

Presiden MencobaMobil ListrikBuatan UGM

63

TRAN

S TE

KNO

TRA

NSM

EDIA

| Ed

isi 1

2 | 2

012

63

TRAN

S TE

KNO

TRA

NSM

EDIA

| Ed

isi 1

2 | 2

012

diimpor di antaranya kontroler dan

motor listrik,” tutur Panji.

Menurut Koordinator Tim Semar

Jurusan Teknik Mesin dan Industri

Dr. Jayan Sentanuhady, satu mobil

eSemar Experimental dirintis sejak

2011 dan kini siap dioperasikan.

Tingkat efisiensi energi mobil ini

mencapai 80 persen, sementara

mesin mobil hanya mencapai 35

persen. Namun baterainya hanya

bertahan untuk menjelajah sekitar

50 kilometer dan diisi ulang selama

enam jam. Sayangnya, karena

sebagian besar bahan pembuatan

mobil masih impor maka harga

eSemar tergolong mahal, Rp.200 juta

per unit.

Mobil kebanggaan Indonesia

ini masih terus dikembangkan.

Jika operasional lancar, maka

kendaraan empat penumpang ini

akan dikembangkan menjadi bus

berkapasitas 22 penumpang dengan

menggunakan energi hybrid, deep

cycle accu dan CNG Engine sebagai

cadangan.

Direktur Direktorat Pengelolaan

dan Pemeliharaan Aset (DPPA)

UGM Dr. Ing. Singgih Hawibowo

menyatakan, mobil listrik akan

melayani difabel, lansia, tamu VIP,

dan warga kampus. Sebelum mobil

listrik diluncurkan, UGM telah

mengembangkan kendaraan tanpa

mesin dengan peluncuran 800

sepeda ontel. Mobil listrik ini sebagai

bagian dari pengembangan kampus

berwawasan lingkungan yang bebas

polusi dan kebisingan.

Dicoba oleh Presiden Sebagai bentuk dukungan,

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

pun mencoba purwa rupa mobil

listrik eSemar. Bersama Menko

Perekonomian Hatta Rajasa,

Mensesneg Sudi Silalahi, dan Menpora

Andi Alifian Mallarangeng, SBY

menaiki mobil listrik itu berkeliling

halaman Gedung Agung, Yogyakarta,

dimulai dari samping Wisma Negara

hingga depan Gedung Utama.

Presiden hadir di Yogyakarta

dalam rangka rapat koordinasi

membahas isu mobil ramah

lingkungan. Ini merupakan rapat

kedua sejak Presiden pertama

kali mengangkat isu mobil ramah

lingkungan di bulan Maret 2012.

Presiden menyadari kebutuhan

energi dunia yang terus meningkat,

termasuk di Indonesia, sedangkan

cadangan sumber daya semakin

menurun. “Bicara energi kita tahu

bahwa persoalannya bukan hanya

mismatch antara suply dengan

demand, tetapi juga dampak energi

bagi lingkungan,” katanya dalam

rakor mobil ramah lingkungan.

Oleh karena itu, Presiden

mengajak bangsa Indonesia menjadi

bangsa yang cerdas untuk membangun

berbagai sistem transportasi, terutama

dalam penggunaan enegi. Hal ini

sekaligus diharapkan menjadi bagian

dari solusi global untuk gerakan hemat

energi, ramah lingkungan, bahkan bisa

meminimalkan emisi karbon.

Kendaraan hemat energi dan

ramah lingkungan, seperti mobil

listrik Esemar buatan UGM, menurut

Presiden bisa digunakan dalam

lokalitas terbatas, misalnya di

lingkungan militer atau pemerintah

daerah. Jika sudah teruji, baru masuk

ke mainstream transportasi publik.

“Kita yang menentukan policy-nya,

kita yang menentukan arah dari riset

dan development ini, dan kemudian

--harapan kita semuanya-- menjadi

solusi,” Presiden menambahkan.n

TRAN

S S

EJAR

AH

64

TRA

NSM

EDIA

| Ed

isi 1

2 | 2

012

PITU STREP MOROTAITRAN

S S

EJAR

AH

64

LAPANGAN UDARA

TRA

NSM

EDIA

| Ed

isi 1

2 | 2

012

Secara geografis, lokasi Pulau

Morotai, yang masuk Provinsi

Maluku Utara, berada sangat

strategis di Samudera Pasifik.

Menjadi pintu masuk negara-negara Asia

Pasifik. Dengan demikian, diharapkan akan

menjadi salah satu tujuan wisata bahari

sekaligus wisata mengenang Perang Dunia II

yang menjanjikan.

Pulau yang berdekatan dengan Negara

Palau dan Filipina itu, tak hanya kaya akan

peninggalan PD II, tetapi juga menawarkan

pemandangan alam yang sangat indah. Ada

53 pulau di Kabupaten Morotai ini, yang

sebagian besar merupakan pantai perawan

nan sepi. Karena itu keindahan panorama

bahari pun mampu menggoda untuk

berkunjung ke Morotai. Belum lagi bawah

laut Morotai penuh dengan benda-benda

peninggalan Perang Dunia II.

Namun sayangnya, akses untuk

menuju ke sana cukup terbatas. Salah

satu cara untuk sampai ke tempat ini

adalah dengan menggunakan transportasi

udara melalui landasan udara Pitu Strep.

Maskapai penerbangan nasional membuka

penerbangan dengan pelayanan penerbangan

perintis sejak tahun 2010.

Landasan udara tersebut memiliki daya

tarik tinggi bagi wisatawan, karena Pitu Strep

dulunya merupakan landasan udara tentara

Amerika Serikat. Keberadaannya bermula

Foto: www.wordpress.com

65

TRAN

S SE

JARA

HTR

AN

SMED

IA |

Edis

i 12

| 201

2

pada September 1944. Pulau yang

awalnya sunyi senyap berubah

seketika tatkala Jenderal Douglas

MacArthur membawa ratusan

pesawat Sekutu ke Morotai.

MacArthur memilih pulau itu

karena posisinya sangat dekat

dengan Filipina dan berada di sisi

Samudera Pasifik.

Kehadiran tentara Sekutu

tersebut, berawal dari kekalahan

mereka terhadap serangan

tentara Jepang di Filipina.

Maka, mundurlah Jendral

MacArthur dan para prajuritnya

ke Pulau Morotai yang sekaligus

mempergunakannya sebagai basis

komando mereka. Dari pulau

ini, Sekutu merancang strategi

merebut kembali Filipina.

Dalam jangka waktu tiga

bulan, Sekutu menyulap

Pulau Morotai menjadi sebuah

pangkalan militer. Tiga ribu

pesawat tempur, pesawat angkut,

dan pengebom, serta 63 batalyon

tempur memenuhi pulau seluas

2.474,94 m2 ini. Tanjung Dahegila

dijadikan pusat pemukiman para

tentara. Tank-tank dan Jeep

Wilis, yang terkenal mampu

menjelajahi medan-medan sulit,

memenuhi setiap sudut pulau ini.

Sebanyak 12 landasan pesawat

darurat dibangun dengan panjang

2.700 m dan lebar 40 m. Tujuh

di antaranya dijadikan landasan

permanen, yang menyebabkan

seluruh landasan angkatan

perang Sekutu ini kerap disebut

65

TRAN

S SE

JARA

HTR

AN

SMED

IA |

Edis

i 12

| 201

2

dengan nama Pitu Strep.

Hasilnya, Amerika dan Sekutu

berhasil melumpuhkan Jepang

melalui Filipina.

Peninggalan Perang Dunia

II tidak hanya landasan pacu. Di

Pulau Zum Zum, dekat dengan

Morotai, terdapat bungker

tentara Amerika Serikat. Dulu

bungker ini menjadi tempat

persembunyian senjata dan

tentara Amerika. Sedangkan di

antara hutan mangrove terdapat

gua tempat tentara Jepang

bertahan.

Kalau sempat menyelam di

sekitar Pulau Zum Zum, Anda

bisa melihat bangkai kapal

selam milik tentara Jepang.

Tapi jika tak bisa menyelam,

Anda bisa datang ke Desa

Mata Air yang letaknya tak jauh

dari Pitu Strep. Di mata air itu

biasanya MacArthur mandi

untuk membersihkan dirinya.

Di seberang Pulau Zum

Zum terdapat Pulau Dodola.

Pulau ini dahulu menjadi

tempat wisata pasukan Amerika

Serikat. Untuk mencapai Pulau

Dodola memerlukan waktu

sekitar 10 menit perjalanan

TRAN

S S

EJAR

AH

66

TRA

NSM

EDIA

| Ed

isi 1

2 | 2

012

dengan menggunakan perahu motor.

Pulau ini dikelilingi pasir putih yang

menghubungkan antara Pulau Dodola

Besar dan Dodola Kecil. Airnya jernih dan

sangat cocok untuk berenang.

Pada saat Perang Dunia II, Jendral

Douglas MC Artur beserta tentara Amerika

Serikat kerap menghabiskan akhir pekan

dengan bersantai di tempat ini. Hingga

sekarang, tempat ini menjadi tempat

wisata bagi warga setempat setiap akhir

pekan.

Begitulah kisah Perang Dunia II yang

terpatri di pulau kecil yang penuh cerita

perang. Kondisi Pitu Strep yang awalnya

memiliki tujuh landasan saat ini hanya

tersisa dua lajur. Sisanya telah dipenuhi

semak belukar hingga tak bisa lagi

dilandasi. Begitu juga dengan bungker

Amerika dan tempat persembunyian

tentara Jepang, tertutup ilalang.

TRAN

S S

EJAR

AH

66

Foto

: ww

w.w

ordp

ress

.com

Foto

: ww

w.w

ordp

ress

.com

TRA

NSM

EDIA

| Ed

isi 1

2 | 2

012

67

TRAN

S SE

JARA

HTR

AN

SMED

IA |

Edis

i 12

| 201

2

Ada dua jalur yang dapat

digunakan untuk mencapai

Pulau Morotai. Pertama, menggunakan kapal laut dari

Ternate ke Morotai. Perjalanan

menggunakan kapal ini akan

memakan waktu sekitar 12

jam, dan kapal ini sendiri

hanya akan beroperasi dua kali

dalam seminggu. Kedua, dapat

menggunakan penerbangan

perintis dari Bandara Babullah,

Ternate, menuju Pulau

Morotai, dengan melewati

Galela, Halmahera Utara

yang beroperasi setiap hari.

Penggunaan pesawat terbang

ini dapat menghemat waktu,

hanya memakan waktu selama

30 menit, namun tentu dengan

biaya lebih dibanding naik kapal

laut.n

67

TRAN

S SE

JARA

H

Foto

: ww

w.w

ordp

ress

.com

TRA

NSM

EDIA

| Ed

isi 1

2 | 2

012

TRAN

S W

ISAT

A

68

TRA

NSM

EDIA

| Ed

isi 1

2 | 2

012

Angin yang kencang

berhembus menghapus

panas terik yang semula

terasa membakar

kulit. Sudah beberapa hari itu,

hujan tidak turun. Tetapi, Trans

Media tetap bertekad menyusuri

pelataran Benteng Kuto Besak

yang sekaligus menjadi tepian

Sungai Musi. “Sebelum kembali ke

Jakarta, harus ada tempat wisata

yang dikunjungi,” begitu ketetapan

hati kami.

Setelah bertanya ke

beberapa orang, kami

direkomendasikan untuk

mengunjungi salah satu andalan

wisata kota yang bernama

Pulo Kemaro. Untuk mencapai

tempat yang berupa pulau di

sebelah timur Kota Palembang

atau sekitar lima kilo meter

sebelah hilir Jembatan Ampera

itu, adalah dengan menyusuri

Sungai Musi menggunakan

perahu kecil.

Perjalanan menggunakan

perahu atau penduduk setempat

menyebutnya dengan ketek, sangat

mengesankan. Tidak pernah

membayangkan, kami bisa melewati

bagian bawah Jembatan Ampera yang

menjadi icon Kota Palembang. Tidak

hanya itu, dengan ketek pula kami

menjumpai berbagai aktivitas warga

di sepanjang aliran Sungai Musi.

Misalnya, ada yang berniaga dengan

kapal-kapal besar, berjumpa dengan

warga yang menambang pasir,

Paduan Wisata Kebudayaan dan Keagamaan

Foto: Frans Agung

PULO KEMARO, TR

ANS

WIS

ATA

68

TRA

NSM

EDIA

| Ed

isi 1

2 | 2

012

TRAN

S W

ISAT

A

69

TRA

NSM

EDIA

| Ed

isi 1

2 | 2

012

aktivitas pelabuhan barang,

dan yang menarik adalah ketika

berpapasan dengan perahu

cepat. Ombak yang mereka

timbulkan membuat ketek kami

berayun-ayun, bahkan sempat

membuat kami terjatuh.

Pulo Kemaro sangat mudah

dikenali. Dari kejauhan, setelah

melakukan perjalanan 30

menit, di tengah rerimbunan

pohon tampak bangunan

Pagoda setinggi 9 tingkat bercat

mayoritas merah dan kuning

yang menjadi khas arsitektur

masyarakat Tionghoa. “Kemaro”

sendiri dalam bahasa Indonesia

berarti kemarau. Dinamakan

Pulo Kemaro atau Pulau

Kemarau karena pulau ini tidak

pernah digenangi air walaupun

volume air di sungai Musi sedang

meningkat.

Di bagian depan pulau

ada bangunan gedung yang

merupakan Klenteng tempat

sembahyang umat Budha.

Klenteng yang dibangun sejak

1962 itu awalnya hanya berupa

bangunan Klenteng Soei Goeat

Kiong (atau yang lebih dikenal

dengan Klenteng Kuan Im).

Bangunan Pagoda berlantai 9

itu baru mulai dibangun tahun

2006. Di depan klenteng

terdapat pula makam Tan

Bun An dan Siti Fatimah

yang berdampingan. Kisah

cinta mereka berdualah yang

menjadi legenda terbentuknya

pulau ini.

Sebuah Legenda

Siti Fatimah yang seorang

putrid Palembang terlibat kisah

cinta dengan anak seorang

putra raja di Cina bernama Tan

Bun Ann. Kisahnya dimulai

saat Tan Bun Ann melamar

Siti Fatimah untuk diperistri.

Ayah Siti Fatimah, seorang

raja di Sriwijaya, mengajukan

syarat kepada Tan Bun Ann

untuk menyediakan sembilan

guci berisi emas. Keluarga Tan

Bun Ann bersedia menerima

syarat itu, maka disediakanlah

sembilan guci berisi emas.

Karena khawatir akan

ancaman perompak, tanpa

sepengetahuan Tan Bun Ann,

keluarganya menaruh sayur-

mayur di atas emas-emas di

dalam guci itu. Sesampainya

di Sriwijaya, ketika akan

menyerahkan kesembilan

guci tersebut Tan Bun Ann

memeriksa isinya. Betapa

terkejut dan marahnya dia

ketika melihat isi guci tersebut

adalah sayur-mayur. Tanpa

memeriksa lebih dahulu,

Foto: Frans Agung

TRA

NSM

EDIA

| Ed

isi 1

2 | 2

012

TRAN

S W

ISAT

A

70

TRA

NSM

EDIA

| Ed

isi 1

2 | 2

012

Foto

: Fra

nsis

kus

Agu

ng S

guci- guci tersebut dilemparkan

ke sungai Musi. Ketika guci-guci

tersebut dilemparkan, ada satu guci

yang pecah, sehingga menampakkan

kepingan emas yang ada di dalamnya.

Melihat hal itu, Tan Bun Ann

menyesali perbuatannya dan

menceburkan diri ke Sungai Musi. Siti

Fatimah pun lalu ikut menceburkan

diri sembari berkata “Bila suatu saat

ada tanah yang tumbuh di tepian

sungai ini, maka di situlah kuburan

saya!”. Itulah legenda asal-usul Pulau

Kemaro.

Bangunan yang dipercayai

sebagai makam Siti Fatimah

bergabung dalam satu komplek

Klenteng Hok Tjing Rio di mana di

dalamnya juga terdapat Dewa Bumi

(Hok Tek Cin Sin), dewanya umat

Budha. Di makam Siti Fatimah, para

penziarah juga dapat melihat sejauh

mana peruntungan yang di dapat di

masa depan. Dengan menggunakan

kayu panjang seukuran panjang

dua tangan manusia, kayu panjang

sebagai media melihat sejauh mana

peruntungan yang diinginkannya.

Jika dua tangan yang direntangkan

lebih panjang dari batas yang ditandai

oleh karet gelang pada kayu tersebut

dari pengukuran rentang tangan

pertama, maka penziarah memiliki

peruntungan yang lebih baik di masa

depan. Jika tidak sampai batas karet

gelang tersebut adalah sebaliknya.

Apakah hal tersebut mutlak

adanya, tidak ada seorang pun

yang memastikan. Klenteng Hok

Tjing Rio dengan luas 3,5 hektar itu

juga menjadi salah satu tonggak

kehadiran China dalam sejarah

perkembangan Palembang.

Arsitektur klenteng mencerminkan

pula filosofi bangunan khas China,

sebagaimana terdapat di berbagai

klenteng di daerah lain. Seluruh

bangunan berwarna dominan merah

dengan tambahan warna kuning

TRAN

S W

ISAT

A

70

TRA

NSM

EDIA

| Ed

isi 1

2 | 2

012

TRAN

S W

ISAT

A

71

TRA

NSM

EDIA

| Ed

isi 1

2 | 2

012

TRA

NSM

EDIA

| Ed

isi 1

1 | 2

012

keemasan. Bangunan terdiri atas

pendopo di tepi Sungai Musi, dua

menara tempat pembakaran uang

emas, ruang utama, ruang belakang,

dan ruang keramat kuburan

pasangan Siti Fatimah dan Tan Bun

An.

Di Pulau Kemaro ini terlihat

adanya dua unsur keyakinan yang

tetap berjalan berkesinambungan.

“Siti Fatimah ini muslim, dan

didalamnya ada altar persembahan

untuk Dewa Bumi yang diyakini oleh

umat Budha. Berdampingannya

dua keyakinan dalam satu komplek

di Pulau Kemaro ini membuktikan

bahwa bersatunya umat Budha

dan Islam membawa keselarasan

dalam kehidupan, karena keyakinan

adalah mutlak hubungannya antara

manusia dengan Sang Pencipta.

Akulturasi perlu terus dikenang untuk

menanamkan semangat toleransi

dan kerja sama bagi generasi baru,”

terang Linda, salah satu penjaga di

Pulo Kemaro.

Potensi yang dikembangkan di

pulau yang total luasnya 24 hektar

ini, adalah wisata budaya dan

wisata keagamaan. Dalam perayaan

Cap Go Me ribuan masyarakat

Tionghoa termasuk yang datang

dari berbagai kota bahkan dari luar

negeri, berkunjung ke Pulo Kemaro

untuk melakukan sembahyang atau

berziarah. Perayaan ini berlangsung

sampai 2-3 hari. Perayaan Cap Go Me

adalah perayaan pada 15 hari (saat

terang bulan) setelah tahun baru Imlek.

Karena banyaknya pengunjung, pihak

pengelola sampai membuat akses

khusus untuk masuk pulau. Yakni,

berupa jembatan ponton (terapung)

yang sengaja dibangun untuk mereka

agar bisa menyeberang dari tepian

dekat pabrik Intirub.

Setelah puas berkeliling dan

mengabadikan tempat bersejarah ini,

Trans Media meninggalkan pulau.

Dalam perjalan pulang, kembali kami

menikmati kehidupan sungai yang

sangat dinamis. Tidak kalah dengan

budaya darat yang mengandalkan

sarana jalan serta jembatan. Kami

diturunkan kembali di dermaga yang

tidak jauh dari Benteng Kuto Besak.

Ongkos yang dikeluarkan untuk

perjalanan wisata pergi-pulang cukup

mahal karena tidak ada orang lain yang

ikut bersama kami. Maka tips bagi yang

tertarik ke Pulo Kemaro sebaiknya

berombongan, sehingga biayanya bisa

lebih murah. n

TRAN

S W

ISAT

A

71

TRA

NSM

EDIA

| Ed

isi 1

2 | 2

012

Foto

: Fra

nsis

kus

Agu

ng S

Foto

: Fra

nsis

kus

Agu

ng S

TRAN

SIKL

OPED

IA

72

TRA

NSM

EDIA

| Ed

isi 1

2 | 2

012

Berikut ini beberapa

lokomotif yang pernah ada

di Indonesia. Pertama, BB204. Lokomotif yang

ada di Indonesia sejak 1981 ini,

berdaya mesin sebesar 1230HP, dan

kecepatan maksimumnya 60km/

jam. Lokomotif ini terdapat di Divisi

Regional II Sumatera Barat yang

relnya bergigi.

Kedua, CC202. Lokomotif

buatan General Motors Kanada ini

merupakan lokomotif terberat di

Indonesia, yaitu 108 ton. Lokomotif

ini mempunyai spesifikasi teknik

dan karakteristik khusus untuk

menarik kereta api barang. CC202

yang berdaya mesin 2250HP hanya

terdapat di Sumatera Selatan untuk

melayani kereta api pengangkut batu

bara.

Ketiga, CC201, merupakan

lokomotif buatan General Electric

yang memiliki Daya Mesin 1950 HP.

Keempat, CC200 yang

merupakan lokomotif diesel pertama

yang dipesan Pemerintah Indonesia

dari General Electric Amerika Serikat

pada awal 1950-an. Tenaga yang

diusung lokomotif ini adalah 1750Hp.

Kelima, D300 atau lokomotif

diesel hidrolik buatan pabrik Fried

Krupp, Jerman. Lokomotif ini mulai

dinas sejak 1968. Lokomotif dengan

Foto

:Fra

ns A

gung

S

TRAN

SIKL

OPED

IA

72

TRA

NSM

EDIA

| Ed

isi 1

1 | 2

012

Yang Digunakan Di Indonesia

19 Jenis Lokomotif Kereta Api

Foto

: Fra

ns A

gung

S

73

TRAN

SIKL

OPED

IATR

AN

SMED

IA |

Edis

i 12

| 201

2

daya mesin sebesar 340HP, biasa

digunakan untuk langsir kereta

penumpang ataupun kereta barang.

Lokomotif ini dapat berjalan dengan

kecepatan maksimum 50 km/jam.

Keenam, D301 yang adalah tipe

kedua dari D300. Lokomotif ini mulai

dinas sejak 1962 dengan daya mesin

sebesar 340 HP.

Ketujuh, BB306. Lokomotif BB

306 adalah lokomotif diesel hidrolik

yang dipunyai oleh Dipo Kereta-

kereta Besar di Jakarta Kota. Loko

ini kerap digunakan untuk melangsir

kereta penumpang yang akan

diberangkatkan dari Stasiun Jakarta

Kota (JAKK). Lokomotif ini sering

digunakan pada tahun 80-an hingga

90-an, sejak datangnya era KRL, loko

ini mulai terlupakan dan kebanyakan

rusak termakan usia dan kurang suku

cadang.

Berikutnya, kedelapan BB305

(Jenbach), yang tidak lain adalah

lokomotif diesel hidrolik buatan

pabrik Jenbacher, Austria. Lokomotif

ini mulai dinas sejak 1978 dan hanya

memiliki satu kabin masinis. BB305

memiliki daya mesin sebesar 1550 HP

dan dapat berjalan dengan kecepatan

maksimum 120 km/jam.

Kesembian, BB304, yang

merupakan lokomotif diesel hidrolik

buatan pabrik Fried Krupp, Jerman.

Lokomotif yang mulai dinas sejak

1976 itu, memiliki daya mesin

sebesar 1550 HP dengan kecepatan

maksimum yaitu 120 km/jam. Dan

biasa digunakan untuk kereta

penumpang ataupun kereta barang.

Kesepuluh, BB303. Lokomotif

BB 303 adalah lokomotif diesel

hidrolik buatan pabrik Henschell,

Jerman. Lokomotif ini mulai dinas

sejak 1973 dan berdaya mesin

sebesar 1010 HP serta dapat berjalan

dengan kecepatan maksimum yaitu

90 km/jam.

Kesebelas, BB203 buatan

General Electric yang merupkan

lokomotif diesel elektrik tipe keempat

(U18B) dengan transmisi daya

DC – DC. Lokomotif yang mulai

beroperasi sejak tahun 1978 itu

memiliki bentuk, ukuran, dan

komponen utama yang sama

dengan lokomotif CC201, yang

membedakan hanya susunan

gandarnya.

Keduabelas, BB202.

Lokomotif buatan General

Motors ini termasuk lokomotif

diesel elektrik tipe ketiga dengan

transmisi daya DC – DC, yang

mulai beroperasi sejak tahun

1970-an. Lokomotif ini berbeda

dengan lokomotif BB200 dan

BB201 ataupun lokomotif diesel

elektrik lain, karena lokomotif

yang mempunyai satu kabin

masinis ini tidak memiliki hidung.

Ketigabelas, BB201 yang

tidak lain lokomotif diesel elektrik

tipe kedua dengan transmisi daya

DC - DC yang sudah dioperasikan

sejak tahun 1964. Keempat belas,

BB200 yang merupakan lokomotif

diesel elektrik tipe pertama dengan

transmisi daya DC - DC yang sudah

digunakan di Jawa sejak tahun

1957.

Kelimabelas, CC203.

Lokomotif CC 203 buatan General

Electric seri U20C merupakan

pengembangan desain dari

lokomotif CC201, khususnya

pada bentuk kabin masinis, ujung

lokomotif dibuat pendek dengan

mempertimbangkan arodinamika,

serta melebarkan ruang masinis

untuk memenuhi standar

kenyamanan.

Terakhir, CC204 yag adalah

salah satu jenis lokomotif yang

dibuat khusus di Indonesia, yaitu

hasil kerjasama antara PT General

Electric Lokomotif Indonesia dan

Industri Kereta Api Madiun (INKA).

Lokomotif ini terbagi menjadi

dua jenis, yaitu CC204 produksi

pertama yg bentuknya seperti

CC201,dan CC204 produksi kedua

yang bentuknya seperti CC203.n

73

TRAN

SIKL

OPED

IATR

AN

SMED

IA |

Edis

i 11

| 201

2

Foto

: Fra

ns A

gung

SFo

to: F

rans

Agu

ng S

TRAN

S F

IGUR

E

74

TRA

NSM

EDIA

| Ed

isi 1

2 | 2

012