MEKANISME DAN LAYANAN PEER-TO-PEER LENDING...

MEKANISME DAN LAYANAN PEER-TO-PEER

LENDING SYARIAH PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

(Studi Analisis pada 13 Fintech Syariah yang Terdaftar di

Otoritas Jasa Keuangan Per 19 Februari 2020)

TESIS

Oleh:

Teguh Wiyono

212116034

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

PONOROGO

PASCASARJANA

JUNI 2020

ABSTRAK

Teguh Wiyono. 2020. Mekanisme dan Layanan Peer-To-Peer Lending SyariahPerspektif Ekonomi Islam (Studi Analisis pada 13 Fintech Syariahyang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Per 19 Februari 2020).Tesis. Pascasarjana Progam Studi Ekonomi Syariah Institut AgamaIslam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Izza Hanifuddin, Ph. D.

Kata Kunci : Peer–To-Peer Lending Syari’ah, Fintech Syariah, Otoritas JasaKeuangan, Ekonomi Islam.

Layanan Peer-To-Peer Lending Syariah menjadi model fintech baru yang

sangat dibutuhkan masyarakat. Platform ini memberikan solusi terbaik bagi parapengusaha muslim mikro pemula yang sedang mencari modal. Kelebihan mekanismedan layanannya yang cepat, sederhana, dan online menjadi antitesa atas eksistensilembaga keuangan konvensional yang lebih dulu beroperasi. Berangkat dari situpenulis tertarik membahas fenomena ini dengan rumusan masalah. (1) Bagaimanamekanisme dan layanan Peer-To-Peer Lending Syariah? (2) Bagaimana mekanismedan layanan Peer-To-Peer Lending Syariah perspektif Ekonomi Islam? (3)Bagaimana pengaruh Peer–To-Peer Lending Syariah terhadap perekonomian umatIslam?.

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatifdengan metode studi analisis. Teori yang digunakan meliputi Fintech Syariah, Peer-To-Peer Lending Syariah, dan Ekonomi Islam.

Mekanisme dan Layanan Peer-To-Peer Lending Syariah ini merupakanmempertemukan antara pihak pemilik dana dengan pihak yang membutuhkanpendanaan secara online melalui e-commerce atau marketplace yang dalampengelolaan atau penguasaan platform fintech dan akad-akad yang dibangunberdasarkan prinsip-prinsip syariah.. Mekanisme dan layanan Peer-To-Peer LendingSyariah dari 13 Fintech Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Per 19Februari 2020 secara garis besar sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Ekonomi Islam.Tidak ditemukan unsur yang dilarang dalam Ekonomi Islam diantaranya maisir,gharar, dan riba, dst, serta menaati Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan PrinsipSyariah, serta fatwa-fatwa yang relevan lainnya. Pengaruh layanan peer–to-peerlending syariah terhadap perekonomian umat Islam untuk saat ini, jika melihat sisidemografi umat Islam yang merupakan mayoritas di negara ini, masih jauh daripredikat menggembirakan. Hal ini dikarenakan masih rendahnya literasi umatterhadap Ekonomi Islam, minimnya bahan bacaan Ekonomi Islam, dan peranlembaga pendidikan Islam dalam mendalami Ekonomi Islam yang belum optimal.Namun demikian, jika –setidaknya- ketiga hal tersebut terjadi perubahan yangfundamental, maka kebangkitan Ekonomi Islam bukan utopia.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PASCASARJANATerakreditasi B Sesuai SK BAN-PT Nomor : 2619/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/XI/2016

Alamat: Jl. Pramuka No. 156 Ponorogo Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893Website : www.iainponorogo.ac.id Email : [email protected]

Kepada Yth.Direktur PascasarjanaProgram Studi Ekonomi SyariahInstitut Agama Islam Negeri PonorogoDi Ponorogo

NOTA PERSETUJUAN

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, membimbing, dan melakukan perbaikanseperlunya, maka tesis saudara:

Nama : Teguh WiyonoNIM : 212116034Dengan Judul : Mekanisme dan Layanan Peer-To-Peer Lending

Syariah Perspektif Ekonomi Islam (Studi Analisis pada13 Fintech Syariah yang Terdaftar di Otoritas JasaKeuangan Per 19 Februari 2020)

Telah kami setujui dan dapat diajukan untuk memenuhi tugas akhir dalammenempuh Program Pascasarjana (S2) pada Program Studi Ekonomi SyariahIAIN Ponorogo.

Dengan ini kami ajukan tesis tersebut pada sidang tesis yangdiselenggarakan oleh tim penguji yang ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.Ponorogo, ...... Juni 2020

Pembimbing,

Iza Hanifuddin, Ph. D.NIP: 196906241998031002

mailto:[email protected]

http://www.iainponorogo.ac.id/

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Teguh Wiyono

NIM : 212116034

Fakultas : Pascasarjana

Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul Tesis : Mekanisme dan Layanan Peer-To-Peer Lending Syariah Perspektif Ekonomi

Islam (Studi Analisis pada 13 Fintech Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa

Keuangan Per 19 Februari 2020)

Menyatakan bahwa naskah tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing.

Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo

yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut,

sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 4 Juni 2020

Penulis,

Teguh Wiyono

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Teguh Wiyono

NIM : 212116034

Program Studi : Magister Ekonomi Syariah

Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul “Mekanisme dan

Layanan Peer-To-Peer Lending Syariah Perspektif Ekonomi Islam (Studi Analisis

pada 13 Fintech Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Per 19

Februari 2020)” adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalamnya tidak

terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak

melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan

etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya

pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia

menanggung risiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 1 Juni 2020

Penulis,

Teguh Wiyono

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia semakin pesat. Globalisasi melesat meniadakan

sekat-sekat yang ada. Tak ada lagi jarak lagi antara timur dan barat, utara dan

selatan. Kejadian di ujung timur dalam hitungan detik sudah terdengar di ujung

barat. Keberadaan sesuatu di ujung selatan dapat diakses dengan mudah di dari

ujung utara. “Dunia dalam genggaman,” begitulah diistilahkan banyak orang.

Semua ini berkat kemajuan teknologi, internet. Bak pisau belati, keberadaan

internet pada dasarnya sesuatu yang netral. Ia tergantung pada siapa dan untuk

apa digunakan. Di tangan orang jahat, keberadaan internet menjadi alat untuk

melakukan kejahatan. Dengan beraneka ragam bentuknya. Pun di tangan orang

baik. Keberadaan internet dapat memberikan banyak manfaat. Dengan berbagai

manifestasinya.

Indonesia sendiri, tahun 2019 merupakan negara terbesar ketiga sebagai

pengguna internet setelah India dan Tiongkok. Menurut data Statista 2019,

bahwa pengguna internet di Indonesia pada 2018 sebanyak 95,2 juta, tumbuh

13,3% dari tahun 2017 yang sebanyak 84 juta pengguna. Pada tahun

selanjutnya pengguna internet di Indonesia akan semakin meningkat dengan

rata-rata pertumbuhan sebesar 10,2% pada periode 2018-2023. Pada 2019

jumlah pengguna internet di Indonesia diproyeksikan tumbuh 12,6%

dibandingkan 2018, yaitu menjadi 107,2 juta pengguna.1 Pada tahun 2023,

jumlah pengguna internet di Indonesia diproyeksikan mencapai 150 juta

pengguna. Data Statista juga menyebutkan kegiatan online yang populer di

Indonesia adalah media sosial dan perpesanan seluler. Selain itu, rata-rata

orang Indonesia menghabiskan waktu selama 8 jam per hari untuk berinternet.

Fakta di atas menunjukkan betapa akseleratif serta dinamisnya

masyarakat Indonesia terhadap perkembangan internet. Termasuk di sisi lain,

hal tersebut menjadikan Indonesia pasar yang menjanjikan bagi pelaku

1 https://databoks.katadata.co.id diakses pada tanggal 28 Maret 2020.

1

https://databoks.katadata.co.id/

2

ekonomi global yang operasionalisasinya berbasis teknologi internet. Wajar

jika kemudian banyak bermunculan ide-ide baru dalam membuat inovasi dan

terobosan bisnis berbasis teknologi, termasuk dalam industri keuangan atau

sering dikenal dengan istilah financial technology (fintech). Fintech atau

finansial teknologi merupakan implementasi serta pemanfaatan teknologi untuk

peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan yang memanfaatkan

kemajuan teknologi software, internet, komunikasi dan komputerisasi.2

Pada awalnya teknologi finansial sudah lahir sejak tahun 2004, yang

diperkenalkan oleh Zopa, seorang cendikiawan Inggris. Dia mengembangkan

lembaga keuangan berbasis IT di Inggris yang menjalankan jasa peminjaman

uang. Inti dari konsep perkembangan teknologi finansial ini adalah peer-to-

peer atau P2P Lending. Dimana digunakan oleh Napster pada tahun 1999 untuk

music sharing. Kemudian mulai bermunculan berbagai bentuk fintech yang

beraneka ragam.

Crowdfunding atau urun dana merupakan salah satu platform yang cukup

diminati oleh masyarakat. Crowdfunding adalah skema mengumpulkan dana

secara online dalam skala yang kecil tetapi berasal dari jumlah masyarakat

yang besar sehingga terkumpul dana yang signifikan.3

Terdapat 4 tipe Crowdfunding menurut Massolution yang telah

dipublikasikan kedalam laporan industri tahun 2013, yaitu:

1. Equity-based Crowdfunding

Donatur sebagai penyandang dana mengharapkan kompensasi dalam bentuk

ekuitas atau pendapatan atau pengaturan saham dari hasil proyek

penggalangan dana tersebut.

2. Lending-based Crowdfunding

2Muliaman Hadad, Financial Technology (Fintech) Di Indonesia, dipresentasikan dalam acara kuliah umum FinTech Otorias Jasa Keuangan, 2 Juni 2017.

3Tetuko Lugas Edhita Praja, Analisis Perbandingan Model Bisnis Platform Crowdfunding Di Indonesia Dengan Menggunakan Platform Design Toolkit, Skripsi, (Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh, 2017), 2.

3

Donatur sebagai penyandang dana menerima kompensasi secara berkala

(bunga) dan mengharapkan pembayaran kembali dari dana yang telah

diberikan setelah proyek berhasil.

3. Reward-based Crowdfunding

Donatur sebagai penyandang dana memberikan uang untuk mendapatkan

keuntungan atau kompensasi selain uang.

4. Donation-based Crowdfunding

Donatur sebagai penyandang dana tidak mengharapkan kompensasi dari

pemilik proyek.4

Lending-based Crowdfunding (Crowd lending) menjadi model fintech

baru yang prosesnya lumayan sederhana dalam memenuhi kebutuhan

masyarakat. Platform ini memberikan solusi bagi para pengusaha mikro

pemula yang sedang mencari modal. Karena mencari modal usaha dari bank

terkesan sulit dan tertekan dengan bunga yang membebani. Maka Layanan

Pinjaman crowd lending menjadi pilihan yang tepat bagi kebutuhan

masyarakat.Jenis layanan teknologi finansial di Indonesia yang berkembang

saat ini antara lain urun dana (crowdfunding), layanan pembayaran (payment),

dan peer-to-peer (P2P) lending.

Keberadaan fintech-fintech tersebut tentu dimotori dengan keberadaan

penyelenggara platform-platfom atau start-up-start-up. Namun demikian,

ternyata dalam perjalanannya menimbulkan beberapa persoalan. Yang paling

fundamental adalah keberadaan platform-platfom atau start-up-start-up yang

tak mengantongi izin dari OJK, dan menerapkan bunga cukup tinggi, bahkan

bisa mencapai 7% per hari, dan fee 40%5. Dari praktik tersebut tak sedikit

masyarakat yang menjadi korban. Kemudahan proses yang cukup dengan cara

online, dan kemendesakan terhadap kebutuhan hidup, serta tingkat kehati-

hatian yang rendah, menjadikan beberapa masyarakat nekat mengakses

(mengajukan pinjaman) kepada platform-platfom atau start-up-start-up yang

tak berizin tersebut. Wal hasil, dikejar-kejar debt collector dan diteror dengan

4Tetuko Lugas Edhita Praja, Analisis Perbandingan….., 105 https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190811132240-37-91172/ini-kisah-nyata-orang-ini-

ngutang-ke-141-fintech-lending diakses pada 14 Mei 2020

https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190811132240-37-91172/ini-kisah-nyata-orang-ini-ngutang-ke-141-fintech-lending


4

segala cara dengan tujuan agar segera melunasi pinjaman. Termasuk dengan

cara-cara yang tak manusiawi.

Di OJK sendiri terdapat dua jenis platform atau start-up. Yaitu yang

berbasis konvensional, dan yang berbasis syariah. Data per 20 Desember 2019,

terdapat 164 perusahaan fintech baik konvensional maupun syariah yang telah

resmi terdaftar di OJK. Diantaranya yang konvesnional adalah DanaMas,

Investree, Amartha, GandengTangan, AyoPeduli.com, KitaBisa.com,

Akseleran.com, Kolase.com, Investree.com, AyuDukung.com., dan lain

sebagainya. Adapun yang berbasis syariah antara lain Dana Syariah, Danakoo,

Alami, Syarfi, Duha SYARIAH, Qazwa, Bsalam, ETHIS, Kapital Boost,

PAPITUPI SYARIAH, dan seterusnya.6

Layanan pinjaman platform peer to peer (P2P) lending merupakan

bentuk urun dana secara online, dengan cara pemilik proyek harus menjabarkan

proyek kreatifnya di sebuah situs platform, kemudian mengajukan permohonan

seberapa besar bantuan dana yang dibutuhkan. Dengan begitu calon pemberi

pinjaman dana dapat melihat serta terlibat untuk ikut urun dana. Kemudian para

pemohon bantuan dana mengembalikan dana yang disumbangkan oleh para

penyumbang secara berkala (angsuran) beserta bunga atau bagi hasil yang telah

disepakati bersama di awal.

Terdapat 3 pihak yang berperang penting dalam platform layanan

pinjaman platform peer to peer (P2P) lending. Pihak pertama adalah pemilik

usaha yang berperan sebagai kreator atau penggalang dana yang mengajukan

pembiayaan usaha miliknya, atau diistilahkan sebagai borrower. Pihak kedua

adalah para donatur yang berperan menjadi pendana pada pemilik usaha yang

mengajukan pembiayaan, atau diistilahkan sebagai lender. Sedangkan pihak

ketiga adalah perusahaan pengelola platform yang berperan sebagai media

penghubung antara pihak borrower dengan pihak lender.

Maraknya praktek layanan pinjaman platform peer to peer (P2P) lending

menjadikan pemerintah selaku regulator dalam hal ini Otoritas Jasa Keungan

6 https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-20-Desember-2019.aspx# diakses pada 14 Mei 2020

https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-20-Desember-2019.aspx


5

(OJK) proaktif menerbitkan regulasi agar bisnis fintech yang beroperasi dapat

berjalan secara transparan, kompetitif, dan taat regulasi. Regulasi yang telah

diterbitkan di antaranya adalah Peraturan OJK (POJK) Nomor

77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi

Informasi. Demikian juga dengan Bank Indonesia. Ia juga mengeluarkan

kebijakan melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang

Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Termasuk juga Dewan Syariah Nasional

Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Juga menerbitkan sebuat fatwa terkait

fenomena fintech ini. Yakni Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 117/

DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi

Berdasarkan Prinsip Syariah.

Keberadaan fatwa DSN MUI tersebut menjadi fundamental mengingat

Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim mayoritas. Sehingga

regulator memiliki tanggung jawab menjaga kepentingan ekonomi masyarakat,

dalam hal ini khususnya umat Islam agar dalam bertransaksi pada fintech

terhindar dari unsur-unsur maghrib (maisir, gharar, dan riba). Yang secara

sederhana ketiganya dapat diuraikan sebagai berikut. Maisir adalah memeroleh

sesuatu dengan jalan sangat mudah atau tidak melalui kerja keras, misal judi.

Gharar menurut Imam Syafi’i adalah apa-apa yang akibatnya tersembunyi

dalam pandangan kita dan akibat yang paling mungkin muncul adalah yang

paling kita takuti. Sedangkan riba merupakan tambahan atau kelebihan

pembayaran tanpa ada ganti atau imbalan yang disyaratkan bagi salah seorang

dari dua orang yang berakad atau bertransaksi.

Karena pada dasarnya akad atau transaksi dalam Islam itu dibangun atas

dasar kepercayaan dan saling ridha. Sebagaimana sabda Nabi SAW:

ا Hال: إنمHلم قHه وسHه وألHرضي الله عنه أن رسول الله صلى الله علي Hعن أبي سعيد الخدري

البيع عن تراض (رواه البييهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

6

Artinya: Dari Abu Sa id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda,‟

“Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (HR.

al-Baihaqi dan Ibnu Majah dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban)7

Larangan maisir ini di antaranya termaktub dalam Al-Quran Surat Al-

Mā'idah Ayat 90 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar,berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah,adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatanitu agar kamu mendapat keberuntungan.”

Salah satu bentuk peringatan Nabi tentang larangan akad atau transaksi

gharar adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal yang artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin As Sammak dariYazid bin Abu Ziyad dari Al Musayyab bin Rafi’ dari Abdullah binMas’ud ia berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:“Janganlah kalian membeli ikan dalam air sebab itu termasukpenipuan.”8

Pun tentang larangan riba. Islam dengan tegas menyatakan di dalam Al-

Quran Ayat 275-276 yang artinya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdirimelainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalahdisebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itusama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli danmengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangandari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginyaapa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); danurusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambilriba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya.” “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. DanAllah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selaluberbuat dosa.”

Dalil-dalil di atas secara jelas dan tegas melarang umat Islam dalam

melakukan akad atau transaksi mengandung unsur-unsur maghrib (maisir,

7 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010),72.

8 Musnad Imam Ahmad bin Hanbal hadits nomor 3494.

7

gharar, dan riba). Karena di dalamnya terkandung penzaliman kepada yang

lain. Sebagai umat Islam, tentu dituntut untuk tunduk dan patuh kepada tata

kehidupan yang Islami pula. Termasuk tentang sistem perekonomian. Ekonomi

umat Islam akan tumbuh dan terus berkembang manakala umat Islam sendiri

yakin akan tata nilai yang dianutnya. Maka fallah atau kemenangan bukanlah

hal yang utopis. Keberadaan fintech berbasis syariah juga merupakan alternatif

bagi umat Islam, di tengah lebih banyaknya fintech-fintech konvensional.

Selain menegaskan tidak adanya kekosongan produk, hadirnya fintech-fintech

syariah juga membuktikan bahwa sistem ekonomi Islam itu merupakan sistem

yang senantiasa relevan dengan segala perkembangan zaman.

Keberadaan fintech berbasis syariah yang terdaftar di OJK, secara

eksplisit sebetulnya sudah menandakan adanya perbedaan dengan fintech

berbasis konvensional. Baik itu dari segi proses, jenis akad, maupun sistem

bagi hasilnya. Namun demikian, sebagai upaya kritis dan akademik, dipandang

perlu keberadaannya untuk diteliti. Selain untuk mengetahui lebih mendalam,

juga untuk memastikan kesesuaian antara label dan regulasi dengan

pelaksanaannya yang benar-benar sesuai dengan konsep Ekonomi Islam atau

syariah. Berangkat dari latar belakang serta pemikiran tersebut, penelitian ini

mengambil judul “Mekanisme dan Layanan Peer-To-Peer Lending Syariah

Perspektif Ekonomi Islam (Studi Analisis pada 13 Fintech Syariah yang

Terdaftar di OJK Per 19 Februari 2020)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat penulis susun

rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme dan layanan Peer–To-Peer Lending Syariah?

2. Bagaimana mekanisme dan layanan Peer–To-Peer Lending Syariah

Perspektif Ekonomi Islam?

3. Bagaimana pengaruh Peer–To-Peer Lending Syariah terhadap

perekonomian umat Islam?

8

C. Tujuan Penelitian

Agar lebih fokus dan tidak menyimpang dari pembahasan permasalahan,

maka perlu dirumuskan tujuan penelitiannya sebagai berikut:

1. Menjelaskan mekanisme dan layanan Peer–To-Peer Lending Syariah.

2. Menjelaskan mekanisme dan layanan Peer–To-Peer Lending Syariah

perspektif Ekonomi Islam.

3. Menjelaskan pengaruh Peer–To-Peer Lending Syariah terhadap

perekonomian umat Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan menghasilkan kegunaan dan manfaat baik

secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

akademik bagi penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya di bidang

mekanisme dan layanan Peer–To-Peer Lending Syariah perspektif

Ekonomi Islam.

2. Manfaat praktis:

a. Bagi penulis

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan khususnya tentang

mekanisme dan layanan Peer–To-Peer Lending Syariah perspektif

Ekonomi Islam.

b. Bagi pelaku layanan Peer–To-Peer Lending Syariah

Dapat menjadi perbandingan atau tambahan pengetahuan serta

wawasan tentang mekanisme dan layanan Peer–To-Perr Lending

Syariah.

c. Bagi almamater

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah

ilmu pengetahuan tentang mekanisme dan layanan Peer–To-Peer

Lending Syariah.

9

E. Kajian Terdahulu

Dalam kajian terdahulu ini mengupas secara singkat, jelas dan padat

tentang hasil dari penelitian-penelitian yang pernah ada sebelumnya, yang

memiliki relevansi tema atau keterkaitan dengan penelitian yang akan penulis

lakukan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui persamaan sekaligus perbedaan,

serta mengetahui posisi penelitian penulis dibanding dengan penelitian-

penelitian yang ada sebelumnya.

Pertama karya Siti Kholifah yang berjudul, “Tinjuan Hukum Ekonomi

Islam Terhadap Transaksi Financial Technology (Fintech) Pada Layanan Peer

To Peer Lending (P2P) Syariah (Studi Pada Layanan Pinjaman Online PT.

Investree Radhika Jaya.” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis syarat

dan prosedur yang ada pada layanan Financial Technology (Fintech) yang

berbasis P2P Lending Syariah pada PT. Investree Radhika Jaya serta

pandangan Hukum Islam terhadap layanan Financial Technology (Fintech)

P2P Lending Syariah. Hasil dari penelitian ini di antaranya bahwa terdapat

perbedaan pandangan dalam Hukum Islam terhadap layanan dimaksud.

Pandangan yang menyatakan boleh, beralasan bahwa akad pinjam meminjam

dalam layanan Financial Technology (Fintech) berbasis Peer To Peer Lending

(P2P) Syariah adalah bentuk akad Qard, dan Wakalah bil ujrah. Adapun

sebaliknya, yang menyatakan tidak boleh berargumen bahwa di dalam Al-

Quran dan Al-Hadits praktik Financial Technology (Fintech) berbasis Peer To

Peer Lending (P2P) tersebut masih mengandung unsur riba.9. Penelitian di atas

lebih fokus pada satu fintech syariah, yaitu Investree. Perbedaan dengan

penelitian yang akan penulis lakukan yaitu, lebih bersifat umum pada 13

fintech syariah yang terdaftar di OJK.

Kedua, skripsi Saudara Saifullah yang berjudul, “ Sistem Penggalangan

Dana Menggunakan Metode Crowd Funding Pada Lembaga Amil Zakat Infak

dan Sedekah (Lazis) Wahdah Berbasis Website.” Tujuan dari penelitian ini

adalah untuk membuat suatu sistem penggalangan dana menggunakan dengan

9Siti Kholifah, Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Transaksi Financial Technology(FinTech) Pada Layanan Peer To Peer Lending Syariah (Studi Pada Layanan Pinjaman OnlinePT Investree Radhika Jaya), Skripsi, (Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2019).

10

menggunakan metode Crowd Funding. Dengan harapan agar donator dapat

mengetahui donasinya dikemanakan dan dalam bentuk program apa. Dengan

kata lain menekankan aspek transparansi. Menggunakan metode kualitatif,

perancangan dan waterfall, serta berbasis website. Sedang pemodelannya

menggunakan flowchart dan diuji dengan metode pengujian blackbox.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah dapat memudahkan donatur untuk

melakukan donasi, pengumpulan data para donatur, terwujudnya transparansi

dan akuntabilitas, serta mampu mengoleksi data dengan baik.10 Fokus

penelitian tersebut lebih pada bagaimana cara mendesain penggalangan

sedekah menggunakan layanan urun dana Crowdfunding. Sedangkan

penelitian yang akan penulis lakukan adalah ingin melihat bagaimana

mekanisme layanan pinjaman (Peer–To-Perr) Lending Syariah pada 13

fintech syariah yang terdaftar di OJK perspektif Ekonomi Islam, dan

pengaruhnya terhadap perekonomian umat Islam.

Ketiga, hasil penelitian Nisaul Muawanah yang berjudul, “Analisis

Hukum Islam Terhadap Pinjaman Modal di Fintech Investree Peer to Perr

Lending di Indonesia”. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk

menganalisa prosedur pinjam modal di Fintech Investree Peer to Perr Lending

dari perspektif hukum Islam. Adapaun hasil dari penelitian tersebut di

anataranya, bahwa prosedur dan akad pada prosedur dan akad pada Fintech

Investree Peer to Perr Lending secara prinsip syariah sudah sesuai dengan

fatwa DSN MUI. Akad wakalah bi al-ujrah dapat digunakan pada produk

pembiayaan tagihan atau invoice financing antara pihak Investree selaku

penyelenggara dengan pihak investor, sedang akad qardh dapat digunakan

pada saat seller (penerima pembiayaan) menunjukkan invoice (bukti tagihan)

kepada pihak Investree. Prosedur dan akad antara pihak supplier dengan seller

timbul akad murabahah. Yakni jual beli barang ditambah dengan keuntungan

yang telah disepkatai. Selanjutnya, ditinjau dari hukum Islam, pelaksanaan

layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dengan berdasarkan prinsip-

10Saifullah, Sistem Penggalangan Dana Menggunakan Metode Crowdfunding Pada LembagaAmil Zakat Infak dan Sedekah (Lazis) Wahdah Berbasis Website, Skripsi, (Makassar: UIN Alauddin, 2017).

11

prinsip syariah tersebut terdapat kesesuaian terkait dengan subjek

hukum11. Sebagaimana sebelumnya, penelitian ini lebih spesifik studi kasus di

fintech Peer to Perr Lending Investree. Sedangkan yang akan penulis lakukan

lebih bersifat umum, pada 13 fintech syariah yang terdaftar di OJK.

Keempat, penelitian oleh Santika Nindya Hapsari Wibowo dengan judul

Analisis Modal Intelektual Pada Organisasi Penyedia Jasa Urun Dana

(Crowdfunding Platform) Di Indonesia (Studi Pada Kitabisa.Com Periode

2013-2016). Fokus penilitian ini ada pada modal intelektual yang dimiliki

layanan urun dana Kitabisa.com. Hasil dari penelitian ini bahwa Kitabisa.com

mampu bertahan pada tahapan awal berdirinya karena memiliki faktor-faktor

tak berwujud yang menciptakan daya saing tersendiri. Faktor-faktor tak

berwujud ini disebut modal intelektual. Proses pemerolehan dan pemanfaatan

modal intelektual di Kitabisa.com dilakukan dengan rekrutmen, partisipasi

pelatihan, dan diskusi. Kitabisa.com mengorganisasi modal intelektualnya

secara formal maupun informal. Dengan begitu, kinerja Kitabisa.com

meningkat terutama dari tahun 2015-2016 jika diukur dengan pengukuran

Gross Donation Value (GDV) dan Return On Assets (ROA). Modal

intelektual diklasifikasikan menjadi tiga kategori: modal manusia, modal

organisasi, dan modal relasi. Adapun karyawan Kitabisa.com menilai ketiga

kategori modal tersebut memiliki nilai kegunaan yang sama, dan modal relasi

yang paling penting untuk meningkatkan kinerja Kitabisa.com.12 Penelitian

tersebut tidak membahas mekanisme Layanan Pinjaman (Peer–To-Peer)

Lending Syariah, sebagaimana yang akan penulis lakukan. Sedangkan

penelitian yang akan penulis lakukan adalah ingin melihat mekanisme layanan

pinjaman (Peer–To-Perr) Lending Syariah pada 13 fintech syariah yang

terdaftar di OJK Perspektif Ekonomi Islam, serta pengaruhnya terhadap

perekonomian umat Islam.

11Nisaul Muawanah, Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Modal di FinTech InvestreePeer to Peer Lending di Indonesia, Skripsi, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel,2019).

12Santika Nindya Hapsari Wibowo, Analisis Modal Intelektual Pada Organisasi Penyedia Jasa Urun Dana (Crowdfunding Platform) Di Indonesia (Studi Pada Kitabisa.Com Periode 2013-2016) Skripsi, (Yokyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2017).

12

F. Metode Penelitian

Dari sisi bahasa, metode penelitian terdiri dari dua suku kata, metode

dan penelitian. Metode berasal dari bahasa yunani methodos berarti cara atau

jalan. Sehingga metode dapat diartikan sebagai cara yang teratur untuk

mencapai suatu maksud yang diinginkan. Berkaitan dengan upaya ilmiah,

metode berarti menyangkut cara kerja untuk memahami objek yang menjadi

sasaran ilmu yang bersangkutan. Dengan demikian metode dapat diartikan

sebagai cara mendekati, mengamati, dan menjelaskan suatu gejala dengan

menggunakan landasan teori.13 Adapun yang dimaksud dengan penelitian

adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa, dilakukan secara

metodologis, sistematis dan konsisten. Analisa yang dilakukan secara

metodologis berarti berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti

berdasarkan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka

tertentu.14 Sedang yang maksud dengan penelitian (research) adalah sebagai

usaha untuk menemukan, mengembangkan, menguji kebenaran suatu

pengetahuan yang dilakukan dengan metode-metode ilmiah.

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam kajian ini adalah penelitian yuridis-normatif yaitu,

penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka

yang menggunakan objek kajian penulisan berupa pustaka-pustaka yang

ada, baik berupa buku-buku, majalah, dan peraturan-peraturan yang

mempunyai korelasi terhadap pembahasan masalah, sehingga penulisan ini

juga bersifat penulisan pustaka (library research).15

2. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan di sini adalah metode

penelitian kualitatif. Yakni penelitian yang bermaksud untuk memahami

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misal perilaku,

persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistik, dan dengan cara deskripsi

13 Ulbe Silalahi, Metode Penelitian Sosial, (Bandung : PT Refika Aditama, 2012), 12.14 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010),

42.15Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Rajawali Press, 1998), 15.

13

dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.16 Metode

kualitatif dapat diartikan sebagai cara mengumpulkan dan menganalisis

data yang berupa kata-kata (lisan maupun tertulis) dan perbuatan-

perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitungnya.17

3. Pendekatan Masalah

Dalam pendekatan masalah ini, metode yang peneliti gunakan adalah

pendekatan hukum normatif. Dilakukan dengan cara mengkaji peraturan

dan menelaah perundang-undangan (regulasi) yang berkaitan dengan tema

yang diangkat. Di antaranya dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan,

maupun lembaga yang mempunyai kompetensi lainnya, serta dari sumber-

sumber pustaka yang memiliki relevansi dengan tema atau pokok bahasan.

4. Sumber Data

Sumber data yaitu subjek dari mana data penulis dapatkan atau

peroleh. Dalam penelitian ini, sumber data terdiri dari dua : primer dan

sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang penulis peroleh

langsung dari sumber data maupun dari penyelidikan untuk tujuan

penelitian. Selain itu, sumber data lainnya yakni dari paparan berbagai

catatan mengenai mekanisme dan peraturan Layanan Pinjaman (Peer–

To-Peer) Lending Syariah khususnya yang berkembang di Indonesia.

Di antaranya sebagaimana yang telah diatur dalam POJK Nomor

77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis

Teknologi Informasi, Peraturan Bank Indonesia Nomor

19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, dan

Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan

Pembiyaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

16Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996).17Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif, ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014), 13.

14

Dan berbagai informasi yang ada di website pada 13 fintech syariah

yang terdaftar di OJK.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang penulis peroleh

dari sumber yang sudah ada sebelumnya. Di antaranya seperti jurnal-

jurnal atau karya tulis lain yang berkaitan dengan mekanisme layanan

pinjaman (Peer–To-Peer) Lending Syariah Perspektif Ekonomi Islam.

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang penulis digunakan dalam penelitian ini

adalah metode pengumpulan data dokumentasi. Yaitu dengan jalan

mengumpulkan data mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang berupa

catatan, transkip, buku, jurnal, surat kabar, dan sejenisnya. Termasuk di

antaranya dilakukan studi kepustakaan kepustakaan (library research).

Dalam dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah dengan

mengumpulkan berbagai data dan informasi yang ada pada website ke-13

fintech syariah yang terdaftar di OJK.

6. Teknik Pengolahan Data18

a. Editing : memeriksa kembali terutama dari segi kelengkapan data,

kejelasan maknya, keselarasan dan kesesuaian data satu dengan data

lainnya, tingkat toleransi dan keseragaman kelompok data.

b. Organizing : mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga

menghasilkan dasar pemikiran yang teratur guna penyusunan tesis.

c. Penemuan hasil : menganalisa data yang merupakan hasil dari editing

dan organizing dengan menggunakan kaidah, teori dan dalil yang

sesuai, sehingga dapat diperoleh atau ditemukan kesimpulan tertentu

sebagai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun

sebelumnya dalam rumusan masalah secara tepat dan akurat.

18 Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, Metode Penelitian Survey, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2011), 23.

http://www.belbuk.com/pustaka-lp3es-m-38.html?osCsid=10b8ef1e804db6a3452f29157f5fca9d


15

7. Teknik Analisa Data

Dalam sebuah penelitian terdapat 2 macam metode untuk

menganalisis data, yaitu metode induktif dan metode deduktif.

a. Metode induktif, yakni suatu cara atau jalan yang dipakai untuk

mendapatkan ilmu pengetahuan dengan bertitik tolak dari pengamatan

atas atau masalah yang bersifat khusus selanjutnya menarik konklusi

atau kesimpulan yang bersifat umum.19

b. Metode deduktif, yakni pembahasan yang diawali dengan menggunakan

fakta atau kenyataan yang bersifat umum yang merupakan hasil dari

penelitian kemudian menarik konklusi atau kesimpulan yang bersifat

khusus.20

Adapun dalam penelitian ini, penulis mencoba akan menggunakan

pendekatan induktif. Yakni dengan cara mengumpulkan, mengolah, serta

menganalisis seluruh data dan informasi yang ada tentang (Peer–To-Peer)

Lending Syariah yang ada pada 13 fintech syariah yang terdaftar di OJK

kemudian dikomparasikan dengan teori ekonomi Islam, selanjutnya

diakhiri dengan menarik kesimpulan-kesimpulan yang bersifat general

(umum).

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat tersusun secara sistematis,

rinci, dan rapi, serta penjabarannya dapat dipahami secara baik, maka penulis

menyusun pembahasannya menjadi limam bab. Dan masing-masing bab dapat

disusun dengan subbab-subbab.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab I ini penulis akan mengelaborasi pokok-pokok

permasalahan yang bersifat umum, mulai dari latar belakang

masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian,

kajian terdahulu, serta metode penelitian. Selanjutnya diakhiri

19Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996), 58.20Sutisno Hadi, Metodologi Reseach Jilid I, ( Yogyakarta: Andi Publiser, 2004), 42.

16

dengan sistematika pembahasan sebagai kerangka penyusunan

penelitian ini agar bisa sistematis, rinci, dan rapi.

BAB II : TEORI FINTECH SYARIAH, PEER-TO-PEER LENDING

SYARIAH, DAN TEORI EKONOMI ISLAM

Dalam bab II ini berisikan tentang landasan teoritis yang akan

digunakan dalam penelitian ini. Yakni terdiri dari teori Fintech

Syariah, Peer-To-Peer Lending Syariah, dan teori Ekonomi Islam.

BAB III : MEKANISME DAN LAYANAN AKAD PINJAMAN PEER-

TO-PEER LENDING PADA FINTECH SYARIAH, DAN

PEREKONOMIAN UMAT ISLAM

Bab III ini berisikan paparan umum dan khusus tentang

mekanisme dan layanan pinjaman Peer-To-Peer Lending pada

Fintech Syariah, dan perekonomian umat Islam.

BAB IV : ANALISIS MEKANISME DAN LAYANAN AKAD

PINJAMAN PEER-TO-PEER LENDING PADA FINTECH

SYARIAH, DAN PENGARUHNYA TERHADAP

PEREKONOMIAN UMAT ISLAM

Bab IV ini merupakan inti dari penelitian, yang akan

menyajikan analisis tentang mekanisme dan layanan akad

pinjaman Peer-To-Peer Lending pada Fintech Syariah, dan

analisis pengaruhnya terhadap perekonomian umat Islam.

BAB V : PENUTUP

Bab V ini merupakan bab pungkasan dari pembahasan

penelitian ini. Berisikan tentang simpulan atas masing-masing

rumusan masalah sekaligus disertai dengan analisis-analisis

sederhana.

BAB II

TEORI FINTECH SYARIAH, PEER-TO-PEER LENDING SYARIAH,

DAN TEORI EKONOMI ISLAM

A. Teori Fintech Syariah

1. Pengertian Fintech Syariah

Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa awal mula munculnya fintech

syariah adalah di Abu Dabi, Uni Emirat pada tahun 2014, oleh Perusahaan

yang bernama Beehive. Dengan menggunakan pendekatan peer-to-peer

lending marketplace, ia merupakan perusahaan pertama fintech yang berbasis

syariah. Kemudian ia berkembang menjadi salah satu fintech syariah dengan

jangkau pasar yang lumayan luas. Dari situlah kemudian menjalar ke beberapa

negara di Asia seperti Malaysia dan Singapura.43 Termasuk belakangan masuk

dan berkembang di Indonesia.

Terdapat beberapa pengertian Fintech dan Fintech Syariah. National

Digital Research Centre di Dublin, Irlandia mendifinisikan Fintech sebagai

inovasi dalam layanan keuangan. Fintech memiliki banyak jenis skema, antara

lain starup pembayaran, peminjaman (lending), perencanaan keuangan

(personal finance), investasi ritel, pembiayaan (crowdfunding), dan riset

keuangan. Teknologi Finansial (Fintek) merupakan sistem keuangan yang

menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta

dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau

efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.44

Sedangkan Fintech Syariah menurut Mukhlisin (2017) adalah kombinasi,

inovasi yang ada dalam bidang keuangan dan teknologi yang memudahkan

43 https://www.paper.id/blog/finansial-umkm/fintech-syariah-di-indonesia/ diakses pada 15 Mei2020

44 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan TeknologiFinansial.

17

https://www.paper.id/blog/finansial-umkm/fintech-syariah-di-indonesia/

18

proses transaksi dan investasi berdasarkan nilainilai syariah. Ia berpendapat,

walaupun fintech ini merupakan terobosan baru tetapi mengalami

perkembangan yang pesat.45 Fintech Syariah juga merupakan kombinasi antara

inovasi di bidang teknologi finansial dengan nilai-nilai ekonomi Islam

(syariah).

2. Manfaat Fintech Syariah

Fintech Syariah setidaknya memiliki lima manfaat, antara lain:46

a. Membantu pelaku UMKM

Pelaku UMKM yang kesulitan atau tak memiliki akses terhadap

perbankan sangat terbantu dengan keberadaan fintech syariah ini.

Persyaratan yang diperlukan jelas tak sedetail dan serumit ketika

mengajukan pinjaman di perbankan.

b. Bebas riba

Sudah jelas sebagai pembeda dari lembaga keuangan konvensional,

fintech syariah mengharamkan akad-akad yang mengandung unsur-unsur

maghrib (maisir, gharar, dan riba). Sehingga selain secara horisontal akad

syariah mampu menjadi solusi terbaik bagi para pihak yang berakad, secara

vertikal –dan ini yang lebih utama, merupakan bentuk ketaatan yang akan

memiliki implikasi dunia dan akherat. Begitula dengan akad di dalam

fintech syariah.

c. Menguntungkan banyak pihak

Para pihak yang berakad di fintech syariah syariah, mulai dari lender

(pemberi pinjaman), borrower (peminjam), serta pihak platform atau star-

up (penyelenggara), pada dasarnya akan mendapatkan keuntungan secara

bersama-sama. Tak ada penzaliman di dalamnya. Karena semua

dibicarakan secara sejajar. Berbeda dengan praktik di lembaga

45 Dalam Dodi Yarli, Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi Fintech Syariah Dengan PendekatanMaqhasid, Jurnal YUDISI Vol. 9 No. 2, Juli-Desember 2018, hal. 2.

46 https://www.techfor.id/ini-dia-manfaat-fintech-syariah-untuk-pemberdayaan-ekonomi-umat/diakses pada 15 Mei 2020

https://www.techfor.id/ini-dia-manfaat-fintech-syariah-untuk-pemberdayaan-ekonomi-umat/

19

konvensional, peminjam (nasabah) lebih pada posisi pasif. Menyesuaikan

dengan kebijakan yang dimiliki pihak lembaga keuangan konvensional

yang ada.

d. Proses yang mudah

Fintech syariah lebih bersifat sederhana dan mengandalkan teknologi

sebagai sarana utama. Sehingga dengan mudah untuk diakses kapan saja,

dimana saja, serta oleh siapa saja. Jauh dari praktik manual, yang terkadang

terlalu birokratis dan mengharuskan untuk bertatap muka. Fintech syariah

lebih efektif, efisien, dan ekonomis.

e. Lebih aman

Faktor keamanan berakad di fintech syariah cukup terjaga. Baik aman

secara horinsontal, lebih lagi secara vertikal. Hal ini dikarenakan semua

proses didasarkan pada dalil-dalil agama, menggunakan Fatwa DSN MUI,

serta diatur oleh OJK dan BI sebagai regulator yang mempunyai

kompetensi tentang hal itu. Transparansi menjadi tuntutan yang mesti

diwujudkan. Namun demikian, masyarakat dituntut untuk memiliki daya

literasi terhadap segala informasi dan regulasi yang ada, agar terhindar dari

kesalahpahaman. Di antaranya adalah perlu memastikan bahwa fintech

syariah yang diakses benar-benar telah terdaftar, serta tidak mendapat

sanksi oleh OJK.

3. Syarat Pendirian Fintech Syariah

Terdapat dua regulasi fundamental yang mesti dipatuhi dalam rangka

pendirian fintech syariah. Pertama POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dan kedua

Fatwa DSN MUI NO: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan

Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

20

a. Berdasarkan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam

Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi syarat pendirian fintech

secara garis besar sbb:

1) Badan hukum berbentuk perseroan terbatas atau koperasi.

2) Kepemilikan saham asing baik perseorangan atau badan hukum, baik

secara langsung atau tidak langsung, maksimal 85%.

3) Penyelenggara berbentuk perseroan terbatas atau koperasi wajib

memiliki modal paling sedikit 1 miliar pada saat pendaftaran, dan pada

saat mengajukan izin wajib disetor paling sedikit 2,5 miliar.

4) Batas maksimum pemberian pinjaman adalah 2 miliar.

5) Mengajukan pendaftaran ke OJK

6) Dokumen yang dibutuhkan meliputi:

a) Akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh Kementerian

Hukum dan HAM yang memuat sedikitnya nama dan tempat

kedudukan, kegiatan usaha sebagai perusahaan layanan pinjam

meminjam uang berbasis teknologi informasi, permodalan,

kepemilikan, wewenang, tanggung jawab, masa jabatan direksi dan

komisaris dan perubahan anggaran dasar terakhir (jika ada) disertai

dengan bukti pengesahan, persetujuan dan/atau surat penerimaan

pemberitahuan dari instansi berwenang.

b) Bukti identitas diri dan daftar riwayat hidup yang dilengkapi dengan

foto 4x6 dari pemilik saham paling sedikit 20%, anggota direksi,

dan anggota komisaris.

c) Fotokopi NPWP badan.

d) surat keterangan domisili Penyelenggara dari instansi yang

berwenang.

e) bukti kesiapan operasional kegiatan usaha berupa dokumen terkait

Sistem Elektronik yang digunakan Penyelenggara dan data kegiatan

operasional.

21

f) bukti pemenuhan syarat permodalan.

g) surat pernyataan rencana penyelesaian terkait hak dan kewajiban

Pengguna dalam hal perizinan Penyelenggara tidak disetujui oleh

OJK.

7) Daftar kepemilikan berupa daftar pemegang saham berikut rincian

besarnya masing masing kepemilikan saham bagi penyelenggara

berbentuk badan hukum bagi penyelenggara berbentuk badan hukum

perseroan terbatas, atau daftar anggota berikut jumlah simpanan

pokok dan simpanan wajib bagi penyelenggara berbentuk badan

hukum koperasi.

8) Data Pemegang Saham.

9) Data Direksi dan Komisaris.

10) Bukti pemenuhan permodalan yang dilegalisasi dan masih berlaku

selama proses permohonan perizinan atas nama pada salah satu bank

umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional

dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang berbadan hukum Indonesia.

11) Struktur organisasi penyelenggara.

12) Pedoman/standar prosedur operasional terkait penerapan program anti

pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

13) Rencana kerja untuk 1 tahun pertama yang paling sedikit memuat

gambaran mengenai kegiatan usaha yang akan dilakukan, target dan

langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan target yang

dimaksud dan proyeksi laporan keuangan untuk 1 tahun kedepan.

14) Bukti kesiapan operasional berupa bukti kepemilikan atau penguasaan

gedung dan ruangan kantor, daftar inventaris dan peralatan kantor.

15) Surat Pernyataan Rencana Penyelesaian terkait hak dan kewajiban

Pengguna dalam hal penyelenggara tidak dapat meneruskan kegiatan

operasional sistem elektronik layanan pinjam-meminjam uang berbasis

teknologi informasi.

22

16) Bukti Pelunasan Biaya Perizinan.

b. Berdasarkan Fatwa DSN MUI NO: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang

Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip

Syariah, syarat pendirian fintech syariah secara garis besar sbb:

1) Ketentuan terkait Pedoman umum Layanan Pembiayaan Berbasis

Teknologi Informasi

a) Penyelenggaraan Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi

tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah, yaitu antara lain

terhindar dari riba, gharar, maysir, tadlis, dharar, zhulm, dan haram;

b) Akad Baku yang dibuat Penyelenggara wajib memenuhi prinsip

keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

c) Akad yang digunakan oleh para pihak dalam penyelenggaraa

Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupa

akad-akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan,

antara lain akad al-bai', ijarah, mudharabah, musyarakah, wakalah

bi al ujrah, dan qardh;

d) Penggunaan tandatangan elektronik dalam sertifikat elektronik yang

dilaksanakan oleh Penyelenggara wajib dilaksanakan dengan syarat

terjamin validitas dan autentikasinya sesuai dengan peraturan

perundangan-undangan yang berlaku;

e) Penyelenggara boleh mengenakan biaya (ujrah/rusun) berdasarkan

prinsip ijarah atas penyediaan sistem dan sarana prasarana Layanan

Pembiayaan Berbasis Teknologi informasi; dan

f) Jika informasi pembiayaan atau jasa yang ditawarkan melalui media

elektronik atau diungkapkan dalam dokumen elektronik berbeda

dengan kenyataannya, maka pihak yang dirugikan memiliki hak

untuk tidak melanjutkan transaksi.

23

2) Model Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi

a) Pembiayaan anjak piutang (factoring); yaitu pembiayaan dalam

bentuk jasa pengurusan penagihan piutang berdasarkan bukti tagihan

(invoice), baik disertai atau tanpa disertai talangan (qardh) yang

diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki tagihan kepada pihak

ketiga (payor);

b) Pembiayaan Pengadaan Barang pesanan Pihak Ketiga (Purchase

Order); yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang

telah memperoleh pesanan atau surat perintah kerja pengadaan

barang dari pihak ketiga;

c) Pembiayaan Pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan

secara online (online seller); yaitu pembiayaan yang diberikan

kepada pelaku usaha yang melakukan transaksi jual beli online pada

penyedia layanan perdagangan berbasis teknologi informasi

(paltform-ecommerce/marketplace) yang telah menjalin kerja sama

dengan Penyelenggara;

d) Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan

secara online dengan pembayaran melalui penyelenggara payment

gateway, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha

(seller) yang aktif berjualan secara online melalui saluran distribusi

(channel distribution) yang dikelolanya sendiri dan pembayarannya

dilakukan melalui penyedia jasa otorisasi pembayaran secara online

(payment gateway) yang bekerjasama dengan pihak Penyelenggara.

e) Pembiayaan untuk Pegawai (Employee), yaitu pembiayaan yang

diberikan kepada pegawai yang membutuhkan pembiayaan

konsumtif dengan skema kerjasama potong gaji melalui institusi

pemberi kerja.

f) Pembiayaan berbasis komunitas (community based), yaitu

pembiayaan yang diberikan kepada anggota komunitas yang

24

membutuhkan pembiayaan, dengan skema pembayarannya

dikoordinasikan melalui koordinator/pengurus komunitas.

3) Ketentuan terkait Mekanisme dan Akad

a) Pembiayaan Anjak Piutang (Factoring)

1.1 Adanya akad yang menimbulkan hubungan hukum utang

piutang yang ditunjukkan dengan bukti tagihan (invoice) oleh

calon Penerima Pembiayaan dari pihak ketiga (payor) yang

menjadi dasar jasa dan/ataupembiayaan anjak piutang;

1.2 Calon Penerima pembiayaan atas dasar bukti tagihan (invoice)

yang dimiliki, mengajukan jasa dan/atau pembiayaan kepada

Penyelenggara;

1.3 Penyelenggara menawarkan kepada calon Pemberi Pembiayaan

untuk memberikan jasa penagihan piutang berdasarkan bukti

tagihan (invoice), baik disertai atau tanpa disertai talangan

(qardh);

1.4 Dalam hal calon Pemberi jasa dan/atau pembiayaan menyetujui

penawaran dilakukan akad wakalah bi al-ujrah antara Pemberi

Pembiayaan dengan Penyelenggara; Pemberi Pembiayaan

sebagai muwakkil, dan Penyelenggara sebagai wakil;

1.5 Penyelenggara melakukan akad wakalah bi al-ujrah dengan

Penerima Pembiayaan untuk penagihan utang; Penyelanggara

sebagai wakil, dan Penerima Pembiayaan sebagai muwakkil;

1.6 Penyelenggara sebagai wakil dari Pemberi Pembiayaar dapat

memberikan talangan dana dengan akad qardh kepada

Penerima

1.7 Pembiayaan/Jasa;

1.8 Penyelenggara melakukan penagihan kepada pihak ketiga

(payor) atas piutang Penerima Pembiayaan;

1.9 Penerima Pembiayaan membayar ujrah kepada Penyelenggara;

25

1.10 Penerima pembiayaan membayar utang qardh (jika ada)

kepada Penyelenggara sebagai wakil;

1.11 Penyelenggara wajib menyerahkan ujrah dan qardh (jika ada)

kepada Pemberi Pembiayaan.

b) Pembiayaan Pengadaan Barang Pesanan (Purchase Orde) Pihak

Ketiga

1.1 Adanya akad yang menimbulkan hubungan purchase order

yang dibuktikan dengan kontrak pengadaan barang antara calon

Penerima Pembiayaan dengan pihak ketiga yang menjadi dasar

pembiayaan;

1.2 Calon Penerima pembiayaan atas dasar purchase order dari

pihak ketiga, mengajukan pembiayaan pengadaan barang

kepada Penyelenggara;

1.3 Atas dasar pengajuan pembiayaan, Penyelenggara melakukan

penawaran kepada calon Pemberi Pembiayaan untuk

membiayai pengadaan barung;

1.4 Dalam hal calon Pemberi Pembiayaan menyetujui penawaran,

dilakukan akad wakalah bi al-ujrah antara Penyelenggara

dengan Pemberi Pembiayaan untuk melakukan akad

pembiayaan kepada Penerima Pembiayaan; Pemberi

Pembiayaan sebagai muwakkil dan Penyelenggara sebagai

wakil;

1.5 Penyelenggara melakukan pembiayaan dengan Penerima

Pembiayaan berdasarkan akad jual-beli, musyarakah, atau

mudharabah.

1.6 Penerima Pembiayaan membayar pokok dan imbal hasil

(margin atau bagi hasil) sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

1.7 Penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan imbal hasil

(margin atau bagi hasil) kepada Pemberi Pembiayaan.

26

c) Pembiayaan Pengadaan Barang untuk Pelaku Usaha yang Berjualan

Secara Online (Seller Online)

1.1 Penyediaan layanan perdagangan berbasis teknologi informasi

(platform e-commerce/marketplace) dan Penyelenggara

melakukan kerjasama pemberian pembiayaan kepada pelaku

usaha yang berjualan secara online (seller online) sebagai calon

Penerima Pembiayaan;

1.2 Calon Penerima Pembiayaan mengajukan pembiayaan kepada

Penyelenggara untuk pengadaan barang;

1.3 Atas dasar pengajuan pembiayaan, Penyelenggara melakukan


membiayai pengadaan barang;


dilakukan akad wakalah bi al-ujrah antara Penyelenggaru


pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan; Pemberi


wakil;

1.5 Penyelenggara melakukan pembiayaan dengan Penerima

Pembiayaan berdasarkan akad jual-beli, musyarakah, atau

mudharabah;


(margin atau bagi hasil) sesuai dengan kesepakatan dalam akad;

dan



d) Pembiayaan Pengadaan Barang untuk Pelaku Usaha yang Berjualan

Secara Online dengan Pembayaran Melalui Penyelenggara Payment

Gateway

27

1.1 Penyedia jasa otorisasi pembayaran secara online (payment

gateway) dan Penyelenggara melakukan kerjasama pemberian

pembiayaan kepada para Pedagang online (Seller Online) yang

bekerjasama dengan Penyedia jasa;

1.2 Pedagang online (Seller Online) atau calon Penerima

Pembiayaan mengajukan pembiayaan kepada Penyelenggara

untuk pengadaan barang;

1.3 Atas dasar pengajuan pembiayaan, Penyelenggaru melakukan


membiayai pengadaan barang;


dilakukan akad wakalah bi al-ujrah antara Penyelenggara




wakil;

1.5 Penyelenggara sebagai wakil dari Pemberi Pembiayaan,

memberikan pembiayaan kepada Penerima Pembiayaan dengan

meng gunakan akad jual beli, musyarakah, atau mudharabah;

1.6 Penerima pembiayaan membayar pokok dan imbal hasil

(margin atau bagi hasil) melalui Perusahaan Penyedia jasa

otorisasi pembayaran secara online (payment gateway) yang

bekerjasama dengan Penyelenggara;



e) Pembiayaan untuk Pegawai (Employee)

1.1 Adanya pegawai/calon Penerima Pembiayaan yang

mendapatkan gaji tetap dari suatu institusi yang bekerjasama


28

1.2 Calon Penerima pembiayaan yang memiliki kebutuhan

konsumtif, mengajukan pembiayaan kepada Penyelenggara;

1.3 Atas dasar pengajuan, Penyelenggara menawarkan kepada

calon Pemberi Pembiayaan untuk membiayai kebutuhan

konsumtif calon Penerima Pembiayaan;

1.4 Dalam hal calon Pemberi pembiayaan menyetujui penawaran,

dilakukan akad wakalah bi al-ujrah antara Pemberi

Pembiayaan dengan Penyelenggara untuk melakukan


Pembiayaan sebagai muwakkil, dan Penyelenggara sebagai

wakil;


melakukan akad jual-beli atau ijarah dengan Penerima

Pembiayaan sesuai kesepakatan;


(margin atau ujrah) kepada Penyelenggara dengan cara

pemotongan gaji auto debet;


(margin atau ujrah) kepada Pemberi Pembiayaan.

a. Pembiayaan Berbasis Komunitas (Community Based)

1.1 Adanya pelaku usaha/calon Penerima Pembiayaan yang

tergabung dalam komunitas usaha tertentu yang bekerjasama


1.2 Calon Penerima Pembiayaan yang memiliki kebutuhan modal

usaha, mengajukan pembiayaan kepada Penyelenggara;

1.3 Atas dasar pengajuan, Penyelenggara menawarkan kepada

calon Pemberi Pembiayaan untuk membiayai kebutuhan modal

calon Penerima Pembiayaan;

29


dilakukan akad wakalah bi al-ujrah antara Pemberi

Pembiayaan dengan Penyelenggara untuk memberikan

pembiayaan kepada Penerima Pembiayaan; Pemberi

Pembiayaan sebagai muwakkil, dan Penyelenggara sebagai

wakil.


melakukan akad dengan Penerima Pembiayaan baik akad jual-

beli, ijarah, musyarakah, mudharabah, atau akad-akad lain

yang sesuai dengan prinsip syariah;

1.6 Penerima pembiayaan membayar pokok dan imbal hasil

(margin, ujrah, atau bagi hasil) kepada Penyelenggara melalui

komunitas usaha tertentu yang bekerjasama dengan

Penyelenggara;


(margin atau ujrah) kepada Pemberi Pembiayaan.

4) Penyelesaian Perselisihan

Penyelesaian sengketa di antara para pihak dapat dilakukan melalui

musyawarah mufakat. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai,

maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui lembaga penyelesaian

sengketa berdasarkan syariah sesuai peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

30

Gambar 2.1 Skema Sederhana Fintech

Dari gambar 2.1 di atas, dapat dijelaskan secara sederhana bahwa posisi

platform ada di tengah-tengah antara pemberi pinjaman dan penerima

pinjaman. Dengan demikian, fungsi platform sangatlah dominan dalam rangka

menjembatani aspirasi dan kepentingan antara kedua belah pihak.

B. Teori Peer-To-Peer Lending Syariah

Sebagai bentuk akad pinjam meminjam, peer-to-peer lending syariah juga

terdapat berbagai prinsip yang mesti ditaati atau dipatuhi oleh para pihak. Selain

sebagai pembeda dengan akad konvensional, prinsip syariah juga merupakan

manifestasi dari ketunduk-patuhan kepada kehendak Sang Khalik. Misalnya

dalam proses pengembalian. Meski dilarang ada tambahan jika dipersyaratkan di

awal, namun apabila si peminjam berkeinginan untuk mengembalikan dengan

melebihkan dari jumlah pinjaman, maka hal tersebut diperbolehkan. Hukumnya

sah, sekali lagi sepanjang hal tersebut tidak diperjanjikan di depan. Justru hal ini

merupakan bentuk dari pelaksanaan dari sunah atau hadits Rasulullah SAW

sebagaimana berikut :

31

Gالله Jي JJرة رضJJلمة، عن أبي هري JJلمة، عن أبي س JJفيان، عن س JJثنا سGد JJنعيم، ح JثنأبوGحد

اه، JJم سن من الإبل، فجاءه يتقاضGى الله عليه وسلGبي صلGعنه، قال: كان لرجل على الن

فقال صلGى الله عليه وسلGم: »أعطوه«، فطلبوا سنGه، فلم يجدوا له إلاG سنا فوقها، فقJJال:

لGم: JJى الله عليه وسGبي صلGبك، قال الن Gاركم »أعطوه«، فقال: أوفيتني وفى اللهJJخي Gإن«

47(رواه البخاري) أحسنكم قضاء«

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu Nu’aim dari Sufyan dari

Salamah dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radliallahu’anhu berkata;

Ada seorang laki-laki pernah dijanjikan seekor anak unta oleh Nabi

Shallallahu’alaihi wassalam lalu orang itu dating kepada Beliau untuk

menagihnya. Maka Beliau Shallallahu’alaihi wassalam bersabda :

“Berikanlah.” Maka orang-orang mencari anak unta yang lebih tua

umurnya, maka Beliau Shallallahu’alaihi wassalam bersabda :

“Berikanlah kepadanya.” Orang itu berkata, “Anda telah memberikannya

kepadaku semoga Allah membalas Anda.” Maka Nabi Shallallahu’alaihi

wassalam bersabda : “Sesungguhnya yang terbaik diantara kalian adalah

siapa yang paling baik menunaikan janji.”

لمة JJل عن أبي سJJلمة بن كهي JJثنا وكيع عن علي بن صالح عن سGثنا أبو كريب حدGحد

عن أبي هريرة قال استقرض رسولJ اللهG صلGى اللهG عليه وسلGم سنا فأعطاه سنا خيJJرا

من سنه وقال خياركمJ أحاسنكم قضاء. (رواه الترمذي)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib, telah

menceritakan kepada kami Waki’ dari Ali bin Shalih dari Salamah bin

Kuhail dari Abu Salamah dari abu Hurairah ia berkata; “Rasulullah SAW

meminjam (berhutang) kepada seseorang seekor unta yang sudah berumur

tertentu. Kemudian beliau mengembalikan pinjaman tersebut dengan unta

47 Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, (Dar Thuq An-Najah,1422 H), 2393.

32

yang telah berumur yang lebih baik dari yang beliau pinjam. Dan beliau

berkata, sebaik-baik kamu adalah mereka yang mengembalikan

pinjamannya dengan sesuatu yang lebih baik (dari yang dipinjam).”

Hadits tersebut menunjukkan bahwa seorang peminjam sebaiknya

mengembalikan pinjamannya dengan memberi lebih dari nilai pokok yang ia

pinjam. Dalam Lembaga Keuangan Syariah atau perbankan syariah, akad ini

biasa dilaksanakan untuk keperluan fungsi sosial. Dana tersebut bisa didapatkan

dari dana zakat, infaq, serta sedekah yang dihimpun oleh pihak bank dari para

aghniya’ atau diambilkan dari sebagaian laba bank. Selanjutnya bank menyusun

kriteria tertentu kepada nasabah yang bisa mendapatkan pinjaman qardh. Kriteria

yang dimaksud bisa berdasarkan pada tingkat kemiskinan dan kekurang-

mampuan nasabah. Namun demikian, pinjaman tersebut akan lebih efektif apabila

digunakan untuk hal-hal yang bersifat produktif daripada konsumtif. Sedangkan

cara pengembaliannya bisa dengan cara diangsur ataupun tunai. Dan selanjutnya

apabila sudah dikembalikan, maka pihak bank dapat memutarnya kembali kepada

yang membutuhkan secara bergulir.48

1. Pengertian Peer-To-Peer Lending Syariah

Secara sederhana peer-to-peer lending syariah dapat diartikan sebagai

praktik pemberian pinjaman uang kepada individu atau badan usaha dan juga

sebaliknya mengajukan pinjaman untuk kepentingan individu atau badan

usaha dengan didasari dengan nilai-nilai atau prinsip-prinsip syariah.

48 Yazid Afandi, Fiqh Muamalah…, 144.

33

1. Subjek Hukum Peer-To-Peer Lending Syariah49

Gambar 2.2 Subjek Hukum Peer-To-Peer Lending Syariah

Keterangan:

1. Pemberi pembiayaan menyalurkan dana melalui penyelenggara

2. Penyelenggara menyalurkan dana ke penerima pembiayaan

3. Penerima pembiayaan mengembalikan dana melalui penyelenggara

4. Penyelenggara mengembalikan dana kepada pemberi pembiayaan

5. Pemberi pembiayaan membayar ujrah/imbal hasil kepada penyelenggara

6. Penyelenggara memberikan ujrah/imbal hasil kepada pemberi pembiayaan

2. Platform Peer-To-Peer Lending Syariah yang Terdaftar di OJK Tahun 2020

Berdasarkan rilis OJK, per 19 Februari 2020, terdapat 161 Fintech yang

resmi terdaftar. Dari angka tersebut, terdapat 13 Fintech yang berbasis

syariah. Dengan data singkat sbb:50

No.NAMA

PLATFORM

NAMA

PERUSAHAAN

SURAT TANDA

BERIZIN /

TERDAFTAR

TGLSISTEM

OPERASI

1. Investree PT. Investree Radhika Jaya

KEP-45/D.05/2019 13 Mei 2019 Android & IOS

2. Ammana PT. Ammana Fintek Syariah

KEP-123/D.05/2019 13 Des 2019 Android & IOS

3. DANA PT. DANA S-384/NB.213/2018 8 Juni 2018 Android

49 Jadzil Baihaqi, Financial Technology Peer-To-Peer Lending Berbasis Syariah di Indonesia,Tawazun: Journal of Sharia Economic Law Vol. 1 No. 2 2018.

50 https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-19-Februari-2020.aspx diakses pada 16 Mei 2020

https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-19-Februari-2020.aspx

https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-19-Februari-2020.aspx

34

SYARIAH SYARIAH INDONESIA

4. Danakoo PT. Danakoo Putra Artha

S-67/NB.213/2019 1 Feb 2019 Android

5. Alami PT. Alami Fintek Sharia

S-288/NB.213/2019 30 April 2019 -

6. Syarfi PT. Syarfi Teknologi Finansial

S-289/NB.213/2019 30 April 2019 -

7. DUHA Syariah

PT. Duha Madani Syariah

S-292/NB.213/2019 30 April 2019 Android

8. Qazwa PT. Qazwa Mitra Hasanah

S-440/NB.213/2019 7 Agustus 2019 -

9. Bsalam PT. Maslahat Indonesia Mandiri

S-441/NB.213/2019 7 Agustus 2019 -

10. Ethis PT. Ethis Fintek Indonesia

S-608/NB.213/2019 30 Okt 2019 -

11. Kapital Boost PT. Kapital Boost Indonesia

S-609/NB.213/2019 30 Okt 2019 -

12. PAPITUPI SYARIAH

PT. Piranti Alphabet Perkasa

S-612/NB.213/2019 30 Okt 2019 Android

13. Berkah Fintek Syariah

PT. Berkah Fintek Syariah

S-600/NB.213/2019 30 Okt 2019 -

3. Ketentuan Peer-To-Peer Lending Syariah

Sebagaimana telah diatur dalam Fatwa DSN MUI NO: 117/DSN-MUI/II/

2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi

Berdasarkan Prinsip Syariah, ketentuan peer-to-peer lending syariah antara

lain:

a. Penyelenggaraan Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak

boleh bertentangan dengan prinsip Syariah, yaitu antara lain terhindar dari

riba, gharar, maysir, tadlis, dharar, zhulm, dan haram;

b. Akad Baku yang dibuat Penyelenggara wajib memenuhi prinsip

keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

c. Akad yang digunakan oleh para pihak dalam penyelenggaraa Layanan

Pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupa akad-akad yang

35

selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan, antara lain akad al-bai',

ijarah, mudharabah, musyarakah, wakalah bi al ujrah, dan qardh;

d. Penggunaan tandatangan elektronik dalam sertifikat elektronik yang

dilaksanakan oleh Penyelenggara wajib dilaksanakan dengan syarat

terjamin validitas dan autentikasinya sesuai dengan peraturan perundangan-

undangan yang berlaku;

e. Penyelenggara boleh mengenakan biaya (ujrah/rusun) berdasarkan prinsip

ijarah atas penyediaan sistem dan sarana prasarana Layanan Pembiayaan

Berbasis Teknologi informasi; dan

f. Jika informasi pembiayaan atau jasa yang ditawarkan melalui media

elektronik atau diungkapkan dalam dokumen elektronik berbeda dengan

kenyataannya, maka pihak yang dirugikan memiliki hak untuk tidak

melanjutkan transaksi.

4. Akad-Akad yang Ditawarkan51

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Fatwa DSN MUI NO: 117/DSN-

MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi

Berdasarkan Prinsip Syariah pada Ketentuan Umum, terdapat 6 akad yakni:

a. Al-bai'

Akad ba’i atau akad jual beli adalah akad antara penjual dan pembeli

yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan

(barang dan harga).

b. Ijarah

Akad Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu

barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran ujrah atau upah.

c. Mudharabah

Akad Mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik

modal (shahibu al-maal) yang menyediakan seluruh modal dengan

51 Fatwa DSN MUI NO: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan BerbasisTeknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, Ketentuan Umum

36

pengelola ('amil/mudharib) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka

sesuai nisbah yang disepakati dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung

oleh pemilik modal.

d. Musyarakah

Akad Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau

lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan

kontribusi dana modal usaha (ra's al-mal) dengan ketentuan bahwa

keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional,

sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional

e. Wakalah bi al ujrah

Akad wakalah adalah akad pelimpahan kuasa dari pemberi kuasa

(muwakkil) kepada penerima kuasa (wakil) untuk melakukan perbuatan

hukum tertentu yang boleh diwakilkan. Akad wakalah bi al-ujrah adalah

akad wakalah yang disertai dengan imbalan berupa ujrah (fee).

f. Qardh

Akad Qardh adalah akad pinjaman dari Pemberi pinjaman dengan

ketentuan bahwa Penerima pinjaman wajib mengembalikan uang yang

diterimanya sesuai dengan waktu dan cara yang disepakati.

C. Teori Ekonomi Islam

Islam sebagai agama wahyu memiliki sistem nilai yang komplit, menyeluruh

dan bersifat universal. Baik mulai dari sistem politik, sosial budaya, hingga

ekonomi. Dalam sistem ekonomi, Islam memandang segala sesuatu yang ada di

muka bumi adalah mutlak kepunyaan Allah SWT. Sebagimana ditandaskan dalam

Al-Quran Surat al-Baqarah Ayat 29 yang artinya: “Dialah Allah yang menjadikan

segala yang ada di muka bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan)

langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan, Dia Maha Mengetahui segala

sesuatu.”

37

1. Pengertian Ekonomi Islam

Dari beberapa pengertian ekonomi Islam yang ada, diantaranya adalah

sebagai berikut. Pertama, pengertian Akram Khan, “Islamic economic aims the

study human falah (well being) achieved by organizing the resources of the

earth on the basic of cooperation and participation.”52 (Ekonomi Islam

bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia (human

falah) yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar

gotong royong dan partisipan). Kedua, menurut M. Umer Chappra53:

“Ekonomi Islam didefinisikan sebagai sebuah pengetahuan yangmembantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dandistribusi sumberdaya yang terbatas dan berada dalam koridor yangmengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan indvidu(leissez faire) atau tanpa prilaku makro ekonomi yang berkesinambungandan tanpa ketidak-seimbangan lingkungan.”

Ketiga, pengertian dari Muhammad Abdul Manan54, “Ilmu Ekonomi Islam

adalah ilmu pengetahuan social yang mempelajari masalah-masalah ekonomi

masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.” Dari ketiga pengertian

tersebut dapat diambil sebuah konklusi bahwa yang dimaksud dengan Ekonomi

Islam (Syariah) adalah ilmu yang memelajari perilaku atau aktivitas manusia

secara aktual serta empirikal, baik dalam proses produksi, distribusi, maupun

konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari wahyu al-Quran dan

as-Sunah serta ijma’ ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia

dan akherat.55

2. Prinsip Dasar Ekonomi Islam56:

52 Akram Khan, Economic Message of The Qur’an (Kuwait: Islamic Book Publisher, 1996), hal.43.53 Dalam Nurul Hak, Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah (Yogyakarta: Teras, 2011), 4-5.54 Ibid, 5.55 Ibid, 6.

38

a. Allah SWT merupakan pemilik mutlak atas segala sesuatu yang ada di dalam

dan muka bumi. Sedangkan kepemilikan oleh manusia lebih bersifat relatif,

semata-mata hanya untuk melaksanakan amanah dari-Nya untuk mengelola

serta memanfaatkan sesuai dengan prinsip, kaidah, dan ketentuan-ketentuan-

Nya.

b. Status harta yang dimiliki manusia adalah harta sebagai titipan, harta sebagai

perhiasan yang dapat dinikmati secukupnya tidak berlebih-lebihan, harta

sebagai ujian keimanan, dan juga harta sebagai bekal ibadah di dunia.

c. Proses kepemilikan harta dapat diperoleh melalui usaha atau mata

pencaharian secara halal sesuai ketentuan-ketentuan-Nya. Tak boleh

bertentangan dengan prinsip tersebut (menghalalkan segala cara).

d. Sifat-sifat manusia dalam mencari harta yakni dapat menyebabkan lupa akan

kematian, lupa dari mengingat Allah (dzikrullah), lupa dari shalat dan zakat,

dan keberadaan harta terpusat hanya pada segelintir orang kaya saja.

e. Larangan dalam mencari harta yaitu, dengan cara-cara yang haram (judi,

mencuri, rampok, curang dalam timbangan, suap, dst).

3. Karakteristik Ekonomi Islam57:

a. Bersumber dari Tuhan

Ekonomi Islam bersumber dari Allah SWT. Al-Quran dan As-Sunah

sebagai media penyampaian. Agar umat Islam mampu hidup di dunia sesuai

dengan kehendak dan aturan-Nya. Dengan demikian kebahagiaan umat

Islam akan terwujud baik untuk kehidupan dunianya, lebih lagi akheratnya.

b. Bertujuan untuk Tuhan

56 Syafii Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke praktik (Jakarta: Gema Insani Pres, 2001), hal. 8-10. 57 Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid

al-Syariah (Jakarta: Kencana, 2014), 31-35.

39

Arti dari bertujuan untuk Tuhan yaitu, segala aktivitas ekonomi umat

Islam pada dasar merupakan bentuk ibadah yang berwujud hubungan

antarmanusia (horisontal).

c. Kontrol dari luar dan dalam/mixing control

Kontrol diri merupakan manifestasi dari sifat kehati-hatian dari dalam

jiwa seseorang. Ekonomi Islam mengharuskan hal ini. Bahwa setiap aktivitas

ekonomi yang dilakukan oleh umat Islam, mesti didahului dengan

pertanyaan-pertanyaan, apakah sesuatu itu halal/haram tidak, baik/buruk,

boleh/tidak boleh, dst sebagai bentuk kontrol diri. Dari luar, kontrol menjadi

domain daripada pemerintah yang memang memiliki kewenangan dan

kekuasaan akan hal itu.

d. Penggabungan antara yang tetap dengan yang lunak

Pengertiannya adalah bahwa dalam masalah ekonomi (muamalah),

pada prinsipnya Islam memberikan kebebasan kepada umatnya untuk

melakukan apa saja sepanjang tidak melanggar apa-apa yang dilarang. Hal

ini sebagaiman kaidahnya, “Hukum asal dalam muamalah adalah halal dan

mubah, kecuali yang diharamkan dan dilarang.”

e. Keseimbangan antara kemaslahatan individu dan masyarakat

Ekonomi Islam berada ditengah-tengah dibanding dengan sistem

ekonomi lainnya. Tidak sebagaimana kapitalisme yang mengagungkan

kepemilikan individual, pun tidak selayaknya komunisme yang

mengedepankan kolektivisme. Ekonomi Islam di satu sisi menghormati

kepemilikan individual karena itu bagian dari menyakini ketetapan Allah

atas hamba-hamba-Nya yang dilebihkan satu dari yang lainnya. Namun di

situ juga juga terdapat ketentuan untuk berbagi kepada yang kurang mampu,

baik melalui zakat, infak, maupun sedekah. Sebuah sistem ekonomi yang

benar-benar seimbang.

f.Keseimbangan antara materi dan spiritual

40

Ekonomi Islam tidak melarang umatnya menikmati apa-apa yang ada di

muka bumi yang telah mereka miliki. Itu bagian dari menikmati hasil dari

jerih payah yang telah diupayakan. Namun demikian, Islam memberi rambu-

rambu yang mesti patuhi. Selain menghindari yang haram, juga tidak

diperbolehkan berlebih-lebihan, dan boros. Dan sebagai parameter adalah,

seberapa pun harta yang dimiliki, hal itu harus menjadikan umat Islam

semakin ingat dan dekat dengan Allah SWT. Bukan sebaliknya.

g. Realistis

Ekonomi Islam tidak menganjurkan untuk muluk-muluk dan gegap

gempita kepada umatnya. Umat Islam dituntut realistis sesuai apa yang

dimampui, apa yang dimiliki. Karena yang demikian lebih melapangkan

pikiran dan waktu, serta tidak mengganggu hubungan vertikalnya dengan

Allah SWT.

h. Universal

Ajaran dan ketentuan Ekonomi Islam bersifat universal, umum. Sebuah

sistem ekonomi yang dapat dijalankan di mana saja, kapan saja, dan oleh

siapa saja. Bahkan oleh orang non-Islam sekalipun. Tak lekang dimakan

waktu, dan tak usang dimakan zaman.

4. Tujuan Ekonomi Islam

Tujuan ekonomi Islam pada dasarnya sama dengan tujuan syariah atau

(maqashid syariah). Adapun maqashid syariah menurut Imam Asy-Syatibi

antara lain58:

a. Menjaga Agama (Hifdzun A-Diin)

Yang dimaksud dengan menjaga agama adalah menjaga kebebasan umat

Islam dalam menjalankan ibadah-ibadah keagamaan tanpa ada kekhawatiran

adanya ancaman. Keberadaan syariah yang tegak akan mewujudkan hal itu.

b. Menjaga Jiwa (Hifdzun an-Nafs)

58 https://qazwa.id/blog/maqashid-syariah/ diakses pada 16 Mei 2020

https://qazwa.id/blog/maqashid-syariah/

41

Menjaga jiwa dapat dimaknai bahwa keberadaan syariah itu melindungi

yang benar dari ancaman dan perbuatan yang salah. Pembunuhan yang

dilakukan karena alasan membela diri dari kezaliman orang lain, misalnya.

c. Menjaga Akal (Hifdzun Aql)

Akal merupakan komponen terpenting manusia. Selain sebagai pembeda

dengan binatang, akal juga sebagai pembeda antarmanusia. Ada yang

menggunakannya secara optimal dan dinaikkan oleh Allah kedudukannya

beberapa derajat dari yang lainnya, begitu pula sebaliknya. Keberadaan

syariah sebagai penjaga akal menemukan uregnsinya. Agar tetap berjalan

sebagaimana mestinya sesuai kaidah-kaidah.

d. Menjaga Keturunan (Hifdzun Nasl)

Keberlangsungan syariah akan menjadi jaminan keberlangsungan umat

manusia. Karena syariah Islam jelas menganjurkan pernikahan dan

memperbanyak keturunan. Syariat Islam sangat menentang LGBT karena

selain menyimpang dari fitrah, juga bisa mengancam keberlangsungan-

kesinambungan umat manusia.

e. Menjaga Harta (Hifdzun Maal)

Syariah melarang cara kepemilikan yang bathil. Harta harus diperoleh

dengan cara yang halal, dan keberadaannya mesti dijaga serta dihormati.

Sebagaimana dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 188 yang artinya:

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di

antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa

(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian

daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal

kamu mengetahui.”

42

BAB III

DATA, MEKANISME DAN LAYANAN PEER-TO-PEER LENDING PADA

FINTECH SYARIAH, SERTA KONDISI PEREKONOMIAN UMAT

ISLAM

A. Data dan Informasi Fintech Syariah Data dan informasi singkat dari ke-13 Fintech Syariah yang Terdaftar di

OJK per 19 Februari 2020 adalah sbb:1. Investree94

Nama platform Investree, alamat website http://www.investree.id.

Nama perusahaan PT. Investree Radhika Jaya. Tanggal izin 13 Mei 2019

dengan Surat Tanda Berizin/Terdaftar KEP-45/D.05/2019, dan sistem

operasi menggunakan Android dan Ios. Alamat kantor AIA Central, Lantai

21, Jalan Jend. Sudirman Kav 48A, Karet Semanggi, Jakarta Selatan,

Indonesia 1293. 2. Ammana95

Nama platform Ammana, alamat website http://ammana.id. Nama

perusahaan PT. Ammana Fintek Syariah. Tanggal izin 13 Desember 2019

dengan Surat Tanda Berizin/Terdaftar KEP-123/D.05/2019, dan sistem

operasi menggunakan Android dan Ios. Alamat kantor Gedung Saharjo

Square Jl. Dr. Saharjo No.49, RT.3/RW.8, Manggarai, Kec. Tebet, Kota

Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12850, Indonesia. 3. DANA SYARIAH96

Nama platform DANA SYARIAH, alamat website

http://danasyariah.id. Nama perusahaan PT. Dana Syariah Syariah

Indonesia. Tanggal izin 8 Juni 2018 dengan Surat Tanda Berizin/Terdaftar

S-384/NB.213/2018, dan sistem operasi menggunakan Android. Alamat

kantor District 8, Prosperity Tower Lantai 12 Unit J, JL. Jendral Sudirman

Kav. 52-53, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta

Selatan 12190. 4. Danakoo97

94 Data diolah dari website http://www.investree.id diakses pada 17 Mei 202095 Data diolah dari website http://ammana.id diakses pada 17 Mei 202096 Data diolah dari website http://danasyariah.id diakses pada 17 Mei 202097 Data diolah dari website www.danakoo.id diakses pada 17 Mei 2020

http://www.danakoo.id/

https://goo.gl/maps/rVBQCXRzuhdq3SsZ8



http://danasyariah.id/


http://ammana.id/

http://ammana.id/

http://www.investree.id/


43

Nama platform Danakoo, alamat website www.danakoo.id. Nama

perusahaan PT. Danakoo Mitra Artha. Tanggal izin 1 Februari 2019

dengan Surat Tanda Berizin/Terdaftar S-67/NB.213/2018, dan sistem

operasi menggunakan Android. Alamat kantor Jalan Kemang 5 2 12730

Mampang Prapatan - Bangka Jakarta – Indonesia.5. Alami98

Nama platform Alami, alamat website www.p2p.alamisharia.co.id.

Nama perusahaan PT. Alami Fintek Sharia. Tanggal izin 30 April 2019


operasi belum tertulis. Alamat kantor Plaza Kuningan Menara Selatan Lt.

10 Jl. H. R. Rasuna Said, RT.2/RW.5, Karet Kuningan - Jakarta Selatan,

DKI Jakarta 12920. 6. Syarfi99

Nama platform Syarfi, alamat website www.syarfi.id. Nama

perusahaan PT. Syarfi Teknologi Finansial. Tanggal izin 30 April 2019


operasi belum tertulis. Alamat kantor Sinpasa Commercial Block C No.7,

Summarecon Bekasi, Jalan Bulevar Selatan No.5, Marga Mulya, Bekasi

Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat 17142.7. DUHA Syariah100

Nama platform DUHA Syariah, alamat website

www.duhasyariah.com. Nama perusahaan PT. Duha Madani Syariah.

Tanggal izin 30 April 2019 dengan Surat Tanda Berizin/Terdaftar S-

292/NB.213/2019, dan sistem operasi menggunakan Android. Alamat

kantor Gedung Office 8 Lt 31 - SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman No. Kav

52-53, RT.8/RW.3, Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan,

Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190. 8. Qazwa101

Nama platform Qazwa, alamat website www.qazwa.id. Nama

perusahaan PT. Qazwa Mitra Hasanah. Tanggal izin 7 Agustus 2019


98 Data diolah dari website www.p2p.alamisharia.co.id diakses pada 17 Mei 202099 Data diolah dari website www.syarfi.id diakses pada 17 Mei 2020100 Data diolah dari website www.duhasyariah.com diakses pada 17 Mei 2020101 Data diolah dari website www.qazwa.id diakses pada 17 Mei 2020

http://www.qazwa.id/


http://www.duhasyariah.com/


http://www.syarfi.id/


http://www.p2p.alamisharia.co.id/



44

operasi belum tercatat. Alamat kantor Chubb Square, Jl. M.H. Thamrin

No.10, RT.14/RW.20, Kb. Melati, Tanahabang, Kota Jakarta Pusat, Daerah

Khusus Ibukota Jakarta 10340.9. Bsalam102

Nama platform bsalam, alamat website www.bsalam.id. Nama

perusahaan PT. Maslahat Indonesia Mandiri. Tanggal izin 7 Agustus 2019


operasi belum tercatat. Alamat kantor Menara MTH Lantai 15, Jl. Letjen

M.T. Haryono No. Kav 23, RT.10/RW.9, Tebet Timur, Kec. Tebet, Kota

Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12820.10. Ethis103

Nama platform Ethis, alamat website http://ethis.co.id. Nama

perusahaan PT. Ethis Fintek Indonesia. Tanggal izin 30 Oktober 2019


operasi menggunakan belum tercatat. Alamat kantor Rukan Puri Mansion

blok B no. 7 Jalan Outer Ring West Kembangan, RT.2/RW.1, Kembangan

Selatan, Kec. Kembangan, Jakarta Barar, Daerah Khusus Ibukota Jakarta

11610.11. Kapital Boost104

Nama platform Kapital Boost, alamat website

http://kapitalboost.co.id. Nama perusahaan PT. Kapital Boost Indonesia.

Tanggal izin 30 Oktober 2019 dengan Surat Tanda Berizin/Terdaftar S-

609/NB.213/2019, dan sistem operasi belum tercatat. Alamat kantor

Rukan Puri Mansion blok B no. 7 Jalan Lingkar Luar Barat

Raya Kembangan – Jakarta Barat 11610 Indonesia.12. PAPITUPI SYARIAH105

Nama platform PAPITUPI SYARIAH, alamat website

www.papitupisyariah.com. Nama perusahaan PT. Piranti Alphabet

Perkasa. Tanggal izin 30 Oktober 2019 dengan Surat Tanda

Berizin/Terdaftar S-612/NB.213/2019, dan sistem operasi menggunakan

Android. Alamat kantor Jl. Lamandau IV No.18, RT.10/RW.7, Kramat

102 Data diolah dari website www.bsalam.id diakses pada 17 Mei 2020103 Data diolah dari website http://ethis.co.id diakses pada 17 Mei 2020104 Data diolah dari website http://kapitalboost.co.id diakses pada 17 Mei 2020 105 Data diolah dari website www.papitupisyariah.com diakses pada 17 Mei 2020

http://www.papitupisyariah.com/


http://kapitalboost.co.id/


http://ethis.co.id/

http://ethis.co.id/

http://www.bsalam.id/


45

Pela, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta

12130. 13. Berkah Fintek Syariah106

Nama platform Berkah Fintek Syariah, alamat website

www.finteksyariah.co.id. Nama perusahaan PT. Berkah Fintek Syariah.

Tanggal izin 30 Oktober 2019 dengan Surat Tanda Berizin/Terdaftar S-

600/NB.213/2019, dan sistem operasi belum tercatat. Alamat kantor

Premium Tower 9blv Lantai 8A Jl. Mayjen Yono Soewoyo No. 9

Surabaya, Jawa Timur.

B. Mekanisme dan Layanan Peer-To-Peer Lending Pada Fintech Syariah Data per Februari 2020, terdapat 13 Platform Peer-To-Peer Lending

Syariah yang Terdaftar di OJK. Sebagai Platform Peer-To-Peer Lending

dengan basis operasional Syariah, perlu diurai secara detail dan mendalam satu

persatu:1. Investree107

Berdasarkan informasi yang dapat diakses pada laman

http://www.investree.id, di halaman pojok kanan atas tersedia menu

simulasi. Baik bagi lender maupun borrower. Selanjutnya melalui menu

pembiayaan syariah, tersedia informasi keunggulan. Baik bagi lender

maupun borrower.a. Akad yang diterapkan : qard dan wakalah bil ujrah b. Bagi lender

1) Sesuai prinsip syariahDitekankan bahwa semua kegiatan pembiayaan bebas riba dan

bebas dari praktik-praktik yang dilarang dalam Islam. 2) Imbal hasil yang atraktif

Dijelaskan bahwa lender akan langsung memeroleh imbal hasil

berupa ujrah wakalah sebagai jasa penagihan yang dibayarkan oleh

pihak borrower tanpa dibebani biaya apapun. 3) Risiko terukur

Adanya penekanan akan adanya analisis yang komprehensif

terhadap invoice yang diajukan borrower, dengan demikian

pendanaannya pun dijamin berkualitas.4) Easy entery

106 Data diolah dari website www.finteksyariah.co.id diakses pada 17 Mei 2020107 Data diolah dari website http://www.investree.id diakses pada 18 Mei 2020



http://www.finteksyariah.co.id/


46

Berawal dari titik minimal 5.000.000 rupiah untuk pembiayaan

bisnis, lender bisa mulai mendanai dengan proses aplikasi yang

sederhana 100% online.c. Bagi borrower

1) Sesuai prinsip syariahSebagaimana untuk lender, borrower pun ditekankan bahwa

semua kegiatan pembiayaan bebas riba dan bebas dari praktik-

praktik yang dilarang dalam Islam.2) Tanpa bunga

Tidak ada bunga yang akan diterapkan, hanya biaya

administrasi yang kompetitif berdasarkan sistem credit-

scoring modern dan prinsip syariah yang diterapkan.3) Transparan

Tidak ada beban biaya dan prosedur tersembunyi. Borrower

bisa berdiskusi secara langsung dengan tim melalui Live Chat.4) Mudah dan cepat

Kapan pun bisa mengajukan pembiayaan. d. Spesifikasi : pembiayaan berbentuk modal usaha bagai seller yang telah

bergabung di perusahaan e-commerce yang bekerjasama dengan

investree. Skema pembayaran antara 3 s/d 18 bulan, dengan margin

mulai 0,9% per bulan. Biaya marketplace 5%. Berdomisili di

Jabodetabek, Bandung, Semarang, dan Surabaya. 2. Ammana108

Melalui laman resminya, Ammana menegaskan komitmennya untuk

membangun dan menjadikan Indonesia yang lebih baik dengan

mendukung penuh industri-industri yang halal. Termasuk diperkuat dengan

testimoni. Sama dengan yang lain, Ammana juga memberikan gambaran

terhadap para pihak yang ingin bertransaksi, dengan istilah yang

digunakan “pendanaan” dan “pembiayaan”. Pendanaan adalah sebutan lain

dari lender, dan pembiayaan adalah borrower. a. Akad yang diterapkan : mudharabah dan musyarakahb. Pendanaan

Terdapat tiga informasi yang disampaikan terkait dengan pendanaan:1) Imbal hasil

108 Data diolah dari website http://ammana.id diakses pada 18 Mei 2020

http://ammana.id/

47

Ammana memberikan imbal hasil yang halal melalui proses

terbuka dan transparan. Lumayan fantastis, imbal hasil yang halal

dijanjikan kisaran 24% per tahun!.2) Keamanan dan kenyamanan

Tidak hanya memberikan hasil baik, Ammana juga mengutamakan

keamanan dan kenyamanan untuk pahlawan Ammana. Selain berizin

dan diawasi oleh OJK, Ammana juga menyatakan didukung oleh

pemerintah melalui Dukcapil.

3) Sosial Ammana berkomitmen untuk membantu mensejahterakan,

membantu mengembangkan dan membudidayakan usaha para

pejuang mimpi Ammana melalui pendanaan yang transparan. c. Pembiayaan

Para peminjam dapat membayar angsurannya secara bulanan

dengan sangat terjangkau. Ammana juga memperhatikan profil dan

kualitas peminjam sehingga Ammana dapat memastikan bahwa

peminjam mampu menyelesaikan angsurannya tepat waktu. Dengan

skema sbb:

Gambar 3.1 Skema Pembiayaan AmmanaKeterangan:

1. Pemodal menyerahkan dana modal usaha ke Ammana untuk dikelola dan

diberikan kepada pelaku usaha.2. Ammana menyalurkan modal usaha kepada mitra BMT/KSPPS.3. Mitra BMT melakukan pembiayaan kepada pelaku usaha.4. Pelaku usaha memberikan hasil usahanya kepada BMT untuk bagi hasil.5. BMT menyetorkan bagi hasil ke Ammana. 6. Ammana mengembalikan modal usaha dan bagi hasil kepada pemodal.

d. Spesifikasi : penyaluran modal usaha kepada mitra BMT/KSPPS

48

3. DANA SYARIAH109

Berdasarkan informasi yang tertera di laman DANA SYARIAH,

terdapat beberapa informasi yang bisa didapat oleh pengakses. Di

antaranya sbb:a. Akad yang diterapkan : murabahahb. Pendanaan

Pada menu pendanaan ini terdapat 4 informasi:1) Penggalangan dana sedang berlangsung

Yang dimaksud dengan penggalangan dana sedang berlangsung

adalah informasi tentang berbagai proyek yang sedang

membutuhkan dana pembiayaan. Disertai dengan informasi

mengenai jenis, lokasi, dana yang dibutuhkan, dana yang sudah

terkumpul termasuk kekurangannya, imbal hasil per tahun, minimum

pendanaan, sisa waktu tersedia, serta jenis akad. Termasuk deskripsi

proyek, legalitas, dan pemilik proyek. Sehingga masih

memungkinkan adanya penambahan pendanaan. 2) Penggalangan dana terpenuhi

Yang dimaksud dengan penggalangan dana terpenuhi adalah sama

dengan informasi penggalangan dana sedang berlangsung, hanya

untuk informasi dana yang dibutuhkan tidak ada, alias sudah tutup

(close). Penggalangan dana sudah mencapai target. Sehingga sudah

tak memungkinkan adanya penambahan pendanaan. 3) Penggalangan dana selesai

Yang dimaksud dengan penggalangan dana sudah selesai adalah

penggalangan dana yang waktu pendanaannya sudah selesai.

Sehingga sudah tak memungkinkan adanya penambahan pendanaan.4) Modal usaha properti

a) Pendanaan prasaranaYakni jika pengembang telah memiliki sendiri lahan yang

akan dikembangkan dan memenuhi syarat untuk dijadikan usaha

properti, maka Dana Syariah bisa bekerja sama untuk mencarikan

Pendana yang akan mendanai kebutuhan dana pembangunan

sarana prasarananya termasuk rumah contoh.

109 Data diolah dari website http://danasyariah.id diakses pada 18 Mei 2020


49

b) Pembiayaan unit terjualYakni kerja sama dan pendanaan pengadaan lahan untuk

dijadikan proyek properti.c) Pendanaan jual beli rumah

Yakni diperuntukkan bagi pemasar properti yang

mendapatkan kesempatan untuk membeli unit rumah untuk dijual

kembali, maka Dana Syariah bisa bekerja sama untuk mencarikan

Pendana untuk mendanai rumah yang akan dibeli dan nantinya

dibayar kembali setelah unit berhasil dijual.c. Tatacara

Ada 3 macam yang disajikan:1) Menjadi pendana

Pertama, melakukan pendaftaran menjadi member dari Dana

Syariah melalui portal Dana Syariah, verifikasi melalui email serta

melengkapi data profile anda terlebih dahulu agar mendapatkan

Nomor Virtual Account. Menyetujui syarat dan ketentuan. Bersedia

tunduk dan menyetujui terhadap syarat dan ketentuan keanggotaan. Kedua, memilih proyek. Yakni dengan melakukan TOP-UP dana

ke Virtual Account terlebih dahulu dan memilih usaha-usaha yang

sedang dilakukan penggalangan dana oleh Dana Syariah.

Mengalokasikan dana. Mengalokasikan dana pada proyek yang

sesuai dengan preferensi pemilik dana. Ketiga, terima imbal hasil. Yakni Pemberi Dana akan menerima

bagi hasil pada setiap tanggal yang sudah ditentukan. Pengembalian

pokok. Pendana akan menerima pengembalian Dana Pokok

pendanaan sesuai dengan durasi proyek yang didanai.

2) Menjadi penerima pendanaanPertama, melakukan pendaftaran. Menyetujui syarat dan

ketentuan. Bersedia tunduk dan menyetujui terhadap syarat dan

ketentuan keanggotaan. Kedua, pengajuan proyek (verifikasi). Mengajukan proposal

untuk dicarikan pembiayaannya pada portal Dana Syariah. Pemilik

Usaha mengajukan proposal penggalangan dana kepada Dana

Syariah sesuai dengan Template. Tim Dana Syariah akan melakukan

50

survey lokasi (lokasi proyek, kantor dan atau tempat usaha). Pemilik

Proyek dan pihak Dana Syariah mengikatkan diri pada perjanjian

awal.Ketiga, Penggalangan Dana dilakukan selama 30 hari melalui

platform aplikasi Dana Syariah. Akad bagi hasil, yakni

penandatanganan akad Syariah antara Pemilik Proyek dengan pihak

Dana Syariah. Keempat, pembayaran imbal hasil. Yakni pembayaran Imbal

hasil dan Pengembalian dana pokok sesuai dengan jadwal yang telah

disetujui. Pengembalian pokok, yakni Proyek selesai dan kewajiban

selesai. Pendana akan menerima pengembalian dana pokok sesuai

dengan jadwal pengembalian yang telah disetujui. 3) Mekanisme layanan dan pengaduan

Untuk tatacara mekanisme dan layanan pengaduan pengguna,

Dana Syariah telah menyediakan formulir yang disediakan melalui

portal. Tersedia saluran via email, hotline kantor, dan hotline ponsel.4) 8 Keunggulan yang ditawarkan

1). Imbal hasil tinggi, setara hingga 15-20% per tahun, 2).

Online dan mudah semudah belanja onlie, 3). Tarik dana tanpa denda

dan pinalti (akan dicarikan pendana pengganti), 4). Legal dan aman

terdaftar di OJK agunan properti, 5). Pendanaan syariah sesuai

dengan prinsip syariah, 6). Imbal hasil pasti dan tetap hasil jual beli

properti, 7). Pendanaan terjangkau mulai 1 juta dan kelipatannya,

dan 8). Terima hasil tiap bulan, otomatis tiap bulan ditransfer ke

rekening. d. Spesifikasi : fokus pada pembiayaan properti.

4. Danakoo110

Produk pinjaman Syariah di Danakoo ada dua jenis, yaitu pinjaman

multijasa Syariah dan multiguna Syariah. a) Akad yang diterapkan : Wakalah bil Ujrah, murabahah, dan

mudharabah. b) Multijasa Syariah

Pinjaman multijasa adalah pinjaman pribadi tanpa riba yang

ditujukan untuk pembiayaan keperluan umum dengan akad Akad

110 Data diolah dari website www.danakoo.id diakses pada 18 Mei 2020


51

Wakalah bil Ujrah. Jumlah plafond pembiayaan adalah Rp 1-10 juta

dan tenor 3, 6, 9 dan 12 bulan. Multijasa adalah pinjaman dana tunai

karena bisa digunakan untuk tujuan umum. Imbal hasil yang harus

dibayar peminjam adalah 1% sd 5% tergantung pada tenor pinjaman.c) Multiguna Syariah

Pinjaman multiguna ditujukan untuk pembiayaan pembeliaan

barang, kendaraan atau DP Rumah dengan akad murabahah. Jumlah

plafond pembiayaan adalah Rp 1-10 juta dan tenor 3, 6, 9 dan 12 bulan.

Imbal hasil yang harus dibayar peminjam adalah 1% sd 5% tergantung

pada tenor pinjaman.

Adapun kriteria yang tidak kalah penting adalah Danakoo menetapkan

bahwa calon peminjam harus karyawan yang bekerja pada suatu

perusahaan atau anggota komunitas yang menjadi mitra Danakoo.

Peminjam umum, yang bukan karyawan atau anggota komunitas yang

bukan mitra, sepertinya tidak bisa mengajukan pinjaman di Danakoo.a) Ketentuan pinjaman ke karyawan adalah:

1) Menjadi karyawan minimal 6 (enam) bulan;

2) Tenor pembiayaan kepada karyawan adalah maksimal 12 (dua belas)

bulan;

3) Dana yang tersedia untuk dipakai oleh karyawan adalah 1 (satu) kali

gaji sampai dengan Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per

permohonan; dan

4) Setiap pembayaran cicilan akan didilakukan dengan cara

pemotongan gaji (direct debit).

b) Ketentuan Pinjaman ke Mitra Anggota Komunitas adalah:

1) Keanggotaan Mitra Anggota Komunitas minimal 6 (Enam) bulan

dan aktif bertransaksi;

2) Tenor pembiayaan kepada Mitra Anggota Komunitas adalah

maksimal 12 (dua belas) bulan;

3) Dana yang tersedia untuk dipakai Mitra Anggota Komunitas

termasuk imbal hasil/margin adalah sampai dengan 30% (Tiga puluh

persen) dari total deposit dan bonus rata-rata selama 6 (enam) bulan;

52

4) Dana yang ada di dalam Deposit akan ditahan sesuai dengan jumlah

kewajiban pembiayaan dari Mitra Anggota Komunitas

(Outstanding); dan

5) Setiap pembayaran cicilan akan diambil dari Deposit harus

mendapatkan persetujuan dari Mitra Anggota Komunitas dengan

cara melakukan prosedur pembayaran yang tersedia website

Danakoo Syariah.

c) Spesifikasi : calon peminjam harus karyawan yang bekerja pada suatu

perusahaan atau anggota komunitas yang menjadi mitra Danakoo.

5. Alami111

a. Akad yang diterapkan: qard dan wakalah bil ujrah b. Mekanisme dan layanan bagi pemberi pembiayaan:

1) Login ke website sebagai pendana, dan memilih proyek pembiayaan

yang tersedia.2) Menuliskan nominal pendanaan sesuai yang diinginkan.3) Transfer dana sesuai nominal pendanaan yang sudah dipilih.4) Setelah proyek pembiayaan selesai, dana pokok dan ujrah akan

langsung ditransfer ke rekening.c. Mekanisme dan layanan bagi penerima pembiayaan:

1) Login ke website sebagai penerima pendanaan.2) Melengkapi profil setelah diverifikasi.3) Melengkapi identitas perusahaan dan berkas-berkas yang diperlukan.4) Setelah selesai tim Alami akan memroses pengajuan pembiayaan.

d. Proses pengajuan pinjaman:

1) ALAMI akan menerima pengajuan pendanaan anjak piutang dari

UKM pada platform. Kemudian ALAMI akan melakukan credit

scoring terhadap UKM yang mengajukan.

2) Credit Scoring didasarkan pada analisa kualitatif dan kuantitatif.

Analisa kuantitatif didasarkan pada laporan keuangan dan rekening

koran. Analisa kualitatif didasarkan pada riwayat historis dan juga

analisa kunjungan ke tempat usaha.

3) Setelah mendapatkan hasil skoring, ALAMI akan memberikan

penawaran perjanjian pembiayaan. Setelah peminjam setuju, maka

111 Data diolah dari website www.p2p.alamisharia.co.id diakses pada 18 Mei 2020


53

permohonan pembiayaan akan segera masuk ke dalam listing dalam

jangka waktu paling lambat 14 hari kerja.

4) Setelah dana terkumpul maka akan segera disalurkan kepada UKM

bersangkutan dan pelunasan akan dilaksanakan sesuai dengan jatuh

tempo yang dijanjikan.

5) Dalam marketplace P2P Alami, jangka waktu listing pembiayaan

maksimal adalah 14 hari kerja. Apabila dana yang terkumpul sudah

lebih dari 55% maka pembiayaan dapat diteruskan kepada UKM.

6) Namun apabila kurang dari 55% terkumpul maka UKM memiliki

pilihan untuk membatalkan pengajuan pembiayaan, tetap mengambil

pembiayaan yang terkumpul, atau memperpanjang jangka waktu

listing.

7) Apabila sebelum 14 hari kerja dana sudah terkumpul maka dana

akan segera disalurkan maksimal 2 hari kerja dari dana terkumpul.

Apabila dana sudah terkumpul atau sebelum 14 hari kerja listing

UKM membatalkan secara sepihak maka wajib membayar atas jasa

yang telah dilakukan oleh ALAMI.

e. Spesifikasi : -6. Syarfi112

Syarfi menawarkan dua produk pinjaman, yaitu Pembiayaan Usaha dan

Pembiayaan Sosial.

a. Akad yang diterapkan: qard, ijarah, murabahah, dan musyarakah

b. Pembiayaan Usaha

Pembiayaan Usaha adalah jasa layanan Syarfi yang diberikan

untuk calon Pengguna Dana yang membutuhkan bantuan pendanaan

untuk menjalankan suatu atau beberapa bisnis secara akad Syariah

dengan mekanisme pengembalian dana dan bagi hasil keuntungan

secara cicilan bulanan. Contohnya untuk invoice financing, PO

financing, pembiayaan modal kerja UMKM, dsb. Pembiayaan Usaha

menggunakan Perjanjian/Akad Musyarakah yaitu penanaman dana dari

112 Data diolah dari website www.syarfi.id diakses pada 18 Mei 2020


54

pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada

suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan

nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian

ditanggung semua pemilik dana/ modal berdasarkan bagian dana/

modal masing-masing, sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-

MUI/IV/2000.

c. Pembiayaan Sosial

Pembiayaan Sosial adalah jasa layanan Syarfi yang diberikan untuk

calon Pengguna Dana yang membutuhkan bantuan pendanaan untuk

menjalankan suatu bisnis atau melakukan Pelunasan Hutang Akibat

Riba (Pergi Riba) secara akad Syariah dengan mekanisme

pengembalian dana secara cicilan bulanan. Contohnya untuk

permodalan start-up, pelunasan dan penutupan Credit Card, dsb.

Pembiayaan Sosial menggunakan Perjanjian/Akad Qardh, yaitu pinjam

meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam

mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam

jangka waktu tertentu, sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-

MUI/IV/2001.

d. Proses menjadi pendana

1) Registrasi dan verifikasi identitas;

2) Transfer pendanaan ke virtual account dan mulai melakukan

pendanaan dengan memilih pendanaan yang tepat sesuai preferensi

dan menentukan jumlah dana yang ingin diberikan; dan

3) Dana pemilik dana akan dikembalikan dengan metodologi khusus

sesuai dengan nilai pendanaan yang telah dilakukan.

e. Proses pengajuan pinjaman

1) Registrasi daftar, verifikasi identitas, unggah semua data, informasi

dan dokumen yang dibutuhkan untuk pengajuan pembiayaan;

2) Pra-persetujuan yang menginformasikan disetujui atau tidaknya

aplikasi yang diajukan;

55

3) Proses pendanaan, semua pemilik dana dapat mulai melakukan

pendanaan secara crowdfunding untuk memenuhi pembiayaan; dan

4) Pembiayaan dicairkan, dana pembiayaan akan dicairkan dengan

metodologi khusus sesuai jenis pembiayaan yang diajukan.

f. Spesifikasi : -

7. DUHA Syariah113

DUHA Syariah menawarkan 2 tipe pembiayaan syariah:a. Akad yang diterapkan: wakalah, murabahah, dan ijarahb. Konsumtif (barang/jasa)

Produk halal yang dijual di e-commerce atau marketplace yang

bekerja sama dengan Duha Syariah. Maksimal limit pembiayaan

sebesar 20 juta rupiah. Tenor cicilan mulai 3, 6, 9 s/d 12 bulan. Dengan

syarat:

1) WNI Umur minimal 21 tahun atau kurang 21 tahun tetapi sudah

menikah.

2) Berdomisili di Jabodetabek, Bandung, dan wilayah Perusahaan

Pemberi Kerja yang bekerja sama dengan Duha Syariah.

3) Memiliki nomor handphone yang dapat diverifikasi.

4) Memiliki identitas e-KTP yang valid.

5) Memiliki alamat tinggal yang dapat dipastikan.

6) Pegawai Tetap.

7) Memiliki penghasilan tetap bersih minimal Rp 3 juta per bulan.

8) Memberikan dokumen pendukung yaitu NPWP, Kartu Keluarga,

Slip Gaji, dan Mutasi Rekening Tabungan (Rekening Koran) 3

bulan terakhir.

9) Memberikan data orang terdekat yang dapat dihubungi dalam

keadaan darurat sebanyak 2 orang. Ijinkan kami untuk melakukan

verifikasi dengan menghubungi orang yang bersangkutan.

c. Perjalanan religi Perjalanan Umroh dan Wisata Halal yang dijual di e-commerce

atau marketplace yang bekerja sama dengan Duha Syariah. Maksimal

113 Data diolah dari website www.duhasyariah.com diakses pada 18 Mei 2020


56

limit pembiayaan sebesar 30 juta rupiah. Tenor cicilan mulai 12, 18 s/d

24 bulan. Dengan syarat sama dengan untuk tipe pembiayaan

konsumtif (barang/jasa). d. Cara pengajuan pembiayaan:

1) Men-download aplikasi duha syariah dan daftar

menggunakan nomor handphone. Selanjutnya Tim Duha

Syariah akan memverifikasi dan menganalisis data untuk

persetujuan plafon. 2) Mengunjungi platform e-commerce/marketplace yang

sudah bekerja sama dengan Duha Syariah yaitu

Duniahalal.com.3) Memilih barang/jasa yang diingin beli kemudian

melakukan proses checkout..4) Memilih sistem pembayaran cicilan dengan menggunakan

Duha Syariah dan menentukan tenor pembiayaan yang

dinginkan. e. Cara pengajuan menjadi Lender:

1) Men-download aplikasi duha lender.2) Mendaftarkan diri dengan mengisi data-data yang

diminta.3) Memilih pembiayaan yang akan didanai.4) Tanda tangan akad.5) Transfer dana pembiayaan.6) Menerima pokok dan imbal hasil saat jatuh tempo.

f. Spesifikasi : pembiayaan konsumtif dan religi 8. Qazwa114

Sebagaimana yang lain, Qazwa juga menawarkan pendanaan atau

ajukan usaha dan pemberian pembiayaan.a. Akad yang diterapkan: murabahah, dan mudharabah. b. Ajukan usaha

Mekanismenya ada 3:1) Bagi pemilik toko

Bagi pemilik usaha toko, ia dapat mengajukan pembiayaan modal

kerja kepada Qazwa dengan memberikan informasi mengenai data

pemasok beserta bukti transaksi yang telah berjalan selama ini.

Kemudian Qazwa akan menyediakan barang kebutuhan usaha

tersebut dengan langsung membayarkannya ke pemasok. 2) Bagi pemasok

114 Data diolah dari website www.qazwa.id diakses pada 18 Mei 2020


57

Bagi pemasok barang, ia dapat mengajukan pembiayaan melalui

Qazwa dengan cara mendaftarkan pembeli tetap/distributor.

Selanjutnya akan memproses pengajuan pembiayaan berdasarkan

data distributor dan bukti transaksi yang diberikan.3) Bagi agen terverifikasi khusus

Bagi agen terverifikasi khusus, yakni merupakan pemilik atau

karyawan di sebuah lembaga/organisasi yang memiliki mitra binaan

dan memerlukan sumber pembiayaan tambahan dari pihak lain.

Gambar 3.2 Skema Pengajuan pembiayaan Usaha di QazwaKeterangan :

1. UMKM mengajukan pembiayaan secara syariah melalui qazwa

dengan memberikan data histori supplier. 2. Qazwa menilai kelayakan UMKM. Jika lolos campaign akan

ditampilkan di website untuk menarik investor.3. Setelah dana campaign terpenuhi maka Qazwa memberikan

pembiayaan untuk UMKM yang langsung dibayar ke supplier.4. Supplier mengirimkan barang ke UMKM.

c. Pembiayaan (pemberi dana) :

1) Pemberi Pembiayaan dapat berupa:

a. Orang perseorangan Warga Negara Indonesia;

b. Orang perseorangan Warga Negara Asing;

c. Badan Hukum Indonesia/Asing;

d. Badan Usaha Indonesia/Asing; dan/atau

e. Lembaga Internasional

2) Berusia minimal 17 tahun.

58

3) Sumber dana tidak berasal dari tindakan pencucian uang atau

menggunakan uang yang berasal dari sumber tidak halal.

4) Mengetahui bahwa kegiatan pemberian yang dilakukan

menggunakan prinsip Syariah.

5) Menyadari bahwa kegiatan pemberian dana investasi kepada

Penerima Pembiayaan adalah kegiatan yang erat kaitannya dengan

risiko.

d. Spesifikasi : UMKM9. Bsalam115

Bsalam adalah portal peer-to-peer (P2P) financing berbasis syariah

yang fokus pada pendanaan modal kerja Penyelenggara Perjalanan Ibadah

Umroh (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).a. Akad yang diterapkan: musyarakahb. Cara kerja

Bsalam mempertemukan antara PPIU yang membutuhkan modal

kerja dalam menjalankan usaha pemberangkatan umrohnya dengan

pemilik dana yang ingin mengembangkan dananya melalui skema

pembiayaan syariah. Atas Pendanaan tersebut pemilik dana akan

mendapatkan pengembalian pokok serta bagi hasil pada akhir periode

usaha. PPIU membutuhkan modal kerja untuk pembayaran tiket airlines

dan akomodasi sebelum para jamaah yang menggunakan jasa PPIU

tersebut melunasi biaya keberangkatan umrohnya. Pemilik dana lebih

yang ingin dananya diputar dalam suatu usaha sehingga mendapatkan

bagi hasil usaha, dapat memilih pendanaan kepada PPIU. Skema

pendanaan dengan sistem bagi hasil dipilih karena sesuai syariah dan

dalam rangka menghindari riba.

115 Data diolah dari website www.bsalam.id diakses pada 18 Mei 2020


59

Gambar 3.3 Skema Cara Kerja Bsalam

c. Langkah menjadi pemberi pembiayaan1) Melakukan Pendaftaran. Daftar sebagai Pemberi Pembiayaan dengan

melengkapi informasi dalam isian pendaftaran.2) Menelusuri Marketplace. Pemberi Pembiayaan menganalisa program

pembiayaan yang ditawarkan berdasarkan informasi yang tertera.3) Memberikan pembiayaan. Memilih pembiayaan yang diminati

dengan minimal penyaluran sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)

dan peningkatan kelipatan Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).4) Menerima pengembalian pokok pembiayaan dan bagi hasilnya

Pemberi Pembiayaan akan menerima pengembalian pokok

pembiayaan dan bagi hasilnya yang dapat digunakan kembali untuk

menyalurkan pembiayaan pada penawaran program pembiayaan

lainnya.d. Langkah menjadi pemberi pembiayaan

1) Melakukan Pendaftaran. Daftar sebagai Penerima Pembiayaan

dengan melengkapi isian pendaftaran.2) Ajukan Pembiayaan. Penerima Pembiayaan mengajukan pembiayaan

dengan mengisi pada form permohonan yang tersedia.3) Champaign pembiayaan yang diajukan. Setelah permohonan

pembiayaan yang diajukan dianalisa dan disetujui maka pembiayaan

yang diajukan akan ditawarkan kepada pemberi pembiayaan uantuk

didanai.4) Membayar pokok pembiayaan dan bagi hasil. Penerima pembiayaan

mengembalikan pokok pembiayaan dan bagi hasilnya melalui

Bsalam sesuai jadwal yang telah ditentukan.e. Spesifikasi : biaya umroh dan haji

10. Ethis116

116 Data diolah dari website http://ethis.co.id diakses pada 18 Mei 2020

http://ethis.co.id/

60

Ethis adalah penyelenggara teknologi finansial syariah yang melayani

pembiayaan berbasis Peer-to-Peer Financing, menghubungkan rekan

Developer dan Komunitas Pemberi Pembiayaan secara digital. Hadir

untuk menciptakan iklim keuangan yang lebih inklusif bagi seluruh

komunitas masyarakat Indonesia dengan sistem pembagian nisbah yang

lebih adil.

a. Akad yang diterapkan: musyarakah, wakalah, dan wakalah bil ujrahb. Memberi pembiayaan

Menu ini adalah marketplace yang dimiliki Ethis. Disana

terpampang berbagai proyek properti yang sedang dikampanyekan.

Berisikan informasi tentag lokasi, target dana, nilai terkumpul, proyeksi

nisbah, tenor, jenis akad, tanggal pembiayaan berakhir, dan sisa waktu

yang tersedia.c. Mengajukan pembiayaan

Pada menu ini masyarakat tidak dapat mengakses informasi

sebelum mendaftar menjadi anggota. Sehingga tidak banyak informasi

tentang pengajuan pembiayaan yang didapat.d. Cara memberi pembiayaan

1) Registrasi di website. Mendaftarkan diri sebagai Pemberi

Pembiayaan pada menu bergabung. Pendaftaran ini gratis/tidak

dikenakan biaya.2) Jelajahi proyek yang tersedia. Memilih proyek yang sedang berjalan

saat ini dan memelajari dengan seksama sebelum melakukan

pembiayaan.3) Beri pembiayaan. Mulai membiayai proyek yang dipilih.4) Monitor proyek via laporan berkala. Memonitori proyek pembiayaan

secara berkala untuk melihat perkembangannya dari waktu ke waktu

di dasbor profil. Tim Ethis akan mengirimkan laporan di setiap

progres pembangunan proyek.e. Spesifikasi: properti.

11. Kapital Boost117

Merupakan platform peer-to-peer (P2P) pembiayaan syariah untuk

mendanai kebutuhan modal kerja UMKM. Terdapat 3 cara kerja yang

disampaikan:

117 Data diolah dari website http://kapitalboost.co.id diakses pada 18 Mei 2020


https://www.ethis.co.id/registrasi-pemberi-pembiayaan/

61

a. Akad yang diterapkan: murabahahb. Pembiayaan

1) Menemukan kampanye pembiayaan UMKM. Lalu menelusurinya

dan temukan kampanye pembiayaan UKM yang sudah terseleksi.

Kesempatan mendanai berbagai UKM mulai dari 1.000.000 IDR,

mayoritas kampanye jangka pendek dengan imbal hasil 15-24% per

tahun. 2) Melakukan analisa dan uji kelayakan. Melakukan sendiri uji

kelayakan (due diligence) dengan memanfaatkan informasi

mendalam yang telah disediakan. 3) Menentukan pendanaan UMKM dan menerima hasil. Tentukan

jumlah pendanaan yang ingin Anda berikan, tanda tangan digital dan

transfer dana. Berkembang bersama UKM dalam kebaikan, dapatkan

imbal hasil setelah masa tenor pembiayaan selesai.

Gambar 3.4 Skema Pembiayaan Kapital Boost

c. Penggalangan pembiayaan untuk UMKM1) Mengumpulkan data dan verifikasi informasi mengenai UKM.

(Telah beroperasi minimal satu tahun; Pendapatan tahunan minimal

IDR 1.000.000.000.- (Satu Miliar Rupiah); dan Riwayat cash

flow positif. Memiliki purchase order atau surat perintah kerja

dari bowheer yang terpercaya). 2) Pengumpulan data dan verifikasi informasi mengenai UKM, dan uji

kelayakan berdasarkan sistem scoring Kapital Boost.3) Kampanye pembiayaan. Melakukan tanda tangan digital untuk akad,

kampanye pembiayaan UKM dirilis di website Kapital Boost, dan

setelah kampanye berhasil terpenuhi, melakukan tanda tangan digital

sekali lagi untuk akad dan dana akan segera ditransfer.

62

Gambar 3.4 Skema Penggalangan Pembiayaan Kapital Boostd. Pembiayaan pembelian barang

UKM memerlukan modal kerja untuk pembelian bahan baku

proyek usaha. Kemudian pendana bersama-sama mengumpulkan dana

untuk membeli bahan baku kebutuhan UKM. Selanjutnya pendana

menjual bahan baku UKM dengan harga jual (harga beli + margin

keuntungan). Dengan bahan baku yang sudah didapatkan, UKM dapat

menyelesaikan proyek usahanya. Lalu UKM mendapatkan pembayaran

dari bouwheer, kemudian UKM melakukan repayment ke para pendana.

Gambar 3.4 Skema Pembiayaan Pembelian Barang Kapital Booste. Spesifikasi : UMKM

12. PAPITUPI SYARIAH118 Berdasarkan penelusuran, per tanggal 17 Mei 2020 website PAPITUPI

SYARIAH masih dalam proses pengembangan. Tak banyak informasi

yang bisa diakses, kecuali tawaran untuk instal aplikasi.

Gambar 3.5 Halaman depan website Papitupi Syariah13. Berkah Fintek Syariah119

118 Data diolah dari website www.papitupisyariah.com diakses pada 18 Mei 2020


63

Pada laman yang tersedia, berbeda dengan yang lain, Berkah Fintek

Syariah langsung memaparkan jenis-jenis akad yang mereka punyai. a. Akad yang diterapkan: mudharabah, musyarakah, wakalah bi al Ujrah,

murabahah, Ijarah Muntahiya bit Tamlik (IMBT), dan Ijarah Multijasa.b. Pendanaan

1) Pendanaan Mudharabah

a) Pendanaan Mudharabah adalah pendanaan usaha rakyat yang

memberikan akses pendanaan kepada masyarakat sebagai

pengguna (user) Berkah Fintek Syariah baik penerima pendanaan

dan pemberi pendanaan untuk modal usaha (produktif)

peternakan, modal usaha industri kecil menengah (IKM) dan

modal usaha (produktif), Usaha Kecil Menengah (UKM) sesuai

dengan prinsip syariah.

b) Dalam hal ini penerima pendanaan dapat mengajukan

permohonan modal usaha (produktif) kepada Berkah Fintek

Syariah, sekaligus sebagai wakil melalui kontrak perjanjian

(akad) wakalah bi al Ujrah.

c) Sebagai wakil, Berkah Fintek Syariah akan menghubungkan

penerima pendanaan kepada pemberi pendanaan, yang

sebelumnya juga mewakilkan kepada Berkah Fintek Syariah

melalui akad wakalah bi al Ujrah.

d) Selanjutnya, Berkah Fintek Syariah mempertemukan pihak

penerima pendanaan kepada pemberi pendanaan, keduanya saling

menyetujui dengan menandatangi akad mudharabah untuk

pendanaan usaha produktif dengan menunjukan modal pokok dan

ditambah nisbah (bagi hasil) sebagai keuntungan yang menjadi

hak bagi pemberi pendanaan.

e) Pendanaan Mudharabah Berkah Fintek Syariah ini mengacu pada

Fatwa DSN MUI Nomor 07 tahun 2000 dan Fatwa DSN MUI

Nomor 115 tahun 2017.

2) Pendanaan Musyarakah

119 Data diolah dari website www.finteksyariah.co.id diakses pada 18 Mei 2020

https://www.finteksyariah.co.id/static/fatwa_mudharabah.94d0bf09.pdf

https://www.finteksyariah.co.id/static/fatwa_mudharabah.94d0bf09.pdf


64

a) Pendanaan musyarakah adalah pendanaan usaha produktif yang

memberikan akses pendanaan kepada lembaga keuangan Syariah

(LKS) sebagai pengguna (user) Berkah Fintek Syariah baik

penerima pendanaan (LKS) dan pemberi pendanaan untuk modal

usaha (produktif) secara bersama sesuai dengan prinsip syariah.

b) Dalam hal ini penerima pendanaan (Lembaga Keuangan Syariah)

baik berupa koperasi syariah, Lembaga keuangan mikro syariah

(LKMS) dan bank pembiyaan rakyat syariah (BPRS) dapat

mengajukan permohonan modal usaha (produktif) untuk

mendanai suatu usaha secara bersama kepada Berkah Fintek




penerima pendanaan (LKS) kepada pemberi pendanaan, yang




penerima pendanaan (LKS) kepada pemberi pendanaan, keduanya

saling menyetujui dengan menandatangani akad Syirkah untuk

pendanaan suatu usaha produktif dengan menunjukan modal

usaha masing- masing dan ditambah nisbah (bagi hasil) secara

proporsional maupun kesepakatan sebagai keuntungan yang

menjadi hak antara kedua belah pihak (pemberi pendanaan/ LKS

dan Pemberi pendanaan).

e) Pendanaan Musyarakah Berkah Fintek Syariah ini mengacu pada



c. Pembiayaan 1) Murabahah

a) Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang memberikan

akses pembiayaan kepada masyarakat sebagai pengguna (user)

https://www.finteksyariah.co.id/static/fatwa_musyarakah.9987de93.pdf

https://www.finteksyariah.co.id/static/fatwa_musyarakah.9987de93.pdf

65

Berkah Fintek Syariah baik penerima pembiayaan dan pemberi

pembiyaan untuk pembelian suatu barang sesuai dengan prinsip

syariah.

b) Dalam hal ini penerima pembiyaan dapat mengajukan

permohonan pembelian barang kepada Berkah Fintek Syariah,

sekaligus sebagai wakil melalui kontrak perjanjian (akad)

wakalah bi al Ujrah.


penerima pembiayaan kepada pemberi pembiayaan, yang




penerima pembiayaan kepada pemberi pembiayaan, keduanya

saling menyutujui dengan menandatangi akad murabahah untuk

pembelian suatu barang dengan menunjukan harga pokok dan

ditambah margin sebagai keuntungan yang menjadi hak bagi

pemberi pembiayaan.

e) Pembiayaan Murabahah Berkah Fintek Syariah ini mengacu pada



2) Ijarah Muntahiya bit Tamlik (IMBT)

a) Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bi Tamlik (IMBT) adalah

pembiayaan yang memberikan akses pembiyaan kepada

masyarakat sebagai pengguna (user) Berkah Fintek Syariah baik

penerima pembiyaan dan pemberi pembiayaan untuk menyewa

suatu barang (baik rumah subsidi syariah, mobil, sepeda motor,

dan barang yang bermanfaat lainnya) dengan berakhir adanya

hibah sebagai pelimpahan kepemilikan sesuai dengan prinsip

syariah.

b) Dalam hal ini penerima pembiayaan dapat mengajukan

permohonan menyewa suatu barang kepada Berkah Fintek

https://www.finteksyariah.co.id/static/fatwa_murabahah.09908830.pdf

https://www.finteksyariah.co.id/static/fatwa_murabahah.09908830.pdf

66



c) Sebagai wakil Berkah Fintek Syariah akan menghubungkan





penerima pembiayaan kepada pemberi pembiayaan menyetujui

dengan menandatangi akad IMBT untuk menyewa suatu barang

dengan adanya tambahan keuntungan sebagai ujrah yang menjadi

hak bagi pemberi pembiayaan.

e) Pembiayaan IMBT Berkah Fintek Syariah ini mengacu

pada Fatwa DSN MUI Nomor 27 Tahun 2002.

3) Ijarah Multijasa

a) Pembiayaan Ijarah adalah pembiayaan yang memberikan akses

pembiayaan kepada masyarakat sebagai pengguna (user) Berkah

Fintek Syariah baik penerima pembiayaan dan pemberi

pembiayaan untuk pembayaran biaya pendidikan, Biaya Rumah

Sakit, Biaya Perjalanan Umroh sesuai dengan prinsip syariah.

b) Dalam hal ini penerima pembiayaan dapat mengajukan

permohonan pembiayaan multijasa kepada Berkah Fintek



c) Sebagai wakil Berkah Fintek Syariah akan menghubungkan





penerima pembiayaan kepada pemberi pembiayaan menyetujui

dengan menandatangi akad ijarah multijasa untuk pembayaran

biaya pendidikan, biaya rumah sakit, dan biaya perjalanan Umroh

https://www.finteksyariah.co.id/static/fatwa_imbt.a9ab4781.pdf

67

dengan adanya tambahan keuntungan sebagai ujrah yang menjadi

hak bagi pemberi pembiayaan.

e) Pembiayaan Ijarah Multijasa Berkah Fintek Syariah ini mengacu

pada Fatwa DSN MUI Nomor 44 Tahun 2004.

d. Spesifikasi: - Disamping menyampaikan berbagai infomasi yang sesuai dengan kondisi

dan kepentingan bisnis masing-masing, ke-13 Fintech Syariah yang terdaftar

di OJK tersebut juga menekankan disclaimer risiko kepada

masyarakat/pengakses. Kutipan Disclaimer Risiko tersebut sbb:

1. Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi merupakan

kesepakatan perdata antara Pemberi Pembiayaan dengan Penerima

Pembiayaan, sehingga segala risiko yang timbul dari kesepakatan tersebut

ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing pihak.

2. Risiko pembiayaan atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh Pemberi

Pembiayaan. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung

jawab atas risiko gagal bayar ini.

3. Penyelenggara dengan persetujuan dari masing-masing Pengguna

(Pemberi Pembiayaan dan/atau Penerima Pembiayaan) mengakses,

memperoleh, menyimpan, mengelola, dan/atau menggunakan data pribadi

Pengguna ("Pemanfaatan Data") pada atau di dalam benda, perangkat

elektronik (termasuk smartphone atau telepon seluler), perangkat keras

(hardware) maupun lunak (software), dokumen elektronik, aplikasi atau

sistem elektronik milik Pengguna atau yang dikuasai Pengguna, dengan

memberitahukan tujuan, batasan, dan mekanisme Pemanfaatan Data

tersebut kepada Pengguna yang bersangkutan sebelum memperoleh

persetujuan yang dimaksud.

4. Pemberi Pembiayaan yang belum memiliki pengetahuan dan pengalaman

dalam pembiayaan, disarankan untuk tidak menggunakan layanan ini.

5. Penerima Pembiayaan harus mempertimbangkan tingkat bagi hasil

pembiayaan dan biaya lainnya sesuai dengan kemampuan dalam melunasi

pembiayaan.

https://www.finteksyariah.co.id/static/fatwa_multijasa.d48fdaa4.pdf

68

6. Setiap kecurangan tercatat secara digital di dunia maya dan dapat diketahui

masyarakat luas di media sosial.

7. Pengguna harus membaca dan memahami informasi ini sebelum membuat

keputusan menjadi Pemberi Pembiayaan atau Penerima Pembiayaan.

8. Pemerintah yaitu dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan, tidak bertanggung

jawab atas setiap pelanggaran atau ketidakpatuhan oleh Pengguna, baik

Pemberi Pembiayaan maupun Penerima Pembiayaan (baik karena

kesengajaan atau kelalaian Pengguna) terhadap ketentuan peraturan

perundang-undangan maupun kesepakatan atau perikatan antara

Penyelenggara dengan Pemberi Pembiayaan dan/atau Penerima

Pembiayaan.

9. Setiap transaksi dan kegiatan pembiayaan atau pelaksanaan kesepakatan

mengenai pembiayaan antara atau yang melibatkan Penyelenggara,

Pemberi Pembiayaan, dan/atau Penerima Pembiayaan wajib dilakukan

melalui escrow account dan virtual account sebagaimana yang diwajibkan

berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016

tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi dan

pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan tersebut merupakan

bukti telah terjadinya pelanggaran hukum oleh Penyelenggara sehingga

Penyelenggara wajib menanggung ganti rugi yang diderita oleh masing-

masing Pengguna sebagai akibat langsung dari pelanggaran hukum

tersebut di atas tanpa mengurangi hak Pengguna yang menderita kerugian

menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

C. Kondisi Perekonomian Umat Islam 1. Demografi Umat Islam

Data tahun 2010, dari 10 negara dengan jumlah penduduk muslim

terbesar, Indonesia merupakan peringkat pertama dengan jumlah sebanyak

209,1 juta pemeluk. Disusul India sebanyak 176,2 juta, Pakistan sebanyak

167,4 juta, Bangladesh sebanyak 134,4 juta, Nigeria sebanyak 77,3 juta,

69

Mesir sebanyak 77 juta, Iran sebanyak 73,6 juta, Turki sebanyak 71,3 juta,

Aljazair sebanyak 34,7 juta, dan terakhir Maroko dengan jumlah sebanyak

31,9 juta.120 Di sisi lain, pada tahun yang sama, penduduk Indonesia sebanyak

237.641.326 jiwa121. Ini artinya, pada tahun tersebut rasio persentase

penduduk muslim di Indonesia kurang lebih sebesar 88% dari seluruh

populasi umat beragama yang ada di Indonesia. Sebuah angka yang

fantastis. Merupakan sumber daya yang cukup signifikan untuk

mendorong laju perubahan di negeri ini. Baik di bidang sosial, politik,

budaya, pendidikan, maupun perekonomian umat. 2. Pembiayaan Fintech Syariah122

Ketua Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) Ronald Wijaya

mengatakan kontribusi seluruh fintech berbasis syariah pada 2019

mencapai Rp1 triliun. Dia meyakini angka ini dapat tumbuh hingga tiga

kali lipat pada 2020. Dengan catatan infrastruktur akan menjadi lebih

baik. Hal ini sejalan dengan target 13 pemain pembiayaan online syariah

yang menembus Rp4 triliun pada 2020. Chief Operation Officer Investree Ade Fauzan meyakini dengan

adanya P2P lending syariah maka meningkatkan market share keuangan

syariah. Menurutnya banyak yang berpikir produk keuangan syariah

kuno, ribet, dan kalah dari konvensional. Namun dia yakin akan membuat

image baru terhadap keuangan syariah, bisa mudah, bisa keren. Dia

optmisi industri keuangan akan tumbuh dengan adanya pemain digital ini. Hingga saat ini fintech P2P lending syariah yang terdaftar berjumlah

12 platform syariah dan satu unit usaha syariah (UUS) yang

terdaftar/berizin di OJK. Di antaranya adalah PT Investree Radhika Jaya

(Investree), PT Ammana Fintek Syariah (Ammana), PT Dana Syariah

Indonesia (Dana Syariah), PT Danakoo Mitra Artha (Danakoo Syariah),

PT Alami Fintek Sharia (Alami). Selain itu, PT Syarfi Teknologi Finansial

120 https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/25/indonesia-negara-dengan-penduduk-muslim-terbesar-dunia diakses pada 18 Mei 2020.

121 https://sp2010.bps.go.id/index.php diakses pada 19 Mei 2020122 https://finansial.bisnis.com/read/20200114/89/1190216/2020-p2p-lending-syariah-

makin-pede diakses pada 19 Mei 2020

https://finansial.bisnis.com/read/20200114/89/1190216/2020-p2p-lending-syariah-makin-pede


https://sp2010.bps.go.id/index.php

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/25/indonesia-negara-dengan-penduduk-muslim-terbesar-dunia


70

(Syarfi), PT Duha Madani Syariah (Duha Syariah), PT Qazwa Mitra

Hasanah (Qazwa), PT Maslahat Indonesia Mandiri (Bsalam), PT Ethis

Fintek Indonesia, PT Kapital Boost Indonesia, PT Piranti Alphabet Perkasa

(Papitupi Syariah), dan PT Berkah Finteck Syariah. Adapun target masing-masing platform pada 2020 yaitu, Alami Rp500

miliar s/d Rp800 miliar, Danakoo membiayai pembiayaan pegawai Rp10

miliar, Investree menargetkan kurang lebih tumbuh 2,5 kali atau 10% dari

total portofolio, Syarfi senilai Rp250 miliar setelah menandatangani

pembiayaan sekitar 20 pabrik fesyen muslim. Bsalam menargetkan Rp320

miliar dari 110 Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), Kapital

Boost meyakini bakal mencapai pembiayaan senilai Rp200 miliar s/d

Rp250 miliar, Ethis bakal bakal mencapai Rp500 miliar. Sementara

Ammana, platform P2P syariah yang telah meraih izin usaha meyakini

tahun ini akan mendistribusikan pembiayaan hingga Rp1 triliun. Berkah

Fintech Syariah membidik pembiayaan hingga Rp1 triliun dengan sistem

musyarakah dan mudharabah. Adapun Papitupi menargetkan pembiayaan

Rp75 miliar dan Duha Syariah menargetkan pembiayaan karyawan senilai

Rp10 miliar s/d Rp15 miliar dengan jumlah 7.500 transaksi. Adapun

Qazwa sekitar Rp150 miliar.

74

BAB IV

ANALISIS MEKANISME, LAYANAN DAN AKAD PEER-TO-PEER

LENDING PADA FINTECH SYARIAH, SERTA PENGARUHNYA

TERHADAP PEREKONOMIAN UMAT ISLAM

A. Analisis Mekanisme dan Layanan Peer-To-Peer Lending Pada Fintech

Syariah1. Investree1

Melalui website atau lamannya resmi yang didaftarkan di OJK yaitu,

http://www.investree.id, dapat diketahui beberapa informasi tentang

mekanisme dan layanan peer-to-peer pada fintech investree syariah. Baik

sebagai lender maupun borrower. a. Sebagai lender

Sebagai lender ada beberapa mekanisme dan layanan yang mesti

diperhatikan. Pertama, syaratnya adalah WNI atau WNA dengan usia

minimal 17tahun, dengan dokumen KTP dan NPWP. Untuk WNA

paspor dan rekening bank di Indonesia. Kedua, nilai minimal

pembiayaan adalah 5 juta dengan kelipatan 1 juta. Nilai maksimal

pembiayaan untuk pada setiap pembiayaan adalah 100 juta. Ini

bertujuan untuk mendorong lender melakukan diversifikasi

pembiayaan. Termasuk mengurangi risiko pembiayaan jika borrower

mengalami gagal bayar atau wanprestasi. Ketiga, tentang keamanan. Dijelaskan bahwa Investree menjunjung

tinggi nilai transparansi dengan mencantumkan informasi seputar

borrower, serta syarat dan ketentuan pembiayaan di marketplace.

Investree juga melakukan analisis, seleksi, dan persetujuan terhadap

seluruh calon borrower beserta pembiayaan yang diajukan dengan

menggunakan sistem credit-scoring modern, sehingga hanya

pembiayaan berkualitas tinggi yang akan ditawarkan kepada lender.

Untuk produk invoice financing, Investree menegaskan hanya akan

menerima invoice dari perusahaan/institusi/lembaga yang kredibel, dan

seluruh lalu lintas pendanaan akan dikelola oleh Investree bekerjasama

1 Data diolah dari website http://www.investree.id diakses pada 18 Mei 2020



75

dengan bank rekanan. Sejak tanggal 31 Mei 2017 lalu, Investree telah

terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan khusus

untuk layanan Investree Syariah, sejak tanggal 23 Agustus 2017,

Investree telah memperoleh surat rekomendasi penunjukan Tim Ahli

Syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-

MUI) melalui Surat Nomor U-492/DSN-MUI/VIII/2017. Namun demikian, dengan alasan komitmen menjaga kerahasiaan

identitas dan data pribadi borrower, hanya informasi demografis dan

finansial yang akan kami beritahukan kepada lender. Informasi tersebut

dapat digunakan untuk menganalisis tingkat risiko pendanaan dari

pembiayaan yang ditawarkan. Untuk pembiayaan syariah, Lender tidak

akan menerima ujrah atas keterlambatan pembayaran dari Borrower.

Dan risiko terbesar yang mungkin terjadi dalam peer-to-peer

financing adalah lender tidak menerima kembali dana yang disalurkan

dan imbal hasil atau ujrah atas jasa wakalah dikarenakan kegagalan

pembayaran. Jika borrower mengalami kegagalan pembayaran seperti

tersebut, Investree akan segera mengambil tindakan untuk melindungi

kepentingan lender melalui pencairan jaminan.b. Sebagai borrower

Sebagai borrower ada beberapa mekanisme dan layanan yang

mesti diperhatikan. Pertama, melakukan penaftaran

secara online melalui situs resmi Investree, lalu akan diminta untuk

memberikan beberapa rincian pribadi —termasuk invoice dan dokumen

legalitas perusahaan yang masih berlaku. Kemudian aplikasi

pembiayaan akan dianalisis dan diseleksi melalui sistem credit-scoring.

Setelah aplikasi tersebut disetujui, pembiayaan yang diajukan akan

ditampilkan di marketplace Investree. Kedua, untuk menjaga prinsip Pembiayaan Syariah agar tetap pada

koridornya, maka tidak semua invoice dapat diterima di Investree

Syariah. Invoice yang berasal dari industri rokok, minuman keras, obat

terlarang, babi, perjudian, prostitusi, hotel yang belum syariah, dan

kegiatan yang mengandung spekulasi bukan merupakan pasar sasaran

76

dari Investree Syariah. Jenis invoice yang menjadi prioritas adalah yang

ditujukan kepada Payor berupa perusahaan besar, contohnya

perusahaan multinasional, institusi yang terdaftar di bursa saham, atau

instansi pemerintahan. Nantinya, setiap invoice yang diajukan akan

dianalisis, diseleksi, dan disetujui berdasarkan sistem credit-

scoring modern. Ketiga, biaya. tingkat biaya akan bergantung pada profil setiap

pembiayaan; ditetapkan berdasarkan proses analisis kredit oleh

Investree. Selain itu, biaya yang dikenakan adalah biaya wakalah,

biaya marketplace, dan biaya notaris untuk pengikatan jaminan —

termasuk denda jika nantinya terjadi keterlambatan. Semua biaya akan

diinformasikan kepada Borrower sehingga tidak ada yang

disembunyikan. Keempat, jangka waktu dan besaran. Investree akan memfasilitasi

Pembiayaan Syariah maksimal 80% dari nilai invoice atau maksimal Rp

2.000.000.000 untuk setiap invoice. Jangka waktu Pembiayaan Syariah

akan disesuaikan dengan jatuh tempo invoice atau maksimum 6 bulan

disertai dengan pertimbangan dan analisis dari Investree.2. Ammana2


http://ammana.id, dapat diketahui beberapa atau seluruh informasi tentang

mekanisme dan layanan peer-to-peer pada fintech Ammana. Baik sebagai

lender maupun borrower. Namun demikian, tak banyak informasi yang

bisa digali melalui laman yang tersedia. Yang bisa dianalisis yakni skema

pembiayaannya yang digambarkan sebagai berikut:

2 Data diolah dari website http://ammana.id diakses pada 18 Mei 2020

http://ammana.id/

http://ammana.id/

77

Penjelasannya, pemodal menyerahkan dana modal usaha ke Ammana

untuk dikelola dan diberikan kepada pelaku usaha. Lalu Ammana

menyalurkan modal usaha kepada mitra BMT/KSPPS. Mitra BMT

melakukan pembiayaan kepada pelaku usaha. Selanjutnya pelaku usaha

memberikan hasil usahanya kepada BMT untuk bagi hasil. BMT

menyetorkan bagi hasil ke Ammana. Dan terakhir Ammana

mengembalikan modal usaha dan bagi hasil kepada pemodal.3. DANA SYARIAH3


http://danasyariah.id, dapat diketahui beberapa informasi tentang

mekanisme dan layanan peer-to-peer pada fintech DANA SYARIAH. Baik

sebagai lender maupun borrower. a. Sebagai lender

Untuk menjadi lender, yang perlu dilakukan adalah pertama,

melakukan pendaftaran menjadi member dari Dana Syariah melalui

portal Dana Syariah, verifikasi melalui email serta melengkapi data

profile anda terlebih dahulu agar mendapatkan Nomor Virtual Account.

Menyetujui syarat dan ketentuan. Bersedia tunduk dan menyetujui

terhadap syarat dan ketentuan keanggotaan. Kedua, memilih proyek. Yakni dengan melakukan TOP-UP dana ke

Virtual Account terlebih dahulu dan memilih usaha-usaha yang sedang

dilakukan penggalangan dana oleh Dana Syariah. Mengalokasikan

dana. Mengalokasikan dana pada proyek yang sesuai dengan preferensi

pemilik dana. Ketiga, terima imbal hasil. Yakni Pemberi Dana akan menerima

bagi hasil pada setiap tanggal yang sudah ditentukan. Pengembalian

pokok. Pendana akan menerima pengembalian Dana Pokok pendanaan

sesuai dengan durasi proyek yang didanai.Keempat, terdapat 8 alasan yang ditawarkan bagi pemberi dana. 1).

Imbal hasil tinggi setara hingga 15-20% pertahun; 2). Online dan

mudah, semudah belanja online; 3). Tarik dana denda dan pinalti

(dicarikan pendana pengganti); 4). Legal dan aman (terdaftar di OJK

3 Data diolah dari website http://danasyariah.id diakses pada 18 Mei 2020



78

agunan properti); 5). Pendanaan sesuai prinsip syariah; 6). Imbal hasil

tetap dan pasti hasil jual beli properti; 7). Pendanaan terjangkau mulai

1juta; dan 8). Terima hasil tiap bulan (otomatis tiap bulan ditrasnfer ke

rekening). Dan sebagai tambahan, pembiayaannya saat ini dikhususkan

hanya untuk properti. b. Sebagai borrower

Pertama, melakukan pendaftaran. Kedua, mengajukan proposal

pembiayaan dana syariah sesuai template untuk diverifikasi/survey

lokasi (lokasi proyek, kantor dan atau tempat usaha), lalu Pemilik

Proyek dan pihak Dana Syariah mengikatkan diri pada perjanjian awal.

Ketiga, Penggalangan Dana dilakukan selama 30 hari melalui platform

aplikasi Dana Syariah, dan akad bagi hasil dengan penandatanganan

akad Syariah antara Pemilik Proyek dengan pihak Dana Syariah.

Keempat, Pembayaran Imbal hasil dan Pengembalian dana pokok sesuai

dengan jadwal yang telah disetujui. Proyek selesai dan kewajiban

selesai, Pendana akan menerima pengembalian dana pokok sesuai

dengan jadwal pengembalian yang telah disetujui.Dari informasi tersebut, untuk mekanisme dan layanan peer-to-peer

pada fintech Dana Syariah, baik bagi lender maupun borrower relatif jelas.4. Danakoo4


www.danakoo.id dapat diketahui beberapa informasi tentang mekanisme

dan layanan peer-to-peer pada fintech Danakoo. Baik sebagai lender

maupun borrower, informasi mekanisme dan layanannya digabung. Untuk

borrower, danakoo memiliki dua produk: multiguna dan multijasa. Untuk

multiguna, tujuan pembiayaannya yakni untuk pembelian barang,

kendaraan, dan DP rumah. Jenis akad murabahah, pelunasan terdiri dari

cicilan ditambah imbal hasil. Jangka waktu 3 s/d 12 bulan. Jumlah

pembiayaan 1 s/d 10 juta, maksimum 1xgaji/30% rata-rata deposit

mitra/komunitas. Jaminan berupa potong gaji/komisi oleh mitra. Imbal

hasil untuk pendana (setara) 1,5% s/d 2,5% per bulan. Ujrah pendana

(setara) 3 bulan 1%, 6 bulan 3%, 9 dan 12 bulan 5%. Pencairan 3 s/d 14

4 Data diolah dari website www.danakoo.id diakses pada 18 Mei 2020



79

hari, dengan tingkat risiko jika berhenti kerja. Persyaratannya harus

terdaftar pada perusahaan/institusi (komunitas) mitra. Untuk multijasa, tujuan pembiayaannya yakni untuk keperluan umum.

Jenis akad ijarah multijasa, pelunasan terdiri dari cicilan ditambah imbal

jasa. Jangka waktu 3 s/d 12 bulan. Jumlah pembiayaan 1 s/d 10 juta,

maksimum 1xgaji/30% rata-rata deposit mitra/komunitas. Jaminan berupa

potong gaji/komisi oleh mitra. Imbal hasil untuk pendana (setara) 1,5% s/d

2,5% per bulan. Ujrah pendana (setara) 3 bulan 1%, 6 bulan 3%, 9 dan 12

bulan 5%. Pencairan 3 s/d 14 hari, dengan tingkat risiko jika berhenti

kerja. Persyaratannya harus terdaftar pada perusahaan/institusi (komunitas)

mitra. Dari informasi di atas, sulit untuk dianalisis terlalu jauh bagaimana

mekanisme dan layanan pinjaman peer-to-peer lending di Danakoo

syariah. websitenya sulit diakses. Sehingga tak banyak informasi yang bisa

diakses.

5. Alami5 Melalui website atau lamannya resmi yang didaftarkan di OJK yaitu,

www.p2p.alamisharia.co.id dapat diketahui beberapa informasi tentang

mekanisme dan layanan peer-to-peer pada fintech Alami. Baik sebagai

lender maupun borrower.a. Sebagai lender

Sebagai lender, setelah memiliki akun, maka langkah pertama bisa

melihat-lihat proyek pembiayaan mana yang akan dipilih. Setelah

menentukan proyek pembiayaan. Berikutnya menentukan nilai

pembiayaan yang akan dikeluarkan. Disitu juga terdapat proyeksi ujrah

yang akan didapat dari proyek pembiayaan tersebut. Lalu nilai

pembiayaan yang sudah ditentukan ditransfer ke rek Alami. Dan

terakhir setelah proyek pembiayaan selesai, dana pokok ditambah ujrah

akan ditransfer ke rekening.b. Sebagai borrower

5 Data diolah dari website www.p2p.alamisharia.co.id diakses pada 18 Mei 2020



80

Sebagai borrower, pertama-tama adalah memastikan sudah

menyelesaikan proses transaksi dan tinggal penagihan ke pihak payor.

Lalu mengajukan invoice untuk dicarikan pihak yang bersedia

memberikan jasa factoring. Namun sebelum menyetujuinya, tim Alami

akan melakukan tahapan pemeriksaaan dokumen dan credit scoring.

Dan ketika sudah dapat pemberi pembiayaan, maka dana akan segera

dicairkan/disalurkan. Dan pada tahap akhir, setelah periode pembiayaan

berakhir, pihak payor akan membayarkan tagihannya langsung ke

Alami yang nantinya akan dikembalikan ke pendana beserta ujrah dari

pembiayaan.Meski pun dengan menggunakan istilah yang berbeda, pada

dasarnya mekanisme dan layanan yang Alami terapkan secara

substansial tidak jauh beda dengan fintech syariah lainnya.

6. Syarfi6 Melalui website atau lamannya resmi yang didaftarkan di OJK yaitu,

www.syarfi.id dapat diketahui beberapa informasi tentang mekanisme dan

layanan peer-to-peer pada fintech Syarfi. Baik sebagai lender maupun

borrower. a. Sebagai lender

Pendanaan dapat di mulai dengan melalukan investasi sebesar 1

juta rupiah. Untuk melihat pilihan calon pengguna dana yang sedang

dalam proses pengumpulan dana (crowdfunding), melalui login ke

account Syarfi yang sudah dimiliki dan klik menu “Peluang Investasi”.

Semua pembiayaan akan dipublikasi dan melalui masa pengumpulan

dana (crowdfunding) selama maksimal 14 hari. Untuk setiap

pembiayaan, Syarfi akan memberikan notifikasi melalui email kepada

pemilik dana mengenai informasi pembiayaan baru. Jika selama masa

pengumpulan dana, target dana belum terpenuhi seluruhnya, maka

Syarfi akan memberikan pilihan kepada pengguna dana untuk dapat

memperpanjang durasi masa pengumpulan dana. Namun jika setelah

6 Data diolah dari website www.syarfi.id diakses pada 18 Mei 2020



81

melalui penambahan durasi, target dana yang masih belum juga

terpenuhi, maka Syarfi akan melakukan analisis lebih lanjut untuk

menentukan apakah dana yang telah terkumpul akan disalurkan atau

dibatalkan.

Adapun proses menjadi pendana adalah (1) Registrasi dan

verifikasi identitas; (2) Transfer pendanaan ke virtual account dan

memulai melakukan pendanaan. Pilih pendanaan yang tepat sesuai

preferensi dan tentukan jumlah dana yang ingin diberikan; (3) Dana

pemilik dana akan dikembalikan dengan metodologi khusus sesuai

dengan nilai pendanaan yang telah dilakukan.

b. Sebagai borrower

Proses pengajuan pinjaman di Syarfi adalah (1) Registrasi daftar,

verifikasi identitas, mengunggah semua data, informasi dan dokumen

yang dibutuhkan untuk pengajuan pembiayaan; (2) Pra-persetujuan,

yang menginformasikan disetujui atau tidaknya pengajuan; (3) Proses

pendanaan. Semua pemilik dana dapat mulai melakukan pendanaan

secara crowdfunding untuk memenuhi pembiayaan yang diajukan

tersebut; (4) Pembiayaan dicairkan. Dana pembiayaan akan dicairkan

dengan metodologi khusus sesuai jenis pembiayaan yang diajukan.

Secara garis besar, selain berbasis syariah tentunya, akses ke

website Syarfi lebih aman untuk data di handphone, informasi produk

pinjaman cukup lengkap, pendanaan crowdfunding, dan plafon yang

ditawarkan hingga 2 miliar. Namun demikian, di sisi lain, partner

inkubasi Syarfi belum banyak, proses pendaftaran masih ada kendala,

tidak mendapat kode validasi SMS, dan kode validasi terlalu panjang.

7. DUHA Syariah7 Melalui website atau lamannya resmi yang didaftarkan di OJK yaitu,

www.duhasyariah.com dapat diketahui beberapa informasi tentang

mekanisme dan layanan peer-to-peer pada fintech DUHA Syariah. Baik

sebagai lender maupun borrower. Pada prinsipnya tidak jauh beda dengan

7 Data diolah dari website www.duhasyariah.com diakses pada 18 Mei 2020



82

fincteh-fintech syariah lainnya. Dimulai dari persyaratan-persyaratan

teknis normatif, dan kemudian diikuti dengan hal-hal yang bersifat

opsional baik bagi lender maupun borrower. Layanan yang diberikan

untuk konsumsi (barang dan jasa), dan religi (umrah, dll), yang dijual di e-

commerce atau marketplace yang bekerjasama dengan DUHA Syariah. 8. Qazwa8


www.qazwa.id, dapat diketahui beberapa informasi tentang mekanisme

dan layanan peer-to-peer pada fintech Qazwa. Baik sebagai lender maupun

borrower.

a. Sebagai lenderUntuk menjadi lender, sebagaimana fintech lain, mekanisme

Qazwa tidak terlalu ribet. Cukup memenuhi syarat-syarat normatif, dan

memelajari profil proyek/pendanaan secara cermat dalam rangka

mengetahui betul proyeksi pendanaan yang akan dicairkan. b. Sebagai borrower

Qazwa membagi menjadi 3 jenis: pemilik toko, pemasok, dan

agen. Pada ketiganya, selain syarat-syarat teknis normatif yang mesti

dipenuhi, terlihat bagaimana manajemen risiko qazwa lumayan ketat.

Yakni memastikan semua pihak terverifikasi, dan memastikan usaha

yang akan didanai benar-benar telah berjalan secara sehat sebelum

dilakukan kampanye pendanaan. 9. Bsalam9


www.bsalam.id, dapat diketahui beberapa informasi tentang mekanisme

dan layanan peer-to-peer pada fintech bsalam. Baik sebagai lender

maupun borrower. Namun pada bsalam, informasi mekanisme dan layanan

di bsalam digabung menjadi satu. Pada prinsipnya mekanisme dan layanan

yang ada pada bsalam tidak jauh beda dengan yang lain. Cuma dari sisi

produk, bsalam lebih spesifikasi pada sector PPUI (Penyelenggara

8 Data diolah dari website www.qazwa.id diakses pada 18 Mei 20209 Data diolah dari website www.bsalam.id diakses pada 18 Mei 2020





83

Perjalanan Ibadah Umroh) dan haji. Sehingga pendana mendapatkan

kejelasan spesifikasi penggunanan dana yang akan ia salurkan. 10. Ethis10


http://ethis.co.id, dapat diketahui beberapa informasi tentang mekanisme

dan layanan peer-to-peer pada fintech Ethis. Baik sebagai lender maupun

borrower. Pada prinsipnya mekanisme dan layanan yang ada pada Ethis

tidak jauh beda dengan yang lain. Cuma dari sisi produk, Ethis lebih

spesifikasi pada sektor properti. Sehingga masyarakat yang akan

menyalurkan pendanaannya cukup jelas dan tahu akan dikemanakan

dananya tersebut. Dari sisi lender, persyaratan yang ditentukan juga tidak

ribet. Sederhana sebagaimana fintech lain. Cuma bagi yang mengajukan

pembiayaan mesti benar-benar siap. Mengingat informasi yang

ditampilkan di marketplace Ethis lumayan komplit. Mulai dari lokasi,

pemilik, kebutuhan dana, tenor, akad, dan proyeksi nisbahnya. 11. Kapital Boost11


http://kapitalboost.co.id, dapat diketahui beberapa informasi tentang

mekanisme dan layanan peer-to-peer pada fintech Kapital Boost. Baik

sebagai lender maupun borrower. Pada prinsipnya tidak jauh beda dengan

fincteh-fintech syariah lainnya. Dimulai dari persyaratan-persyaratan

teknis normatif, dan kemudian diikuti dengan hal-hal yang bersifat

opsional. Namun bagi yang mengajukan pembiayaan, satu mekanisme

persyaratan yang cukup penting adalah adanya Surat Perintah Kerja (SPK)

dari bouwheer (pemesan). Justru ini penting, bisa menjadi daya tarik

masyarakat yang akan memberikan pembiayaan. Karena keberadaan

proyek sudah jelas, sehingga potensi risiko relatif kecil. 12. PAPITUPI SYARIAH12


www.papitupisyariah.com, untuk fintech PAPITUPI SYARIAH tidak dapat

diketahui banyak informasi tentang mekanisme dan layanan peer-to-peer

10 Data diolah dari website http://ethis.co.id diakses pada 18 Mei 202011 Data diolah dari website http://kapitalboost.co.id diakses pada 18 Mei 202012 Data diolah dari website www.papitupisyariah.com diakses pada 18 Mei 2020





http://ethis.co.id/

http://ethis.co.id/

84

pada fintech PAPITUPI SYARIAH. Karena per tanggal 17 Mei 2020 di

dinding depan lamannya terdapat keterangan, “WEBSITE SEDANG

DALAM PENGEMBANGAN.” Dengan diberi penjelasan, “Mohon maaf,

dalam peningkatan layanan mutu, untuk sementara website tidak dapat

diakses. Namun layanan fasilitas pembiayaan tetap dapat dinikmati.

Untuk unduh aplikasi klik disini.”

13. Berkah Fintek Syariah13


www.finteksyariah.co.id, dapat diketahui beberapa informasi tentang

mekanisme dan layanan peer-to-peer pada fintech Berkah Fintek Syariah.

Baik sebagai lender maupun borrower. Pada prinsipnya tidak jauh beda

dengan fincteh-fintech syariah lain. Alokasi pembiayaan yaitu untuk modal

usaha (produktif) peternakan, modal usaha industri kecil (IKM) dan modal

usaha (produktif) Usaha Kecil Menengah (UKM). Sedang sebagai lender,

syarat-syarat teknis normative yang mesti dipenuhi.

B. Analisis Akad Peer-To-Peer Lending Pada Fintech Syariah Perspektif

Ekonomi Islam 1. Investree

Dari informasi tentang mekanisme layanan pinjaman Investree di atas,

baik bagi lender maupun borrower, satu hal yang dijadikan catatan yakni

tentang adanya perbedaan informasi akad terkait jika terjadi keterlambatan

bayar oleh pihak borrower. Pada menu calon lender dijelaskan

keterlambatan bayar oleh pihak borrower tidak ada biaya yang diterima

oleh lender karena akadnya berbasis syariah. Namun pada menu calon

borrower, keterlambatan bayar oleh pihak borrower berkonsekuensi biaya

yang mesti ditanggung oleh pihak borrower. Pertanyaannya kemudian,

jika terjadi keterlambatan, kemana biaya denda keterlambatan bayar yang

dikeluarkan pihak borrower dialokasikan?. Hal ini tentu sangat berpotensi

memunculkan unsur gharar yang dilarang dalam Ekonomi Islam pada

akad tersebut. 2. Ammana

13 Data diolah dari website www.finteksyariah.co.id diakses pada 17 Mei 2020



85

Berangkat dari skema pembiayaan dan keterangan yang disampaikan

pihak Ammana melalui laman resminya, satu hal perlu dijadikan catatan

adalah, dimana ternyata pihak Ammana tidak langsung melakukan akad

atau menyalurkan pembiayaannya kepada pelaku usaha. Melainkan masih

melalui BMT/KSPPS yang telah menjalin kemitraan dengan pihak

Ammana. Hal ini menjadikan seakan akad yang terjadi kurang efektif dan

efisien. Secara sederhana, ketika saluran distribusi pembiayaan semakin

banyak, maka semakin banyak pula pihak yang akan mendapat bagian

keutungan. Ini berarti pihak borrower akan membagi keuntungannya

kepada dua pihak, baik pihak Ammana selaku pengelola platform dan juga

pihak BMT/KSPPS selaku mitra/penyalur pembiayaan. Jika tidak

dilandasi alasan-alasan yang kuat, hal ini tentu sangat berpotensi

memunculkan unsur pemborosan yang dilarang dalam Ekonomi Islam

pada akad tersebut. 3. DANA SYARIAH

Memelajari berbagai informasi di laman resminya, baik mengenai

gambaran atau tawaran akad dengan lender maupun borrower, peer-to-

peer pada Fintech Dana Syariah, lumayan jelas dan luas. Cukup dengan

membaca dengan detail dan teliti, masyarakat/pengakses sudah

mendapatkan proyeksi cara kerja dan akad-akadnya. Sehingga potensi

terjadinya unsur-unsur Maghrib (maisir, gharar, dan riba) bisa dicegah.4. Danakoo

Dari penjelasan singkat yang penulis dapatkan tentang mekanisme dan

layanan pinjaman peer-to-peer landing syariah di Danakoo, satu hal yang

mesti diperjelas lebih dalam yaitu, bagaimana praktik di lapangan terkait

konsep akad murabahah yang ia terapkan. Mengingat di satu sisi, dalam

perbankan syariah, pihak perbankan secara regulasi dilarang untuk

melakukan praktik jual beli. Padahal di sisi lain, secara teori Ekonomi

Islam, pihak yang menjual barang –dalam hal ini perbankan syariah, harus

menguasai barang yang akan ia jual tersebut secara penuh. Hal inilah yang

mesti masyarakat atau calon pengguna pembiayaan di Danakoo perhatikan

86

betul-betul agar dalam akad yang akan dibangun terhindar dari unsur-

unsur yang dilarang dalam Ekonomi Islam.

5. Alami Dengan penerapan akadnya yang sangat sederhana, yakni qard dan

wakalah bil ujrah, maka masyarakat akan dengan mudah untuk

memahami. Sebagaimana penjelasan dalam Fatwa DSN-MUI Fatwa DSN

MUI NO: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis

Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, yang dimaksud dengan akad

wakalah adalah akad pelimpahan kuasa dari pemberi kuasa (muwakkil)

kepada penerima kuasa (wakil) untuk melakukan perbuatan hukum

tertentu yang boleh diwakilkan. Akad wakalah bi al-ujrah adalah akad

wakalah yang disertai dengan imbalan berupa ujrah (fee).6. Syarfi14

Syarfi menawarkan dua produk pinjaman, yaitu Pembiayaan Usaha

dan Pembiayaan Sosial. Pembiayaan Usaha adalah jasa layanan Syarfi

yang diberikan untuk calon Pengguna Dana yang membutuhkan bantuan

pendanaan untuk menjalankan suatu atau beberapa bisnis secara akad

Syariah dengan mekanisme pengembalian dana dan bagi hasil keuntungan

secara cicilan bulanan. Contohnya untuk invoice financing, PO financing,

pembiayaan modal kerja UMKM, dsb. Pembiayaan Usaha menggunakan

Perjanjian/Akad Musyarakah yaitu penanaman dana dari pemilik

dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha

tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah

disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik

dana/ modal berdasarkan bagian dana/modal masing-masing, sesuai

dengan Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000.Pembiayaan Sosial adalah jasa layanan Syarfi yang diberikan untuk

calon Pengguna Dana yang membutuhkan bantuan pendanaan untuk

menjalankan suatu bisnis atau melakukan Pelunasan Hutang Akibat Riba

(Pergi Riba) secara akad Syariah dengan mekanisme pengembalian dana

14 https://duwitmu.com/pinjaman-online/pinjaman-syariah-online-terbaik-terdaftar-ojk/diakses pada 20 Mei 2020

https://duwitmu.com/pinjaman-online/pinjaman-syariah-online-terbaik-terdaftar-ojk/

87

secara cicilan bulanan. Contohnya untuk permodalan start-up, pelunasan

dan penutupan Credit Card, dsb. Pembiayaan Sosial menggunakan

Perjanjian/Akad Qardh yaitu, pinjam meminjam dana tanpa imbalan

dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara

sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan Fatwa

DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001.Dengan demikian, dua produk akad yang ditawarkan oleh Syarfi,

setidak-tidaknya sudah memiliki pijakan Ekonomi Islam yang jelas, yakni

fatwa dari lembaga yang mempunyai kompetensi yaitu DSN-MUI. Dan

sejauh penelusuran penulis, tidak menemukan hal-hal yang kontrdiktif

atau masih tanda secara perspektif Ekonomi Islam. 7. DUHA Syariah

Dengan akad wakalah, murabahah, dan ijarah, DUHA Syariah

menawarkan beberapa pilihan produk keuangan kepada masyarakat. Dari

informasi dan data yang tersedia, cukup jelas dan mudah dipahami. Dan

secara perspektif Ekonomi Islam tidak ditemukan keganjilan atau hal yang

samar yang berpotensi adanya unsur maisir, gharar, dan riba. 8. Qazwa

Akad yang diterapkan di Qazwa yaitu, mudharabah dan murabahah.

Dari informasi dan data yang tersedia, cukup jelas dan mudah dipahami.

Dan secara perspektif Ekonomi Islam tidak ditemukan keganjilan atau hal

yang samar yang berpotensi adanya unsur maisir, gharar, dan riba. 9. Bsalam

Dengan mengambil spesifikasi pada sektor PPUI (Penyelenggara

Perjalanan Ibadah Umroh), dan akad yang digunakan hanya musyarakah,

sehingga relatif mudah untuk dianalisis pelaksanaan akadnya. Secara

perspektif Ekonomi Islam tidak ditemukan keganjilan atau hal yang samar

yang berpotensi adanya unsur maisir, gharar, dan riba. 10. Ethis

Dengan mengambil spesifikasi pada sektor properti, dan akad yang

digunakan hanya musyarakah, sehingga relatif mudah untuk dianalisis

pelaksanaan akadnya. Secara perspektif Ekonomi Islam tidak ditemukan

keganjilan atau hal yang samar yang berpotensi adanya unsur maisir,

gharar, dan riba.

88

11. Kapital Boost Dengan mengambil spesifikasi pada sektor UMKM, dan akad yang

digunakan hanya murabahah, sehingga relatif mudah untuk dianalisis

pelaksanaan akadnya. Secara perspektif Ekonomi Islam tidak ditemukan

keganjilan atau hal yang samar yang berpotensi adanya unsur maisir,

gharar, dan riba. 12. PAPITUPI SYARIAH

Dari pengumuman resmi yang menyatakan, “WEBSITE SEDANG

DALAM PENGEMBANGAN.” Dengan diberi penjelasan, “Mohon maaf,

dalam peningkatan layanan mutu, untuk sementara website tidak dapat

diakses. Namun layanan fasilitas pembiayaan tetap dapat dinikmati.

Untuk unduh aplikasi klik disini,” tersebut dapat dianalisis bahwa,

pertama, fungsi online dari PAPITUPI SYARIAH belum optimal. Seolah

bertolak belakang dengan sifat dari online itu sendiri yang identik dengan

kemudahan dalam mengakses, serta jauh dari slogan “tinggal klik.” Kedua, masyarakat/pengakses masih perlu melakukan install atau

unduh untuk tetap bisa mendapatkan akses informasi tentang layanan

pembiayaan. Masih memerlukan kuota internet yang lebih, dan perlu

ditunjang memori android (telepon seluler) yang cukup. Dengan demikian

sulit untuk dilakukan analisis lebih mendalam terkait dengan akad-akad

yang diterapkan. 13. Berkah Fintek Syariah15

Pertama, akad mudharabah. Akad mudharabah pada Berkah Fintech

Syariah ini adalah pendanaan usaha rakyat yang memberikan akses

pendanaan kepada masyarakat sebagai pengguna (user) baik penerima

pendanaan dan maupun pemberi pendanaan untuk modal usaha (produktif)

peternakan, modal usaha industri kecil (IKM) dan modal usaha (produktif)

Usaha Kecil Menengah (UKM) sesuai prinsip syariah.

Dalam hal ini penerima pendanaan dapat mengajukan permohonan

modal usaha (produktif) kepada Berkah Fintek Syariah, sekaligus sebagai

wakil melalui kontrak perjanjian (Akad) wakalah bi al Ujrah. Sebagai

wakil, Berkah Finteck Syariah akan menghubungkan penerima pendanaan

15 https://www.finteksyariah.co.id/#/./FAQ

https://www.finteksyariah.co.id/#/./FAQ

89

kepada pemberi pendanaan, yang sebelumnya juga mewakilkan kepada

Berkah Finteck Syariah melalui akad wakalah bi al Ujrah.

Selanjutnya, Berkah Finteck Syariah mempertemukan pihak penerima

pendanaan kepada pemberi pendanaan, keduannya saling menyetujui

dengan menandatangani akad mudharabah untuk pendanaan usaha

produktif dengan menunjukkan modal pokok dan ditambah nisbah (bagi

hasil) sebagai keuntungan yang menjadi hak bagi pemberi pendanaan.

Pendanaan Mudharabah ini didasarkan pada Fatwa DSN MUI Nomor 07

Tahun 2000 dan Fatwa DSN MUI Nomor 115 Tahun 2017.

Kedua, akad musyarakah. Akad musyarakah adalah pendanaan usaha

produktif yang memberikan akses pendanaan kepada Lembaga Keuangan

Syariah (LKS) sebagai pengguna (user) Berkah Finteck Syariah baik

penerima pendanaan (LKS) dan pemberi pendanaan untuk modal usaha

(produktif) secara bersama sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam hal ini penerima pendanaan (Lembaga Keuangan Syariah) baik

berupa Koperasi Syariah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dan

Bank Pembiayaan Syariah (BPS) dapat mengajukan permohonan modal

usaha (produktif) untuk mendanai suatu usaha secara bersama kepada

Berkah Fintek Syariah, sekaligus sebagai wakil melalui kontrak perjanjian


Sebagai wakil, Berkah Finteck Syariah akan menghubungkan

penerima pendanaan (LKS) kepada pemberi pendanaan, yang sebelumnya

juga mewakilkan kepada Berkah Finteck Syariah melalui akad wakalah bi

al Ujrah. Selanjutnya, Berkah Finteck Syariah mempertemukan pihak

penerima pendanaan (LKS) kepada pemberi pendanaan, keduannya saling

menyetujui dengan menandatangani akad Syirkah untuk pendanaan suatu

usaha produktif dengan menunjukkan modal usaha masing-masing dan

ditambah nisbah (bagi hasil) secara proporsional maupun kesepakatan

sebagai keuntungan yang menjadi hak antara kedua belah pihak (pemberi

pendanaan/LKS dan Pemberi Pendanaan). Pendanaan Musyarakah ini

90

didasarkan pada Fatwa DSN MUI Nomor 08 Tahun 2000 dan Fatwa DSN

MUI Nomor 114 Tahun 2017.

Ketiga, akad murabahah. Akad murabahah di sini adalah pembiayaan

yang memberikan akses pembiayaan kepada masyarakat sebagai pengguna

(user) Berkah Finteck Syariah baik penerima pembiayaan dan pemberi

pembiayaan untuk pembelian suatu barang sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam hal ini penerima pembiayaan dapat mengajukan permohonan

pembelian barang kepada Berkah Finteck Syariah, sekaligus sebagai wakil

melalui kontrak perjanjian (akad) wakalah bi al Ujrah. Sebagai wakil,

Berkah Finteck Syariah akan menghubungkan penerima pembiayaan

kepada pemberi pembiayaan, yang sebelumnya juga mewakilkan kepada

Berkah Finteck Syariah melalui akad wakalah bi al Ujrah.


pembiayaan kepada pemberi pembaiyaan, keduanya saling menyutujui

dengan menandatangi akad murabahah untuk pembelian suatu barang

dengan menunjukan harga pokok dan ditambah margin sebagai

keuntungan yang menjadi hak bagi pemberi pembiayaan. Pembiayaan

Murabahah ini didasarkan pada Fatwa DSN MUI Nomor 44 tahun 2000

dan Fatwa DSN MUI Nomor 111 tahun 2017.

Keempat, Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bi Tamlik (IMBT). Yakni

pembiayaan yang memberikan akses pembiayaan kepada masyarakat

sebagai pengguna (user) Berkah Finteck Syariah baik penerima

pembiayaan dan pemberi pembiayaan untuk menyewa suatu barang (baik

rumah subsidi syariah, mobil, sepeda motor, dan barang yang bermanfaat

lainnya) dengan berakhir adanya hibah sebagai pelimpahan kepemilikan

sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam hal ini penerima pembiayaan dapat mengajukan permohonan

menyewa suatu barang kepada Berkah Finteck Syariah, sekaligus sebagai

wakil melalui kontrak perjanjian (akad) wakalah bi al Ujrah. Sebagai

wakil Berkah Finteck Syariah akan menghubungkan penerima pembiayaan

kepada pemberi pembiayaan, yang sebelumnya juga mewakilkan kepada

91

Berkah Finteck Syariah melalui akad wakalah bi al Ujrah. Selanjutnya,

Berkah Finteck Syariah mempertemukan pihak penerima pembiayaan

kepada pemberi pembiayaan menyetujui dengan menandatangi akad IMBT

untuk menyewa suatu barang dengan adanya tambahan keuntungan

sebagai ujrah yang menjadi hak bagi pemberi pembiayaan. Pembiayaan

IMBT ini didasarkan pada Fatwa DSN MUI Nomor 27 Tahun 2002.

Kelima, akad Ijarah. Yakni pembiayaan yang memberikan akses

pembiayaan kepada masyarakat sebagai pengguna (user) Berkah Finteck

Syariah baik penerima pembiayaan dan pemberi pembiayaan untuk

pembayaran biaya pendidikan, biaya rumah sakit, biaya perjalanan Umrah

sesuai dengan prinsip syariah. Dalam hal ini penerima pembiayaan dapat

mengajukan permohonan pembiayaan multijasa kepada Berkah Fintek

Syariah, sekaligus sebagai wakil melalui kontrak perjanjian (akad)

wakalah bi al Ujrah. Sebagai wakil Berkah Fintek Syariah akan

menghubungkan penerima pembiayaan kepada pemberi pembiayaan, yang

sebelumnya juga mewakilkan kepada Berkah Finteck Syariah melalui akad

wakalah bi al Ujrah.


pembiayaan kepada pemberi pembiayaan menyetujui dengan

menandatangi akad ijarah multijasa untuk pembayaran biaya pendidikan,

biaya rumah sakit, dan biaya perjalanan Umrah dengan adanya tambahan

keuntungan sebagai ujrah yang menjadi hak bagi pemberi pembiayaan.

Pembiayaan Ijarah Multijasa ini didasarkan pada Fatwa DSN MUI Nomor

44 Tahun 2004.

Dari penjelasan kelima akad yang diterapkan oleh pihak Berkah

Fintech Syariah di atas, dimana mendasarkan semua akadnya pada Fatwa-

fatwa DSN MUI, tidak ditemukan keganjilan atau hal yang samar yang

berpotensi adanya unsur maisir, gharar, dan riba, ditambah aspek

transparansi informasi yang bisa diakses bersama melalui laman resminya,

dapat dinilai telah ada kesusaian pelaksanaan akadnya dengan prinsip

Ekonomi Islam.

92

C. Analisis Pengaruh Peer-To-Peer Lending Pada Fintech Syariah Terhadap

Perekonomian Umat Islam 1. Analisis Perekonomian Umat Islam

Beranjak dari data rasio penduduk muslim di Indonesia yang notabene

mayoritas, sekilas optimisme laju pertumbuhan perekonomian umat Islam

sudah semestinya menggembirakan. Lebih lagi ditunjang dengan makin

variatif dan inovatif mekanisme dan layanan pembiayaan yang dilahirkan

oleh lembaga keuangan syariah (LKS), dan platform atau fintech syariah,

tentu idealnya makin memacu peningkatan akad-akad syariah. Namun demikian faktanya tidak semenggembirakan harapan tersebut.

Banyak persoalan-persoalan internal umat Islam yang justru menjadi

penghambat laju pertumbuhan perekonomian umat Islam. Menurut pakar

dan praktisi ekonomi Islam Ustaz Asih Subagyo, setidaknya ada tiga faktor

yang menjadi penyebabnya.16 Pertama, rendahnya daya literasi umat Islam.

Peran da’i, ulama dan ustadz masih minim. Tema-tema ekonomi Islam

kurang mendapat porsi dalam kutbah dan ceramah-ceramah yang

disampaikan. Sehingga dari sini kurang bisa memicu gairah dan rasa ingin

tahu umat Islam untuk mengkaji dan mendalami persoalan perekonomian

Islam. Wajar jika pada perjalanannya, umat Islam seakan seperti teralienasi

dari “dirinya” sendiri. Terjadi dikotomi antara Islam dengan Ekonomi Islam.Kedua, minimnya bahan bacaan tentang perekonomian Islam. Buku

bacaan tentang Islam lebih didominasi tema-tema aqidah, ibadah, dan kisah-

kisah. Buku dan bacaan tentang Ekonomi Islam (muamalah) kurang

mendapat porsi yang seimbang. Baik itu di toko-toko buku, apalagi di

perpustakan-perpustakaan. Tak banyak stimulus yang umat Islam dapatkan

untuk makin mendalami literasi perekonomian Islam. Tak heran apabila

indeks literasi keuangan Islam sangat rendah. Pada tahun 2016 di angka

8,11%. Hal ini juga yang menjadi penyebab rendahnya angka indeks inklusi

keuangan syariah di tahun yang sama yakni di angka 11,06%.

16 https://republika.co.id/berita/pthbdl374/masih-rendah-pemahaman-masyarakat-terhadap-ekonomi-islam diakses pada 20 Mei 2020

https://republika.co.id/berita/pthbdl374/masih-rendah-pemahaman-masyarakat-terhadap-ekonomi-islam


93

Ketiga, kepeloporan lembaga pesantren yang kurang optimal. Menjadi

sangat ironis, lembaga pendidikan berbasis Islam, mulai sekolah hingga

pesantren, yang notabene sebagai lembaga penanam ilmu pengetahuan

keIslaman, kurang memberikan porsi yang lebih terhadap materi-materi

Ekonomi Islam. Padahal disanalah anak-anak dididik ditempa dan

dibesarkan secara keilmuan. Akibatnya generasi muda Islam kurang

menguasai perekonomian Islam, dan menjadi kurang percaya diri dengan

system serta nilai-nilai Ekonomi Islam. 2. Analisis Pengaruh Peer-To-Peer Lending Pada Fintech Syariah

Terhadap Perekonomian Umat Islam Secara teoritis, dengan bermunculannya fintech-fintech syariah yang

ada, ditambah dengan berbagai kelebihan dan spesifikasi yang dimiliki

masing-masing, semestinya dapat memacu minat dan ketertarikan umat

Islam untuk bertransaksi sesuai sistem Ekonomi Islam (syariah). Hal ini

setidaknya didasarkan pada dua alasan fundamental yang ada. Pertama,

fitrah atau naluriah agama. Agama dan ideologi memang sesuatu yang

berbeda. Secara etimologis, istilah ideologi berasal dari bahasa Yunani:

idein dan logos. Idein diterjemahkan ke dalam bahasa Latin menjadi idea

yang berarti gagasan, konsep, dan pemikiran. Sedangkan logos berarti ilmu

dan ajaran. Dengan demikian ideologi dapat dimaknai sebagai kumpulan

gagasan, ide, keyakinan, kepercayaan, yang menyeluruh dan sistematis,

yang menyangkut bidang politik (pertahanan dan keamanan), sosial,

ekonomi, kebudayaan, dan keagamaan.17 Dengan demikian, ideologi

menuntut adanya keyakinan dari penganutnya. Demikian pun dengan

agama, termasuk Islam.Dalam konteks perekonomian, tentu Islam menuntut keyakinan

pemeluknya atas kesempurnaan ajaran Ekonomi Islam sebagai pandangan

hidup yang mesti diterapkan. Fitrah atau naluri keIslaman inilah yang

menjadi modal fundamental bagi tumbuh dan berkembangnya Ekonomi

Islam. Termasuk di dalamnya kebutuhan terhadap akad-akad Islam

17 P.N.H Simanjuntak, Pendidikan Kewarganegaraan PKN untuk SMP/MTs Kelas VIII(Jakarta: Grasindo, 2007), 2.

94

(syariah), yang ditawarkan oleh lembaga-lembaga keuangan maupun

fintech-fintech berbasis syariah (Islam) memiliki banyak peluang. Selain

kelebihan-kelebihan yang bersifat profan. Modal teoligis inilah yang

menjadi salah satu alasan atas masih besarnya peluang tumbuh kembangnya

Ekonomi Islam yang ditawarkan oleh lembaga-lembaga keuangan maupun

fintech-fintech berbasis syariah, dengan beragam produk-produk syariahnya.Kedua, demografi umat Islam. Secara demografis jelas data

menunjukkan keberadaan umat Islam yang mayoritas di Indonesia dengan

angka tidak kurang dari 80% dari total populasi. Merupakan pasar syariah

yang masih jauh dari kata cukup untuk digarap dan diberdayakan oleh

lembaga-lembaga keuangan maupun fintech-fintech berbasis syariah.

Kemampuan advertising dan marketing lembaga-lembaga keuangan

maupun fintech-fintech berbasis syariah benar-benar menemukan

tantangannya. Tantangan yang mesti dijawab tak hanya pada persoalan-

persoalan hilir, namun juga hulu. Hulu dari masih rendahnya kesadaran

umat Islam dalam bertransaksi sesuai Ekonomi Islam (syariah) di antaranya

adalah masih rendahnya daya literasi, kurangnya fasilitas literasi, serta

kontribusi lembaga-lembaga pendidikan Islam yang belum optimal terhadap

pengayaan pengetahuan Ekonomi Islam. Lebih lagi bagi fintech-fintech

berbasis syariah, yang mana memiliki beberapa keunggulan dalam hal

layanan dibanding lembaga-lembaga keuangan syariah, tentu bukan hal

mustahil jika suatu saat nanti mampu menggeser dominasi lembaga-

lembaga keuangan syariah, bahkan juga lembaga-lembaga keuangan

konvensional. Semoga bukan utopia belaka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh proses penelitian ini dapat disimpulkan sebagai

berikut:

1. Mekanisme dan layanan peer–to-peer lending syariah dari ke-13 fintech

syariah yang terdaftar di OJK secara prinsip tidak jauh beda. Yakni

mempertemukan antara pihak pemilik dana dengan pihak yang

membutuhkan pendanaan secara online melalui e-commerce atau

marketplace yang dalam pengelolaan atau penguasaan platform fintech dan

akad-akad yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Yang

membedakan di antara 13 fintech syariah yang terdaftar di OJK yaitu,

secara teknis pada penggunaan istilah, dan secara substansi spesifikasi

pembiayaan. Ada yang menggunakan istilah “lender” atau “pendana”

untuk pihak pemilik dana, dan istilah “borrower” atau “penerima

pendanaan / pembiayaan / pinjaman” untuk pihak yang membutuhkan

dana. Spesifikasi pembiayaan yang ditawarkan mulai dari yang

mengkhususkan pada pembiayaan sektor Properti, campuran antara

Properti, UMKM dan Konsumsi, Konsumsi dan Religi, serta UMKM dan

Belanja Barang/Jasa.

2. Mekanisme dan layanan peer–to-peer lending syariah dari ke-13 fintech

syariah yang terdaftar di OJK dari perspektif Ekonomi Islam sudah ada

kesesuaian karena merujuk pada Fatwa-fatwa DSN-MUI. Namun

demikian terdapat beberapa catatan yang mesti dikonfirmasi langsung

kepada beberapa fintech syariah terkait agar tidak terjadi kesalah-pahaman

serta menghindari kesimpulan yang tidak akurat dan invalid. Di antaranya

pada: (1). Investree. Terdapat perbedaan ketentuan tentang “biaya

keterlambatan.” Pada menu lender dijelaskan jika terjadi telat bayar lender

tidak menerima biaya tambahan, namun di menu borrower dikenakan

96

biaya. (2). Ammana. Di mana terdapat mitra/penyalur pembiayaan yaitu

BMT/KSPPS yang telah bekerjasama dengan Ammana. Jika secara fungsi

sama dengan keberadaan Ammana, maka hal itu dapat berpotensi

terjadinya praktik pemborosan. Selain itu, pihak penerima pembiayaan

mesti mengalokasikan keuntungannya kepada kepada dua pihak; Ammana

dan BM/KSPPS mitra Ammana. Jika benar demikian tentu hal ini

memberatkan bagi pengguna dana. (3). Danakoo. Praktik akad

murabahah. Mengingat adanya regulasi larangan jual beli bagi perbankan

(syariah), apakah dalam praktik akad murabahah ini pihak Danakoo benar-

benar menguasai secara penuh barang yang akan ia jual kembali tersebut

sebagaimana prinsip-prinsip syariah, atau sekedar memberi dana kepada

penerima pembiayaan untuk ia belanjakan sendiri –sebagaimana praktik

konvensional.

3. Pengaruh layanan peer–to-peer lending syariah terhadap perekonomian

umat Islam untuk saat ini, jika melihat sisi demografi umat Islam yang

merupakan mayoritas di negara ini, masih jauh dari predikat

menggembirakan. Hal ini dikarenakan masih rendahnya literasi umat

terhadap Ekonomi Islam, minimnya bahan bacaan Ekonomi Islam, dan

peran lembaga pendidikan Islam dalam mendalami Ekonomi Islam yang

belum optimal. Namun demikian, jika –setidaknya- ketiga hal tersebut

terjadi perubahan yang fundamental, maka kebangkitan Ekonomi Islam

bukan utopia.

B. Saran

Untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut, saran yang dapat

diberikan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Kepada ke-13 fintech syariah yang terdaftar di OJK diharapkan lebih

meningkatkan mutu dan kualitasnya. Baik secara teknis, mulai dari

optimalisasi saraana online (website) sebagai media informasi kepada

masyarakat yang jelas dan transparan, maupun secara substansial untuk

terus menjaga mekanisme layanan serta akad-akadnya agar terhindar dari

97

unsur-unsur yang dilarang dalam Ekonomi Islam: maisir, gharar, dan

riba, dst.

2. Kepada DSN-MUI, OJK, dan Bank Indonesia diharapkan terus melakukan

fungsi masing-masing secara optimal, serta memperluas pengawasan

melalui riset tentang praktik peer–to-peer lending fintech syariah yang

bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan, dan sekaligus

untuk menjaga kondusifitas pertumbuhan perekonomian syariah,

khususnya layanan peer–to-peer lending produk fintech syariah.

3. Kepada masyarakat umum diharapkan meningkatkan budaya literasi

Ekonomi Islam, termasuk di dalamnya tentang fintech syariah. Agar

pemahaman atas Ekonomi Islam mampu membawa perubahan terhadap

perilaku ekonomi sehari-hari, serta dalam konteks tumbuhnya fintech

syariah terbangun budaya kritis sebagai antisipasi munculnya potensi

penyimpangan-penyimpangan. Dan kepada para akademisi, diharapkan

ada penelitian lebih lanjut yang lebih mendalam dan komprehensif atas

temuan pada penelitian ini, sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang

tingkat akurasi dan validitasnya terkonfirmasi dari pihak yang diteliti,

dalam hal ini fintech-fintech syariah.

98

DAFTAR PUSTAKA

Afrizal. Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Antonio, Syafii. Bank Syariah Dari Teori ke praktik (Jakarta: Gema Insani Pres,

2001.

Baihaqi, Jadzil. Financial Technology Peer-To-Peer Lending Berbasis Syariah di

Indonesia, Tawazun: Journal of Sharia Economic Law Vol. 1 No. 2 2018.

Djuwaini, Dimyauddin. Pengantar Fiqh Muamalah, Yogyakarta: Pustaka Belajar,

2010.

Hadad, Muliaman. Financial Technology (Fintech) Di Indonesia, dipresentasikan

dalam acara kuliah umum FinTech Otorias Jasa Keuangan, 2 Juni 2017.

Hadi, Sutisno. Metodologi Reseach Jilid I, Yogyakarta: Andi Publiser, 2004.

Hak, Nurul. Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah, Yogyakarta: Teras, 2011.

Ismail, Muhammad bin Abu Abdillah Al-Bukhari. Shahih al-Bukhari, Dar Thuq

An-Najah, 1422 H.

J. Moleong, Lexy. Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya,

1996.

Khan, Akram. Economic Message of The Qur’an, Kuwait: Islamic Book

Publisher, 1996.

Kholifah, Siti. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Transaksi Financial

Technology (FinTech) Pada Layanan Peer To Peer Lending Syariah (Studi

Pada Layanan Pinjaman Online PT Investree Radhika Jaya), Skripsi,

Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2019.

Lugas, Tetuko Edhita Praja. Analisis Perbandingan Model Bisnis Platform

Crowdfunding Di Indonesia Dengan Menggunakan Platform Design

Toolkit, Skripsi. Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh, 2017.

Muawanah, Nisaul. Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Modal di FinTech

Investree Peer to Peer Lending di Indonesia, Skripsi, Surabaya: Universitas

Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.

Musnad Imam Ahmad bin Hanbal.

WordPictureWatermark1548828048 ...

Nindya, Santika Hapsari Wibowo. Analisis Modal Intelektual Pada Organisasi

Penyedia Jasa Urun Dana (Crowdfunding Platform) Di Indonesia (Studi

Pada Kitabisa.Com Periode 2013-2016, Skripsi, Yokyakarta: Universitas

Gadjah Mada, 2017.

Saifullah, Sistem Penggalangan Dana Menggunakan Metode Crowdfunding Pada

Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah (Lazis) Wahdah Berbasis Website,

Skripsi, Makassar: UIN Alauddin, 2017.

Silalahi, Ulbe. Metode Penelitian Sosial, Bandung : PT Refika Aditama, 2012.

Simanjuntak, P.N.H Pendidikan Kewarganegaraan PKN untuk SMP/MTs Kelas

VIII, Jakarta: Grasindo, 2007.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia,

2010.

Soekanto, Soerjono. Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Rajawali Press, 1998.

Singarimbun, Masri dan Sofyan Efendi. Metode Penelitian Survey, Jakarta:

Pustaka LP3ES, 2011.

Sudarto. Metodologi Penelitian Filsafat, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996.

Yarli, Dodi. Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi Fintech Syariah Dengan

Pendekatan Maqhasid, Jurnal YUDISI Vol. 9 No. 2, Juli-Desember 2018.

Yunia, Ika Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi. Prinsip Dasar Ekonomi Islam

Perspektif Maqasid al-Syariah, Jakarta: Kencana, 2014.

Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan

Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan

Teknologi Finansial.

Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam

Uang Berbasis Teknologi Informasi.

https://qazwa.id/blog/maqashid-syariah/ diakses pada 16 Mei 2020

http://www.investree.id diakses pada 17 Mei 2020

http://ammana.id diakses pada 17 Mei 2020


http://ammana.id/

https://qazwa.id/blog/maqashid-syariah/


http://danasyariah.id diakses pada 17 Mei 2020

www.danakoo.id diakses pada 17 Mei 2020

www.p2p.alamisharia.co.id diakses pada 17 Mei 2020

www.syarfi.id diakses pada 17 Mei 2020

www.duhasyariah.com diakses pada 17 Mei 2020

www.qazwa.id diakses pada 17 Mei 2020

www.bsalam.id diakses pada 17 Mei 2020

http://ethis.co.id diakses pada 17 Mei 2020

http://kapitalboost.co.id diakses pada 17 Mei 2020

www.papitupisyariah.com diakses pada 17 Mei 2020

www.finteksyariah.co.id diakses pada 17 Mei 2020

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/25/indonesia-negara-dengan-

penduduk-muslim-terbesar-dunia diakses pada 18 Mei 2020

https://sp2010.bps.go.id/index.php diakses pada 19 Mei 2020

https://finansial.bisnis.com/read/20200114/89/1190216/2020-p2p-lending-

syariah-makin-pede diakses pada 19 Mei 2020

https://duwitmu.com/pinjaman-online/pinjaman-syariah-online-terbaik-terdaftar-

ojk/ diakses pada 20 Mei 2020

https://republika.co.id/berita/pthbdl374/masih-rendah-pemahaman-masyarakat-

terhadap-ekonomi-islam diakses pada 20 Mei 2020

https://www.techfor.id/ini-dia-manfaat-fintech-syariah-untuk-pemberdayaan-

ekonomi-umat/ diakses pada 15 Mei 2020

https://www.paper.id/blog/finansial-umkm/fintech-syariah-di-indonesia/ diakses

pada 15 Mei 2020

https://databoks.katadata.co.id diakses pada tanggal 28 Maret 2020

https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190811132240-37-91172/ini-kisah-nyata-

orang-ini-ngutang-ke-141-fintech-lending diakses pada 14 Mei 2020

https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-

Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-20-Desember-2019.aspx#

diakses pada 14 Mei 2020




http://ethis.co.id/












https://databoks.katadata.co.id/

https://www.paper.id/blog/finansial-umkm/fintech-syariah-di-indonesia/









https://sp2010.bps.go.id/index.php



MEKANISME DAN LAYANAN PEER-TO-PEER LENDING...

Documents

Transcript of MEKANISME DAN LAYANAN PEER-TO-PEER LENDING...