pontianak.bpk.go.idpontianak.bpk.go.id/wp-content/uploads/2011/02/equator-22-feb001.pdfmembahas...

1

Transcript of pontianak.bpk.go.idpontianak.bpk.go.id/wp-content/uploads/2011/02/equator-22-feb001.pdfmembahas...

Page 1: pontianak.bpk.go.idpontianak.bpk.go.id/wp-content/uploads/2011/02/equator-22-feb001.pdfmembahas mekanisme tindak lanjut temuan dan rekomendasi ini bersama tim dari BPK.Pusat dan Kemendagri

Renstra Setjen Kemendagri 2010-2014

Renstra Setjen Kemendagri 2010-2014

Panduan Penulisan Temuan Pemeriksaan

Panduan Penulisan Temuan Pemeriksaan

Laporan KonsuLtansi Kebidanan - indonesia.unfpa.orgindonesia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Midwifery_IND.pdf · diakan perawatan bagi bayi baru lahir, ... Temuan dari laporan

Laporan KonsuLtansi Kebidanan - indonesia.unfpa.orgindonesia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Midwifery_IND.pdf · diakan perawatan bagi bayi baru lahir, ... Temuan dari laporan

pontianak.bpk.go.idpontianak.bpk.go.id/wp-content/uploads/2016/01/PERDA-NO.10-TAHUN-2015.pdf · perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan ... unsur ketua rukun tetangga, ketua

pontianak.bpk.go.idpontianak.bpk.go.id/wp-content/uploads/2016/01/PERDA-NO.10-TAHUN-2015.pdf · perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan ... unsur ketua rukun tetangga, ketua

lAPORAN KINERJA DJPK 2017 - djpk.kemenkeu.go.id · pegawai Kemendagri, dan 514 pegawai Pemda), sebanyak 513 orang telah mengikuti uji kompetensi dalam rangka inpassing/ penyesuaian

lAPORAN KINERJA DJPK 2017 - djpk.kemenkeu.go.id · pegawai Kemendagri, dan 514 pegawai Pemda), sebanyak 513 orang telah mengikuti uji kompetensi dalam rangka inpassing/ penyesuaian

pontianak.bpk.go.idpontianak.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/06/Perda-Nomor-4-Tahun...Pemerintahan Desa adalah penyelengearaan ttrusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan

pontianak.bpk.go.idpontianak.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/06/Perda-Nomor-4-Tahun...Pemerintahan Desa adalah penyelengearaan ttrusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan

Menguak Risiko, Menggagas Makna Baru Pembangunan€¦ · Laporan Pengkajian Global tentang Pengurangan Risiko Bencana 2011 Menggagas Makna Baru Pembangunan – Rangkuman dan Temuan-Temuan

Menguak Risiko, Menggagas Makna Baru Pembangunan€¦ · Laporan Pengkajian Global tentang Pengurangan Risiko Bencana 2011 Menggagas Makna Baru Pembangunan – Rangkuman dan Temuan-Temuan

HUBUNGAN PUSAT -DAERAH ERA OTONOMI DAERAHace-hasan.com/Materi-kuliah/hubungan_pusat_dan_daerah.pdfIndonesia . 2 Sumber: Kemendagri ... negara federasi, merdeka), terutama dari daerah

HUBUNGAN PUSAT -DAERAH ERA OTONOMI DAERAHace-hasan.com/Materi-kuliah/hubungan_pusat_dan_daerah.pdfIndonesia . 2 Sumber: Kemendagri ... negara federasi, merdeka), terutama dari daerah

LAPORAN...01. LATAR BELAKANG 13 02. METODOLOGI 15 03. KONTEKS 16 04. TEMUAN-TEMUAN KUNCI 20 4.1. Masalah-Masalah di Sabah, Malaysia 20 A. Pelanggaran atas seluruh prinsip peradilan

LAPORAN...01. LATAR BELAKANG 13 02. METODOLOGI 15 03. KONTEKS 16 04. TEMUAN-TEMUAN KUNCI 20 4.1. Masalah-Masalah di Sabah, Malaysia 20 A. Pelanggaran atas seluruh prinsip peradilan

FAKTOR-FAKTOR TERBENTUKNYA KELOMPOK INFORMALlib.unnes.ac.id/28634/1/1511412014.pdf · Temuan pertama faktor-faktor terbentuknya kelompok informal disebabkan karena memiliki kesamaan,

FAKTOR-FAKTOR TERBENTUKNYA KELOMPOK INFORMALlib.unnes.ac.id/28634/1/1511412014.pdf · Temuan pertama faktor-faktor terbentuknya kelompok informal disebabkan karena memiliki kesamaan,

pontianak.bpk.go.idpontianak.bpk.go.id/wp-content/uploads/2015/11/2015_KLI_KB_HARB0908_01.pdf2 Tahun 2015 tentang Peme- riksaan Laporan Pertang- gungiawaban Bantuan Ke- uangan Par

pontianak.bpk.go.idpontianak.bpk.go.id/wp-content/uploads/2015/11/2015_KLI_KB_HARB0908_01.pdf2 Tahun 2015 tentang Peme- riksaan Laporan Pertang- gungiawaban Bantuan Ke- uangan Par

KEMENTERIANDALAMNEGERI REPUBLIKINDONESIA …bappeda.babelprov.go.id/sites/default/files/data/[Kemendagri... · Deputi 3 Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Badan Nasional

KEMENTERIANDALAMNEGERI REPUBLIKINDONESIA …bappeda.babelprov.go.id/sites/default/files/data/[Kemendagri... · Deputi 3 Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Badan Nasional

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Temulawak (Curcuma xanthorrhizaeprints.undip.ac.id/69625/3/LAPORAN_KTI_TERESIA...Temulawak merupakan salah satu keluarga temu-temuan (Zingiberacea). Tanaman

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Temulawak (Curcuma xanthorrhizaeprints.undip.ac.id/69625/3/LAPORAN_KTI_TERESIA...Temulawak merupakan salah satu keluarga temu-temuan (Zingiberacea). Tanaman

BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN A. 1. Kediri.

BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN A. 1. Kediri.

SKRIPSI - e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.ide-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/3000/1/skripsi.pdf · bukan jiplakan dari karya tulis orang lain. Pendapat atau temuan orang

SKRIPSI - e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.ide-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/3000/1/skripsi.pdf · bukan jiplakan dari karya tulis orang lain. Pendapat atau temuan orang

APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH final.pdf · standar audit serta analisa hasil pengawasan terhadap atribut-atribut temuan hasil audit kinerja yang meliputi kondisi temuan dan

APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH final.pdf · standar audit serta analisa hasil pengawasan terhadap atribut-atribut temuan hasil audit kinerja yang meliputi kondisi temuan dan

pontianak.bpk.go.idpontianak.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/05/2018_KLI_KB_TRIB3105_01.pdf · ca, laporan operasional, laporan arus Ras, lapor- Bersambung ke hal. 15 ... hil. Dan

pontianak.bpk.go.idpontianak.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/05/2018_KLI_KB_TRIB3105_01.pdf · ca, laporan operasional, laporan arus Ras, lapor- Bersambung ke hal. 15 ... hil. Dan

pontianak.bpk.go.idpontianak.bpk.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Siaran-Pers-5012.pdf · Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

pontianak.bpk.go.idpontianak.bpk.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Siaran-Pers-5012.pdf · Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

pontianak.bpk.go.idpontianak.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/11/Perda...Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK dan WALIKOTA PONTIANAK, MEMUTUSKAN

pontianak.bpk.go.idpontianak.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/11/Perda...Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK dan WALIKOTA PONTIANAK, MEMUTUSKAN

4. paparan dir arah kebijakan uu desa 05032014 (ditjen pmd kemendagri)

4. paparan dir arah kebijakan uu desa 05032014 (ditjen pmd kemendagri)